Arsip Kategori: koperasi dan ukm

Kemenkop Berharap UU Kementrian Negara Diamandemen

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram bersama Deputi Akses Permodalan (BEKRAF) Fadjar Hutomo, Direktur Mikro BRI Mohammad Irfan, dan Edy Wirawan dari Deloitte melakukan Diskusi Panel Pembiayaan dan kelembagaan dalam Rapat Kerja Nasional Kadin dengan tema Peran Kadin Dalam Mendorong UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Sebagai Unggulan Ekonomi Nasional. Jakarta, Senin (21/11).
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram bersama Deputi Akses Permodalan (BEKRAF) Fadjar Hutomo, Direktur Mikro BRI Mohammad Irfan, dan Edy Wirawan dari Deloitte melakukan Diskusi Panel Pembiayaan dan kelembagaan dalam Rapat Kerja Nasional Kadin dengan tema Peran Kadin Dalam Mendorong UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Sebagai Unggulan Ekonomi Nasional. Jakarta, Senin (21/11).

JAKARTA: (Globalnews.id) – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM berharap bahwa UU Kementrian Negara harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

“Dalam banyak kesempatan, saya selalu mendapat pertanyaan, seperti apa fungsi dari Kementrian Koperasi dan UKM? Kita ini ada di dalam kategori 3 dalam UU Kementrian Negara, dimana tugas intinya hanya merumuskan kebijakan dan tidak mempunyai teknis operasional. Untuk itu, saya menyebutkan bahwa UU itu harus diamandeman”, tandas Agus pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Agus, kementrian yang masuk kategori satu itu kementrian yang secara langsung disebut dalam UUD 1945. Seperti, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkeu, KemhukHAM, dan Kementrian Agama. Sedangkan kementrian lainnya disebut secara tidak langsung di dalam UUD 1945. “Nah, yang kategori tiga itu tidak disebut dalam UUD 1945. Padahal, koperasi disebut-sebut dalam UUD bahwa kekuatan ekonomi itu ada tiga, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi”, jelas Agus lagi.

Dengan kondisi itu, lanjut Agus, jelas memiliki dampak bagi pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia. “Kemenkop hanya memberikan ijin usaha koperasi simpan pinjam, pendirian koperasi. Kalau ke sektor tidak ada. Misalnya, mau buka lahan pertanian, ijinnya ke Kementan, mau buka hutan, ijinnya ke Kemenhut. Bila ada koperasi yang ingin membuka sektor perdagangan, seharusnya ijinnya ke Kemenkop, bukan ke Kemendag. Ketika kita sudah memberikan ijin koperasi, lalu koperasi itu ingin membuka usaha peternakan, Kemenkop tidak bisa memberikan ijin, karena harus melalui kementrian terkait. Jadi, agar diketahui bahwa di Kemenkop tidak ada kebijakan teknis, hanya ada ijin mendirikan koperasi, pendirian dan pengawasan koperasi. Ini agar semua menyadari bahwa Kemenkop tidak memiliki kewenangan secara teknis”, papar Agus.

Oleh karena itu, Agus berharap tidak ada lagi kementrian yang masuk kategori tiga, karena semua kementrian sudah memiliki UU sendiri-sendiri. “Kita ada UU Perkoperasian. Kementrian lain pun sudah memiliki UU seperti UU Olahraga, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sebagainya. Jadi, bagaimana jika tidak ada di teknis operasional. Karena seharusnya, selain membuat kebijakan juga melakukan teknis kegiatan, sedangkan saat ini kita hanya merumuskan kebijakan, contohnya KUR”, tukas dia.

Dalam kesempatan itu pula, Agus memaparkan bahwa ada tiga pendekatan dalam membangun koperasi dan UMKM. Pertama, social development (full subsidi). Kedua, social economic development (semi subsidi). Dan ketiga, economic development (no subsidi). “Namun, kadang-kadang di dalam kita melaksanakan kebijakan, kita tidak mengenal social economic development ada di level mana diterapkan, dan dimana economic development diterapkan”, ungkap dia.

Contoh KUR, itu semi subsidi dari sisi pemerintah, dimana mereka perlu pembiayaan perbankan tapi tidak bisa memenuhi syarat penjaminan. “Sedangkan jika kita melihat masyarakat UKM yang jumlah sekitar 57.9 juta, itu ada di tiga level tersebut. Yang social development itu yang betul-betul usaha mikro atau kita kenal dengan istilah gurem. Itu sudah banyak program pemberdayaan masyarakat untuk mereka dari banyak kementrian. itu sudah ada sejak dulu”, kata Agus.

Yang di atas mereka, dimasukkan ke semi subsidi. Di dalam KUR sendiri ada juga level-levelnya, dimana tidak ada lagi strata pembiayaan. “Saya mengusulkan bahwa harus ada level-level untuk KUR karena kalau tidak akan mematikan lembaga keuangan mikro lainnya, karena tidak ada strata pembiayaan lagi. Misalkan, BPR dan koperasi. Karena ada semacam distorsi di pasar. Ini saya sampaikan sebagai informasi atau masukan dari bawah”, kata Agus lagi.

Dimana satu sisi ingin bunga rendah, tapi di sisi lain juga ada yang terganggu. “Pemerintah sedang pikirkan hal ini. Saya sudah bicarakan dengan LPS. Karena sudah banyak yang beralih ke KUR terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Sementara yang pertanian belum tertangani. Untuk itu, level dari pembiayaan itu harus diatur. Modal ventura dilakukan oleh PNM, mulai terganggu karena tidak bisa menerapkan bunga yang bersaing karena modalnya dari perbankan. Begitu juga dengan BPR dan koperasi”, tegas Agus.

Agus pun mengharapkan disini ada institutional set-up yang bisa menangni itu. “Apa institutional set-up dari pembiayaan ini? Ada lembaga-lembaga pembiayaan di kementrian-kementrian yaitu badan layanan umum (BLU), di kemenkop ada LPDB-KUMKM. Ini yang harus kita satukan”, kata dia.

Setelah mendapat pembiayaan, lalu kemana memasarkan produknya? “Kalau saja di Indonesia memiliki lembaga penyangga produk UKM, seperti kerja Bulog di sektor beras. Produk-produk UKM itu tentunya dikurasi terlebih dahulu, yang bisa dipasarkan di pamaran-pemaren dengan harga semacam operasi pasar. Ini yang belum terakomodasikan”, pungkas Agus (jef)

Menkop Puspayoga: Pemberdayaan KUKM Perkokoh NKRI

Depok - Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyampaikan sambutan dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema KARMANY - Langkah Kecil untuk Perubahan Besar.
Depok – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyampaikan sambutan dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema KARMANY – Langkah Kecil untuk Perubahan Besar.

DEPOK:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran KUKM bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata.

Namun dibalik itu pemerintah ingin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Inilah usaha pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak,” ujar Menkop Puspayoga dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema “KARMANY – Langkah Kecil untuk Perubahan Besar”.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi, Pembina Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UI I Made Kartika Diputra, Ketua KMHD UI I Dewa Gede Kharisma Yudha, serta puluhan mahasiswa UI asal Bali.

Puspayoga mengatakan kebijakan Presiden Jokowi yang mencanangkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu contoh program bagaimana merawat NKRI.

Di mana selama ini, masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat maupun sebagaian besar Indonesi timur sudah menikmati harga BBM yang sama, sementara di Papua dan Papua Barat harnya masih selangit.

“Cara seperti inilah yang akan memperkokoh NKRI, sebab di Papua harga BBM bisa tinggi. Jadi ini bukan hanya urusan ekonomi,” tegasnya.

Untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, tourism, energi dan maritim. Dikatakannya program unggulan ini saling korelasi satu Sama yang lain. Jika infrastruktur dibangun maka secara merata maka koperasi dan UKM di daerah akan tumbuh pesat.

Dengan KUKM tumbuh secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tentu angka kemiskinan akan semakin ditekan. Selain itu, juga akan memberikan masukan kepada daerah setempat tentang pengembangan pariwisata.”Makanya pemerintah fokus pada pemberdayaan koperasi dan UKM,” tukas Menkop.

Menurut Puspayoga UMKM merupakan sumber penghidupan terbesar bagi masyarakat. Data Kementerian KUKM dan BI tahun 2015 menunjukkan jumlah UMKM per 2014 sejumlah 59,3juta unit (99,9% unit usaha), kontribusi 96,7% tenagakerja, dan kontribusi 57,6% terhadap PDB.

Walaupun peran UMKM sangat strategis dalam mengurangi pengangguran, namun menurut BPS (Agustus 2015) angka penganguran sedikit bertambah menjadi 7,56 juta orang atau meningkat 320 ribu dari tahun 2014.

“Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itun semua masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang memiliki kreatifitas dan bekal ilmu yang telah diperolehnya di dunia perkuliahan, sebaiknya memiliki mental untuk berwirausaha dibanding menggantungkan diri dengan berburu pekerjaan bersama jutaan pengangguran yang juga mencari kerja,” imbuh Menkop.

‎Dengan membuka suatu usaha, kata Puspayoga banyak peluang-peluang baru bagi para pengusaha. Misalnya peluang menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, peluang mengembangkan usaha dengan membuka cabang di berbagai kota, serta peluang untuk mencoba usaha baru yang masih berhubungan dengan induk usaha.

“Kelebihan berwirausaha juga bermanfaat bagi masyarakat, karena secara otomatis saudara membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan,” katanya. (dan)

KSP Amoghasiddhi Perbanyak Anggota dengan Member Get Member

Deputi bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di dampingi Bintang Puspayoga meninjau  Kantor Koperasi Amoghasiddhi usai diresmikan pada hari Sabtu 19/11/2016 di Denpasar Bali.
Deputi bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di dampingi Bintang Puspayoga meninjau Kantor Koperasi Amoghasiddhi usai diresmikan pada hari Sabtu 19/11/2016 di Denpasar Bali.

DENPASAR (Globalnews.id)  Sistem rekrutmen Koperasi Simpan Pinjam Amoghasiddhi di Bali dinilai bisa jadi contoh bagi koperasi-koperasi lain yang ingin meningkatkan jumlah anggotanya. Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi akan menjamin kualitas anggota yang baru masuk.

Deputi Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan rekrutmen anggota baru koperasi tidak bisa asal-asalan dan tidak bisa memaksakan siapapun jadi anggota koperasi.

“Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi bisa menjamin kualitas anggota. Karena anggota baru yang masuk dikenali dan dijamin oleh anggota lama yang membawanya dan juga diterapkan sistem tanggung renteng,” kata Meliadi usai peresmian gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi, Sabtu (19/11) di Denpasar, Bali. Peresmian juga dihadiri Ibu Bintang Puspayoga dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra.

Meliadi yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, mengapresiasi Koperasi Amoghasiddhi yang tegas menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang hanya melayani anggota. Kunci keberhasilan usaha koperasi adalah partisipasi anggota sebagai pengguna jasa.

Gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi menarik perhatian Bintang Puspayoga dan Meliadi Sembiring karena gedung menggunakan energi solar panel. Penggunaan solar panel ini membuat Koperasi Amoghasiddhi mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM.

Koperasi Amoghasiddhi didirikan pada 2005 namun baru memperoleh badan hukum tahun 2011. Koperasi ini diprakarsai oleh 31 pemuda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Ketua Koperasi Amoghasiddhi Ketut Meniartha mengatakan sistem member get member yang mereka terapkan telah membuat jumlah anggota bertambah signifikan. Kini anggota koperasi Amoghasiddhi berjumlah 2.000 orang.

Sementara total asetnya mencapai Rp 19 Miliar yang sebagian besar berasal dari anggota. Ketut menegaskan pengurus berkomitmen menjadi koperasi mandiri, tidak bergantung pada dana dari luar. (jef)

Menkop Puspayoga Dukung Bengkulu Jadi Destinasi Wisata dan UKM

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menorehkan tinta batik pada kain besurek menandakan dibukanya acara Bengkulu Expo 2016 di Lapangan Sport Center Kota Bengkulu, Kamis, (17/11). Kain besurek menjadi salah satu produk unggulan yang diharapkan mampu mengangkat popularitas UKM dan pariwisata Bengkulu.
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menorehkan tinta batik pada kain besurek menandakan dibukanya acara Bengkulu Expo 2016 di Lapangan Sport Center Kota Bengkulu, Kamis, (17/11). Kain besurek menjadi salah satu produk unggulan yang diharapkan mampu mengangkat popularitas UKM dan pariwisata Bengkulu.

BENGKULU- (Globalnews.id) :Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meyakini popularitas Provinsi Bengkulu baik dari sisi UKM maupun pariwisata dapat terdongkrak secara efektif melalui Bengkulu Expo 2016.

“Expo ini paling efektif untuk meningkatkan popularitas, mendorong kreativitas, ditunjang dengan peran media semakin membuka peluang Bengkulu untuk berkembang,” kata Menteri Puspayoga saat membuka acara Bengkulu Expo 2016 dan Karnaval Kain Besurek, Batik Nusantara di Lapangan Sport Center, Bengkulu, Kamis.

Menteri Puspayoga mendorong dilakukannya lebih banyak pameran atau expo sebagai upaya promosi provinsi tersebut sekaligus pengembangan iklim UKM agar semakin berkembang.

Menurut dia, UKM dan pariwisata merupakan dua hal yang saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain.”Pariwisata tidak akan maju tanpa UKM demikian juga sebaliknya, oleh karena itu mari kita bersinergi membangun bangsa ini karena NKRI tidak akan terbentuk tanpa silaturahmi,” katanya.

Menteri mengapresiasi visi Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Mukti yang memiliki visi pembangunan yang jelas menuju Bengkulu 2020 termasuk pengembangan pariwisata.

Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang melimpah dengan garis pantai yang panjang, didukung pariwisata budaya dengan seni dan budaya yang masih terpelihara dengan baik.”Di sepanjang pantai ada UKM dan pedagang-pedagang, ini potensi walau belum tertata tapi menunjukkan bibit-bibit wirausaha yang tumbuh,” katanya.

Bengkulu, kata Menteri, juga memiliki ikatan historis yang kuat dengan bangsa-bangsa Eropa sehingga potensial menarik kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut.”Tinggal bagaimana memasarkannya termasuk menata dengan baik UKM-nya hingga menyiapkan infrastrukturnya,” katanya.

Puspayoga juga menyadari perlunya waktu bagi masyarakat Bengkulu agar bisa memahami keterlibatannya dalam pengembangan pariwisata daerahnya.”Bagaimana membuat masyarakat Bengkulu tersenyum, ini yang perlu waktu,” katanya.

Ia mencontohkan Bali membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjadikan dirinya sebagai destinasi wisata kelas dunia.Oleh karena itu, wajar menurut Menteri jika Bengkulu pun memerlukan waktu untuk membangun dan mengoptimalkan potensi pariwisatanya agar mampu dikelola untuk sumber kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengangkat potensi provinsinya melalui berbagai ajang termasuk Bengkulu Expo 2016 yang mengangkat potensi kain khas Bengkulu yakni kain besurek agar menjadi salah satu pendongkrak popularitas UKM dan pariwisata Bengkulu.

“Potensi wisata Bengkulu sangat besar, alam yang luar biasa, wisata sejarah berupa Rumah Bung Karno, Rumah Fatmawati, Masjid Jamie, Benteng Marlboro. Kami juga sedang menggalakkan gerakan Bengkulu Tersenyum dan toilet bersih,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Ismed Lakoni yang juga Panitia Penyelenggara Bengkulu Expo 2016 mengatakan Bengkulu Expo bertujuan mensosialiasikan dan mempromosikan produk KUKM dan mitra binaan BUMN di Bengkulu.

Acara itu juga diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk unggulan daerah dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Bengkulu Expo 2016 digelar di Lapangan Sport Center Bengkulu pada 17-21 November 2016 diikuti oleh 89 peserta stand berikut pasar rakyat sebanyak 30 stand yang terdiri 90 UKM di Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada perintis, pelopor, inisiator, dan pemrakarsa kain besurek oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga. dan)

Menkop Puspayoga : Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga memukul Gong tanda dibukanya Silatnas 2016 Perhimpunan BMT Indonesia di Kab.Boyolali Rabu (16/11), turut mendampingi Ketua umum Perhimpunan BMT Indonesia H. Jularso, Sekretaris Daerah Kab.Boyolali Sri Adiningsih dan Deputi bidang pembiayaan  Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga memukul Gong tanda dibukanya Silatnas 2016 Perhimpunan BMT Indonesia di Kab.Boyolali Rabu (16/11), turut mendampingi Ketua umum Perhimpunan BMT Indonesia H. Jularso, Sekretaris Daerah Kab.Boyolali Sri Adiningsih dan Deputi bidang pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo.

BOYOLALI – (Globalnews.id):  Langkah Perhimpunan BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) Indonesia, atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang menverifikasi keaktifan anggotanya, sudah sesuai dengan program Kemenkop dan UKM terkait reformasi total koperasi.

” Menuju BMT berkualitas atau BMT go quality, ini sudah sejalan dengan reformasi total koperasi,” kata Menkop dan UKM Puspayoga, saat membuka Silatnas 2016 Perhimpunan BMT Indonesia, di gedung asrama haji Donoyudan, kab Boyolali, Rabu (16/11).

Menurut Puspayoga, dalam reformasi total koporasi yg mencakup rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi, antara lain menghasilkan 62 ribu koperasi tak aktif.

‘Kami memberikan waktu 6 bulan pada 62 ribu koperasi untuk.memberikan tanggapan. Setelah itu koperasi tersebut akan dimasukkan ke lembaran negara untuk secara resmi dibubarkan,” kata Menkop.

Menkop menegaskan, ia tidak bangga dengan jumlah koperasi yang banyak.namun tidak berkualitas, karena hal itu malah menjadikan beban.

“Saya malah bangga dengan sedikit koperasi namun berkualitas seperti juga yang ditunjukkan oleh beberapa BMT, dimana ada yang sudah membuka cabang di Singapura, ada yang omsetnya ratusan miliar, ada yang bangun institute BMT dan masih banyak lagi,” ujar Puspayoga.

Menkop menjelaskan, pertumbuhan BMT sendiri cukuo signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan  aset sekitar rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang.

Data di Kemenkop dan UKM menunjukka  jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadam hukum KSPPS.

”Kami optimis jumlah BMT/KPPS  akan berkembang terus demikian juga kualitasnya semakin meningkat,” katanya.

Menkop berharap PBMT Indonesia bisa menjadi  salah satu motor penggerak berkembangnya BMT/KSPPS. Menkop juga mendorong agar Kopontren dapat melakukan   perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS/UPPS Koperasi.

Kalah Kasta

Sementara itu Ketua Umum Perhimpunan  BMT Indonesia, Jularso mengatakan dalam Silatnas 2016 ini pihaknya melakukan verifikasi ulang terhadap anggotanya, dimana dari 550 BMT yanh terdaftar, sebanyak 200 BMT tidak melakukan registrasi ulang.

“Sehingga Silatnas 2016 ini diikuti 350 BMT seluruh Indonesia. Kami memberikan kesempatan pada BMT yang tidak melakukan registrasi ulang juga pada BMT yang ingin bergabung untuk mendaftar lagi buat Silatnas tahun depan,” katanya.

Terkait eksistensi BMT, Jularso mengatakan saat ini tantangannya jauh lebih berat baik eksternal.maupun internal.

“Program KUR misalnya, disatu sisi itu menggembirakan karena ada akses dana murah, namun disisi lain juga menjadi masalah, karena perbankan konvensional juga telah masuk ke sektor mikro dimana  banyak.BMT beroperasi, jelas kami kalah kasta, kalah kelas dibanding bank, karena itu kami minta perlakuan yang fair,'” katanya.

Menurut ia, salah satu modal.yang membuat BMT bertahan adalah, BMT tidak semata-mata memberikan jasa keuangan,namun juga menfasilitasi masalah kesehatan, pendidikan sampai pendalaman masalah kerohanian.

“Maka tak heran jika antara lain anggota kami.mampu memberikan wakaf sebesar rp 10 miliar untuk pembangunan BMT Institute di yogyakarta, dimana Rp 2 miliar diserahka  pada silatnas kali ini ke panitia,” tambahnya.

Sementara itu Sekda Kab Boyolali Sri Adiningsih mengakui, kehadiram BMT di wilayahnya sudab banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kab Boyolali.

Ia memberi contoh, BMT Tumang Boyolali yang sudab mampu melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan asetnya sudah mencapai Rp 100 miliar lebih. (jef)

Keling Kumang‎ Kalbar, Layak Jadi Koperasi Percontohan

Menteri  Puspayoga  meresmikan Hotel Ladja milik Koperasi Kredit Keling Kumang di Kabupaten Sintang,  Kalimantan Barat.  Turut mendampingi dalam peresmian tersebut Bupati Sintang, Jarot Winarno dan Bupati Sekadau, Rupinus. Minggu (13/11).
Menteri Puspayoga meresmikan Hotel Ladja milik Koperasi Kredit Keling Kumang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Turut mendampingi dalam peresmian tersebut Bupati Sintang, Jarot Winarno dan Bupati Sekadau, Rupinus. Minggu (13/11).

SINTANG (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan bahwa Credit Union (CU) atau Koperasi Kredit Keling Kumang merupakan salah satu contoh konkrit koperasi berkualitas di Kalimantan Barat.

“Ini membuktikan bahwa program Reformasi Total Koperasi yang digulirkan pemerintah berhasil diwujudkan di Kalimantan Barat. Koperasi berkualitas itu yang anggotanya banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, serta memiliki aneka unit usaha yang maju. Koperasi seperti Keling Kumang itu yang kita harapkan”, kata Menkop saat meresmikan Hotel Ladja, salah satu unit usaha dari CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang, Kalbar, Minggu (13/11).‎

Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Sekadau Rupinus, dan seluruh jajaran pengurus CU Keling Kumang.

Saat ini, Keling Kumang yang didirikan pada 20 Maret 1993 itu memiliki 164 ribu lebih anggota dengan aset sebesar Rp1,2 triliun. Tak hanya itu, Keling Kumang yang sudah menjadi holding (Keling Kumang Grup) memiliki beberapa unit usaha yang dikelola anak usaha berbentuk koperasi.

Diantaranya, hotel (Koperasi Jasa Ladja), ritel dan minimarket (Koperasi Konsumen Lima Dua), pertanian (Koperasi Tujuh-Tujuh), serta unit usaha lainnya seperti pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi).

‎Dengan kinerja seperti itu, Puspayoga mengatakan, Keling Kumang bisa mengajukan diri sebagai penyalur Kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2017. Pasalnya, Keling Kumang memiliki segala persyaratan sebagai penyalur KUR yang tak diragukan lagi, seperti modal, manajemen, dan online sistem

. “Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan kementrian terkait HGU lahan, agar Keling Kumang mendapatkan hak konsesi lahan perkebunan. Artinya, koperasi mampu menjadi pemilik lahan, bukan sekadar pekerja di perkebunan. Dengan begitu, koperasi pun bakal memiliki bargaining position yang tinggi di sektor itu”, imbuh Menkop.

Terkait bisnis ritel (K-52 Mart), Puspayoga berharap, produk yang dijajakan di minimarket tersebut dapat menampung sebanyak-banyaknya produksi KUKM. “Pokoknya, produk lokal harus mendapat tempat yang istimewa di K-52 Mart dan terus dikembangkan ke segala pelosok, khususnya di Kalbar”, tandas Menkop yang juga berkesempatan mengunjungi kantor pusat CU Keling Kumang di Kabupaten Sekadau.

‎I Wayan Dipta menambahkan, Keling Kumang bisa mengajukan proposal sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Pasalnya, mereka sudah memiliki ritel, gudang, juga alat angkutan (truk).

“Kami siap mendukung untuk hal itu dengan melengkapi segala persyaratan yang ada. Sedangkan menyangkut HGU konsesi lahan, kami bisa merekomendasikan ke Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses mendapatkan hak konsesi lahan tersebut”, kata Wayan.

Toserba Sampai Hotel

img-20161114-wa0002

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) Munaldus, yang merupakan anak usaha dari Keling Kumang Grup, menyebutkan bahwa INKUR mengelola unit usaha grup yang bergerak di sektor jasa (hotel) dan minimarket (K-52 Mart).

‎”Kita sekarang sudah memiliki sembilan toserba yang tersebar di Kalbar. Sementara untuk hotel, kita menampilkan nuansa budaya lokal, yakni Dayak sebagai bentuk kearifan lokal yang terus kita jaga”, kata dia.

Munaldus mengaku, pihaknya memiliki dua mimpi besar, yaitu K-77 bisa menyalurkan pupuk bersubsidi dan kita dapat mengelola hak konsesi lahan HGU perkebunan Sawit. “Hanya saja, kami di sini masih memiliki hambatan berupa pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi. Saya berharap, pemerintah dapat memberikan penghapusan atau keringanan pajak bagi koperasi di seluruh Indonesia”, pungkas Munaldus.(jef)

Menteri Puspayoga Sebut Entrepreneur Pahlawan Pembangunan Ekonomi

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga usai memberikan Penghargaan kepada Dian aryanti pengusaha snanck styles di dampingi JB. Kristiadi sebagai wakil komisaris utama PT Bank Danamon pada acara Danamon sosial Entrepreneur Award. Jakarta (10/11)
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga usai memberikan Penghargaan kepada Dian aryanti pengusaha snanck styles di dampingi JB. Kristiadi sebagai wakil komisaris utama PT Bank Danamon pada acara Danamon sosial Entrepreneur Award. Jakarta (10/11)

JAKARTA- (Global News) :Danamon pada usia yang ke 60 tahun ini kembali menganugerahkan Danamon Social Entrepreneur Awards (DSEA) 2016. DSEA merupakan suatu penghargaan dan bentuk apresiasi Danamon kepada pejuang kesejahteraan Indonesia yang telah membangun wirausaha yang berkelanjutan dan dapat mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitarnya.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang memberikan sambutan pada malam penganugerahan DSEA, Kamis (10/11) menyebutkan entrepreneur dan pelaku UKM sebagai pahlawan pembangunan ekonomi. Entrepreuneur dan UKM sebagai tulang punggung ekonomi sepatutnya mendapat dukungan seperti yang dilakukan oleh bank Danamon.

Menteri Puspayoga mengapresiasi Danamon yang melakukan program penghargaan kepada Entrepreneur dan pelaku UKM.

“Dengan adanya penghargaan bagi entrepreneur ini akan melahirkan semakin banyak entrepreneur baru. Dari jumlah entrepreneur yang  1,65% saat ini, saya berharap program ini bisa meningkatkan entrepreneur hingga 2%”, kata Puspayoga.

Menurutnya entrepreneur adalah seorang yang dapat menyelesaikan masalah sosial yang ada disekitarnya. Contohnya adalah pengolahan sampah menjadi barang produksi.

Hal seperti itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah pariwisata untuk mempercantik kawasan wisatanya. “Itulah yang disebut ekonomi kreatif yang bisa membantu masalah sosial”, lanjut Puspayoga.

Pada kesempatan tersebut Puspayoga bersama Wakil Komisaris Utama PT. Bank Danamon menyerahkan secara simbolis penganugrahan kepada salah satu pemenang Danamon Social Entrepreneur Awards Dian Aryanti yang memiliki usaha Snack Stylist. Setelah melalui seleksi ketat, ditetapkan lima pemenang DSEA.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, dan mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri.

Pada penutupnya Menkop mengucapkan selamat atas ulang tahun Danamon yang ke 60 pada bulan Juli lalu. Menkop berharap setiap tahunnya acara ini dapat ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan agar dapat sama-sama membangun ekonomi masyarakat.(jef)

BUMDes Tak Sebut Koperasi, Menkop Surati Mendes PDT

Menkop dan UKM Puspayoga jadi keynote speaker di seminar Sinergi BUMDes dan Koperasi, di Jakarta Kamis (10/11)
Menkop dan UKM Puspayoga jadi keynote speaker di seminar Sinergi BUMDes dan Koperasi, di Jakarta Kamis (10/11)

JAKARTA (Global News) : Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meminta agar Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) segera direvisi. Pasalnya, dalam Permen tersebut belum menyebutkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui BUMDes.

“Regulasi ini harus jelas untuk koperasi, sehingga sinergi BUMDes dengan koperasi bisa terjalin baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menkop ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara seminar bertema Sinergi Koperasi dan BUMDes”, di Jakarta, Kamis (10/11).

Untuk itu, Puspayoga berjanji ‎akan segera menyurati Menteri Desa terkait hal itu. “Secepatnya, kalau perlu besok kita surati secara formal. Harapan kita agar BUMDes memiliki badan hukum sesuai dengan filosofi ekonomi kerakyatan, yaitu gotong-royong dan kekeluargaan. Filosofi itu tercermin pada koperasi, yang juga sesuai dengan UUD 1945,” tukas Menkop.

Nantinya, lanjut Puspayoga, pihaknya akan mendorong supaya koperasi dan BUMDes bersinergi mengembangkan ekonomi di pedesaan. Jika itu dilakukan maka usaha milik rakyat bakal semakin kuat. Teknis di lapangan misalnya saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan sebesar Rp1 miliar dari APBN.

“Koperasi itu kita akan jadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri. Jadi, koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu,” tandas Menkop.

Menurut Puspayoga, salah satu fungsi holding mencari peluang pasar dimana Kemenkop dan Kemendes PDT juga akan melibatkan mitra lainnya, misalnya lembaga pembiayaan perbankan.

“Ini saya harapkan bisa menjadi proyek percontohan yang luar biasa. Kita tidak sendiri, tapi melibatkan semua stakeholder lainnya,” ucap Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta menambahkan, banyak daerah di Indonesia kebingungan terkait belum tegasnya status badan hukum BUMDes tersebut.

“UU Nomor 6/2012 menyebutkan BUMDes itu azasnya kekeluargaan dan gotong royong, tapi Permennya tidak tegas ketika bicara badan hukum. Ini yang menyebabkan kebingungan di daerah. Mengapa tidak tegas menyebutkan koperasi? Padahal, sudah banyak koperasi di sektor riil eksis di daerah juga desa-desa, sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya,” kata Wayan.

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan Kementrian PDT dan Transmigrasi Syamsul Widodo mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terus mendukung BUMDes dan juga koperasi. Karena, tujuan dan filosofinya sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. ‎

“Keberadaan BUMDes tidak akan mematikan usaha rakyat, justru sebaliknya akan mendukung. Ini yang akan kita jaga. Terkait Permen, sebaiknya Menkop menyurati menteri kami,” pungkas Syamsul.(jef)