JAKARTA : (Globalnews.id)- Junior Chamber International (JCI) Indonesia memberikan penghargaan kepada 10 pemuda terbaik yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, negaranya, bahkan di dunia.

Apresiasi ini diberi nama ‘Ten Outstanding Young Person Awards (TOYP)  2018’. Hadir dalam acara ini Local President JCI Jayakarta Victor Oscar, Senate President JCI Indonesia Aldo Tobing, National President JCI Indonesia Zulfikar Priyatna, Deputy President JCI Indonesia Alexander Tio, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Muhammad Rizal.

Adapun ke-10 pemuda yang mendapatkan apresiasi dalam TOYP 2018 adalah Michael Ginarto, Charles Honoris, Merry Riana, Rina Sa’adah, Inayah Wahid, Michelle Christina, Abraham Sridjaja, Nadiem Makarim, Kevin Raharjo, dan Gede Yuda Sugiarta.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram, usai menghadiri dan memberikan sambutan dalam event yang dihelat pada Sabtu (4/8) malam di Ciputra Artpreneuer, Jakarta, mengatakan, pemerintah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JCI Jakarta ini.

Menurutnya, TOYP 2018 dapat memotivasi generasi muda untuk menjadi entrepreneur atau kewirausahaan yang sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM. Pengembangan kewirausahaan, katanya, dilalui dalam 3 tahap.

“Yaitu dilatih, dikompetisikan, lalu diberi award. Award ini bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap suatu karya yang dapat mendorong dan memotivasi yang lain yang belum berprestasi untuk bisa ikut berprestasi,” katanya.

Dengan cara seperti ini, kata Agus, dapat mendorong jumlah kewirausahaan di Indonesia yang sekarang mendekati angka 4 persen. Pemerintah sendiri tak sekedar menumbuhkembangkan jumlah wirausaha terutama di kalangan anak muda. Namun juga dimonitor bagaimana ke depannya untuk sebagai bahan evaluasi.

“Pemerintah memberikan fasilitasi berupa kebijakan kondusif untuk memulai usahanya. Yang terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yaitu keringanan pajak 0,5 persen dari omzet UMKM, tadinya kan 1 persen,” ujarnya.

Aturan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku efektif untuk peredaran usaha UMKM di Juli, dan pajaknya dibayarkan di Agustus dengan tarif 0,5%. 

Tak hanya itu. Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan, dan menginisiasi UU Kewirausahaan. Dengan UU ini bisa menjembatani para pengusaha pemula untuk bisa mendapatkan jumlah kredit yang proporsional dari perbankan.

Badan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan

Agus Muharram menilai kewirausahaan sangat dekat dengan kreativitas anak muda. Kewirausahaan dan ekonomi kreatif bagaikan saudara kembar. Karenanya, ke depan harus disinergikan dalam satu badan atau kementerian. Bisa Badan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.

Menurutnya, dengan adanya lembaga ini, orang-orang yang sudah dan belum mendapatkan penghargaan bisa difasilitasi dan diciptakan iklim kondusif untuk berkembang dalam berusaha. Lembaga inilah yang berperan melakukan beberapa langkah kebijakan sehingga para wirausaha muda segera bisa action.

“Pembentukan lembaga ini harus dilakukan dalam jangka pendek karena generasi muda banyak yang menunggu bagaimana nih pemerintah. Bagaimana aturan pajaknya, pembiayaannya, eksportnya, lokasinya, waktu berbisnisnya, ini kan masih harus banyak diperbaiki. Bisnis tanpa ruang dan waktu itu juga kan harus dibina,” terangnya.

Jadi, ke depannya, Kementerian Koperasi yang berperan mengembangkan dan membina koperasi dari sektor hulu hingga hilir. Sedangkan sektor-sektor yang dilakukan oleh swasta mandatnya di kementerian sektoral.

“Dan start up-start up ini, kewirausahaan-kewirausahaan ini, yang inovatif kreatif ini mandatnya Badan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, yang harus dilakukan dalam jangka pendek sebagai jawaban mewadahi generasi-generasi 4.0,” tambahnya.

Sementara itu, National President JCI Indonesia Zulfikar Supriatna, menyatakan, pemuda memegang peranan penting dalam peradaban bangsa. Karena itu, dengan memberikan penghargaan 10 kategori pemuda ini, ke depannya akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

“Dengan adanya penghargaan ini, kita semua sebagai generasi muda akan termotivasi untuk memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat, mengaplikasikan segala pencapaian hari ini untuk kemajuan bangsa. Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari harus punya dampak positif untuk masyarakat,” katanya.

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Muhammad Rizal, yang mewakili Ketua MPR Zukifli Hasan, mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas perhatian JCI Indonesia yang memberikan award kepada pemuda yang berprestasi.

“Terlebih penghargaan ini juga memiliki nilai-nilai keindonesiaan yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang hidup yang bisa menjaga dan membentengi Indonesia dari pengaruh luar. Nilai yang tetap terjaga dan hidup di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Karena itu,  pihaknya berharap para penerima TOYP 2018 ini tetap menjaga nilai keindonesiaan dan menjaga jati diri bangsa. Meski banyak yang bersekolah di luar negeri, tetap harus terjaga nilai keindonesiaan.

“Dengan memperhatikan kemampuan dari berbagai generasi muda ini menjadi potensi memgingat masih banyak sumberdaya alam yang belum dikelola yang sesuai dengan nilai keindonesiaan,” tandasnya.

Junior Chamber International (JCI) Indonesia sendiri adalah organisasi nasional pemuda non-politik dan non-sektarian, bagian dari organisasi kepemudaan internasional terbesar di dunia yang berafiliasi pada PBB, Junior Chamber International.

Organisasi ini merupakan komunitas internasional berusia antara 18 sampai 40 dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan perubahan positif di seluruh dunia, yang konsern membangun dan mengapresiasi pemuda yang berkarya. (jef)

Jakarta: (Globalnews.id) – Sebagai upaya meningkatkan kemudahan warga DKI Jakarta dalam pembayaran pajak daerah, Bank DKI memberikan kemudahan pembayaran Pajak PBB melalui aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile. Dalam rangka mengajak masyarakat agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak, Bank DKI akan memberikan hadiah 5 (lima) unit motor secara gratis tanpa diundi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta melalui JakOne Mobile dan paling banyak melakukan transaksi JakOne Mobile. Demikian disampaikan Direktur Bisnis Bank DKI, Antonius Widodo Mulyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (31/07).

Lebih lanjut Antonius Widodo menjelaskan penerimaan pembayaran PBB DKI Jakarta melalui JakOne Mobile merupakan bentuk dukungan Bank DKI dalam meningkatkan percepatan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta serta mendukung program transaksi non tunai.

Promo pembayaran PBB tersebut berlaku bagi seluruh pengguna Jakone Mobile. Pengguna aplikasi JakOne Mobile dapat membayarkan PBB-P2 atas nama orang lain untuk mengikuti program promo ini. Pengumpulan transaksi terbanyak dimulai sejak pembayaran PBB-P2 wilayah DKI Jakarta pertama kali dilakukan. “Kami juga menghimbau agar para wajib pajak segera membayar PPB P2 sebelum jatuh tempo pada 14 September 2018” ujar Antonius.

Pengguna aplikasi JakOne Mobile yang bisa mengikuti program promo ini tidak harus Wajib Pajak (WP) DKI Jakarta, namun pengguna JakOne Mobile yang melakukan pembayaran PBB-P2 wilayah DKI Jakarta melalui aplikasi JakOne Mobile. Adapun promo tersebut berlangsung sampai dengan 30 September 2018. Pengumuman peraih motor diumumkan paling lambat minggu kedua Oktober 2018.

“Selain melalui JakOne Mobile, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran PBB melalui ATM dan seluruh kantor layanan Bank DKI.”, ujar Antonius Widodo. Sejumlah upaya telah dilakukan Bank DKI untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB, termasuk diantaranya melakukan jemput bola ke titik-titik warga DKI Jakarta melalui mobile branch Bank DKI”, tambah Antonius Widodo.

Selain menerima pembayaran PBB, Bank DKI juga dapat menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan melalui JakOne Mobile. “Saat ini, JakOne mobile sudah dapat dipergunakan sebagai alat transaksi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di DKI Jakarta. Wajib pajak kini hanya perlu melakukan scan to pay pada fitur JakOne Mobile di kasir pembayaran SAMSAT DKI Jakarta” ujar Antonius Widodo. Pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui mesin ATM dan EDC Bank DKI.(jef)

BOGOR- (Globalnews.id)-Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan evaluasi atas penyaluran dana Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang dianggap masih berjalan kurang cepat.

Sementara itu disisi lain, Bank BTN menegaskan siap menyalurkan dan melakukan take over penyaluran FLPP.

Direktur Utama Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Budi Hartono mengatakan, dari hasil evaluasi 40 bank yang saat ini bekerjasama untuk menyalurkan dana FLPP sampai dengan semester I, terdapat 8 bank yang belum menyalurkan dana FLPP secara maksimal.

”Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 40 bank yang ditunjuk untuk mrnyalurkan FLPP 2018 tersebut, 8 bank diantaranya belum melaksanakan tugasnya secara maksimal”, ujar Budi Hartono, dalam acara Diskusi dan Media Ghatering Forwapera, di Bogor, Sabtu (4/8).

Delapan bank pelaksana tersebut, menurut Budi, terdiri dari tiga bank umum nasional dan lima bank pembangunan daerah yang belum menyalurkan. “Nanti kita akan cek alasannya, apa karena tidak sesuai dengan core business (bisnis inti)-nya, sehingga belum menyalurkan,” ujarnya.

Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP bekerja sama dengan 40 bank pelaksana, terdiri dari sembilan bank umum nasional dan 31 bank pembangunan daerah. Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, mencapai RP32,36 triliun, dengan 532.283 unit rumah.

Adapun penerima FLPP tahun ini sebanyak 12.455 unit rumah senilai Rp1,43 triliun.

Sementara itu Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria mengatakan, PT Bank Tabungan Negara Tbk mengaku siap untuk mengambil alih kredit pemilikan rumah/KPR dengan skema Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang sebelumnya digarap bank lain.

“BTN siap, bila PPDPP (Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menunjuknya,” kata Budi Satria.

Menurut Budi, tahun ini BTN kembali mendapat persetujuan dari menteri keuangan untuk menjadi salah satu bank pelaksana penyalur dana FLPP.
Tahun lalu, perseroan hanya menyalurkan KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), setelah pemerintah memangkas anggaran penyaluran KPR skema FLPP hingga lebih separuhnya.

Dengan masuknya BTN, tentunya jumlah bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP bertambah.
Selain BTN, ada juga Bank Hana, yang dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian kerja sama operasional (PKO), sehingga jumlah bank pelaksana seluruhnya menjadi 42 bank.

Sebagai pemimpin di pasar KPR, bank BTN menguasai pangsa pasar KPR nasional sebesar 37,47% dan menjadi penyalur terbesar diantara perbankan lain untuk KPR Subsidi sebesar 94,12%.

Sementara untuk Program Satu Juta Rumah, Bank BTN sudah menyalurkan KPR untuk 423.303 unit rumah dengan nilai Rp38,4 triliun baik dalam bentuk KPR subsidi maupun non subsidi. Dari keseluruhan penyaluran KPR tersebut, 307.360 unit diantaranya berbentuk kredit ( perumahan.

Adapun khusus untuk KPR subsidi Bank BTN sudah mendistribusikan pinjaman untuk 297.044 unit rumah dengan nilai Rp17,15 triliun.
Untuk paruh pertama tahun ini, Bank BTN mengucurkan KPR subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan bantuan uang muka.

Pada Semester II tqhun ini Bank BTN akan menyalurkan kredit dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dengan adanya FLPP tersebut diharapkan akan meningkatkan kapasitas kredit perseroan sehingga masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dengan cara mudah, cepat dan murah sekaligus dapat mempercepat pencapaian program satu juta rumah ,” ujarnya. (jef)

SEOUL: (Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merangkul perusahaan remitansi lokal Global Money Express (GME) Korea Selatan, untuk meningkatkan layanan pengiriman uang ke Indonesia. GME merupakan perusahaan remitansi pertama yang mendapatkan izin beroperasi di Korea Selatan dan memiliki cabang terbanyak di Korea Selatan yang meliputi kota-kota besar di Korea Selatan yaitu Dongdaemun Branch, Ansan Branch, Hwaseong Branch, Gimhae Branch dan Songwoori Branch.
Penandatanganan kerja sama antara BNI dan GME ini dilakukan di Seoul, Korea Selatan, Rabu (1 Agustus 2018) malam. Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Bisnis Tresuri dan Internasional BNI Rico Rizal Budidarmo dan CEO GME Sung Jong Hwa.
Melalui kerja sama ini, turut diluncurkan aplikasi Digital Platfrom Remittance BNI – GME sehingga layanan kiriman uang dari Korea ke Indonesia bisa dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan dapat diakses dimana saja. Saat ini, biaya remitansi dari Korea ke Indonesia dinilai sangat mahal dan banyak potongan bagi penerima, namun BNI bersama GME memberikan biaya kiriman uang 70% lebih murah dibanding Bank Lokal.
Rico mengatakan langkah ini sejalan dengan visi ulang tahun BNI ke-72 tahun yakni #BNItuDigital yaitu pencanangan digitalisasi pada seluruh aspek layanan dan produk BNI. Kini BNI dapat membantu para Pekerja Indonesia yang berada di berbagai lokasi di Korea, sehingga layanan bersama BNI – GME ini juga telah meningkatkan proses inklusi keuangan.
“Kerjasama ini adalah wujud komitmen Bank BNI sebagai agent of development untuk meningkatkan devisa negara dengan memberikan layanan terbaik bagi Pekerja Indonesia di Korea Selatan agar bisa menabung setiap saat dan dapat dilakukan dari seluruh penjuru Korea,” ungkapnya.
Lebih dari 45.000 pekerja asal Indonesia saat ini bekerja di berbagai sektor industri seperti manufaktur, tekstil, pertanian dan perikanan di Korea Selatan. Kedepan, BNI bersama GME dapat menjadi yang terbaik dan unggul dalam layanan pengiriman uang dari Korea Selatan ke Indonesia. (jef)

JAKARTA:((Globalnews.id)-Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam mewujudkan Smart Office di lingkungan kerjanya.

Smart Office yang dibangun di lingkungan kerja Kemendes PDTT ini merupakan sebuah konsep kantor yang selalu terkoneksi, cashless, dan paperless dengan dukungan perangkat dan solusi Teknologi Informatika (TI) dalam semua fungsinya. Dukungan tersebut mulai dari fungsi keuangan, kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM), hingga Administrasi atau Reporting.

Smart Office Kemendes tersebut diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di Makarti Ballroom, Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu 31 Juli 2018. Eko didampingi Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta dan jajaran Direksi BNI. Hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Dalam sambutannya, Eko menyampaikan bahwa pada saat perubahan zaman berlangsung secara cepat, khususnya pada era revolusi industri 4.0 saat ini, diperlukan kecepatan untuk membuat keputusan. Tahun 2050 Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi ke-4 terbesar di dunia. Namun itu baru perhitungan matematis, bisa tidaknya tercapai tergantung pada kecepatan Indonesia dalam menggerakan ekonominya dan mengurangi kesenjangan sosial. Ada 30.000 desa yang tertinggal. Oleh karena itu misi Presiden untuk membangun Indonesia mulai dari pinggir adalah kunci mengurangi kesenjangan itu.

Kemendes menjadi memiliki posisi strategis untuk menentukan Indonesia itu akan menjadi negara yang memiliki kesenjangan tinggi atau rendah. Untuk itu Smart Office BNI ini adalah salah satu cara mengarah ke kecepatan bertindak, sehingga pelayanan terhadap desa-desa bisa lebih akurat dan cepat.

“Smart Office ini terwujud karena dukungan penuh oleh BNI sebagai bank mitra utama kami, dan kami berharap implementasi Smart Office ini dapat segera ditiru juga oleh Kementerian dan Lembaga lainnya, guna mendukung transparansi pemerintahan, serta digitalisasi transaksi pada kementerian atau lembaga,” ujar Eko.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, mengatakan, Smart Office dibangun untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDTT, dimana hal utama yang harus dilakukan adalah membenahi tata kelola perkantoran. Tujuannya adalah agar kinerja meningkat karena adanya peningkatan efektifitas dan transparansi. Apalagi sebagai kementerian yang merupakan gabungan dari 3 kementerian sebelumnya, banyak tantangan untuk menyatukan tata kelolanya.

“Kami berterimakasih pada BNI yang secara all out menyiapkan sebuah smart office di Kemendes PDTT. Antara lain Sistem Informasi Kepegawaian dimana mulai absensi pegawai hingga tunjangan kinerja disinergikan. Selain itu ada juga sistem transaksi yang casslesh. Sekarang 1.700 Kartu Multifungsi BNI telah disebarkan untuk pegawai Kemendes PDTT,” ujarnya.

Herry Sidharta menuturkan, BNI mendukung penuh inisiasi Menteri Desa dengan menyediakan beberapa solusi yang dibangun BNI sebagai satu kesatuan yang lengkap dalam produk Smart Office. Solusi tersebut adalah implementasi Kartu Pegawai Kemendes PDTT yang dibuat sebagai Kartu Combo atau Kartu Multi Fungsi (KMF). Kartu ini berfungsi sebagai Akses masuk Gate Parkir di lingkungan Kantor Kemendes PDTT, Akses masuk ke Gedung Kementerian Desa, Alat Pembayaran di Kantin Kemendes PDTT, serta menjadi Alat Pembayaran berbagai Moda transportasi (Busway atau Commuter Line) dan gerbang tol.

Paket Smart Office yang dibangun BNI juga menyediakan layanan Implementasi Sistem E-Absensi yang terintegrasi dengan SIMPEG (Sistem kepegawaian), penggunaan fasilitas Cash Management untuk pengelolaan keuangan Kementerian Desa, hingga memungkinkan dilakukannya pembayaran atau transaksi yang efektif dan efisien. Smart Office ini juga memungkinkan penggunaan Corporate Card & Traveling Card untuk pengelolaan biaya perjalanan dinas pegawai Kemendes PDTT dan Pengelolaan Smart Kantin Kemendes PDTT, yakni sebuah konsep pengelolaan kantin yang Cashless dan modern.

Herry menambahkan, kedepannya BNI Terus berkomitmen untuk mendukung 4 (empat) program utama Kemendes PDTT yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), Embung Desa, dan pembangunan Sarana Olah Raga Desa.

“Hingga saat ini, BNI telah mengelola 8.157 Rekening Kas Desa dan membina 6.086 BUMDES melalui 5 fungsi utamanya yaitu fungsi edukasi, konsultasi, literasi keuangan, pengembangan bisnis rintisan atau Agen46, dan pendampingan. Untuk Prukades, BNI bekerjasama dengan Kementerian Desa dalam menyelenggarakan berbagai Pelatihan, diantaranya pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan packaging atau kemasan, pelatihan pemasaran Produk Unggulan Desa. Dan sebagai antisipasi perkembangan zaman, BNI telah menyiapkan e-commerce bagi pemasaran Prukades yaitu Bumdes-mall.com,” ujar Herry.

Smart Expo

Untuk meramaikan acara peluncuran Smart Office di Kemendes PDTT, BNI juga menggelar pameran yang mengetengahkan produk-produk unggulan perbankan dan lembaga keuangan nonperbankan yaitu BNI Smart EXPO Kemendes 2018. Pameran ini diikuti oleh BNI dan perusahaan-perusahaan anak.

Beberapa program promo yang ditawarkan antara lain Kartu TapCash (uang elektronik BNI) edisi khusus Asian Games, adanya penjualan kendaraan atau properti dengan harga khusus dengan menggunakan BNI Fleksi (atau kredit tanpa agunan BNI), serta special premi bagi pegawai Kemendes PDTT yang membuka asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

Para pegawai Kemendes PDTT juga diajak untuk mencoba berbagai alat transaksi kekinian yang hanya disediakan oleh BNI, antara lain bertransaksi dengan menggunakan yap!. Yap! Merupakan aplikasi transaksi yang bersumber dari 3 sumber pembayaran sekaligus, yaitu Kartu Kredit BNI, Kartu Debit BNI, dan UnikQu. Dengan yap!, pemakai tidak perlu lagi membawa uang tunai (cashless) dan bahkan tak perlu membawa kartu-kartu (Cardless). Pada pameran ini, pengunjung dapat memperoleh minuman dengan harga spesial sebesar Rp 1.946. (dan)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Tingkatkan layanan penerimaan Pajak Daerah, Bank DKI membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Unit Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung. Demikian disampaikan Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (31/07)

Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto menyampaikan, “kehadiran Bank DKI di UPPRD Cipayung tersebut merupakan bentuk dukungan Bank DKI dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta”. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI senantiasa mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam penerimaan pajak daerah, salah satunya Pajak Bumi & Bangunan.

Per Juni 2018, Bank DKI juga telah membuka kantor layanan setingkat kantor kas di UPPRD Cilandak. Sampai dengan Juli 2018, jumlah kantor layanan Bank DKI secara keseluruhan menjadi sebanyak 270 kantor, terdiri dari 31 Kantor Cabang konvensional dan syariah, 71 Cabang Pembantu Konvensional dan Syariah, 140 Kantor Kas Konvensional dan Syariah, 19 Payment Point, 9 kantor fungsional.

Selain pembayaran pajak di kantor layanan Bank DKI, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran PBB melalui layanan e-channel Bank DKI seperti mesin ATM, mesin EDC dan aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile. Hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan kemudahan warga DKI Jakarta dalam pembayaran pajak daerah. Sejumlah upaya juga telah dilakukan Bank DKI untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB, termasuk diantaranya melakukan jemput bola ke titik-titik warga DKI Jakarta melalui mobile branch Bank DKI”, tambah Priagung.

Selain penerimaan PBB, Bank DKI juga melayani penerimaan Pajak dan retribusi daerah lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak KIR, dan Pajak Reklame. “Saat ini, JakOne Mobile Bank DKI sudah dapat dipergunakan sebagai alat transaksi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di DKI Jakarta. Wajib pajak dapat melakukan scan to pay pada fitur JakOne Mobile di gerai pembayaran SAMSAT DKI Jakarta”, ungkap Priagung.

Dalam rangka mengajak masyarakat tepat waktu melakukan pembayaran pajak, Bank DKI akan memberikan hadiah 5 (lima) unit motor secara gratis tanpa diundi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta melalui JakOne Mobile dan paling banyak melakukan transaksi JakOne Mobile.

Pengguna aplikasi JakOne Mobile yang bisa mengikuti program promo ini tidak harus Wajib Pajak (WP) DKI Jakarta, namun semua pengguna JakOne Mobile yang melakukan pembayaran PBB-P2 wilayah DKI Jakarta melalui aplikasi JakOne Mobile. Promo berlangsung sampai dengan 30 September 2018. Pengumuman peraih motor diumumkan paling lambat minggu kedua Oktober 2018.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di industri perbankan terlihat mulai mengendur ketika maraknya pembobolan dana ataupun praktik fraud yang menimpa perbankan.

Berdasarkan riset yang dilakukan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dalam 10 tahun sejak 2007, nilai komposit dari penerapan GCG yang dilakukan industri perbankan memang masih berada dalam kisaran baik. “Rata-rata nilai GCG industri perbankan adalah 2,02 yang didapat dari 90 bank yang mengirimkan laporan dalam jangka waktu 2007-2016,” kata Kepala Riset LPPI, Lando Simatupang.

Namun dalam perjalanannya nilai itu berfluktuasi. Dalam riset LPPI tersebut ketika pertama kali diterapkan pada 2006, nilai rata-rata GCG industri perbankan berada di kisaran 1, yang berarti sangat baik. Baru setahun sejak diterapkan, nilai GCG perbankan terlihat memburuk. “Malah, setelah sepanjang 2008-2010 penerapan GCG perbankan terlihat ada perbaikan, peringkatnya kembali memburuk dan mencapai puncaknya pada 2015,” kata Lando.

Jika ditengok ke belakang, sepanjang 2011 sampai 2015 industri perbankan memang menghadapi persoalan yang tidak ringan terkait maraknya praktik kecurangan (fraud) yang mengerogoti beberapa bank umum.
Bank diwajibkan untuk mengisi penilaian GCG dengan metode self assessment pada 11 aspek yang sudah ditetapkan oleh otoritas. Isian tersebut nantinya akan menghasilkan nilai akhir 1 sampai 5, yang mana, makin tinggi angkanya berarti makin buruk penerapan GCG di bank tersebut.

Dengan nilai rata-rata di kisaran 2 maka secara tidak langsung industri perbankan di Indonesia mengungkapkan bahwa manajemen mereka telah melakukan penerapan GCG yang secara umum dinilai baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dinilai oleh perbankan kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Riset LPPI ini juga bertujuan untuk melihat konsistensi pengelola dalam melakukan self asessment. Untuk yang pertama menggunakan statistik deskriptif, dan yang kedua memakai uji akar unit (unit root test) Augmented Dickey Fuller/ADF). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 100 bank, dari tahun 2007 – 2017, dan bersumber dari laporan GCG bank di Indonesia serta survei yang dikirimkan kepada seluruh bank.

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata GCG industri perbankan nasional adalah 2,05. Nilai tersebut masuk ke dalam PERINGKAT KOMPOSIT BAIK. Bila berdasarkan kategori BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha), maka BUKU 1 rata-ratanya 2,23, BUKU 2 mendapatkan nilai rata-rata 2,10, BUKU 3 nilai rata-ratanya 1,85, dan BUKU 4 nilai rata-ratanya 1,25. Dengan demikian BUKU 4 mendapatkan PERINGKAT SANGAT BAIK. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Menyusul perannya sebagai pemain kunci dalam mengatur industri migas nasional,SKK Migas selalu.mengedepankan faktor netralitas dalam sikap politik.Semua pegawai mulai dari jajaran pimpinan hingga karyawan tetap dituntut netral.

“Yang menjadi pedoman kami adalah bagaimana menaikkan produksi dan meningkatkan efisiensi,” ujar Kepala Divisi dan Program Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher dalam Diskusi Kehumasan SKK Migas bertemakan Komunikasi Lembaga Pemerintah di Tahun Politik yang digelar SKK Migas di Citi Plaza Jl Gatot Subroto,Senin,(30/7).

Diskusi menghadirkan nara sumber perwakilan stakeholder Yanto Sianipar yang merupakan Senior Vice President Policy Goverment and Public Affairs Chevron Indonesia dan pakar komunikasi politik yang juga dosen Universitas Mercu Buana dan Universitas Sahid Jakarta Heru Budiyanto. Diskusi dimoderatori Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas Ryan B Wurjanto. Kegiatan diskusi juga melibatkan Program S3 Universitas Sahid .

Dalam kesempatan tersebut Yanto Sianipar mengakui bahwa di tahun 2019 terdapat sejumlah kegiatan politik nasional yang bila tidak ditangani secara baik punya potensi instabilitas seperti penyelenggaraan pemilihan mulai dari kecurangan saat pencoblosan dan dan money politik. Adapun ancaman lainnya adalah menguatnya politik identitas dan kampanye hitam.” Potensi ancaman lain adalah terorisme dan ancaman umum lain,” kata dia.

Ancaman lain adalah lambatnya proses pengambilan keputusan, munculnya nasionalisme sempit serta lambatnya pengambilan keputusan untuk isu-isu yang tidak populer.Untuk mengantisipasi itu,pihaknya selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak-pihak terkait. Sekaligus mengembangkan dan memetakan persoalan-persoalan dengan stakeholder lain.

Pembicara lainnya Heru Budiyanto mengungkapkan bahwa sebagai lembaga manapun perlu mencamkan statement Presiden Jokowi yang meminta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik.

Salah satu alasan Presiden Jokowi, rakyat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahnya. Supaya rakyat ikut memiliki program yang sedan dijalankan oleh pemerintah.Sukses berkomunikasi kata dia,didukung beberapa faktor seperti komunikator;strategi dan komunikan.
Adapun tantangan di tahun politik nanti adalah teknologi komunikasi,perang infornasi dan hoax.”Tantangan lain adalah Haters and Lovers dan ujaran kebencian serta persekusi,”papar dia.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Di pertengahan tahun 2018 PT. Asuransi BRI Life tetap menorehkan kinerja terbaik, dimana pada bulan Juli 2018 ini BRI Life meraih sekaligus dua penghargaan dari ajang pemeringkatan “Best Insurance Media Asuransi 2018” dan “19th Infobank Insurance Award 2018”. Ke-2 penghargaan tersebut diraih atas kinerja di tahun 2017.

Media Asuransi memberikan penghargaan kepada BRI Life sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan predikat Best Life Insurance 2018 untuk kategori perusahaan dengan ekuitas Rp. 1 triliun – 2,5 triliun.

Penilaian didasari atas 10 variable pertumbuhan bisnis perusahaan meliputi; Pendapatan Premi, Cadangan Teknis, Hasil Underwriting, Hasil Investasi, Rasio Investasi terhadap Cadangan Teknis, Total Asset Turn Over (TATO), Rasio Kualitas Aset, Pertumbuhan Laba Komprehensif, Return Of Equity (ROE) dan Combined Ratio.

Sementara di ajang “19th Infobank Insurance Award 2018”, BRI Life meraih 2 penghargaan sekaligus, yakni sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan predikat “Sangat Bagus” untuk kategori perusahaan dengan premi bruto di atas 1 triliun serta penghargaan “Golden Trophy Award”, karena perusahaan selama 5 tahun berturut-turut berhasil meraih predikat “Sangat Bagus” di ajang pemeringkatan “Infobank Insurance Award” yang diselenggarakan setiap tahun tersebut.

Direktur Asuransi Korporasi BRI Life Sugeng Sudibjo mengatakan, “BRI Life mencermati bagaimana tren perkembangan asuransi tanah air, dengan berupaya menawarkan beragam inovasi dalam bentuk layanan dan produk terbaik asuransi yang sesuai dengan kebutuhan serta bermanfaat jangka panjang kepada masyarakat.”,: katanya di Jakarta, Senin (30/7)

PT. Asuransi BRI Life yang juga merupakan perusahaan anak dari Bank BRI tersebut merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional di Indonesia yang konsisten dalam pencapaian bisnis usaha yang sehat melalui penerapan bisnis asuransi jiwa secara professional, yang memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui jaringan kerja yang luas serta memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi BRI Life karena berbagai upaya dan kerja keras managemen dan keluarga besar BRI Life dalam memberikan pelayanan bagi nasabah khususnya dalam bentuk solusi kebutuhan asuransi yang terbaik, berhasil mendorong kepuasan dan loyalitas nasabah sekaligus menuai pengakuan dari media dan lembaga independen di Indonesia” tutup Sugeng.(jef)

TOKYO:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut berpartisipasi dalam Festival Indonesia yang diselenggarakan di Tokyo, Sabtu dan Minggu (28 dan 29 Juli 2018). Dalam pameran yang digelar dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang ini, dua mitra binaan BNI yang menghasilkan produk layak ekspor turut diajak untuk berpromosi di Tokyo.
Kesempatan untuk berpromosi ini diharapkan akan membuka peluang bagi mitra BNI dalam menjaring calon pembeli baru dari luar negeri, sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Mitra-mitra binaan yang diajak pun sudah dibekali kemampuan untuk menjual produk melalui pasar online karena mereka merupakan anggota aktif di Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang dibina oleh BNI.
Mitra binaan yang diajak adalah Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak asal Pontianak, Kalimantan Barat dan Jendra Jewelry asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedua mitra binaan BNI ini telah mulai berpromosi sejak dibukanya Pameran Indonesia di Tokyo, Jepang, Sabtu (28 Juli 2018).
Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak yang menjual tenun ikat hasil karya penenun dari Suku Dayak, Kalimantan. Galeri tersebut beroperasi di Pontianak, Kalimantan Barat.
Corporate Secretary BNI Kiryanto menuturkan, kain tenun tersebut merupakan warisan budaya nenek moyang Suku Dayak yang perlu dilestarikan dan layak mendapatkan perhatian warga dunia. Untuk itulah BNI membawa Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak untuk turut berpartisipasi dalam Festival Indonesia di Tokyo.
Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak menjadi wadah bagi para penenun Suku Daya untuk melestarikan budayanya dan di saat yang bersamaan memasarkan hasil tenunannya ke pasar yang lebih luas. Dengan semakin dikenalnya kain tenun tersebut, maka diharapkan penjualannya akan meningkat yang berujung pada meningkatnya pula kesejahteraan hidup para penenun Suku Dayak.
Masalah yang kerap kali dihadapi oleh para penenun Suku Dayak adalah permodalan dan ketersediaan bahan pewarna alami. Bahan pewarna alami yang bersumber dari alam kerap kali semakin sulit didapat karena proses pengambilannya yang masih belum memikirkan aspek kelestarian. Untuk itu, BNI sebagai pembina memberikan permodalan serta pelatihan bagi para penenun Suku Dayak tentang pemanfaatan sumber bahan pewarna yang lebih ramah lingkungan.
“Pada akhirnya, tidak hanya melestarikan budaya serta meningkatkan penjualan dan kesejahteraan penenun, proses pembuatan yang lebih ramah lingkungan dapat memberikan nilai lebih tersendiri,” ujar Kiryanto.
Dalam mengembangkan usahanya, Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak telah menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan _cultural_ yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penenun. Serta, pendekatan _structural_ yang mendorong adanya perhatian dan kebijakan yang berpihak bagi para penenun sebagai pelaku usaha mikro-kecil. Strategi pemasaran yang telah dilakukan antara lain mengadakan _business meeting_, mengikuti pameran, hingga katalog/ leaflet.

*Ceruk pasar aksesoris*
Adapun Jendra Jewelry milik Erryza Susilo tetap teguh menjalani bisnis rumahannya hanya pada bidang produksi aksesoris wanita. Yang berubah dalam bisnisnya ini adalah keberanian untuk berubah menjadi lebih baik dan menggapai peluang lebih besar.
Pada awalnya, bisnis aksesoris Erryza dibangun pada tahun 2008 dengan tajuk Zilfana Beads untuk menyasar pasar aksesosir menengah ke bawah. Namun, mulai tahun 2016, Erryza mengubah target bisnisnya untuk menyasar pasar aksesoris kelas menengah ke atas, ditandai dengan berubahnya merk dagang menjadi Jendra Jewelry.
Dengan mempekerjakan sebanyak 7 pegawai di rumahnya yang berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erryza berupaya mengisi ceruk pasar yang menurutnya masih terbuka di industri aksesoris wanita aktif pada kisaran umur 25 – 60 tahun. Ujung tombak pemasaran yang menjadi andalan adalah mengikuti pameran-pameran, selain penjualan secara online.
Untuk itulah, Erryza menyambut dengan antusias ketika PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengajaknya ke Tokyo untuk mengikuti Pameran pada 28 – 29 Juli 2018. Bagi Erryza, pameran di Tokyo ini merupakan salah satu langkah signifikan untuk mengembangkan usahanya, tidak hanya sekadar memperluas pasar, akan tetapi juga menjadi salah satu pengrajin aksesoris asal Indonesia yang diperhitungkan. (jef)