Semua tulisan dari globalnewsid

Peringatan 100 Tahun Puputan Badung Perkokoh Tegaknya NKRI

img-20161224-wa0007

DENPASAR (Globalnews.id)- Pemerintah Kota Denpasar, Bali bekerja sama dengan Puri Denpasar menyelenggarakan Sarasehan Nasional Hari Pahlawan dalam rangka merefleksikan 100 tahun Puputan Badung.

Sarasehan ini mengangkat tema “Revitalisasi nilai-nilai kepahlawanan untuk memperkokoh semangat Bhineka Tunggal Ika demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga turut hadir bersama Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPD RI sekaligus perwakilan Puri Agung A.A Ngurah Oka Ratmadi, Sesmenkop Agus Muharram, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Sekda Denpasar, para Kepala SKPD dan Badan se-Kota Denpasar, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati seni dan budaya, dan keluarga pahlawan nasional se-Bali.

Sarasehan yang menghadirkan dua pembicara utama, yakni Sejarawan I Gde Parimartha dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna, serta moderator Prof Dr Anak Agung Ngurah Anom Kumbara ini, bertujuan untuk mengingatkan kembali akan semangat perjuangan yang telah ditunjukan oleh para pahlawan bangsa khususnya mereka yang berasal dari Bali, sekaligus untuk mengingatkan pentingnya merawat NKRI melalui revitalisasi nilai-nilai pahlawan.

“Pahlawan nasional di Indonesia, Bali paling banyak makanya kami mengadakan seminar ini untuk mengingatkan kembali bahwa dalam mengisi kemerdekaan ini nilai-nilai pahlawan itu perlu dijaga dan mengingatkan pemerintah akan NKRI ini. Agar peka, jangan dibiarkan hancur. Adanya NKRI karena adanya kerajaan,” ujar perwakilan Puri Agung, A.A Ngurah Oka Ratmad saat menyampaikan sambutan pembukaan di Graha Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Sabtu (24/12/2016).

Dalam paparannya, sejarawan I Gde Parimartha mengatakan untuk merawat NKRI dalam merevitalisasi nilai-nilai pahlawan kita perlu menggali kembali sejarah kebangsaan, seperti apa tokoh-tokoh nasional mampu merajut pemikiran untuk menyatukan bangsa Indonesia dari beragam suku bangsa, etnis, budaya dan bahasa yang berbeda-beda.

“Tidak berpikir untuk berantakan kembali, inilah masalahnya. Perlu kebhinekaan kita, perlu kita pahami bersama untuk membangun kebersamaan, hidup bersama. Nilai pahlawan akan menunjang penggalian, revitalisasi falsafah bangsa, konsep bangsa Bhineka Tunggal Ika,” papar Parimartha.

Sedangkan menurut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna, menambahkan dewasa ini pemahaman orang terhadap sejarah itu hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi sulit untuk membentuk kepribadian. Padahal menurut dia, sejarah menjadi titik tolak untuk melangkah ke depan. Bila sejarah itu memberikan teladan, maka itu yang harus dipegang teguh oleh generasi muda.

“Menurut saya karena kita tidak pernah bersikap serius terhadap sejarah atau kita cuma membaca sejarah itu hanya sekedar membaca tapi kita tidak pernah menarik apa sih yang kita dapatkan dari sejarah itu, karena sejarah itu menurut saya jadi titik tolak ke depan kita akan melangkah ke mana,” pungkas dia.

Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyambut baik diadakannya sarasehan ini. Menurut dia melalui kegiatan ini, dapat diteliti kembali tentang permasalahan pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Mengingat terdapat sejumlah pahlawan nasional asal Bali yang justru diusulkan oleh daerah lain, salah satu contoh misalnya pahlawan Untung Suropati dari Jawa Timur.

“Kami rasa ini membanggakan masyarakat Bali. Di dalam situasi ini kita perlu meneladani spirit pahlawan nasional. Spirit untuk jadikan visi misi bangun Kota Denpasar. Bagaimana pun juga untuk membangkit suatu daerah kita perlu suatu panutan, bimbingan agar kita bisa hadapi tantangan ke depan,” kata Walikota.

Untuk diketahui Bali memiliki 6 pahlawan nasional yang sudah diakui dalam sejarah bangsa. Yang terbaru adalah dianugerahkan I Gusti Ngurah Made Agung sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. I Gusti Ngurah Made Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2015 bertempat di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2015 yang ditandatangani tanggal 4 November 2015.

I Gusti Ngurah Made Agung atau lebih dikenal dengan Raja Badung VII adalah raja yang turun langsung melawan penjajah hingga akhirnya gugur di medan perang. Beliau seorang Raja Badung yang berani dan pantang menyerah membela kebenaran, keadilan dan negara. Dia bersama dengan masyarakat Bali berjuang habis-habisan melawan penjajah Belanda dalam perang Puputan Badung selama 1902-1906.

I Gusti Ngurah Made Agung lahir di Puri Agung Denpasar, 5 April 1876. Dia merupakan Putra I Gusti Gede Ngurah Pemecutan atau Ida Tjokorda Gde Ngurah Pemecutan yang merupakan Raja Badung V. Ia gugur dalam Perang Puputan Badung melawan pasukan Belanda, tanggal 22 September 1906 dan mendapat gelar kehormatan Ida Betara Tjokorda Mantuk Ring Rana yang artinya raja yang gugur di medan perang.

Kepahlawanan I Gusti Ngurah Made Agung telah menginspirasi dan memotivasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Denpasar. Apa yang telah oleh I Gusti Ngurah Made Agung telah memberikan dorongan semangat dan patriotisme untuk mengisi pembangunan.

Sebagai penutup, panitia sarasehan ini merekomendasikan dua hal. Pertama, kepada pemerintah Indonesia agar semangat dan nilai-nilai luhur Puputan Badung sebagai media untuk memupuk komitmen bela negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap utuhnya NKRI.

Sedangkan untuk pemerintah daerah, disampaikan bahwa mengingat pahlawan nasional dari Bali berjumlah 6 orang maka diusulkan di dalam menampilkan figur pahlawan nasional tidak hanya menonjolkan salah satu figur saja, tetapi harus bersama sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif.

“Peringatan hari Puputan Badung tidak hanya milik dari Kabupaten Badung atau Kota Denpasar saja tetapi milik kedua daerah tersebut,” tutup sang moderator, Prof Dr Anak Agung Ngurah Anom Kumbara. (jef)

BNI Luncurkan Uang Elektronik UnikQu

_no_6565

JAKARTA (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mempunyai produk uang elektronik yaitu UnikQu. UnikQu merupakan plikasi uang elektronik berbasis server yang dapat diakses melalui smartphone berbasis iOS dan Android.

UnikQu berfungsi untuk transaksi dilakukan secara digital, sehingga pemilik smartphone dapat bertransaksi secara lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat dalam berbelanja, serta lebih aman saat bertransaksi.

Dengan memanfaatkan pengguna smartphone, BNI menargetkan uang elektronik ini bisa memiliki pengguna mencapai 5 juta.

“Berdasarkan data Emarketer, jumlah pengguna smartphone di Indonesia berpotensi mencapai 92 juta pengguna pada 2019 sehingga kita menargetkan pengguna UnikQu bisa mencapai 5 juta nya,” ungkap Produk Owner UnikQu Ricky Pardede dalam Media Workshop BNI di Jakarta, Kamis (22/12).

Ricky menjelaskan didisain dengan mudah sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua orang lantaran aplikasi ini memanfaatkan scan QR barcode. “Jadi aplikasi ini hanya memanfaatkan kamera saja yang mana hampir semua smartphone mempunyai kamera,” katanya.

Disamping itu, dalam rangka memanjakan para pengguna UnikQu, lebih dari 2.000 merchant nasional baik online maupun offline yang telah bekerjasama dengan BNI.

Belanja juga lebih hemat dengan berbagai macam penawaran promo diskon di berbagai merchant yang telah bekerja sama. UnikQu juga merupakan uang elektronik berbasis server, sehingga potensi kekurangan uang kembalian dapat dihilangkan.

Aplikasi UnikQu mengharuskan pengguna memasukkan PIN berupa enam digit angka setiap kali akan masuk dalam aplikasi untuk memastikan keamanan transaksi.

Dengan lebih dari 2.000 jaringan merchant penerima yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran pada merchant yang berada di luar domisili pengguna UnikQu.

Beberapa merchant yang dapat menerima pembayaran menggunakan UnikQu antara lain Ace Hardware, Bakerzin, Chatime, Gramedia, Haagen-Daz, Informa, dan Inul Vizta. Saldo UnikQu dapat diisi melalui lebih dari BNI SMS Banking serta lebih dari 27 ribu Agen46 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BNI juga terus bekerja sama dengan jaringan merchant, convenient store, dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pengembang financial technology (fintech) untuk dapat mengembangkan dan memperluas alternatif pengisian saldo serta penggunaan UnikQu.

Pengguna Meningkat

Sebelumnya, Layanan pembayaran dengan memanfaatkan kode QR (quick response) diklaim semakin meningkat. Chief Executive Officer Dimo Pay by QR Brata Rafly mengatakan jumlah penggunanya terus meningkat sepanjang 2016. “Pengguna aktif bulanan kami meningkat 7.000 persen sepanjang tahun,” ucap Brata Rafly.

Ia optimistis penggunaan layanan pembayaran menggunakan metode pemindaian kode QR pada barang akan semakin bertumbuh pada 2017. Volume transaksi Dimo di akhir tahun juga diklaim meningkat sebesar 7.150 persen dari awal tahun 2016. Peningkatan terjadi sebesar 73 kali jika dibanding data Januari 2016.

Sedangkan nilai transaksi yang terjadi selama 2016 diklaim meningkat sebesar 16.885 persen atau tumbuh 170 kali dibandingkan dengan Januari 2016. Peningkatan transaksi yang didapat Dimo diklaim berasal dari penggunaan aplikasi PayByQR dari issuer Dimo, seperti e-wallet, mobile banking, dan credit card loyalty points.(jef)

Ekonom Prediksi Pertumbuhan Kredit 2017 Masih Konservatif

20161221_141436-1-1

JAKARTA (Globalnews.id)  Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2017 diprediksi sekitar 10 persen.

Pertumbuhan ini masih cenderung belum begitu baik karena pada kuartal I 2017 kondisi perekonomian masih akan banyak tantangannya, terutama pascaterpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Investasi pada semester I 2017 diprediksi masih wait and see terutama untuk investasi di sektor riil. Menurut David, minat investasi sebetulnya banyak namun investor cenderung menunggu karena berbagai pertimbangan. “Semester II 2017, investasi mungkin mulai tumbuh dan kita berharap banyak pada investasi langsung sehingga dapat menggerakkan perekonomian,” kata David, dalam Media Sharing Session di menara BCA, Rabu (21/12).

Ia melanjutkan, pada kuartal pertama tahun depan diperkirakan perekonomian masih belum bergerak. Namun, setelah Trump mulai memperlihatkan apakah akan merealisasikan janji kampanyenya atau tidak barulah perekonomian akan terpengaruh.

Jika kebijakan Trump direalisasikan, maka ekspektasi inflasi akan mengalami kenaikan. Kalau tidak, perekonomian Indonesia akan terkoreksi. Walaupun demikian, hal ini masih aman bagi Indonesia karena likuiditas pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan 2015.

Di sisi lain, menurutnya likuiditas perbankan memang akan menurun. Alasannya adalah program tax amnesty yang menyita dana tebusan hingga Rp100 triliun. “Itu sama saja pemerintah menyerap likuiditas yang ada di perbankan sebesar Rp100 triliun,” katanya.

Berita baiknya, ia memperkirakan seharusnya S&P menaikkan rating Indonesia pada bulan April 2017 menjadi investment grade atau layak investasi. Kenaikan rating ini seharusnya sudah terjadi pada tahun ini. Namun, lembaga pemeringkat internasional itu urung melakukan upgrade rating karena kredit macet (non-performing loan/NPL) perbankan Indonesia dianggap masih tinggi.

Konsumsi masyarakat menurutnya akan tumbuh 5,1 persen pada 2017. Namun investasi masih akan wait and see menunggu periode tax amnesty ketiga berakhir pada kuartal pertama tahun depan. Investasi, menurutnya, baru akan masuk pada kuartal kedua 2017.

Senada dengan investasi, pertumbuhan ekonomi juga baru akan melaju pada kuartal kedua 2017. David mengatakan lebih optimis memandang perekonomian tahun 2017 dan memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,2-5,3 persen.

Bank sentral AS The Fed, menurutnya akan menaikkan suku bunga paling banyak dua kali pada 2017. Kenaikan pertama diperkirakan akan terjadi pada kuartal kedua sedangkan kenaikan kedua akan terjadi di akhir tahun 2017. (jef)

 

Libur Akhir Tahun, 182 Outlet BNI Tetap Beroperasi

bni-jibi

JAKARTA(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang hendak bertransaksi pada masa liburan akhir tahun yang berlangsung sejak 24 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017.

BNI tetap mengoperasikan kantor-kantor cabang antara 79 hingga 182 outlet di seluruh Indonesia pada hari-hari libur sepanjang periode liburan panjang Natal 2016 dan Perayaan Tahun Baru 2017.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (21 Desember 2016). Sepanjang masa liburan akhir tahun ini, BNI hanya meliburkan seluruh operasionalnya pada tanggal 25 Desember 2016 saat perayaan Natal 2016, dan tanggal 1 hingga 2 Januari 2017 atau pada saat libur bersama dalam rangka Tahun Baru 2017.

Menurut Kiryanto, operasional terbatas BNI telah dilaksanakan sejak hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan kaum Muslim pada hari Senin, 12 Desember 2016.

Saat itu, sebanyak 79 outlet tetap aktif memberikan pelayanannya, yaitu pelayanan Setoran Bahan Bakar Minyak (BBM)/ Non BBM, Setoran/ Penarikan Rekening BNI, Pemindahbukuan Antar Rekening BNI, dan Setoran Penerimaan Negara.

Operasional terbatas di sebanyak 79 outlet juga dilaksanakan pada hari Senin, 26 Desember 2016 atau pada saat libur bersama perayaan Natal 2016. Pelayanan yang diberikan meliputi Setoran/ Penarikan/ Pemindahbukuan, Setoran BBM/ Non BBM, serta Setoran Penerimaan Negara.

Operasional terbatas juga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016. Terdapat 182 outlet yang beroperasi memberikan layanan perbankan, berupa  Setoran BBM/ Non BBM, Setoran Penerimaan Negara, dan Setoran Debitur untuk Pembayaran Angsuran.

“Operasional akan kembali berjalan normal pada tanggal 3 Januari 2017. Kami pun menyiapkan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang diperlukan oleh masyarakat selama masa liburan akhir tahun yang kami perkirakan meningkat 7%,” ujar Kiryanto.

BNI menegaskan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan uang tunai selama masa liburan Natal dan Tahun Baru tersebut. Uang tunai yang disiapkan BNI untuk memenuhi kebutuhan selama masa liburan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 mencapai sekitar Rp 11 triliun.  (jef)

           

 

Kemenkop Minta Induk KUD Perkuat Jaringan Pusat Sampai Daerah

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP)  tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP) tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).

JAKARTA-(Globalnews.id): Kementrian Koperasi dan KUM meminta Induk KUD (Koperasi Unit Desa)  untuk memerkuat jaringan dari pusat sampai daerah dan  mengupayakan partisipasi aktif dari masing-masing unit, baik di pusat (Induk KUD), di propinsi (PUSKUD) sampai di daerah (KUD) . Jika ini tercipta, maka koperasi akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan karena memiliki sumbeer daya yang signifikan dan solid.

Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk KUD ke XXXVI tahun buku 2015 dan Rapat Anggota Program tahun buku 2017, di Jakarta Selasa (19/12). “Kalau melihat kuantitas KUD yang ada yaitu sebanyak 9.437 KUD, yang menyerap 13,4 juta KK (kepala Keluarga-red), maka itu jumlah yang sangat signifikan dan besar.

Namun pertanyaannya, apakah jumlah sebanyak itu aktif semua? atau sebagian ada yang terengah-engah, bahkan tidak aktif sama sekali?, ini yang menurut saya jadi tantangan bagai Induk KUD sekarang, bagaimana bisa merevitalisasi anggotanya,” katanya.

Menurut Meliadi, aset dan sumber daya KUD yang sedemikian besar akan percuma saja bila, organisasi KUD baik di pusat sampai daerah, tidak terlibat aktif dalam pembangunan koperasi. “Hirarki organisasi KUD mulai dari Induk KUD sampai ke tingkat KUD di daerah, itu sudah sangat bagus dan relevan.

Masalahnya jangan antar lembaga ini saling berebut lahan bisnis.Ibarat induk ayam dan anaknya, adalah tidak elok jika saling berebut lahan bisnis. Untuk itu hirarki organisasi ini harus dimanfaatkan, jika dibawahnya sudah tertata baik, maka semakin keatas semakin kuat. Inilah yang diharapkan dari KUD,” katanya.

Ia menunjuk rencana kerjasama yang  dilakukan Induk KUD dengan perusahaan peternakan ayam dari Jepang maupun pembangunan pembangkit listrik mikro hidro di sejumlah KUD dengan perusahaaan China. ” Jika selama ini bibit ayam masih dipasok dari luar, maka setelah kerjasama ini pusat pembibitan ayam itu harus ada di daerah-daerah dimana KUD berada, sehingga mereka bis amenghasilkan telur maupun daging ayam untuk ekspor, itulah  contoh contoh praktis apa yang dimaksudkan dengan  revitalisasi koperasi ” tambah Meliadi.

Dalam kesempatan itu Meliadi sempat menyentil molornya jadwal RAT  yang dilakukan Induk KUD, dimana seharusnya paling lambatan dilakukan pada Juni 2016. “Sudah menjadi kewajiban koperasi untuk melakukan RAT sesuai aturan yang ada. Namun mundurnya RAT Induk KUD tahun buku 2015  menjadi di penghujung 2016, tentu menimbulkan pertanyaaan ada apakah ini? saya beramsusi mungkin sengaja dilakukan dengan tujuan persiapan menjadi lebih baik, mudah-mudahan itu yang terjadi,’ katanya.

KUD Masih dibutuhkan

Sementara itu Ketua Umum Induk KUD  Herman YL Wutun meminta pemerintah campur tangan pemerintah untuk mengembalikan popularitas KUD. Saat ini jumlah KUD tidak berkembang, malah yang aktif semakin sedikit. Herman menyebut pada saat Orde Baru, jumlah KUD mencapai 9 ribu unit dengan anggota sebanyak 13,4 juta kepala keluarga.

Namun, saat ini dia memperkirakan jumlah KUD yang aktif tidak sampai 50% dari jumlah yang ada sejak jaman Orde Baru tersebut. “Mungkin tinggal 30% dari 9 ribu KUD yang aktif. Tapi, fasilitas semua masih lengkap, gudang masih ada. Kami mau pemerintah mengembalikan peran KUD,” cetus Herman.

Ia  menegaskan KUD saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perdesaan, terutama bagi para petani dan nelayan. KUD dahulu kala dibangun untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan pengadaan pangan bagi masyarakat miskin. Apalagi, sambung dia, pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan.

Dia pesimistis program tersebut bisa tercapai bila petani tidak diberdayakan yang salah satu caranya melalui peran KUD.”Pemerintah harus sadar kalau koperasi itu badan usaha rakyat kecil. Orang miskin hanya bisa berkoperasi, tidak bisa bangun CV apalagi PT. Kalau KUD ga diperhatikan, rakyat kecil ga bisa bangkit,” tukas Herman. Herman merasa pemerintah malah justru membuat pesaing KUD, yaitu koperasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah. (jef)

 

Caption
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP)  tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).

OJK Luncurkan SPRINT, Percepat Waktu dari 3 Bulan Jadi 3 Minggu

ojk

JAKARTA-(Globalnews.id) : OJK   meluncurkan   Sistem   Informasi Perizinan  dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD(Agen Penjual Efek Reksa   Dana)  dan  Pendaftaran Akuntan  Publik  sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses perijinan.

Sistem ini  mampu  mengintegrasikan  seluruh  proses  perizinan serta  registrasi dari berbagai kompartemen di OJK yaitu pengawas pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank.

Melalui SPRINT, proses perijinan penjualan reksa dana melalui bank selaku APERD dipersingkat dari 105 hari menjadi 19 hari kerja saja. Sementara proses pendaftaran Akuntan Publik yang sebelumnya diajukan ke masing- masing kompartemen di OJK dengan waktu pemrosesan yang berbeda-beda, namun dengan SPRINT bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas  Pasar Moda  OJK Nurhaida dalam sambutannya pada peluncuran   SPRINT  Penjualan   Reksa   Dana Melalui   Bank   Selaku   APERD   dan Pendaftaran Akuntan Publik  di Jakarta Senin (19/12) menyatakan, proses  pengintegrasian  perizinan dan pendaftaran melalui SPRINT tidak hanya memadukan proses perizinan menjadi satu pintu, namun merupakan suatu usaha nyata OJK untuk melakukan perubahan paradigma   perizinan   melalui  penyederhanaan  dokumen permohonan,   serta perubahan dan harmonisasi regulasi sektoral.

Dengan langkah  ini OJK dapat memotong waktu pemrosesan permohonan secara signifikan namun tetap mempertimbangkan aspek prudensial terhadap permohonan yang diajukan.

“Salah   satu   langkah kongkrit OJK  dalam  melakukan reformasi  secara  struktural terhadap proses perizinan adalah dengan membangun SPRINT sebagai virtual single window  bagi Industri Jasa Keuangan untuk melakukan proses perizinan.

Melalui aplikasi SPRINT, kami berharap untuk dapat mewujudkan perizinan yang TUNTAS (Transparan, TerpadU, AkuNTabel, CepAt, dan Sederhana),” kata Nurhaida.

Melalui sistem ini,  selain  mengurangi risiko perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kompartemen, juga mengurangi duplikasi dokumen permohonan yang harus diajukan oleh pemohon.

Sebelumnya,   pada   Juli   2016,   OJK   telah   meluncurkan SPRINT   untuk   perizinan bancassurance  bagi   Industri Perbankan   dan   Industri   Asuransi   dan   telah diimplementasikan sepenuhnya pada bulan September 2016. (jef)

 

 

 

BCA Salurkan Donasi bagi WWF dan Perdami

bcajpg

JAKARTA-(Globalnews.id): PT Bank Central Asia tbk (BCA) melalui program Bakti BCA kembali mewujudkan komitmen dan tanggungjawab sosialnya dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pemberian donasi kepada World Wildlife Fund (WWF)  Indonesia dan Seksi Penangulangan Buta Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (SPBJ-Perdami).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyerahkan secara simbolik donasi senilai Rp 445 juta kepada  Acting CEO WWF Indonesia Benja Mambai dan donasi senilai Rp 600 juta kepada Ketua SPBK Perdami, Yeni Dwi Lestari, di menara BCA Jakarta, Senin (19/12).

Turut  hadir dalam acara itu, General Manager (GM) CSR BCA Inge Setiawati, Senior Advisor  Pengembangan Sosial CSR BCA Sapto Rahmadi, Direvtor Coral Triangle Program WWF Indonesia, Wawan Ridwan, dan Wakil Ketua SPBK Perdami Arif Djatikusumo.

Donasi tersebut  akan digunakan WWF untuk mendanai program konservasi penyu di Pengumbahan, Ujung Genteng Sukabumi, dan Meubanja Sceh. Sementara SPBK Perdami akan menggunakan donasi tersebut untuk membeli dua buah mikroskop yang dibuthkan untuk operasi katarak gratis di berbagai daerah di Indonesia.

Presdir BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan perbaikan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sangatlah penting, sehingga insitusi perbankan ikut  menaruh perhatian pada pelestarian hewan dan alam “BCA tentu mendukung penuh program konservasi penyu oleh WWF dalam rangka memastikan keseimbangan mata rantai dalam ekosistem alam,” katanya.

Demikian juga dengan operasi katarak yang akan kembali membuat penderitanya menjadi manusia produktif, setelah dioperasi, dan akan memberikan dampak positif bagi keluarganya dan masyarakat sekitar.  (jef)

 

 

 

 

Menteri Puspayoga Resmikan Kospin Jasa Sebagai Penyalur KUR

save_20161218_091633

PEKALONGAN-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meresmikan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)  pertamakalinya. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan  piagam penghargaan kepada Ketua Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid sebagai Koperasi pertama penyalur KUR.

Kospin Jasa yang berdiri sejak 1973 memiliki aset sebesar Rp  5,8 triliun, sedangkan simpanan anggota Rp 5,3 triliun dan pinjaman mencapai Rp 3,8 triliun dan SHU hingga Rp 42 miliar. Anggota Kospin Jasa tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah 13.000 orang.

Menteri Puspayoga mengatakan hingga akhir November 2016 sudah 32 koperasi yang mengajukan sebagai penyalur KUR dan sekarang dalam tahap verifikasi.

“Kospin Jasa merupakan inspirasi bagi Indonesia untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika hanya menimbulkan kesenjangan yang semakin besar,” tegas Puspayoga.

Pada acara tersebut Andi Arslan   sekaligus menyerahkan  penyaluran KUR kepada dua anggota, yaitu Gunawan seorang pengusaha batik dan Basuki pengusaha sembako dengan nilai KUR masing-masing Rp 15 juta dan Rp 10 juta.

Ketua Umum Kospin Jasa juga menyampaikan terimakasih kepada Menteri Puspayoga yang telah memberikan  kesempatan kepada koperasi berperan dalam penyaluran KUR.

Gunawan yang ditemui usai menerima penyerahan KUR secara simbolis mengatakan kredit yang diterimanya merupakan modal yang sudah lama diharapkan meningkatkan usahanya.  Produksi batik Gunawan saat ini masih sangat kecil, hanya 100 lembar per bulan.  Dia bertekad meningkatkan produksi batik namun selama ini terganjal modal padahal permintaan semakin meningkat.

“Saya sangat berterimakasih mendapatkan kesempatan menerim KUR dengan bunga  rendah hanya 9%. KUR yang saya terima akan menjadi tambahan modal untuk meningkatkan usaha saya,” kata Gunawan.

Koperasi penyalur KUR harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kinerja baik dan sehat; bekerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR; memiliki sistem online data KUR dan sistem informasi kredit program (SIKP).

Peresmian dilaksanakan di gedung Pusat Pendidikan dan  Pelatihan (Pusdiklat) Kospin Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan HUT Kospin Jasa ke-43, Sabtu (18/12) malam yang juga dihadiri Walikota Pekalongan  Achmad Alf Arslan Djunaid . (jef)

 

 

Jakarta Halal Food Festival 2016 diserbu Pengunjung

pembukaan Jakarta Halal Food Festival (JHFF) 2016  di lobi Pusat Perbelanjaan Blok M Square, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2016) ramai diserbu pengunjung yang ingin mencicipi aneka kuliner/sindonews
pembukaan Jakarta Halal Food Festival (JHFF) 2016 di lobi Pusat Perbelanjaan Blok M Square, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2016) ramai diserbu pengunjung yang ingin mencicipi aneka kuliner/sindonews

JAKARTA-(Globalnews.id): Meski dwarnai hujan namun pembukaan Jakarta Halal Food Festival (JHFF) 2016  di lobi Pusat Perbelanjaan Blok M Square, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2016) ramaki diserbu pengunjung yang ingin mencicipi aneka kuliner.

JHFF sendiri digelar hingga Minggu 18 Desember 2016. Festival berkonsep bazar makanan outdoor tersebut menampilkan puluhan tenant produk makanan bersertifikasi halal.

Event yang kali pertama diadakan di Indonesia ini digelar atas kerja sama KORAN SINDO dan DDW Comm. Tujuannya untuk lebih mempersiapkan UMKM dan UKM kuliner dalam menghadapi persaingan global.

Ketua Panitia JHFF 2016 Rizky Diansyah mengaku ide event ini sudah ada sejak 2014. Namun, baru tahun ini dapat dilaksanakan dengan didukung penuh KORAN SINDO.

”Perhelatan JHFF 2016 ini juga bertujuan untuk memberikan jalur dan wadah bagi pengusaha kuliner supaya dapat mengetahui lebih jauh tentang halal dan mendapatkan kemudahan fasilitas dalam proses sertifikasi halal,” katanya.

Di hari pertama penyelenggaraan, terlihat antusiasme pengunjung sangat tinggi. Meskipun sempat diguyur hujan lebat tetapi hal tersebut tidak menghalangi para pengunjung untuk menyicipi beragam makanan yang tersedia. Beragam makanan seperti dim sum, siomay, kebab, pempek, bermacam makanan olahan nasi hingga bermacam kue diserbu pengunjung.

Tidak hanya bazar makanan, di hari pertama ada beberapa penampilan musik dari Calung Music dan Komunitas Jazz Kemayoran. Tak ketinggalan digelar talkshow dengan tema ”Sinergi Pemerintah untuk Proses Sertifikasi Halal Bersama Pengusaha” dengan menghadirkan beberapa pembicara.

Perwakilan MUI Jakarta, Muhammad Lukman mengungkapkan JHFF merupakan acara yang sangat bagus. Meski terlambat dibandingkan negara lainnya, dia berharap event ini bisa menjadi cikal bakal festival halal selanjutnya. ”Kita juga dari MUI Jakarta membuat kawasan halal. Selama ini banyak UMKM khawatir kalau sertifikasi halal itu mahal, sebetulnya tidak dan prosesnya sangat mudah,” kata Lukman.

Event festival kuliner halal tidak berhenti di Jakarta Halal Food Festival (JHFF) saja. Tahun depan, DDW Comm dan KORAN SINDO berencana menggelar event Indonesian Halal Food Festival (IHFF) di lima kota besar di Indonesia.

Pemimpin Redaksi KORAN SINDO Pung Purwanto mengatakan, KORAN SINDO sangat tertarik dengan konsep festival makanan halal karena memiliki visi mulia dan sangat baik. Dia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara mayoritas muslim yang harusnya menjadi pelopor utama gaya hidup halal.
”Kita sudah memulainya dengan acara ini (JHFF). Kita tahu bahwa jumlah UMKM kita sangat banyak dan UMKM-lah yang menyerap tenaga kerja 90%,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh sampai tertinggal dengan negara lainnya dalam menggelar event serupa. ”Acara ini (JHFF dan IHFF) bagi kami merupakan satu kejelian membaca tanda zaman karena halal akan menjadi tren di dunia. Tidak hanya makanan tapi semua fasilitasnya,” katanya. (jef)

.

Kluster Pertanian diproyeksikan Serap 12 Ribu Petani

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Jamhari Adi Purwata dan General Manager Elly Kasim, saat membubuhkan tandatangan prasasti koperasi, di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat 10/12/2016. Dalam kunjungan kerjanya itu, Puspayoga ingin melihat langsung kesiapan koperasi tersebut untuk program Kluster Pertanian dalam rangka ketahanan pangan.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Jamhari Adi Purwata dan General Manager Elly Kasim, saat membubuhkan tandatangan prasasti koperasi, di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat 10/12/2016. Dalam kunjungan kerjanya itu, Puspayoga ingin melihat langsung kesiapan koperasi tersebut untuk program Kluster Pertanian dalam rangka ketahanan pangan.

BANDARLAMPUNG-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan  program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.

“Untuk tahap awal kita siapkan lima ‘prototype’‎ di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan”, kata Menkop yang didampingi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, saat meninjau kesiapan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat (16/12).

‎Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL  (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Masing-masing wilayah tadi, per 1000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca panen.

“Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp2,2 juta perbulan. Dan setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp11 juta per hektar. Bayangkan saja, bila per 1000 hektar digarap oleh 2400 petani, maka ini merupakan program Padat Karya”, imbuh Menkop.

Dengan program padat karya seperti itu, lanjut Puspayoga, maka bisa dipastikan Indonesia‎ bisa lepas dari belitan impor pangan. Selanjutnya, tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, karena tak lagi berurusan dengan rentenir.

“Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp4500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp3700 ditambah potongan-potongan. Petani bisa mendapatkan harga bagus karena memang dirancang untuk efisien dan memiliki nilai tambah sejak masa tanam hingga masa panen. Pasarnya sudah ada, juga teknologinya”, tandas Puspayoga.

Oleh karena itu, Menkop berharap program kluster pertanian ini bisa segera berjalan di Lampung. “Saya berharap segera diurus segala persyaratan administrasinya. Karena, setelah lima wilayah ini berjalan bagus, berikutnya adalah membangun 60 Kluster Pertanian di wilayah lainnya di seluruh Indonesia”, tukas Puspayoga.

Puspayoga juga mengapresiasi KSPPS BTM yang sudah memiliki tempat penggilingan padi yang bagus, meski berada di tempat yang terpisah-pisah. “Semakin bagus memiliki penggilingan padi sendiri, maka hasil produksinya akan semakin efisien”, kata Menkop lagi.

Menanggapi hal itu, General Manager ‎KSPPS BTM Elly Kasim menyatakan kesiapan koperasinya dalam program Kluster Pertanian di wilayah Lampung.

“Secara regulasi, kita memang hanya bergerak di sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah. Namun,‎ untuk sektor riil, kita buat PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Bina Masyarakat Utama (BiMU). Nah, untuk BUMR BiMU, kita sudah menjalankan sistim kluster seperti itu secara mandiri. Dengan kedatangan Pak Mentri kesini, maka apa yang kami kembangkan akan dimasukkan dengan program kementrian‎. Bahkan, kami sudah datang ke Sukabumi untuk belajar lebih lagi mengenai program Kluster Pertanian ini”, papar Elly.

Elly menambahkan, koperasinya memiliki sekitar 3000-an anggota, yang diantaranya para petani dan pedagang. “Hasil pertaniannya kemudian diolah dan dipasarkan oleh pedagang, yang semunya anggota koperasi kita.

Untuk Pertanian, saat ini, ada sekitar 100 kelompok tani, yang masing-masing kelompok mengelola 14 hektar lahan dengan jumlah 10 orang petani. Meski ada juga hanya petani penggarap lahan. Yang pasti, semua petani merupakan anggota koperasi”, pungkas Elly.(jef)