Menu
Bank DKI Salurkan Beasiswa Pendidikan Dari Yayasan Beasiswa Jakarta - PETA JALAN EKONOMI KERTHI BALI: LANGKAH AWAL TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA - Menteri Teten Apresiasi 3 Startup Indonesia, Pemenang Event Korea – ASEAN Business Model Competition 2021 on Digital Economy for SDGs - Nasho Brand Lokal Siap Gandeng Investor Internasional pada Ajang IFF 2021 - Sinergi KemenKopUKM dan Perguruan Tinggi Ciptakan Enterpreneurship Melalui Inkubasi - Kukuhkan Diri Sebagai Bank Kampus: Kali ini BNI dukung IPB University Dorong Percepatan Campus Financial Ecosystem melalui Aplikasi IPB Cashless - Holding Perkebunan Nusantara Raih Penghargaan Sebagai "BUMN yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas" dari Kemenaker - MUI dan Kominfo Bahas Keamanan dan Kehalalan Vaksin COVID-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui - Menteri Teten : Jangan Ragu Memulai Usaha, KUR Siap Mendukung - KemenKopUKM Tingkatkan Kolaborasi Lintas Pilar dalam The 2nd ASEAN Regional Workshop on Creative Economy (ARWCE)

LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi

April 4, 2017 | koperasi dan ukm
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan setiap provinsi akan berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mempercepat sertifikasi pengurus koperasi. Sesuai dengan ketentuan, pengurus dan pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus bekerja berdasarkan standar kompetensi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  kemenkop dan UKM, Prakoso BS mengatakan, saat ini hanya ada lima LSP di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya ratusan ribu orang. Jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan sangat lama.

“Karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta memberi perhatian terhadap kebutuhan LSP di Indonesia,” kata Prakoso di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dia mengemukakan, Kemenkop dan UKM akan membantu upaya percepatan pendirian LSP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pemberian izin terhadap pendirian LSP.

Ketentuan sertifikasi pengurus dan pengelola operasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal ini juga diatur dalam draf revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ke depan, ditargetkan semua koperasi dari semua jenis koperasi harus memenuhi standar kompetensi.(jef)

 

Related For LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi