Menu
KemenKopUKM Latih Barista Aceh Agar Trampil Kelola Kedai Kopi - Mudahnya Akses Layanan Pinjaman Online, Harus Diimbangi Sikap Waspada dari Masyarakat - Hadapi Nataru, Satpol PP dan Satlinmas Dibekali Pelatihan dan Penguatan Komunikasi Kesiapsiagaan dan Sosialisasi Kompetisi Video Melawan COVID - KemenKopUKM Rilis Kriteria Lembaga Inkubator Untuk Tingkatkan Kewirausahaan - KemenKopUKM: Festival Diskon Nasional, Pacu Pemulihan Ekonomi - Ini Dia 5 Sektor Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan Terbanyak 2021 - Sampai Kuartal III 2021, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir Tersalur Rp 1,25 Triliun pada 131 Ribu Debitur - KemenKopUKM Gandeng Du Anyam Digitalisasi Wirausaha Kriya NTT - KemenKopUKM  Lakukan Pendampingan KUMKM untuk Perluasan Akses Pembiayaan - Menteri Teten Masduki: Pemerintah Serius Dorong UMKM Naik Kelas

BPTJ gelar FGD tentang Opini Publik Terhadap Penerapan Permenhub 108/2017

Januari 27, 2018 | news

JAKARTA:(Globalnews.id)-  Badan Pengelola Transportasi Jabodatabek (BPTJ) menggelar FGD mengenai opini publik terhadap penerapan Permenhub 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, Sabtu (27/1)

FGD tersebut di selenggarakan di Redtop Hotel, Pencenongan di modederatori oleh Bapak Darmaningtyas dengan narasumber dari ORASKI, YLKI, dan Aliansi Hati Transportasi.

Forum ini dinilai penting agar dapat di terima oleh masyarakat. Pemerintah mempunyai beban yang cukup berat menyediakan pelayanan umum di Jabodetabek. Karena kebijakan pemerintah ke depan yang menjadi kebijakan publik adalah kebijakan kita semua.

“Kementerian Perhubungan melalui BPTJ sangat berharap terhadap masukan agar kebijakan ini nantinya bisa di implementasikan kepada publik,” tutur Bambang Pri Selaku Kepala BPTJ saat memberikan sambutan dalam FGD mengenai opini publik Permenhub 108.

Pembentukan Permenhub 108 ini melalui proses yang sangat panjang, pemerintah sebagai regulator dalam pembentukan peraturan tersebut tidak mengenal kata lelah karena kebijakan ini nantinya adalah untuk kepentingan semua masyarakat. Karena dengan adanya peraturan tersebut bertujuan untuk kemananan, keselamatan dan kenyamanan.

Menurut Bambang Pri, bagi BPTJ hal paling penting adalah bagaimana ke depannya sistem transportasi di Jabodetabek menjadi satu kesatuan, baik dari sisi pelayanan maupun usahanya. Tidak ada lagi perbedaan antara angkutan umum reguler dengan yang berbasis aplikasi.

“Agar tumbuh bersama-sama. Saling mengisi dan saling membina. Tidak ada lagi istilah taksi online dan non online. Terpeting bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan aman dan nyaman,” kata Bambang Pri.

Kebutuhan terhadap transportasi di Jabodetabek ini masih sangat besar. Berdasarkan data yang ada pergerak orang di Jabodetabek ini sekitar 47 juta per hari,

“Jadi peranan jasa transportasi apapun atau sekecil apapun sangat kita beri apresiasi, karena pemerintah tentu tidak mungkin bekerja sendirian. Pemerintah hanya bisa melaksanakan yang sudah diterapkan untuk capaian 5 tahun atau 10 tahun kedepan dengan melakukannya bersama-sama,” tambah Bambang Pri saat memberikan sambuta FGD.

Masyarakat harus paham bahwa semua aturan yang ditetapkan untuk taksi online bertujuan untuk keamanan, keselamatan, serta kenyamanan.(jef)

Related For BPTJ gelar FGD tentang Opini Publik Terhadap Penerapan Permenhub 108/2017