Arsip Kategori: koperasi dan ukm

Bank Sampah Segera Berbadan Hukum Koperasi

img-20170105-wa0008

JAKARTA (Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan kerjasama pengelolaan bank sampah. Saat ini sedang disusun  sinergi program melalui Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi Dan UKM dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Pengelolaan Bank Sampah.

Ini merupakan tindak lanjut dari MOU Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : PKS.1/MENLHK/PSLB3/PSLB./0/3/2016 dan nomor : 05/KB/M/KUKM/III/2016 tentang : Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  berbasis Lingkungan Hidup, pada  5 Maret 2016.

Deputi Restrukturisasi Usaha Yuana Setyowati mengatakan program sinergi yang akan disusun adalah penguatan bentuk Badan usaha pelaku pengelolaan Bank Sampah melalui IUMK untuk pelaku usaha mikro, kecil (perorangan). Selain itu, dipandang penting juga Pengembangan Kemitraan Pengelola Bank Sampah dengan mitra strategis.

“Sangat perlu juga disinergikan adalah pengembangan pilot project (best Practise)  untuk Badan Hukum  Koperasi Bank sampah  yang di sinergikan dengan perusahaan dan Mitra strategis lainnya,” kata Yuana, Kamis (5/1).

Sinergi program strategis Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain melalui  IUMK, program pendampingan melalui PLUT KUMKM, Kemitraan dan penguatan kelembagaan, hak cipta  dan akses pembiayaan melalui KUR, LPDB dan lembaga keuangan lainnya.

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Jumlah bank sampah di DKI Jakarta tercatat 420 Bank Sampah yang masih berbentuk paguyuban/komunitas pengelola sampah Rumah Tangga. (jef)

Produk UKM Indonesia Gratis dipajang di Mall China

Menteri Koperasi dan UKM menerima Ibu Yani dan Mr.Lee yang merupakan termasuk dalam 10 orang pengusaha di Cina yang membahas tentang pembukaan peluang usaha di Indonesia. Jakarta, (03/01/2017).
Menteri Koperasi dan UKM menerima Ibu Yani dan Mr.Lee yang merupakan termasuk dalam 10 orang pengusaha di Cina yang membahas tentang pembukaan peluang usaha di Indonesia. Jakarta, (03/01/2017).

JAKARTA (Globalnews.id)- Indonesia bersama 25 negara Asia lainnya diberikan fasilitas gedung pencakar langit, China Asian Year of Handcrafts and Arts oleh pemerintah China. Gedung yang dibangun di tengah kota Beijing dan berada kawasan World Trade Center (WTC) tersebut akan digunakan secara gratis untuk promosi produk-produk usaha kecil menegah (UKM).

“Kita apresasi karena ini gratis. Kita mau bisnis saja harus bayar, ini kan gratis. Tinggal jualan saja. Jadi akan ditindaklanjuti kita akan mempersiapkan UKM mana saja, karena itu gratis,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga usai menerima Ketua Umum Indonesian Diaspora Network-China Prof. Yenni Thamrin dan Presiden Komisaris China Strong Food Group Mr. Li Yong Kui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Khusus untuk Indonesia, pemerintah setempat memberikan keistimewaan. Satu lantai khusus yang berada di lantai 8 gedung tersebut akan diisi oleh UKM Indonesia, dengan luas kurang lebih 739 m2. Tidak hanya itu, pemerintah China juga memberikan kesempatan bagi pengusaha Indonesia untuk membuka restoran di lantai bawah gedung yang sama. Sedangkan negara lain berbeda, dua negara digabungkan dalam satu lantai dengan luas masing-masing 376 m2.

“Nanti kita akan bahas dulu karena mereka (China) harus memberikan rincian spacenya dimana, kita komunkasikan dengan UKM kita, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak lama dan kita harapkan UKM kita siap,” tambah Deputi bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop UKM, I Wayan Dipta.

Menkop UKM Puspayoga dijadwalkan akan meninjau kesana guna memastikan layak atau tidaknya tempat yang disediakan. Wayan memperkirakan sekitar 70 UKM yang bisa difasilitasi masuk kesana, namun tentu menurut dia tidak sembarang UKM yang dipilih. Syarat utamanya adalah UKM berkualitas tinggi, berorientasi ekspor dan kemampuan produksinya di atas rata-rata.

“Diharapkan nanti  pak menteri ninjau dulu ke sana, kalau bagus. Biarpun gratis tapi kalau tidak bagus, tidak laku rugi juga kita kan. Jadi pak menteri ingin cek dulu kira-kira layak tidak,” kata Wayan.

img-20170104-wa0004

Indonesia Prioritas

Ketua Umum Indonesian Diaspora Network-China Prof. Yenni Thamrin mengungkapkan bahwa promosi gratis pemerintah China bertujuan untuk menjalin mitra usaha dengan negara Asia.

Namun khusus Indonesia mendapat prioritas karena memiliki hubungan diplomatik yang sudah terjalin lama dengan China. Selain itu, Yenni bersama organisasinya sering mengadakan kegiatan sosial dan kerja sama pendidikan hingga mendapat perhatian pemerintah negara itu.

“Selama 9 tahun tinggal di Beijing banyak membuat kegiatan sosial seperti memberikan bantuan, mengunjungi panti asuhan, dan tukar menukar pendidikan. Ini hubungan persahabatan yang sudah terjalin baik. Kami juga mempromosikan budaya Indonesia di sana,” pungkas Yenni.

China Asian Year of Handcrafts and Arts saat ini sudah siap digunakan, bahkan Indonesia dan China sudah menandatangani nota kesepahaman bersama. Untuk diketahui China merupakan salah satu negara yang menyukai banyak produk UKM asal Indonesia, misalnya furniture, kerajinan batik, mutiara, dan aksesoris.

“Diharapkan secepatnya diisi. Untuk Persiapan saya rasa sudah 100 persen sehingga kami mohon arahan pak menteri,” tukas dia.(jef)

 

Kunjungan Awal Tahun, Menteri Puspayoga Tinjau PIK Pulogadung

Menteri Puspayoga meninjau salah satu sentra  penjualan sepatu di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Jaktim, Selasa (3/1)
Menteri Puspayoga meninjau salah satu sentra penjualan sepatu di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Jaktim, Selasa (3/1)

JAKARTA (Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM  Puspayoga mendukung penuh rencana Koperasi Perkampungan Industri Kecil (Kopik) untuk membentuk Jaringan Usaha Koperasi (JUK), khususnya pemasaran produk koperasi, di seluruh Indonesia.

“Ini program jaringan pemasaran yang luar biasa. Dengan adanya jaringan pemasaran antar koperasi di seluruh Indonesia, maka kendala pemasaran yang selama ini membelit koperasi produksi bisa kita atasi. Saya mendukung penuh upaya tersebut, dan berharap hal itu segera direalisasikan”, kata Puspayoga saat kunjungan kerja awal tahun di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Jakarta Timur, Selasa (3/1).

PIK berdiri 1982 diatas lahan seluas 37,5 ha. Kawasan PIK dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung di bawah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta tersebut kini sudah dimanfaatkan oleh 691 UMKM menjadi tempat pengembangan usaha. Sebagian besar merupakan UMKM dengan objek usaha garmen sebanyak 408 unit dan logam sebanyak 208 unit.

Menteri Puspayoga mengatakan bahwa potensi PIK Pulogadung sangat luar biasa. Selain untuk dikembangkan pemasarannya, juga bisa dijadikan sebagai destinasi unggulan wisata belanja. “Ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana menjadikan PIK Pulogadung sebagai kawasan wisata belanja unggulan”, tandas Puspayoga.
Mitra Usaha Besar

Sementara itu John Frial Kepala UPK UPT PPUMKMP menjelaskan, koperasi yang menjembati para pengusaha diPIK saat ini sudah mulai bekerja kembali, dan Koperasi juga sudah bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Astra, Honda. “Jadi Koperasi kami saat ini sudah menjadi mitra perusahaan besar,” ujarnya.

Salah satu anggota Koperasi adalah PT Hang Putra Jaya yang memasok komponen sepeda motor ke PT Astra Internasional. Menurut Lutfi, pemiliknya, pihaknya dalam sebulan memasok 50 ribu komponen ke Astra, mulai dari standard, setang maupun spion motor, dengan omzet penjualan antara Rp 6-10 miliar pertahun.

Ketua Koperasi PIK Ali Rasyidi menambahkan , program Jaringan Usaha Koperasi (JUK) pernah digulirkan beberapa tahun lalu. “Namun, hal itu bisa dibilang gagal, karena JUK justru tidak menyentuh komoditi-komoditi hasil produksi koperasi. Harusnya, JUK benar-benar untuk memasarkan produk buatan koperasi, termasuk produk buatan PIK. Kami berharap, jaringan usaha koperasi atau JUK bisa diwujudkan di era sekarang”, kata Ali

Ali meyakini bahwa bila linkage pemasaran antar koperasi di seluruh Indonesia‎ bisa diwujudkan akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. “Bayangkan, bila produk buatan koperasi, termasuk yang ada di kawasan PIK Pulogadung ini bisa masuk ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, melalui jaringan usaha koperasi tadi. Untuk hal itu, kita bisa kerjasama pemasaran dengan banyak Koperasi Pasar dan Koperasi Karyawan di seluruh Indonesia”, tandas Ali.

Selain itu, Ali menjelaskan, anggota Koperasi PIK ‎bergerak di sektor kerajinan kulit (sepatu, sandal, tas, dompet, sarung tangan), garmen (kemeja, tshirt, busana Muslim, bordir, pakaian anak-anak, dan sebagainya), sentra aneka (sablon, roti, percetakan, bakso, kopi, aksesoris), sentra logam (elektrikal, mekanikal, dan lain-lain), serta sektor mebel. (jef)

Menkop Harap RKB dan PLUT Bersinergi

Kemenkop Minta Induk KUD Perkuat Jaringan Pusat Sampai Daerah

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP)  tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP) tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).

JAKARTA-(Globalnews.id): Kementrian Koperasi dan KUM meminta Induk KUD (Koperasi Unit Desa)  untuk memerkuat jaringan dari pusat sampai daerah dan  mengupayakan partisipasi aktif dari masing-masing unit, baik di pusat (Induk KUD), di propinsi (PUSKUD) sampai di daerah (KUD) . Jika ini tercipta, maka koperasi akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan karena memiliki sumbeer daya yang signifikan dan solid.

Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk KUD ke XXXVI tahun buku 2015 dan Rapat Anggota Program tahun buku 2017, di Jakarta Selasa (19/12). “Kalau melihat kuantitas KUD yang ada yaitu sebanyak 9.437 KUD, yang menyerap 13,4 juta KK (kepala Keluarga-red), maka itu jumlah yang sangat signifikan dan besar.

Namun pertanyaannya, apakah jumlah sebanyak itu aktif semua? atau sebagian ada yang terengah-engah, bahkan tidak aktif sama sekali?, ini yang menurut saya jadi tantangan bagai Induk KUD sekarang, bagaimana bisa merevitalisasi anggotanya,” katanya.

Menurut Meliadi, aset dan sumber daya KUD yang sedemikian besar akan percuma saja bila, organisasi KUD baik di pusat sampai daerah, tidak terlibat aktif dalam pembangunan koperasi. “Hirarki organisasi KUD mulai dari Induk KUD sampai ke tingkat KUD di daerah, itu sudah sangat bagus dan relevan.

Masalahnya jangan antar lembaga ini saling berebut lahan bisnis.Ibarat induk ayam dan anaknya, adalah tidak elok jika saling berebut lahan bisnis. Untuk itu hirarki organisasi ini harus dimanfaatkan, jika dibawahnya sudah tertata baik, maka semakin keatas semakin kuat. Inilah yang diharapkan dari KUD,” katanya.

Ia menunjuk rencana kerjasama yang  dilakukan Induk KUD dengan perusahaan peternakan ayam dari Jepang maupun pembangunan pembangkit listrik mikro hidro di sejumlah KUD dengan perusahaaan China. ” Jika selama ini bibit ayam masih dipasok dari luar, maka setelah kerjasama ini pusat pembibitan ayam itu harus ada di daerah-daerah dimana KUD berada, sehingga mereka bis amenghasilkan telur maupun daging ayam untuk ekspor, itulah  contoh contoh praktis apa yang dimaksudkan dengan  revitalisasi koperasi ” tambah Meliadi.

Dalam kesempatan itu Meliadi sempat menyentil molornya jadwal RAT  yang dilakukan Induk KUD, dimana seharusnya paling lambatan dilakukan pada Juni 2016. “Sudah menjadi kewajiban koperasi untuk melakukan RAT sesuai aturan yang ada. Namun mundurnya RAT Induk KUD tahun buku 2015  menjadi di penghujung 2016, tentu menimbulkan pertanyaaan ada apakah ini? saya beramsusi mungkin sengaja dilakukan dengan tujuan persiapan menjadi lebih baik, mudah-mudahan itu yang terjadi,’ katanya.

KUD Masih dibutuhkan

Sementara itu Ketua Umum Induk KUD  Herman YL Wutun meminta pemerintah campur tangan pemerintah untuk mengembalikan popularitas KUD. Saat ini jumlah KUD tidak berkembang, malah yang aktif semakin sedikit. Herman menyebut pada saat Orde Baru, jumlah KUD mencapai 9 ribu unit dengan anggota sebanyak 13,4 juta kepala keluarga.

Namun, saat ini dia memperkirakan jumlah KUD yang aktif tidak sampai 50% dari jumlah yang ada sejak jaman Orde Baru tersebut. “Mungkin tinggal 30% dari 9 ribu KUD yang aktif. Tapi, fasilitas semua masih lengkap, gudang masih ada. Kami mau pemerintah mengembalikan peran KUD,” cetus Herman.

Ia  menegaskan KUD saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perdesaan, terutama bagi para petani dan nelayan. KUD dahulu kala dibangun untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan pengadaan pangan bagi masyarakat miskin. Apalagi, sambung dia, pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan.

Dia pesimistis program tersebut bisa tercapai bila petani tidak diberdayakan yang salah satu caranya melalui peran KUD.”Pemerintah harus sadar kalau koperasi itu badan usaha rakyat kecil. Orang miskin hanya bisa berkoperasi, tidak bisa bangun CV apalagi PT. Kalau KUD ga diperhatikan, rakyat kecil ga bisa bangkit,” tukas Herman. Herman merasa pemerintah malah justru membuat pesaing KUD, yaitu koperasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah. (jef)

 

Caption
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP)  tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).

Menteri Puspayoga Resmikan Kospin Jasa Sebagai Penyalur KUR

save_20161218_091633

PEKALONGAN-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meresmikan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)  pertamakalinya. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan  piagam penghargaan kepada Ketua Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid sebagai Koperasi pertama penyalur KUR.

Kospin Jasa yang berdiri sejak 1973 memiliki aset sebesar Rp  5,8 triliun, sedangkan simpanan anggota Rp 5,3 triliun dan pinjaman mencapai Rp 3,8 triliun dan SHU hingga Rp 42 miliar. Anggota Kospin Jasa tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah 13.000 orang.

Menteri Puspayoga mengatakan hingga akhir November 2016 sudah 32 koperasi yang mengajukan sebagai penyalur KUR dan sekarang dalam tahap verifikasi.

“Kospin Jasa merupakan inspirasi bagi Indonesia untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika hanya menimbulkan kesenjangan yang semakin besar,” tegas Puspayoga.

Pada acara tersebut Andi Arslan   sekaligus menyerahkan  penyaluran KUR kepada dua anggota, yaitu Gunawan seorang pengusaha batik dan Basuki pengusaha sembako dengan nilai KUR masing-masing Rp 15 juta dan Rp 10 juta.

Ketua Umum Kospin Jasa juga menyampaikan terimakasih kepada Menteri Puspayoga yang telah memberikan  kesempatan kepada koperasi berperan dalam penyaluran KUR.

Gunawan yang ditemui usai menerima penyerahan KUR secara simbolis mengatakan kredit yang diterimanya merupakan modal yang sudah lama diharapkan meningkatkan usahanya.  Produksi batik Gunawan saat ini masih sangat kecil, hanya 100 lembar per bulan.  Dia bertekad meningkatkan produksi batik namun selama ini terganjal modal padahal permintaan semakin meningkat.

“Saya sangat berterimakasih mendapatkan kesempatan menerim KUR dengan bunga  rendah hanya 9%. KUR yang saya terima akan menjadi tambahan modal untuk meningkatkan usaha saya,” kata Gunawan.

Koperasi penyalur KUR harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kinerja baik dan sehat; bekerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR; memiliki sistem online data KUR dan sistem informasi kredit program (SIKP).

Peresmian dilaksanakan di gedung Pusat Pendidikan dan  Pelatihan (Pusdiklat) Kospin Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan HUT Kospin Jasa ke-43, Sabtu (18/12) malam yang juga dihadiri Walikota Pekalongan  Achmad Alf Arslan Djunaid . (jef)

 

 

Kluster Pertanian diproyeksikan Serap 12 Ribu Petani

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Jamhari Adi Purwata dan General Manager Elly Kasim, saat membubuhkan tandatangan prasasti koperasi, di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat 10/12/2016. Dalam kunjungan kerjanya itu, Puspayoga ingin melihat langsung kesiapan koperasi tersebut untuk program Kluster Pertanian dalam rangka ketahanan pangan.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Jamhari Adi Purwata dan General Manager Elly Kasim, saat membubuhkan tandatangan prasasti koperasi, di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat 10/12/2016. Dalam kunjungan kerjanya itu, Puspayoga ingin melihat langsung kesiapan koperasi tersebut untuk program Kluster Pertanian dalam rangka ketahanan pangan.

BANDARLAMPUNG-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan  program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.

“Untuk tahap awal kita siapkan lima ‘prototype’‎ di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan”, kata Menkop yang didampingi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, saat meninjau kesiapan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat (16/12).

‎Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL  (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Masing-masing wilayah tadi, per 1000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca panen.

“Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp2,2 juta perbulan. Dan setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp11 juta per hektar. Bayangkan saja, bila per 1000 hektar digarap oleh 2400 petani, maka ini merupakan program Padat Karya”, imbuh Menkop.

Dengan program padat karya seperti itu, lanjut Puspayoga, maka bisa dipastikan Indonesia‎ bisa lepas dari belitan impor pangan. Selanjutnya, tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, karena tak lagi berurusan dengan rentenir.

“Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp4500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp3700 ditambah potongan-potongan. Petani bisa mendapatkan harga bagus karena memang dirancang untuk efisien dan memiliki nilai tambah sejak masa tanam hingga masa panen. Pasarnya sudah ada, juga teknologinya”, tandas Puspayoga.

Oleh karena itu, Menkop berharap program kluster pertanian ini bisa segera berjalan di Lampung. “Saya berharap segera diurus segala persyaratan administrasinya. Karena, setelah lima wilayah ini berjalan bagus, berikutnya adalah membangun 60 Kluster Pertanian di wilayah lainnya di seluruh Indonesia”, tukas Puspayoga.

Puspayoga juga mengapresiasi KSPPS BTM yang sudah memiliki tempat penggilingan padi yang bagus, meski berada di tempat yang terpisah-pisah. “Semakin bagus memiliki penggilingan padi sendiri, maka hasil produksinya akan semakin efisien”, kata Menkop lagi.

Menanggapi hal itu, General Manager ‎KSPPS BTM Elly Kasim menyatakan kesiapan koperasinya dalam program Kluster Pertanian di wilayah Lampung.

“Secara regulasi, kita memang hanya bergerak di sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah. Namun,‎ untuk sektor riil, kita buat PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Bina Masyarakat Utama (BiMU). Nah, untuk BUMR BiMU, kita sudah menjalankan sistim kluster seperti itu secara mandiri. Dengan kedatangan Pak Mentri kesini, maka apa yang kami kembangkan akan dimasukkan dengan program kementrian‎. Bahkan, kami sudah datang ke Sukabumi untuk belajar lebih lagi mengenai program Kluster Pertanian ini”, papar Elly.

Elly menambahkan, koperasinya memiliki sekitar 3000-an anggota, yang diantaranya para petani dan pedagang. “Hasil pertaniannya kemudian diolah dan dipasarkan oleh pedagang, yang semunya anggota koperasi kita.

Untuk Pertanian, saat ini, ada sekitar 100 kelompok tani, yang masing-masing kelompok mengelola 14 hektar lahan dengan jumlah 10 orang petani. Meski ada juga hanya petani penggarap lahan. Yang pasti, semua petani merupakan anggota koperasi”, pungkas Elly.(jef)

Kemenkop Dorong Perusahaan Korea tingkatkan Kegiatan CSR

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, memberikan sambutan dalam acara 2016 Korea- Indonesia CSR (Corporate Social Responsibility) Forum di Jakarta, Kamis (15/12/2016).Dalam sambutannya Meliadi mendorong perusahaan Korea meningkatkan kegiatan CSR bagi UKM maupun masyarakat sekitar
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, memberikan sambutan dalam acara 2016 Korea- Indonesia CSR (Corporate Social Responsibility) Forum di Jakarta, Kamis (15/12/2016).Dalam sambutannya Meliadi mendorong perusahaan Korea meningkatkan kegiatan CSR bagi UKM maupun masyarakat sekitar

JAKARTA-(Globalnews.id): Kementrian Koperasi dan UKM mendorong perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia, agar meningkatkan kegiatan-kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)  pada bidang ekonomi, melalui pembinaan dan pengembangan UKM di sentra-sentra UKM ataupun masyarakat setempat.

“Tujuannya agar kegiatan ekonomi keraklyatan dapat terus tumbuh secara produktif dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Lebih jah, keberadaan UKM yang makin berkembang juga diharapkan mampu jadi bagian ari rantai produksi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” ujar  Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, yang mewakili Menkop dan UKM  Puspayoga,  dalam acara  2016 Indonesia-Korea CSR Forum  and Award, i Jakarta Kamis (15/12).

Meliadi mengapresiasi kegiatan  Indonesia-Korea CSR  Forum  and Award ini yang merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama  antara KOTRA (Korea Trade Investment Propotion Agency) dengan Kemenkop dan UKM pada 10 Oktober 2013 lalu, yang bertujuan mengembangkan kerjasama dan mendukung program OVOP (One Village one Product) di Indone

Dan pada 2015, telah dilakukan tindak lanjut berupa Pilot Project pengembangan produk unggulan daerah dengan didukung lima perusahaan sponsor Korea (CJ, Samsung, HanaBank, Eagle dan Lottemart).  Kelima perusahaan ini mendukung 7 (tujuh) koperasi yang mengembangkan produk unggulan daerah.

Ketujuh  Koperasi itu adalah KSU Jatirogo di Jogjakarta dengan produk unggulan gula semut, Kopwan Stagen NTB (produk unggulan tenun songket), Kopwan Harapan Bersatu NTB  (produk kerajinan Ketak).

Selanjutnya  Koperasi Sumber Merhta Buana  di Bali dengan produk unggulan kopi Arabica, Koperasi Subur Makmur di Banten dengan produk unggulan snack emping, KUD Mandiri Cikondang di Jabar dengan produk unggulan  anyaman bambu kreatif, dan terakhir Kopwan Srikandi Jateng dengan produk unggulan  gula semut dan minyak kelapa. “Kegiatan tersebut didukung oleh empat perusahaan distribusi  Mugunghwa,  Legal Home Shopping, Elevenia dan Qoo10,” ujarnya.

img-20161215-wa0006

Produk Unik

Lebih jauh Meliadi memaparkan, konsep OVOP sendiri mengutamakan produk unik yang terdapat di daerah, bahkan menjadi ikon atau lambang daerah tersebut.  Keunikannya bisa menyangkut kultur budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaa dan proses produksinya. Karena keunikan dan proses produksinya yang langka, akan memberikan nilai tambah bagi produk tersebut.

“Dampak selanjutnya, daerah OVOP akan jadi menarik dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi turis asing, tentu ini enjadi peluang  bisnis baru yang akan memberikan kontribusi bagi daerah tersebut,” jelasnya.

Menurut ia , OVOP di Indonesia  umumnya adalah UKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan BUMN dan tersu mendapat pembinaan serta bantuan , berkaitan dengan produknya yang bisa mewakili identitas dari daerah yang bersangkutan.

Meski demikian , pengembangan produk unggulan OVOP tetap diarahkan beroientasi global dan bertindak lokal, membangun kreatifitas, inovasi , kemandirian, serta meningkatkan ketrampilan  SDM.  “Dengan demikian, dengan sentuhan yang tepat disertai kesungguhan maka kita akan mamapu menghasilkan produk kelas dunia yang asalnya dari desa,”tuturnya.

“Jadi, pemanfaatan CSR untuk pengembangan produk unggulan darah dengan pendekatan OVOP ini saya kira sudah tepat, karena akan bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan daya saing produk yang mereka hasilkan agar dapat memasuki pasar internasional,” tambahnya. (jef)

Usaha Besar Harus Angkat UMKM Bukan Malah Mematikan

Menkop dan UKM Puspayoga pada acara pencanangan kemitraan usaha yang sehat dan pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan Nasional, di Jakarta, Kamis (15/12).
Menkop dan UKM Puspayoga pada acara pencanangan kemitraan usaha yang sehat dan pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan Nasional, di Jakarta, Kamis (15/12).

JAKARTA-(Globalnews.id):  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa saat ini kelompok usaha besar di Indonesia tidak bisa lagi tum‎buh besar sendiri, melainkan harus mampu juga mengangkat produktifitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Usaha besar tidak boleh lagi menguasai sektor ekonomi dari hulu hingga hilir. Usaha besar harus mampu mengangkat UMKM dari sisi kinerja dan produktifitas, bukan mematikan”, kata Puspayoga pada acara pencanangan kemitraan usaha yang sehat dan pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan Nasional, di Jakarta, Kamis (15/12).

Di acara bertema ‘Kemitraan Sehat, Ekonomi Kerakyatan Hebat’ yang juga dihadiri Ketua KPPU Syarkawi Rauf, perwakilan kementrian-kementrian, dan Kepala Dinas Koperasi seluruh Indonesia itu, ‎Menkop berharap bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Satgas Kemitraan Nasional untuk mengawasi proses dan jalannya kemitraan antara usaha besar dan UMKM di seluruh Indonesia.

“Misalnya, ada produk UMKM di pusat perbelanjaan besar, namun disimpan atau dipajang di pojok-pojok yang jauh dari pandangan mata. Karena sejatinya, kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM. Pengawasan kemitraan ini harus dilakukan dengan benar”, kata Puspayoga.

‎Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno menambahkan, Satgas Kemitraan Nasional saat ini di seluruh Indonesia berjumlah 3010 orang. Rinciannya, masing-masing provinsi sebanyak tujuh orang, sedangkan masing-masing kabupaten/kota sebanyak lima orang. “Untuk persyaratan menjadi Satgas Kemitraan Nasional ditetapkan oleh Kemenkop dan UKM, lalu diserahkan ke dinas koperasi dan UKM di daerah untuk melakukan seleksi. Saat ini, Satgas Kemitraan Nasional sudah berjalan”, ungkap Suparno.

Dengan adanya Satgas Kemitraan tersebut, lanjut Suparno, kini pihaknya bisa masuk mengawasi tidak hanya ke plasmanya saja, melainkan juga bisa langsung ke intinya. “Bila selama ini hanya bisa masuk ke plasma, kini sudah bisa masuk ke intinya. Itulah tugas Satgas Kemitraan didampingi KPPU di daerah dalam mengawasi kegiatan bisnis antara usaha besar dan UMKM”, jelas Suparno lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, pihaknya fokus pada upaya pencegahan terjadinya ‘abuse’ pada kemitraan antara usaha besar dan UMKM. “Saya menilai, langkah pencanangan ini amat strategis agar usaha besar dan UMKM sama-sama bertumbuh dalam satu kemitraan usaha. Kemitraan inilah yang kita awasi agar tidak terjadi penyimpangan”, tandas Syarkawi.

Syarkawi mencontohkan Korea dan Jepang dimana usaha besar disana membawahi jutaan usaha mikro dan kecil sebagai pemasoknya (Inti Plasma). “Ekonomi Jepang itu tumbuh bagus karena berbasis ekonomi kemitraan antara yang besar dengan UMKM. Dan itu dalam pengawasan sangat ketat, agar sama-sama memiliki bargaining. Ini yang akan kita terapkan di Indonesia agar UMKM di Indonesia semakin kuat”, pungkas dia. (jef)

 

UKM Perempuan Harus Mulai Berbasis Online

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS  (tengah) pada‎ acara pelatihan kewirausahaan berbasis digital online bagi UKM perempuan, hasil kerjasama antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Wanita Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia), di Jakarta, Rabu (14/12
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS (tengah) pada‎ acara pelatihan kewirausahaan berbasis digital online bagi UKM perempuan, hasil kerjasama antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Wanita Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia), di Jakarta, Rabu (14/12

JAKARTA-(Globalnews.id): Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS menegaskan bahwa pelaku UKM khususnya UKM perempuan harus sudah mengubah mindset dari konvesional menjadi berbasis teknologi atau online.

“Produktifitas harus ditingkatkan, serta kemasan produk juga harus bagus dan menarik. Nuansa tradisional memang harus dipertahankan, namun harus memiliki inovasi dalam kemasan. Yang tak kalah penting adalah UKM perempuan harus percaya diri untuk mulai memasuki dunia online dalam hal pemasaran produknya”, kata Prakoso pada acara pelatihan kewirausahaan berbasis digital online bagi UKM perempuan, hasil kerjasama antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Wanita Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia), di Jakarta, Rabu (14/12).

Hanya saja, kata Prakoso, ketika sudah masuk ke bisnis online, banyak hal yang harus menjadi perhatian utama. Yaitu, kualitas produk dan ketepatan dalam hal pengiriman hingga tepat waktu sampai ke tangan konsumen. “Hal itu penting agar bisa menjaga kepercayaan konsumen atas produk kita. Percuma berkualitas, tapi pengiriman barang tidak tepat waktu”, kata dia.

‎Selain mendorong agar UKM perempuan berbasis online, lanjut Prakoso, pihaknya juga terus berkonsentrasi dalam hal pemberdayaan kewirausahaan dalam hal pelatihan kewirausahaan dan vocational. “Misalnya, kita mendidik dan melatih kewirausahaan bagi keluarga petani dan nelayan, serta warga di wilayah perbatasan. Jadi, bila petani gagal panen atau nelayan sulit mendapat ikan, ekonomi keluarganya tetap stabil karena istri dan keluarganya sudah memiliki usaha”, imbuh Prakoso.

Bahkan, kata Prakoso, program pelatihan kewirausahaan saat ini sudah mulai memasuki tahap pembenahan kemasan produk. “Kemasan produk UKM tidak bisa lagi sederhana, harus bagus dan menarik. Contoh, saya pernah mendapat oleh-oleh manisan dari Jepang, meski sekadar manisan tapi kemasannya luar biasa indah dan menarik. Itu yang harus terus kita dorong agar para UKM kita berinovasi dalam hal kemasan produk”, tandas Prakoso lagi.

‎Untuk itu, Prakoso berharap para UKM perempuan, khususnya anggota Wanita Persahi, mampu memanfaatkan program kewirausahaan dan vocational yang digulirkan Kemenkop dan UKM. “Pelatihan kewirausahaan dan vocational itu harus tepat sasaran. Makanya, hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas yang bersangkutan. Kita hanya melatih, mendidik, dan mendampingi. Mengenai apa bentuknya, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, butuh pelatihan pengolahan ikan, menjahit, dan sebagainya. Tugas kita adalah mendatangkan ahlinya di bidang tersebut”, papar Prakoso lagi.

‎Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Wanita Persahi Hendrawaty Yuripersana mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa lagi menutup mata akan kemajuan teknologi sebagai basis berwirausaha. “Justru kita harus melihat bahwa dengan teknologi berbasis online itu semakin mempermudah kita dalam hal pemasaran produk”, kata Hendrawaty.

Sedangkan Country Manager CSR IBM Indonesia Santi Diansari Hargianto menyebutkan bahwa UKM perempuan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan usahanya. “Teknologi sudah ada di depan mata, maka kita harus membangun aplikasi khusus untuk pemasaran produk UKM. Kita harus mencermati fenomena usaha berbasis aplikasi, seperti halnya GoJek dan Grab”, tukas Santi.

Santi mengakui, pihaknya sudah menyentuh banyak kalangan di seluruh Indonesia dalam hal kewirausahaan. “Kita sudah roadshow bersama OJK, HIPMI, Kadin, juga Kemenkop UKM ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewirausahaan. Sejak 2013, kita sudah menyentuh 36 universitas dengan jumlah mahasiswa mencapai 28 ribu orang. Kami sentuh juga keluarga nelayan, wilayah perbatasan, dan sebagainya. Kita hadir dimana saja dengan tujuan untuk memberdayakan UKM perempuan”, pungkas Santi.(jef)