Arsip Kategori: koperasi dan ukm

Content Kreator Penting untuk UMKM di Era Industri Digital

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian yang paling signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang memiliki peran strategis untuk menopang perekonomian rakyat, antara lain dalam hal pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta wadah sosial ekonomi masyarakat.

Namun masih banyak UMKM yang belum memahami bagaimana caranya agar terus tumbuh dan memperluas bisnis. Terlebih di era industri 4.0 seperti saat ini dimana pemanfaatan teknologi merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh UMKM agar dapat berkembang.

Padahal UMKM memiliki beberapa keunggulan potensial yakni penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mampu menciptakan wirausaha baru yang dapat membangkitkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru;
Kemudian mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar, mampu diberdayakannya sumber daya alam yang ada di sekitar dan emiliki potensi untuk berkembang.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banjarnegara Wachyu Hidayat dalam dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Generap Digital Peduli UMKM, Jumat, 27 Mei 2022.

Hadir sebagai Pembicara Kunci Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Dirjen Aptika Kemkominfo Semual Abrijadi Pangerapan dan Business & Strategist Manager PT KreatifHub Ario Eko Wicaksono.

Dia menjelaskan era digitalisasi Revolusi Industri 4.0 sudah mulai di rasakan pada sejumlah sektor UMKM, para UMKM yang mampu memanfaatkan keunggulan teknologi 4.0 mengalami kemajuan pesat dalam proses bisnisnya, dapat meningkatkan kapasitas produksi, pemasaran, pembiayaan dan pembayaran.

Digitaliasi ini sangat penting dan harus di lakukan oleh para unit usaha UMKM, keuntungan dengan adanya digitalisasi ini adalah keharusan ketika bisnis atau usaha dalam Less Contact Economy, peningkatan akses pasar yang lebih luas, peningkatan akses pembiayaaan dan peningkatan daya saing UMKM serta peningkatan efisiensi produksi dan proses bisnis.

Penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM akan mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal, dibentuknya pola pembinaan dan pelatihan, misalnya adanya kakak Asuh UMKM dan adanya katalog digital dan kolaborasi komunitas dan solusi teknologi serta dukungan promosi dan pemasaran produk UMKM.

Business & Strategist Manager PT KreatifHub Ario Eko Wicaksono menjelaskan mengenai KreatifHub yakni sebuah platform yang memudahkan UMKM untuk mencari jasa penyedia konten untuk membuat foto, video, desain. “Dalam dunia konten, segalanya butuh konten,” katanya.

Dia mengakui jika jasa konten kreator sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui dunia digital. Melalui konten kreator ini, akan dipertemukan para penyedia jasa konten dengan para pelaku UMKM.(Jef)

KemenKopUKM Masuk Kategori Terbaik Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerima penghargaan sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 tahun 2022. Pada kompetisi tersebut KemenKopUKM masuk sebagai Top 51 instansi dari sebanyak 434 proposal instansi yang dinilai dan dievaluasi.

Adapun instansi peserta Kompetisi P4 tersebut terdiri dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (provinsi,kabupaten dan kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), serta Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Piagam penghargaan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi P4 diserahkan secara langsung kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Hotel Ritz Carlton Jakarta, beberapa hari yang lalu.

“Penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kami terhadap publik, khususnya masyarakat koperasi dan UKM di seluruh Indonesia,” kata SesKemenKopUKM, dalam rilisnya di Jakarta.

Pada kompetisi P4 tersebut, terdapat tiga kategori yang diperlombakan. Yaitu, outstanding achievement (kategori yang diikuti untuk pemenang pada kompetisi tahun sebelumnya), Instansi Pemerintahan (IP) Umum, serta kategori UPP.

Sementara ToP 51 instansi terbaik terdiri dari 6 instansi pada kategori outstanding achievement. 30 instansi pada kategori IP Umum, serta 15 instansi pada kategori UPP.

“Kementerian Koperasi dan UKM sendiri ikut dalam kategori IP Umum dan menjadi salah satu dari 30 instansi terbaik pada kategori tersebut,” kata SesKemenKopUKM.

Kompetisi P4 sendiri telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk kompetisi P4 tahun 2021, mengalami kemunduran jadwal sehingga baru dapat terlaksana pada tahun 2022.

Kompetisi P4 bertujuan untuk menjaring, menyeleksi, melakukan penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik baik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta UPP dalam melakukan pengelolaan layanan pengaduan melalui media sistem lapor.go.id ataupun media konvensional seperti whatsapp, email, atau call center.

Kompetisi P4 ke-4 sendiri diselenggarakan secara kolaborasi bersama antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Ombudsman RI, serta Kantor Staf Presiden (KSP) yang bekerjasama dengan Lembaga donor yaitu, KOICA (Korea International Cooperation Agency) serta UNDP (United Nations Development Programme). (Jef)

MenKopUKM: Bazaar Blitar Djadoel 2022 Jadi Momentum Percepat Kebangkitan UMKM

Blitar:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, menyatakan event – event di berbagai daerah seperti Bazaar Blitar Djadoel 2022 yang digelar oleh Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menjadi momentum efektif untuk mempercepat kebangkitan UMKM.

Meski begitu MenKopUKM tetap mengingatkan agar pelaksanaan agenda atau event kesenian, budaya ataupun religi yang bersifat massal tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dijelaskan MenKopUKM bahwa dengan semakin banyaknya event yang diselenggarakan, dipastikan geliat ekonomi sekitar akan bergerak lebih masif.

“Semakin banyak event yang bisa mendatangkan orang banyak, baik lokal ataupun turis asing akan menggerakkan ekonomi khususnya UMKM. Saya lihat beberapa kota yang punya event ratusan itu UMKMnya bisa tumbuh besar,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Bazaar Blitar Djadoel di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (17/6/2022).

Bazaar Blitar Djadoel 2022 ini merupakan rangkaian dari peringatan Bulan Bung Karno (Ir Soekarno) yang digelar pada 17 – 27 Juni 2022. Di dalam Bazaar tersebut ditampilkan berbagai atraksi kesenian dan budaya daerah. Selain itu ditampilkan barang-barang lawas dan antik serta berbagai stand bagi UMKM dan pedagang kaki lima.

MenKopUKM meminta agar pelaksanaan Bazaar Blitar Djadoel ini tidak hanya untuk mengenang sejarah, kuliner, dan fesyen zaman dulu. Namun dia berharap agar event tersebut dapat menjadi momentum bersama untuk kebangkitan UMKM kota Blitar dan sekitarnya.

“Kita harus bangkit dengan kekuatan kita sendiri, kita ingin bangkitkan ekonomi kita tanpa harus meninggalkan budaya asli kita,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM menegaskan bahwa UMKM saat ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah karena di saat krisis UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi nasional. Oleh sebab itu pemerintah bertekad agar stimulus bagi UMKM terus ditingkatkan.

Sebagai contoh anggaran bagi agunan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM saat ini ditingkatkan menjadi Rp373,17 triliun dengan tingkat bunga yang dipangkas menjadi 3 persen karena ada subsidi dari pemerintah sebesar 3 persen. Kemudian dukungan kemudahan perizinan bagi UMKM sehingga legalitas usahanya diakui.

Untuk mendorong daya saing UMKM itu, kata MenKopUKM, perlu kerja sama dari semua pihak baik pemerintah pusat, daerah ataupun swasta.

“Kita bukan hanya ingin menyiapkan UMKM bangkit tapi juga harus menyiapkan masa depan UMKM yang lebih berdaya saing dan produktif. Maka dukungan kebijakan pusat dan daerah untuk memperkuat daya saing UMKM perlu dikolaborasikan termasuk dengan pihak swasta,” kata Teten.

Di tempat yang sama Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk Sunario mengatakan Bazaar Blitar Djadoel digelar dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari pekerja seni budaya hingga ratusan UMKM yang ada di wilayah kota Blitar. Pihaknya ingin agar event tersebut benar-benar mampu mendorong kebangkitan UMKM dan ekonomi masyarakat sekitar yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi.

“Bazaar ini diselenggarakan untuk menambahkan semangat ekonomi kreatif dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Event ini akan menjadi pengungkit UMKM, pengungkit ekonomi apalagi UMKM jadi tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Tjutjuk.

Tjutjuk mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal di tengah disrupsi teknologi informasi yang berkembang begitu pesat seperti saat ini. Selain itu kebangkitan ekonomi juga menjadi agenda yang juga perlu diakselerasi lantaran selama pandemi yang berlangsung lebih dari dua tahun tersebut benar-benar membuat pelaku usaha khususnya UMKM terpuruk.

“Kita harap masyarakat di kota Blitar di tengah kemajuan teknologi tetap mewarisi budaya yang adi luhung ini. Melalui acara ini mari kita rawat warisan budaya kita karena bangsa yang besar adalah yang menghargai budaya bangsa,” katanya.

*Sejuta Wirausaha*

Pada kesempatan yang sama MenKopUKM Teten Masduki kembali menegaskan bahwa dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong lahirnya 1 juta wirausaha baru hingga 2024. Target ini ditetapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

Dijelaskan bahwa saat ini rasio kewirausahaan nasional Indonesia baru sebesar 3,18 persen dari total penduduk. Sementara untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia, rasio minimal kewirausahaan sebesar 4 persen. Jumlah rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan Singapura sebesar 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen dan Thailand 4,26 persen.

“Kita masih kurang untuk jadi negara maju sebab minimum rasio kewirausahaan itu 4 persen dan sekarang baru 3,18 persen. Kita ditugaskan tambah 1 juta pengusaha baru,” kata MenKopUKM.

Untuk mencapai target itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi seperti pelatihan hingga pendampingan pelaku usaha pemula berkelanjutan. Selain itu juga stimulus fiskal dengan pendekatan inkubasi bisnis. Dukungan akses pembiayaan yang murah juga sudah disiapkan hingga jaminan kemudahan perizinan.

“Kalau untuk mencetak satu juta wirausaha baru memang perlu pendekatan khusus yaitu dengan pendekatan inkubasi dengan pembiayaan dan market yang terintegrasi. Hal ini perlu seleksi mana yang kita dorong baik kelas,” kata Teten.(Jef)

Prinsip “Hidup Bersama” Ala Koperasi Bunga Rama Sulbar

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong momentum pemulihan ekonomi masyarakat seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19. Dengan tetap mewaspadai risiko peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan koperasi di Indonesia khususnya dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan ke mitra-mitra koperasi di Indonesia.

Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 ada total 955 koperasi di Sulawesi Barat, dengan 702 koperasi aktif dan 253 koperasi tidak aktif. Sedangkan total penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat sejak awal penyaluran pada tahun 2008 hingga Juni 2022 berjumlah Rp14,325 miliar, dan khusus untuk Kabupaten Polewali Mandar telah tersalurkan dana bergulir sebesar Rp13,7 miliar.

Salah satu mitra LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Bunga Rama. KSU Bunga Rama pada tahun 2020 memperoleh pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp2,2 miliar yang disalurkan secara bertahap yakni sebesar Rp1,1 miliar pada Juli 2020 untuk tahap pertama dan Rp1,1 miliar pada Mei 2021 untuk tahap kedua. Koperasi yang berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar ini, pada tahun 2015 pernah mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM dengan plafond pinjaman sebesar Rp800 juta dan lunas pada tahun 2018.

KSU Bunga Rama merupakan koperasi yang bergerak disektor usaha simpan pinjam dan berdiri pada tahun 2004. Koperasi ini memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 5 (lima) kantor cabang di 2 (dua) Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, yaitu kantor cabang Wonomulyo, Pinrang, Polewali, Pare-pare, dan Makale Toraja. Hingga tahun 2022, koperasi yang diketuai oleh Salmon ini telah memiliki total karyawan sebanyak 31 orang, dengan jumlah anggota sebanyak 233 orang.

Sekretaris KSU Bunga Rama Medi Buttu menjelaskan bahwa selama wabah pandemi Covid-19, situasi pasar di Polewali Mandar menjadi sangat sulit dan tidak terkendali. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi pasar dimana pasar sepi akibat masyarakat takut untuk keluar rumah. Bersyukur di tahun 2020 KSU Bunga Rama mendapat penguatan modal dari LPDB-KUMKM, sehingga koperasi memutuskan untuk membuat kebijakan yang disebut istilah konversi atau pencadangan.

“Untuk anggota tentu merasakan dampak dan manfaat yang cukup signifikan, karena bisa memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi dengan adanya LPDB-KUMKM dari yang sebelumnya hanya bisa meminjam dengan nominal yang kecil. Sehingga kendati situasi pandemi, usaha anggota bisa terkendali karena dana bergulir dari pusat,” jelas Medi.

Berbicara mengenai usaha dari para anggota, Medi memaparkan bahwa anggota KSU Bunga Rama terdiri dari berbagai macam sektor. Di antaranya, 6 enam persen usaha anggota adalah pertanian, 60 persen lagi perdagangan, sisanya bergerak disektor jasa dan industri seperti usaha konstruksi. Dengan total 230 anggota dan calon anggota pada tahun 2020 seluruhnya mendapatkan fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM.

Medi juga menjelaskan mengenai angka kemacetan atau non-performing loan (NPL). Pada tahun 2019, NPL koperasi sebesar 1,14 persen, namun saat pandemi Covid-19 tahun 2020 NPL naik menjadi 1,43 persen, dan kemudian di tahun 2021 angka kemacetan turun menjadi 0,14 persen. Tingginya angka NPL di tahun 2020 diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang menghardik usaha anggota, namun karena ada suntikan dana LPDB-KUMKM pada tahun berikutnya angka NPL bisa terkendali kembali.

Kendati masih belum stabilnya kondisi usaha anggota akibat pandemi, namun KSU Bunga Rama berupaya tetap fokus dan patuh terhadap kewajiban pembayaran dan berharap koperasi dapat semakin maju dan mandiri. Pada Juni 2021 lalu, ada penambahan cabang di Makale Toraja Sulawesi Selatan yang mana dipilih karena sebelumnya telah dilakukan penjajakan wilayah atas dasar unsur emosional dan kultur, serta diiringi dengan penguatan tim dari kantor cabang setempat.

Medi berpesan agar LPDB-KUMKM terus difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dapat memajukan koperasi baik di daerah yang sudah berkembang maupun daerah yang belum berkembang. Ketika LPDB-KUMKM hadir di KSU Bunga Rama pada saat pandemi, berbagai kebijakan dapat dipikirkan oleh koperasi untuk kepentingan anggotanya meskipun dalam situasi yang sulit.

“Prinsip koperasi adalah bagaimana kita bisa hidup bersama. Pertanyaannya adalah bagaimana ekonomi anggota bisa hidup? Tentu koperasi bisa hidup jika usaha anggota hidup. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM harus terus hadir untuk dapat membantu usaha koperasi dan UMKM seperti kami. Dengan begitu, perekonomian bisa tetap terkendali kendati menghadapi situasi yang sulit,” pesan Medi.

Dengan kehadiran LPDB-KUMKM, Medi memiliki kesan tersendiri yang tidak akan dilupakan. KSU Bunga Rama mendapatkan banyak edukasi mengenai bagaimana tertib administrasi dan pelaporan koperasi. Sehingga LPDB-KUMKM memberi kesan mendisipilinkan bagi koperasi penerima dana bergulir.

“Hal ini sangat baik dan benar-benar membantu koperasi. Selain itu, KSU Bunga Rama sangat bangga dan bersyukur diberikan kesempatan memperoleh fasilitas pinjaman LPDB-KUMKM terutama saat pandemi Covid-19. KSU Bunga Rama menjadi satu-satunya koperasi yang mewakili wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi kami koperasi yang berada jauh di Indonesia Bagian Tengah,” ujar Medi.

Tingkatkan Efektifitas Penyaluran LPDB-KUMKM

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan guna meningkatkan penyaluran dan efektifitas dana bergulir yang tepat sasaran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian. Untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diutamakan untuk wilayah yang masih rendah penyerapan dana bergulir.

“Khusus di tahun 2022, LPDB-KUMKM memiliki strategi penyaluran yakni fokus pada koperasi sektor riil. Selain itu, koperasi-koperasi yang belum pernah mendapatkan permodalan dari LPDB-KUMKM atau mitra-mitra baru akan menjadi target utama penyaluran pinjaman/pembiayaan,” kata Supomo.

Untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum maksimal penyerapan dan rendah penyaluran, LPDB-KUMKM berupaya sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM, di antaranya program koperasi rumah bersama, koperasi modern, koperasi multipihak, dan lainnya. Terkait program KemenkopUKM, Supomo menjelaskan hal ini dilakukan agar wilayah sebaran yang dibiayai LPDB-KUMKM semakin menyebar dari tahun sebelumnya.(Jef)

MenKopUKM: Peran Jakarta Sebagai Showcase Produk UMKM 34 Provinsi Harus Diperkuat

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan peran Jakarta sebagai showcase produk UMKM dari 34 provinsi harus diperkuat sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang dan kesempatan kepada daerah-daerah agar mengoptimalkan peran tersebut.

“Jadi, Jakarta sebagai showcase produk UMKM dan window market dari luar, harus terus diperkuat,” kata MenKopUKM Teten Maaduki usai pembukaan acara Jakarta Kreatif Festival (JaKreatiFest) 2022, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (16/6).

MenKopUKM pun mengapresiasi langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah menyiapkan satu ekosistem bisnis bagi UMKM untuk naik kelas dengan menyelenggarakan JaKreatiFest 2022.

“Saya berharap daerah lain pun melakukan hal yang sama dalam mengembangkan produk UMKM,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM meyakini, seluruh produk UMKM yang ada di JaKreatiFest sudah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat. Sehingga, produk-produk yang ditampilkan benar-benar yang berkualitas dan berkelas. “Ini sebenarnya yang dibutuhkan UMKM, dimana produknya dikurasi dengan baik,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM juga optimistis ajang JaKreatiFest bisa memacu kreativitas dan inovasi model bisnis bagi UMKM. “Terlebih lagi, sekarang ini, mal-mal besar sudah membuka ruang yang luas untuk produk UMKM. Karena, memang, kualitas produk UMKM kita tidak kalah dengan produk impor,” ucap Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dan kemitraan semacam ini, sehingga dapat meningkatkan daya saing dari produk UMKM.

“Kegiatan seperti JaKreatiFest ini dapat memberikan dampak positif dan memotivasi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya saingnya,” kata Wagub DKI.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Onny Widjanarko menjelaskan, acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memajukan UMKM melalui strategi penguatan hilirisasi produk-produk unggulan dan perluasan akses keuangan digital.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengangkat UMKM agar dapat naik kelas, melalui perluasan akses pasar UMKM, baik melalui digitalisasi maupun UMKM go export.

Menurut Onny, JaKreatiFest bertema Jakarta Punya lnovasi, Bersama Perkuat Pemulihan Ekonomi dengan tagline Kreatif, lnovatif, lnspiratif, akan menjadi sebuah gerakan mendukung UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Program rutin tahunan dari BI ini merupakan momentum yang pas karena berkaitan dengan gelaran Jakarta Hajatan Ke-495. Kita akan terus menyediakan ruang bagi UMKM untuk berkapasitas, berkualitas, dan naik kelas,” kata Onny. (Jef)

MenKopUKM: Kualitas Produk Kecantikan Brand Lokal Tidak Kalah Dari Produk Impor

Jakarta:(Globalnews..id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kualitas produk kecantikan yang dihasilkan brand lokal saat ini tidak kalah dengan produk impor buatan merek asing.

“Artinya, kualitas produk kecantikan dan kosmetik dari brand lokal sebenarnya bisa bersaing dengan produk dari luar,” kata MenKopUKM Teten Masduki, dalam acara peresmian gerai iCantix & Co yang pertama di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (16/6).

Terbukti, kata Menteri Teten, Plaza Indonesia yang merupakan pusat perbelanjaan papan atas di Jakarta, berani menyediakan tempat dan ruang bagi produk UMKM, khususnya produk kecantikan. “Saya mengapresiasi konsep bisnis iCantix yang memberi ruang bagi produk UMKM berkualitas berjualan di sini,” kata MenkopUKM.

MenKopUKM pun berharap iCantik dapat menjadi salah satu kekuatan yang mendorong kemajuan industri produk kecantikan Indonesia, serta berkontribusi dalam memperluas akses pasar produk UKM, khususnya brand lokal industri kecantikan.

Lebih dari itu, Menteri Teten mengajak produsen produk kecantikan lokal dapat merambah ke pasar yang lebih luas lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena, sepanjang 2020, nilai valuasi penjualan kosmetik dunia mencapai 145,3 miliar dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 3,6 persen per tahun selama periode 2020-2027.

“Banyak produk kosmetik dalam negeri yang sudah memiliki popularitas brand yang cukup baik dan malah banyak yang mengira produk tersebut berasal dari luar negeri. Karena, telah memiliki kemasan dan kualitas yang tidak kalah dari produk luar,” kata MenKopUKM.

Dari sisi ekspor, berdasarkan negara tujuan, produk perawatan kulit dari Indonesia sebagian besar diekspor ke negara-negara ASEAN seperti
Thailand, Malaysia, dan Singapura yang merupakan negara tujuan utama ekspor skincare Indonesia.

Ketiga negara tersebut secara kumulatif memiliki pangsa pasar sebesar 63,2 persen dari total ekspor skincare Indonesia di tahun 2020. “Ini bisa terus dikembangkan menjadi produk unggulan domestik,” ucap Menteri Teten.

*Integrasi Online-Offline*

Dalam kesempatan yang sama, CEO iCantix & Co Haryani Simin menjelaskan, iCantix & Co mulai hadir di tahun 2021 secara online di jejaring media sosial yang membagikan tips kecantikan dan perawatan diri. Dan terus bertumbuh, hingga offline store perdananya dirilis. “Kami menerapkan konsep integrasi pemasaran antara online dan offline,” kata Haryani.

Saat ini, iCantix mewadahi lebih dari 100 merek kecantikan dalam negeri (brand lokal), untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit dari ujung kaki ke ujung kepala. Mulai dari hair care, skincare, body care, hingga parfum. “Banyak anak bangsa yang mampu menyediakan pilihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kosmetik dalam negeri,” ucap Haryani.

Haryani menambahkan, beberapa brand ternama yang dapat ditemukan di gerainya antara lain, Ivan Cosmetics, Rossa Beauty, White Lab, Evershine, BUZA by Bunga Zainal, Namir Beauty, SARA by Sara Ahmad, Scarlett, dan masih banyak lagi.

”Senang sekali dapat ikut membangun negeri dengan menyediakan wadah cantik untuk semua merek dan produk kecantikan lokal,” kata Haryani.

Haryani berharap industri kecantikan nasional terus bertumbuh, tidak hanya di dalam negeri, melainkan hingga mancanegara. “Dan kita bersama-sama mempromosikan #CantikAlaIndonesia,” kata Haryani(Jef)

Perkuat Pendanaan Startup, KemenKopUKM Gelar Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengadakan sebuah inisiasi penjaringan bagi wirausahawan berbasis inovasi teknologi sebagai bentuk upaya pemberdayaan, serta pengembangan UMKM.

Program bertajuk Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) merupakan program penjaringan bagi seluruh wirausaha berbasis inovasi teknologi (Startup) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan sumber daya pendanaan.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/6).

Kegiatan ini menyasar langsung kepada startup pada ekonomi kreatif di 7 sektor strategis pertanian (agrikultur), perikanan, edukasi, kesehatan, pariwisata, maritim, dan logistik.

“Ini dalam rangka agenda pemulihan atau transformative recovery berfokus pada pengembangan usaha yang ramah lingkungan,” kata Azizah.

Menurut Azizah, Program Matchmaking tersebut untuk memfasilitasi wirausahawan Indonesia (inovasi teknologi/startup). “Saya mengajak seluruh stakeholder, wirausahawan, maupun investor, untuk turut serta dalam Program Matchmaking EFF 2022,” imbuh Azizah.

Caranya, dengan melakukan registrasi pada 16 Juni 2022 melalui website effstartup.id.

Program tersebut terdiri dari 6 tahapan. Pertama, penjaringan 500 startup menjadi 10 wirausaha terpilih hasil kurasi berdasarkan kualifikasi.

Kedua, pelatihan matriks secara daring oleh expert berpengalaman (Metrics Coaching dan Iterasi Coaching).

Ketiga, pendampingan menuju matchmaking oleh para tenaga ahli. Keempat, fasilitasi akses pendanaan lokal dan internasional. Kelima, fasilitasi Startup Showcase bagi pelaku usaha berunjuk gigi di depan para investor. “Dan keenam, berkesempatan bersinergi dengan KemenkopUKM,” papar Azizah.

Azizah menambahkan, Program Matchmaking EFF 2022 menjadi salah satu agenda dalam mendukung pemulihan transformatif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. “Salah satunya mendorong pembiayaan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil,” pungkas Azizah.(Jef)

KemenKopUKM Gencarkan Transformasi Usaha Mikro

Mataram:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus menggencarkan transformasi usaha mikro (Transfumi) dari informal ke formal dengan memfasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro sebagai implementasi PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM memberikan akses kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro melalui pembentukan relawan Garda Transfumi Nusa Tenggara Barat, yang bertugas untuk melakukan pendampingan penerbitan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Selain itu, juga memfasilitasi sertifikasi produk, berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku usaha mikro dalam rangka pemenuhan komitmen untuk kepengurusan SPP-IRT.

“Pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha sekarang ini, sangatlah penting, atau bisa dikatakan sudah merupakan keharusan. Salah satunya adalah pemanfaatan gawai atau handphone. Melalui smartphone semua menjadi mudah, termasuk penerbitan perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis elektronik,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, pada acara penutupan rangkaian kegiatan Transfumi bagi pelaku usaha mikro di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/6/2022).

Kegiatan yang berlangsung 13-14 Juni 2022 itu mencakup Rapat Koordinasi Teknis Penerbitan Perizinan bagi Usaha Mikro bersama 50 relawan garda Transfumi wilayah Nusa Tenggara Barat, dibawah koordinasi ICSB NTB sebagai pemegang wilayah NTB serta Fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan kepada 50 orang pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor pangan olahan, sebagai pemenuhan komitmen SPP-IRT.

Eddy Satriya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan Garda Transfumi dalam melakukan pendampingan perizinan berusaha bagi usaha mikro. “Sehingga pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Selain itu, dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, salah satunya untuk mendapatkan permodalan dari perbankan,” tegasnya.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan MercyCorps Indonesia, Gojek, Tokopedia, dan Dinas Koperasi dan UKM NTB ini juga menghadirkan narasumber dari tim Kementerian Investasi/BKPM yang memberikan informasi dan pengetahuan terkait penerbitan berusaha melalui OSS-RBA , serta dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat. Turut hadir juga Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan usaha Mikro,Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Rahmadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, dan Social Impact Manager, Mastercard Center for Inclusive Growth, Nur Hasan, serta hadir secara virtual Ketua ICSB NTB, Niken Saptarini Widyawati.

Eddy Satriya menyambut baik sinergi semua pihak dałam membantu percepatan legalitas UMKM di NTB, termasuk semangat tinggi dari Garda Transfumi dan peserta yang antusias mengikuti penyelenggaraan kegiatan Transfumi di NTB.

“Dengan kepemilikan legalitas usaha, diharapkan pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta melakukan pengembangan usaha, salah satunya mendapatkan permodalan dari perbankan,” jelas Eddy.

*Hadir di 10 Provinsi*

Di tahun 2022, Garda Transfumi hadir di 10 wilayah: Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB sebagai lokasi ke 4 pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

Adapun Total jumlah relawan Garda Transfumi nasional sebanyak lebih dari 500 orang dan telah berhasil mendampingi pelaku usaha lebih dari 20ribu NIB. Namun pendampingan yang diberikan tidak terbatas di suatu wilayah melainkan memiliki cakupan pendampingan secara nasional.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri menyampaikan pemenuhan standarisasi dan sertifikasi bertujuan untuk melindungi keunggulan produk dan meningkatkan daya saing. “Keunggulan produk dan daya saing mutlak harus di miliki oleh setiap produk UMKM NTB. Karena itulah kami sangat memberikan apresiasi adanya kegiatan ini” katanya.

Sementara itu, Ketua ICSB NTB Niken Saptarini Widyawati, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Koperasi dan UKM memilih ICSB NTB sebagai pemegang wilayah untuk program Transfumi.

ICSB berkolaborasi dengan asosiasi lokal lain serta Dinas KUKM Provinsi NTB untuk merekrut 50 pendamping terbaik yang bersedia secara sukarela membantu pendampingan penerbitan NIB kepada Usaha Mikro. “Semoga bisa memberikan dampak positif bagi pemberdayaan usaha mikro di NTB,” tambah Niken.(Jef)

Tanggulangi Dampak PMK, KemenkopUKM Pertemukan Koperasi Peternak Susu dan Industri Pengolah Susu

Jakarta:(Globslnews.id)-– Menyusul mewabahnya Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang menyerang ternak sapi di tanah air, Kementerian Koperasi dan UKM mempertemukan Koperasi Peternak Susu dan Industri Pengolah Susu (IPS) untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat guna penanggulangan dampak PMK yang semakin meluas.

“Koperasi Peternak Susu dan Industri Pengolah Susu merupakan mitra, sehingga pertemuan itu dilakukan untuk memastikan kemitraan berjalan baik. Kementerian Koperasi dan UKM menghendaki kelangsungan koperasi peternak tetap terjamin di tengah dampak wabah PMK dan suplai bahan baku dari koperasi ke industri pengolah tetap berjalan lancar,” kata Deputi Bidang Perkoperasian, KemenkopUKM Ahmad Zabadi, usai penandatangan kesepakatan yang dihadiri oleh sejumlah Koperasi Peternak Susu dan Industri Pengolah Susu, beberapa waktu lalu. Turut hadir Staf Khusus MenkopUKM, Riza Damanik dan Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo, Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Bagus Rachman serta Direktur Umum dan Hukum Oetje Koesoema Prasetia.

Pertemuan yang dilangsungkan di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi peternak dan industri sepakat melakukan lima langkah untuk dilaksanakan secepatnya. Pertama, menyepakati untuk mendukung pengadaan vaksin untuk menanggulangi wabah penyakit kuku dan mulut hewan ternak sapi perah. Kedua, industri pengolah susu untuk menyediakan dukungan vitamin, obat-obatan, disinfektan dan kebutuhan terkait lainnya.
Ketiga, Industri Pengolah Susu untuk menyediakan dukungan pakan ternak kepada mitra koperasi peternak susu. Keempat, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) untuk menyediakan data dan informasi profil peternak anggota koperasi, khususnya terkait dengan kewajiban pembiayaan pada lembaga keuangan (LPDB-KUMKM dan Bank Himbara). Kelima, menyampaikan surat percepatan harmonisasi regulasi penanganan wabah PMK kepada Kementerian/Lembaga terkait.

“Koperasi dan industri menyatakan bahwa berbagai upaya yang disepakati tersebut untuk menjamin kontinuitas usaha para peternak sapi perah yang berhimpun dalam wadah koperasi dapat berlangsung dengan baik,” kata Zabadi.

Pihak koperasi yang hadir adalah Ketua GKSI Seluruh Indonesia Dedi Setiadi, Ketua Umum KPBS Pengalengan Aun Gunawan. Dari pihak industri hadir perwakilan dari PT Frisian Flag Indonesia, Nestle Indonesia, PT Ultrajaya Milk Industri, PT Indolakto, PT Diamond Food Indonesia, dan PT United Family Food.

Sampai saat ini ketersediaan vaksin untuk kebutuhan vaksinasi terhadap sapi masih sangat terbatas, sehingga perlu dibuka kesempatan pengadaan vaksinasi secara mandiri yang didukung oleh pihak industri pengolah susu.(Jef)

MenKopUKM: Redesain Model Bisnis Ekonomi Digital untuk Lindungi UMKM dan Konsumen

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan redesain model bisnis ekonomi digital di Indonesia bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, dan juga konsumen.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan signifikansi redesain model bisnis ekonomi digital usai Rapat Koordinasi terkait pembahasan lanjutan mengenai Usulan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Jakarta, Selasa (14/6).

MenKopUKM mengakui, kebijakan nasional ekonomi digital itu luas di dalamnya mencakup pengaturan data, marketplace, dan sebagainya. “Tapi, yang akan kita percepat itu mengenai revisi Permendag 50/2020 tentang perdagangan secara elektronik,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, kata MenKopUKM, pihaknya mengundang seluruh stakeholder agar dapat memberikan masukan dan usulan terkait perubahan Permendag tersebut. “Sehingga, nantinya, Permendag itu betul-betul dan sesuai dengan kebutuhan kita,” kata Menteri Teten.

Hanya saja, Menteri Teten menegaskan bahwa langkah untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM harus tetap menjadikan Indonesia sebagai tempat yang atraktif bagi investasi asing.

“Kita juga bukan ingin menutup pasar Indonesia untuk produk asing. Tapi, kita ingin produk asing atau impor playing field yang sama dengan produk dalam negeri dan UMKM,” kata MenKopUKM.

Dengan begitu, Menteri Teten berharap pasar ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi nilainya pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun bisa sebesar-besarnya dinikmati produk dalam negeri dan UMKM.

Menteri Teten menjabarkan, ada beberapa hal yang akan diatur. Diantaranya, mengenai Predatory Pricing yang sekarang banyak dilakukan e-commerce, termasuk Cross Border, yang berdampak pada produk UMKM tidak bisa bersaing.

“Predatory pricing itu bisa membunuh produk dalam negeri dan UMKM. Dan itu sudah tidak masuk akal. Dimana ada kekuatan ekonomi besar yang bakar uang yang bisa membunuh UMKM,” kata MenKopUKM.

Hal lainnya adalah yang menyangkut ritel online (produk impor). “Kita ingin mereka harus impor barang dulu ke Indonesia secara konvensional, baru boleh jualan produknya di Indonesia,” kata Menteri Teten.

Selain itu, Menteri Teten juga ingin perubahan itu mengarah pada posisi dan peran e-commerce cukup sebagai penyedia plattform, bukan sekaligus jualan produknya sendiri atau produk dari perusahaan afiliasinya.

“Saya ditugaskan Presiden untuk mengkoordinasikan ini, karena ini juga menyangkut kementerian lain, seperti Mendag, Menkominfo, dan Menkeu terkait pajak dan pabean,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA) Bima Laga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan masukan yang komprehensif agar revisi Permendag 50/2020 ini bisa menciptakan ekosistem dan iklim yang membuat pasar bersaing secara sehat.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah berharap revisi Permendag 50/2020 ini bisa segera terealisasi, karena sudah lama pihaknya meminta perlakuan yang sama antara online dan offline (ritel).

“Selain itu, perdagangan online itu belum banyak diatur. Sementara di ritel, kita ada kewajiban 80% produk kami harus lokal,” kata Budihardjo.(Jef)