Menu
DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN, KEMENHUB LUNCURKAN KAPAL PERINTIS KM SABUK NUSANTARA 111 - Kominfo: Perlu Sistem Monitoring Isu Publik Yang Terintegrasi - MenKopUKM Sambut Penyelenggaraan Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 Jadi Lokomotif Fesyen Muslim Dunia - MenKopUKM: Kerajinan Batu dan Kayu Fosil Tulungagung Sukses Dilirik Pasar Global - Ini Dia, Aneka Langkah KemenKopUKM Perkuat Usaha Mikro di Tengah Pandemi - Dikenal Sebagai Destinasi Wisata Religi, KemenKopUKM Dorong Usaha Mikro Kota Pasuruan Masuk dalam Rantai Pasok - Tekan Impor, MenKopUKM Teten Masduki Luncurkan Cangkul Merah Putih Berlabel SNI - Bantu Kebangkitan Wisata Labuan Bajo, LPDB-KUMKM Gelar Vaksinasi - Harga Barang Turun 20-50 Persen : TUJUH TAHUN TOL LAUT LAYANI 32 TRAYEK, OPERASIONALKAN 32 KAPAL, SINGGAHI 114 PELABUHAN - Ciptakan Bisnis yang Sehat, MenKopUKM Harap Koperasi-koperasi Kecil Segera Merger

LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi

April 4, 2017 | koperasi dan ukm
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan setiap provinsi akan berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mempercepat sertifikasi pengurus koperasi. Sesuai dengan ketentuan, pengurus dan pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus bekerja berdasarkan standar kompetensi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  kemenkop dan UKM, Prakoso BS mengatakan, saat ini hanya ada lima LSP di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya ratusan ribu orang. Jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan sangat lama.

“Karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta memberi perhatian terhadap kebutuhan LSP di Indonesia,” kata Prakoso di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dia mengemukakan, Kemenkop dan UKM akan membantu upaya percepatan pendirian LSP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pemberian izin terhadap pendirian LSP.

Ketentuan sertifikasi pengurus dan pengelola operasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal ini juga diatur dalam draf revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ke depan, ditargetkan semua koperasi dari semua jenis koperasi harus memenuhi standar kompetensi.(jef)

 

Related For LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi