Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Terus Gulirkan Rebranding Koperasi di Kalangan Pemuda

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM terus menggulirkan program Rebranding Koperasi bagi Pemuda. Dengan adanya penajaman program Rebranding Koperasi Pemuda ini, diharapkan mampu memproyeksikan struktur koperasi di Indonesia ke depannya. Yaitu, adanya modernisasi koperasi.

Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Webinar Kongres Pemuda Indonesia bertema Merangkai Gagasan, Membangun Harapan, yang diselenggarakan Good News From Indonesia (GNFI) dan Pemimpin Indonesia (Pemimpin.id), Senin (26/10).

Menurut Teten, modernisasi ini dilakukan melalui pengembangan model-model bisnis baru yang lebih inovatif untuk digitalisasi koperasi dan lebih berfokus pada penguatan koperasi sektor riil.

Selain itu, lanjut Teten, pihaknya juga telah melakukan upaya berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM, khususnya peningkatan literasi digitalisasi dan juga inovasi melalui berbagai pelatihan vocational.

“Terutama, pelatihan yang menyentuh teknologi atau digitalisasi, kemitraan, dan juga pendampingan. Salah satunya melalui program Kakak Asuh serta e-brochure,” ucap MenkopUKM.

Dengan bantuan teknologi, Teten berharap para anak muda dapat memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) untuk peningkatan usahanya melalui akses pemasaran dan juga permodalan.

“Saya berharap acara ini dapat menjadi momen kebangkitan para pemuda untuk selalu berinovasi sekaligus upaya akselerasi ekonomi secara nasional,” tandas Teten.

Bagi Teten, pemuda merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pembangunan SDM adalah kunci kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, SDM unggul memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di dalam dunia usaha.

“Pemuda sebagai Agen Of Change atau agen perubahan, dengan potensi yang sangat besar yang dimiliki. Yaitu, kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan yang baru, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, dan keinginan untuk mewujudkan gagasan baru,” papar Teten.

Untuk itu, KemenkopUKM berupaya terus meningkatkan kapasitas SDM pemuda. Salah satunya melalui kewirausaahaan pemuda.

“Program tersebut merupakan langkah yang dilakukan dalam menyiapkan para pemuda dalam menghadapi era globalisasi melalui kompetensi dan kemandiriannya,” pungkas MenkopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Menkop dan UKM: Transformasi UMKM ke Ekonomi Digital Jadi Keniscayaan

Tinggalkan komentar


Maumere:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan, zaman ini merupakan zaman digitalisasi hampir di segala bidang. Oleh karena itu, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) harus bertransformasi ke ekonomi digital. “Siapa yang bisa mengikuti perkembangan zaman, akrab dengan industri 4.0 dimana salah satunya digitalisasi maka ia atau usahanya akan maju dan berkembangan,” kata Teten.

Teten mengatakan dalam acara “Peluncuran Digitalisasi Laporan Keuangan bagi UMKM, Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)- Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas Maumere, di Maumere, Sabtu (24/10/2020).Turut hadir mendampingi Teten dalam acara itu Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Supomo, Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM, Acmad Zabadi, dan staf ahli Menkop dan UKM, Riza Damanik.

Teten menegaskan, terbukti, mereka yang terhubung ke dalam ekosistem digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi Covid-19 ini. “Tantangan terbesar kita, minimnya koperasi yang memanfaatkan ekosistem digital ini dalam pengelolaan koperasinya,” kata Teten.

Teten mengatakan, baru sekitar 0,73% atau sejumlah 123.048 unit dari jumlah koperasi aktif yang sudah memiliki alamat website.
Ia mengatakan, digitalisasi Koperasi dan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas KemenkopUKM untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi tanpa harus merubah nilai-nilai dasar koperasi. “Substansi ini pula yang telah kita kuatkan di dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Dikatakan, transformasi digital perlu dukungan semua pihak. Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas dan media adalah pilar pentahelix yang perlu memiliki visi yang sama untuk mendorong masyarakat koperasi memasuki ekosistem digital. “Hari ini kita menyaksikan salah satu implementasi digitalisasi koperasi yaitu peluncuran digitalisasi laporan keuangan di KSP Kopdit Obor Mas. Saya mengapreasiasi karena selain memfasilitasi pembiayaan murah ke anggota, KSP Kopdit Obor Mas juga selalu melakukan gebrakan digitalisasi bagi anggotanya,” kata Teten.

KSP Kopdit Obor Mas sebelumnya sudah meluncurkan aplikasi KSP Kopdit Obor Mas.Tahun 2020, KSP Kopdit Obor Mas telah mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp 150 miliar, dan merupakan salah satu koperasi yang dipercaya untuk menyalurkan dana KUR.

Teten mengharapkan, pinjaman dapat diakses dengan mudah oleh anggota yang sebagian besar bergerak di bidang sektor riil. “Secara khusus saya hendak mengajak Bapak/ Ibu mengembangkan Koperasi Pangan di NTT. Bisnis modelnya adalah petani bergabung dalam suatu kelembagaan koperasi, petani dapat fokus bercocok tanam dan meningkatkan kualitas dan jumlah produksinya,” kata Teten

Sedangkan pengolahannya, lanjut Teten, sampai ke produk akhir (end product) dikelola oleh koperasi bertindak sebagai aggregator/avalist/offtaker dari produk petani/nelayan.

Hulu ke hilir terhubung, kata dia, terintegrasi baik pembiayaan sampai dengan akses pasar dengan melibatkan kelompok usaha (K/L) terkait seperti BUMN, BUMD, maupun swasta.

Teten mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, fokus bangun satu atau maksimal dua model bisnis korporatisasi petani/nelayan di provinsi sampai terbangun model yang betul-betul berjalan dan semoga NTT dapat menjadi salah satu dari provinsi percontohan.

Teten menegaskan, LPDB-KUMKM telah merealisasikan dana program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 1 triliun sebanyak 100% dengan jumlah penerima sebanyak 63 mitra dengan 101.011 UMKM.

Menurut Teten, saat ini sedang dalam proses perluasan Rp 292 miliar utuk memberikan pinjaman kepada Koperasi untuk menyerap produk pangan. “ Terakhir, saya tidak bosan-bosan mengingatkan mari sama-sama kita perkokoh peran koperasi dalam perekonomian nasional menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan,” kata MenkopUKM.

Seusai acara di KSP Kopdit Obor Mas Maumere, Teten bertemu dengan para petani palawija di Kampung Waeliti, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Di desa yang sama Teten juga bertemu peternak ayam petelur.

Kepada para petani Teten memberikan semangat agar terus berusaha. Teten mengatakan, untuk mengatasi kekurangan modal bisa didapat melalui LPDB dan Kredit Usaha Rakyat. “Dan pemerintah menyalurkan bantuan modal melalui koperasi. Makanya teruslah bergabung dalam koperasi,” kata dia.

Setelah bertemu para petani, Teten dan rombongan juga mendatangi kantor KSP Kopdit Pintu Air di Maumere. Kehadiran Teten di KSP Kopdit Pintu Air disambut dengan gembira oleh para pengurus koperasi itu, sebagaimana disambut dengan gembira oleh para pengurus Kopdit Pintu Air.(Jef)

koperasi dan ukm

Menkop dan UKM: Pelaku UMKM Harus Tahan Banting  

Tinggalkan komentar


 
Kupang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia agar sabar dan tahan banting dalam berusaha di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Harus sabar dan tahan banting. Artinya, kalau pendapatan Anda menurun bahkan usaha Anda harus tutup karena pandemi ini, ya jangan putus aja. Coba bertahan dan bila perlu cari usaha yang sesuai derngan keadaan ini,” kata Teten.

Teten mengatakan itu saat menjawab pertanyaan dan keluhan 30 perwakilan dari sekitar 10.000 anggota Koperasi Tana Oba Lais Manekat atau TLM (Melayani dengan Sepenuh Hati) Indonesia di Sukamana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NNT), Jumat (23/10/2020). Turut mendampingi Teten dalam pertemuan itu adalah Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Supomo dan Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM, Achmad Zabadi dan staf ahli Kemenkop dan UKM, Riza Damanik.

Dalam pertemuan itu Ibu Modesta, anggota Koperasi TLM Indonesia, mengaku berusaha ayam potong. Selama pandemi ini pendapatannya berkurang karena turunnya pembeli.

Ibu Modesta mengaku, saat pandemi ini ia dua kali mendapat bantuan dari pemerintah dalam hal ini LPDB melalui Koperasi TLM Indonesia. Pertama, saya mendapat bantuan sebesar Rp 3 juta. Kedua, saya mendapat bantuan dari Koperasi TLM Indonesia sebesar Rp 4 juta. “Bantuan-bantuan ini sungguh sangat membantu saya bisa bertahan untuk tetap menjalankan usaha di tengah situasi krisis ini,” kata ibu tiga anak ini.

Ibu Modesta mengaku berkat usahanya itu ia bisa menyekolahkan anak-anaknya : anak pertama sedang di bangku kuliah, anak kedua di bangku SMA dan ketiga masih di bangku SD.

Sementara Ibu Ruth, penjual sayuran-sayuran segar dan organik mengaku usahanya di saat pandemi ini lumayan stabil. Usahanya berjalan dari dulu karena bergabung dalam koperasi TLM Indonesia. “Saya sangat terbantu dengan Koperasi TLM Indonesia,” kata Ibu Ruth yang menanam sayur mayur di pekarangan rumahnya ini.

Ibu Ruth mengaku, sebulan pendapatannya dari julan sayur mayur seperti sawi, kangkung, dan sebagainya sebesar Rp 9.000.000. “Sayuran mayur saya jual dari rumah ke rumah. Pasti orang membeli karena sayuran segar dan organik,” kata Ruth.

Teten Masduki mengatakan, pelaku usaha akan tetap sukses karena bertahan di saat krisis. Selain itu, harus ada divestifikasi usaha. “Kalau usaha yang satu mati, maka bisa gerakan usaha uang lain. Inilah namanya tahan banting dan kreatif,” kata dia.

Teten mencontohkan seorang penjual batik di Jawa Tengah. Ketika saat ini pandemi ini usaha batiknya lesu, maka sang pengusaha batik mencoba menyediakan dan menjual pakaian rumahan seperti celana pendek, daster dan sebagainya. “Dan ternyata jualan seperti ini sangat laku,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Teten meminta semua masyarakat Indonesia umumnya dan NTT khususnya terutama pelaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mendirikan dan bergabung dalam koperasi. Sebab, dengan bergabung dalam koperasi maka kesulitan permodalan, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia bisa diatasi lewat koperasi. “Ibu-ibu di sini dan bergabung dan berjuang di koperasi sudah bagus. Dan buktinya kalian semua bisa berusaha bahkan sukses,” kata Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

DWP KemenkopUKM Berbagi Peduli Untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Garut

Tinggalkan komentar

Garut:(Globalnews.id)- Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Garut, telah memberikan duka mendalam bagi masyarakat terutama para korban bencana.

Inisiasi dan semangat kepedulian bagi masyarakat terdampak bencana tersebut menggerakkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan kunjungan sosial dengan memberikan bantuan dana tunai.

Kegiatan kunjungan sosial ini dipimpin langsung Ketua DWP Kementerian Koperasi dan UKM Lilis Rully Indrawan didampingi Ketua I Bidang Sosial Budaya Ita Rully Nuryanto dan anggota pengurus lainnya.

“Tujuan kegiatan ini adalah sebagai wujud kepeduliaan terhadap sesama yang sedang tertimpa musibah dan membantu mengurangi beban masyarakat korban banjir dan longsor,” kata Lilis dalam rilisnya, kemarin.

Ruang lingkup kegiatannya adalah meninjau lokasi banjir dan memberikan bantuan dana tunai sebesar Rp80 Juta yang disampaikan melalui Camat Pamempeuk, Camat Cisompet, Kepala PAUD Pamempeuk, Sekretaris Camat Cikeulet, Perwakilan Kecamatan Cibalong dan Pengurus Kampung Tangguh Covid Pamempeuk.

Bantuan dana ini merupakan kontribusi bersama dari PT Bank BNI Tbk, Kospin Jasa, dan Kospin Sahabat.

“Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara sederhana, dalam waktu tidak lama, serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah,” ucap Lilis.

Lilis berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi para korban bencana dan bencana ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Minta UMKM di NTT Berkoperasi

Tinggalkan komentar


 
Kupang:(Globalnwes.id)– Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mendirikan dan bergabung dalam koperasi. Sebab, dengan bergabung dalam koperasi maka kesulitan permodalan, pemasaran dan pengembangan sumber daya mansuai bisa diatasi lewat koperasi.

Hal itu ditegaskan Teten Masduki dalam pertemuan dengan 30 perwakilan UMKM yang tergabung di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Daerah NTT di kantor Dekranas NTT di Kupang, Jumat (23/10/2020). Pertemuan dengan MenkopUKM itu dipimpin oleh  Ketua Dekranas NTT, Julie Sutrisno Laiskodat. Turut mendampingi Teten dalam pertemuan itu adalah Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Supomo, dan Deputi Pengawasan KemenkopUKM, Achmad Zabadi dan staf ahli KemenkopUKM, Riza Damanik.

Teten mengatakan seperti di atas menjawab keluhan para pelaku UMKM dalam pertemuan tersebut, yakni, pertama, mereka kesulitan permodalan dalam berusaha, kedua, kesulitan dalam pemasaran serta, ketiga, masih kurangnya sumber daya manusia pelaku UMKM.

Para pelaku UKM yang hadir antara lain pengusaha dalam penenun kain ikat NTT, pengusaha kopi, coklat, teh maringga atau teh daun kelor, jus azam, dan sejumlah kerajinan lainnya.

Teten mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan untuk UMKM lebih bagus melalui koperasi. Demikian juga produk UMKM bisa dipasarkan melalui koperasi.

Menurut Teten, hal seperti inilah yang dilakukan negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman dan New Zealand. “New Zealand itu adalah negara UMKM. UMKM mereka berkembang karena mereka berkoperasi. Demikian juga di Belanda dan Jerman,” kata Teten.

Menurut Teten, pihaknya akan menyalurkan bantuan dana untuk pelaku UMKM di NTT melalui LPDB. “LPDB menyalurkan bantuan melalui koperasi. Makanya ayo terus bergabung dalam koperasi. Ada juga dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pinjaman dengan nilai di bawah Rp 10 juta bunga nol persen,” kata Teten.

Teten menambahkan, partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi hanya 8,41%. Angka tesebut masih sangat rendah dibandingkan persentase negara lain dalam skala global sebesar 16,31%. “Dari 8,41% masyarakat Indonesia yang berkoperasi sebagian besarnya masyarakat NTT,” kata dia.

Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan, koperasi terbaik di Indonesia sampai saat ini ada di NTT, seperti Koperasi Obor Mas dan Koperasi Pintu Air. “Pemerintah ingin NTT ini merupakan Provinsi Koperasi. Ayo terus semangat berkoperasi,” tegas Teten.

Teten mengatakan, selama ini banyak masyarakat enggan ke koperasi karena banyaknya  koperasi gagal bayar uang anggotanya. Koperasi mengumpulkan uang dari anggota namun diinvestasikan di luar kegiatan usaha  anggota. “Koperasi harus menjadi bibit usaha yang menarik untuk investor. Harus ada pembenahan dalam sistem manajerial koperasi, sehingga orang bisa tertarik untuk menaruh simpanan, berinvestasi, atau bahkan menjadi anggota koperasi,” tutur Teten.

Menurut Teten agar masyarakat berinvestasi di koperasi, perlu adanya lembaga penjaminan simpanan khusus koperasi atau seperti Lembaga Simpan Pinjam di perbankan. Dengan penjaminan ini para anggota koperasi merasa aman memiliki dana di koperasi.

Sementara Soepomo mengatakan, ia kagum dengan masyarakat NTT gemar berkoperasi. Oleh karena itu, Soepomo mengajak masyarakat yang belum bergabung dalam koperasi, sudah saatnya bergabung dalam koperasi. “Kita akan menyalurkan bantuan dana kalau pelaku UMKM bergabung di koperasi,” kata dia. (Jef)

koperasi dan ukm

Pentingnya Memperkuat Posisi UMKM dalam Rantai Pasok

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Posisi UMKM dalam rantai pasok dinilai sangat penting dan perlu diperkuat mengingat perannya yang besar dalam menggerakkan perekonomian pada level terbawah dan riil.

Ketua Dewan Nasional Institut Kebijakan Publik Nusantara Achmad Yakub dalam keterangannya, belum lama ini di Jakarta mengatakan posisi UMKM di Indonesia saat ini memegang peran yang vital karena menampung dan menyerap mayoritas tenaga kerja yang tak tertampung oleh sektor formal.

Oleh karena itu, Yakub menilai penguatan posisi UMKM dalam rantai pasok akan mampu menumpu perekonomian terlebih di tengah hantaman pandemi COVID-19.

“Jadi saat ini perlu aturan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan tidak memberatkan karena sangat penting dalam kegiatan usaha,” kata Yakub.

Ia menegaskan Indonesia memerlukan aturan yang dapat memberikan aspek “perlindungan UMKM” dari praktik-praktik kemitraan yang bersifat “predatory” sembari mengoptimalkan peran UMKM dalam rantai pasok.

Yakub meyakini kebutuhan akan aturan tersebut terfasilitasi dengan adanya UU Cipta Kerja akan berpotensi memberikan proteksi terhadap persaingan UMKM dengan usaha besar. Menurut Yakub, UU tersebut akan menghadirkan dampak positif terhadap UMKM terutama dari sisi semakin kuatnya pada rantai pasok.

“Kompetensi dan level usaha UMKM juga dapat meningkat dengan adanya fasilitasi yang diberikan kepada para KUMKM untuk dapat masuk dalam rantai pasok industri,” katanya.

Sebagai penutup, Yakub yang juga pengamat dan praktisi UMKM itu menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam membangun kemitraan dengan KUMKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Hari Santri 2020, LPDB-KUMKM Gandeng Santri Dalam Upaya Pendampingan Dana Bergulir

Tinggalkan komentar

Banten:(Globalnews.id)– Upaya menindaklanjuti atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Juni 2020 lalu, dilangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPDB-KUMKM dengan Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF SYENTRA) dalam rangkaian acara Hari Santri 2020 di Pondok Pesantren An Nawawi di Tanara Kab Serang Provinsi Banten, Kamis (22/10).

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanaha (STIF SYENTRA) Hj. Siti Haniatunnisa Ma’rif Amin yang disaksikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana dan Pengasuh Pondok Pesantren An Nawawi Tanara KH. Ahmad Syauqi Maruf Amin ini merupakan bentuk upaya pendampingan dalam rangka penerimaan dana bergulir bagi BMT dan peningkatan kualitas sumber daya insani ekonomi dan keuangan syariah.

Usai penandatanganan nota kesepahaman itu, Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi.

“Seiring berkembangnya jaman, LPDB-KUMKM terus beradaptasi dan akan mengedepankan sinergi dengan komunitas – komunitas milenial, sehingga kami harus hadir di komunitas seperti saat ini. Secara internal juga kami harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang milenial, sehingga dalam prosesnya saling terkoneksi atau “nyambung” mengikuti jaman,” ujar Supomo.

Seperti yang tertuang dalam Permenkop Nomor 04 Tahun 2020, LPDB-KUMKM dapat melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitranya. Pendampingan ini berupa pelatihan, sertifikasi, fasilitasi, dan bantuan teknis lainnya yang diperlukan.

“Karena tuntutan dan tantangan ke depan semakin besar, sehingga mau tidak mau semua komunitas harus kita rangkul, harus kita dampingi.

Pendampingan yang dilakukan LPDB-KUMKM sesuai dengan isi Permenkop 04 Tahun 2020 dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pendamping perorangan, institusi pemerintah maupun swasta, lembaga, komunitas, perkumpulan, dan/atau perusahaan lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman.

Selain upaya pendampingan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Harapannya, dengan ditandatangani nota kesepahaman ini tercipta sinergi antara kedua belah pihak dalam pengembangan koperasi syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan Islam mikro, khususnya di lingkungan STIF SYENTRA.

“Santri sekarang ini harusnya bukan hanya dilirik, namun diperhatikan. Keberadaannya bukan hanya sekedar ada, namun harus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Karena, kalau hanya ada tapi tidak berkontribusi positif ya tidak ada yang melirik. Memiliki sesuatu atau value, juga semangat yang tinggi, maka Santri dapat berkontribusi dalam membangun bangsa dan negeri ini menjadi lebih maju,” tutup Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

Pemerintah Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM Minimal 40 Persen Dari Pagunya

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Presiden Joko Widodo bakal mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini adalah untuk mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa mayoritas sektor usaha di Indonesia adalah UMKM yang mencapai 99 persen. Jumlah serapan tenaga kerja juga yang terbanyak yaitu mencapai 97 persen. Namun demikian sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak oleh pandemi. Bahkan OECD memperkirakan, setelah September tahun 2020 ini hampir separuh UMKM akan mengalami krisis atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, demi meminimalisir dampak tersebut, maka pemerintah berpihak pada sektor UMKM dengan mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaan ada dasar hukum yang jelas.

“Presiden sudah setuju bahwa 40 persen belanja K/L harus untuk UMKM. Oktober tahun lalu dalam ratas (rapat terbatas) saya juga minta agar belanja K/L juga diprioritaskan ke UMKM. Nah hari ini udah masuk di UU Cipta Kerja, jadi saya kira advokasi kebijakan sudah kita lakukan, tinggal bagaimana implementasinya,” tutur Teten dalam webinar bertema Digitalisasi Pengadaan Barang atau Jas, Kamis (22/10/2020).

Dikatakan Teten bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga dituangkan dalam komitmennya untuk mendorong BUMN belanja barang atau jasa milik UMKM. Hal ini terwujud atas sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan memerintahkan seluruh BUMN agar mengutamakan produk UMKM ketika belanja modal.

“Kami kerja sama dengan Pak Erick Thohir untuk pengadaan di BUMN dengan nilai mencapai Rp14 miliar ke bawah untuk UMKM. Sekarang baru ada 9 BUMN yang menyatakan komitmennya dengan nilai belanja sekitar Rp35 triliun, nanti secara bertahap akan seluruh BUMN,” sambung Teten.

Dengan upaya-upaya tersebut, diyakini UMKM akan memiliki ruang yang begitu luas untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnisnya. Bahkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hanya saja, lanjut Teten, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait, yaitu penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L. Oleh sebab itu KemenkopUKM tengah giat melakukan roadshow untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar SDM-nya meningkat, khususnya pelatihan terkait digitalisasi UMKM.

“Pekerjaan kita kali ini adalah bagaimana menyiapkan agar UMKM-nya siap dan layak menjadi penyedia vendor dari barang dan jasa pemerintah. Kita juga harus mendorong agar produknya bisa masuk di e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” ujarnya.

Lebih lanjut, Teten mengapresiasi upaya pemerintah yang menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog LKPP. Dengan cara ini maka UMKM bisa bersaing dengan pelaku usaha kelas kakap, lantaran dalam menawarkan barang atau jasanya menggunakan sistem tender online. Pengadaan barang atau jasa secara digital akan mengurangi tingkat kecurangan lantaran semua proses transaksinya dilakukan dengan transparan.

“Ini (LKPP) akan kurangi proses tatap muka yang berpotensi terjadinya proses lobi atau suap oleh pemilik modal besar, selain itu transaksi bisa secara elektronik terdeteksi karena pembayaran pun harus secara digital. Kalau udah begini maka akan transparan harga, transparan kualitas, dan transparan transaksinya,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Menjadi Wirausaha di Masa Pandemi Adalah Pilihan Tepat

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa menjadi seorang wirausaha di masa pandemi Covid-19 adalah pilihan yang paling tepat.

“Alasannya, karena banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Bahkan, ada yang sudah melakukan PHK,” kata Teten pada acara Virtual Festival Kewirausahaan yang diselenggarakan PT Astra Internasional mengadakan via zoom, Rabu (21/10).

Terlebih lagi, rasio kewirausahaan Indonesia baru sekitar 3,47%. Dan ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76%, Thailand 4,26% serta Malaysia 4,74%.

“Beberapa ahli menyebutkan bahwa suatu negara disebutkan maju apabila rasio wirausaha berkisar 10-14 persen,” ucap MenkopUKM.

Oleh karena itu, tantangan tersebut tentu harus bisa direspon dengan positif. “Tetapi, saya optimis karena masyarakat Indonesia dapat digalakkan untuk berwirausaha. Terlebih kaum muda di Indonesia memiliki kreatifitas dan inovasi lebih tinggi dari pada generasi sebelumnya,” jelas Teten.

Lebih dari itu, kaum muda sekarang ditunjang dengan kelebihan seperti memiliki akses jaringan dan keterampilan kekinian (digital skill) yang tidak didapatkan generasi sebelumnya.

“Di era sekarang, UMKM yang survival mampu beradaptasi terhadap perubahan dan eksis adalah UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital,” imbuh Teten.

Oleh karena itu, UMKM dituntut mampu memanfaatkan teknologi dan internet untuk memudahkan pemasaran melalui Digital Marketing, akses pembiayaan dan pencatatan laporan keuangan juga sudah berbasis aplikasi.

Untuk mencapai hal tersebut, Teten menambahkan, pihaknya aktif melakukan pelatihan dan pendampingan. Sehingga, para pelaku KUMKM mendapatkan ilmu dan arahan yang tepat.

“Pada tahun ini, kami sudah melakukan road show hampir seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM KUMKM. Target kami adalah wirausaha di Indonesia dapat naik kelas,” papar MenkopUKM.

Dalam pelatihan, KemenkopUKM mengajarkan bagaimana para pelaku usaha membuat perencanaan bisnis yang baik dan benar (business plan), sehingga bisnis mereka dapat tertata dan memiliki target yang jelas.

“Disamping itu juga kami mengajarkan tentang bagaimana caranya digital marketing. Tentu di zaman teknologi industri 4.0, semua pelaku UMKM harus masuk ke dalam dunia digital,” tukas Teten.

Dalam memperluas jangkauan pelatihan KemenkopUKM selain pelatihan konvesional (klasikal), juga melakukan pelatihan distance(jarakjauh)/pelatihan online(E-Learn).

Di samping itu, melalui website edukukm.id KemenkopUKM menyajikan modul-modul pelatihan kewirausahaan, perkoperasian, dan video-video tutorial untuk pelatihan vokasional.

Pendampingan KUMKM

Selain pelatihan, lanjut Teten, pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap KUMKM terhadap bagaimana manajemen usahanya, standarisasi sebuah produk, sertifikasi, cara pemasarannya, baik offline maupun online.

Dan yang terpenting adalah bagaimana cara mengelola keuangan usaha sehingga terjadi pencatatan yang sangat baik. “Dengan catatan keuangan yang baik akan mempermudah pelaku UMKM untuk mengakses KUR di bank. Semua hal tersebut dapat diakses melalui PLUT KUKM dan LLP-KUMKM,” papar Teten.

Di samping pendampingan dan pelatihan, KemenkopUKM juga mempunyai program Magang dan Inkubasi. Magang merupakan program dimana para pelaku UMKM akan ditempatkan di perusahaan dengan tujuan untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut dan terjadi transfer pengetahuan (transfer knowladge). “Untuk Inkubasi, kami bekerjasama dengan Lembaga Inkubator Perguruan Tinggi dan Inkubator Perusahaan,” pungkas Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

BNI Syariah Gandeng Universitas Islam Bandung (UNISBA) terkait Layanan Perbankan

Tinggalkan komentar

Bandunng:(Globalnews.id)-BNI Syariah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Auditorium Gedung Dekanat Universitas Islam Bandung, Selasa (20/10). Kerjasama ini bertujuan untuk pelayanan kebutuhan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah bagi segenap civitas akademika UNISBA baik mahasiswa, dosen, dan karyawan.

Hadir dalam acara ini, Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung, Miftah Faridl; Ketua Badan Pengawas Yayasan Universitas Islam Bandung, Faiz Mufidi; Rektor Yayasan Universitas Islam Bandung, Edi Setiadi; Wakil Rektor I Universitas Islam Bandung, Harits Nu’man; Wakil Rektor II Universitas Islam Bandung, Atih Rohaeti; Wakil Rektor III Universitas Islam Bandung, Asep Ramdan Hidayat; Ketua Dana Pensiun Yayasan Universitas Islam Bandung, Affandi; dan Ketua Pengawas Dana Pensiun Universitas Islam Bandung, Toto Tohir.

Dari BNI Syariah hadir Pemimpin Divisi Dana Ritel BNI Syariah, Ida Triana Widowati; Pgs. Pemimpin Divisi Menengah BNI Syariah, Arief Luqman Hakim; Pemimpin Divisi Transaksional BNI Syariah, Agusta Rinaldi; Pemimpin Wilayah Barat BNI Syariah, Dade Dermawan; Deputi Regional Head Wilayah Barat BNI Syariah, Asep Mulyadi; dan Pemimpin BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, Zen Assegaf.

Pada kesempatan berbeda Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk dukungan BNI Syariah terhadap kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia dan komitmen BNI Syariah mendukung ekosistem halal dalam bidang pendidikan. “Dengan kerjasama ini, diharapkan BNI Syariah bisa menjadi bank syariah pilihan pertama bagi seluruh civitas akademika UNISBA dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan syariah,” kata Iwan.

Kerjasama BNI Syariah dengan Yayasan Universitas Islam Bandung (UNISBA) terkait tiga hal yaitu Nota Kesepahaman Penyediaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan; Akad Plafond Pembiayaan Produktif iB Hasanah sebesar Rp100 miliar; dan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung UNISBA untuk Kantor Kas BNI Syariah Kampus UNISBA.

Nota Kesepahaman Penyediaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan terkait penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan; pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan syariah, dan kerjasama pengembangan sumber daya manusia mahasiswa.

Pembiayaan Produktif iB Hasanah senilai Rp100 miliar bertujuan untuk refinancing syariah atas aset Yayasan UNISBA yang dananya dapat digunakan untuk pembelian/pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha Yayasan.

Sedangkan kerjasama terkait Kantor Kas BNI Syariah Kampus UNISBA diharapkan bisa lebih mengakomodir kebutuhan layanan perbankan masyarakat daerah Dago Bandung khususnya sekitar kampus UNISBA dimana terdapat beberapa instansi.

Universitas Islam Bandung (UNISBA) merupakan salah satu universitas swasta terbaik dan universitas tertua di Kota Bandung, yang memiliki jumlah mahasiswa 13.530 orang dan dosen 461 orang. Dari kerja sama ini, potensi bisnis yang diharapkan BNI Syariah sekitar Rp120 miliar.

Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah siap memberikan yang layanan terbaik sesuai prinsip syariah, sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan semata tetapi juga memperhatikan kebermanfaatan di dunia dan akhirat, sehingga Insya Allah berkah.

BNI Syariah mempunyai beberapa produk dan layanan unggulan diantaranya pembiayaan konsumer yaitu pembiayaan pendidikan melalui kartu pembiayaan syariah BNI iB Hasanah Card bagi orang tua mahasiswa; Fleksi iB Hasanah Umroh , BNI Griya iB Hasanah, BNI Oto iB Hasanah, dan pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah untuk dosen serta karyawan.

Untuk penempatan dana, BNI Syariah mempunyai produk BNI Giro iB Hasanah untuk pengelolaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) Mahasiswa.

BNI Syariah juga menyediakan produk tabungan untuk mahasiswa dilengkapi dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM Co Brand yang dapat berfungsi sebagai kartu ATM, dan payroll gaji dosen dan karyawan. BNI Syariah juga telah mengembangkan Platform Sekolah Pintar yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah transaksi dan pemantauan keuangan di lingkungan kampus.

Untuk melengkapi kenyamanan nasabah dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah, BNI Syariah memberikan berbagai layanan diantaranya penghapusan denda dan layanan shalat diawal waktu di seluruh outlet BNI Syariah. BNI Syariah juga menyediakan akses layanan transaksi dan Ziswaf melalui e-channel BNI (ATM, BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, dan BNI Internet Banking) dan mempunyai program hasanah reward yaitu tunjangan hafiz qur’an kepada karyawan.

BNI Syariah juga mempunyai sinergi yang kuat dengan BNI, dimana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI dalam hal jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah.(Jef)