KemenKopUKM Gandeng BPKP Perkuat Kompetensi SDM Pengawas Koperasi

Makassar:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian konsisten menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM pengawas koperasi sebagai upaya memperkuat terselenggaranya koperasi yang sehat dan akuntabel di Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian pada Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu, mengatakan sumber daya manusia (SDM) fungsional pengawas koperasi sangat strategis bagi fungsi pengawasan koperasi. Pelatihan bagi para fungsional pengawas koperasi menjadi salah satu tugas Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pembina bagi jabatan fungsional pengawas koperasi di tanah air.

“Saat ini jumlah fungsional pengawas koperasi sebanyak 1.044 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas bagi pengawas koperasi,” kata Nasrun.

Nasrun mengatakan pelatihan bagi pengawas koperasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi pengawas koperasi. Sebab, meningkatnya pemahaman dan kompetensi pengawas koperasi akan berdampak pula terhadap pengawasan koperasi di Indonesia, yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu, peningkatan kompetensi pun mutlak diperlukan.

Pada Pelatihan Pengawas Koperasi tahun 2022, KemenKopUKM bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP.

“Pusdiklatwas BPKP memiliki tipologi yang tepat terkait Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pusdiklatwas sendiri telah menerapkan ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management System,” kata Nasrun.

Pelatihan bagi pengawas koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan Batch IV, yang dihadiri tiga puluh peserta dari Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama di kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Nasrun mengungkapkan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan pengawas koperasi dapat menggali ilmu audit untuk diterapkan pada pengawasan dan pemeriksaan koperasi, sehingga hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi tidak perlu diragukan lagi.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Isma menyambut baik kegiatan pelatihan pengawas koperasi di Provinsi Selatan.

“Kami berharap pelatihan pengawas koperasi dapat meningkatkan kompetensi fungsional pengawas koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang jumlahnya 117 orang baik melalui inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyetaraan,” ucapnya.(Jef)

MenKopUKM: Kemitraan Rantai Pasok Berbasis Koperasi Kunci Sukses Hilirisasi Industri Rumput Laut


Indramayu:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya penguatan kemitraan rantai pasok berbasis pada koperasi sebagai kunci sukses hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

“Di sektor hulu, biarlah pembudidaya fokus meningkatkan produksi. Namun, jangan lupa berkoperasi,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, di sela-sela acara panen rumput laut di daerah Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Dalam model bisnis ini, kata MenKopUKM, koperasi bisa menjadi offtaker pertama dari seluruh hasil panen budidaya rumput laut yang dihasilkan para petani.

“Koperasi juga bisa mengolah setengah jadi, mulai dari sortir, pengeringan, atau pengolahan tepung dan sejenisnya,” kata MenKopUKM.

Selanjutnya, mitra swasta atau BUMN dapat menyerap produk rumput laut dari koperasi. Sehingga, kemitraan usaha ini akan kokoh dan saling menguatkan. “Kemitraan rantai pasok seperti ini, baik nasional maupun global, akan mempercepat hilirisasi produk rumput laut Indonesia,” kata MenKopUKM.

Menurut MenKopUKM, dukungan akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun LPDB-KUMKM, juga diperlukan bagi para nelayan selaku anggota koperasi.

“Itu sebagai penguatan permodalan dan investasi pada kegiatan usaha budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Karena, usaha tersebut memiliki nilai jual dan potensi yang cukup tinggi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina menyebutkan bahwa Kecamatan Cantigi memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi sentra rumput laut.

Sebab, lahan budidaya rumput di wilayah itu paling luas bila dibandingkan dengan kecamatan yang ada di wilayah pesisir lainnya.

Menurut Bupati, potensi rumput laut di Kabupaten Indramayu mencapai luas 485 hektare. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Cantigi 225 hektare, Pasekan 125 hektare, Indramayu 75 hektare, Sindang 25 hektare, Kandanghaur 20 hektare, dan Losarang 15 hektare.

“Secara total, kita memiliki garis pantai sepanjang 147 kilometer. Produksi ikan kita juga terbesar di Jabar,” kata Nina.(Jef)

MenKopUKM Sambut Baik Antusiasme Koperasi di Indramayu Ikuti Program Solusi Nelayan

Indramayu;(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik antusiasme koperasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mengikuti program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan dalam upaya membantu penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Saya menyambut baik keinginan sejumlah koperasi nelayan di Indramayu dalam Program Solusi Nelayan,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, saat meninjau kesiapan program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Melalui program yang diinisiasi bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan Kementerian BUMN, sebanyak delapan koperasi di Indramayu menyatakan minatnya untuk ikut terlibat.

Kedelapan koperasi tersebut adalah Koperasi Perikanan Laut Ngupaya Mina (di daerah Juntinyuat), Koperasi Mina Makmur Lestari (Pabean Udik), KUD Sri Mina Sari (Juntinyuat), KUD Mina Jaya (Karangampe), KUD Baita Mina Lestari (Majakerta), Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris (Pasekan), Koperasi Kharisma Mitra Bahari (Cantigi Kulon), dan Koperasi Mangrove Mina Mandiri (Pabean Ilir).

Di hadapan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina dan para nelayan, MenKopUKM menegaskan hal ini menandakan Program Solusi Nelayan telah tepat menjawab tantangan pembelian BBM oleh nelayan kecil dan tradisional. “Selama ini, mereka membeli BBM dengan harga lebih mahal, karena membeli di pedagang eceran,” ujar Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, Program Solusi Nelayan melalui koperasi, ingin mempercepat kehadiran sarana penyaluran BBM Bersubsidi di kampung-kampung nelayan yang selama ini belum tersedia.

“Namun, dengan total jumlah perahu nelayan sekitar 400-an dari 8 koperasi tersebut, cukup dilayani dengan satu SPBU Nelayan saja,” kata MenKopUKM.

Nantinya, koperasi akan menyalurkan BBM Bersubsidi hanya kepada nelayan kecil dan tradisional yang sudah terdata dan selanjutnya termonitor ke dalam sistem digital. “Sehingga, lebih tepat sasaran, tidak menyulitkan nelayan. Dan secara bisnis, akan lebih efisien untuk para nelayan,” kata MenKopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten berpesan agar penyaluran BBM Bersubsidi (solar) agar tepat sasaran dan tidak menyimpang. Program Solusi Nelayan dikhususnya hanya untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, hingga nelayan harus menjadi anggota koperasi.

“Kebutuhan para nelayan akan tercatat secara digital dan terkoneksi dengan platform My Pertamina,” kata Menteri Teten.

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengecekan kesesuaiannya. Hingga Desember 2022 akan dilakukan piloting di 7 daerah di Indonesia, salah satunya di Indramayu.

Nelayan Budidaya

Dalam kesempatan dialog, Ketua Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris Carikam mengungkapkan kebijakan Solusi Nelayan jangan hanya menyasar nelayan tangkap yang memiliki perahu saja. “Banyak juga anggota kami yaitu nelayan budidaya yang juga membutuhkan solar bersubsidi,” kata Carikam.

Terkait jumlah anggota koperasinya yang berjumlah 100 perahu, Carikam menyebut jumlah tersebut hanya dari wilayah kecamatan Cantigi saja. “Anggota koperasi kami tersebar di 13 kecamatan lainnya,” kata Carikam.

Bahkan, kata Carikam, banyak juga anggotanya yang berkecimpung di lini usaha perahu pariwisata pantai, yang juga membutuhkan solar bersubsidi. “Pokoknya, kami siap mengamankan penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan,” kata Carikam.

Bahkan, nelayan lainnya asal Majakerta, meminta pemerintah untuk segera mewujudkan berdirinya SPBU Nelayan di wilayahnya.

“Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut, kami mengantre hingga 2-3 hari. Jadi, kami nelayan di Majakerta sangat membutuhkan SPBU Nelayan, khususnya di Majakerta,” kata dia. (Jef)

KemenKopUKM: Transformasi Usaha Informal ke Formal Harus Dipercepat untuk Wujudkan Data Tunggal UMKM

Bekasi:(Globalnews.id) – Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUkM) Yulius mengatakan transformasi usaha mikro dari informal ke formal harus terus dipercepat untuk mewujudkan data tunggal UMKM di Indonesia.

“Dengan kepemilikan data yang valid, lebih mudah bagi pemerintah melakukan aksi keberpihakan kepada UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat, Rumah Produksi Bersama (factory sharing), dan program lainnya,” kata Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat memberikan sambutan dalam acara Akselerasi Transformasi UMKM Anggota Koperasi Paguyuban Pedagang Mie Ayam dan Bakso (PAPMISO) dari informal ke formal di Kabupaten Bekasi, Rabu (21/09).

Turut hadir dalam acara tersebut, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun, dan Ketua PAPMISO Bambang Haryanto.

Yulius menjelaskan saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit, berkontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen, dan menyerap tenaga kerja hingga 97 persen.

“Usaha mikro masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan porsi 99 persen, 1 persennya adalah usaha besar. Dan masih banyak masalah yang membuat UMKM belum bisa naik kelas,” kata Yulius.

Yulius meyakini selain bertransformasi dari informal ke formal, pemanfaatan ekonomi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

“Bank Indonesia mencatat realisasi transaksi e-commerce di Indonesia hingga kuartal 1 tahun 2022 sebesar Rp108,54 triliun dan diproyeksikan pada akhir tahun akan menyentuh Rp429 triliun. Sebanyak 19,95 juta UMKM saat ini telah onboarding ke dalam ekosistem digital,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan apresiasinya kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas inisiatif program akselerasi transformasi informal ke formal untuk pedagang mie ayam dan bakso se-kabupaten Bekasi.

“Ketika kita mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan BPJS ketenagakerjaan, maka usaha kita akan tercatat oleh negara dengan baik sehingga memudahkan pembinaan, pengawasan, dan keselamatan,” kata Dani Ramdan.

Menurut Bupati, kegiatan ini merupakan titik balik bangkitnya perekonomian khususnya UMKM yang usahanya terdampak akibat COVID-19.

“Dengan memiliki NIB juga sertifikat lainnya sesuai kebutuhan usaha, maka UMKM akan lebih cepat berkembang dan naik kelas,” kata Dani.

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Pejabat Fungsional KemenKopUKM Nasrun mengatakan kegiatan akselerasi transformasi usaha informal ke formal bagi pedagang mie ayam dan bakso se kabupaten Bekasi ini menargetkan 1.000 NIB, 1.000 sertifikat halal, dan 1.000 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.(Jef)

MenKopUKM: UU Perkoperasian adalah Solusi Sistemik dan Jangka Panjang

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama seluruh stakeholder terus menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan berbagai isu strategis dipetakan mencakup ketentuan modal, pola tata kelola, perluasan lapangan usaha, dan yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian.

“Saya menilai, UU baru ini akan menjadi solusi sistemik, serta solusi jangka panjang untuk membangun koperasi Indonesia menjadi lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai rapat dengan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM bersama Tim Ahli yang terdiri dari Noer Sutrisno MA, PhD, Prof. Dr. Suwandi, Dr. Agung Nur Fajar, Ir. Arfian Muslim MR, dan Firdaus Putra, HC. di Jakarta, Selasa (20/9).

Menurut Menteri Teten, penguatan ekosistem perkoperasian akan dilakukan dengan beberapa upaya. Pertama, dengan inisiatif pendirian Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi.

“Koperasi-koperasi skala menengah dan besar dengan jumlah anggota puluhan dan bahkan ratusan ribu orang, pengawasannya perlu diperkuat agar lebih prudent dan menjadi terpercaya,” kata MenKopUKM.

Kedua, inisiatif pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Tujuannya, untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi anggota-anggota koperasi dalam menyimpan dananya di koperasi.

“Hal ini sesuai dengan aspirasi gerakan koperasi di Indonesia bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi adalah mutlak dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian saat ini,” ujar Menteri Teten.

Ketiga, pengaturan tentang kepailitan, di mana kepailitan suatu koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang. Tujuannya, agar penanganan masalah dalam koperasi dapat mengikuti tahap-tahap yang tepat dan tidak terganggu klaim pailit, baik internal maupun tuntutan dari eksternal.

“Kepailitan memang benar-benar obyektif melalui serangkaian mekanisme atau proses dan penetapan tertentu,” kata MenKopUKM.

Keempat, pengaturan sanksi pidana yang dibutuhkan untuk melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas dari penyalahgunaan dan/atau penyelewengan praktik berkoperasi.

Dengan pengaturan pidana, Menteri Teten meyakini berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi berkurang.

Peran Pengawas

Selain keempat upaya tersebut, UU baru mendatang juga akan memperkuat peran pengawas. Selama ini di lapangan banyak pengawas tidak berperan, lebih terlihat sebagai pelengkap struktur organisasi saja.

Dalam RUU ini diatur bahwa pengawas dikenai tanggung jawab atas kerugian bila lalai dalam mengawasi koperasinya.

“Dengan ketentuan tersebut, harapannya pengawas akan makin waspada dan benar-benar memerankan fungsinya dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri Teten.

Dengan beberapa upaya itu, maka kasus 8 koperasi bermasalah dapat diantisipasi, dihindari, dan bila terjadi dapat ditangani dengan sebaik-sebaiknya di masa-masa mendatang.

Saat ini, kata MenKopUKM, pemerintah tidak memiliki instrumen yang cukup sehingga kurang optimal dikarenakan keterbatasan pengaturan dalam regulasi eksisting.

“Bagaimana pun kasus 8 koperasi bermasalah dengan taksiran kerugian mencapai Rp26 triliun menjadi peringatan bahwa regulasi yang ada memiliki celah dan lubang yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Menteri Teten.(Jef)

MenKopUKM Lantik Dr Yulius MA sebagai Deputi Bidang Usaha Mikro

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali melakukan rotasi jabatan tingkat Eselon I Jabatan Pimpinan Tinggi Madya KemenKopUKM yang diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja kementerian agar lebih bermartabat dan berkompeten.

Dr. Yulius MA dilantik menjadi Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM menggantikan Ir. Eddy Satriya MA yang kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Gedung Auditorium Lantai 2 Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (20/9).

Dalam kesempatan tersebut turut hadir seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan KemenKopUKM.

MenKopUKM menegaskan, upaya mutasi, rotasi, serta promosi dalam sebuah organisasi termasuk di lingkungan KemenKopUKM adalah hal yang wajar. Penempatan pejabat diposisikan ke bidang yang tepat sesuai kompetensinya tidak lain untuk terus meningkatkan performa sistem birokrasi, agar semakin berintegritas. Selain itu pejabat pun dapat menunjukkan kinerja terbaiknya sehingga mencapai karir yang baik.

“Selamat kepada Pak Yulius atas jabatan barunya. Dan berterima kasih kepada Pak Eddy Satriya yang telah membantu kedeputian usaha mikro. Diharapkan ke depan dengan jabatan barunya bisa membantu saya dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengembangan Koperasi dan UKM,” ucapnya.

Menteri Teten juga menekankan, saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tak mudah. Di mana terjadi deflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan inflasi yang tinggi, lantaran harga pangan dan energi yang melonjak tajam.

“Dampaknya pasti akan dirasakan oleh para pelaku usaha terutama usaha mikro yang mendominasi hampir 96 persen pelaku usaha di seluruh Indonesia. Di mana sebagian besar dari mereka tak terserap di sektor formal atau pun pemerintahan, sehingga membuka usaha secara mandiri dengan modal sendiri karena belum bisa mengakses pembiayaan formal,” kata MenKopUKM.

Ia berharap, Deputi Bidang Usaha Mikro yang baru dilantik ini bisa bekerja secara sungguh-sungguh dengan hati. “Sebab yang kita urus ini orang-orang kecil yang ingin hidup sejahtera tetapi mereka tidak punya kesempatan. Maka dari itu, kita semua harus bekerja dengan hati dan penuh semangat. Jika ada hambatan cari solusi dan jangan menyerah, ada usaha niat menolong. Insya Allah ada jalan keluar,” katanya.

Untuk usaha mikro kata Teten, KemenKopUKM memiliki target dan program yang sangat ambisius. Di mana 30 persen pembiayaan perbankan diwajibkan disalurkan kepada UMKM, serta akses kredit melalui KUR Klaster yang terus dioptimalkan.

“Sebagian besar mereka usahanya informal, maka kita bantu untuk urus bagaimana mereka punya badan usaha, memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), izin edar, BPOM, hingga sertifikasi halal, yang mayoritas usahanya juga bergerak di sektor kuliner,” kata MenKopUKM.

Dari catatan Bank Dunia, sebanyak 49 persen UMKM menggunakan modal pribadi bahkan ada juga yang meminjam dari rentenir. Kehadiran KemenKopUKM harus bisa menjadi jalan keluar agar UMKM tak lagi mencari modal dari rentenir, dengan mengakses KUR.

“KUR Klaster menjadi solusi untuk UMKM dalam mendapatkan pembiayaan guna meningkatkan skala usahanya,” kata Menteri Teten.

KemenKopUKM kata Teten, sangat memahami bahwa ada sebagian pelaku usaha yang tak bisa didorong untuk naik kelas, karena masih berorientasi pada ekonomi subsisten yang hanya mengandalkan usahanya untuk menghidupi ekonomi rumah tangga.

Mereka yang tak bisa naik kelas karena memang terbatas kompetensi SDM maupun akses pasarnya dan tak didukung _supply chain_, diharapkan MenKopUKM menjadi fokus perhatian semua pihak untuk dibantu, didampingi, dan dipikirkan jalan keluarnya agar bisa tetap menjalankan usaha.

“Bagi sebagian besar yang bisa discalling-up dilakukan pendekatan secara komprehensif agar tak berusaha sendiri-sendiri. Didorong agar masuk dalam koperasi. Kita sosialisasikan supaya pendekatan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” katanya.(Jef)

Doktor Ida Sumarsih Ungkap Perlunya Perubahan UU Minerba Untuk Relaksasi Kepemilikan Saham Asing

Jakarta:(Globalnews.id)- Sejalan dengan dorongan Presiden RI, Jokowi, dalam diskusinya dengan KADIN dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 baru baru ini, yang mengajak para pengusaha untuk mengundang investor asing untuk berinvestasi di sektor pertambangan sebagai implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan, Ida Sumarsih dalam disertasi Doktornya pada sidang promosi Doktor di Universitas Pelita Harapan (UPH) mengungkap perlunya melakukan relaksasi kepemilikan asing pada sektor pertambangan.

Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ida Sumarsih, program doktor Ilmu Hukum pada hari Sabtu, 17 September 2022.

Pada sidang terbuka promosi doktor tersebut, Ida berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dampak Nominee Agreement Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba Terhadap Kesejahteraan Rakyat”

Ida menemukan pembuatan nominee agreement dianggap sebagai penyelundupan hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal. Namun demikian, nominee agreement tidak dapat serta merta dianggap batal demi hukum karena harus dilihat terlebih dahulu isi atau materi muatan perjanjianya. Yang pasti, pembuatan nominee agreement merupakan pilihan dan cara investor asing mengamankan investasinya di Indonesia. Melalui penelitiannya menggunakan kajian Economic Analysis of Law dengan metode Cost and Benefit Analysis pada Kabupaten Morowali dan Kutai Kartanegara terungkap bahwa nominee agreement memiliki dampak positif dan kontributif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di 2 kabupaten tersebut.

Oleh karena itu, dari segi kebijakan, larangan nominee agreement memerlukan peninjauan kembali terutama dengan mengingat manfaatnya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu saya mengusulkan relaksasi kepemilikan saham asing melalui perubahan UU Minerba. Agar Nominee agreement tidak digunakan lagi dalam praktek hukum di lingkungan industri pertambangan nasional”, ungkap Ida dalam sidang doktoralnya.

Sidang yang dilakukan pada hari Sabtu, 17 September 2022, di Universitas Pelita Harapan yang diketuai oleh Rektor UPH, DR. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. dengan tim promotor diketuai oleh Prof. Nindyo Pramono S.H., M.S., dan Associate Prof Dr Henry Soelistyo Budi S.H., L.L.M selaku ko-promotor memutuskan untuk mengangkat Sdri. Ida Sumarsih menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dengan Yudisium Summa Cum Laude. “Luar biasa, ini Kartini modern yang luar biasa,” ujar Parapak.

Gelar Doktor yang diperoleh Ida Sumarsih dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini melengkapi gelar S2nya, Magister Kenotariatan, dari Universitas Pelita Harapan dan S1, Sarjana Hukum dari Universitas Esa Unggul.

Ida Sumarsih, yang kerap dipanggil Imelda, aktif dalam kegiatan masyarakat, sebagai pengurus organisasi Perempuan Indonesia Maju dan pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Selain itu dalam bidang Pendidikan Ida tercatat juga aktif dalam kegiatan Literasi Keliling atau perpustakaan keliling yang diprakarsai oleh Bapak Eko Prasetyo.

Literasi Keliling merupakan sebuah kegiatan sosial dalam rangka menumbuhkan minat baca dan memberikan ilmu bagi anak-anak di daerah terpencil khususnya di Way Kanan, Lampung.

Selain aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, Ida Sumarsih tercatat sebagai Direktur Legal di PT Artabumi Sentra Industri Group dan sebagai Senior Advisor to Founder, CEO and Shareholder Transon Group adalah Group perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, Kawasan Industry dan Smelter.

“Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan pertambangan nasional dan aturan terkait dengan relaksasi kepemilikan asing dan dapat diakomodasi dalam perubahan UU Minerba, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Terpelajar dan Terhormat Dr. (H.C) Jonathan L. Parapak, M.Sc., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S (Promotor), Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., L.L.M (Kopromotor), Prof. Dr. Ir. I.B.R. Supancana, S.H., M.H,
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H, Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum, Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H , Dr. Riyatno, S.H., L.L.M”, pungkas Ida dalam pernyataannya.

Saat ini, sektor pertambangan sedang mengalami peningkatan ditengah kondisi global yang masih belum menentu, sementara aktivitas eksplorasi dan investasi juga meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor pada bulan April 2022 mencapai 27,32 miliar dollar AS. Nilai ini naik sebesar 3,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan naik 47,76 persen (yoy).

Nilai ekspor ini terus meningkat sejak Januari 2022. Pada Januari, pertumbuhannya sebesar 25,37 persen, kemudian naik 34,19 persen pada Februari, 44,37 persen pada Maret, dan 47,76 persen pada April 2022.(Jef)

Kamohu, Tenun Asli Buton Tengah yang Sarat Akan Tradisi Leluhur

Buton:(Globalnews.id)- Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, memiliki tradisi unik leluhur yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala.

Di sana, di setiap kolong rumah panggung dari tiap kepala keluarga, hampir pasti ditemui para perempuan desa yang sedang asyik menenun kain yang kelak saat sempurna akan dinamai tenun kamohu.

Usut punya usut, kegiatan menenun ini rupanya punya narasi yang kuat. Dalam sejarahnya dikisahkan, seorang anak gadis di tiap keluarga tidak boleh turun tanah atau keluar rumah jika tidak pandai menenun. Dan keluar rumah dalam konteks ini ialah menikah. Rupanya tersemat sebuah pesan yang mendalam di balik tradisi ini.

Erly, perempuan asli daerah tersebut menjelaskan, kepandaian para perempuan untuk menenun diyakini akan berimbas kepada rumah tangga yang mereka bina nantinya.

“Karena dengan menenun, mereka dapat merajut kehidupannya. Sejarahnya seperti itu. Maka ini dilakukan di bawah rumah,” ucapnya saat ditemui di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah beberapa waktu lalu.

Kamohu atau tenunan merupakan kain yang dihasilkan oleh para penenun di kolong rumah itu. Kamohu umumnya dijadikan sarung oleh masyarakat sekitar yang sebagian besar adalah Muslim.

Namun, Erly bercerita para perempuan muda juga biasanya mengasah kreativitas mereka dan mengubah kamohu menjadi tas selempang, syal, dan banyak kerajinan tangan lainnya.

Kini di tengah masifnya digitalisasi yang berimbas terhadap modernisasi rupanya tak membuat Erly takut akan punahnya tradisi menenun di desa mereka. Sebab, dia meyakini tradisi ini akan tetap lestari pada setiap generasi baru yang lahir di desa mereka.

“Tradisi ini akan selalu ada karena ibu di tiap keluarga akan selalu menurunkan ini ke anak cucu mereka. Semua pasti bisa. Di saat mereka remaja, mereka harus diajarkan ini. Makanya ini menjadi keharusan di desa kami. Walaupun para perempuan ini punya pendidikan yang tinggi, mereka akan tetap melestarikan tradisi ini,” kata Erly.

Layaknya melukis di atas kain, istilah tersebut yang diucapkan Erly saat menjelaskan bahwa ketika para penenun ini membuat kain yang dipesan oleh pelanggan, pola kain yang diminta akan tergambar di pikiran para penenun dan langsung mereka tuangkan.

Cukup merogoh kocek Rp200 ribu sampai dengan Rp300 ribu, para pembeli akan mendapatkan kain yang dibuat oleh para perempuan hebat yang telah terpatri untuk meneruskan tradisi di masa depan.(Jef)

KemenKopUKM Gandeng Pemkab Kuningan Jajaki Pendirian Rumah Kemasan

Kuningan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pemerintah Kabupaten Kuningan menjajaki pendirian Rumah Kemasan guna meningkatkan kualitas produk- produk unggulan UMKM di wilayah Kuningan, Jawa Barat.

“Kami menyampaikan ke Pak Bupati, bahwa Bapak MenKopUKM Teten Masduki memiliki program untuk membangun rumah kemasan di kota-kota sekunder, salah satunya di Kabupaten Kuningan ini,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim, saat bersilaturahmi kepada Bupati Kuningan Acep Purnama, di Pendopo Kabupaten Kuningan, beberapa hari lalu.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan Dian Rahmat Yanuar, Kadinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Uu Rusmana, Kabiro KTI KemenKopUKM Budi Mustopo, Asdep Pengembangan Rantai Pasok KemenKopUKM Sutarmo, Kabiro MKOS KemenKopUKM Bastian, dan Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi.

Arif menjelaskan, dalam pembangunan atau pendirian rumah kemasan ini, KemenKopUKM bekerja sama dengan Bappenas PPN dan Pemkab setempat supaya ada kemitraan/partnership.

“Kami ngin mendapat kepastian dari Pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya lokasi yang ada di sini. Tidak perlu mendirikan bangunan baru, yang sudah ada saja, kita manfaatkan. Kami menyediakan biaya pemugaran. Namun fokusnya adalah penyediaan alat, tenaga kerja, dan bahan baku selama satu tahun. Selanjutnya tahun berikutnya Rumah Kemasan itu harus bisa membiayai sendiri, tentunya harus dikelola secara profesional karena kami juga tidak ingin setelah setahun terus berhenti, harus berkembang,” kata Arif.

KemenKopUKM juga akan memberikan pendampingan terhadap UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang akan menjalankan operasional rumah kemasan tersebut. Kota-kota sekunder yang dimaksud adalah kota sedang dengan jumlah penduduk antara 250.000 sampai 500.000 jiwa, dan kota tersebut penduduknya memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi.

Mendengar penawaran tersebut Bupati Acep Purnama menyatakan sangat gembira, memberikan apresiasi dan penghargaan atas gagasan yang ditawarkan KemenKopUKM.

“Ini ibarat gayung bersambut, kami di Kabupaten Kuningan UMKM kami memiliki potensi besar namun membutuhkan pendampingan dan pengembangan agar bisa naik kelas,” kata Acep.

“Kami lahan ada banyak dan siap kami mencarikan lokasi yang strategis. Pada dasarnya produk UMKM di Kabupaten Kuningan, cita rasanya sangat bagus, juga sudah ada yang dikemas dengan bagus. Namun untuk bisa mendapatkan kemasan yang bagus di sini biayanya relatif mahal. Dengan adanya rumah kemasan ini nantinya, minimal UMKM bisa menekan biaya produksi,” kata Acep.

Acep menyampaikan, setelah ini pihaknya akan menyiapkan lahan strategis yang mudah dijangkau UMKM di Kabupaten Kuningan untuk pendirian rumah kemasan tersebut.

“Untuk bisa bersaing, UMKM di kabupaten Kuningan memang membutuhkan mesin pres yang bagus. Kemarin saya baru meninjau UMKM frozen food yang produknya tidak kalah dengan perusahan besar, tapi terkendala dengan biaya kemasan yang mahal sehingga sulit untuk bersaing,” ucap Acep.(Jef)

MenKopUKM: Ada Perputaran Ekonomi dari Bisnis dan Hobi Burung Merpati Kolong

Bogor:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan ada perputaran ekonomi dari bisnis dan hobi memelihara dan menernak burung merpati kolong yang menjadi favorit para pecinta dan penghobi burung merpati.

MenKopUKM Teten Masduki ketika membuka Lomba Merpati Kolong Piala MenKopUKM, di Landasan Udara Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/9), mengatakan bahkan perlombaan merpati kolong dapat menghidupkan ekonomi rakyat.

Sebab kegiatan yang berlangsung di hampir semua daerah Indonesia ini khususnya di Jabodetabek terbukti mampu menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Acara seperti ini perputaran ekonominya luar biasa karena melibatkan berbagai elemen baik peternak, pakan, kandang dan banyak lagi lainnya,” kata MenKopUKM.

Event-event seperti ini diperbanyak diperbanyak, mungkin dengan strategi komunikasi yang lebih terencana dengan baik merpati kolong saya kira akan menjadi perlombaan sekala nasional.

“Tadi ada spirit dan semangat yang sama untuk mendorong bagaimana merpati kolong ini menjadi hobi yang bersifat nasional dan dapat menjadi kekuatan ekonomi. kata Menteri Teten

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa Indonesia harus mencontoh Thailand yang memiliki acara serupa yakni kontes adu ayam. Menurutnya, acara tersebut telah menjadi industri yang besar bahkan banyak menghasilkan ekspor.

“Saya kira kita bisa mencontoh Thailand, merpati kolong merupakan endemik Indonesia yang tidak dimiliki negara lain”

Saat ini, kata dia, hanya perlu dibenahi lebih lanjut baik secara organisasi maupun penyelenggaraan agar acara lomba merpati kolong ini dapat dikemas semenarik mungkin sehingga acara ini dapat semakin populer secara nasional bahkan mendunia.

“Saya menyukai betul. Jadi bisa lebih menarik lagi dan bisa melibatkan banyak orang yang terlibat. Saya sudah jatuh cinta sama merpati. Saya mendukung merpati kolong ini menasional dan mendunia,” kata Menteri Teten yang juga penghobi burung itu.

Tim Promotor Bandar Inspira Globalindo Angrondewi Intan Windarti mengatakan bahwa lomba ini menawarkan total hadir sebesar Rp200 juta untuk merpati dan Rp20 juta untuk joki merpati.

Acara ini diikuti oleh 665 peserta dari Jabodetabek. Dari jumlah tersebut akan dipilih 10 besar terbaik. Juara pertama berhak mendapatkan Rp120 juta dan jokinya mendapat Rp20 juta.

Di tempat yang sama, Pendiri Merpati Lovers Beben menegaskan bahwa lomba yang berawal dari hobi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melibatkan pakan, pegawai, peternak, dan lainnya.

“Jadi banyak menghasilkan sumber ekonomi baru. Permainan merpati ini juga budaya karena hanya ada di Indonesia. Dukungan pemerintah sangat penting. Semoga dengan acara ini dapat memajukan peternak dan penghobi yang menyukai merpati agar pemain merpati tidak lagi dipandang sebelah mata,” kata Beben.(Jef)

globalnews.id