Semua tulisan dari globalnewsid

Menkop Perkuat Modal Koperasi MSP Melalui Dana Bergulir

Menteri Koperasi dan UKM  Puspayoga menyaksikan pembukaan MSP Expo 2016 di gedung Smesco UKM Jakarta Jumat (2/12/2016). Usai pembukaan Menkop bersama sejumlah menteri kabinet kerja yang turut hadir dalam kesempatan itu berpoto bersama dan meninjau stand UKM peserta pameran.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyaksikan pembukaan MSP Expo 2016 di gedung Smesco UKM Jakarta Jumat (2/12/2016). Usai pembukaan Menkop bersama sejumlah menteri kabinet kerja yang turut hadir dalam kesempatan itu berpoto bersama dan meninjau stand UKM peserta pameran.

JAKARTA: (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga siap memberikan bantuan perkuatan modal kepada Koperasi Jasa Mitra Sarana Perjuangan (MSP) melalui dana bergulir LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM.

Koperasi MSP dianggap sangat potensial karena memiliki basis UKM yang banyak yang sebagian besar berasal dari kalangan wong cilik.

“Kalau kita melihat potensi koperasi ini bagus sehingga tidak salahnya kita bantu perkuat modal,” ujar Puspayoga saat menghadiri MSP Expo 2016 di gedung Smesco UKM, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Koperasi MSP berdiri pada 6 Desember 2013 di Jakarta, diinisiasi oleh politisi senior PDI Perjuangan Emir Moeis. Dalam perkembangannya koperasi ini mencatatkan jumlah mitra UKM sebanyak 5000 yang tersebar di 13 provinsi.

“Agar bisa berkembang lagi maka kami minta dukungan dari pa menteri supaya sama-sama kita bina UKM ini dengan baik,” kata Emir.

Untuk mewujudkan komitmen bersama, kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama, yang diwakili oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho, dan Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Bekti Prasetyo.

Turut menghadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkop UKM AAGN Puspayoga, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dan Pembina Koperasi MSP Emir Moeis.

Dirut LPDB Kemas Danial mengatakan dengan kerjasama ini secara otomatis akan membuka peluang pasar bagi mereka untuk menyalurkan dana bergulir kepada mitra strategis. Dana bergulir akan mudah terserap juga tergantung dari banyaknya mitra yang diajak berkejasama.

“Harapan kita, pasar kita ini terbantu lagi untuk penyerapan di 2017,” ujar Kemas kepada wartawan.

“Seperti MoU biasa. Jadi koperasi mereka ini punya binaan cukup banyak, kalau kita lihat di sini ini binaan-binaan mereka. Ini sangat produktif, artinya sangat memungkinkan LPDb masuk untuk membantu koperasi yang jadi binaan mereka,” tambah Kemas.

Kemas tertarik mendukung perkuatan modal kepada koperasi ini karena mewadahi UKM wong cilik. Ia mengakui selama ini pengurusnya kesulitan membantu UKM yang menjadi binaan mereka karena kurangnya dukungan modal. Karena itu, kerjasama ini sebagai solusi yang tepat.

“Mereka punya binaan UKM itu banyak karena saya lihat cukup produktif mikronya kemudian mereka ini wong cilik, orang-orang kecil yang ada di provinsi yang mereka bina selama ini tapi permodalan terbatas. Dengan kerjasama ini kita masuk bantu modal,” katanya.

Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho menambahkan bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke daerah ia sering mendapat keluhan dari UKM binaan akan kekurangan modal. Hal ini membuat dirinya tertantang untuk mencari jalan keluar.

“Ini akan bantu teman-teman kita para UKM yang selama ini keluhannnya selalu kekurangan modal atau keterbatasan modal. Jadi kita usahakan karena ada lembaga yang bisa membantu ini,” tukas Edward.

Sebagian besar UKM binaan Koperasi MSP bergerak di sektor riil, seperti produk pakaian, makanan, aksesoris, budidaya rumput laut dan ikan. Dia menyebut potensi UKM ini berkembang bila ada dukungan modal dari pemerintah. “Kita harapkan setelah ini mereka berkembang terus lah. Karena keinginan ke arah sana itu ada,” tutur dia.(jef)

BNI Ajak BUMDes Terbaik Lokakarya Perkuat Usaha

foto-1

JAKARTA:(Globalnews.id)PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Ekonomi Desa sekaligus Workshop BUMDes Terbaik.

Langkah ini merupakan salah satu upaya BNI dalam memperdalam dan memperluas layanan perbankan di pedesaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Lokakarya ini digelar selama 4 hari, dimulai pada Selasa, 29 November 2016 di Jakarta. Hadir pada saat pembukaan Lokakarya Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto,     Komisaris BNI Revrisond Baswir, dan Direktur Pengembangan BULOG Imam Subowo.

Total peserta lokakarya pada kesempatan ini mencapai 70 orang, yang terdiri atas pimpinan dari 33 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik di seluruh Indonesia bersama kepala desanya. Selain itu, BNI juga mengundang  Team Task Force BUMDes dari seluruh Wilayah di Indonesia.

“Salah satu tujuan dari lokakarya ini adalah untuk memberikan inspirasi pengembangan bisnis di BUMDes terbaik yang hadir disini, melalui sinergi kerja sama antara BUMDes dengan BNI serta dengan counterpart-counterpart BNI. Kami harapkan, nantinya BUMDes-BUMDes terbaik ini dapat menjadi mercusuar percontohan, yang dapat menyebarkan virus positif pada BUMDes lain di sekitarnya” ujar Suprajarto.

Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara BNI dengan Kementerian Desa terkait pengembangan ekonomi Desa. Lokakarya  kali ini dilaksanakan selama 4 hari, yang terdiri atas 2 Hari pelatihan di Jakarta, 1 hari kunjungan ke BUMDes Ponggok dan Imogiri, dan 1 hari untuk diskusi dan penutupan di Yogyakarta.

Aktivitas bisnis BNI dengan BUMDes merupakan aktivitas berkelanjutan. Melalui BUMDes, BNI dapat menerapkan program Lakupandai yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjadikannya sebagai Agen46.

Sebagai Agen46 BNI, BUMDes dapat melayani masyarakat umum untuk kegiatan perbankan berupa pembukaan rekening, tarik dan setor uang ke tabungan, serta layanan pembayaran Listrik, Telpon, Pulsa, dan lain sebagainya.

Agen46 juga berpotensi untuk menjadi mitra bisnis bagi counterpart BNI, seperti Bulog, BAPPEBTI, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan lain sebagainya. BUMDes juga dapat dijadikan sebagai jaringan BNI untuk penyaluran berbagai program pemerintah, seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan demikian, kerja sama BNI dengan BUMDes menjadi salah satu metode untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah yang memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan. (jef)

 

Kemenkop Siap Kawal Sektor Pertanian Jadi Prioritas KUR 2017

Sekertaris Kemeterian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat menjadi pembicara pada acara RAKORNAS KADIN Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/11). Agus Muharram Mengatakan sebagai salah satu upaya keberpihakan Pemerintah di sektor pertanian Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penyaluran KUR khusus di sektor pertanian berdasarkan komoditas yang menjadi prioritas bagi sektor pertanian.
Sekretaris Kemeterian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat menjadi pembicara pada acara RAKORNAS KADIN Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/11). Agus Muharram Mengatakan sebagai salah satu upaya keberpihakan Pemerintah di sektor pertanian Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penyaluran KUR khusus di sektor pertanian berdasarkan komoditas yang menjadi prioritas bagi sektor pertanian.

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram‎ mengungkapkan bahwa target alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 mendatang akan lebih didorong mengarah ke sektor pertanian.

“Maka, ke depan, perlu dikembangkan skema khusus di sektor pertanian berdasarkan karakteristik komoditas yang menjadi prioritas”, tegas Agus dalam acara Rakornas Kadin bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan bersama dengan bidang pengelolaan makanan dan industri peternakan, di Jakarta, Senin (28/11).

Pada acara yang mengambil tema “Ketahanan pangan Nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi” itu, Agus menyebutkan bahwa‎ target alokasi KUR untuk 2017 masih dipertahankan sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. “Dengan dana sebesar itu, pemerintah mendorong agar dialokasikan juga di sektor pertanian. ‎Ini juga sebagai salah satu upaya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian melalui koperasi,” kata Agus.

Menurut Agus, sektor pertanian yang bisa mengakses dana KUR tersebut meliputi bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Begitu pun di bidang perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. “Di bidang industri pengolahan yang bisa mengakses KUR meliputi seluruh usaha di sektor industri pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film animasi video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan,” jelas Agus lagi.

Untuk itu, Agus minta pemerintah daerah lebih aktif mendorong peningkatan alokasi KUR di sektor pertanian. Penyaluran KUR pun juga dapat lebih insentif koordinasi dengan dinas pertanian daerah. “Untuk melindungi petani yang mengalami gagal panen ataupun kerugian, juga perlu dipertimbangkan asuransi di sektor pertanian,” kata Agus.

Saat ini, terdapat 36 penyalur KUR yang sudah mendapatkan rekomendasi dari OJK. Yang telah lolos sebagai penyalur KUR sebanyak 29 penyalur (27 bank dan 2 Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB). Di samping bank dan LKBB, koperasi juga sudah dapat sebagai penyalur KUR, sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2016.

“Kemenkop telah merekomendasikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan (Kospin Jasa) sebagai koperasi penyalur KUR,” urai dia seraya menambahkan, syarat koperasi yang dapat sebagai penyalur KUR itu adalah koperasinya sehat dan berkinerja baik.

Seperti diketahui, penyaluran KUR 2016 berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari 68.36% untuk sektor perdagangan besar dan eceran, 15,16% Untuk Pertanian, perburuan dan kehutanan, 10.82% untuk jasa, 4.54% untuk industri pengolahan dan 1.13% untuk perikanan. Penyaluran itu yang terbesar disalurkan untuk propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. (jef)

Pandawa Grup Wajib Kembalikan Dana Masyarakat Paling Lambat Februari 2017

pandawa-group

/pikiran rakyat

JAKARTA:(Globalnews.id)-Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi, Senin ini memanggil Salman Nuryanto pendiri dan pemimpin Pandawa Group Depok yang beberapa waktu lalu aktif melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga sebesar 10 persen sebulan.

Salman Nuryanto hadir bersama sejumlah pengurus KSP Pandawa Mandiri Group hadir di Kantor OJK di Gedung Soemitro Jalan Lapangan Banteng Jakarta dan menghadap sejumlah anggota Satgas Waspada Investasi yang dipimpin ketuanya Tongam L Tobing.

Sebelumnya, pada tanggal 11 November 2016 OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Salman Nuryanto dan Pandawa Group karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar UU tentang Perbankan.

Mencermati perkembangan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini bahwa seolah-olah OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau menyatakan KSP Pandawa Mandiri Group dapat memberikan bunga investasi sebesar 10% per bulan, dengan ini disampaikan sebagai beikut:

  1. OJK dan Satgas Waspada Investasi tidak mencabut izin usaha KSP Pandawa Mandiri Group, tetapi meminta agar kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group harus tunduk pada ketentuan tentang perkoperasian.
  2. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pandawa Group dengan memberikan bunga 10% per bulan bukan merupakan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group, karena:
  3. Dalam kegiatan KSP tidak terdapat istilah investor.
  4. Pemberian imbalan bunga 10% perbulan tidak terdapat dalam peraturan KSP pandawa Mandiri Group yang disetujui oleh Rapat Anggota.

Salman Nuryanto dalam pertemuan tersebut telah memberikan pernyataan, bahwa dirinya dan Pandawa Group telah menghentikan penghimpunan dana masyarakat sejak tanggal 11 November 2016 dan menghentikan pemberian bunga dana investor yang saat ini 10% (sepuluh persen) per bulan.

Nuryanto juga berjanji mengembalikan dana investor seluruhnya pada tanggal jatuh tempo paling lambat 1 Februari 2017.

Atas kasus ini, OJK dan Satgas Waspada Investasi melarang kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang memberikan bunga 10% per bulan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto atau Pandawa Group atau KSP Pandawa Mandiri Group karena diduga melanggar Pasal 46 UU Perbankan.

“Kami menghimbau kembali masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah Depok dan sekitarnya agar tidak menyimpan dana kepada Salman Nuryanto dan/atau Pandawa Group karena tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, atau melakukan investasi kepada KSP Pandawa Mandiri Group, karena tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian yang dapat diduga melanggar Pasal 46 UU Perbankan,” kata Tongam.

Apabila ada masyarakat yang mengetahui masih adanya kegiatan tersebut agar dapat melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK melalui 1500655 atau konsumen@ojk.go.id dan  waspadainvestasi@ojk.go.id. (jef)

Kemenkop Terus Dukung UKM di Bisnis e-Commerce

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta ‎menjadi pembicara utama dalam workshop di a‎cara Digital Tools for SMEs hasil kerjasama Kementrian Koperasi dan UKM dengan.‎‎ US-Asean Business Council ‎di Jakarta Senin (28/11) Menurut Wayan, pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk memasuki bisnis e-commerce
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta ‎menjadi pembicara utama dalam workshop di a‎cara Digital Tools for SMEs hasil kerjasama Kementrian Koperasi dan UKM dengan.‎‎ US-Asean Business Council ‎di Jakarta Senin (28/11) Menurut Wayan, pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk memasuki bisnis e-commerce

JAKARTA:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk memasuki bisnis e-commerce.

“Karena, bisnis e-commerce jauh lebih efisien dari sisi menekan biay‎a produksi. Melalui e-commerce ini juga produk UKM bisa berpromosi untuk meluaskan pasar hingga ke mancanegara. Sudah banyak kajian yang menyebutkan bahwa potensi pasar e-commerce sangat besar”, kata Wayan dalam sambutannya pada acara Digital Tools for SMEs hasil kerjasama Kementrian Koperasi dan UKM dengan US-Asean Business Council ‎di Jakarta, Senin (28/1).

Di acara yang diikuti oleh pelaku bisnis e-commerce kelas dunia seperti Hawlett Packard (Hp), Facebook, P&G, dan UPS itu, Wayan Dipta mengungkapk‎an, perilaku konsumen ke depan akan terus mengalami perubahan, diantaranya konsumen bisa menerima dan membeli produk berkualitas tanpa harus datang ke toko atau pusat perbelanjaan. “Oleh karena itu, para UKM Indonesia harus terus mencermati fenomena e-commerce yang sangat penting. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan”, imbuh dia.

Hanya saja, lanjut Wayan Dipta, masih ada beberapa kendala di bisnis e-commerce yang dihadapi para UKM di Indonesia. Yaitu, terkait pemahaman bahasa asing (Inggris) ‎dan masalah jaringan internet yang belum masuk ke seluruh wilayah di Indonesia. “Padahal, UKM Indonesia banyak memiliki produk berkualitas dan sudah export oriented. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan terobosan program untuk mendukung produk UKM Indonesia bisa masuk ke pasar global melalui bisnis e-commerce”, papar Wayan Dipta.

Wayan Dipta mencontohkan, di Bali ada semacam ‘trading house’ bernama Mitra Bali, yang sudah lama melakukan promosi produk UKM di dunia Maya. “Mitra Bali itu base on market demand, dengan menawarkan kepada UKM di Bali dan Lombok. Mitra Bali tugasnya mencari buyer di luar negeri. Ketika mendapat buyer untuk suatu produk, misalnya dengan harga US$10, maka Mitra Bali akan mencari produk itu ke para UKM dengan harga US$7. Itu bisnis yang lumrah dan sama-sama menguntungkan”, kata dia.

Menurut Wayan Dipta, banyak pelaku UKM mampu memproduksi produk berkualitas namun lemah dalam jaringan pemasarannya. Maka, Wayan berharap, untuk urusan pemasaran bisa melalui trading house seperti Mitra Bali itu, baik yang difasilitasi pemerintah maupun swasta. “Saya juga berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan era digital ekonomi saat ini agar tidak ketinggalan, khususnya dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA”, jelas Wayan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta Brian McFeeters berharap pelaku UKM di Indonesia bisa memanfaatkan ajang ini sebagai sarana pembelajaran agar eksis di bisnis e-commerce. “Hp, Facebook, UPS, dan P&G dikenal di AS sebagai pemimpin pasar di bidang e-commerce. Saya rasa, sangat tepat bila UKM Indonesia belajar dari pengalaman mereka dalam mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia”, kata Brian.

Brian menambahkan, potensi bisnis e-commerce di Indonesia terbilang sangat besar. Dalam catatannya, bisnis itu bisa memutar uang sangat besar antara US$25 miliar hingga US$130 miliar untuk beberapa tahun ke depan. “Pasar e-commerce di Indonesia sangat menarik, pasarnya terus tumbuh, ditambah dengan regulasi yang mendukung kemajuan e-commerce. ‎Tak heran bila Indonesia dijadikan pilihan untuk mengembangkan bisnis e-commerce”, pungkas dia. (jef)

 

Jokowi Akan Kunjungi Pesantren Entrepreneur Mukmin Mandiri

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengunjungi Pesantren Mukmin Mandiri di Siduarjo Jawa Timur, Minggu (27/11) menyusul rencana kunjungan Presiden Joko Widodo pada Desember 2016. Didampingi Pimpinan Pesantren Mukmin Mandiri Muhammad Zakki, Puspayoga membahas persiapan kunjungan Presiden ke pesantren tersebut.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengunjungi Pesantren Mukmin Mandiri di Siduarjo Jawa Timur, Minggu (27/11) menyusul rencana kunjungan Presiden Joko Widodo pada Desember 2016. Didampingi Pimpinan Pesantren Mukmin Mandiri Muhammad Zakki, Puspayoga membahas persiapan kunjungan Presiden ke pesantren tersebut.

SIDOARJO (Globalnews.id)  Presiden Jokowi akan mengunjungi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri berbasis agrobisnis dan agroindustri di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur pada Desember, 2016.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan rencana kunjungan Presiden ke Pesantren tersebut berawal dari pertemuan Presiden dengan pelaku UKM di istana, Jumat (25/11) yang juga dihadiri pimpinan Pesantren Mukmin Mandiri Muhammad Zakki.

Pada pertemuan tersebut, Puspayoga mengatakan, Muhammad Zakki menjelaskan tentang pengembangan Pesantren berbasis kewirausahaan. Mendapat penjelasan tersebut, Presiden tertarik untuk mendatangi langsung pesantren tersebut.

“Rencana kunjungan Presiden pada Desember, kepastian tanggalnya masih akan ditentukan,” kata Puspayoga, saat berkunjung ke Pesantren Mukmin Mandiri di Perumahan Graha Tirta, Waru, Sidoarjo, Minggu (27/11). Kedatangan menteri Puspayoga ke Pesantren adalah untuk memastikan kesiapan pesantren dan hal-hal teknis lainnya menjelang kunjungan Presiden.

Pesantren Mukmin Mandiri merupakan contoh pesantren yang bisa memadukan kewirausahaan dan ilmu agama. Para santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut tidak hanya kuat dalam agama namun juga dididik mampu mandiri secara ekonomi.

Pesantren yang berdiri pada 2006 ini berhasil mengembangkan bisnis kopi yang sudah menembus pasar ekspor dan pasar dalam negeri. Ekspor perdana ke Australia dengan merek Kopi Raja, dilakukan pada Agustus 2016 mencapai 25 ton per bulan.

Zakki mengatakan pengelolaan usaha kopi dilakukan para mulai dari pengolahan, marketing, keuangan. Para santri tetap mendapat bayaran dari kegiatan yang dilakukannya

Tiap bulan, pesantren mampu memproduksi 65 ton kopi dari kebun seluas 615 hektar di Tulung Agung. Disebutkan, permintaan sebenarnya melebihi produksi tapi karena keterbatasan waktu para santri karena mereka juga butuh waktu belajar.

“Saya mendirikan pesantren ini memang tujuannya adalah mengembangkan kewirausahaan bagi santri. Apa yang dikembangkan di Pesantren ini bisa diadopsi di pesantren lain agar para santri setelah lulus, bisa mandiri dan merdeka secara ekonomi,” tegasnya. (jef)

 

 

Meriahkan PP Property Fair BNI Berikan Suku Bunga 6%

whatsapp-image-2016-11-23-at-12-29-29-1

JAKARTA:(Globalnews.id) – T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan suku bunga yang sangat ringan bagi masyarakat yang sedang mencari produk-produk properti yang dibangun oleh PP Properti, yaitu 6% selama 1 tahun pertama.

Penawaran yang sangat langka ini hanya dapat diperoleh pengunjung PP Properti Fair yang berlangsung di Jakarta, pada 23 hingga 27 November 2016.

Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (23 November 2016) saat menghadiri acara pembukaan PP Properti Fair.

Bunga super ringan tersebut diberikan pada saat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR BNI) yang berada di level 8,25% fixed 5 tahun. Untuk itu terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi pengunjung PP Properti Fair agar mendapatkan keringanan bunga tersebut, antara lain memilih salah satu produk properti pada 7 proyek yang sedang dikembangkan oleh PP Properti dan dipamerkan pada Pameran tersebut.

“BNI dan PP Properti melakukan kerja sama pada 9 proyek, dimana kami memberlakukan program dengan bunga rendah 6% serta dilengkapi dengan evaluasi dokumen awal yang disimplifikasi melalui instant approval,” ujar Adi Sulistyowati.

Pada hari pertama PP Properti Fair tersebut, BNI dan PP Properti menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran 6 proyek properti yang dibangun di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kerja sama proyek properti yang berada di Jakarta adalah Proyek Apartemen Ayoma (Bumi Serpong Damai) dan Apartemen Gunung Putri.

Adapun proyek di Semarang adalah Proyek Apartemen Amarta View, sedangkan di Surabaya adalah Proyek Pavilion Permata, Apartemen Grand Dharma Husada Lagoon, dan Proyek Apartemen Grand Sungkono Lagoon.

“Sebelumnya, kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama untuk Proyek Paladian Park, Patria Park, dan Proyek Grand Kamala Lagoon di Bekasi,” ungkap Adi Sulistyowati. (jef)

 

Kemenkop Berharap UU Kementrian Negara Diamandemen

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram bersama Deputi Akses Permodalan (BEKRAF) Fadjar Hutomo, Direktur Mikro BRI Mohammad Irfan, dan Edy Wirawan dari Deloitte melakukan Diskusi Panel Pembiayaan dan kelembagaan dalam Rapat Kerja Nasional Kadin dengan tema Peran Kadin Dalam Mendorong UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Sebagai Unggulan Ekonomi Nasional. Jakarta, Senin (21/11).
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram bersama Deputi Akses Permodalan (BEKRAF) Fadjar Hutomo, Direktur Mikro BRI Mohammad Irfan, dan Edy Wirawan dari Deloitte melakukan Diskusi Panel Pembiayaan dan kelembagaan dalam Rapat Kerja Nasional Kadin dengan tema Peran Kadin Dalam Mendorong UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Sebagai Unggulan Ekonomi Nasional. Jakarta, Senin (21/11).

JAKARTA: (Globalnews.id) – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM berharap bahwa UU Kementrian Negara harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

“Dalam banyak kesempatan, saya selalu mendapat pertanyaan, seperti apa fungsi dari Kementrian Koperasi dan UKM? Kita ini ada di dalam kategori 3 dalam UU Kementrian Negara, dimana tugas intinya hanya merumuskan kebijakan dan tidak mempunyai teknis operasional. Untuk itu, saya menyebutkan bahwa UU itu harus diamandeman”, tandas Agus pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Agus, kementrian yang masuk kategori satu itu kementrian yang secara langsung disebut dalam UUD 1945. Seperti, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkeu, KemhukHAM, dan Kementrian Agama. Sedangkan kementrian lainnya disebut secara tidak langsung di dalam UUD 1945. “Nah, yang kategori tiga itu tidak disebut dalam UUD 1945. Padahal, koperasi disebut-sebut dalam UUD bahwa kekuatan ekonomi itu ada tiga, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi”, jelas Agus lagi.

Dengan kondisi itu, lanjut Agus, jelas memiliki dampak bagi pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia. “Kemenkop hanya memberikan ijin usaha koperasi simpan pinjam, pendirian koperasi. Kalau ke sektor tidak ada. Misalnya, mau buka lahan pertanian, ijinnya ke Kementan, mau buka hutan, ijinnya ke Kemenhut. Bila ada koperasi yang ingin membuka sektor perdagangan, seharusnya ijinnya ke Kemenkop, bukan ke Kemendag. Ketika kita sudah memberikan ijin koperasi, lalu koperasi itu ingin membuka usaha peternakan, Kemenkop tidak bisa memberikan ijin, karena harus melalui kementrian terkait. Jadi, agar diketahui bahwa di Kemenkop tidak ada kebijakan teknis, hanya ada ijin mendirikan koperasi, pendirian dan pengawasan koperasi. Ini agar semua menyadari bahwa Kemenkop tidak memiliki kewenangan secara teknis”, papar Agus.

Oleh karena itu, Agus berharap tidak ada lagi kementrian yang masuk kategori tiga, karena semua kementrian sudah memiliki UU sendiri-sendiri. “Kita ada UU Perkoperasian. Kementrian lain pun sudah memiliki UU seperti UU Olahraga, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sebagainya. Jadi, bagaimana jika tidak ada di teknis operasional. Karena seharusnya, selain membuat kebijakan juga melakukan teknis kegiatan, sedangkan saat ini kita hanya merumuskan kebijakan, contohnya KUR”, tukas dia.

Dalam kesempatan itu pula, Agus memaparkan bahwa ada tiga pendekatan dalam membangun koperasi dan UMKM. Pertama, social development (full subsidi). Kedua, social economic development (semi subsidi). Dan ketiga, economic development (no subsidi). “Namun, kadang-kadang di dalam kita melaksanakan kebijakan, kita tidak mengenal social economic development ada di level mana diterapkan, dan dimana economic development diterapkan”, ungkap dia.

Contoh KUR, itu semi subsidi dari sisi pemerintah, dimana mereka perlu pembiayaan perbankan tapi tidak bisa memenuhi syarat penjaminan. “Sedangkan jika kita melihat masyarakat UKM yang jumlah sekitar 57.9 juta, itu ada di tiga level tersebut. Yang social development itu yang betul-betul usaha mikro atau kita kenal dengan istilah gurem. Itu sudah banyak program pemberdayaan masyarakat untuk mereka dari banyak kementrian. itu sudah ada sejak dulu”, kata Agus.

Yang di atas mereka, dimasukkan ke semi subsidi. Di dalam KUR sendiri ada juga level-levelnya, dimana tidak ada lagi strata pembiayaan. “Saya mengusulkan bahwa harus ada level-level untuk KUR karena kalau tidak akan mematikan lembaga keuangan mikro lainnya, karena tidak ada strata pembiayaan lagi. Misalkan, BPR dan koperasi. Karena ada semacam distorsi di pasar. Ini saya sampaikan sebagai informasi atau masukan dari bawah”, kata Agus lagi.

Dimana satu sisi ingin bunga rendah, tapi di sisi lain juga ada yang terganggu. “Pemerintah sedang pikirkan hal ini. Saya sudah bicarakan dengan LPS. Karena sudah banyak yang beralih ke KUR terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Sementara yang pertanian belum tertangani. Untuk itu, level dari pembiayaan itu harus diatur. Modal ventura dilakukan oleh PNM, mulai terganggu karena tidak bisa menerapkan bunga yang bersaing karena modalnya dari perbankan. Begitu juga dengan BPR dan koperasi”, tegas Agus.

Agus pun mengharapkan disini ada institutional set-up yang bisa menangni itu. “Apa institutional set-up dari pembiayaan ini? Ada lembaga-lembaga pembiayaan di kementrian-kementrian yaitu badan layanan umum (BLU), di kemenkop ada LPDB-KUMKM. Ini yang harus kita satukan”, kata dia.

Setelah mendapat pembiayaan, lalu kemana memasarkan produknya? “Kalau saja di Indonesia memiliki lembaga penyangga produk UKM, seperti kerja Bulog di sektor beras. Produk-produk UKM itu tentunya dikurasi terlebih dahulu, yang bisa dipasarkan di pamaran-pemaren dengan harga semacam operasi pasar. Ini yang belum terakomodasikan”, pungkas Agus (jef)

Menkop Puspayoga: Pemberdayaan KUKM Perkokoh NKRI

Depok - Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyampaikan sambutan dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema KARMANY - Langkah Kecil untuk Perubahan Besar.
Depok – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyampaikan sambutan dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema KARMANY – Langkah Kecil untuk Perubahan Besar.

DEPOK:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran KUKM bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata.

Namun dibalik itu pemerintah ingin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Inilah usaha pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak,” ujar Menkop Puspayoga dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema “KARMANY – Langkah Kecil untuk Perubahan Besar”.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi, Pembina Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UI I Made Kartika Diputra, Ketua KMHD UI I Dewa Gede Kharisma Yudha, serta puluhan mahasiswa UI asal Bali.

Puspayoga mengatakan kebijakan Presiden Jokowi yang mencanangkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu contoh program bagaimana merawat NKRI.

Di mana selama ini, masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat maupun sebagaian besar Indonesi timur sudah menikmati harga BBM yang sama, sementara di Papua dan Papua Barat harnya masih selangit.

“Cara seperti inilah yang akan memperkokoh NKRI, sebab di Papua harga BBM bisa tinggi. Jadi ini bukan hanya urusan ekonomi,” tegasnya.

Untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, tourism, energi dan maritim. Dikatakannya program unggulan ini saling korelasi satu Sama yang lain. Jika infrastruktur dibangun maka secara merata maka koperasi dan UKM di daerah akan tumbuh pesat.

Dengan KUKM tumbuh secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tentu angka kemiskinan akan semakin ditekan. Selain itu, juga akan memberikan masukan kepada daerah setempat tentang pengembangan pariwisata.”Makanya pemerintah fokus pada pemberdayaan koperasi dan UKM,” tukas Menkop.

Menurut Puspayoga UMKM merupakan sumber penghidupan terbesar bagi masyarakat. Data Kementerian KUKM dan BI tahun 2015 menunjukkan jumlah UMKM per 2014 sejumlah 59,3juta unit (99,9% unit usaha), kontribusi 96,7% tenagakerja, dan kontribusi 57,6% terhadap PDB.

Walaupun peran UMKM sangat strategis dalam mengurangi pengangguran, namun menurut BPS (Agustus 2015) angka penganguran sedikit bertambah menjadi 7,56 juta orang atau meningkat 320 ribu dari tahun 2014.

“Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itun semua masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang memiliki kreatifitas dan bekal ilmu yang telah diperolehnya di dunia perkuliahan, sebaiknya memiliki mental untuk berwirausaha dibanding menggantungkan diri dengan berburu pekerjaan bersama jutaan pengangguran yang juga mencari kerja,” imbuh Menkop.

‎Dengan membuka suatu usaha, kata Puspayoga banyak peluang-peluang baru bagi para pengusaha. Misalnya peluang menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, peluang mengembangkan usaha dengan membuka cabang di berbagai kota, serta peluang untuk mencoba usaha baru yang masih berhubungan dengan induk usaha.

“Kelebihan berwirausaha juga bermanfaat bagi masyarakat, karena secara otomatis saudara membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan,” katanya. (dan)

KSP Amoghasiddhi Perbanyak Anggota dengan Member Get Member

Deputi bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di dampingi Bintang Puspayoga meninjau  Kantor Koperasi Amoghasiddhi usai diresmikan pada hari Sabtu 19/11/2016 di Denpasar Bali.
Deputi bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di dampingi Bintang Puspayoga meninjau Kantor Koperasi Amoghasiddhi usai diresmikan pada hari Sabtu 19/11/2016 di Denpasar Bali.

DENPASAR (Globalnews.id)  Sistem rekrutmen Koperasi Simpan Pinjam Amoghasiddhi di Bali dinilai bisa jadi contoh bagi koperasi-koperasi lain yang ingin meningkatkan jumlah anggotanya. Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi akan menjamin kualitas anggota yang baru masuk.

Deputi Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan rekrutmen anggota baru koperasi tidak bisa asal-asalan dan tidak bisa memaksakan siapapun jadi anggota koperasi.

“Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi bisa menjamin kualitas anggota. Karena anggota baru yang masuk dikenali dan dijamin oleh anggota lama yang membawanya dan juga diterapkan sistem tanggung renteng,” kata Meliadi usai peresmian gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi, Sabtu (19/11) di Denpasar, Bali. Peresmian juga dihadiri Ibu Bintang Puspayoga dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra.

Meliadi yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, mengapresiasi Koperasi Amoghasiddhi yang tegas menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang hanya melayani anggota. Kunci keberhasilan usaha koperasi adalah partisipasi anggota sebagai pengguna jasa.

Gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi menarik perhatian Bintang Puspayoga dan Meliadi Sembiring karena gedung menggunakan energi solar panel. Penggunaan solar panel ini membuat Koperasi Amoghasiddhi mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM.

Koperasi Amoghasiddhi didirikan pada 2005 namun baru memperoleh badan hukum tahun 2011. Koperasi ini diprakarsai oleh 31 pemuda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Ketua Koperasi Amoghasiddhi Ketut Meniartha mengatakan sistem member get member yang mereka terapkan telah membuat jumlah anggota bertambah signifikan. Kini anggota koperasi Amoghasiddhi berjumlah 2.000 orang.

Sementara total asetnya mencapai Rp 19 Miliar yang sebagian besar berasal dari anggota. Ketut menegaskan pengurus berkomitmen menjadi koperasi mandiri, tidak bergantung pada dana dari luar. (jef)