Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Tinggalkan komentar

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sebagai bagian dari transformasi digital, kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah.

Salah satunya UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM, kata MenKopUKM Teten Masduki.

“Hlirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam progam 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jum’at (22/9).

Menteri Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program Pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.

“Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (MenKominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam mendukung transformasi digital pihaknya memiliki beberapa strategi. Pertama, UMKM Level Up, dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi UMKM agar dapat go online melalui digital mentoring dan business incubator.

“UMKM didampingi oleh fasilitator baik secara daring maupun luring pada fasilitas basecamp, untuk mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital termasuk PoS (Point Of Sale) system dan pemanfaatan fintech,” katanya.

Ada juga strategi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di mana Kemenkominfo terus mendukung dan mendorong promosi serta pendampingan produk-produk buatan Indonesia. Hingga Juni 2023, Kemenkominfo telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital.

Kemudian literasi digital, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara untuk adopsi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM dan untuk mendorong ekonomi digital yang dikuti 4.746.583 peserta.

Terakhir, menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) berupa fasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan atau keahlian kewirausahaan digital bagi para pelaku UMKM dengan 30 ribu pelaku usaha yang dilakukan pada 2023.

“Kunci transformasi digital adalah bagaimana membuat masyarakat lebih produktif, sehingga ruang digital lebih sehat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” katanya.

Fintech lending, kata Sunu, sudah berupaya menenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi. “Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tegaskan Transformasi Digital Harus Ciptakan Keadilan Usaha Bagi UMKM

Tinggalkan komentar

(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pihaknya bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang terus mengkaji kebijakan tentang transformasi digital untuk melahirkan ekonomi baru dan menciptakan keadilan (fairness) dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan Masyarakat.

MenKopUKM Teten Masduki menekankan salah satu hal yang menjadi perhatian ada pada tata aturan perdagangan produk UMKM di platform e-commerce yang harus menyertakan dokumen importasi sebagai syarat untuk bisa berjualan di platform e-commerce. Hal ini tujuannya untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offline dan online.

“Praktik predatory pricing itu harus diakui memang terjadi, terlihat dari harga barang yang murah sekali. Namun kami sedang melihat, apakah ini karena ada barang yang masuk ilegal atau memang tarif bea masuk kita yang terlalu rendah. Kami ingin mengatur supaya platform digital membuat persyaratan kepada para sellernya. Mereka boleh berjualan impor tapi harus menyertakan dokumen importasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki seusai acara UMKM Digital Summit 2023, Revitalizing UMKM: Roadmap Kolaborasi Inovatif Menuju Masa Depan di Smesco Convention Hall, Jakarta, Kamis (21/9).

Hal itu pula kata Menteri Teten, yang ia minta kepada pihak e-commerce seperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut. Sebab, jika tidak dipenuhi, jelas akan melanggar dua Undang-Undang (UU) yakni terkait penjualan barang selundupan yang memiliki sanksi pidana hingga pelanggaran UU kepabeanan.

“Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena seller berjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma online saja yang jualannya diatur. Di offline juga diatur, kalau ada mall atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offline juga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut,” katanya.

Di negara-negara Eropa, aturan tersebut sudah berlaku, di mana para pelaku usaha di e-commerce tidak boleh memonopoli data dan harus menerapkan transparansi data.

“Sudah disiapkan Satgas Transformasi Digital, namun memang kita belum punya kebijakan nasionalnya. Kita juga belum punya strategi besarnya, belum ada badannya, karena ini kerja sama lintas sektoral, sehingga harus ada kebijakan yang sama di setiap kementerian,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten pun menegaskan, aturan tersebut bukan berarti pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan antara online dan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak Tiktok terkait fenomena Tiktok shop.

“Saya sudah panggil Tiktok, saya tanya kamu apa izinnya apa sosial media? Tapi ini kan e-commerce. E-commerce ini kan hanya istilah saja, platformnya kan sosial media itupun sekarang sudah campuran juga yang e-commerce sosial media,” ujar Budi Arie Setiadi.

Dirinya juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mengkaji soal dugaan predatory pricing yang diduga dilakukan oleh pihak Tiktok.

“Ini kita kaji terus apakah mereka melakukan predatory pricing atau persaingan yang tidak sehat atau barang-barang yang bisa merugikan konsumen. Nanti kita lihat juga statistiknya apakah ada monopoli, karena ini harus transparan,” kata Budi Arie Setiadi.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Promosi Produk Lokal Go Global, BNI Boyong UMKM ke Pameran CAEXPO 2023 di China

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen terus berupaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa bersaing dengan pemain global.

Bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan, BNI kali ini turut menjadi bagian di pameran terbesar China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2023 di Kota Nanning, Guangxi, China, 16-19 September 2023, yang dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, dalam pameran tersebut, BNI membawa produk-produk UMKM garapan Rumah BUMN untuk menawarkan kerja sama kepada buyers China.

Adapun, produk yang ditawarkan adalah untuk kebutuhan Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C) dengan katagori handycraft, jewelry, fashion aksesories, dan wastra nusantara.

Diharapkan, selain mendapatkan buyers, kegiatan ini menjadi bagian promosi BNI bagi produk UMKM karya Rumah BUMN agar dapat Go Global.

“Kami mengapresiasi kesempatan kontribusi yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan dalam CAEXPO 2023 ini. Kami harap lebih banyak UMKM binaan yang memiliki kualitas dan kapabilitas untuk mampu go global,” katanya.

Okki menjelaskan, Rumah BUMN merupakan wadah kolaborasi BUMN sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UMKM menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas.

Rumah BUMN diperankan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM.

Hingga kini, BNI membina Rumah BUMN yang tersebar di beberapa provinsi melalui program-program pelatihan untuk mendorong UMKM naik kelas serta membantu pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, ada pula program BNI UMKM Unggulan Nusantara (Bunga Nusantara) yang aktif melakukan kurasi produk asli Indonesia untuk mengikuti pameran di tingkat nasional dan global.

Di sisi lain, BNI memiliki program khusus yang selaras dengan pengembangan UMKM di Indonesia melalui BNI Xpora. Program yang dikembangkan BNI ini diperuntukkan bagi UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis, serta business matching.

“Lewat BNI Xpora, UMKM bisa berkembang lebih luas dan kami siap dan terbuka untuk membantu mereka naik kelas sehingga bisa sejajar dengan pemain global. Kami siap memberikan pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas,” sebutnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Produk Impor Ilegal Makin Marak, Pelaku Usaha Ngadu ke MenKopUKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Logistic E-Commerce (APLE) dan Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) dan ia mendapati laporan terkait maraknya produk impor yang diduga ilegal masuk ke lokapasar yang beroperasi di Indonesia dan berpotensi merusak tatanan ekonomi nasional.

Ketua Asosiasi APLE Sonny Harsono seusai menemui MenKopUKM Teten Masduki di kantornya, Jakarta, Rabu (20/9) mengatakan, saat ini marak ditemukan banyak barang-barang impor yang diperjualbelikan dengan sangat murah di platform marketplace lokal maupun di socio-commerce yang dapat dipastikan barang tersebut bukanlah barang crossborder.

“Dari ongkos logistik saja sudah di atas biaya minimum pengiriman secara airfreight (udara), maka dapat dipastikan barang-barang yang dijual dengan harga murah, diimpor dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak resmi/under invoicing. Belum lagi ditemukan 13 produk yang telah dilarang diperjualbelikan secara crossborder namun justru di temukan di platform lokapasar dengan harga jauh lebih murah” kata Ketua Asosiasi APLE Sonny Harsono.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dan tidak adanya sistem kontrol dari otoritas perdagangan dan fiskal menjadi salah satu faktor banyaknya produk impor ilegal masuk ke pasar dalam negeri. Masifnya penjualan barang impor yang dilakukan secara online tersebut dapat membunuh produk di dalam negeri.

“Banyak barang masuk secara ilegal dari jalur laut dengan ongkos kirim cukup murah berkisar 500 dolar AS per 1 kontainer atau setara dengan 0,001 dolar AS per barang. Padahal jika menggunakan jalur resmi dikenakan ongkos kirim mencapai 6 – 8 dolar AS per kilogram,” katanya.

Lebih lanjut, Sonny mengatakan luasnya wilayah Indonesia memang menjadikan semakin sulit untuk melakukan pengawasan barang impor yang masuk. Untuk itu, pihaknya mengusulkan adanya logistik hub yang berada di sisi barat yakni di Pulau Batam dan sisi timur di Sorong Papua, agar lebih mudah dalam pengawasan.

“Begitu ada hub ini, logistik yang masuk akan lebih mudah diawasi, harapannya tidak ada lagi oknum melakukan praktik ilegal seperti itu,” ujar Sonny Harsono.

Senada disampaikan Ketua ALDEI Imam S. mengatakan, dugaan impor ilegal bisa mematikan UKM dalam negeri. Hal itu bisa dilihat dari banyak biaya yang dipangkas secara tidak resmi sehingga harga pun bisa jauh lebih murah.

“Setiap barang impor tentu harus ada historikal perizinan atau perizinan impornya, yang kedua perizinan menjual impornya dan dokumentasi harus jelas,” kata Imam.

Dari sisi logistik Imam menambahkan, saat ini persaingan perusahaan logistik di tanah airpun cukup berat, dimana sektor logistik 70 persen dikuasai asing, dan sisanya 30 persen lokal.

“Kondisi persaingan logistik saat ini bisa dibilang sudah sampai tahap predatory pricing dan unfair competition, dimana pemilihan jasa tidak lagi ditentukan oleh buyer dan seller tetapi ditentukan oleh platform e-commerce,” kata Imam.

“Hal ini juga turut berdampak pada status tenaga kerja kurir yang awalnya pegawai tetap, saat ini banyak yang hanya menjadi mitra. Ini berpengaruh pada pendapatan mereka,” kata Imam.

Dalam kesempatan tersebut Asosiasi APLE dan ALDEI memberikan lima rekomendasi terkait permasalahan terkait dugaan banyaknya produk impor ilegal.

Rekomendasi pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan bersama ke setiap platform e-commerce yang menjual barang murah dan mengecek barang yang dijual apakah sudah sesuai dokumen kepabeanan atau belum. Rekomendasi kedua, mendorong platform e-commerce untuk mewajibkan barang impor disertai dokumen izin impor sebelum dijual.

Lebih lanjut, untuk rekomendasi ketiga, produk crossborder dari produsen luar negeri ke konsumen di dalam negeri di bawah harga 100 dolar AS dilarang masuk ke Indonesia. Rekomendasi keempat, mewajibkan platform e-commerce dalam negeri dan luar negeri untuk mengutamakan dan tidak mendiskriminasi produk Indonesia. Dan rekomendasi kelima, Penyedia platform e-commerce dilarang menjual produk miliknya sendiri, kecuali produk tersebut hasil agregasi UMKM dan dibuktikan dengan NIB.

Sebelumnya dalam kunjunganya ke Pasar Tanah Abang beberapa hari lalu, MenKopUKM menegaskan perlu ada aturan mengenai arus barang masuk dan memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau tidak.

“Lalu kita harus mencari jawaban, apakah kita yang terlalu rendah menetapkan tarif biaya masuk, atau apa terlalu longgar aturannya yang berlaku untuk setiap produk yang masuk,” ujar MenKopUKM.

Ia menekankan, pihaknya akan melihat kembali perlunya pengaturan untuk platform digital baik di tingkat domestik atau yang berasal dari luar negeri.

“Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen yang legal atau tidak. Seperti SNI, izin halalnya, atau izin lainnya. Sehingga kita bisa mencegah penjualan produk online yang berpotensi memukul produk dalam negeri,” tegas Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama Garuda Luncurkan UKMBOX Sebagai Solusi Logistik UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Indonesia In Your Hand meluncurkan UKMBOX sebagai layanan pengiriman produk UKM dan koperasi ke luar negeri yang dijamin aman, murah, dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengatakan, selama ini kendala UMKM dalam melakukan ekspor salah satunya karena volume produknya kecil sehingga biaya logistik menjadi tidak memenuhi nilai ekonomian atau terlalu mahal.

”UKMBOX dapat menjadi solusi bagi UMKM yang ingin melakukan ekspor dengan volume yang tidak terlalu besar dan dengan biaya yang kompetitif,” kata Hanung Harimba dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/9).

Indonesia memiliki 64 juta UKM potensial yang dapat memanfaatkan layanan UKMBOX, dan didukung dengan 8 juta diaspora yang tersebar di seluruh dunia sebagai konsumen sekaligus ujung tombak pemasaran produk lokal.

”Potensi tersebut dapat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di luar negeri untuk selalu berinovasi dan memberikan nilai tambah terhadap produk unggulan daerah,” kata Hanung.

Saat ini UKMBOX memiliki armada udara ke 15 negara tujuan, dengan begitu UMKM dapat mengirimkan barang tepat waktu ke luar negeri, dengan berbagai fasilitas.

Di antaranya, Express Box Pengiriman Kargo Udara Door to Door ke seluruh dunia, Cargo Box – Pengiriman Kargo Udara Port to Port ke negara tujuan Garuda Indonesia, Warehouse di Belanda, Toko Retail di Madrid Spanyol, Made Indonesia Fulfillment Center di Australia, Archipelago Store di Kanada, serta Promosi dan Pemasaran melalui International Marketplace di Eropa untuk memudahkan UKM, koperasi dan pembeli melakukan transaksi.

Selain itu, pengiriman ke luar negeri untuk volume besar dapat memanfaatkan layanan KirimAja dari PT Aerojasa Cargo yang merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN penerbangan Garuda Indonesia. Program tersebut menyediakan berbagai produk dan layanan untuk pengiriman domestik dan pengiriman internasional.

UKMBOX ini terbuka bagi semua pelaku UKM yang memenuhi syarat dan ketentuan di negara tujuan, pendaftaran dapat dilakukan di www.ukmbox.id.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Peran Startup Muda Kembangkan Teknologi Digital Untuk Perkuat Ekosistem Bisnis

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)+ Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong peran para pelaku startup muda Indonesia mengembangkan teknologi digital untuk memperkuat ekosistem bisnis di sektor hulu (produksi), bukan lagi di sektor hilir.

“Sehingga, mereka mampu menghasilkan produk berkualitas, efisien, dan bisa bersaing di pasar dalam negeri dan global,” ucap MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Indonesian Startup Investment Summit 2023 di Jakarta, Rabu (20/9).

Di acara yang dihadiri Direktur Investasi Senior untuk Asia Tenggara Invest Victoria, Michael Baird, Menteri Teten berharap investasi di bidang ekonomi digital itu untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. “Masih sedikit investasi digital di sektor agriculture, aquaculture, sektor produksi, dan lain-lain. Investasi lebih banyak di sektor perdagangan,” ucap Menteri Teten.

Meski ada 22 juta pelaku UMKM yang sudah go digital, namun Menteri Teten mengakui mereka ada yang tidak bisa bersaing dan tidak mampu bertahan lama, terutama saat menghadapi serbuan produk-produk impor dari China lewat plattform digital. “Untuk melindungi ekonomi domestik, pemerintah perlu mengatur perkembangan ekonomi digital,” kata Menteri Teten.

Bagi Menteri Teten, jika transformasi digital tidak dinavigasi dengan baik, maka bukan kemakmuran yang dihadirkan tapi malah ketidakadilan dan menimbulkan dampak sosial dan politik.

“Kami terus berkomunikasi dengan plattform digital lokal dan global serta semua stakeholder agar memiliki komitmen untuk menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menambahkan, saat ini pemerintah sedang mereview semua kebijakan digital ekonomi yang merugikan ekonomi domestik, dengan menghadirkan aturan-aturan baru agar bisa mewujudkan persaingan usaha yang lebih sehat. Indonesia sangat terbuka dengan investasi ekonomi digital, dan semua ingin terus membangun ekosistem digital yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, MenKopUKM menyebutkan kontribusi yang siginifikan dari Invest Victoria terhadap pengembangan ekosistem startup dan ekonomi global. Invest Victoria adalah sebuah lembaga di bawah Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia. Indonesia sendiri memiliki kemitraan yang sangat baik dengan Australia.

“Kehadiran Invest Victoria merupakan bukti komitmen dalam mendukung para startup untuk mengembangkan dan mengakselerasi inovasi di Indonesia,” ujar MenKopUKM.

Menteri Teten juga mengucapkan selamat kepada 32 startup yang telah terpilih untuk mengikuti proses pitching di ajang ini. “Saya percaya kalian telah menciptakan solusi bisnis yang dikembangkan dari ide-ide kreatif dan kami harap kalian akan memiliki bisnis yang sukses dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia,” ucap MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Tarik Minat Generasi Muda Berkoperasi, LPDB-KUMKM Luncurkan Serial Film Senandika

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Guna menarik minat generasi muda kepada koperasi dan memperkenalkan program penyaluran dana bergulir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) meluncurkan serial film dengan judul “Senandika Temaram Dilangit Biru.”

Film seri ini bertujuan untuk mempublikasikan program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM serta menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam dunia koperasi.

Film seri ini menceritakan mengenai dana bergulir untuk koperasi lewat kisah romantisme salah satu account officer bernama Maya. Dimana Maya mendapatkan tugas untuk mengobservasi salah satu koperasi di daerah Pangalengan namun ternyata koperasi tersebut menaungi UMKM Biomaterial yang mana pemiliknya adalah seseorang dari masa lalu Maya yang begitu menyakitkan.

Pada akhirnya Maya dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan, antara membantu koperasi atau kembali berseteru dengan masa lalunya.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo mengungkapkan, pihaknya sangat bersemangat untuk meluncurkan film seri ‘Senandika Temaram Dilangit Biru’ sebagai sarana komunikasi yang inovatif untuk menyebarkan informasi mengenai program penyaluran dana bergulir kami kepada masyarakat luas.

“Kami yakin bahwa film seri ini akan membantu lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan,” kata Supomo saat peluncuran film di CGV Grand Indonesia Jakarta.

Supomo menambahkan, koperasi adalah model bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Dirinya berharap bahwa ‘Senandika Temaram Dilangit Biru’ dapat menjadi inspirasi generasi muda untuk terlibat dalam koperasi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui koperasi.

“Senandika Temaram Dilangit Biru” mengisahkan kisah-kisah inspiratif para pengusaha yang telah berhasil berkat dukungan dari LPDB-KUMKM. Film seri ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM telah mengubah kehidupan mereka,” kata Supomo.

Menurut Supomo, film seri ini akan menjadi platform penting bagi LPDB-KUMKM dalam memperkenalkan program penyaluran dana bergulir yang telah menjadi motor penggerak keberhasilan ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.

“Harapannya program dari Kementerian Koperasi dan UKM ini semakin dikenal oleh masyarakat, generasi muda, dan juga pelaku koperasi di seluruh Indonesia,” pungkas Supomo.

Sementara itu, film seri ini akan tersedia secara gratis melalui platform daring LPDB-KUMKM yakni Channel YouTube. Dengan demikian, diharapkan bahwa pesan-pesan positif tentang koperasi dan program penyaluran dana bergulir akan sampai kepada sebanyak mungkin pemirsa, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan ekonomi Indonesia.

Adapun pemeran dalam film ini diperankan oleh Jessica Katharina, Annov Hari Prabowo, Bilal Fadhilah, dan Rangga Azies.

Film seri Senandika – Temaram Di Langit Biru ini dapat dinikmati mulai tanggal 23 September 2023 di kanal youtube LPDB-KUMKM dengan menghadirkan tiga episode yang tayang pada setiap minggunya.

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Oetje Koesoema Prasetia menambahkan, serial film ini diluncurkan oleh LPDB-KUMKM untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait program pemerintah dalam mendukung koperasi dan UMKM di Indonesia.

“Film ini juga merupakan aspirasi untuk menyediakan format publikasi yang menarik minat generasi kekinian,” ujar Oetje.

Menurutnya selain bagian dari publikasi, film seri ini juga untuk meningkatkan semangat insan LPDB-KUMKM yang didominasi oleh generasi muda produktif untuk terus berkembang, berinovasi, dan termotivasi melalui film seri Senandika.

“Kami berharap film ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya koperasi dalam perekonomian Indonesia dan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam koperasi sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mencapai kesuksesan usaha,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak Influencer Promosikan Produk Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak influencer dalam negeri untuk turut mempromosikan produk lokal agar mampu melawan dominasi produk asing yang dijajakan di platform e-commerce atau lokapasar.

“Sekitar 56 persen total revenue pasar e-commerce kita dikuasai asing. Maka dari itu, kita butuh peran banyak pihak, termasuk influencer dalam mempromosikan produk lokal,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten menambahkan, di tengah perubahan pola belanja offline ke online dan serbuan produk asing, peran influencer semakin signifikan untuk turut serta mempromosikan produk lokal.

“Kita butuh semangat bersama, semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Karena kualitas produk buatan dalam negeri sudah bisa bersaing dengan produk asing,” katanya.

Menurut Menteri Teten, semangat untuk mencintai produk dalam negeri bisa membantu UMKM untuk berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan. Ia berkeinginan agar masyarakat Indonesia bisa mencontoh masyarakat Jepang yang memiliki falsafah, membeli produk dalam negeri adalah suatu cara untuk membantu negaranya menjadi bangsa yang besar.

Terlebih, kata Menteri Teten, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar, dengan 97 persen lapangan usaha disediakan oleh UMKM. Oleh karena itu jika sektor ini terdampak maka akan sangat memengaruhi perekonomian nasional.

Berdasarkan riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), hampir 90 persen dari 400 perusahaan e-commerce di Indonesia dikuasai oleh produk impor. Padahal, perputaran uang yang beredar di pasar e-commerce Indonesia bisa mencapai Rp300 triliun.

Menteri Teten mengatakan jika masyarakat terdorong mengonsumsi barang lokal, maka keuntungan yang bisa diraih oleh UMKM pun semakin besar. Tak hanya itu, ekosistem perdagangan online bisa terbentuk dengan sangat baik. “Kalau UMKM kita bisa memanfaatkan setengah saja lewat produk-produk lokal, kita bisa mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi, sekitar Rp150 triliun,” katanya.

Untuk bisa merebut pasar e-commerce yang dikuasai produk impor, Menteri Teten juga mendorong agar segera hadir regulasi yang lebih ketat. Pengaturan ekonomi digital, menurutnya sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

“Di media sosial sudah banyak UMKM yang mengeluh jika mereka sudah tidak bisa bersaing dengan produk dari Tiongkok yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Ini bukan lagi dumping, tapi predatory pricing. Pasar Tanah Abang sudah sepi. Brand skin care dan kosmetik lokal juga sekarang habis dibabat oleh produk impor, padahal sebelumnya pernah menguasai perdagangan digital di Tanah Air,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Pasar Tanah Abang Sepi, MenKopUKM Ingin Ada Keberpihakan Regulasi Transformasi Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mendapati Pasar Tanah Abang semakin sepi, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik termasuk bagi para pelaku UMKM salah satunya melalui keberpihakan regulasi di bidang transformasi digital termasuk kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan persaingan usaha.

MenKopUKM Teten Masduki dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9) mengatakan, Pasar Tanah Abang pernah menjadi pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Namun di era digital, pasar yang telah ada sejak tahun 1735 itu, para pedagangnya, mengalami tantangan berat dalam hal perubahan perilaku pasar dari offline ke online dan serbuan produk asing.

MenKopUKM mengatakan era digital memang tidak terhindarkan sehingga para pedagang dan pelaku UMKM di dalamnya harus go digital dan terus berinovasi.

“Jadi isunya bukan pedagang offline kalah dengan mereka yang online, namun bagaimana UMKM yang sudah go online harus memiliki daya saing dan mendorong produk lokal untuk tumbuh dan berkembang,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

MenKopUKM menambahkan, transformasi digital yang berkembang harus dinavigasi sehingga disrupsi dapat terjadi dengan lebih moderat dan tidak tumbuh secara liar. Sejak berlaku efektif pada 25 Agustus 2023, Uni Eropa misalnya telah menerbitkan regulasi khusus terkait layanan digital, demikian juga India, China, dan AS yang merilis kebijakan serupa.

Dalam konteks Indonesia, MenKopUKM mengatakan, digitalisasi mendatangkan dampak yang besar, baik negatif maupun positif. Jika tidak ditopang dengan regulasi yang baik, maka digitalisasi akan menjadi ancaman bagi pelaku ekonomi domestik.

Ia memantau para pedagang di pasar Tanah Abang mengalami penurunan omzet rata-rata lebih dari 50 persen. Meskipun mereka juga sudah melakukan transformasi dalam berjualan dengan memasarkan produknya secara online tetapi tetap saja sulit bagi sebagian besar mereka untuk bisa meningkatkan kembali omzet usahanya. “Kami sudah melakukan diskusi pasar, mereka mengalami penurunan penjualan. Meskipun pada waktu tertentu ada peningkatan tetapi bisa dipastikan ini dampaknya bisa permanen,” katanya.

Menurut Menteri Teten, hal yang perlu diatur adalah mengenai arus barang masuk dan memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau tidak. “Lalu mencari jawaban, apakah kita yang terlalu rendah menetapkan tarif biaya masuk, atau apa terlalu longgar aturannya yang berlaku untuk setiap produk yang masuk,” ujar MenKopUKM.

Ia menekankan, pihaknya akan melihat kembali perlunya pengaturan untuk platform digital baik yang di tingkat domestik atau yang berasal dari luar negeri. “Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen yang legal atau tidak. Seperti SNI, izin halalnya, atau izin lainnya. Sehingga kita bisa mencegah penjualan produk online yang berpotensi memukul produk dalam negeri,” kata Menteri Teten.

Ia mengamati, sampai saat ini pedagang UMKM yang berjualan secara online sebagian besar merupakan seller produk impor atau mereka tidak memiliki produk sendiri. “Hari ini 56 persen dikuasai e-commerce asing secara total revenue untuk akumulasi produk lokal dan impor. Bukan hanya UMKM produsen lokal yang harus semakin kuat, namun juga dari sisi masyarakat sebagai konsumen juga harus menjadi perhatian, sesuai arahan Presiden terkait kebijakan Ekonomi Digital Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, Menteri Teten menekankan pentingnya untuk memproteksi atau melindungi ekonomi domestik agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing.

Menurut MenKopUKM, salah satu langkah yang mendesak saat ini yakni merealisasikan kebijakan transformasi digital dari sisi investasi, perdagangan, maupun persaingan usaha. Data menunjukkan, pertumbuhan pasar perdagangan elekronik cukup pesat.

Menurut data Bank Indonesia nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada 2022 mencapai Rp476 triliun. Volume transaksi tercatat 3,49 miliar kali. Nilai transaksi perdagangan elektronik pada 2022 lebih tinggi 18,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp401 triliun.

Dengan data pertumbuhan perdagangan elektronik yang demikian, Menteri Teten memastikan digitalisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM.

Pasar belanja online Indonesia harus memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha lokal, bukan produsen dari negara lain. Belum lagi, program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia akan terganggu bila barang-barang dari luar masuk begitu mudahnya.

*Keluhan Pedagang*

Juliarti, salah satu pemilik usaha toko baju wanita di Tanah Abang mengaku, pendapatannya menurun hingga 50 persen sejak musim Lebaran 2023 hingga saat ini. Bahkan ia telah mencoba berjualan online namun tetap saja sepi pembeli.

“Jualan online dan offline sama-sama sepi, bahkan menurun secara drastis. Pendapatan terus berkurang, tetapi harga sewa terus naik. Saya pun pernah ambil bahan baku sampai utang,” kata Juliarti mencurahkan keluh kesahnya.

Ia mengatakan, sudah berjualan di Tanah Abang selama 10 tahun lebih, dan memang saat ini dampaknya yang paling terasa. “Sebenarnya saya setuju saja tetap ada e-commerce. Tetapi memang harus adil, dan harganya sesuai dengan yang ada di pasar,” katanya menyampaikan harapan.(Jef)

koperasi dan ukm

Upaya Wujudkan Tata Kelola Yang Prudent, KospinMu Surya Mentari Disuntik Modal LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Karanganyar:(Globalnews.id)-Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat yang peduli dengan prinsip-prinsip syariah cenderung mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. KSPPS selain mendukung inklusi keuangan di Indonesia, kehadirannya memberi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Demikian cikal bakal terbentuknya koperasi di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Dikenal dengan KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari, merupakan koperasi berbadan hukum nasional yang berdiri pada tahun 2002 dan memiliki nama awal KSPPS BTM Surya Mentari. Koperasi kemudian berganti nama lagi menjadi KJKS BTM Surya Mentari, dan terakhir dikenal dengan nama KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari atau KospinMu Surya Mentari.

General Manager KospinMu Surya Mentari Mukti Widodo mengatakan, koperasi yang telah 21 tahun berdiri memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang, dengan total karyawan sebanyak 31 orang. Tercatat hingga Desember 2022, KospinMu Surya Mentari telah memiliki 13.000 anggota, dengan jumlah aset sebesar Rp50 miliar.

“KSPPS merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia. Tidak hanya melayani pembiayaan syariah, bisnis-bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga diterapkan guna selaras dengan visi dan misi lembaga. Terkait hal itu, KospinMu Surya Mentari mencari informasi mengenai perkuatan kelembagaan dan permodalan melalui Dinas Koperasi dan UKM setempat, hingga kami mengetahui mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM),” kata Mukti Widodo.

LPDB-KUMKM, lanjut Mukti, tidak hanya memberikan layanan pembiayaan saja, namun secara tidak langsung memberikan pendidikan mengenai tata cara mengelola lembaga keuangan yang prudent. Selain itu, konsep bagi hasil yang ditawarkan LPDB-KUMKM sangat kompetitif, sehingga mudah diakses oleh anggota koperasi, papar Mukti.

“Dukungan permodalan dana bergulir diakui menjadi salah satu bentuk keberpihakan LPDB-KUMKM terhadap koperasi-koperasi di tanah air. Harapannya, melalui perkuatan pembiayaan LPDB-KUMKM menjadikan KospinMu Surya Mentari semakin bermanfaat bagi anggota-anggotanya,” jelas Mukti.

KospinMu Surya Mentari menjadi mitra LPDB-KUMKM selama 12 tahun, yakni sejak tahun 2011 hingga sekarang. Pembiayaan pertama diperoleh tahun 2011 sebesar Rp1,5 miliar, pembiayaan kedua tahun 2013 sebesar Rp3 miliar, pembiayaan ketiga yang diperoleh melalui tiga tahap pencairan pada tahun 2016 hingga 2017 dengan total plafond sebesar Rp4,5 miliar, dan pembiayaan keempat pada tahun 2020 yang diperoleh melalui dua tahap pencairan dengan total sebesar Rp5 miliar. Keempat pembiayaan tersebut kini telah berstatus lunas.

Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 07 Juni 2021, KospinMu Surya Mentari mendapatkan kembali pembiayaan LPDB-KUMKM yang kelima sebesar Rp10 miliar, dan pembiayaan keenam pada tahun 2023 sebesar Rp4 miliar. Pembiayaan kelima dan keenam tersebut hingga kini berstatus kolekbilitas pembayaran lancar.

Selain dukungan permodalan, strategi bisnis juga diterapkan KospinMu Surya Mentari dalam Upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha. Mukti menjelaskan, selain menurunkan biaya operasional dibidang perkoperasian yang cukup besar secara bertahap, memperbaiki ekonomi anggota pembiayaan yang terdampak covid dan belum pulih, koperasi juga melakukan upaya revitalisasi pembiayaan.

“Langkah-langkah tersebut didukung pula dengan layanan digital yang dimiliki koperasi sejak 2021 bernama KospinMu Mobile. Kehadiran aplikasi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan mendekatkan KospinMu Surya Mentari dengan anggota dan masyarakat. Melalui aplikasi ini juga, anggota bisa mendapat banyak manfaat, di antaranya seputar produk dan layanan, event, promo, hingga informasi transaksi di KospinMu Surya Mentari,” tutur Mukti.

Senada dengan Mukti Widodo, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo turut mendukung peningkatan dan produktivitas koperasi melalui berbagai cara. Di antaranya, kolaborasi dan kemitraan, peningkatan akses teknologi dan inovasi, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta perluasan dan pemberian akses pembiayaan.

“Salah satu langkah utama dalam mendorong usaha koperasi adalah perkuatan permodalan melalui pembiayaan bertarif murah. Dengan mengakses ke LPDB-KUMKM, koperasi mendapat berbagai keuntungan mulai dari sisi modal usaha, maupun pendampingan. Melalui Program Inkubator Wirausaha, LPDB-KUMKM membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing,” kata Supomo.

Dalam program tersebut, lanjut Supomo, terdapat kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada para wirausaha UMKM, dimana mencakup berbagai aspek bisnis, seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan teknologi. Pendampingan dilakukan oleh para ahli yang berpengalaman, khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan jumlah dan kualitas UMKM di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM melalui koperasi. Melalui bentuk pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan, LPDB-KUMKM berharap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan daya saing UMKM dalam wadah koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” pungkas Supomo.(Jef)