Mataram:(Globalnews.id)- Pemerintah menegaskan akan terus bersama pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) melewati tekanan yang berat seperti pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Berbagai dukungan pembiayaan, intensif hingga hibah akan terus digulirkan pemerintah agar kebutuhan likuiditas KUMKM tetap terjaga dengan baik serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam arahannya pada acara Bimbingan Teknis (Bintek) Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir Syariah Dengan Dinas serta Pelaku UKM di Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (8/9/2020) secara daring.

Teten mengakui bahwa di masa Covid-19 ini pelaku KUMKM menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Kegiatan usaha para anggota koperasi yang merupakan UMKM banyak yang berjatuhan sehingga kesulitan memenuhi kewajibannya kepada koperasi akibat modal kerjanya tergerus untuk kebutuhan konsumsi. Oleh sebab itu pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan afirmatif untuk meminimalisir dampak buruk dari wabah tersebut.

“Bagi UMKM yang unbankable yang belum pernah pinjam ke bank kita berikan hibah sebanyak Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro, kalau ada sisa anggaran di dana pemerintah dan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) akan kita alihkan ke Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro ini karena ternyata sangat efektif membantu mereka,” papar Teten.

Untuk koperasi, pemerintah telah memberikan tambahan modal kerja senilai Rp1 triliun yang akan disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Dengan dukungan fiskal ini koperasi-koperasi yang terkendala likuiditas selama pandemi bisa memanfaatkannya sehingga cashflow koperasi tetap stabil.

Dijelaskan Teten bahwa tekanan berat pada ekonomi nasional ini akan berlangsung cukup lama. Diperkirakan dampaknya masih akan terasa hingga 1 – 2 tahun kedepan. Oleh sebab itu dia berharap agar KUMKM mampu melakukan adaptasi sehingga keberlangsungan usahanya bisa tetap terjaga dengan baik. Selain itu, seluruh potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk tetap bertahan di era yang penuh dengan tantangan tersebut. Sehingga di kuartal I dan II kondisi perekonomian nasional dapat mulai rebond kembali.

“Kita harus siap hadapi masa resesi yang panjang. Oleh sebab itu, kita akan tergantung pada kekuatan ekonomi domestik, belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Dan kekuatan ekonomi domestik kita terutama adalah dari UMKM sebab 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM,” tukasnya.

Pembiayaan Koperasi dan BMT

Sementara itu Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menjelaskan pihaknya komitmen untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi baik syariah ataupun konvensional secara nasional khususnya di Propinsi NTB. Bahkan tak segan-segan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga nantinya akan disasar untuk bisa mendapatkan dukungan likuiditas dari LPDB. Terlebih saat ini BMT menjadi salah satu sektor prioritas yang ingin dikembangkan oleh pemerintah karena terkait dengan pengembangan ekonomi syariah.

Supomo tidak memungkiri bahwa masih banyak pihak yang berasumsi bahwa untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB-KUMKM butuh waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Hal itu terjadi akibat pengalaman masa lampau sebelum adanya reformasi birokrasi di tubuh LPDB. Namun kini Badan Layanan Umum (BLU) ini sudah bertransformasi sedemikian rupa sehingga proses pengajuan pembiayaan akan lebih singkat dan mudah selama aspek legal formal serta kesehatan dari koperasi terjamin.

“Dalam new LPDB saat ini disamping kita berikan bunga murah, mudah dan ramah kita juga permudah prosesnya. Namun yang bisa kita berikan pembiayaan itu adalah kepada koperasi yang sehat dalam arti tata kelolanya sehat, kelembagaannya sehat, secara internal di dalam koperasi sehat,” tutur Supomo.

Tahun ini LPDB-KUMKM diberikan mandat untuk menggulirkan dana kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia sebesar Rp1,85 triliun. Pagu ini di luar dari dana PEN untuk penambahan modal kerja baru senilai Rp1 triliun. Supomo berharap koperasi-koperasi di NTB atau sekitarnya termasuk BMT dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan pembiayaan dengan suku bunga yang murah. Di dalam layanan LPDB terdapat skema pembiayaan konvensional dan syariah.

“Kepada Kopsyah (koperasi syariah) di NTB silahkan ajukan sebanyak – banyaknya tanpa batasan, termasuk kepada BMT mumpung BMT itu jadi agenda prioritas pak Wapres.Tapi tetap harus penuhi aspek kesehatan yang tadi saya bilang, makanya BMT silahkan lakukan transformasi di internal dulu,” paparnya.

Untuk mempercepat penyaluran dana bergulir bagi koperasi di seluruh Indonesia, Supomo menegaskan akan aktif “jemput bola” dan secara marathon melakukan kegiatan Bintek serupa di berbagai wilayah di Indonesia. Semakin banyak koperasi yang dapat diberikan dukungan pembiayaan diyakini pemulihan ekonomi nasional juga akan semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

“Kita ingin agar program-program pemerintah itu tidak hanya dirasakan di wilayah Jawa saja kita harus ratakan sebab Indonesia nggak hanya Jawa. Kita akan roadshow kaya gini untuk semua kita rangkul agar bisa merasakan program pemerintah,” pungkas Supomo.

Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, menyambut baik kehadiran LPDB-KUMKM di wilayahnya. Dengan adanya LPDB tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi syariah. Pemerintahan NTB komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang juga diinisiasi dari gerakan koperasi syariah. Dukungan pembiayaan dari pemerintah khususnya LPDB diharapkan bisa menjadi spirit baru bagi optimalisasi perekonomian berbasis syariah.

“Kami sambut gembira karena NTB bapak-ibu semua, terus terang kami ingin kembangkan ekonomi syariah secara inklusif sehingga jadi model nasional, kita akan kuatkan ekosistem syariah. Dengan acara ini kita merasa dibantu dalam menggali potensi ekonomi syariah di NTB yang sangat luar biasa,” ujar Zulkieflimansyah.

Di tempat yang sama Wali Amanat Perhimpunan BMT Indonesia, Saat Suharto Amjad, mengatakan untuk menjadikan BMT sebagai lembaga pembiayaan syariah yang kuat dibutuhkan beberapa perbaikan dari sisi internal. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu perbaikan dari sisi funding dan juga perbaikan dari sisi lending atau financing. Dua hal ini kerap tidak diperhatikan dengan baik oleh pengelola sehingga pencatatan dan administrasinya tidak teratur. Perbaikan internal lainnya yang perlu dilakukan oleh BMT yaitu transformasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Layanan BMT harus bisa dipadukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi.

“Mari para pengelola BMT dan koperasi syariah untuk mempersiapkan diri kita untuk secara kelembagaan diperbaiki, struktural dilihat lagi agar menjadi lebih baik.Mekanisme juga perlu kita perbaiki. Sebab BMT itu persoalan adalah ketika kelebihan, ketika kelebihan duit malah banyak masalah,” kata Saat.(jef)