Menu
KemenkopUKM Gelar FGD Pengembangan Usaha Mikro di Kawasan Wisata Mandalika - Indahnya Keberagaman pada Festival Teluk Jailolo - Pelaku Kreatif Kuliner Bandung Inisiasi Wadah Koperasi untuk Permudah Pembiayaan - MenkopUKM: Berwirausaha Menjadi Pilihan Strategis bagi Kaum Milenial - MenkopUKM Dorong Kopkar RSCM Masuk ke Sektor Usaha Alat Kesehatan - Pemerintah Targetkan 30 Juta Pelaku UMKM Tergabung dalam Ekosistem Digital pada 2030 - Kanwil BRI Jakarta II Salurkan Sembako ke Anak Yatim dan Lansia di Desa Cidokom, Bogor - SeskemenkopUKM: Target Pembangunan Koperasi dan UMKM Tercapai Bila Program Pusat dan Daerah Selaras - MenkopUKM: UMKM Harus Bangun Produk Unggulan yang Khas dan Unik - SeskemenkopUKM Dorong Pelaku UKM Tingkatkan Kapasitas Guna Menembus Pasar Ekspor

Lakukan Praktik Diluar Kaidah, 11 Koperasi Primer Nasional Kena Sanksi

Januari 26, 2018 | koperasi dan ukm

JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada 11 koperasi primer nasional yang diduga melakukan praktik di luar kaidah koperasi sesungguhnya. Sanksi itu dijatuhkan setelah Kemenkop UKM melakukan pemeriksaan terhadap 205 koperasi dalam rentan waktu 2017.
     “Warning kita segera diperbaiki bila tidak segera dibubarkan. Kan sanksi terakhir kita usulkan pembubaran apabila mereka tidak kembali kepada kaidah koperasi,” tegas Deputi Bidang Pengawasan, Kemenkop UKM Suparno dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
     Koperasi yang dikenai sanksi, di antaranya KSP Pandawa Group di Depok, Koperasi Syariah Sejahtera, maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) milik PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. Sisanya tersebar wilayah di DKI Jakarta, Surabaya, dan Sumatera Utara.
     “Jadi kita kembali kepada pembinaan secara terus-menerus kalau tidak ada itunya ya, pemerintah kan harus tegas dibubarkan,” kata Suparno.
     Kaidah koperasi yang dilanggar menurut Suparno, yakni koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT), melakukan kegiatan simpan pinjam dengan menerapkan bunga yang tinggi, memprioritas nasabah di luar anggota, serta melaporkan jumlah anggota yang tidak sesuai dengan buku daftar anggota.
     Suparno menegaskan koperasi yang dikenai sanksi ini akan terus diawasi. Bila koperasi yang mau mengikuti aturan diupayakan untuk terus dibina supaya kembali kepada jatidiri koperasi. Sedangkan koperasi yang tetap “membandel” terancam terkena sanksi berupa pembekuan izin usaha, maupun pencabutan izin usaha secara permanen.
     “Terkait dengan jumlah yang diperika dan dikenakan sanksi. Kemenkop tugasnya melakukan pembinaan. Di dalam pembinaan itu dilengkapi bila tidak memperbaiki diri sanksinya peringatan,” ujar Suparno.
     Ada berbagai macam sanksi dari Deputi Pengawasan Kemenkop UKM. Misalnya apabila pelanggaran ringan sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi administrasi berupa teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 dan rehabilitasi bagi koperasi yang mau membenahi diri. Sedangkan sanksi berat bisa berupa pembekuan hingga pencabutan izin.
     Pada tahun 2018, selain kegiatan utama pengawasan koperasi, Deputi Pengawasan Kemenkop UKM juga fokus memeriksa kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penilaian USP, serta tetap fokus pada peningkatan kapasitas pengawas koperasi, penyederhanaan peraturan, sosialisasi dan kerjasama antar lembaga.
     Tugas ini sejalan dengan target Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang menargetkan pada tahun 2019 seluruh koperasi sehat. Sudah sebanyak 40.013 koperasi telah dibubarkan pada 2017, sementara ada 75 ribu koperasi yang kondisinya tidak sehat yang masih memerlukan sentuhan pemerintah.(jef)

Related For Lakukan Praktik Diluar Kaidah, 11 Koperasi Primer Nasional Kena Sanksi