Arsip Kategori: koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pengelolaan SDA Secara Berkeadilan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam hutan dan lingkungan yang dikelola secara berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, hingga memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Kongres Kehutanan Indonesia ke VII bertajuk Strategi Sentra Bisnis UKM Kehutanan, Jakarta,Selasa (28/6), menekankan perlunya penguatan sektor pertanian Indonesia, salah satunya dengan membentuk korporatisasi petani lewat koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sendiri saat ini tengah fokus untuk mengembangkan model bisnis pada perhutanan sosial melalui koperasi agar ekonomi rakyat semakin berdaya dan mandiri.

“Petani skala kecil harus berhimpun dalam koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat, Integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (inclusive closed loop), adopsi teknologi, akses pembiayaan, terhubung dengan offtaker, dan memiliki tata kelola dan manajemen professional,” kata MenKopUKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten menegaskan bahwa KemenKopUKM sedang melakukan piloting komoditas prioritas, yang diharapkan ke depan dapat direplikasi khususnya di wilayah perhutanan sosial.

Piloting ini salah satunya ialah Koperasi Pesantren Al-Ittifaq yang mengakomodasi komoditas hortikultura dan beranggotakan 1.267 orang dan menjadikan AEON, SuperIndo, dan Yogya Group sebagai offtaker.

Selain itu, ada juga Koperasi Tani Hijau Makmur dengan komoditas pisang yang mampu mengekspor pisang mas sebanyak 114 boks setiap minggu selama satu tahun dengan nilai ekspor 60.642 dolar AS.

“Ada pula koperasi pemasaran BUMR Paramasera sebagai penghasil kacang koro yang mampu menjadi alternatif pengganti kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu (substitusi impor),” kata Menteri Teten.

Piloting terakhir ialah Koperasi Sawit Unggul Sejahtera yang mampu menghasilkan produk luaran berupa minyak makan merah untuk mengatasi gizi buruk atau stunting pada anak.

Menteri Teten pun berharap Kongres Kehutanan Indonesia VII ini dapat berjalan dengan sukses. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas kementerian, daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat harus terus diperkuat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat tanpa merusak hutan.(Jef)

MenKopUKM: Kebumen International Expo 2022 Terobosan untuk Gairahkan Perekonomian Daerah

Kebumen:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi terselenggaranya Kebumen International Expo 2022 (KIE 2022) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan diyakini bisa menjadi terobosan untuk menggerakkan kembali perekonomian daerah Kebumen.

MenKopUKM Teten juga mendukung event tersebut bisa menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk unggulan UKM Kebumen ke pasar yang lebih luas serta meningkatkan kunjungan wisata.

“Penyelenggaraan ini sangat tepat karena event dan wisata menjadi salah satu solusi yang efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah,” ungkap MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Kebumen International Expo 2022 (KIE 2022) di alun-alun Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (25/6) malam.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa berbagai rangkaian acara menarik yang telah dirancang dan dipersiapkan dalam KIE 2022 ini diharapkan dapat menambah jumlah UMKM yang onboarding dalam ekosistem digital.

Sehingga nantinya, dapat berkontribusi terhadap target pemerintah untuk membuat 30 juta pelaku UMKM masuk dalam ekosistem digital di tahun 2024.

“Mudah-mudahan dari sekitar 40.000 UMKM yang ada di KIE 2022 ini sebagian besar bisa segera didorong onboarding,” kata Menteri Teten.

Dia pun berharap KIE 2022 dapat meningkatkan jumlah belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen sekaligus memenuhi upaya untuk mencapai target 40% belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM.

“Presiden Joko Widodo selalu menyatakan sekarang ekonomi dunia lesu, maka belanja pemerintah ini harus dimaksimalkan untuk hadirkan pertumbuhan ekonomi 1,8% dan menyerap 2 juta lapangan pekerjaan tanpa investasi baru. Konsumsi juga perlu digerakkan, dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan produk hasil bangsa sendiri,” kata Teten.

Menteri Teten juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan KIE 2022 yang telah menggabungkan perdagangan, investasi, dan pariwisata dalam satu kegiatan, sehingga menjadi pendekatan yang holistik dan patut dicontoh dan dijadikan model dalam penyelenggaran kegiatan lain yang sejenis.

“Karena ini tahun pertama, tahun berikutnya harus dikelola lebih baik untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Menteri Teten.

Dia pun beharap kegiatan KIE 2022 dapat diselenggarakan secara berkelanjutan serta dapat masuk ke dalam kalender event international yang dicari oleh para buyer dan investor, di mana nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dan membawa produk unggulan Kabupaten Kebumen ke pasar dalam negeri maupun global.

Sementara itu, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kementerian terkait, dan Pertamina untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

Di tempat yang sama, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengungkapkan bahwa agenda KIE 2022 ini akan berlangsung sampai 2 Juli 2022 dan terdapat 500 stand yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM terdiri dari instansi pemerintahan baik provinsi maupun daerah, BUMN/BUMD, Asosiasi Industri, Perdagangan, dan Pariwisata. Kemudian ada juga dari perbankan, lembaga keuangan dan pembiayaan, pelaku UMKM, pariwsata, pelaku seni, atau budayawan, otomotif, dan lain sebagainya.

Di hari selanjutnya juga bakal diisi kegiatan yang menarik, seperti festival anak dengan berbagai macam lomba dan pertunjukan. Lalu festival batik dengan menampilkan parade Batik Jagad, Kebumen Batik Trunk Show, dan pemilihan Duta Wisata.

Ada juga Festival Budaya dan Kuliner, Geo bike dengan menyusuri lokasi Geopark, Karangsambung dan Karangbolong, lalu Pesona Wisata City Tour dan Desa Wisata, penampilan para artis Ibu Kota, yakni Sammy Simorangkir, Padi, Kotak, Gigi, Shalawatan Gus Azmi Askandar, Rhoma Irama dan Iwan Fals, serta Amy Search dari Malaysia. Ada juga lomba fotografi, vlog, skesta, jurnal, Tiktok, lomba poster, dan Fashion Show, dan lain-lain.

“Kegiatan ini persembahan dari masyarakat Kebumen untuk Indonesia maju, bangkit, menuju Indonesia Emas. Semoga gelaran ini dapat membangkitkan semangat kita untuk memajukan perekonomian dan pengentasan kemiskinan,” kata Arif.(Jef)

LPDB-KUMKM Akselerasi Penyaluran Dana Bergulir Melalui Inkubasi

Lampung:(Globalnews.id)-Program Inkubator Wirausaha dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan fasilitasi akses pembiayaan dana bergulir melalui program inkubasi kepada koperasi potensial.

Seperti di Provinsi Lampung, salah satu lembaga inkubator yang bekerja sama dengan LPDB-KUMKM yakni Siger Innovation Hub melakukan inkubasi dan pendampingan kepada Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam).

Selain dengan Siger Innovation Hub, LPDB-KUMKM juga melakukan pendampingan dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang membidangi sektor koperasi dan pertanian.

Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam) Lampung mendapatkan pinjaman dana bergulir dengan jumlah total plafon sebesar Rp4,5 miliar.

Adapun dana bergulir tersebut akan digunakan oleh Koperasi Sabalam untuk penguatan modal kerja, termasuk budi daya tanaman porang yang saat ini menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional dan berorientasi ekspor.

“Inkubasi LPDB-KUMKM memberikan kemudahan dalam hal akses pembiayaan dana bergulir, inkubasi juga mendukung kinerja penyaluran dana bergulir,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, di Kantor Siger Innovation Hub, Kota Bandar Lampung, Kamis (23/6/2022).

Menurut Supomo, saat ini pembiayaan kepada koperasi sektor riil yang memiliki bidang usaha atau produk berorientasi ekspor terus ditingkatkan mulai dari sektor pangan, perikanan, peternakan, hingga perkebunan.

Hal ini dilakukan agar membantu pertumbuhan perekonomian nasional, mendorong program ketahanan pangan nasional, subtitusi impor bahan pangan, dan pengendalian laju inflasi yang berdampak pada neraca perdagangan nasional hingga nilai tukar rupiah.

Seperti yang dilakukan Koperasi Sabalam adalah pengembangan bisnis komoditas porang yang saat ini memiliki nilai ekonomi tinggi, dan menjadi komoditas unggulan ekspor.

Melalui lembaga inkubator Siger Innovation Hub, Koperasi Sabalam juga akan dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok atau (value chain) untuk wilayah Sumatera.

“Dampak ekonomi ini yang akan terus kami hasilkan melalui guliran pembiayaan dari LPDB-KUMKM, dengan bisnis koperasi maju dan berkembang akan banyak pelaku UMKM terbantu akses permodalan dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, dan
pengentasan kemiskinan sesuai prinsip koperasi yakni gotong royong,” terang Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, keberhasilan inkubasi LPDB-KUMKM ini merupakan implementasi dari mandat Peraturan Menteri Koperasi Nomor 04 Tahun 2020 mengenai penyaluran dana bergulir dan juga pendampingan.

“Ini merupakan salah satu keberhasilan dari program inkubasi kami, sebab selain fasilitasi akses pembiayaan, ada juga pendampingan dari sisi tata kelola manajemen usaha, kelembagaan, hingga pemasaran,” pungkas Supomo.

*Koperasi Sabalam Apresiasi Pendampingan LPDB-KUMKM*

Sementara itu, Ketua Koperasi Sabalam Lampung Supriyanto menyampaikan apresiasinya terhadap program inkubasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM, Siger Innovation Hub, dan Pemerintah Daerah.

“Kami sebagai koperasi sangat terbantu sekali dalam pemberkasan terkait beberapa persyaratan dan juga legalitas yang harus dipenuhi oleh calon mitra LPDB-KUMKM, kami sudah membuktikan bahwa berbagai persyaratan yang diajukan tidak sulit dipenuhi,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, berbagai persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPDB-KUMKM dalam pengajuan pinjaman merupakan hal yang sangat baik untuk kemajuan koperasi itu sendiri.

“Jadi memang berpikirnya harus jernih, bahwa persyaratan daei LPDB-KUMKM ini demi kebaikan dan kemajuan koperasi dari sisi legalitas, kepengurusan, hingga manajemen usahanya, dan kami sangat bersyukur sudah terbantu,” jelas Supriyanto.(Jef)

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Minta Pengurus 8 KSP Lapor Segera Gelar RAT

Jakarta:(Globalnews.id)-Pengawasan terhadap 8 koperasi bermasalah terus berlanjut. Terbaru, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah melaporkan, saat ini baru hanya satu dari 8 koperasi simpan pinjam (KSP) yang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), dalam upaya menjalankan keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Koperasi tersebut adalah KSP Intidana yang telah menyelenggarakan RAT pada tanggal 31 Mei 2022 secara hybrid. Namun, dikabarkan bahwa KSP Intidana diputuskan pailit oleh Mahkamah Agung (MA).
Sementara KSP SB akan melaksanakan RAT pada 30 Juni 2022. Sedangkan KSP Indosurya mengajukan reschedule pada bulan Juli, serta yang lain belum mengajukan agenda yang pasti.

Berdasarkan pasal 26 UU No. 25 tahun 1992 Koperasi wajib melaksanakan RAT paling sedikit sekali dalam 1 tahun dan dilakukan paling lambat 6 bulan (30 Juni) setelah tahun buku lampau.
“Kepada koperasi yang belum melaporkan secara detil kapan pelaksanaan RAT, maka kami akan memanggil Pengurus KSP bersangkutan,” tegas Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso dalam konferensi pers Update Penanganan Koperasi Bermasalah secara virtual, Jakarta, Kamis (23/6).

Selanjutnya Agus mengungkapkan, Satgas telah mengirim surat tertanggal 27 Mei 2022 kepada 8 KSP bermasalah untuk mendorong mereka segera melaksanakan RAT tahun buku 2021, sekaligus mengingatkan Pengurus agar Anggota dapat berpartisipasi aktif pada Rapat Anggota untuk memberi arah jalannya badan usaha Koperasi ke depan, mengevaluasi kinerja Pengurus dan Pengawas, melakukan inventarisasi aset dan kewajiban.

Selain itu, Satgas juga telah menyampaikan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi kepada Pengurus KSP bermasalah, sebagai pedoman penyelenggaraan RAT pada tanggal 2 Juni 2022.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 86 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Agus kemudian menegaskan, sebagai badan usaha yang menjunjung prinsip Demokrasi Ekonomi, Agenda pembahasan dalam RAT harus meliputi, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2021, Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2021, Perubahan Susunan Kepengurusan, Serah terima asset, serta kewajiban Homologasi/PKPU, Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (Business plan) 2022/2023.

“Satgas bersama Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM, akan terus memantau dan mendorong terlaksananya kewajiban RAT dan juga akan melakukan evaluasi terhadap hasil RAT. Satgas dan Deputi Pekoperasian juga membentuk Tim Pendamping untuk mengupayakan terlaksananya proses RAT dengan baik,” ungkapnya.

Secara rinci, Agus membeberkan update pelaksanaan RAT oleh 8 KSP bermasalah tersebut. Yakni KSP Sejahtera Bersama, di mana Deputi Bidang Perkoperasian juga telah mengirim surat tanggal 24 Mei 2022 perihal Kewajiban Rapat Anggota kepada KSP Sejahtera Bersama.
“Mereka menyampaikan, RAT paripurna dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 secara hybrid (online dan offline), didahului dengan Rapat Anggota Kelompok di 11 wilayah,” ujarnya.

Satgas juga menerima masukan-masukan dari Anggota KSP Sejahtera Bersama tentang berbagai hal terkait RAT. Serta selalu meneruskan bahan/masukan Anggota KSP SB kepada Pengurus Pusat KSP SB agar menjadi masukan/pertimbangan.

Selanjutnya, KSP Intidana telah menyelenggarakan RAT pada tanggal 31 Mei 2022 secara hybrid. Sebagai respon terhadap putusan pailit KSP Intidana oleh MA, Satgas mengirim surat tanggal 2 Juni 2022 untuk memohon perlindungan hukum terkait putusan kepailitan Koperasi kepada MA, agar senantiasa mempertimbangkan dengan seksama setiap permohonan Kasasi yang diajukan terkait dengan PKPU dan/atau kepailitan Koperasi, serta menyampaikan kiranya putusan MA yang pertama kali mengabulkan pailit Koperasi ini tidak menjadi preseden.

“Dalam hal ini, KSP Intidana melaporkan akan mengajukan Peninjauan Kembali,” terang Agus.

Kemudian KSP Indosurya Cipta merespon surat Satgas perihal Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2021 dengan mengirim surat yang isinya menginformasikan bahwa saat ini sedang melakukan persiapan RAT, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, sistem dan biaya operasional, maka KSP Indosurya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan RAT pada Juli 2022.

Sementara Koperasi Lima Garuda, KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sudah mengagendakan untuk melaksanakan RAT pada akhir Juni, namun hingga saat ini belum ada laporan lebih detail mengenai teknis penyelenggaraan.
“Untuk itu, Satgas sudah mengagendakan memanggil pengurus untuk meminta konfirmasi,” tegas Agus.

Terakhir Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa dan KSP Timur Pratama Indonesia belum ada respon, untuk itu Satgas mengundang audiensi para Pengurus.

*Kepercayaan Terhadap Koperasi*

Dalam mengawal dan memantau penyelesaian 8 koperasi bermasalah ini, Satgas telah didukung dengan Rapat Koordinasi antara Menko Polhukam dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Kepala PPATK, Dirjen AHU Kemenkumham, JAMDATUN, Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri dan Kepala Departemen Hukum OJK.
Ditegaskan Agus, solusi jangka pendek untuk proses penyelesaian pembayaran homologasi 8 Koperasi bermasalah adalah dengan mendorong pelaksanaan RAT dan apabila terdapat dugaan penggelapan aset oleh pengurus lama, akan dilakukan penegakan hukum.

“Sedangkan solusi jangka panjang adalah penyempurnaan regulasi pengawasan KSP serta penanganannya, apabila koperasi telah dinilai gagal bayar,” ucapnya.

Agus berpesan kepada seluruh pihak, bahwa penyelesaian 8 koperasi bermasalah ini tidaklah mudah. Sehingga tidak serta merta, tidak bisa hanya dengan terus menuntut segera adanya penyelesaian pembayaran simpanan anggota.

Dalam kasus ini, sambungnya, penanangannya tak lepas dari aturan hukum yang memiliki dampak satu sama lain. Di satu sisi penyelesaian diajukan secara perdata lewat homologasi, satu sisi melalui jalur hukum pidana, selain itu ada juga yang mengajukan proses kepailitan.

Agus menjelaskan bahwa, “Melalui homologasi dilakukan proses asset based resolution, namun jika ada proses pidana, maka aset yang disita tentu tak bisa dijual, sehingga sulit untuk melakukan pembayaran dan homologasi tidak bisa berjalan,” jelas Agus.

Dalam hal pinjaman kepada anggota ternyata tidak lancar alias macet, maka agunannya dilelang, sehingga perlu waktu. Belum lagi misalnya ada aset dalam bentuk saham namun disuspend. Menurut Agus, permasalahan penyelesaian aset koperasi ini sangat kompleks, sehingga proses penyelesaiannya memerlukan waktu.

Sebagai penutup, Agus meminta agar Pengurus Koperasi wajib berupaya menjaga itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan di Koperasinya dan secara kooperatif menyelenggarakan RAT yang kredibel serta mengakomodasi partisipasi anggota seluas-luasnya.(Jef)

Hadiri 13th ACCMSME and Related Meetings, KemenKopUKM Perkuat Program UMKM Di Tingkat ASEAN

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kian memperkuat program UMKM melalui kerja sama regional tingkat ASEAN, dengan secara rutin turut serta hadir dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-13 (13th ACCMSME and Related Meetings) yang dilaksanakan di bawah keketuaan dan Chair Myanmar, dengan berbagai agenda pembahasan mencakup isu dan inisiatif perihal pengembangan UMKM baik di level nasional maupun regional ASEAN.

Forum Kerja sama regional ACCMSME dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang membidangi UKM di negara-negara ASEAN.

Delegasi Kementerian Koperasi dan UKM selaku focal point Indonesia hadir secara virtual dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto selaku Head of Delegation (HoD) ACCMSME.

Adapun perwakilan dari Kedeputian Usaha Mikro, Kedeputian Usaha Kecil dan Menengah serta Kedeputian Kewirausahaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, LLP-UKM, Asosiasi Bersama Coop, Kementerian Investasi/BKPM, turut memperkuat delegasi dan hadir secara relay zoom.

Pada forum ACCMSME, disampaikan juga capaian implementasi dari berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan baik pada level nasional maupun berbagai program kerja sama dengan mitra kerja sama ASEAN. Salah satunya terkait dengan pengembangan portal nasional UKM SMEsta yang merupakan bagian ASEAN ACCESS.

“Kami telah melakukan pengembangan portal SMEsta bersama GIZ, sebagai upaya agar promosi portal dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dengan jangkauan yang lebih luas melalui identifikasi beberapa Network Partners (NP) potensial yang dapat membantu optimalisasi SMEsta, yakni Bersama Coop, ICC Indonesia, PISagro, UKM Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL),” jelas Luhur selaku Head of Delegation (HoD), pada acara ACCMSME and Related Meetings beberapa waktu lalu, Jakarta.

Selain pemanfaatan ASEAN ACCESS sebagai upaya optimalisasi teknologi web portal bagi UKM, pertemuan juga membahas beberapa hal. Pertama, project ASEAN SME Academy yang dikembangkan atas dukungan dari US-ASEAN Business Councill (US-ABC).

Guna mengoptimalkan kehadiran ASEAN SME Academy, Indonesia mengusulkan project bertajuk, ‘Creativity-Innovation-Entrepreneurship-Leadership Marketing for ASEAN SMEs,’ yang akan diimplementasikan berkolaborasi dengan Markplus Institute guna memperkaya materi terkait Marketing Entrepreneurship pada platform tersebut.

Kedua, membahas project ‘Go Digital ASEAN’ yang didukung oleh The Asia Foundation dan pendanaan dari Google. Project ini bertujuan untuk memberikan pelatihan digital bagi usaha mikro di negara ASEAN.

Rencananya, project Go Digital ASEAN Phase 2 akan dilaksanakan dari September 2022 hingga Januari 2024 dengan target 200 ribu usaha mikro di negara anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Pada fase 1 (2020-2022), jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan asal Indonesia mencapai 2.084 untuk trainer dan 25.778 orang pelaku usaha. Dalam kerangka kerja sama ASEAN-ROK yang berkontribusi memberikan dukungan secara komprehensif pada pengembangan start-up di ASEAN.

Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Indonesia dalam beberapa program kerja sama bilateral antara ASEAN dan Korea. Di antaranya Ecothon Indonesia, Training Course for Business Coach, Co-Host untuk The 3rd Korea-ASEAN Business Model Competition (BMC) dan kerjasama pengembangan website ABINet.

“Khusus untuk BMC, kepada anggota negara ASEAN diminta agar mendorong start-up di setiap negara ASEAN untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut,” jelas Luhur.

Pada momen dialog antara ACCMSME dengan agency of Japan, dilakukan pembahasan tentang kemungkinan akan dilanjutkan kembali project ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network (AMEN) fase 2 dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Jepang.

Luhur menyebut, Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk kembali berpartisipasi di project tersebut setelah mengikuti pada fase sebelumnya.

“Project ini sangat sesuai untuk mendukung pengembangan para mentor untuk pelaku usaha di Indonesia, guna mendukung peningkatan indeks kewirausahaan di Indonesia,” pungkasnya.
(Jef)

MenKopUKM: Transisi Usaha Menuju Ekonomi Hijau Berikan Peluang Bisnis yang Besar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Merujuk pada studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Side Event G20 Indonesia bertajuk Green Economy and Sustainable Business yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara virtual, Rabu (22/6) malam.

Menteri Teten pun menyadari banyak bisnis yang biasanya enggan mengadopsi ekonomi hijau, karena dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi yang tinggi.

Menurutnya hal tersebut sama sekali tidak benar, di mana menurut penelitian, penggunaan sumber daya yang lebih baik dalam industri dapat membantu penghematan secara keseluruhan lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun di Eropa.

“Praktik ekonomi hijau harus diimplementasikan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri, mulai dari proses produksi, produk, hingga manajemen dalam bisnis itu sendiri, yang berarti juga akan membantu faktor keberlanjutan bisnis mereka,” kata Menteri Teten.

Dia pun menekankan bahwa beradaptasi dengan ekonomi hijau mungkin tampak menantang, tetapi hal ini memungkinkan, karena telah banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ekonomi hijau dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

Selain itu, lanjut Menteri Teten, beradaptasi dengan ekonomi hijau juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

“Mengingat pentingnya UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau, kami mendorong agar lebih banyak investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut. Karena tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan bahwa jalan menuju ekonomi hijau membutuhkan peran UKM untuk terlibat dalam perubahan. Pasalnya, UKM dikatakan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesja.

“Jika kita ingin mempercepat kemajuan SDGs, kita harus memperkuat kolaborasi dan keterlibatan dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM, dan lembaga penelitian, serta kementerian dan lembaga lain untuk implementasi ekonomi hijau bagi UKM,” kata Siti Azizah.

Senada, B20 Indonesia Chair Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa keterlibatan UKM dalam ekonomi hijau memegang peranan penting dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan.

“UKM harus terlibat dalam ekonomi hijau. Sejalan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita harus memperhatikan kolaborasi dan rekomendasi kebijakan untuk UKM dalam penerapan ekonomi hijau, karena ini dapat memberikan profit yang tinggi bagi UKM,” ucap Shinta

Sebagai best practice dari penerapan ekonomi hijau dalam pengembangan usaha, Co-founder dan Chief Marketing Officer Octopus Indonesia Hamish Daud bercerita bahwa pihaknya membuat platform yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan.

Isu plastik dikatakan menjadi hal yang sangat penting saat ini, dan melalui platform Octopus Indonesia, pihaknya memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari mengumpulkan sampah plastik.

“Octopus memberikan pengertian kepada masyarakat bahayanya sampah plastik kepada lingkungan. Jadi kita buat hal yang sederhana dan semenarik mungkin,” kata Hamish.

Dalam praktiknya, Octopus Indonesia memberdayakan pengumpul sampah yang dinamakan pelestari untuk mengumpulkan sampah plastik melalui aplikasi. Nantinya, sampah yang dikumpulkan akan diserahkan kepada bank sampah atau check poin yang juga dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dan hasil sampah plastik tersebut akan didaur ulang.

“Saat ini, Octopus Indonesia sudah tersedia di Makassar, Bali, Bandung, dan Jakarta. Jadi kami ingin memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye tidak memakai plastik dan lebih mencintai lingkungan,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Sampaikan Strategi Realisasi 6 Program Prioritas Bangkitkan KUMKM

Bali:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan strategi realisasi 6 program prioritas untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi sebagai rekomendasi dan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali.

Selanjutnya diharapkan, berbagai program prioritas yang dicanangkan KemenKopUKM tersebut bisa tercapai di tahun depan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rapat Koordinasi ini digelar untuk menghimpun evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sudah berjalan, serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait Program Prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Harapannya, program-program yang dijalankan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memaksimalkan output potensial. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali secara berkelanjutan,” ucap Menteri Teten dalam penyampaian kesimpulan hasil Rakortekcan di Bali, Senin malam (20/6).

Dalam kegiatan yang berlangsung 19-21 Juni 2022 di Bali ini, turut dihadiri jajaran deputi meliputi, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.

Ia menegaskan, Program Prioritas yang dijalankan secara sinergis diharapkan dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8 persen, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen, dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.

“Kami berharap ini dapat menyelaraskan dan bersinergi bersama dengan berbagai pihak mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan, terutama pascapandemi ini,” kata Menteri Teten.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, tema dan arah kebijakan RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan fokus bidang koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Yaitu Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job, dan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.

“Untuk itu, KemenKopUKM memilih enam program yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Keenam program prioritas dimaksud sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tahun 2023,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif merinci, kesimpulan dari enam program prioritas di tahun 2023 terdiri dari, pertama terkait pendataan lengkap KUMKM, yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Arif memastikan, komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya, melalui pertemuan zoom rutin khusus untuk membahas pendataan. “Ke depannya, dibutuhkan dukungan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih kuat bagi para enumerator agar dapat mencapai target
pendataan 10 juta data UMKM non-pertanian pada tahun 2023,” kata Arif.

Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. Namun, pada prosesnya cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung yang harus disiapkan oleh daerah untuk membangun Rumah Produksi Bersama.

“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah,” katanya.

Ketiga, kata Arif, dalam mendukung terwujudnya Koperasi Modern, dimana dirinya mengakui, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh dan kuat melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).

Kunci dari proses korporatisasi tersebut menurutnya, minimal harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi yang cukup dan berorientasi industri, dapat melakukan agregasi dan konsolidasi proses baik dari hulu hingga hilir, distribusi peran pada rantai nilai antara lembaga dengan petani atau nelayan, dan basis kelembagaan yang tepat, sehingga petani dan nelayan terlibat dalam pemilikan perusahaan.

Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenKopUKM dalam memenuhi mandat undang-undang. Arif menegaskan, koordinasi akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.

Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Di mana hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.

Sesuai arahan Menteri Teten, PLUT-KUMKM usahakan menjadi rumah bagi UMKM untuk belajar serta mendapatkan akses terhadap informasi, pasar, maupun pembiayaan.

“Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan PLUT Educational Center untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan, dan UMKM. Baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi, maupun yang dikelola secara mandiri, agar PLUT menjadi expert pool bagi UMKM,” kata Arif.

Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, MenKopUKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM kata Arif terdiri dari Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Arif menekankan, program tersebut telah dilaksanakan desk bidang sesuai dengan satuan kerja KemenKopUKM. Dialog dua arah tersebut, diharapkan mampu memberikan afirmasi dukungan pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, demi tercapainya sinergitas kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Harapannya, perhatian yang diberikan secara menyeluruh kepada ekosistem usaha di Indonesia dapat meningkatkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan pertumbuhan wirausaha,” harapnya.

Arif juga berpesan, hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan ini baik informasi yang disampaikan berbagai pihak, yang kemudian hasil pembahasan langsung antara unit kedeputian dan BLU dengan Dinas Provinsi.

“Sehingga hal itu bisa menjadi masukan dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2023,” kata Arif.(Jef)

Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

qqqqqqqq

Bali:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dan penyempurnaannya ditargetkan rampung Oktober 2022 agar segera dibahas di DPR pada 2023.

“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi di Bali, Senin (20/6).

Zabadi berterima kasih atas dukungan sejumlah anggota DPR terkait RUU Perkoperasian terkait hingga saat ini KemenKopUKM masih terus dalam upaya mempercepat agar naskah RUU terselesaikan.

Ia menjelaskan, draf RUU yang saat ini tengah disusun KemenKopUKM ini merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, saat ini UU Perkoperasian lama yqakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan masih tetap berlaku untuk sementara waktu, sampai dengan ditetapkan undang-undang yang baru. Namun seiring perkembangan zaman UU tersebut memang memerlukan qqqqqqqqqpenyempurnaan agar tetap relevan bagi upaya pemberdayaan koperasi.

Zabadi menjelaskan, RUU Perkoperasian yang ada di DPR sebelumnya kebetulan ada di akhir periode 2019, yang seharusnya sudah ketok palu. Namun sampai saat ini masih tertunda dengan status carry over (pengalihan pembahasan).

Mestinya dengan status carry over tersebut, pemerintah hanya membahas hal yang belum disepakati saja. Tapi rupanya belakangan, status carry over tersebut sudah habis masa berlakunya.

“Kemudian ini yang menjadikan harus dibahas dari nol kembali. Tetapi ada beberapa hal yang sudah sampai pembahasan waktu itu. Terutama terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan koperasi, prinsip dan nilai koperasi yang sudah termuat dalam pembahasan sebelumnya,” kata Zabadi.

Saat ini pembaruan RUU juga menyoal kepailitan koperasi. Sehingga diharapkan nanti saat pembahasan di DPR, kepailitan ini menjadi concern. Karena sebagaimana di perbankan maupun asuransi dalam menghadapi permasalahan tetapi mereka tidak bisa di PKPU kan kecuali lembaga otoritas, sebagaimana yang diatur oleh UU PKPU.

“Padahal koperasi setiap saat bisa saja terancam posisinya. Dua orang cukup bisa mengajukan ke PKPU, nah ini tentu saja kami ingin adanya equalitas di sini. Di mana keberadaan koperasi khususnya KSP (Koperasi Simpan Pinjam), perlakukannya di dalam kepailitan di sejajar dengan perbankan dan asuransi,” katanya.

Selanjutnya fungsi pengawasan koperasi juga menjadi keharusan. Mengingat koperasi bermasalah yang sudah banyak terjadi. “Tentu respons secara kelembagaan bagi koperasi, bagaimana ke depan menghadapi tantangan perubahan, lingkungan strategis penting juga kita rumuskan kembali,” kata Zabadi.

Anggota Komisi VI DPR Nyoman Parta mengatakan, kehadiran RUU Perkoperasian yang baru akan menjadi instrumen perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

“Kita ingin ada legacy tentang UU Perkoperasian ini. Sehingga menjadi bukti bahwa negara hadir bagi KUMKM lewat Undang-Undang,” kata Nyoman Parta.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini berharap, agar penyusunan terbaru draf RUU Perkoperasian di KemenKopUKM ini segera rampung agar segera dibahas di DPR.

“Diharapkan justru tahun ini sudah masuk (pembahasan di DPR). Kalau tidak bisa masuk prolegnas ya minimal tahun 2023 harus selesai ketok palu,” harap Nyoman.

Ia melanjutkan, di tengah tantangan ekonomi global yang tinggi, perlindungan terhadap KUMKM juga harus terus diperkuat. Meskipun diakuinya, memang tak mudah mengatur persoalan kelembagaan koperasi. Mulai dari hal kecil hingga carut-marut yang ada di dalamnya.

“Kemampuan mereka (KUMKM) dalam menyangga, bahkan melindungi dan menjadi tulang punggung dari kemajuan ekonomi di akar rumput, harus diberi keberpihakan,” katanya.

Hadirnya RUU Perkoperasian menjadi penting untuk mengambil ceruk ruang perekonomian dan menegaskan tidak mengecilkan yang besar, tetapi juga mempercepat yang kecil menjadi besar.

Selain itu Nyoman ingin, agar KemenKopUKM yang sejatinya merupakan kementerian yang mewakili persentase terbesar dari kegiatan ekonomi bangsa ini, bahkan serapan dari tenaga kerja yang besar, harus mendapatkan prioritas anggaran juga yang besar.

“Kalau bicara data, UMKM paling nyata sebagai pengentas pengangguran dan kemiskinan. Di mana 99 persen lapangan kerja berasal dari UMKM, tetapi pendanaannya marginal. Jadi ke depan harus diberikan dana maksimal kepada pengelolaan Koperasi dan UMKM,” kata Nyoman.(Jef)

MenKopUKM Gandeng Berbagai Pihak Wujudkan Program Prioritas KUMKM

Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menggandeng berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah, hingga masyarakat dalam mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Ia menegaskan, saat ini sekitar 70 persen program pendorong pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sehingga kerja sama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet sering menegaskan, bahwa yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta, program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian. Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Halimah Pujihastuti, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Para Pejabat Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri dan Jajaran Direksi Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar. “Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,” katanya.

KemenKopUKM memiliki 6 program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project: Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign: PLUT-KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Lebih jauh MenKopUKM mengatakan, pihaknya ingin memastikan 6 agenda tersebut bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan Pemerintah Daerah. Agenda besarnya adalah, bagaimana meningkatkan produktivitas, serta kualitas produk UMKM, sehingga bagaimana semua itu mendorong terwujudnya target kewirausahaan.

“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” katanya.

Diakui Menteri Teten, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Di mana kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Kembali kata Teten, perlunya dilakukan sinergitas.

“Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang dibutuhkan UMKM. Karena itu pendataan lengkap menjadi prioritas, supaya bisa menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab kebutuhan UMKM. Agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM bersaing di masa depan,” katanya.

Selanjutnya, bagaimana mengimplementasi program major project. Produk unggulan di satu daerah yang potensinya memiliki potensi permintaan pasar yang besar, namun supply chain-nya masih kurang. “Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya, agar UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar,” kata Menteri Teten.

Sementara untuk pengembangan kewirausahaan nasional, bagaimana target menyiapkan diri menjadi negara maju, yang minimal harus mencapai 4 persen. “Saat ini rasio kewirausahaan kita baru 3,18 persen, ini sudah bertahun-tahun, kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau mencetak wirausaha mapan,” ujarnya.

Sampai tahun 2024, KemenKopUKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan. Untuk itu Pemda juga harus punya target, agar target tersebut bisa dikembangkan untuk naik kelas. Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan baik di pasar dalam negeri dan global.

“Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM, yang saat ini baru 19 juta,” kata Teten.

Kemudian program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4 persen. Berbeda dengan Kemensos, KemenKopUKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi. Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya tapi juga manajemennya.
“Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP),” kata Menteri Teten.

Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik. Namun kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” katanya.

Enam Program Prioritas

Dalam mewujudkan program prioritas, KemenKopUKM juga melakukan sosialisasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya Rakortekcan ini adalah, sebagai forum sosialisasi 6 Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023, serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 2022.

“Saya berterima kasih kepada peserta rapat dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi ini. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk dapat direalisasikan secara sinergi, terutama dalam pembinaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,” ucapnya.

SesKemenKopUKM mengatakan, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023 akan berfokus pada 6 Program Prioritas.

“Keenam program prioritas ini merupakan formulasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dari dinamika perubahan kondisi koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, dalam rangka bangkit pascapandemi. Meskipun sebenarnya COVID-19 masih ada, namun sudah cukup terkendali,” kata Arif.

Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengapresiasi dan mendukung terlaksananya program prioritas KemenKopUKM tersebut. Ditegaskannya, evaluasi terhadap program kegiatan dilaporkan dan dilaksanakan harus lebih tepat arah dan tepat sasaran.

“Nantinya diharapkan mengakomodasi seluruh aspirasi dari dinas berbagai daerah. Di mana dinas di daerah yang membidangi koperasi dan UKM lebih memahami potensi daerahnya masing-masing. Tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Untuk itu, diharapkan aksi nyata agar ekonomi bangkit dan bergerak secara konsisten sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Sebelumnya telah berlangsung sosialisasi program KemenKopUKM dalam Rakortekcan yang mengusung tema Strategi Peningkatan Produktivitas Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Sinergi Program Prioritas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Di mana tema ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam sosialisasi tersebut, tiap kedeputian KemenKopUKM menyampaikan beberapa program prioritas masing-masing yang selaras dengan prioritas program kementerian. (Jef)

MenKopUKM: Stasiun Kereta Api Harus Siapkan Ruang Usaha Untuk UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan bahwa sesuai amanat UU Cipta Kerja, seluruh infrastruktur publik seperti bandara, stasiun, terminal, rest area jalan tol, dan sebagainya, wajib menyediakan lahan atau tempat sedikitnya 30 persen bagi pelaku UMKM.

“Misalnya, kedai kopi. Sebaiknya jangan lagi ada kafe dari brand usaha besar atau bahkan asing. Karena, cita rasa kedai kopi lokal juga tak kalah kualitasnya,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Soft Opening Stasiun Matraman, Jakarta Timur, Minggu (19/6).

Di acara yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan tokoh masyarakat Yenny Wahid, Menteri Teten menjamin bahwa saat ini produk UMKM memiliki kualitas dan daya saing yang tidak kalah dengan brand-brand besar.

Lebih dari itu, MenKopUKM juga menegaskan bahwa brand-brand lokal milik UMKM sudah terbukti mampu menyedot banyak pengunjung. “UMKM sudah mampu menjadi magnet traffic pengunjung,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mencontohkan M-Bloc di kawasan Blok M Jakarta Selatan, hingga pusat perbelanjaan legendaris Sarinah, yang mampu eksis dengan menampilkan aneka produk brand lokal dari UMKM. “Saya yakin produk UMKM bisa bersaing asal diberi kesempatan yang luas. Baik dari sisi pembiayaan, hingga ruang usaha,” kata MenKopUKM.

Menhub Budi Karya Sumadi juga mengamini pernyataan MenKopUKM. Menurut Budi Karya, dirinya sudah menitipkan pesan khusus tersebut ke jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan ruang usaha di setiap stasiun.

“Kita harus mendukung memberikan ruang dan kesempatan bagi UMKM. Kita harus cari UMKM terbaik, untuk bisa menempati ruang usaha di setiap stasiun,” kata Menhub.

Selain untuk UMKM, Menhub juga mengingatkan untuk memberikan layanan terbaik bagi kalangan masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas). “Ini juga harus terus kita tingkatkan. Sehingga, _excellence services_ mampu mengakomodasi seluruh kalangan,” kata Budi Karya.

Dalam kesempatan yang sama, Yenny Wahid mengingatkan bahwa kualitas pelayanan moda transportasi seperti kereta api, merupakan etalase Indonesia untuk dunia. “Di banyak negara maju, para turis selalu memanfaatkan moda kereta api untuk melakukan travelling,” kata Yenny.

Oleh karena itu, Yenny meminta jajaran PT KAI untuk terus meningkatkan pelayanannya. “Kualitas layanan kita tidak kalah dibanding negara maju di dunia. Yang harus selalu diperhatikan adalah soal ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan,” kata Yenny.(Jef)