SOPPENG: (Globalnews.id)- Sejumlah pelaku Wirausaha Pemula (WP) di Sulawesi Selatan antusias menyambut program Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal pemberian bantuan dana WP. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui program nawa cita guna meningkatkan daya saing di pasar internasional serta untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa.

Andi Safira (18) salah satu yang menerima dana WP sebesar Rp 11 juta mengaku, dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam pengolahan kacang kentucky.

“Sehari saya biasa habis lima liter kacang. Bantuan itu akan saya gunakan menambah beli bahan-bahan, lemari es, mixer dan lain-lain,” kata Andi Safira yang mempunyai usaha di jl Ksatria, kel Lemba, kec Lalabata, Kabupaten Soppeng, Rabu (8/8/2018), saat dikunjungi Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto beserta tim.

Penerima dana WP lainnya di Kabupaten Soppeng adalah
Nurdahlia yang mempunyai usaha olahan tape dan Satyawati dengan usaha kripik pisang, masing-masing menerima dana WP Rp 11 juta.

Penerima dana WP lainnya Andi Muh Syakur Sudirman (kelas 3 SMA), dengan usaha produksi aneka roti gorengan Alif Roti Soppeng, juga menerima dana WP Rp 11 juta. Di tengah kesibukan sekolah ia sambil membuat kue yang dijual ke warkop-warkop. Dalam sehari keuntungan bersih Rp 50 ribu. “Dengan dana WP saya ingin menambah modal usaha dengan harapan usaha saya dapat meningkat,” harap Syakur.

Penjelasan Pemanfaatan Program WP

Setelah dari Kabuparen Soppeng, Luhur Pradjarto beserta tim langsung menuju ke ‘Bumi Lasinrang’ Kabupaten Pinrang untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di Soppeng, yaitu penjelasan pemanfaatan program bagi para pelaku WP.

Salah satu pelaku WP di Kabupaten Pinrang Hardiyanti Rahman, dengan usaha donat hias. Dalam sehari ia bisa menjual 15 hingga 20 nampan donut. Satu nampan isi 8 yang dijual secara online seharga Rp 25 ribu. Dana WP yang ia peroleh sebesar Rp 13 juta akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha membeli mixer, etalase, perlengkapan kue dan lain-lain. Setelah menjalani usaha selama dua tahun, usahanya makin berkembang maka perlu tambahan modal.

“Target saya nanti sehari bisa 50 nampan kue. Insya Allah bantuan dana WP ini sangat bermanfaat untuk menambah modal usaha kami,” ujar Hardiyanti.

Luhur beserta tim juga menyempatkan mampir ke usaha toko Donut Lylo di Pinrang yang dikelola Suhemi Askin beserta suami. Ia merupakan penerima dana WP tahun lalu sebesar Rp 13 juta. Kini usahanya sudah berkembang pesat. Omset per hari berkisar Rp 2 hingga 3 juta.

Padahal sebelum menerima dana WP omsetnya cuma sekitar Rp 1 jutaan per hari. Donut yang ia produksi dijual baik melalui online maupun offline.

Kepada para penerima dana WP, Luhur Pradjarto berpesan, bantuan dana WP ini diharapkan dapat memotivasi WP untuk tumbuh dan berkembang. Dana ini semuanya untuk modal kerja, tidak boleh digunakan membayar karyawan, bayar listrik, sewa kios dan yang lainnya.

Ia menambahkan, dana ini untuk meningkatkan skala usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program ini merupakan bantuan dari pemerintah, karenanya tolong manfaatkan dengan baik. Pemakaiannya harus hati-hati dan amanah,” harap Luhur.

Dana hibah ini Imbuhnya, harus dilaporkan menggunakan aplikasi Laporan Keuangan Mikro (Lamikro) ke Dinas Koperasi dan UKM yang ditembuskan ke pusat, supaya dapat diketahui, meningkat, tetap atau berkurang modalnya.

Laporan dilakukan tiap semester selama dua tahun. Ia berharap, bantuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk (diversivikasi produk) sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai tinggi.

Karena produknya makanan, Luhur minta harus dijaga kebersihan dan higienisnya, supaya masyarakat sehat. Kemasannya juga harus bagus dan menarik. Supaya aman, harus ada Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Untuk itu ia minta WP menghubungi Dinaskop dan UKM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan, Perundustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng Andi Makkaraka sangat berterima kasih kepada Kemenkop dan UKM. Dana itu sangat membantu masyarakat yang baru memulai usaha. “Kita akan awasi sesuai dengan peruntukannya. Akan kita berikan pelatihan sehingga skillnya bertambah. Pemasaran juga kita bantu dengan mencari pangsa pasar dan diikutkan ke pameran-pameran,” papar Andi Makkaraka.

Pagi harinya, Luhur beserta tim mengunjungi Dapur Imha di Pinrang yang memproduksi Pie Susu. Tahun lalu menerima dana WP Rp 13 juta yang digunakan untuk membeli open seharga Rp 4,2 juta. Kini sehari omset Rp 1 jt, untung bersih Rp 600 juta per hari.

Di hari yang sama tim bergerak ke Kota Palopo untuk memberikan pengarahan kepada 15 penerima WP. Acara itu juga dihadiri Asisten II Kota Palopo Taufik dan Kadiskop dan UKM Palopo Karno.

Atas nama Pemko Palopo Taufik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberian bantuan dana ini. “Semoga bantuan ini bernilai ibadah dan akan lebih banyak lagi bantuan seperti ini. Kita harap pengangguran di Kota Palopo berkurang dan tingkat perekonomian meningkat,” harap Taufik.

Program ini juga menunjukkan keberpihakan kepara gender, karena dari 28 penerima WP, hanya 5 laki-laki. Lainnya kaum perempuan.(fan)

Bintang Puspayoga Buka Pelatihan Klinik Bisnis Pelaku Usaha Kuliner

JAKARTA:(Globalnews.id)- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan klinik bisnis pelaku usaha kuliner. Acara yang diadakan di Creative Stage, Gedung Smesco Indonesia ini dibuka oleh Penasihat DWP Kemenkop dan UKM Bintang Puspayoga.

“Saya sangat apresiasi pelaksanaan kegiatan ini, jadi ada terori dan praktek ini suatu kegiatan sangat komplit. Kalau kita belajar teori saja tanpa praktek hasilnya tidak akan maksimal,” kata Bintang saat menyampaikan sambutan pembukaan, Jumat (10/8/2018).

Pelatihan ini diikuti kurang lebih 100 peserta yang berasal dari dua instasi DWP Kemenkop dan UKM, serta Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Sementara materi yang diberikan meliputi tata kelola manajemen dan SDM kuliner, pengelolaan keuangan bisnis kuliner, motivasi dan pemahaman hygienitas usaha kuliner, maupun praktek pengelolaan makanan.

Acara ini juga dihadiri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widayanti, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Luther Palimbong, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) Emilia Suhaimi, dan Suwiryo Cokro, salah satu konsultan bisnis kuliner.

Bintang mengatakan potensi usaha kuliner di Indonesia belakangan ini kian menjanjikan, terutama di kota-kota besar. Sebagai contoh di Jakarta, dengan banyaknya perkantoran, keluarga muda suami isteri kerja tidak memiliki waktu untuk memasak, solusinya harus membeli makanan siap saji.

Beberapa kuliner Indonesia juga sudah dikenal dunia di antaranya rendang. CNN Travel dunia pada tahun 2017 merilis 50 makanan terlezat di dunia, rendang yang merupakan makanan khas Indonesia menempati posisi pertama dan nasi goreng di posisi kedua. Penetapan posisi ini merupakan hasil pooling facebook yang divote 35 ribu suara dari seluruh dunia.

Contoh lain makanan khas Indonesia yang sudah menjangkau manca negara, yaitu Ina Cookies Bandung, produk kue keringnya sejak tahun 2002 telah menjangkau Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah (Qatar).

Di tengah melejitnya kuliner Indonesia ke pasar dunia, Bintang menekankan agar pelaku usaha kuliner memperbaiki tata kelola kegiatan usahanya secara profesional, baik dari sisi manajemen keuangan, kemasan hingga sumber daya manusia. Bintang berharap melalui pelatihan semacam inilah pelaku usaha bisa menjawab tantangan tersebut.

“Kami harapkan peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Mengapa ini penting karena pelaku-pelaku kecil seperti kuliner kadang-kadang berusaha bisa, tapi manage itu yang belum profesional,” ujar Bintang.

Tjahja Widayanti menjelaskan pelatihan klinik bisnis pelaku usaha kuliner ini bertujuan meningkatkan sinergi instansi pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil. Tujuan lain agar bagaimana pelatihan ini mampu mengedukasi, meningkatkan wawasan, dan praktek usaha sehingga tujuan usaha bisa tercapai.

“Ini akan berlangsung selama dua hari. Saya berharap bagaimana kita bisa dapat outpout dari unit usaha kita sendiri,” pungkas Tjahja.(fan)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pensiunan untuk terlibat dalam program pengembangan sektor koperasi dan UMKM. Para pensiunan dari Kemenkop dan UKM ini dimintai sumbangan pemikirannya agar program tersebut dapat dijalankan secara maksimal.

“Pemikiran beliau-beliau (pensiunan) sangat kita butuhkan, apa sih yang kita lakukan dalam tupoksi kita di Kementerian Koperasi dan UKM untuk memajukan koperasi maupun UKM-UKM yang ada di Indonesia,” kata Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kemenkop dan UKM, Bintang Puspayoga dalam acara Silaturahmi Keluarga Besar Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Sabtu (11/8/2018).

Bintang mengatakan pihaknya sangat konsen terhadap program pengembangan koperasi dan UMKM di Tanah Air, karena hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, maupun mengurangi kesenjangan.

“Kebijakan Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan pertumbuban ekonomi, keberpihakan kepada koperasi dan UMKM itu cukup besar. Oleh karena itu, saya rasa pemikiran-pemikiran beliau (pensiunan) untuk membantu yang aktif ini sangat kita harapkan,” katanya.

DWP Kemenkop dan UKM menggelar acara Silaturahmi Keluarga Besar Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, dengan mengundang 500 lebih para pensiunan. Acara itu juga dihadiri Menkop dan UKM Puspayoga, Duta Koperasi Dewi Motik Pramono, serta para pejabat esolon I dan II di lingkungan Kemenkop dan UKM.

Kegiatan ini diadakan secara rutin tiap tahun dalam rangka untuk menjalin silaturahmi antara para pensiunan dengan pejabat aktif, sekaligus sebagai ajang temu kangen. Selain diisi dengan acara hiburan (menyanyi dan tarian), acara ini juga diselingi dengan pemeriksaan kesehatan yang melibatkan TNI AU, Walubi dan John Fawcett Foundation.

“Kami merasa bangga, karena pada pekaksanaan kali ini dihadiri bintang-bintang purna bhakti. Mudah-mudahan silaturahmi yang kita bangun ini bisa memperkuat kekeluargaan kita dalam satu rumah besar, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM,” sambung Bintang.

Marsudi Raharjo, selaku Ketua Paguyuban Purna Bhakti Kemenkop dan UKM turut memberi semangat kepada para pensiunan yang hadir. Menurut dia, pensiun dari masa tugas bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, namun sebagai jalan baru menuju pengabdian lainnya khususnya di lingkungan masyarakat.

“Justru awal dari kehidupan yang bebas, kita cari kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Marsudi.

Marsudi mencontohkan beberapa “public figure” seperti Titiek Puspa (aktris) dan Mahathir Mohamad (PM Malaysia), yang meski usianya sudah sepuh, tetapi semangat hidupnya masih tinggi. Mereka kini masih terlibat aktif dalam berbagai rutinitas. Cara hidup seperti itulah menurut dia, bisa ditiru oleh para pensiunan.

“Jadi tidak selalu pensiun itu akhir dari segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat. Kita isi acara ini untuk saling temu kangen semoga mendapat ridho dan berkah dari Allah,” imbuhnya.(fan)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan klinik bisnis pelaku usaha kuliner. Acara yang diadakan di Creative Stage, Gedung Smesco Indonesia ini dibuka oleh Penasihat DWP Kemenkop dan UKM Bintang Puspayoga.

“Saya sangat apresiasi pelaksanaan kegiatan ini, jadi ada terori dan praktek ini suatu kegiatan sangat komplit. Kalau kita belajar teori saja tanpa praktek hasilnya tidak akan maksimal,” kata Bintang saat menyampaikan sambutan pembukaan, Jumat (10/8/2018).

Pelatihan ini diikuti kurang lebih 100 peserta yang berasal dari dua instasi DWP Kemenkop dan UKM, serta Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Sementara materi yang diberikan meliputi tata kelola manajemen dan SDM kuliner, pengelolaan keuangan bisnis kuliner, motivasi dan pemahaman hygienitas usaha kuliner, maupun praktek pengelolaan makanan.

Acara ini juga dihadiri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widayanti, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Luther Palimbong, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) Emilia Suhaimi, dan Suwiryo Cokro, salah satu konsultan bisnis kuliner.

Bintang mengatakan potensi usaha kuliner di Indonesia belakangan ini kian menjanjikan, terutama di kota-kota besar. Sebagai contoh di Jakarta, dengan banyaknya perkantoran, keluarga muda suami isteri kerja tidak memiliki waktu untuk memasak, solusinya harus membeli makanan siap saji.

Beberapa kuliner Indonesia juga sudah dikenal dunia di antaranya rendang. CNN Travel dunia pada tahun 2017 merilis 50 makanan terlezat di dunia, rendang yang merupakan makanan khas Indonesia menempati posisi pertama dan nasi goreng di posisi kedua. Penetapan posisi ini merupakan hasil pooling facebook yang divote 35 ribu suara dari seluruh dunia.

Contoh lain makanan khas Indonesia yang sudah menjangkau manca negara, yaitu Ina Cookies Bandung, produk kue keringnya sejak tahun 2002 telah menjangkau Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah (Qatar).

Di tengah melejitnya kuliner Indonesia ke pasar dunia, Bintang menekankan agar pelaku usaha kuliner memperbaiki tata kelola kegiatan usahanya secara profesional, baik dari sisi manajemen keuangan, kemasan hingga sumber daya manusia. Bintang berharap melalui pelatihan semacam inilah pelaku usaha bisa menjawab tantangan tersebut.

“Kami harapkan peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Mengapa ini penting karena pelaku-pelaku kecil seperti kuliner kadang-kadang berusaha bisa, tapi manage itu yang belum profesional,” ujar Bintang.

Tjahja Widayanti menjelaskan pelatihan klinik bisnis pelaku usaha kuliner ini bertujuan meningkatkan sinergi instansi pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil. Tujuan lain agar bagaimana pelatihan ini mampu mengedukasi, meningkatkan wawasan, dan praktek usaha sehingga tujuan usaha bisa tercapai.

“Ini akan berlangsung selama dua hari. Saya berharap bagaimana kita bisa dapat outpout dari unit usaha kita sendiri,” pungkas Tjahja.(jef)

KENDARI :(Globalnews.id)- Saat ini Indonesia sedang memasuki Era Baru dalam komunitas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang menjadi pasar tunggal (single market) dan tempat berproduksi bersama (production base) untuk masyarakat ASEAN dan luar ASEAN.

Adanya keterbukaan dalam pasar global tersebut menuntut perlunya perlindungan terhadap produk-produk KUMKM agar tidak dijiplak. Seperti fasilitasi pemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan desain, serta mendorong sertifikat HAKI.

Hal itu diutarakan Plt Asisten Deputi Bidang Standardisasi dan Sertifikasi, Kemenkop dan UKM Sitti Darmawasita, dalam acara “Konsultasi Desain dan Kemasan serta Pemberkasan Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal Produk KUMKM” di Kendari, Sultra.

“Perlu pemberian perlindungan terhadap produk-produk tersebut agar tidak dijiplak oleh yang tidak bertanggung jawab,” kata Sitti melalui siaran pers, Jumat (10/8/2018).

Era keterbukaan membuka ruang bagi para pelaku KUMKM untuk menawarkan dan sekaligus mengajarkan produknya kepada buyer luar negeri. Meski cara seperti ini dipandang sebagai hal yang positif, namun di sisi lain ada kekhawatiran dijiplak.

“Saya tahu betul keikhlasan para perajin untuk mengajarkan dan menularkan talentanya kepada rekan, mitra dan bahkan buyer luar negeri yang rendah hati dan jujur, bersedia menceritakan semua talentanya kepada orang lain,” katanya.

Menurut Sitti, kepemilikan merek dagang bagi UMKM merupakan kebutuhan utama karena akan menjadi identitas dan tanda pengena masing-masing produk UMKM. Karena itu, sangat perlu untuk didaftarkan hak kepemilikan merek dagangnya.

“Seiring dengan itu, para pelaku UMKM perlu dilindungi kreativitas dan hasil karyanya agar tidak diakui oleh pihak-pihak lain sebagai miliknya,” sambung Sitti.

Tahun ini sebanyak 2.500 KUMKM ditargetkan akan distandarisasi dan disertifikasi. Terdiri dari 330 KUMKM untuk Sertifikasi ISO/HACCP/SNI/PIRT, 1.514 KUMKM untuk Sertifikasi Hak Merek, 100 KUMKM untuk Sertifikasi Halal, dan 556 KUMKM untuk Sertifikasi Hak Cipta.(jef)

SEMARANG: Rancangan Perpres (R.Perpres) Pemberdayaan Koperasi sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diharapkan segera ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo, sehingga bisa dijadikaan sebagai payung hukum bagi Pemda untuk mempercayakan koperasi mengelola TPI.

“Ibaratnya R.Perpres itu sudah di meja Presiden diserahkan langsung oleh atasan kami, Pak Pramono Anung (Menseskab-red) dan terus kami monitor, mudah-mudahan segera bisa ditandatangani, “ ujar Roby Arya Brata Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, dalam acara Sosialisasi Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan, di Semarang, Senin (8/8/2018).

Dalam acara yang dihadiri pengurus koperasi perikanan dari Provinsi Jabar,Jatim, Jateng, DKI Jakarta dan Kalsel itu juga menampilkan pembicara, Kadinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati, Bambang Sugianto dari Direktorat Pelabuhan Perikanan Ditjen Tangkap Kementrian kelautan dan Perikanan (KKP), dan Santoso dari Kadinas Kelautan dan Perikanan Jateng.

Roby menegaskan, seskab menilai kebijakan pengelihan pengelolaan TPI ke UPTD (Unit Pengelolaan Teknis Daerah) tidak mampu mencapai tujuan, dan harus diperbaiki. “Tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan nelayan tidak terwujud, berbeda dengan ketika TPI dikelola Koperasi Mina. Selain itu UPTD menjadi lamban karene terbelenggu birokrasi,” katanya.

Karena itu kata Roby, pemerintah memiliki solusi yaitu Rancangan Perpres yang akan menyerahkan pengelolaan TPI ke koperasi perikanan. Namun tak semua koperasi perikanan (Mina) bisa mengelola TPI, hanya yang sehat dan memenuhi perysratan saja yang akan dipercaya mengelola TPI.

Hal ini menurut Roby, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, dimana saat Harkopnas ke 71 di Makassar, Presiden dengan jelas-jelas menyatakan koperasi harus dibangkitkan. Dan pengelolaan TPI ke koperasi ini merupakan salah satu jalan keluarnya, sesuai dengan rekomendasi Dekopin.

Menurut Roby, sebelum R.Perpres diusulkan, harus sudah ada permohonan izin prakarsa, dan permohonan izin prakarsa tersebut sempat lama berproses di Setkab, mengingat Setkab (selaku pintu terakhir Presiden) perlu memastikan dengan benar dan teliti bahwa kebijakan tersebut tepat dan aman.

Permohonan izin prakarsa telah dimajukan dari Deputi Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet tanggal 9 Mei 2018 Permohonan izin prakarsa telah dimajukan dari Sekretaris Kabinet kepada Presiden tanggal 11 Mei 2018 “ Sampai saat ini belum ada petunjuk dari Presiden Seskab telah menyiapkan surat penyampaian kepada Menteri Koperasi dan UKM.

Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet telah dibuat, namun Seskab tetap akan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pembahasan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi dari R.Perpres dimaksud,” ujar Roby.

Masa Jaya KUD Mina

Asdep Perikanan dan Peternakan Kemenkop dan UKM, Devi Rimayati mengatakan, cikal bakal KUD Mina awalnya sekitar 1922, dimana saat itu adalah sekumpulan nelayan dibentuk untuk menfasilitasi jual beli ikan di pelabuhan. Dan terus tumbuh hingga pelabuhan ikan terus berkembang mencapai 5 pelabuhan besar, 13 pelabuhan nusantara, 46 pelabuhan pantai, 51 pangkalan pendaratan ikan.

Masa jaya Koperasi Perikanan atau KUD Mina dinikmati nelayan mulai 1997 usai ada SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri yaitu Mendagri, Menkop dan Mentan yang pada pasal 4 menunjuk KUD sebagai penyelenggara TPI. Saat itu jumlah Koperasi Perikanan di seluruh Indonesia mencapai 144 KUD Mina dan kesejahteraan nelayan begtiu diperhatikan oleh pengurus KUD mulai dari asuransi nelayan sampai santunan. Sehingga moto masyarakat perikanan saat itu adalah nelayan sejahtera bila koperasi maju.

Namun setelah 2010 ketika TPI mulai dikelola UPTD (Unit Pengelola Teknis Daerah) karena terkait aturan retribusi daerah, maka satu demi satu KUD Mina pun layu, hidup segan mati tak mau, karena kehilangan bisnis utamanya. Kini dari 144 KUD itu, hanya menyisakan 48 KUD Mina yang masih mengelola TPI, dan sebagian besar (75%) berada di Jawa Barat.

Inisiatif Rancangan Prespres pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan ini dimulai pada 2015, dimana masih berupa usulan Kemenkop dan UKM dan lalu dibahas dengan sembilan instansi terkait diantaranya KKP, Kemendagri, Kementrian Hukum dan HAM, dan praktisi KUD Mina. Diharapkan pada 2018, Perpres ini bisa ditandatangani Presiden, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan dibawahnya.

Tak Bisa Langsung Serahkan

Sementara itu Bambang Sugianto dari KKP mengatakan, pihaknya tidak bisa menyerahkan begitu saja pengelolaan TPI yang dikelolanya melalui dinas Pemda kepada koperasi perikanan.”selama ini sudah diatur dalam UU otonomi, pengelolaan TPI bisa dilakukan oleh Pemda melalaui UPTD setempat, ,” katanya.

Apalagi KKP sudah memiliki standar KKP yang harus higienis,bersih dan sehat.Area-area dalam TPI juga sudah harsu dipisah, misalnya area bongkar, area pembersihan dan, pelelangan . “Koperasi bisa masuk misalnya sebagai pemasok es dalam TPI,”ujarnya.

Kadinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Santoso mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah TPI mau dikelola Kopersi Perikanan atau UPTD, sepanjang pengelolalannya bisa memberikan manfaat pada semuanya, baik itu nelayan aupun Pemda.

“Memang yang terasa kurang sekarang adalah, para bakul tidak semua memiliki uang tunai, tidak seperti dulu dikelola koperasi, dalam hal ini masuklah perbankan untuk mendanani para bakul. Nah kelebihan dan kekurangan itu yang bisa kita bahas bersama-sama,” ujarnya.(jef)

Kadinas Koperasi dan UKM Jateng, Emma Rachmawati mengatakan, kalaupun Koperasi Perikanan nantinya dipercaya mengelola TPI, ada PR besar yang harus dikerjakan yaitu pembenahan internal koperasi atau revitalisasi koperasi perikanan.

“Selama ini harus diakui,image koperasi masih belum sepenuhnya baik, banyak pengurus yang maunya untung sendiri sehingga sampai ada anekdot KUD itu singkatan dari Ketua Untung Dulian. Juga manajemen koperasi yang amburadul, teknologi yang tertinggal dan sebagainya,” pungkasnya.

KUNINGAN:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik menekankan agar pelaku UKM sektor makanan dan minuman yang berbasis budaya kearifan lokal melakukan kemitraan dengan usaha besar.

“Dalam menghadapi perubahan zaman ini, UKM perlu berbenah diri dalam meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Salah satu solusinya adalah dengan sinergi atau kemitraan dengan usaha besar”, kata Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) Restrukturisasi UMKM Bidang Makanan dan Minuman, di Kuningan, Jawa Barat, Rabu (8/8).

Damanik mencontohkan di Kabupaten Kuningan ada usaha makanan dan minuman menengah yang sudah berskala besar mampu membina usaha sejenis yang kecil-kecil. Yang besar menampung produk dari yang kecil dengan standarisasi yang sudah ditentukan. “Di Kuningan, ada UKM kue-kue kering bernama 5 Bintang yang membina sekitar 50-an usaha kecil. Mereka maju dan besar secara bersama-sama seperti halnya pola inti plasma. Pola ini menarik untuk kita kembangkan di wilayah lain di Indonesia”, papar Damanik.

Damanik berharap usaha besar jangan sampai mengambil alih usaha kecil, jangan membeli usaha kecil, dan jangan memaksa. Intinya, pola kemitraan yang dibangun harus dengan dasar saling membutuhkan dan saling melengkapi, alias win win solutions. “Maka, saya berharap inisiatif kemitraan datangnya dari usaha besar. Kalau inisiatif datang dari yang kecil, akan tercipta adanya unsur pemaksaan yang bisa merugikan usaha kecil”, ungkap Damanik.

Meski begitu, Damanik masih menemukan beberapa kelemahan yang dialami usaha kecil. Yaitu, organisasi manajemen usaha masih tradisional. “Dengan mengikuti program restrukturisasi, kita akan mendorong mereka menjadi moderen, dimana usaha harus dikelola dengan benar dan ada pembagian tugas yang jelas”, tandas Damanik.

Kelemahan lain terlihat dari masih lemahnya penataan aset usaha. Padahal, dengan aset yang dimiliki, usaha mereka bisa lebih berkembang lagi untuk membuka pasar yang lebih luas. “Kelemahan lain juga ada di bidang usahanya itu sendiri. Dimana saat ini sudah ada tuntutan masyarakat akan makanan dan minuman yang higienis. Soal ini, kita akan sentuh dengan menggandeng BPOM”, kata Damanik.

Bagi Damanik, UKM makanan dan minuman perlu terus dibina agar mampu menghasilkan produk yang higienis dan sehat. Tapi, dengan cara yang sederhana, murah, dan mudah. “Yang harus juga diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku, kemasan, dan perluasan pasar. Agar ke depan, produk mereka jangan sampai menurun dan hilang di pasaran”, tegas Damanik.

Damanik mengungkapkan, ada usaha besar terkenal dengan produknya, tapi tidak memiliki pabrik atau industri produk tersebut. Barang yang dikemasnya berasal dari banyak pelaku UKM di daerah. “Banyak yang seperti itu di Indonesia dan di luar negeri. Dimana tidak punya produk tapi bisa jualan dan menjadi terkenal. Mereka hanya memiliki standar kualitas produk juga kemasan yang bagus sesuaj selera pasar. Pola kemitraan seperti itu saling menguntungkan. Diantara mereka juga tercipta hubungan saling transparan. Pola ini menumbuhkan kreatifitas dari para UKM”, papar Damanik.

Dalam kesempatan yang sama, Damanik pun mengajak para usaha kecil di sektor makanan dan minuman untuk membentuk satu wadah bernama koperasi. “Pendirian koperasi bukan karena pemaksaan, melainkan lahir karena adanya satu kebutuhan bersama. Mereka harus diberi pemahaman manfaat koperasi bagi pengembangan usahanya. Saya pikir, dengan mendirikan koperasi itu merupakan solusi yang tepat”, tukas Damanik.

Dengan adanya koperasi, kata Damanik, bahan baku produknya sudah disiapkan tanpa harus membeli sendiri. Kalau membeli sendiri itu artinya ketengan, mahal, ongkos, hingga habis waktu. “Kalau semuanya diurus koperasi, harga bahan baku menjadi lebih murah. Karena koperasi beli dalam jumlah besar. UKM tidak lagi harus mengeluarkan ongkos transportasi, harga lebih murah, lebih hemat. Pokoknya, banyak keuntungan yang bisa diraih UKM dengan berkoperasi”, pungkas Damanik.(fan)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menegaskan bahwa saat ini pihaknya sudah bekerjasama dengan 13 kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan bagi koperasi melakukan penyimpangan usaha. Diantaranya, kerjasama dengan KPPU, OJK, Kemendag, BKPM, Polri, Kejaksaan, BI, Kominfo, Kementerian Agama, dan sebagainya.

“Kemenkop tugasnya mengawasi dan mengawal koperasi agar tetap dalam jati diri koperasi. Namun, sektor usaha koperasi kan berbeda-beda. Makanya, kita melibatkan kementerian dan lembaga lain. Tadinya tujuh KL, sekarang sudah menjadi 13 KL. Itu semua tergabung dalam wadah Satgas Waspada Investasi”, papar Suparno pada acara Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan USP dan Pengawas Koperasi, di Jakarta, Senin (6/8).

Di acara yang dihadiri Dinas Koperasi dan UKM dari 16 provinsi dan 18 kabupaten/kota, Suparno mencontohkan, ada koperasi yang menghimpun dana masyarakat dari bukan anggota koperasi, maka Kemenkop melakukan kerjasama penyelesaian masalah itu dengan OJK dan BI.

“Karena itu ada kaitannya dengan pelanggaran UU Perbankan. Begitu juga misalnya ada kemitraan swasta dengan KUD, Kemenkop akan bekerjasama dengan KPPU. Atau, bila ada koperasi berpraktek MLM, maka kita akan menggandeng Kemendag. Pelanggaran seperti itu banyak terjadi di daerah”, kata Suparno.

Suparno juga memberi contoh satu kasus koperasi di Lampung Timur yang sudah buka cabang dimana-mana, tapi kini pemilik koperasinya buron dengan membawa lari dana anggota. “Kasus seperti ini kerap terjadi dimana koperasi bisa dimiliki oleh orang perorangan. Sejatinya, koperasi itu milik bersama, milik anggota, dan bukan perorangan”, tandas Suparno.

Oleh karena itu, Suparno meminta agar Pemda (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki keberanian untuk menilai kesehatan koperasi yang ada di daerahnya masing-masing. “Tentunya, langkah pengawasan dan jug penilaian itu sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Seperti UU Nomor 25/1992, UU Nomor 23/2014, PP Nomor 9/1995, PP Nomor 24/2018, Permenkop UKM Nomor 2/2017, dan sebagainya”, jelas Suparno.

Suparno mengakui saat ini daerah masih terkendala kualitas SDM di dinas terkait dalam pengawasan koperasi. Masih banyak kepala dinas dan para stafnya yang tidak menguasai dan memahami seluk-beluk usaha perkoperasian. “Kalau tidak menguasai perkoperasian, mana mungkin dia bisa dan mampu melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan terhadap koperasi”, imbuh Suparno.

Salah satu solusinya, kata Suparno, pihaknya mendorong daerah untuk memfungsikan jabatan fungsional, tidak melulu terfokus pada jabatan struktural. “Kami akan membina seseorang untuk menduduki jabatan fungsional di daerah terkait perkoperasian. Bila orang itu sudah ahli dan menguasai perkoperasian, jangan dipindahtugaskan lagi ke bidang lain. Itu yang banyak terjadi di daerah”, ungkap Suparno lagi.

Suparno pun mengingatkan ada peran Pemda dalam hal pengawasan dan penilaian kesehatan sebuah koperasi. Bukan sekadar memberikan ijin bagi koperasi. “Dari 152.714 koperasi yang ada di Indonesia yang dinyatakan sehat, apakah mereka sudah benar-benar menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip dasar dan jati diri sebuah koperasi? Untuk menjawab itu menjadi tugas kita semua”, kata Suparno.

Suparno menambahkan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi harus dilakukan secara terus menerus, tidak bisa dilakukan hanya satu kali. “Bisa saja tahun ini koperasi tersebut kita nilai sehat. Tapi, tahun depan ketahuan melakukan praktek memberikan pinjaman banyak ke yang bukan anggota koperasi. Maka, koperasi itu menjadi tidak sehat”, ujar Suparno.

Ke depan, Suparno mengungkapkan bahwa hasil penilaian kesehatan sebuah koperasi akan menjadi salah satu syarat bagi koperasi bila ingin mendapatkan bantuan program dari pemerintah, seperti bantuan kredit dana bergulir dari LPDB KUMKM. “Begitu juga dengan koperasi yang ingin bermitra dengan perbankan. Penilaian terhadap koperasi ini sebagai alat ukur kesehatan sebuah koperasi”, pungkas Suparno.(jef)

BANDUNG:(Globalnews.id) Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal penting
bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Tak sedikit Koperasi dan UKM yang mengalami ketidakstabilan lantaran pengelolaan keuangan yang tidak benar.

Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Deputi Restrukturisasi menyelenggarakan advokasi keuangan (pengelolaan keuangan sederhana) bagi koperasi dan UKM.

“Pengelolaan keuangan ini sangat penting saya kira, karena bisnis akan bagus jika pengelolaan keuangannya sehat,” ujar Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha Kemenkop dan UKM, Sri Istiati saat membuka advokasi keuangan bagi koperasi dan UKM di Pondok Pesantren Al Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/8/2018).

Pelatihan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari 20 pengurus dan anggota koperasi al ittifaq dan 20 anggota gapoktan yang mempunyai usaha di sektor riil.

Menurut Sri Istiati, pengelolaan keuangan harus ada meskipun sederhana. Menghadirkan narasumber Akhmad Junaidi (peneliti) dan Nana Sutisna (akademisi/praktisi), pihaknya berharap advokasi ini dapat memberikan pencerahan bagi koperasi dan UKM.

“Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk bapak ibu sekalian, terutama dalam hal manajemen keuangan usaha,” ungkapnya.

Selanjutnya, Asdep Pengembangan Investasi Usaha Kemenkop berkesempatan meninjau koperasi Al Ittifaq, salah satu koperasi yang sudah maju di Kabupaten Bandung.

Koperasi Al Ittifaq mencerminkan salah satu koperasi yang dapat bersinergo dengan pondok pesantren. Berawal dari pondok pesantren yang didirikan KH Mansyur pada 1 Februari 1934, pesantren ini mulai merambah usaha agribisnis saat dipegang oleh sang cucu, KH Fuad Affandi.

Berjalannya waktu baik koperasi maupun pondek pesantren Al Ittifaq inu mampu meraih omzet Rp450 juta per bulan. Anggota koperasi dapat menerima SHU sebesar Rp5 juta sampai Rp10 juta per tahun.(jef)

SURAKARTA: (Globalnews.id)- Mendengar kisah guru honorer di Indonesia memang selalu menyayat hati. Kesejahteraan minim dan status pekerjaan yang tidak kunjung jelas. Seperti dialami Asri Manikwati (37), seorang guru honorer di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Surakarta, Jawa Tengah.

Hampir 13 tahun sudah Asri setia dengan pekerjaannya menjadi guru honorer, kendatipun harapan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap disimpannya dalam hati. Gaji sebesar Rp1,6 juta setiap bulan memang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun ia tidak patah arang.

Sudah tiga tahun terakhir, atau tepatnya 2016 lalu, Asri tengah menekuni usahanya di bidang produksi pakaian jadi dan batik, disamping tetap mengajar sebagai guru. Modal seadanya membuat usaha Asri sulit berkembang dan produksi terbatas.

Hingga pada akhirnya pada Tahun 2018 Asri menerima bantuan modal Program Wirausaha Pemula (WP) dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp13 juta. Dana tersebut, tentu langsung dimanfaatkan pemilik usaha bernama Adijaya Tailor & Boutique ini. Ia membeli sebuah mesin obras dan mesin jahit dinamo.

Memiliki tiga orang tenaga kerja, kini usahanya mampu memproduksi 200 potong pakaian per minggu, dari sebelumnya hanya 60 potong. Tak hanya itu, hasil produksinya juga sudah menembus ritel modern dan dipasarkan hingga ke sejumlah wilayah di luar Surakarta.

“Alhamdulilah, sekarang omset kita per bulan sudah Rp7 juta. Ada niat mau dikembangkan penjualan ke online (E-commerce),” ucap lulusan Tata Busana dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) in, ditemui ditempat usahanya di Jalan Joko Tingkir, Pajang, Surakarta, kemarin.

Namun begitu, Asri mengaku masih belum terlalu memahami pemasaran dan penjualan produknya melalui berbagai marketplace e-commerce. Bahkan, satu-satunya sarana penjualan di Instagram yang dimilikinya pun tidak terlalu aktif.

Ia berharap, ke depan dapat mengikuti pelatihan Bimbingan Pemasaran Produk KUKM melalui E-Commerce yang kebetulan digelar Kementerian Koperasi dan UKM di Surakarta. “Kebetulan saya tidak masuk menjadi peserta, ke depan harapannya bisa ikut bimbingan untuk mengembangkan pemasaran,” ungkap Asri.

Terpisah, Konsultan Online Marketing, Heri Berus Triadmadja (Om Ber) mengatakan, strategi pemasaran melalui berbagai platform media sosial (medsos) dan e-commerce menjadi kunci perkembangan sebuah usaha. Dengan strategi yang tepat, tak sedikit pelaku UMKM kini menanjak menjadi pengusaha kelas atas.

“Kuncinya niat dan kemauan. Pasti semua orang punya smartphone, manfaatkan fasilitas itu karena gratis. Jika tidak mengerti, bisa meminta bantuan anak atau keluarga untuk membuat akun medsos dan membuat toko di marketplace e-commerce,” jelas Om Ber kepada 100 peserta bimbingan pemasaran e-commerce bagi UMKM di Surakarta.

Apalagi, menurut dia, perkembangan teknologi yang pesat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia. Melalu e-commerce dan medsos, pemasaran produk tidak memiliki batasan dan bahkan bisa menjangkau sampai mancanegara.

Sebagai informasi, Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan anggaran program Wirausaha Pemula sebesar Rp26,1 miliar dengan target penerima bantuan sebanyak 1.831 WP, dengan nilai bantuan Rp10 juta hingga Rp13 juta setiap WP.

Program WP sendiri diharapkan sebagai stimulan bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usaha dan dapat mengakses pembiayaan yang lebih besar melalui jalur perbankan.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan bahwa semua lembaga kemasyarakatan atau asosiasi yang membidangi pemberdayaan UKM di Indonesia agar mampu mengubah paradigma berpikir. Jangan lagi datang ke kementerian meminta arahan menteri, dan sebagainya. “Datang ke kita sudah dengan membawa konsep atau ide pemberdayaan UKM untuk kita pelajari dan kemudian disinergikan dengan program-program pemberdayaan UKM yang ada”, ungkap Meliadi pada acara UKM dan IKM Nusantara Expo 2018 di Jakarta, Sabtu (4/8).

Di acara yang dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham dan 1000 pelaku UKM dari seluruh Indonesia, Meliadi menyebutkan pihaknya memiliki Gedung Smesco Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi dan pemasaran bagi produk UKM seluruh Indonesia secara gratis. ” Smesco Indonesia itu miniatur produk UKM berkualitas seluruh provinsi yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk pelatihan-pelatihan atau workshop. Silakan manfaatkan gedung tersebut”, tandas Meliadi.

Terkait permodalan, Meliadi menunjuk kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga sangat murah 7% dan dana bergulir dari LPDB KUMKM yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. “Kendala permodalan sebetulnya sudah ada solusinya, yaitu KUR dan dana bergulir. Saya berharap, pelaku UKM bisa memanfaatkan itu untuk pengembangan usahanya”, kata Meliadi.

Selain itu, lanjut Meliadi, ajang Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang agar dijadikan sebagai peluang emas bagi pemasaran produk UKM. “Itu ajang olahraga besar yang diikuti oleh seluruh negara di Asia. Selain atlet, Asian Games 2018 juga mampu mendatangkan puluhan ribu turis. Itu pasar yang luar biasa dan harus dimanfaatkan”, imbuh Meliadi.

Meliadi juga mengajak seluruh pelaku UKM agar mulai menekuni dunia e-commerce untuk lebih memperluas pasar bagi produknya. “Kita tak bisa menghindari kemajuan zaman ekonomi digital. Kita harus masuk kesana bila tidak ingin ketinggalan. Yang penting kualitas produk tetap terjaga agar berdaya saing di pasar global”, tegas Meliadi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum UKM dan IKM Nusantara Hj Chandra Manggih Rahayu menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya sudah berusia lima tahun. Selama lima tahun itu pula sudah banyak program dijalankan untuk memberdayakan UKM dan IKM di seluruh Indonesia. “Kita sudah ada di 24 provinsi dan terus melakukan sosialisasi program pemberdayaan. Apalagi, saat ini juga kita sudah memiliki website sendiri”, tukas Chandra.

Untuk itu, Chandra berharap agar program-program yang ada di UKM dan IKM Nusantara bisa disinergikan dengan program pemerintah, termasuk Kemenkop dan UKM. “Pada dasarnya, kita memiliki tiga program strategis, yaitu terkait permodalan, produksi, dan pemasaran. Saya juga berharap agar setiap ada program pemberdayaan UKM selalu melibatkan kita, agar bisa seiring dan sejalan dengan tujuan kita dalam menciptakan produk berkualitas”, kata Chandra.

Sedangkan dalam sambutannya, Mensos Idrus Marham meminta agar pelaku UKM tidak hanya memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Lebih dari itu, harus juga memiliki satu motivasi ideologis yang tinggi. “Sehingga, melahirkan semangat perjuangan bagi UKM dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Indonesia”, ujar Idrus.

Idrus mengakui bahwa tipikal pelaku UKM itu salah satunya adalah tahan banting. Karena tahan banting maka UKM mampu menjadi tiang penyangga ekonomi kerakyatan. “Dengan modal seperti itu, saya yakin UKM mampu menghadapi segala jenis tantangan. Dan itu sudah terbukti selama ini. Yang jelas, kita akan selalu menjaga kemandiriannya”, tegas Idrus lagi.

Idrus pun menantang seluruh pelaku UKM dan IKM di Indonesia bisa melahirkan satu konsep atau pemikiran dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “UKM harus mampu menjadi inspirator dan motivator bagi UKM lainnya di seluruh Indonesia. Karena, bila ingin maju, UKM harus punya motivasi yang kuat dan etos kerja yang tinggi”, pungkas Idrus.(jef)