Arsip Kategori: koperasi dan ukm

KemenKopUKM Lakukan Pelatihan Perkoperasian bagi Penyandang Disabilitas

Bogor:(Globalnews.id)- Menyambut Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan pelatihan dan pembekalan perkoperasian bagi masyarakat penyandang disabilitas melalui Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, KemenKopUKM Nasrun mengatakan pembekalan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi koperasi, manajemen Koperasi, tata kelola koperasi dan usaha koperasi, sehingga Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera dapat dikelola sesuai dengan prinsip dasar koperasi.

“Ditambah dengan peranan Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera selain sebagai lembaga bisnis juga sebagai lembaga sosial yang berperan dalam pemberdayaan para penyandang disabilitas,” ucap Nasrun di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12).

Selain itu, pengurus Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera diharapkan juga dapat berperan aktif dalam membina masyarakat penyandang disabilitas agar kemudian bergabung dalam koperasi, dan terbentuk koperasi untuk komunitas penyandang disabilitas.

Pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui koperasi dinilai sangat tepat, sehingga pemberdayaan dapat dilakukan melalui koperasi, dan kebutuhan permodalan bisa diperluas lewat koperasi, digelar pelatihan vocational bagi anggota koperasi, sehingga masyarakat disabilitas pada akhirnya mampu mandiri.

Selanjutnya, Nasrun menyampaikan Good Cooperative Governance (GCG) atau tata kelola kelola koperasi yang baik dan benar merupakan keharusan dalam upaya membangun transparansi dan akuntabilitas serta trust bagi anggota.

“Untuk masyarakat disabilitas koperasi dengan model multipihak bisa dikembangkan yakni kelompok pertama adalah masyarakat disabilitas, kelompok kedua adalah masyarakat peduli kaum disabilitas, dan kelompok ketiga adalah para donator sebagai pemodal dalam koperpasi multipihak,” ucapnya.

Nasrun yakin koperasi mampu mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan, apabila koperasi tersebut dikelola layaknya korporasi. Dan untuk menuju koperasi modern atau modernisasi koperasi ada tiga hal yakni Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha, dan Pilar Keuangan.

“Muaranya adalah korporasi koperasi dan masuk dalam ekosistim digital dan bisnisnya hulu sampai hilir,” kata Nasrun.

Konsep Koperasi Model Multi Pihak relevan untuk diimplementasikan pada Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera. “Selepas pelatihan ini diharapkan terjadi perubahan yang signifikan pada tata kelola dan bisnis koperasi menjadi lebih baik serta usaha-usaha anggota koperasi tumbuh,” kata Nasrun.

Nasrun menambahkan, koperasi saat ini harus melayani para anggota secara digital bukan lagi tradisional dan koperasi juga harus menyediakan pinjaman murah kepada anggota yang kurang beruntung secara ekonomi yang bersumber dari dana titipan dari pihak ketiga yang secara ekonomi lebih bagus, sehingga azas kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong dapat diwujudkan.

“Di samping itu adanya platform digital dapat menghubungkan produk produk pelaku UMKM anggota koperasi langsung kepasar yang lebih luas dan lebih cepat, serta suatu cara mendapatkan margin keuntungan yang lebih, dengan memangkas mata rantai penjualan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera Muhammad Nasihin mengaku sangat senang dengan acara ini karena akan memberikan dampak yang baik untuk koperasi sekaligus mempersiapkan kualiatas SDM perkoperasian dari komunitas disabilitas.

“Didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat. Potensi besar yang dimiliki koperasi dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, tentu harus dibarengi dengan mindset entrepreneurship dari pengurus dan pengelola koperasi, untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi,” ucap Nasihin.

Nasihin berharap acara ini dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam mengembangkan koperasi. (Jef)

KemenKopUKM : Pelatihan Kewirausahaan Organisasi Multinasional Dorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi atas digelarnya pelatihan kewirausahaan Diageo Indonesia dan Kamar Dagang Inggris di Indonesia (BritCham Indonesia).

Kerja sama dengan organisasi multinasional, akan mengakselerasi pertumbuhan UMKM dan menguatkan perannya sebagai tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Mewakili Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi & UKM (LLP-KUKM) Smesco Indonesia Leonard Theosabrata dalam sambutannya di Seminar dan Pelatihan Learning for Life, Jakarta, Sabtu (3/12) mengatakan kontribusi UMKM terhadap pengembangan bisnis usaha di Indonesia menjadi sangat penting.

Sehingga UMKM harus membangun usaha yang memiliki culture kita sendiri, barang kita sendiri yang dimiliki. Ketika usaha tumbuh besar, dapat bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi seperti Diageo dan BritCham untuk masuk ke pasar global.

“Saya mengapresiasi digelarnya rangkaian pelatihan kewirausahaan yang digagas oleh Diageo Indonesia dan BritCham. Dan berharap para peserta dapat mengoptimalkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini dan mengaplikasikannya dalam pengembangan usaha masing-masing,” kata Leonard.

Saat ini, posisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia didukung oleh jumlah pelaku usaha yang mencapai 64,2 juta. Pada 2021, UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

“UMKM juga menyerap tenaga dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja,” tambah Leonard.

Di kesempatan yang sama, Direktur Corporate Relations Diageo Indonesia Dendy A Borman menegaskan, Diageo akan terus berkontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Pihaknya telah menyiapkan program Learning for Life dan menyediakan perangkat untuk pelatihan dan keterampilan di area utama yang menjadi perhatian Diageo seperti industri hospitality, ritel, kewirausahaan, dan pariwisata.

“Learning for Life adalah bagian dari pilar inclusivity dan diversity yang digagas Diageo dalam rencana strategis 10 tahun Society 2030, Spirit of Progress,” kata Borman.

Seminar Learning for Life membahas tiga topik utama. Yakni Pola Pikir Seorang Wirausahawan (Entrepreneur Mindset), Cara Jitu Pitching Ide Bisnis Baru Kepada Investor (Effective Ways of Pitching New Ventures to Investors), dan Strategi Pemasaran Cermat untuk Mempertahankan Bisnis Usaha (Developing Business through Smart Marketing).

Selanjutnya Direktur Eksekutif BritCham Indonesia Chris Wren juga mengaku senang, dapat mendukung Anggota Utamanya dalam kolaborasi Learning 4 Life ini. BritCham Indonesia banyak berinvestasi dalam pilar ‘bakat,’ salah satunya melalui Education Center dan Human Capital Member Focus Group.

“Indonesia memiliki ambisi tujuan pembangunan nasional dan ini hanya dapat dicapai dengan perpaduan yang tepat dan kompetensi bakat,” ucap Wren.

Hari Kewirausahaan ini juga sambungnya, membantu untuk merangsang ambisi yang kuat dari anak muda Tanah Air, untuk menjadi pebisnis. “Kami berharap dapat membangun hubungan yang hebat dan berkelanjutan dengan Diageo,” katanya.

Diketahui, hari ini memulai pelaksanaan program Learning for Life fase kedua di Indonesia yang ditandai dengan digelarnya kegiatan seminar dan panel diskusi yang menampilkan pengusaha dan atau founder UMKM terkemuka sebagai pembicara. Mereka akan berbagi pengalamannya dalam membangun dan membesarkan usaha mereka. Acara seminar berlangsung di gedung Word Trade Center (WTC) Tower 3 dihadiri oleh lebih dari 100 peserta.

Fokus program ini juga meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengembangan UMKM, sejalan dengan harapan KemenKopUKM yang juga melihat potensi dan tren pelaku UMKM perempuan yang terus meningkat. Sebanyak 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.

Sebagai informasi, penandatanganan kesepakatan kerja sama pelatihan Learning for Life telah dilakukan di Jakarta pada 20 Mei 2022 antara Direktur Corporate Relation Diageo Indonesia Dendy A Borman dan Ketua Dewan BritCham Indonesia Rino Donosepoetro. Program Learning for Life di mulai di Jakarta pada bulan ini dan dilanjutkan di Bali pada 2023.(Jef)

SesKemenKopUKM : Factory Sharing di Minahasa Selatan Beroperasi di 2023

Minahasa Selatan:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim meminta agar pembangunan Factory Sharing di Minahasa Selatan bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

Sebelumnya, pada 23 September 2022 lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah melakukan peletakan batu pertama disana.

“Saya tadi meminta kepastian dari pemborong untuk penyelesaian pekerjaan factory sharing ini,” ucap SesKemenKopUKM, usai meninjau pembangunan Factory Sharing di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Sabtu (3/12).

Arif merasa lebih tenang, karena telah melihat langsung dan bertemu dengan pihak pemborong. “Dan mereka mengatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan ini sebelum akhir Tahun Anggaran 2022,” ucap SesKemenKopUKM.

Artinya, sebelum 27 Desember 2022, pekerjaan itu sudah bisa selesai. “Mudah-mudahan itu bisa ditepati dan saya juga meminta bantuan kepada Bupati Minahasa Selatan agar di tahun 2023 mendatang, Factory Sharing ini bisa dioperasikan,” imbuh Arif.

Arif juga menyinggung soal SDM yang akan mengoperasikan Factory Sharing ini. “Saya titip pesan kepada Bupati Minsel, agar dapat memperhatikan masalah SDM yang akan mengelola Factory Sharing ini,” ujar SesKemenKopUKM.

Karena ke depan, lanjut Arif, pasti akan ada program atau kegiatan lanjutan dari KemenKopUKM untuk Minahasa Selatan. Oleh karena itu, penempatan SDM harus diprioritaskan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan bahwa kunjungan SesKemenKopUKM ini untuk melakukan pemantauan atau melihat secara langsung terhadap progres penyelesaian pembangunan Factory Sharing.

“Memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan di sini. Bahkan, langsung melakukan wawancara dengan pihak pemborong  yang melakukan pekerjaan proyek ini,” ucap Franky.

*Rapat Sinkronisasi*

Sementara itu, dalam acara Rapat Sinkronisasi Indikator Kinerja Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Manado, SesKemenKopUKM menekankan proses perencanaan dan rancangan kebijakan yang panjang dimulai dari keinginan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Hingga akhirnya tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan diturunkan kembali sampai pada komponen kegiatan di daerah,” ucap Arif.

Menurut Arif, proses yang kompleks ini melibatkan banyak pihak di berbagai sektor, sehingga memerlukan upaya lebih untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaannya.

“Sebagai instrumen pemerintah, sudah sewajarnya bahwa setiap kegiatan diperlukan adanya dasar hukum yang jelas dan terarah,” kata SesKemenKopUKM.

Mulai dari RPJP hingga RPJM dan RKP baik pusat dan daerah, diharapkan memiliki tujuan, indikator, dan outcome yang tersinkronisasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagi Arif, forum ini adalah upaya dalam rangka mendukung singkronisasi antara indikator kinerja yang telah direncanakan dengan pelaksanaan progran dan kegiatan di pusat dan daerah.

“Tujuannya, untuk mewujudkan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri,” ujar SesKemenKopUKM. (Jef)

Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Gelar ICCF ke-8 di Kendari, Mempersatukan Komunitas Kreatif Nusantara dengan Semangat Molulo

Kota Kendari:(Globalnews id)- telah lama aktif berperan dalam organisasi simpul kota/kabupaten kreatif, yaitu Indonesia Creative Cities Network (ICCN). ICCN sendiri dibentuk sejak tahun 2015, melalui kesepakatan 10 Prinsip Kota Kreatif, yang dapat diwujudkan melalui “Catha Ekadasa”, atau “11 Jurus Mencapai Kota/Kabupaten Kreatif”. Selain Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), ICCN memiliki program utama tahunan lainnya, yaitu Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), yang kemudian bertransformasi menjadi Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) karena makin beragamnya rangkaian kegiatan dalam program tersebut.

ICCC merupakan kegiatan tahunan yang penting bagi ICCN, sebab di sinilah dilakukan diseminasi kondisi terkini ICCN sebagai organisasi lintas forum komunitas kota/kabupaten dari seluruh Indonesia, baik kepada seluruh anggota dan jejaring ICCN maupun masyarakat luas. Dalam ICCC juga dilakukan pemutakhiran data anggota dan jejaring ICCN, yang merupakan ruh utama ICCN dalam upaya mempererat kolaborasi dan sinergi yang dapat berdampak nyata bagi para anggota jejaring ICCN. ICCC juga kerap memuat sesi-sesi workshop, diskusi, rapat kerja, dan sidang periode kepengurusan.

Pada awalnya, Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) dilaksanakan di Kota Surakarta, Oktober 2015. Berlanjut di Kota Malang (2016), lalu Kota Makassar (2017). Sejak 2018, Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) dicetuskan untuk menjadi akar kegiatan dan ICCC menjadi bagian darinya, yang mana saat itu diselenggarakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, kemudian di Kota Ternate (2019), Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem (2020), serta Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak (2021). Pada 2022 ini, ICCF akan berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan mengangkat tema “Molulo Nusantara”, atau dapat dimaknai sebagai “Nusantara Bersatu”, pada 11-13 Desember 2022.

“ICCF tidak hanya merayakan kreativitas para pelaku Ekonomi Kreatif suatu kota/kabupaten, tetapi juga sesungguhnya menghimpun potensi kekuatan dari seluruh elemen masyarakatnya untuk ditampilkan kepada khalayak yang lebih luas. Terlebih untuk membuktikan pada masyarakatnya sendiri bahwa kita bisa mendapatkan penguatan manfaat yang lebih dari segi sosial dan ekonomi, dengan menjalankan langkah-langkah connect, collaborate, commerce/celebrate di tempat tinggal kita, melalui penyelenggaraan ICCF,” jelas Ketua Umum ICCN, Fiki Satari.

“Molulo Nusantara” sebagai tema ini diharapkan dapat merepresentasikan ekspresi kolaborasi dalam keragaman, yang tentu menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan masa kini dan yang akan datang, seperti disrupsi pandemi, transformasi digital, transisi energi, ketahanan pangan, perubahan iklim, konflik sosial, dan sebagainya. Tema tersebut sekaligus menjadi pengingat terhadap kekayaan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Sulawesi Tenggara, yang terkait erat dengan energi, peningkatan nilai komoditas hasil bumi dan laut, serta pengembangan ragam budaya maritim yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, demi keberlangsungan masa depan Indonesia.

ICCF 2022 di Kota Kendari ini akan menandai akhir masa kegiatan dan kepengurusan ICCN periode 2019-2022 yang dipimpin oleh Fiki Satari.

“Terpilih sebagai Ketua Umum ICCN selama dua periode berturut-turut sejak 2017 sampai 2022 ini, membuat saya menyaksikan dan mengalami langsung energi serta semangat dari kawan-kawan pelaku Ekonomi Kreatif di seluruh Indonesia yang begitu dahsyat; sama-sama ingin berjuang untuk mengembangkan tempat tinggal, kota/kabupaten, dan hingga level nasional juga internasional, dengan potensi budaya, seni, kreativitas, yang masing-masing memiliki kekuatan karena keunikan latar belakang individu juga kultur kolektifnya,” tutur Fiki.

Fiki melanjutkan, “Oleh karenanya, saya beserta jajaran Pengurus Pusat ICCN sampai akhir masa kepemimpinan ini terus membuka pintu dan akses, membentangkan kesempatan, membangun jembatan koneksi, serta jabat tangan kolaborasi, agar para anggota jejaring dapat memperpanjang upaya pengembangan potensi Ekonomi Kreatif bersama ICCN selama-lamanya.”

Fiki menitipkan kepada anggota jejaring ICCN yang tersebar di lebih dari 250 kota/kabupaten di seluruh Indonesia agar tetap bergandengan melalui sinergi dan kolaborasi, seperti melalui program-program rutin tahunan Rakornas dan ICCF, yang telah menjadi ciri khas ICCN. Sebagaimana pada biasanya diisi oleh para pemimpin nasional dan daerah, pengusaha, pelaku UMKM, hingga komunitas kreatif, ICCC dalam rangkaian ICCF 2022 di Kota Kendari ini pun diketahui akan diramaikan oleh nama-nama besar, seperti: Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Ketua Dewan Pengarah ICCN, Komisaris Utama Telkomsel, Wishnutama Kusubandio; Anggota Dewan Kehormatan ICCN, Staf Khusus Presiden, Putri Tanjung; CEO GDP Venture, Martin Hartono; Direktur Utama SMESCO, Leonard Theosabrata; Direktur Utama Sarinah, Fetty Kwartati; Gubernur, Wali Kota, serta Bupati, dengan di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; dan Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.

ICCF 2022 akan dilaksanakan pada 11-13 Desember 2022, dan terbuka untuk pendaftaran peserta dari Organisasi Kota Kreatif jejaring ICCN, Pemerintah Daerah (Pemda) atau Dinas, Komunitas Kreatif, atau Masyarakat Umum yang ingin hadir dari seluruh Indonesia, bersatu dan berkumpul di Kota Kendari demi dampak nyata dari strategi pengembangan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia yang menjawab tantangan Pembangunan Berkelanjutan. Padamu Negeri, Kami Berkolaborasi! (Jef)

MenKopUKM : Pabrik Minyak Makan Merah di Sumut Siap Beroperasi Awal 2023

Deli Serdang:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) memastikan kesiapan pabrik minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang direncanakan akan beroperasi pada awal 2023.

“Saya optimistis pilot project produksi minyak makan merah berjalan sesuai rencana, yaitu dapat dilaunching pada Januari 2023,” kata MenKopUKM Teten Maaduki di lokasi pabrik kelapa sawit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (2/12).

Piloting ini dilakukan melalui kerja sama dengan PTPN III yakni Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Minyak makan merah saat ini telah memperoleh sertifikasi SNI 9098:2022 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Detail Engineering Design (DED) dari PPKS.

Produksi minyak makan merah melalui koperasi petani sawit ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan petani. Saat ini sebanyak 41 persen dari 15 juta lahan sawit dikelola petani secara mandiri.

Potensi tersebut, tentunya mampu menumbuhkan kesejahteraan petani melalui program korporatisasi kebun sawit.

Selain bermanfaat dari segi ekonomi, minyak makan merah disebut bermanfaat pula dari segi kesehatan menimbang ada kandungan pro vitamin A dan vitamin E yang tinggi yang bermanfaat untuk mengatasi stunting.

“Prosesnya beda, karena kalau minyak goreng yang sekarang yang warna bening itu kan setelah melalui proses bleaching atau dibersihkan yang bisa saja menurunkan kandungan vitamin A-nya. Nah jadi kalau minyak makan merah ini kandungan pro vitamin A-nya sangat tinggi,” kata MenKopUKM.

Terkait kualitas sudah tidak perlu diragukan lagi, selain kaya akan vitamin, hasil masakan pun sama sekali tidak mengubah rasa. Terbukti beberapa waktu yang lalu KemenKopUKM sudah melakukan demo masak bersama salah satu chef ternama terkait penggunaan minyak makan merah.

“Salah satu chef sudah mencoba berbagai minyak. Dari segi cita rasa, tak ada perbedaan dengan minyak apapun, walaupun merah, tak kemudian makanannya menjadi merah,” kata MenKopUKM

Pada kunjungan kerja kali ini, Menteri Teten menyaksikan Penandatanganan nota kesepahaman antara PTPN II dengan Koperasi Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) tentang kerja sama penyerahan pemanfaatan tanah untuk lokasi pembangunan dan penyediaan bahan baku serta fasilitas pabrik minyak makan merah.

Lalu, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pabrik minyak makan merah.

Ketua Koperasi Pujakesuma Oktri Wirawan merasa bangga karena koperasinya terpilih menjadi koperasi pilot project pengembangan minyak makan merah, terlebih memang teknologi minyak makan merah ini dimiliki oleh PPKS.

“Bangga bisa bekerja sama langsung dengan penemu teknologinya sehingga apapun nanti kendalanya yang kami hadapi bisa langsung dikonsultasikan dengan PPKS,” kata Oktri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Peneliti Hilirisasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Frisda Rimbun Pandjaitan menyatakan progress secara kontruksi pengembangan minyak makan merah saat ini mencapai 25 persen. Hal terebut dikarenkan curah hujan di Sumatera Utara yang realitif tinggi dan alat-alat pabrik yang masih dalam proses pemesanan.

“Progress kita secara keseluruhan sudah 25 persen dalam konstruksi karena sebagian alat dan mesin masih dalam proses preorder. Selain itu curah hujan di Sumatera Utara akhir-akhir sangat luar biasa sehingga memang agak menganggu kecepatan kita didalam pembangunan pabrik,” ucap Frisda.

Namun demikian, Frisda berharap pembangunan pabrik dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang diberikan.

“Kita berharap mudah-mudahan bisa selesai, kami juga sangat berharap piloting yang pertama ini jadi data pertama sehingga kami akan mengevaluasi, jadi nanti kalau dikelola oleh koperasi akan terdata dengan bagus sehingga bisa menjadi blueprint untuk koperasi-koperasi lainnya,” kata Frisda.(Jef)

MenKopUKM: Masyarakat Deli Serdang Bisa Manfaatkan Program Solusi Nelayan Mulai Desember 2022

Deli Serdang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memastikan masyarakat di Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara, bisa memanfaatkan Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) mulai Desember 2022.

“Desember 2022 sudah beroperasi sehingga Bapak Ibu nelayan bisa mendapatkan harga solar yang sesuai harga resmi,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat meninjau kesiapan lokasi pilot project di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat, (2/12).

Teten menjelaskan saat ini di wilayah itu terdapat 11 ribu nelayan, namun jumlah SPBU baru ada 388. Maka nelayan, mau tidak mau harus membeli solar dengan harga yang cukup tinggi yaitu Rp10.000 hingga Rp12.000 per liternya.

“Melalui progam Solusi Nelayan maka dapat memotong biaya produksi nelayan hingga 30 persen melalui pembelian BBM resmi sehingga diharapkan lebih dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan,” kata Teten.

Upaya ini merupakan langkah yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga resmi yang digunakan oleh PT Pertamina.

Dijelaskan Menteri Teten bahwa nantinya koperasi nelayan akan mengelola SPBU khusus nelayan. Pengurus koperasi harus mendata anggotanya sesuai identitas dan kebutuhan solar serta menghubungkan dengan aplikasi digital di My Pertamina. Sehingga BBM tersebut dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi dan terhubung ke aplikasi My Pertamina. Ini tugas dari koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya tertib,” katanya.

Selanjutnya, MenKopUKM juga menjelaskan bahwa progam di Pantai Labu merupakan program percontohan di Sumatera Utara, kedepan Menteri Teten berharap progam ini dapat diperluas ke seluruh provinsi di Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini Menteri Teten melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPBU mini di Pantau Labu. Selain itu ia juga meninjau serta menyapa para nelayan di tempat pendaratan ikan Pantai Labu, Deli Serdang.

Salah seorang nelayan berkata “Kita terima kasih karena telah memberikan fasilitas minyak kepada desa kami, mudah-mudahan dapat terealisasi sesuai jadwal di bulan Desember, sehingga dapat segera menjadi solusi untuk nelayan agar bisa melaut dengan lancar,” kata nelayan itu.

Di tempat yang sama Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan menyambut baik dibangunnya SPBU di Pantai Labu.

“Pertemuan kita yang bermanfaat khususnya untuk para nelayan di Kecamatan Pantai Labu karena saat ini kita berada tepat ditempat akan dibangunnya SPBU bagi nelayan,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Riza Damanik, Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar, serta jajaran Pemerintah Daerah.(Jef)

Resmikan PLUT KUMKM Biak Numfor, KemenKopUKM Ciptakan Wirausaha Unggul di Papua

Biak Numfor(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 sekaligus menciptakan wirausaha unggul di wilayah paling timur Indonesia.

PLUT KUMKM Biak Numfor diresmikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Jumat (2/12). Turut hadir Bupati Biak Numfor, dan beserta pejabat di lingkup Pemkab Biak Numfor.

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, PLUT KUMKM memiliki posisi strategis dan peran vital sebagai maker space dan Rumah Bersama pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan.

Terutama di dalam masyarakat sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

“Hari ini saya hadir menjumpai Pace, Mace, Saudara-saudara yang saya banggakan untuk bersama kita berkolaborasi dan mulai mengimplementasikan tiga program percepatan pembangunan Papua dalam satu kegiatan tematik, yaitu Papua Mandiri, Papua Berkarya, dan Papua Bangga melalui Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) dengan meresmikan PLUT di Kabupaten Biak ini,” ucap Wapres Ma’ruf Amin.

“Termasuk di Biak ini dapat beradaptasi dan mampu terintegrasi dengan pola pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi cara kerja dunia saat ini,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Irwansyah Putra menjelaskan PLUT KUMKM, merupakan unit teknis yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koeprasi, UMK, dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu melalui 9 fungsi layanan utama.

“Yaitu, berupa layanan pendaftaran dan perizinan usaha, konsultansi dan pendampingan bisnis, promosi dan pemasaran produk, pelatihan teknis dan manajerial, inkubasi bisnis, co-working space, seleksi dan kurasi, penguatan sinergi dan fasilitasi pendukung wirausaha lainnya,” ucap Irwansyah.

Irwansyah melanjutkan dengan konsep New PLUT yang juga diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Pemerintah memberikan fasilitas, baik fisik maupun non fisik agar masyarakat di seluruh Indonesia, di kota dan di perdesaan, di daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai.

Pembangunan PLUT KUMKM Biak Numfor yang berlokasi di Kampung Sorindo, Distrik Biak Selatan, dilaksanakan melalui melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Tematik Destinasi Prioritas Pariwisata dan Sentra IKM Bidang UMKM Tahun Anggaran 2022. “Total anggaran pembangunan PLUT ini sebesar Rp9,57 miliar,” ucap Irwansyah.

Irwansyah menyampaikan kehadiran PLUT KUMKM di Biak ini untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Bumi Cendrawasih. PLUT KUMKM ini diharapkan bisa menjadi center of excellence untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor.

“Saya yakin banyak talent hebat di Papua yang perlu difasilitasi, dibina, dan didampingi agar mampu segera melesat. Sejarah Biak juga menunjukkan Suku Biak sudah terbiasa melakukan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari luar daerah. Termasuk dengan pedagang dari China dan Eropa,” kata Irwansyah.

Sehingga, menurutnya, jiwa kewirausahaan sudah menjadi DNA masyarakat Biak. Jejak sejarah perdagangan dan kewirausahaan Suku Biak adalah benbenpon (piring keramik Tiongkok) dan more-more (guci keramik China) yang pada masanya, merupakan alat kemasan perdagangan.

Di samping itu sebagai informasi Kabupaten Biak Numfor melalui Bandara Frans Kaisepo merupakan bandara internasional yang menjadi hub penerbangan Indonesia ke Jepang dan wilayah pasifik lainnya. Jejak-jejak ekonomi produktif ini yang kembali diaktifkan oleh Pemerintah dengan bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN).(Jef)

Forum Kemitraan BUMN dan UKM Hasilkan Potensi Kerja Sama Mencapai Rp224,8 miliar

Jakarta:(Globalnews.id)- Forum Kemitraan UKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang dilaksakan pada 24 November 2022 berhasil mempertemukan ratusan pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha untuk melakukan penjajakan kerja sama hingga mampu mencatatkan potensi kerja sama antara BUMN/Usaha Besar dengan UKM/IKM senilai Rp224,8 miliar.

“Alhamdulillah dari hasil Forum Kemitraan UKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang dilaksanakan pada 24 November lalu telah menghasilkan potensi kerja sama sebesar Rp224,8 miliar,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Jakarta, Jumat (2/12).

MenkopUKM mengatakan kemitraan ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi kepada beberapa kementerian untuk mendorong UMKM naik kelas sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok BUMN/usaha besar. Forum ini kemudian terlaksana atas kerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam Forum Kemitraan tersebut ada 630 UKM/IKM yang langsung melakukan penjajakan usaha atau konsultasi dengan 17 BUMN/Usaha Besar yang ikut dalam forum tersebut. Dari hasil penjajakan, potensi terbesar dihasilkan dari komponen atau spare part mesin yang diminta PT INKA.

MenkopUKM mengaskan, dengan adanya penjajakan usaha atau konsultasi menjadi bukti bahwa kegiatan Forum Kemitraan UKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar disambut baik oleh para pelaku UKM/IKM.

Menteri Teten mengemukakan, mengingat Forum Kemitraan ini sangat potensial, ia mendorong penyelenggaran forum serupa tahun depan sehingga lebih banyak lagi pelaku UKM/IKM dan juga perusahaan BUMN dan usaha besar yang terlibat.

“Kami usulkan kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali tahun depan serta mengundang lebih banyak BUMN dan usaha besar yang memberikan peluang dan pendampingan bagi UKM/IKM untuk masuk dalam rantai pasok mereka,” kata Menteri Teten.

Forum Kemitraan ini melibatkan 17 perusahaan BUMN yaitu Perum Perhutani, Perum Bulog, PT INKA, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Bio Farma, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT Pindad. Selain itu, ada juga dua usaha besar yang ikut yakni PT Lulu Group Ritel dan PT Gramedia Asri Media.

Sementara itu, terdapat 748 pelaku UKM/IKM dari 25 provinsi dan perwakilan Asosiasi, BUMN, BUMD, kementerian dan lembaga, serta dinas daerah.(Jef)

KemenKopUKM Dorong Koperasi DWP Jadi Role Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Dharma Wanita

Bogor(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong Koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM sebagai role model atau percontohan dalam pengelolaan koperasi berbasis Ibu-ibu Dharma Wanita.

“Salah satu caranya dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait perkoperasian modern,” kata Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian dalam acara Pelatihan Tata Kelola Koperasi Modern bagi DWP Kementerian Koperasi dan UKM, di Bogor, beberapa hari yang lalu.

Pelatihan ini kata Nasrun, digelar dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen koperasi, pengembangan bisnis, dan pembuatan rencana anggaran dan belanja koperasi, sehingga Koperasi Dharma Wanita Persatuan dapat dikelola layaknya korporas.

Selain itu, pengurus Koperasi DWP KemenKopUKM nantinya diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di lingkungannya. “Peran Dharma Wanita Persatuan diharapkan mampu mendukung program pemerintah khususnya dalam menyosialisasikan dan memasyarakatkan pentingnya kelembagaan koperasi untuk kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya,” kata Nasrun.

Asdep Nasrun juga menyampaikan Good Cooperative Governance (GCG) atau tata kelola koperasi yang baik dan benar, merupakan keharusan dalam upaya membangun transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan atau trust bagi anggota koperasi.

Asdep Nasrun memaparkan, koperasi modern atau modernisasi koperasi mencakup tiga pilar yaitu, Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha, dan Pilar Keuangan. Ketiganya bermuara di koperasi yang dikelola secara korporasi, dan masuk dalam ekosistem digital dan bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir.

“Hal tersebut masih relevan untuk diimplementasikan dalam Koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan selepas pelatihan ini diharapkan terjadi perubahan yang signifikan dalam tata kelola dan bisnis koperasi menjadi lebih baik serta terwujud promosi usaha anggota,” ucap Nasrun.

Nasrun menjelaskan, orientasi usaha saat ini harus berbasis model bisnis (hulu-hilir), kemitraan terbuka dengan para pihak atau Inclusive Closed loop dan tidak lagi menggunakan cara-cara lama.

Di samping itu, koperasi harus sudah mulai melayani para anggotanya secara digital. Untuk program unggulan atau quickwin, koperasi perlu menyediakan pinjaman murah kepada anggota membutuhkan bersumber dari dana internal. “Di sinilah terwujud azas kekeluargaan dan tolong menolong,” kata Nasrun.

Sementara itu Ketua DWP Kementerian Koperasi dan UKM, Dewi Arif Rahman Hakim, memberikan apresiasi pada Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM yang telah menginisiasi Pelatihan Tata Kelola Koperasi Modern bagi Koperasi DWP KemenKopUKM ini.

“Dengan berbekal ilmu yang diperoleh selama pelatihan, harapannya setelah ini peserta pelatihan bisa membantu koperasi tidak hanya di lingkungan Kementerian saja, namun juga lingkungan sekitar,” kata Dewi Arif R Hakim.

Menurut Dewi, pendidikan dan pelatihan tata kelola koperasi modern ini akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkoperasian sehingga koperasi bisa naik kelas ke depannya.

“Didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat,” kata Dewi.

Dewi menambahkan, potensi besar yang dimiliki koperasi dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, tentu harus dibarengi dengan pola pikir entrepreneurship dari pengurus dan pengelola koperasi, untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovatif.

Untuk itu, dalam pengelolaan bisnisnya, koperasi perlu bertransformasi terhadap teknologi dan informasi, dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang semakin pesat dan berperan penting dalam kehidupan sehari hari.

“Era digitalisasi menjadi momentum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi agar lebih optimal, sebab layanan kepada anggota tanpa terkendala batas waktu dan wilayah, sehingga akan menjadi efisien dan efektif,” kata Dewi

Di samping itu adanya platform digital akan dapat menghubungkan produk-produk pelaku UMKM anggota koperasi langsung ke pasar yang lebih luas dan lebih cepat, serta suatu cara untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih, dengan memangkas mata rantai penjualan.

Dewi Arif R Hakim mengharapkan pelatihan yang pada kesempatan ini diikuti 30 peserta itu, akan dapat memberikan pengetahuan yang bisa diterapkan untuk mengembangkan koperasi.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk belajar dan memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, karena tidak semua mendapat kesempatan seperti ini, artinya bapak dan ibu yang ikut merupakan yang terpilih,” kata Dewi.(Jef)

MenKopUKM Sampaikan Substansi Deklarasi Bali dan Komitmen KTT Bali

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyampaikan substansi Deklarasi Bali dan Komitmen KTT Bali sebagai bagian aksi G20 untuk penguatan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ada sejumlah komitmen setelah G20 di antaranya untuk keuangan berkelanjutan, dikembangkan upaya untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan keuangan,” kata MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Selasa (29/11).

Selanjutnya harus ada dukungan pada negara rentan melalui aliran modal berkelanjutan, mengembangkan pasar modal lokal, memperkuat Financial Safety Net dan IMF, komitmen alokasi Special Drawing Rights, dan implementasi dua pilar paket pajak G20.

Menteri Teten menambahkan, untuk komitmen pada pembangunan, ada terkait inisiatif bantuan negara berkembang dengan fokus UMKM, perlindungan sosial, ekonomi hijau dan biru.

Memobilisasi pembiayaan melalui blended finance untuk mencapai target SDGs 2030 (G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, G20 Principles to Scale up Blended Finance)

Pemulihan Negara Rentan

Menteri Teten menambahkan bahwa Dukungan Pemulihan Negara Rentan
G20 dan IMF telah sepakat atas alokasi Special Drawing Right (SDR) sebesar 81,6 miliar dolar AS untuk pemulihan ekonomi negara rentan dalam bentuk Resilience and Sustainability Trust (RST).

“RST ini terutama untuk program-program kesehatan dan penanganan pandemi serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Sementara untuk Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dengan komitmen investasi sebesar 600 miliar dolar AS dari Pemerintah G7 dan sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Teten menambahkan terkait komitmen Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact senilai 698 juta dolar AS dengan 649 juta dolar AS dari Amerika Serikat dan 49 juta dolar AS dari Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan UMKM, dan evaluasi serta administrasi program.

Program hibah MCC Compact merupakan program perjanjian hibah lima tahun antara Pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh Lembaga Millennium Challenge Corporation (MCC) dan negara yang tergolong eligible (memenuhi syarat).

Dan Indonesia kembali terpilih menjadi negara eligible pada tahun 2018 untuk program Compact tahap dua setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan compact tahap 1 di tahun 2013-2018.

Teten mengatakan tujuan dari compact ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menstimulasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Di mana Compact tahap 2 ini mencakup tiga proyek, antara lain Advancing Transport and Logistics Accessibility Services Project (ATLAS Project); Financial Markets Development Project (FMD Project); serta proyek Access to Finance for Women-owned/ Micro, Small and Medium Enterprises Project (MSME Finance Project yang akan diimplementasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara MSME Finance Project bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan inklusif oleh penyedia jasa keuangan formal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki di sektor dan rantai nilai prioritas di Provinsi Sasaran.

“Di mana sektor sasaran akan ditentukan berdasarkan orientasi pertumbuhan, yakni pada tahap awal akan diambil dari sektor usaha yang potensi pertumbuhannya tinggi,” katanya.

MSME Finance Project mencakup empat aktivitas, yakni Gender-inclusive value chain finance activity; Digital and Financial Literacy Enhancement Activity; MSME Capacity Enhancemenet Activity; dan Augmenting Government Data on MSMEs Activity.

Dari keempat aktivitas tersebut, dua diantaranya akan dikoordinir oleh KemenKopUKM yaitu Digital and Financial Literacy Enhancement Activity dan MSME Capacity Enhancemenet Activity.

Total anggaran Compact 2 untuk pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai 135,8 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun untuk periode pelaksanaan 2023–2028.

Sedangkan Pemerintah Indonesia akan berkontribusi 7,5 persen dari total anggaran, yakni sebesar Rp150 miliar dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan, seperti program pendataan lengkap untuk UKM, pelatihan literasi digital dan keuangan, pengembangan skema pembiayaan rantai nilai, dan peningkatan kapasitas.

“Secara keseluruhan, Kegiatan Compact 2 akan berkontribusi dalam pencapaian target pengembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan rasio kredit UMKM,” kata Teten Masduki.(Jef)