Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

qqqqqqqq

Bali:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dan penyempurnaannya ditargetkan rampung Oktober 2022 agar segera dibahas di DPR pada 2023.

“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi di Bali, Senin (20/6).

Zabadi berterima kasih atas dukungan sejumlah anggota DPR terkait RUU Perkoperasian terkait hingga saat ini KemenKopUKM masih terus dalam upaya mempercepat agar naskah RUU terselesaikan.

Ia menjelaskan, draf RUU yang saat ini tengah disusun KemenKopUKM ini merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, saat ini UU Perkoperasian lama yqakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan masih tetap berlaku untuk sementara waktu, sampai dengan ditetapkan undang-undang yang baru. Namun seiring perkembangan zaman UU tersebut memang memerlukan qqqqqqqqqpenyempurnaan agar tetap relevan bagi upaya pemberdayaan koperasi.

Zabadi menjelaskan, RUU Perkoperasian yang ada di DPR sebelumnya kebetulan ada di akhir periode 2019, yang seharusnya sudah ketok palu. Namun sampai saat ini masih tertunda dengan status carry over (pengalihan pembahasan).

Mestinya dengan status carry over tersebut, pemerintah hanya membahas hal yang belum disepakati saja. Tapi rupanya belakangan, status carry over tersebut sudah habis masa berlakunya.

“Kemudian ini yang menjadikan harus dibahas dari nol kembali. Tetapi ada beberapa hal yang sudah sampai pembahasan waktu itu. Terutama terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan koperasi, prinsip dan nilai koperasi yang sudah termuat dalam pembahasan sebelumnya,” kata Zabadi.

Saat ini pembaruan RUU juga menyoal kepailitan koperasi. Sehingga diharapkan nanti saat pembahasan di DPR, kepailitan ini menjadi concern. Karena sebagaimana di perbankan maupun asuransi dalam menghadapi permasalahan tetapi mereka tidak bisa di PKPU kan kecuali lembaga otoritas, sebagaimana yang diatur oleh UU PKPU.

“Padahal koperasi setiap saat bisa saja terancam posisinya. Dua orang cukup bisa mengajukan ke PKPU, nah ini tentu saja kami ingin adanya equalitas di sini. Di mana keberadaan koperasi khususnya KSP (Koperasi Simpan Pinjam), perlakukannya di dalam kepailitan di sejajar dengan perbankan dan asuransi,” katanya.

Selanjutnya fungsi pengawasan koperasi juga menjadi keharusan. Mengingat koperasi bermasalah yang sudah banyak terjadi. “Tentu respons secara kelembagaan bagi koperasi, bagaimana ke depan menghadapi tantangan perubahan, lingkungan strategis penting juga kita rumuskan kembali,” kata Zabadi.

Anggota Komisi VI DPR Nyoman Parta mengatakan, kehadiran RUU Perkoperasian yang baru akan menjadi instrumen perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

“Kita ingin ada legacy tentang UU Perkoperasian ini. Sehingga menjadi bukti bahwa negara hadir bagi KUMKM lewat Undang-Undang,” kata Nyoman Parta.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini berharap, agar penyusunan terbaru draf RUU Perkoperasian di KemenKopUKM ini segera rampung agar segera dibahas di DPR.

“Diharapkan justru tahun ini sudah masuk (pembahasan di DPR). Kalau tidak bisa masuk prolegnas ya minimal tahun 2023 harus selesai ketok palu,” harap Nyoman.

Ia melanjutkan, di tengah tantangan ekonomi global yang tinggi, perlindungan terhadap KUMKM juga harus terus diperkuat. Meskipun diakuinya, memang tak mudah mengatur persoalan kelembagaan koperasi. Mulai dari hal kecil hingga carut-marut yang ada di dalamnya.

“Kemampuan mereka (KUMKM) dalam menyangga, bahkan melindungi dan menjadi tulang punggung dari kemajuan ekonomi di akar rumput, harus diberi keberpihakan,” katanya.

Hadirnya RUU Perkoperasian menjadi penting untuk mengambil ceruk ruang perekonomian dan menegaskan tidak mengecilkan yang besar, tetapi juga mempercepat yang kecil menjadi besar.

Selain itu Nyoman ingin, agar KemenKopUKM yang sejatinya merupakan kementerian yang mewakili persentase terbesar dari kegiatan ekonomi bangsa ini, bahkan serapan dari tenaga kerja yang besar, harus mendapatkan prioritas anggaran juga yang besar.

“Kalau bicara data, UMKM paling nyata sebagai pengentas pengangguran dan kemiskinan. Di mana 99 persen lapangan kerja berasal dari UMKM, tetapi pendanaannya marginal. Jadi ke depan harus diberikan dana maksimal kepada pengelolaan Koperasi dan UMKM,” kata Nyoman.(Jef)

Indonesia Perlu UU Perlindungan Data Pribadi

JAKARTA :(GLOBALNEWS.ID)– Perkembangan teknologi dan volume besar informasi yang membanjiri setiap sendi kehidupan telah banyak membantu dan memberi kemudahan, tetapi sekaligus mendatangkan ancaman. Namun, pertumbuhan digital dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki UU Perlindungan Data Pribada. Saat ini, DPR RI sedang mempersiapkan RUU Perlindungan Data Pribada dan diharapkan segera dapat dibahas dan disepakati menjadi UU.

Dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi, maka negara hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam hal jaminan keamanan data pribadi. Serta menjadi jaminan stabilitas dan pembangunan hukum dan ekonomi.

Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi juga akan membangun ekosistem ekonomi digital yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen, bahkan menjadi setara dengan bangsa dan negara lain.

Hal itu disampaikan Dr. Afdal Makkuraga Putra, Dosen Senior Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta pada Webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Menjaga Privasi Bersama di Ruang Digital, Selasa, 31 Mei 2022.

Hadir sebagai pembicara kunci Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Dede Indra Permana SH, Dirjen Aptika Kemkominfo Semuel Abrijani Pengerapan BSc, dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Merdeka Gunawan Permadi.

Afdal mengingatkan data pribadi bisa dijadikan sebagai sarana pelecehan seksual, obyek pencemaran nama baik, obyek penipuan keuangan bahkan menjadi bagian hak asasi yang wajib dijaga dan dirahasiakan.

Sebagai negara demokrasi, menyebarkan data pribadi tanpa izin sama dengan mencederai demokrasi karena esensi demokrasi adalah terjaminnya rasa aman bagi warna negaranya.

Bocornya data dapat memicu Doxing (menyebarkan data pribadi di media oleh orang tak bertanggung jawab) dan berdampak terhadap pemilik data pribadi itu seperti rasa malu didepan public, mengalami cyberstalking dan physical stalking serta meningkatkan Kecemasan merasa terancam dan rusaknya reputasi personal maupun profesional.

Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Merdeka Gunawan Permadi mengatakan istilah ruang publik di media internet ini lahir dari Jurgen Habermas pada tahu 1989 dalam buku The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Gourgeois Society.

Ruang publik itu merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (private people) dalam konteks sebagai kalangan borjuis, yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik.
Dia menjelaskan ruang digital harus menampilkan sosok pribadi yang sesungguhnya sehingga dengan demikian maka ruang digital dengan ruang nyata menjadi satu entitas yang tidak ada bedanya. “Esensinya sama, hanya berbeda cara saja,” katanya.

Dia menjelaskan Indonesia sudah mempunyai berbagai regulasi yang mengatur dan untuk melindungi data pribadi bahkan sekarang sedang disiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Tetapi semua itu, tidak akan cukup. “Gunakan nama yang benar di ruang publik, ruang digital dengan bertanggung jawab,” katanya.(Jef)

MenKopUKM Gandeng Berbagai Pihak Wujudkan Program Prioritas KUMKM

Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menggandeng berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah, hingga masyarakat dalam mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Ia menegaskan, saat ini sekitar 70 persen program pendorong pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sehingga kerja sama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet sering menegaskan, bahwa yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta, program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian. Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Halimah Pujihastuti, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Para Pejabat Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri dan Jajaran Direksi Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar. “Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,” katanya.

KemenKopUKM memiliki 6 program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project: Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign: PLUT-KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Lebih jauh MenKopUKM mengatakan, pihaknya ingin memastikan 6 agenda tersebut bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan Pemerintah Daerah. Agenda besarnya adalah, bagaimana meningkatkan produktivitas, serta kualitas produk UMKM, sehingga bagaimana semua itu mendorong terwujudnya target kewirausahaan.

“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” katanya.

Diakui Menteri Teten, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Di mana kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Kembali kata Teten, perlunya dilakukan sinergitas.

“Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang dibutuhkan UMKM. Karena itu pendataan lengkap menjadi prioritas, supaya bisa menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab kebutuhan UMKM. Agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM bersaing di masa depan,” katanya.

Selanjutnya, bagaimana mengimplementasi program major project. Produk unggulan di satu daerah yang potensinya memiliki potensi permintaan pasar yang besar, namun supply chain-nya masih kurang. “Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya, agar UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar,” kata Menteri Teten.

Sementara untuk pengembangan kewirausahaan nasional, bagaimana target menyiapkan diri menjadi negara maju, yang minimal harus mencapai 4 persen. “Saat ini rasio kewirausahaan kita baru 3,18 persen, ini sudah bertahun-tahun, kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau mencetak wirausaha mapan,” ujarnya.

Sampai tahun 2024, KemenKopUKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan. Untuk itu Pemda juga harus punya target, agar target tersebut bisa dikembangkan untuk naik kelas. Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan baik di pasar dalam negeri dan global.

“Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM, yang saat ini baru 19 juta,” kata Teten.

Kemudian program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4 persen. Berbeda dengan Kemensos, KemenKopUKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi. Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya tapi juga manajemennya.
“Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP),” kata Menteri Teten.

Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik. Namun kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” katanya.

Enam Program Prioritas

Dalam mewujudkan program prioritas, KemenKopUKM juga melakukan sosialisasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya Rakortekcan ini adalah, sebagai forum sosialisasi 6 Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023, serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 2022.

“Saya berterima kasih kepada peserta rapat dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi ini. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk dapat direalisasikan secara sinergi, terutama dalam pembinaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,” ucapnya.

SesKemenKopUKM mengatakan, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023 akan berfokus pada 6 Program Prioritas.

“Keenam program prioritas ini merupakan formulasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dari dinamika perubahan kondisi koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, dalam rangka bangkit pascapandemi. Meskipun sebenarnya COVID-19 masih ada, namun sudah cukup terkendali,” kata Arif.

Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengapresiasi dan mendukung terlaksananya program prioritas KemenKopUKM tersebut. Ditegaskannya, evaluasi terhadap program kegiatan dilaporkan dan dilaksanakan harus lebih tepat arah dan tepat sasaran.

“Nantinya diharapkan mengakomodasi seluruh aspirasi dari dinas berbagai daerah. Di mana dinas di daerah yang membidangi koperasi dan UKM lebih memahami potensi daerahnya masing-masing. Tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Untuk itu, diharapkan aksi nyata agar ekonomi bangkit dan bergerak secara konsisten sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Sebelumnya telah berlangsung sosialisasi program KemenKopUKM dalam Rakortekcan yang mengusung tema Strategi Peningkatan Produktivitas Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Sinergi Program Prioritas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Di mana tema ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam sosialisasi tersebut, tiap kedeputian KemenKopUKM menyampaikan beberapa program prioritas masing-masing yang selaras dengan prioritas program kementerian. (Jef)

MenKopUKM: Stasiun Kereta Api Harus Siapkan Ruang Usaha Untuk UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan bahwa sesuai amanat UU Cipta Kerja, seluruh infrastruktur publik seperti bandara, stasiun, terminal, rest area jalan tol, dan sebagainya, wajib menyediakan lahan atau tempat sedikitnya 30 persen bagi pelaku UMKM.

“Misalnya, kedai kopi. Sebaiknya jangan lagi ada kafe dari brand usaha besar atau bahkan asing. Karena, cita rasa kedai kopi lokal juga tak kalah kualitasnya,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Soft Opening Stasiun Matraman, Jakarta Timur, Minggu (19/6).

Di acara yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan tokoh masyarakat Yenny Wahid, Menteri Teten menjamin bahwa saat ini produk UMKM memiliki kualitas dan daya saing yang tidak kalah dengan brand-brand besar.

Lebih dari itu, MenKopUKM juga menegaskan bahwa brand-brand lokal milik UMKM sudah terbukti mampu menyedot banyak pengunjung. “UMKM sudah mampu menjadi magnet traffic pengunjung,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mencontohkan M-Bloc di kawasan Blok M Jakarta Selatan, hingga pusat perbelanjaan legendaris Sarinah, yang mampu eksis dengan menampilkan aneka produk brand lokal dari UMKM. “Saya yakin produk UMKM bisa bersaing asal diberi kesempatan yang luas. Baik dari sisi pembiayaan, hingga ruang usaha,” kata MenKopUKM.

Menhub Budi Karya Sumadi juga mengamini pernyataan MenKopUKM. Menurut Budi Karya, dirinya sudah menitipkan pesan khusus tersebut ke jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan ruang usaha di setiap stasiun.

“Kita harus mendukung memberikan ruang dan kesempatan bagi UMKM. Kita harus cari UMKM terbaik, untuk bisa menempati ruang usaha di setiap stasiun,” kata Menhub.

Selain untuk UMKM, Menhub juga mengingatkan untuk memberikan layanan terbaik bagi kalangan masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas). “Ini juga harus terus kita tingkatkan. Sehingga, _excellence services_ mampu mengakomodasi seluruh kalangan,” kata Budi Karya.

Dalam kesempatan yang sama, Yenny Wahid mengingatkan bahwa kualitas pelayanan moda transportasi seperti kereta api, merupakan etalase Indonesia untuk dunia. “Di banyak negara maju, para turis selalu memanfaatkan moda kereta api untuk melakukan travelling,” kata Yenny.

Oleh karena itu, Yenny meminta jajaran PT KAI untuk terus meningkatkan pelayanannya. “Kualitas layanan kita tidak kalah dibanding negara maju di dunia. Yang harus selalu diperhatikan adalah soal ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan,” kata Yenny.(Jef)

Meningkatan Literasi Digital Akan Cegah Kejahatan Digital

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– Kejahatan dunia digital akan terus ada dan sulit ditiadakan karena eksistensinya sejalan dengan peningkatan intensitas pengguna media, bahkan ruang kejahatan selalu ada dan bergeser seiring dengan hadir dan berkembangnya teknologi SMS, Chat dan Video.

Peningkatan kejahatan melalui komputer tersebut sebanding dengan peningkatan penggunaan media digital itu sendiri. Sebagai informasi, angka pengguna internet di Indonesia hingga awal tahun 2022 sudah mencapai lebih dari 200 juta orang dan angkanya akan terus meningkat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menekan dan menghindari angka kejahatan digital adalah dengan peningkatan literasi digital bagi masyarakat, mengidentifikasi pelaku melalui identitas mereka, identifikasi jenis penawaran dan pastikan baca ketentuan maupun review dari pengguna lain.

Hal itu disampaikan Dr. Aan Widodo, M.I.Kom, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Keamanan Berinternet: Mencegah Penipuan di Ranah Daring, Sabtu, 28 Mei 2022. Hadir sebagai Pembicara Kunci Anggota DPR RI Dede Indra Permana SH, Dirjen Aptika Kemkominfo Semual Abrijadi Pangerapan, BSc dan Praktisi Kesehatan Apt. Ridlo Pahlavi, S.Farm., M.Farm.Klin.

Aan menjelaskan cybercrime memiliki tujuan yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cybercrime melalukan kegiatan yang terlarang seperti untuk melakukan penipuan, perdagangan pornografi anak dan merugikan kekayaan intelektual, mencuri identitas, atau melanggar privasi penggunanya.

Menurut dia, kejahatan dunia maya, terutama melalui Internet semakin penting untuk menjadi perhatian negara karena komputer telah menjadi pusat perdagangan, pusat hiburan, bahkan pemerintahan. “Karakter Kejahatan Dunia Maya Tak terbatas pada jarak dan lokasi dan waktu,” katanya.

Praktisi Kesehatan Apt. Ridlo Pahlavi, S.Farm., M.Farm.Klin mengatakan di bidang kesehatan beberapa media kesehatan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. “Media kesehatan yang baik haruslah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menurunkan berita, serta menyajikan informasi berbasis bukti (evidence based),” katanya.

Dia menjelaskan sosial media efektif sebagai sarana pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan kesadaran, dan perilaku sehat. “Media sosial memungkinkan pendidikan kesehatan untuk diselenggarakan secara bervariasi, misalnya melalui foto, gambar, video, meme, animasi, dan infografis,” ujarnya.

Internet dan media sosial membawa berbagai manfaat dan kemudahan bagi praktik pelayanan kesehatan. Penggunaan media sosial juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan berita yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya. “Masyarakat harus bisa mengidentifikasi berita yang tidak benar,” katanya.(Jef)

Content Kreator Penting untuk UMKM di Era Industri Digital

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian yang paling signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang memiliki peran strategis untuk menopang perekonomian rakyat, antara lain dalam hal pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta wadah sosial ekonomi masyarakat.

Namun masih banyak UMKM yang belum memahami bagaimana caranya agar terus tumbuh dan memperluas bisnis. Terlebih di era industri 4.0 seperti saat ini dimana pemanfaatan teknologi merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh UMKM agar dapat berkembang.

Padahal UMKM memiliki beberapa keunggulan potensial yakni penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mampu menciptakan wirausaha baru yang dapat membangkitkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru;
Kemudian mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar, mampu diberdayakannya sumber daya alam yang ada di sekitar dan emiliki potensi untuk berkembang.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banjarnegara Wachyu Hidayat dalam dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Generap Digital Peduli UMKM, Jumat, 27 Mei 2022.

Hadir sebagai Pembicara Kunci Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Dirjen Aptika Kemkominfo Semual Abrijadi Pangerapan dan Business & Strategist Manager PT KreatifHub Ario Eko Wicaksono.

Dia menjelaskan era digitalisasi Revolusi Industri 4.0 sudah mulai di rasakan pada sejumlah sektor UMKM, para UMKM yang mampu memanfaatkan keunggulan teknologi 4.0 mengalami kemajuan pesat dalam proses bisnisnya, dapat meningkatkan kapasitas produksi, pemasaran, pembiayaan dan pembayaran.

Digitaliasi ini sangat penting dan harus di lakukan oleh para unit usaha UMKM, keuntungan dengan adanya digitalisasi ini adalah keharusan ketika bisnis atau usaha dalam Less Contact Economy, peningkatan akses pasar yang lebih luas, peningkatan akses pembiayaaan dan peningkatan daya saing UMKM serta peningkatan efisiensi produksi dan proses bisnis.

Penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM akan mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal, dibentuknya pola pembinaan dan pelatihan, misalnya adanya kakak Asuh UMKM dan adanya katalog digital dan kolaborasi komunitas dan solusi teknologi serta dukungan promosi dan pemasaran produk UMKM.

Business & Strategist Manager PT KreatifHub Ario Eko Wicaksono menjelaskan mengenai KreatifHub yakni sebuah platform yang memudahkan UMKM untuk mencari jasa penyedia konten untuk membuat foto, video, desain. “Dalam dunia konten, segalanya butuh konten,” katanya.

Dia mengakui jika jasa konten kreator sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui dunia digital. Melalui konten kreator ini, akan dipertemukan para penyedia jasa konten dengan para pelaku UMKM.(Jef)

KemenKopUKM Masuk Kategori Terbaik Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerima penghargaan sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 tahun 2022. Pada kompetisi tersebut KemenKopUKM masuk sebagai Top 51 instansi dari sebanyak 434 proposal instansi yang dinilai dan dievaluasi.

Adapun instansi peserta Kompetisi P4 tersebut terdiri dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (provinsi,kabupaten dan kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), serta Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Piagam penghargaan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi P4 diserahkan secara langsung kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Hotel Ritz Carlton Jakarta, beberapa hari yang lalu.

“Penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kami terhadap publik, khususnya masyarakat koperasi dan UKM di seluruh Indonesia,” kata SesKemenKopUKM, dalam rilisnya di Jakarta.

Pada kompetisi P4 tersebut, terdapat tiga kategori yang diperlombakan. Yaitu, outstanding achievement (kategori yang diikuti untuk pemenang pada kompetisi tahun sebelumnya), Instansi Pemerintahan (IP) Umum, serta kategori UPP.

Sementara ToP 51 instansi terbaik terdiri dari 6 instansi pada kategori outstanding achievement. 30 instansi pada kategori IP Umum, serta 15 instansi pada kategori UPP.

“Kementerian Koperasi dan UKM sendiri ikut dalam kategori IP Umum dan menjadi salah satu dari 30 instansi terbaik pada kategori tersebut,” kata SesKemenKopUKM.

Kompetisi P4 sendiri telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk kompetisi P4 tahun 2021, mengalami kemunduran jadwal sehingga baru dapat terlaksana pada tahun 2022.

Kompetisi P4 bertujuan untuk menjaring, menyeleksi, melakukan penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik baik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta UPP dalam melakukan pengelolaan layanan pengaduan melalui media sistem lapor.go.id ataupun media konvensional seperti whatsapp, email, atau call center.

Kompetisi P4 ke-4 sendiri diselenggarakan secara kolaborasi bersama antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Ombudsman RI, serta Kantor Staf Presiden (KSP) yang bekerjasama dengan Lembaga donor yaitu, KOICA (Korea International Cooperation Agency) serta UNDP (United Nations Development Programme). (Jef)

MenKopUKM: Bazaar Blitar Djadoel 2022 Jadi Momentum Percepat Kebangkitan UMKM

Blitar:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, menyatakan event – event di berbagai daerah seperti Bazaar Blitar Djadoel 2022 yang digelar oleh Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menjadi momentum efektif untuk mempercepat kebangkitan UMKM.

Meski begitu MenKopUKM tetap mengingatkan agar pelaksanaan agenda atau event kesenian, budaya ataupun religi yang bersifat massal tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dijelaskan MenKopUKM bahwa dengan semakin banyaknya event yang diselenggarakan, dipastikan geliat ekonomi sekitar akan bergerak lebih masif.

“Semakin banyak event yang bisa mendatangkan orang banyak, baik lokal ataupun turis asing akan menggerakkan ekonomi khususnya UMKM. Saya lihat beberapa kota yang punya event ratusan itu UMKMnya bisa tumbuh besar,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Bazaar Blitar Djadoel di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (17/6/2022).

Bazaar Blitar Djadoel 2022 ini merupakan rangkaian dari peringatan Bulan Bung Karno (Ir Soekarno) yang digelar pada 17 – 27 Juni 2022. Di dalam Bazaar tersebut ditampilkan berbagai atraksi kesenian dan budaya daerah. Selain itu ditampilkan barang-barang lawas dan antik serta berbagai stand bagi UMKM dan pedagang kaki lima.

MenKopUKM meminta agar pelaksanaan Bazaar Blitar Djadoel ini tidak hanya untuk mengenang sejarah, kuliner, dan fesyen zaman dulu. Namun dia berharap agar event tersebut dapat menjadi momentum bersama untuk kebangkitan UMKM kota Blitar dan sekitarnya.

“Kita harus bangkit dengan kekuatan kita sendiri, kita ingin bangkitkan ekonomi kita tanpa harus meninggalkan budaya asli kita,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM menegaskan bahwa UMKM saat ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah karena di saat krisis UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi nasional. Oleh sebab itu pemerintah bertekad agar stimulus bagi UMKM terus ditingkatkan.

Sebagai contoh anggaran bagi agunan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM saat ini ditingkatkan menjadi Rp373,17 triliun dengan tingkat bunga yang dipangkas menjadi 3 persen karena ada subsidi dari pemerintah sebesar 3 persen. Kemudian dukungan kemudahan perizinan bagi UMKM sehingga legalitas usahanya diakui.

Untuk mendorong daya saing UMKM itu, kata MenKopUKM, perlu kerja sama dari semua pihak baik pemerintah pusat, daerah ataupun swasta.

“Kita bukan hanya ingin menyiapkan UMKM bangkit tapi juga harus menyiapkan masa depan UMKM yang lebih berdaya saing dan produktif. Maka dukungan kebijakan pusat dan daerah untuk memperkuat daya saing UMKM perlu dikolaborasikan termasuk dengan pihak swasta,” kata Teten.

Di tempat yang sama Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk Sunario mengatakan Bazaar Blitar Djadoel digelar dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari pekerja seni budaya hingga ratusan UMKM yang ada di wilayah kota Blitar. Pihaknya ingin agar event tersebut benar-benar mampu mendorong kebangkitan UMKM dan ekonomi masyarakat sekitar yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi.

“Bazaar ini diselenggarakan untuk menambahkan semangat ekonomi kreatif dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Event ini akan menjadi pengungkit UMKM, pengungkit ekonomi apalagi UMKM jadi tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Tjutjuk.

Tjutjuk mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal di tengah disrupsi teknologi informasi yang berkembang begitu pesat seperti saat ini. Selain itu kebangkitan ekonomi juga menjadi agenda yang juga perlu diakselerasi lantaran selama pandemi yang berlangsung lebih dari dua tahun tersebut benar-benar membuat pelaku usaha khususnya UMKM terpuruk.

“Kita harap masyarakat di kota Blitar di tengah kemajuan teknologi tetap mewarisi budaya yang adi luhung ini. Melalui acara ini mari kita rawat warisan budaya kita karena bangsa yang besar adalah yang menghargai budaya bangsa,” katanya.

*Sejuta Wirausaha*

Pada kesempatan yang sama MenKopUKM Teten Masduki kembali menegaskan bahwa dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong lahirnya 1 juta wirausaha baru hingga 2024. Target ini ditetapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

Dijelaskan bahwa saat ini rasio kewirausahaan nasional Indonesia baru sebesar 3,18 persen dari total penduduk. Sementara untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia, rasio minimal kewirausahaan sebesar 4 persen. Jumlah rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan Singapura sebesar 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen dan Thailand 4,26 persen.

“Kita masih kurang untuk jadi negara maju sebab minimum rasio kewirausahaan itu 4 persen dan sekarang baru 3,18 persen. Kita ditugaskan tambah 1 juta pengusaha baru,” kata MenKopUKM.

Untuk mencapai target itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi seperti pelatihan hingga pendampingan pelaku usaha pemula berkelanjutan. Selain itu juga stimulus fiskal dengan pendekatan inkubasi bisnis. Dukungan akses pembiayaan yang murah juga sudah disiapkan hingga jaminan kemudahan perizinan.

“Kalau untuk mencetak satu juta wirausaha baru memang perlu pendekatan khusus yaitu dengan pendekatan inkubasi dengan pembiayaan dan market yang terintegrasi. Hal ini perlu seleksi mana yang kita dorong baik kelas,” kata Teten.(Jef)

Laba BNI Tahun Lalu Melonjak 232,2%, User BNI Mobile Banking Meningkat Signifikan Pertebal Optimisme 2022

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Tahun 2021 menjadi tahun pertumbuhan bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Bank berkode saham BBNI ini berhasil membuat lompatan pemulihan kinerja positif pada tahun buku 2021 dengan Laba bersih Rp 10,89 triliun, tumbuh 232,2% year on year (yoy), atau dua kali lipat dari profit tahun 2020.

Sumber pertumbuhan itu adalah layanan digital, dimana BNI Mobile Banking menjadi andalannya. Sebagai Product Champion layanan digital, BNI Mobile Banking mempertebal optimisme Perseroan dalam menapaki 2022.

Kebutuhan masyarakat terhadap transaksi digital semakin meningkat seiring dengan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh perbankan. Itulah mengapa, BNI yang terus melakukan inovasi fitur yang memudahkan nasabah sehingga mendorong peningkatan user dan kinerja transaksi BNI Mobile Banking.

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati memaparkan, jumlah user mobile banking per Mei 2022 telah mencapai 11,8 juta atau naik 32% secara tahunan.

Jumlah transaksi BNI Mobile Banking pun masih tumbuh secara agresif dengan pertumbuhan pada Mei 2022 mencapai 33% secara tahunan. Nominal transaksi di BNI Mobile Banking pun ikut terkerek naik 23% secara tahunan.

“Tentunya raihan ini merupakan cerminan dari upaya kami yang senantiasa melakukan penyempurnaan dan meningkatkan nilai tambah atas layanan yang diberikan melalui BNI Mobile Banking,” katanya.

Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi melanjutkan, nilai tambah tersebut berupa pengembangan yang berkelanjutan.  Perseroan menghadirkan berbagai fitur inovatif berdasarkan kebutuhan user, serta pengembangan teknologi baik untuk kebutuhan nasabah ritel maupun bisnis dan tentunya mendukung tranformasi layanan ke digital.

BNI juga mendorong pertumbuhan akuisisi user dan aktivasi transaksi melalui berbagai program dan promosi baik dari sisi BNI maupun kerjasama dengan mitra yang turut berperan menghadirkan fitur transaksional di BNI mobile banking seperti e-wallet, provider telekomunikasi, switching company, dan lain-lain.

“Tentunya semua ini dilakukan dengan harapan untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya tarik dan  kepuasan nasabah sehingga meningkatkan penggunaan BNI Mobile Banking,” sebutnya.

Susi berpendapat, persaingan perbankan saat ini fokus dalam memberikan layanan yang reliable melalui kanal perbankan digital. Bahkan, banyak bank digital maupun lembaga keuangan lain yang turut menghadirkan inovasi layanan baru yang menjadi motivasi bagi BNI untuk tetap menghadirkan layanan prima pada BNI Mobile Banking.

“BNI pun setiap bulannya rutin meningkatkan layanan mobile banking baik berupa perbaikan secara berkelanjutan, peningkatan kapabilitas, maupun layanan fitur inovasi baru untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah pengguna BNI Mobile Banking,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Susi mengutarakan, penguatan layanan digital sangatlah penting dalam membantu masyarakat untuk menekan biaya transaksi karena layanan digital dapat digunakan dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu mendatangi outlet bank. Terlebih ini akan menghemat banyak biaya transportasi masyarakat saat pergi ke bank.

“Dengan demikian, pengembangan layanan digital BNI juga turut mendukung upaya pemerintah dalam menuju cashless society, serta memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bertransaksi  yang menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

*Kinerja Signifikan*

Sementara itu, Corporate Secretary BNI Mucharom menyampaikan, BNI Mobile Banking merupakan Product Champion milik BNI yang menjadi sumber pendapatan dan pencetak laba Perseroan.

Seperti diketahui, BNI berhasil membuat lompatan pemulihan kinerja positif pada tahun buku 2021. Kinerja BNI 2021 tercatat sangat menggembirakan di mana laba bersih tersebut mampu melampaui ekspektasi pasar. Pencapaian Laba bersih ini dihasilkan dari Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan (PPOP) yang tumbuh kuat 14,8% yoy sehingga mencapai Rp 31,06 triliun.

“Pencapaian ini bahkan menjadi yang tertinggi yang pernah dihasilkan BNI, lebih tinggi dari pendapatan operasional sebelum pandemi. Selain itu, upaya perbaikan kualitas kredit melalui monitoring, penanganan, dan kebijakan yang efektif membuat cost of credit membaik menjadi 3,3%,” sebutnya.

Mucharom melanjutkan, ekspansi kinerja BNI ini berlanjut pada 2022. Pada awal tahun ini, profitabilitas tercatat solid, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menguat.

Kualitas kredit terus membaik sehingga menambah kemampuan perseroan dalam mengakselerasi percetakan pendapatan di awal tahun. Tingginya transaksi keuangan di platform-platform digital pun menjadi sumber pertumbuhan Fee Based Income (FBI) yang mendorong pertumbuhan laba progresif.

Laba bersih pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp 3,96 triliun, tumbuh 63,2% yoy. Pencapaian laba bersih ini dihasilkan dari Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan (PPOP) yang tumbuh kuat 7,3% yoy menjadi Rp 8,5 triliun. 

“Kami bersyukur BNI mampu mempertahankan kinerja yang solid pada awal tahun ini. Kinerja ini merupakan salah satu tanda dari pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun ini. Transformasi digital kami pun mendorong terbukanya potensi-potensi ekonomi baru,” sebutnya. (Jef)

Prinsip “Hidup Bersama” Ala Koperasi Bunga Rama Sulbar

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong momentum pemulihan ekonomi masyarakat seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19. Dengan tetap mewaspadai risiko peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan koperasi di Indonesia khususnya dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan ke mitra-mitra koperasi di Indonesia.

Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 ada total 955 koperasi di Sulawesi Barat, dengan 702 koperasi aktif dan 253 koperasi tidak aktif. Sedangkan total penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat sejak awal penyaluran pada tahun 2008 hingga Juni 2022 berjumlah Rp14,325 miliar, dan khusus untuk Kabupaten Polewali Mandar telah tersalurkan dana bergulir sebesar Rp13,7 miliar.

Salah satu mitra LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Bunga Rama. KSU Bunga Rama pada tahun 2020 memperoleh pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp2,2 miliar yang disalurkan secara bertahap yakni sebesar Rp1,1 miliar pada Juli 2020 untuk tahap pertama dan Rp1,1 miliar pada Mei 2021 untuk tahap kedua. Koperasi yang berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar ini, pada tahun 2015 pernah mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM dengan plafond pinjaman sebesar Rp800 juta dan lunas pada tahun 2018.

KSU Bunga Rama merupakan koperasi yang bergerak disektor usaha simpan pinjam dan berdiri pada tahun 2004. Koperasi ini memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 5 (lima) kantor cabang di 2 (dua) Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, yaitu kantor cabang Wonomulyo, Pinrang, Polewali, Pare-pare, dan Makale Toraja. Hingga tahun 2022, koperasi yang diketuai oleh Salmon ini telah memiliki total karyawan sebanyak 31 orang, dengan jumlah anggota sebanyak 233 orang.

Sekretaris KSU Bunga Rama Medi Buttu menjelaskan bahwa selama wabah pandemi Covid-19, situasi pasar di Polewali Mandar menjadi sangat sulit dan tidak terkendali. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi pasar dimana pasar sepi akibat masyarakat takut untuk keluar rumah. Bersyukur di tahun 2020 KSU Bunga Rama mendapat penguatan modal dari LPDB-KUMKM, sehingga koperasi memutuskan untuk membuat kebijakan yang disebut istilah konversi atau pencadangan.

“Untuk anggota tentu merasakan dampak dan manfaat yang cukup signifikan, karena bisa memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi dengan adanya LPDB-KUMKM dari yang sebelumnya hanya bisa meminjam dengan nominal yang kecil. Sehingga kendati situasi pandemi, usaha anggota bisa terkendali karena dana bergulir dari pusat,” jelas Medi.

Berbicara mengenai usaha dari para anggota, Medi memaparkan bahwa anggota KSU Bunga Rama terdiri dari berbagai macam sektor. Di antaranya, 6 enam persen usaha anggota adalah pertanian, 60 persen lagi perdagangan, sisanya bergerak disektor jasa dan industri seperti usaha konstruksi. Dengan total 230 anggota dan calon anggota pada tahun 2020 seluruhnya mendapatkan fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM.

Medi juga menjelaskan mengenai angka kemacetan atau non-performing loan (NPL). Pada tahun 2019, NPL koperasi sebesar 1,14 persen, namun saat pandemi Covid-19 tahun 2020 NPL naik menjadi 1,43 persen, dan kemudian di tahun 2021 angka kemacetan turun menjadi 0,14 persen. Tingginya angka NPL di tahun 2020 diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang menghardik usaha anggota, namun karena ada suntikan dana LPDB-KUMKM pada tahun berikutnya angka NPL bisa terkendali kembali.

Kendati masih belum stabilnya kondisi usaha anggota akibat pandemi, namun KSU Bunga Rama berupaya tetap fokus dan patuh terhadap kewajiban pembayaran dan berharap koperasi dapat semakin maju dan mandiri. Pada Juni 2021 lalu, ada penambahan cabang di Makale Toraja Sulawesi Selatan yang mana dipilih karena sebelumnya telah dilakukan penjajakan wilayah atas dasar unsur emosional dan kultur, serta diiringi dengan penguatan tim dari kantor cabang setempat.

Medi berpesan agar LPDB-KUMKM terus difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dapat memajukan koperasi baik di daerah yang sudah berkembang maupun daerah yang belum berkembang. Ketika LPDB-KUMKM hadir di KSU Bunga Rama pada saat pandemi, berbagai kebijakan dapat dipikirkan oleh koperasi untuk kepentingan anggotanya meskipun dalam situasi yang sulit.

“Prinsip koperasi adalah bagaimana kita bisa hidup bersama. Pertanyaannya adalah bagaimana ekonomi anggota bisa hidup? Tentu koperasi bisa hidup jika usaha anggota hidup. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM harus terus hadir untuk dapat membantu usaha koperasi dan UMKM seperti kami. Dengan begitu, perekonomian bisa tetap terkendali kendati menghadapi situasi yang sulit,” pesan Medi.

Dengan kehadiran LPDB-KUMKM, Medi memiliki kesan tersendiri yang tidak akan dilupakan. KSU Bunga Rama mendapatkan banyak edukasi mengenai bagaimana tertib administrasi dan pelaporan koperasi. Sehingga LPDB-KUMKM memberi kesan mendisipilinkan bagi koperasi penerima dana bergulir.

“Hal ini sangat baik dan benar-benar membantu koperasi. Selain itu, KSU Bunga Rama sangat bangga dan bersyukur diberikan kesempatan memperoleh fasilitas pinjaman LPDB-KUMKM terutama saat pandemi Covid-19. KSU Bunga Rama menjadi satu-satunya koperasi yang mewakili wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi kami koperasi yang berada jauh di Indonesia Bagian Tengah,” ujar Medi.

Tingkatkan Efektifitas Penyaluran LPDB-KUMKM

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan guna meningkatkan penyaluran dan efektifitas dana bergulir yang tepat sasaran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian. Untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diutamakan untuk wilayah yang masih rendah penyerapan dana bergulir.

“Khusus di tahun 2022, LPDB-KUMKM memiliki strategi penyaluran yakni fokus pada koperasi sektor riil. Selain itu, koperasi-koperasi yang belum pernah mendapatkan permodalan dari LPDB-KUMKM atau mitra-mitra baru akan menjadi target utama penyaluran pinjaman/pembiayaan,” kata Supomo.

Untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum maksimal penyerapan dan rendah penyaluran, LPDB-KUMKM berupaya sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM, di antaranya program koperasi rumah bersama, koperasi modern, koperasi multipihak, dan lainnya. Terkait program KemenkopUKM, Supomo menjelaskan hal ini dilakukan agar wilayah sebaran yang dibiayai LPDB-KUMKM semakin menyebar dari tahun sebelumnya.(Jef)

globalnews.id