Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

Buka Hotline Pengaduan, KemenKopUKM Lindungi UMKM Terdampak Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen melindungi para produsen UMKM tekstil dan pakaian jadi di Indonesia, dengan memberantas, serta melarang penjualan pakaian bekas impor ilegal.

Bahkan saat ini, KemenKopUKM juga membuka layanan hotline bagi pelaku usaha yang terdampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal.

KemenKopUKM menyiapkan Saluran Pengaduan di nomor 0811-1451-587 (khusus pesan teks WhatsApp). Dan nomor telepon 1500-587 (beroperasi saat jam keria pada Senin-Jum’at pukul 08.00-16.00 WIB) atau dengan melaporkan lewat saluran link https://linktr.ee/kanalkemenkopukm.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan layanan hotline tersebut, merupakan kerja sama KemenKopUKM dengan Smesco Indonesia, dan beberapa mitra produsen pakaian jadi lainnya, serta perbankan. Melalui hotline, KemenKopUKM dan Smesco akan memfasilitasi seluruh keluhan yang masuk dan menindaklanjuti dengan pihak terkait.

“Ada hotline KemenKopUKM hari ini sudah dibuka untuk laporan pelaku UMKM terdampak penjualan produk ilegal pakaian bekas. Saya minta tolong sampaikan kepada masyarakat, dan kita berkontribusi berfikir secara holistik. Bahwa kalau kita membunuh sektor produksinya bukan pedagangnya,” kata MenKopUKM Teten Masduki di sela-sela peresmian Teras Smesco, sekaligus Konferensi Pers terkait Larangan Impor Ilegal Pakaian Bekas dan Alternatif Usaha Bagi Pelakunya, di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (21/3).

MenKopUKM juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan pemahaman kepada publik, bahwa dengan melarang impor pakaian bekas ilegal adalah bentuk keberpihakan pada UMKM dan perlindungan dari tindakan penyelundupan pakaian bekas. “Jadi kita jangan memakai tameng pedagang kecil untuk menutupi penyelundupan,” ujarnya.

Untuk itu kata Menteri Teten, pihaknya terus mencari solusi bagi para pedagang yang selama ini menjual pakaian bekas impor ilegal. Karena hal ini sebenarnya menurut Teten sangatlah berbahaya, dan dinilai sebagai bentuk tindakan pidana pasal penadahan.

“Hotline untuk pedagang pakaian bekas ini diperuntukkan bagi mereka yang hilang pekerjaan bisa lapor melalui layanan tersebut. KemenKopUKM sediakan ahli usahanya. Kita tahu bahwa pedagang UMKM terutama mikro itu memiliki daya tahan yang luar biasa. Ketika ada kekosongan dari pakaian bekas impor ini, produk UMKM pakaian lokal bisa mengisi itu, yakni dengan mekanisme pasar,” kata Menteri Teten.

Sementara terkait kemungkinan adanya penutupan salah satu lokasi pasar yang menjadi gudang penjualan pakaian bekas impor ilegal, MenKopUKM menyerahkannya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kepolisian, serta Bea Cukai dalam hal penindakan.

“Kami di KemenKopUKM melindungi UMKM pakaian lokal yang terkena dampak besar gara-gara pakaian bekas impor ilegal. Karena di dalamnya ada desainer, tukang jahit, tukang potong, kemasan, pembuat restleting, rantai distribusi yang telah hilang pekerjaannya,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, ada beberapa langkah untuk melindungi UMKM yang terdampak kebijakan larangan impor pakaian bekas ilegal. Pertama, membantu dari sisi penjual dengan memfasilitasi penjualan produk baru buatan lokal sekaligus mendorong produk UMKM agar bisa lebih luas lagi pemasarannya. Yang kedua, kata Hanung, membantu dari sisi penguatan pembiayaan perbankan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dari penjualnya ini, banyak produk yang bisa menjadi pengganti para pedagang yang selama ini berjualan pakaian bekas impor ilegal. Bersama Smesco termasuk membantu desain produk yang bisa ditiru oleh UMKM produsen kita, serta memberikan pelatihan UMKM produsen,” ujar Hanung.

Ia menyebut, sepanjang tahun 2022, pembiayaan ke sektor garmen atau tekstil untuk produsen saja telah mencapai 330.000 debitur dengan nilai penyaluran sebanyak Rp13,3 triliun. Untuk itu, KemenKopUKM juga menggandeng perbankan, yang dalam hal ini sudah menyatakan komitmennya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tak hanya itu, Smesco juga telah menggandeng produsen pakaian lokal yaitu, Menhefari pemilik usaha Dimensi (Digital Marketing Enthusiast Indonesia) dan Febrary Surya Putra CEO muslimgaleri.co.id. Di mana keduanya telah berpengalaman melakukan usaha dengan skema yang sama dengan produsen pakaian bekas impor ilegal, yaitu metode reseller dan drop shipper.

“Produk saya telah memiliki lebih dari 200 reseller dan sudah diedukasi untuk bisa berjualan secara online. Dan telah berjalan selama 4 tahun,” kata Menhefari.

Kemudian Febrary menambahkan, dirinya telah menjadi produsen sejak tahun 2008 dengan membangun sistem keagenan. Untuk itu, bagi pelaku usaha yang terdampak, usaha yang dilakukannya bisa menjadi solusi atau alternatif jualan setelah adanya larangan impor pakaian bekas ilegal.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada menyampaikan, para pedagang yang terkena dampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal ini diimbau untuk segera melapor melalui nomor hotline tersebut. Setelah melapor, mereka akan di-matchingkan dengan produk lokal yang bisa dijual.

“Selanjutnya kita cari target marketnya, jenis produknya yang dijual seperti apa, sehingga dimatchingkan dengan solusi yang dihadirkan. Smesco memiliki banyak database terkait dengan produk-produk UMKM yang sudah dikurasi, sehingga menjadi alternatif untuk produk substitusi. Para produsen pakaian lokal dengan sistem reseller dan drop shipper sudah siap menampung dan membimbing teman-teman yang selama ini berdagang pakaian bekas impor ilegal,” ujarnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kolaborasi Smesco-Skyeats Permudah Bisnis UMKM Kuliner Perluas Usaha

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kolaborasi dan kerja sama antara Smesco Indonesia dengan Skyeats dalam Skyeats Dapur Bersama mempermudah bisnis UMKM kuliner dari sisi pengenalan teknologi produksi pangan, serta peningkatkan layanan mutu standar keamanan pangan.

“Dengan adanya Skyeats Dapur Bersama, urusan bisnis menjadi lebih mudah dan lebih menguntungkan,” ucap MenkopUKM, Teten Masduki, pada acara Launching Day Skyeats Smesco dan Teras Smesco, di Jakarta, Selasa (21/3).

Dengan adanya Skyeats Smesco, kata Menteri Teten, para wirausaha kuliner tidak perlu lagi memikirkan investasi untuk membangun pabrik, mengurus perizinan di Badan POM, mengurus sertifikat halal, dan sebagainya. “Karena, produk yang dihasilkan di sini sudah berstandar mutu pabrik,” kata MenkopUKM.

Melalui Skyeats Dapur Bersama, kata Menteri Teten, UMKM makanan dan minuman bisa mengembangkan dan meningkatkan mutu produknya dengan bantuan standardisasi oleh Badan POM.

“Standardisasi ini akan mempermudah para pelaku UMKM makanan dan minuman untuk memiliki produk dengan izin edar resmi, tanpa mengeluarkan modal besar namun tetap menghadirkan produk pangan berkualitas ke masyarakat,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, Menteri Teten juga meyakini hal itu akan mampu menciptakan efisiensi secara skala ekonomi, terutama bagi wirausaha pemula yang menekuni bisnis makanan dan minuman.

Menteri Teten menjelaskan, Skyeats Smesco merupakan fasilitas pusat produksi kolektif dan terintegrasi dengan ekosistem Smesco Indonesia bagi UMKM Kuliner. Memiliki keunggulan teknologi retort dengan modifikasi rekayasa teknologi memperpanjang usia produk konsumsi. “Tujuan yang tak kalah penting lainnya, yakni meningkatkan standar mutu keamanan pangan,” kata MenkopUKM.

Bahkan, layanan Skyeats Smesco digadang-gadang mampu mereduksi biaya operasional produksi. Dengan mengintegrasikan dapur bersama untuk proses produksi produk makanan dan hasil produksi UMKM akan terkoneksi dengan jaringan rantai pasok ekosistem Smesco Indonesia.

“Ini semua merupakan bagian dari program evolusi UMKM kita, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, MenkopUKM memastikan bahwa program Skyeats Smesco akan bergerak ke seluruh Indonesia. “Kita banyak memiliki kekayaan dan keunggulan kuliner dari Sabang sampai Merauke. Usaha boleh skala kecil, tapi melalui Skyeats Smesco, kualitas produk tidak kalah dengan produksi pabrik,” kata Menteri Teten.

Retort adalah proses sterilisasi makanan yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis sterilisasi makanan yang sudah ada saat ini (pengalengan dan pasteurisasi).

Skyeats Smesco menggunakan kemasan pouch dalam melakukan sterilisasi retort yang lebih fleksibel dan memungkinkan untuk diisi dengan aneka produk yang berdimensi besar seperti ayam, ikan, dan olahan lainnya.

Integrasi dapur bersama dengan teknologi retort memungkinkan para pelaku UMKM Indonesia bisa memiliki produk makanan yang bisa disimpan pada suhu ruang hingga 12 bulan, tanpa bahan pengawet.

Sementara itu, Direktur Utama Smesco Indonesia, Leonard Theosabrata mengatakan, bahwa peluncuran Skyeats Smesco merupakan langkah strategis Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Smesco Indonesia untuk mendorong UMKM bertumbuh signifikan dalam ceruk pasar consumer goods.

“Sektor ini merupakan kelompok UMKM terbesar dengan bantuan teknologi rekayasa industri pangan terkini, sehingga mampu memiliki peluang dan kekuatan kompetitif,” kata Leonard.

Menurut Leonard, dengan adanya kerja sama ini kita dapat menumbuhkan ekosistem bisnis bersama, sehingga akan berdampak sistematis pada peningkatan omzet serta keuntungan UMKM. Di samping juga memperluas akses pemasaran produk kuliner mereka ke berbagai daerah. “Itu tanpa mengubah rasa, kualitas, dan terjaminnya mutu produk untuk dikonsumsi masyarakat,” ujar Leonard.

Leonard menambahkan, fluktuasi harga komoditas khususnya pada momentum tertentu seperti menjelang puasa dan Idul Fitri, diantaranya cabai, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, sayur mayur, dan minyak goreng, dapat diantisipasi sebelumnya bila UMKM dalam produksi produknya menggunakan layanan Skyeats Smesco.

“Para pelaku UMKM dapat membeli komponen utama produksi tersebut di harga terendah, lalu segera memproduksi massal produk kuliner mereka,” kata Leonard.

Apabila terjadi fluktuasi harga sembako, kata Leonard, para UMKM tetap mampu menjual produknya diharga yang kompetitif, sehingga harga jual produk UMKM stabil dan lebih terjangkau konsumen.

*Margin Tambahan*

Dalam kesempatan yang sama, CEO Skyeats Inike Rahmawati mengatakan, Skyeats berharap bisa memberikan margin tambahan hingga 20 persen kepada UMKM dengan menekan biaya operasional produksi dan pemasaran.

“Dengan adanya teknologi kemasan retort, maka untuk memproduksi produk makanan untuk satu bulan, dapat dilakukan 1-2 hari saja, biaya sewa lokasi untuk berjualan, membayar pegawai, sekarang cukup berbasis harian, tidak lagi bulanan,” kata Inike.

Inike mengungkapkan, Skyeats bekerja sama dengan Smesco menggunakan model bisnis Business to Business (B2B), melayani para UMKM yang memudahkan mereka bertumbuh.

Gambaran sederhananya, UMKM brand A mempunyai resep makanan dan telah tervalidasi bisnisnya, dalam arti sudah diterima pasar. Maka UMKM brand A tersebut dapat bekerja sama dengan Skyeats Smesco, dimana Skyeats melakukan produksi makanan dengan kemasan retort, dan Smesco membantu dalam sisi pemasaran.

“Lalu, UMKM brand A akan memperoleh pembagian hasil tanpa mengeluarkan usaha dan modal besar seperti pada bisnis konvensional umumnya,” kata Inike.(Jef)

koperasi dan ukm

JakCloth: Pakaian Bekas Impor Ilegal Tidak Bayar Pajak dan Cukai Berdampak Negatif Bagi Industri Lokal dan Pekerjanya

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kegelisahan masyarakat terkait maraknya impor pakaian bekas yang menjadikan Indonesia sebagai “tempat pembuangan akhir” kemudian menjualnya sehingga mengambil potensi pasar para desainer, produsen, serta para pekerja industri pakaian dalam negeri, belakangan ini juga disuarakan oleh _Founder_ atau Pendiri Jakarta Clothing Expo (JakCloth) Achmad Ichsan Nasution, yang akrab disapa dengan panggilan Ucok.

“Kalau ditanya, impor pakaian bekas itu berdampak atau tidak, pasti akan berdampak bagi industri pakaian lokal. Karena industri pakaian lokal itu mempekerjakan dari hulu ke hilir, ya tukang jahit, tukang bahan, tukang _washing_, tukang plastik, tukang setrika, dan lain sebagainya,” kata Ucok, di Jakarta, Selasa (21/3).

Dalam polemik yang disebabkan impor pakaian bekas ini, Ucok pun bersikap menolak dan menegaskan bahwa impor pakaian bekas tidak mempekerjakan pekerja dalam negeri dari hulu ke hilir, dan justru membesarkan persaingan dengan produk pakaian lokal.

“Kalau pakaian bekas ini tahu-tahu datengin barang tanpa cukai dan pajak, dan dijual dengan harga murah. Jadi berdampak dengan industri lokal, yang kalau dibandingkan pasti lebih tinggi harganya dari pakaian bekas impor,” ujar Ucok.

Sikap Pemerintah juga disuarakan melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang secara tegas melarang pakaian bekas impor ilegal, karena berdampak besar terhadap industri tekstil dalam negeri yang sebagian besar adalah UMKM.

“Impor produk-produk pakaian bekas dari luar adalah praktik ilegal yang sudah lama dilarang oleh regulasi. Mereka ini jelas tidak bayar cukai, jadi harga bakal lebih murah, ini akan memukul produsen fesyen dalam negeri. Jangan sampai produk ilegal ini masuk terus ke market dalam negeri, merusak industri tekstil dan produk tekstil kita yang juga didominasi UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita juga siapkan opsi-opsi produk lokal untuk jadi substitusi produk impor,” kata Menteri Teten.

Presiden Joko Widodo bahkan memberi pernyataan langsung terkait impor pakaian bekas yang dinilai mengganggu. “Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu, yang namanya impor pakaian bekas. Mengganggu. Sangat mengganggu industri dalam negeri kita,” ujar Jokowi.

JakCloth sendiri merupakan gerakan yang berawal dari penyelenggaraan acara _clothing line_ atau lini pakaian terbesar di Indonesia sejak 2009 yang masih bertahan sampai saat ini, bahkan dengan menerapkan sistem tiket masuk.

JakCloth secara konsisten membuka lapangan pekerjaan dan membela produk lokal Indonesia. Di antaranya tercatat dalam rentang waktu 22-30 April 2022 sebagai edisi Lebaran 2022 yang lalu saja, JakCloth yang berkolaborasi dengan Hijab Market menghadirkan total sekitar 400 merek dengan rincian sekitar 300 _clothing brands_ dan 80 _hijab brands_.

Hal tersebut juga menjadi upaya bangkit dari pandemi serta mendukung gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia”, dengan disebutkan kala itu memasang target berkisar Rp50 miliar demi memacu gerak ekonomi kreatif pascapandemi, khususnya subsektor fesyen. Bahkan pada masa sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, JakCloth Lebaran 2019 mencatatkan 1,6 juta pengunjung dengan target transaksi yang dipatok hingga Rp800 miliar.

Adapun setelah melalui krisis pandemi ini, JakCloth Ramadan 2023 akan kembali digelar pada 25 Maret-2 April 2023 di 13 kota besar di Indonesia, dengan target sebanyak 1,5 juta pengunjung.(Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Larangan Thrifting Baju Impor, Smesco Indonesia Tawarkan Produk Lokal Sebagai Alternatif Usaha

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam mendukung pelarangan impor produk pakaian bekas (thrifting) dari negara lain, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Smesco Indonesia siap menjadi mitra bagi para pebisnis thrifting baju bekas impor untuk mengalihkan usahanya dengan memasarkan produk-produk lokal baru sebagai alternatif bisnis.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, mengatakan, aktivitas bisnis thrifting dirasa sangat bertentangan dengan semangat memajukan UMKM lokal yang selama ini menjadi nilai penting dalam program-program Smesco.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam mendukung pelarangan impor pakaian bekas, Smesco siap menjadi mitra untuk mencarikan produk-produk lokal baru bagi para pebisnis thrifting yang tidak lagi dapat menjalankan usahanya,” ujar Wientor Rah Mada, di Jakarta, Senin, (20/03).

Ia menambahkan, thrifting baju bekas impor bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Bahkan menurut masyarakat pertekstilan Indonesia, thrifting (impor pakaian bekas) memicu terjadinya impor tekstil dan pakaian jadi secara ilegal yang under-price sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama (equal playing field) terhadap produsen tekstil dan produk tekstil Indonesia.

“Ditambah lagi, produsen pakaian jadi buatan Indonesia sebagian besar adalah UMKM lokal yang juga sebagian besar membeli kain yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Wientor.

Wientor menjelaskan, saat ini produk-produk lokal sedang hype dan kembali digemari oleh pasar lokal.

“Industri clothing lokal, kosmetik, furniture, home dekor, herbal dan wellness, sampai dengan sepatu lokal sedang berjaya. Bahkan event-event musik yang menampilkan artis lokal juga selalu dipadati pengunjung,” ucap Wientor.

Ia juga menegaskan, sebagai salah satu upaya melindungi produk lokal, KemenKopUKM melakukan pelarangan masuk untuk 13 kategori produk impor crossborder dari Tiongkok pada Mei 2021.

“Dari hasil monitoring yang dilakukan, langkah ini terbukti berhasil menaikkan omzet produk UMKM lokal pada kategori produk yang sama, sekaligus berpotensi menyelamatkan potensi pendapatan UMKM hingga sebesar Rp300 triliun,” kata Wientor.

Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas pelaku usaha, Smesco Indonesia memberikan pendampingan mulai dari penguatan literasi digital, hingga membuka akses pasar melalui gerai retail modern.

“Saat ini, terdapat 21 juta lebih UMKM yang on-board secara digital. Smesco Indonesia hadir memberikan pendampingan, pelatihan, dan inkubasi usaha, termasuk juga pembukaan akses pasar baru melalui gerai retail modern dan distribusi via jalur FMCG,” ujar Wientor.(Jef)

koperasi dan ukm

Indonesian Fashion Chamber: Impor Pakaian Bekas Rugikan Desainer dan Produsen Fesyen Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma menilai bahwa impor pakaian bekas sangat merugikan disainer dan industri fesyen lokal di samping dampak negatif yang ditimbulkannya dari sisi lingkungan.

“Ketika pakaian bekas yang murah membanjiri pasar, sulit bagi desainer lokal untuk bersaing dalam hal harga, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan untuk produk mereka. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan pekerjaan yang lebih sedikit dan pendapatan yang berkurang untuk industri secara keseluruhan,” kata National Chairman IFC Ali Charisma di Jakarta, Senin (20/3).

Dampak lainnya adalah kerusakan terhadap lingkungan, di mana banyak pakaian bekas berasal dari negara lain masuk ke Indonesia sebagai potensi sampah baru. Dan umumnya negara-negara dengan fast fashion menjadikan tren mode sebagai gaya hidup sehingga demi perputaran tren tersebut, pakaian-pakaian yang telah dianggap habis musim seringkali dibuang setelah hanya beberapa kali digunakan.

“Mengimpor barang-barang ini ke Indonesia tidak hanya memperburuk siklus konsumsi, tetapi juga menambah masalah limbah di negeri ini,” ujar Ali.

Selain itu, pakaian bekas impor ilegal juga dapat memengaruhi identitas budaya Indonesia. Hal tersebut dikarenakan fesyen menjadi aspek kunci dari ekspresi budaya, dan ketika pakaian impor murah membanjiri pasar, akan dapat merusak keunikan dari fesyen Indonesia.

“Hal ini bisa merugikan industri dalam jangka panjang, karena cenderung membuat lebih sulit bagi desainer Indonesia untuk membangun identitas merek yang unik” kata Ali.

Mengingat kekhawatiran ini, Ali juga menegaskan bahwa dirinya dapat mengerti alasan Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas ilegal. Hal itu semata untuk tujuan agar dapat melindungi desainer dan produsen lokal, mengurangi limbah lingkungan, serta melestarikan identitas budaya Indonesia.

IFC adalah organisasi nonprofit yang beranggotakan desainer ahli di bidang fesyen, termasuk pakaian, perhiasan, serta aksesori. Terbentuk sejak 16 Desember 2015, IFC secara konsisten membela nilai-nilai fesyen khas Indonesia, seperti kampanye kreatif yang mengangkat sarung sebagai identitas pakaian lokal melalui “Sarung is My New Denim” (2016).

Kemudian membawa karya para desainer Indonesia hingga mendapat panggung dan perhatian di luar negeri, di antaranya presentasi selama dua hari pada ajang “Front Row” di Kota Paris, Prancis (2022), serta secara rutin menggelar acara yang memperkuat posisi industri fashion dalam negeri, seperti “Muslim Fashion Festival 2023” juga “Jakarta Fashion Trend 2023”.

“Sebagai National Chairman IFC, saya merasa penting dalam menganjurkan tindakan ini dan mempromosikan pertumbuhan industri fashion lokal,” ujar Ali.(Jef)

koperasi dan ukm

Teten Masduki: Impor Ilegal Pakaian Bekas Ancam UMKM dan Nasib 1 Juta Tenaga Kerja

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menilai praktik impor ilegal pakaian bekas bisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Jika hal ini terjadi, akan banyak UMKM gulung tikar dan banyak orang kehilangan pekerjaan.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia. Terbukti, sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai melalui kantor penindak di Batam telah menindak 231 impor ilegal pakaian bekas. Tak hanya itu saja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan sebanyak 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok (78 penindakan) , KPPBC Sintete (58 penindakan) , KPPBC Tanjung Pinang (52 penindakan), KPPBC Teluk Nibung (33 penindakan) , KPPBC Tanjung Balai Karimun (32 penindakan) , KPPBC Ngurah Rai (25 penindakan) dan KPPBC Atambua (23 penindakan).

Maraknya impor ilegal pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Penyebabnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil, yaitu sebesar 99,64% berdasarkan data Sensus BPS pada tahun 2020.

“Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45% dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” tambahnya.

Tak hanya itu saja, maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa menganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada tahun 2022, sektor Industri Pengolahan menyumbang 18,34% dari Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha harga berlaku, di mana Industri Pengolahan TPT berkontribusi sangat besar, yaitu Rp 201,46 triliun atau 5,61% PDB. Sementara, sektor Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Barang dari Kulit dan Alas Kaki berkontribusi Rp 48,125 Triliun atau 1,34% PDB Industri Pengolahan.

Teten menegaskan, aktivitas tersebut juga bisa membuat Indonesia kebanjiran limbah tekstil. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KLHK, tekstil menyumbang sekitar 2,54 persen dari total sampah nasional berdasarkan jenis sampahnya. Estimasinya mencapai 1,7 ribu ton per tahun. Sumbangan sampah tekstil ini bisa semakin menggunung. Berkaca dari laporan greenpeace berjudul “Poisoned Gifts”, sebanyak 59,000 ton sampah tekstil didatangkan ke Chile dari berbagai penjuru dunia. Ironisnya, sampah-sampah ini menumpuk hingga menjadi gunung di Atacama. Kebanyakan sampah-sampah tekstil ini juga berasal dari pakaian bekas impor yang tidak terjual lagi.

Banyaknya ancaman yang datang dari impor ilegal pakaian bekas membuat pemerintah melarang aktivitas ini demi mendukung dan menjaga agar produk UMKM Indonesia tetap tumbuh dan tidak terhimpit produk impor ilegal. Pada 2021, KemenKopUKM telah meminta dan bersepakat dengan Shopee dan Lazada untuk menutup akses masuk (seller crossborder) 13 produk dari luar negeri. Ke-13 produk tersebut adalah hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, bawahan muslim pria, outerwear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan sholat, batik dan kebaya. Alasannya, ke-13 item produk ini sudah banyak diproduksi oleh ibu-ibu, perempuan Indonesia di sejumlah daerah.

Untuk mendorong bisnis TPT, pemerintah juga sudah menghadirkan banyak program, salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan sejak 2021 di setiap Provinsi secara bergantian, utamanya menampilkan produk produk wastra, fashion dan produk industri kreatif lainnya. Pemerintah juga menghadirkan kebijakan afirmatif, alokasi 40% belaja barang/jasa Kementerian/Lembaga untuk pengadaan oleh UMK dan Koperasi termasuk pakaian dan alas kaki serta belanja BUMN melalui Pasar Digital UMKM (PaDi) BUMN dengan nilai transaksi tahun 2022 sebesar Rp22 triliun. “Kita ingin menjadikan pelaku UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita ingin ada kebanggaan setiap warga membeli dan menggunakan produk UMKM”.

“Mari lihat Korea Selatan dengan branding Korean Wave yang telah berhasil mempengaruhi perilaku hampir seluruh wilayah Asia, terutama merek pakaian Korea dan budaya K-Popnya. Alangkah malunya jika kita lebih memilih impor pakaian bekas ketimbang menggunakan brand fesyen lokal UMKM yang sudah mulai berkembang seperti Hammer, Eiger, Danjyo Hiyoji, Sejauh Mata Memandang, Cotton Ink, Monday to Sunday, Monstore, Nikicio, Toton, Et cetera, Major Minor, Rêves Studio,” tutupnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Hippindo Dukung Upaya Penghentian Impor Pakaian Bekas Secara Ilegal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mendukung upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM terkait upaya untuk menghentikan praktik impor pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal.

“Selaku asosiasi yang memiliki toko dan menjual merek global, kami pasti keberatan bila barang bekas dengan merek sama. Meskipum jumlah yang masuk misalnya kecil tetap akan mematikan toko kami yang menjual barang baru termasuk masalah paten HAKI merek apalagi bila barang bekasnya palsu. Orang luar negeri akan takut berinvestasi di Inndonesia bila hal ini tidak diatur,” ucapnya di Jakarta, Minggu (19/3).

Lebih lanjut, Budihardjo menambahkan bahwa penting untuk digarisbawahi dan dipisahkan narasi thifting atau praktik membeli pakaian bekas yang merupakan bagian dari lgaya hidup, dengan maraknya impor pakaian bekas ilegal dalam jumlah yang masif.

Menurutnya, hal ini secara perlahan akan mengubah lanskap dan berpotensi menguasai ekosistem retail market di Indonesia serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil.

Menurutnya, pemerintah tentu mendukung aspek positif yang ada di dalam budaya thrifting, yang salah satu aspek positifnya adalah upaya masyarakat terutama anak muda yang sadar untuk mengurangi limbah pakaian yang banyak diciptakan dari budaya over comsumption yang bisa merusak lingkungan adalah pilihan gaya hidup.

“Namun harus diperjelas bahwa memperjualbelikan barang bekas tentunya bukan dilarang jika asalnya adalah dari perputaran atau pertukaran tangan di dalam negeri,” tegas Budihardjo.

Maka dari itu, penolakan masuknya barang-barang bekas dari luar itu bukan hanya permasalahan thrifting, tapi penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri atau impor pakaian bekas secara ilegal.

“Produsen pakaian jadi buatan Indonesia sebagian besar adalah UMKM Indonesia yang juga sebagian besar membeli kain yang diproduksi di Indonesia. Inilah yang dikeluhkan produsen kain dan pakaian jadi Indonesia,” ujarnya.

Tindakan ini juga dikatakan tidak sesuai dengan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mencintai produk dalam negeri yang digaungkan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan 40% belanja pemerintah wajib membeli produk lokal.

“Maka dari itu, ini adalah momen untuk mendorong para importir mengajak partnernya membuat produk di dalam negeri (kebijakan substitusi impor) bukan hanya pakaian jadi. Dalam upaya
menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan multiplier effect dari penciptaan lapangan kerja di Indonesia,” ucap Budihardjo.

Selain itu, dia juga menyarakan adanya pembatasan masuknya barang-barang impor lewat e-commerce crossborder. Menurutnya, pemerintah perlu mengatur batas terendah harga yang boleh diimpor dan penghentian retail online langsung dari luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah menegaskan bahwa pemerintah mempermasalahkan mengenai impor pakaian dan sepatu bekas yang akan memukul produsen pakaian dan sepatu dalam negeri terutama pelaku UMKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Produksi Unggulan Domestik Terhubung dalam Industri Halal

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong produk unggulan domestik Indonesia agar terhubung ke dalam industri halal.

MenKopUKM Teten Masduki saat membuka Jatim Halal Fest, di Surabaya, Jumat (17/03), mengatakan industri halal menjadi salah satu unggulan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk dikembangkan, dan menjadi salah satu program nasional.

“Kita memiliki potensi unggulan yang berbeda dengan negara lain, baik itu hasil perkebunan, pertanian, dan kelautan. Komoditas unggulan seperti ini yang perlu kita kembangkan,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mencontohkan rempah menjadi salah satu komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan dalam industri halal.

“Rempah mesti kita ubah menjadi industri bumbu, enggak bisa lagi kaya zaman VOC bahan mentahnya kita kirim keluar negeri. Jadi ke depannya akan kita kembangkan industri bumbu untuk diperkenalkan ke dunia,” ujar MenKopUKM.

Ia menambahkan saat ini pihaknya juga telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengembangkan fesyan muslim di tanah air.

“Kami bersama Bank Indonesia sedang membuat ajang modest fashion muslim dunia melalui ajang In2motion Fest, yang ditargetkan menjadi kalender dunia untuk muslim fesyen week,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten juga menegaskan, saat ini Pemerintah sedang berupaya mempersingkat proses sertifikasi halal menjadi tiga hari untuk pelaku UMKM.

“Problem kita sekarang bagaimana mempercepat sertifikasi halal, kalau waktu yang dibutuhkan masih panjang, self declaration untuk yang bahan baku halal, bisa menjadi terobosan,” kata MenKopUKM.

Untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, melalui LPDB-KUMKM telah menyalurkan Rp1,86 triliun kepada 193 koperasi dengan penerima dana sejumlah lebih dari 55 ribu. Dari total tersebut, 48,95 persen di antaranya atau senilai Rp911,23 miliar disalurkan dengan pola syariah.

Di waktu yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Andhy Karyono mengatakan, pihaknya juga telah memberikan pendampingan dalam mempercepat ekosistem halal di Jawa Timur.

“Kami memberikan pendampingan terkait sertifikasi halal di sektor UMKM. Ada juga Si Pahala yang mengoneksikan semua produk halal. Salah satunya Jatim HalalFest yang akan rutin dilakukan. Semoga ini menjadi media yang baik dan menjadi best practice bagi kabupaten lain,” kata Andhy.

Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur Abdul Hakam menambahkan, MES siap mendukung dan bersinergi dengan semua pihak untuk mendorong tradisi halal menjadi semakin masif di kalangan masyarakat. Melalui HalalFest, dia yakin cita-cita tersebut dapat tercapai.

“Kegiatan ini sangat penting agar halal bisa membumi, memberi warna dan ketentraman batin ke masyarakat sehingga mereka yakin bahwa yang dikonsumsi dan dipakai itu halal secara syari,” ujar Hakam.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Koperasi Jadi Solusi untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM )Teten Masduki mengatakan koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan inflasi pangan karena perannya sebagai offtaker sehingga para petani mendapatkan kepastian pasar dan harga.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/3), mengatakan struktur pertanian Indonesia saat ini didominasi oleh petani kecil berlahan sempit. Hal ini menyebabkan produksi pertanin Indondesia tidak efisein.

“Produksi pertanian kita tidak efisien dan produktif. Masalahnya struktur pertanian kita didominasi petani kecil perorangan. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) hanya 0,3 hektare lahan pertanian per orang. Dibandingkan dengan korporat farming dunia, kita enggak mungkin menjaga komoditas kita,” kata MenKopUKM Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan untuk mengembangkan konsep korporatisasi petani. Menurutnya, petani tidak dapat berusaha sendiri-sendiri.

Maka dari itu, pihaknya mulai menginisiasi korporatisasi petani agar mereka tidak lagi berusaha sendiri-sendiri dan lebih efisien.

“Di Lampung kami membangun koperasi pisang skala 400 hektare. Offtaker-nya ada di Jepang dan Singapura. Di Ciwidey kami mendandani koperasi yang sudah ada, ada 1.200 petani sayur lalu bermitra dengan 90 pesantren. Di Aceh juga ada koperasi kopi, di Jawa Tengah koperasi beras, dan di Jawa Timur akan kami petakan yang bisa dikembangkan dalam korporatisasi petani,” kata Menteri Teten.

Selain mengonsolidasi petani dalam skala ekonomi, sistem pembiayaan juga dikatakan menjadi salah satu hal yang penting. Permasalahannya saat ini perbankan masih enggan memberikan pembiayaan kepada petani kecil.

Maka dari itu, Menteri Teten mencoba menerapkan sistem free financing yang sudah diuji coba di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Jawa Barat.

“Kami tiru Amerika Serikat. Mereka sudah bisa memastikan tahun depan untuk tiga komoditas yaitu jagung, gandum, dan kentang. Karena di sana departemen pertanian punya pre financing dan petani sana sudah punya rencana produksi lalu dengan mudah mengajukan pembiayaan. Sehingga biaya produksi sudah ada satu tahun sebelumnya” ujar Menteri Teten.

“Kami coba adopsi itu karena kita punya dana bergulir koperasi. Di Al Ittifaq ini kita perkuat koperasinya untuk bisa beli tunai. Ini dampaknya kepastian harga karena koperasi sebagai offtaker dan mampu membeli secara tunai. Dampaknya bank mau membiayai petani kecil karena ada kepastian harga dan pasar. Potensi macet enggak ada,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan bahwa inflasi pangan akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani, hal ini dikatakan akan merembet pada persoalan sosial dan politik.

“Sehingga GNPIP ini menjadi bagian komitmen bersama memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan,” ujar Juda Agung.

Untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan, BI memiliki tujuh program unggulan yang terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) di antaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, program GNPIP merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi agar para kepala daerah bersama BI mampu mengendalikan inflasi yang saat ini menjadi permsalahan di dunia.

“Forum ini jadi peran penting dalam menyiapkan strategi untuk pengendalian inflasi pangan. Semoga pada GNPIP kali ini ada rekomendasi penguatan inflasi pangan dari daerah satu ke daerah lain,” ucap Khofifah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Dorong Usaha Mikro Masuk Ekosistem Digital Melalui e-Commerce

Tinggalkan komentar

Malang:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk masuk ke dalam ekosistem digital melalui e-commerce baik yang dikelola pemerintah/BUMN maupun swasta.

“Peran e-commerce di antaranya membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada pembukaan acara Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Bidang E-Commerce Tingkat Lanjutan secara daring, Kamis (16/3).

Menurut Yulius, salah satu bentuk digitalisasi UMKM adalah terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital di antaranya melalui, platform e-commerce.

Di sisi lain, kata Yulius, calon pembeli akan lebih mudah mendapatkan informasi usaha dan produk yang diperlukan secara online. Terlebih lagi, di era disrupsi saat ini, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan bertransformasi. Salah satunya, dengan mengakses dan terhubung dengan ekosistem digital.

“Pelaku UMKM hendaknya mengambil peluang dukungan pemerintah tersebut untuk lebih meningkatkan akses pasarnya,” ucap Yulius.

Ia menyebutkan, tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding digital.

Yulius mengatakan, pemerintah berupaya mendukung pelaku UMKM untuk melakukan transformasi agar dapat beradaptasi di era digital.

Untuk itu, KemenKopUKM melakukan upaya-upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari hulu hingga hilir, dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM.

Sejumlah kebijakan pendukung di antaranya, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, termasuk pendampingan serta pembiayaan UMKM melalui koperasi dari program pembiayaan LPDB KUMKM.

Kedua, fasilitasi akses promosi dan pemasaran secara online, pendampingan onboarding melalui laman PaDi, E-Katalog (LKPP), siren.id (SMEMSCO), smesta KemenKopUKM, dan lainnya.

Ketiga, kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM dan pendampingan digital baik yang sifatnya vokasi maupun kompetensi berbasis pada sektor unggulan UMKM (fesyen, ekonomi kreatif, kuliner, home décor, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata).

Keempat, transformasi usaha mikro ke usaha kecil melalui pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha (NIB, HKI- Merk, Halal, SPIRT, MD).

“Kelima, pengembangan koperasi modern, dimana penguatan kelembagaan UMK melalui koperasi perlu didorong untuk meningkatkan posisi tawar UMKM dan memperkuat kemitraan usahanya,” kata Yulius.

Selain itu, Yulius juga berharap adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang cara pembayaran dengan tetap memperhatikan aspek keamanan pada pemanfaatan e-commerce.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan usaha mikro yang ada di Jawa Timur.

“Saat ini, pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang melakukan pembelian secara online, termasuk dari kalangan usaha mikro,” ucap Andromeda.

Menurut Andromeda, peningkatan kualitas layanan pengiriman dan logistik juga menjadi faktor penting bagi pelaku usaha mikro dalam menjalankan bisnis e-commerce.

“Perkembangan teknologi juga memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengoptimalkan bisnis e-commerce mereka,” kata Andromeda.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan bernama Syaifudin, mengakui bahwa permasalahan pemasaran kerap menjadi kendala dirinya.

“Karena, pemasaran itu harus bersinambungan, harus melihat model kemasan, hingga promosi,” kata Syaifudin.

Namun, kata Syaifudin, dari permasalahan itu tentunya butuh modal dan biaya, yang berujung pada menambah biaya produksi. Sedangkan dirinya harus meminimalisir biaya produksi.

“Walau dari segi produk, kita memiliki produk yang berkualitas, risikonya ketika kita pesan banyak ternyata tidak laku dengan niat agar menekan harga pokok,” ujar Syaifudin.

Oleh karena itu, lewat kegiatan ini, Syaifudin menyadari bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan penjualan daring. “Selain itu, yang saya dapat adalah relasi dan jaringan,” ucap Syaifudin.(Jef)