JAKARTA:  (Globalnews.id) – Salah satu prioritas dalam Reformasi Koperasi adalah mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan koperasi yang efisien, dan modern.

Untuk itu, Kemenkop akan membangun sebuah jaringan interkonektifitas Koperasi terhadap lembaga keuangan yang ada, khususnya perbankan. Jaringan Interkonektifitas Koperasi tersebut akan diberi nama CoIC (Cooperatives InterConnectivity).

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan jaringan CoIC akan diluncurkan Januari 2017. Ini merupakan amanat Perpres 85/2016 tentang Strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).

“Koperasi akan menggunakan jaringan interkonektifitas secara gratis, tidak ada biaya. Tujuannya agar koperasi di Indonesia ke depan menggunakan layanan keuangan digital dalam melayani anggotanya,” jelas Braman, Senin (5/12).

Dengan adanya jaringan CoIC ini Koperasi dapat terhubung sistem keuangannya dengan Koperasi diseluruh Indonesia dan jaringan keuangan perbankan, serta jaringan pembayaran payment point online banking (PPOB) seluruh Indonesia.

Koperasi yang sudah bergabung juga dapat memanfaatkan mobile banking dengan platform berbasis android, apple dan blackberry dalam memanajemen saldo simpanan yang ada di Koperasi secara online dan realtime, serta anggota juga dapat memanfaatkan fasilitas e-money lengkap dengan perangkat Electronic Data Capture (EDC).

“Diharapkan dengan diluncurkannya jaringan ini Koperasi dapat meningkatkan layanan terhadap anggota layaknya layanan perbankan terhadap nasabahnya, dan anggota lebih percaya menyimpan dana tabungannya di Koperasi yang mereka miliki sendiri,” lanjut Braman.

Dia menjelaskan selama ini Koperasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan globalisasi, persaingan antar lembaga keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi menjadi semakin ketat.

Perbankan yang mendominasi jaringan konektifitas antar bank dengan seluruh sistem pembayaran di tanah air sehingga sangat mudah menggaet masyarakat untuk menabung.  masyarakat lebih leluasa menyimpan uangnya di bank karena faktor kemudahan dalam bertransaksi, misalnya : transaksi cash manajemen, transaksi pembayaran dan transaksi transfer ke seluruh Indonesia dapat dilakukan dengan mudah melalui platform gadget, online internet dan sms.(jef)

PURWOKERTO:(Globalnews.id) -Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku sedangkan menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan. Dengan program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Menkop Puspayoga saat meninjau Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional (KBUMP) di Jalan HR. Boenyamin Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (4/12/2016). Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Achmad Husein, Budhi Setiawan, Kadiskop UMKM Kabupaten Banyumas Yunianto beserta jajarannya, Pembina KBUMP Rubijanto dan Kabag Humas Kemenkop Dharmono.

“Mudah-mudahan ini jadi berjalan baik, akan terwuju segera. Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud gak ada lagi impor,” kata kata Puspayoga dalam sambutannya.

Dari 65 tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto pada hari kemarin. Sedangkan Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2400 petani dengan luas lahan yang digarap 1000 hektare.

“Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji. Apa tujuannya? Supaya kita ‘potong’ rentenir,” ujar Menkop.

“Dan juga hasil panen itu kita bisa beli di atas harga Bulog, karena harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras. Kalau ini gak petani terima bersih kita yang ambil,” tambahnya.

Menurut Puspayoga apa digagas ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada tahun 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.

“Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi,” tutup Puspayoga.

Di tempat yang sama, Bupati Banyumas Achmad Husein menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada Menkop Puspayoga atas kehadirannya untuk meninjau KBUMP. Menurut dia, Banyumas siap mendukung program Kemenkop ini karena diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat khususnya petani.

“Ada hikmah bagi Banyumas, ada reformasi di bidang pertanian supaya petani lebih sejahtera dan dijamin hidupnya,” ungkap Achmad.

Sementara bagi Pembina KBUMP Rubijanto dengan kunjungan Menkop Puspayoga ini sebagai stimulasi untuk mendorong semangat para anggota. Berdirinya KBUMP diinisiasi oleh para mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, sehingga bila ingin berkembang dengan baik, dia meminta pengawasannya perlu melibatkan kementerian

“Saya berharap dengan kunjungan ini, teman-teman bisa termotovasi dan masukan menteri apa yang bisa dilakukan agar koperasi jadi tulang punggung ekonomi,” pungkas dia.

Dari KBUMP, Menkop Puspayoga dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Koperasi Unit Desa (KUD) Aris di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Koperasi ini berdiri tahun 1974, dengan jumlah anggota 1126 dari 12 desa dan 1 kelompok anggota luar biasa.

Koperasi yang disahkan berdasarkan badan hukum Nomor: 20/BH/PAD/KDK/11-15/XI/2006 itu memiliki beberapa unit usaha, diantaranya bidang ritel, penggilingan padi, KSP, warung serba ada, distributor pupuk, sarana produksi pertanian, pengadaan pangan dan jasa rekening (listrik, PDAM, telp, Internet, dan pulsa).

“Apa kabar semuanya, bapak ibu,” ujar Menkop Puspayoga saat tiba di lokasi sambil menyalami sejumlah pengurus yang menyambut.

Setelah berbincang bersama pengurus KUD, Menkop lalu meninjau proses penggilingan padi yang letak lokasinya tidak jauh dari kantor koperasi. Menkop dipandu oleh Ketua koperasi Soenaryo. Hadir pula Norah diyatmoko dan Sigit Prasetyo, masing-masing sebagai sekretaris dan bendahara.

“Ini potensinya luar biasa tinggal dipoles saja. Lembaga KUD-nya juga sudah bagus,” tutur Puspayoga dalam perbincangan ketika meninjau.

Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan 2015, tercatat aset KUD Aris kurang lebih Rp 8 miliar. Diakuinya untuk masalah permodalan mereka tidak terkendala, karena selama ini koperasi menggandeng BRI untuk mengajukan kredit modal. Walaupun bunga kredit yang dibebankan terbilang tinggi bila dibandingkan dengan menggunakan kredit usaha rakyat (KUR), yakni 1,5 persen perbulan.

“Ini, kita koperasi pertanian tapi bisa kembangkan usaha lain. Kedua, anggota kepercayaannya tinggi kepada KUD sehingga sampai sekarang tetap eksis,” jelas Sekretaris koperasi, Norah Diyatmoko.

KUD dizaman Presiden Soeharto menjadi primadona, namun sekarang sulit berkembang karena inovasinya yang kurang. Karena itu, Diyatmoko bersyukur KUD Aris tetap eksis di tengah menjamurnya koperasi di tanah air. Dari 25 KUD yang ada di Kabupaten Banyumas hanya 25 persen yang masih aktif.

“Kalau KUD gak punya inovasi, ya bisa gulung tikar. Sekarang banyak yang tidak aktif karena pengaruhnya dulu jadi anak emas yang disuapi. Sekarang mereka harus inovasi untuk kembangkan usaha sendiri,” tukas dia. (jef)

DEMAK (Globalnews.id) -Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengunjungi Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (3/12/2016). Kehadiran Puspayoga yang turut didampingi Kepala Dinaskop UKM Jateng Gayatri Indah Cahyani dan Sekretaris Dinas Safitri Handayani tersebut untuk meninjau Koperasi Citra Kinaraya.

Setibanya di lokasi, Menkop dan rombongan langsung disambut oleh pengurus koperasi, diantaranya Hery Sugiartono selaku Ketua Dewan Pembina, Ketua Koperasi Kuswinaryo, dan Sekretaris Elyas Rahmadi. Menkop pun membuka ruang dialog bersama sekaligus menanyakan tentang kiprah Koperasi Citra Kinaraya.

Untuk diketahui Koperasi Citra Kinaraya berdiri sejak tahun 2011 dengan badan hukum nomor 214/BH/XI.8/III/2011. Kelompok petani yang terhimpun dalam koperasi ini mengembangkan varietas padi dengan berbagai metode seperti persilangan padi lokal dengan padi impor dari Jepang guna mendapatkan padi varietas unggul seperti melati yang memiliki aroma wangi dan pulen.

“Bagaimana hasil produksi yang dihasilkan setiap bulan?,” tanya Menkop. “15 ton pa menteri,” jawab Hery Sugiartono. Usaha beras organik ini dikelola oleh 78 anggota koperasi, sedangkan luas lahan garapan 206 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya Kendal, Pemalang, Pekalongan, dan Purwokerto.

Kapasitas produksi yang masih sedikit terkadang membuat pihak pengurus kewalahan dalam melayani permintaan masyarakat. “Kalau bisa ini ditingkatkan, tapi apa menjadi kekurangannya disampaikan, apa kira-kira, pemasaran sampai mana saja?,” tanya Puspayoga kembali.

Jakarta merupakan pasar terbesar beras produk Koperasi Citra Kinaraya. Lainnya di pasarkan di daerah Bandung, Bali, Surabaya, Semarang, Kaltim, dan Padang. Untuk pasar ekspor sendiri koperasi ini belum punya.

Dengan kapasitas produksi 15 ton perbulan, koperasi ini baru bisa melayani pasar dalam negeri. Untuk pasar dalam negeri beras hasil produksi koperasi ini sudah dikenal luas. Selain karena rutin mengikuti kegiatan pameran, pengurus juga memanfaatkan media sosial.

Beras organik koperasi ini memiliki empat jenis warna yakni, hitam, merah, melati dan sultan. Harga yang dijual ke pasaran bervariasi antara Rp 13,500 hingga Rp 20,000 per kilogram. Untuk mendapatkan beras, permintaan terkadang harus sistem inden atau pembeli memesan terlebih dahulu sebelum panen tiba.

Kesulitan permodalan dan keterbatasan alat membuat koperasi ini sulit meningkatkan produksinya. Sekarang modal yang dimiliki baru sebesar Rp 250 juta, idealnya mereka membutuhkan Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Untuk peralatan packaging dan mesin penyedot ketoran masih menggunakan alat sederhana.

“Yang dibutuhkan pabrik kita hanya satu jam sekitar 1,2 ton, kalau kita harus kembangkan lebih besar paling tidak kita butuhkan kapasitas 12 ton pe jam untuk cove per kebutuhan suplai yang ditanam petani sekitra 1000 hektar, kemudian juga untuk prosesing kita butuhkan beberap alat,” kata Hery Sugiartono.

Dia berharap kehadiran Puspayoga ini dapat mendorong semangat kerja mereka agar usahanya bisa berkembang lebih bagus lagi. Dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan baik dari sisi bantuan modal, maupun peralatan. Dengan demikian ia berharap suplai beras untuk menambah kuota nasional bisa datang dari Jateng.

“Suport dari pemerintah, kerajsama yang baik, kita bisa mengembangkan diri sehingg nanti bisa kita buat semacam pusat-pusat produksi beras yang terhubung secara nasional sehingga nantinya kita bisa menghindari impor beras,” ujar Hery. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga siap memberikan bantuan perkuatan modal kepada Koperasi Jasa Mitra Sarana Perjuangan (MSP) melalui dana bergulir LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM.

Koperasi MSP dianggap sangat potensial karena memiliki basis UKM yang banyak yang sebagian besar berasal dari kalangan wong cilik.

“Kalau kita melihat potensi koperasi ini bagus sehingga tidak salahnya kita bantu perkuat modal,” ujar Puspayoga saat menghadiri MSP Expo 2016 di gedung Smesco UKM, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Koperasi MSP berdiri pada 6 Desember 2013 di Jakarta, diinisiasi oleh politisi senior PDI Perjuangan Emir Moeis. Dalam perkembangannya koperasi ini mencatatkan jumlah mitra UKM sebanyak 5000 yang tersebar di 13 provinsi.

“Agar bisa berkembang lagi maka kami minta dukungan dari pa menteri supaya sama-sama kita bina UKM ini dengan baik,” kata Emir.

Untuk mewujudkan komitmen bersama, kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama, yang diwakili oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho, dan Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Bekti Prasetyo.

Turut menghadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkop UKM AAGN Puspayoga, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dan Pembina Koperasi MSP Emir Moeis.

Dirut LPDB Kemas Danial mengatakan dengan kerjasama ini secara otomatis akan membuka peluang pasar bagi mereka untuk menyalurkan dana bergulir kepada mitra strategis. Dana bergulir akan mudah terserap juga tergantung dari banyaknya mitra yang diajak berkejasama.

“Harapan kita, pasar kita ini terbantu lagi untuk penyerapan di 2017,” ujar Kemas kepada wartawan.

“Seperti MoU biasa. Jadi koperasi mereka ini punya binaan cukup banyak, kalau kita lihat di sini ini binaan-binaan mereka. Ini sangat produktif, artinya sangat memungkinkan LPDb masuk untuk membantu koperasi yang jadi binaan mereka,” tambah Kemas.

Kemas tertarik mendukung perkuatan modal kepada koperasi ini karena mewadahi UKM wong cilik. Ia mengakui selama ini pengurusnya kesulitan membantu UKM yang menjadi binaan mereka karena kurangnya dukungan modal. Karena itu, kerjasama ini sebagai solusi yang tepat.

“Mereka punya binaan UKM itu banyak karena saya lihat cukup produktif mikronya kemudian mereka ini wong cilik, orang-orang kecil yang ada di provinsi yang mereka bina selama ini tapi permodalan terbatas. Dengan kerjasama ini kita masuk bantu modal,” katanya.

Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho menambahkan bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke daerah ia sering mendapat keluhan dari UKM binaan akan kekurangan modal. Hal ini membuat dirinya tertantang untuk mencari jalan keluar.

“Ini akan bantu teman-teman kita para UKM yang selama ini keluhannnya selalu kekurangan modal atau keterbatasan modal. Jadi kita usahakan karena ada lembaga yang bisa membantu ini,” tukas Edward.

Sebagian besar UKM binaan Koperasi MSP bergerak di sektor riil, seperti produk pakaian, makanan, aksesoris, budidaya rumput laut dan ikan. Dia menyebut potensi UKM ini berkembang bila ada dukungan modal dari pemerintah. “Kita harapkan setelah ini mereka berkembang terus lah. Karena keinginan ke arah sana itu ada,” tutur dia.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram‎ mengungkapkan bahwa target alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 mendatang akan lebih didorong mengarah ke sektor pertanian.

“Maka, ke depan, perlu dikembangkan skema khusus di sektor pertanian berdasarkan karakteristik komoditas yang menjadi prioritas”, tegas Agus dalam acara Rakornas Kadin bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan bersama dengan bidang pengelolaan makanan dan industri peternakan, di Jakarta, Senin (28/11).

Pada acara yang mengambil tema “Ketahanan pangan Nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi” itu, Agus menyebutkan bahwa‎ target alokasi KUR untuk 2017 masih dipertahankan sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. “Dengan dana sebesar itu, pemerintah mendorong agar dialokasikan juga di sektor pertanian. ‎Ini juga sebagai salah satu upaya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian melalui koperasi,” kata Agus.

Menurut Agus, sektor pertanian yang bisa mengakses dana KUR tersebut meliputi bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Begitu pun di bidang perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. “Di bidang industri pengolahan yang bisa mengakses KUR meliputi seluruh usaha di sektor industri pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film animasi video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan,” jelas Agus lagi.

Untuk itu, Agus minta pemerintah daerah lebih aktif mendorong peningkatan alokasi KUR di sektor pertanian. Penyaluran KUR pun juga dapat lebih insentif koordinasi dengan dinas pertanian daerah. “Untuk melindungi petani yang mengalami gagal panen ataupun kerugian, juga perlu dipertimbangkan asuransi di sektor pertanian,” kata Agus.

Saat ini, terdapat 36 penyalur KUR yang sudah mendapatkan rekomendasi dari OJK. Yang telah lolos sebagai penyalur KUR sebanyak 29 penyalur (27 bank dan 2 Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB). Di samping bank dan LKBB, koperasi juga sudah dapat sebagai penyalur KUR, sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2016.

“Kemenkop telah merekomendasikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan (Kospin Jasa) sebagai koperasi penyalur KUR,” urai dia seraya menambahkan, syarat koperasi yang dapat sebagai penyalur KUR itu adalah koperasinya sehat dan berkinerja baik.

Seperti diketahui, penyaluran KUR 2016 berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari 68.36% untuk sektor perdagangan besar dan eceran, 15,16% Untuk Pertanian, perburuan dan kehutanan, 10.82% untuk jasa, 4.54% untuk industri pengolahan dan 1.13% untuk perikanan. Penyaluran itu yang terbesar disalurkan untuk propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk memasuki bisnis e-commerce.

“Karena, bisnis e-commerce jauh lebih efisien dari sisi menekan biay‎a produksi. Melalui e-commerce ini juga produk UKM bisa berpromosi untuk meluaskan pasar hingga ke mancanegara. Sudah banyak kajian yang menyebutkan bahwa potensi pasar e-commerce sangat besar”, kata Wayan dalam sambutannya pada acara Digital Tools for SMEs hasil kerjasama Kementrian Koperasi dan UKM dengan US-Asean Business Council ‎di Jakarta, Senin (28/1).

Di acara yang diikuti oleh pelaku bisnis e-commerce kelas dunia seperti Hawlett Packard (Hp), Facebook, P&G, dan UPS itu, Wayan Dipta mengungkapk‎an, perilaku konsumen ke depan akan terus mengalami perubahan, diantaranya konsumen bisa menerima dan membeli produk berkualitas tanpa harus datang ke toko atau pusat perbelanjaan. “Oleh karena itu, para UKM Indonesia harus terus mencermati fenomena e-commerce yang sangat penting. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan”, imbuh dia.

Hanya saja, lanjut Wayan Dipta, masih ada beberapa kendala di bisnis e-commerce yang dihadapi para UKM di Indonesia. Yaitu, terkait pemahaman bahasa asing (Inggris) ‎dan masalah jaringan internet yang belum masuk ke seluruh wilayah di Indonesia. “Padahal, UKM Indonesia banyak memiliki produk berkualitas dan sudah export oriented. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan terobosan program untuk mendukung produk UKM Indonesia bisa masuk ke pasar global melalui bisnis e-commerce”, papar Wayan Dipta.

Wayan Dipta mencontohkan, di Bali ada semacam ‘trading house’ bernama Mitra Bali, yang sudah lama melakukan promosi produk UKM di dunia Maya. “Mitra Bali itu base on market demand, dengan menawarkan kepada UKM di Bali dan Lombok. Mitra Bali tugasnya mencari buyer di luar negeri. Ketika mendapat buyer untuk suatu produk, misalnya dengan harga US$10, maka Mitra Bali akan mencari produk itu ke para UKM dengan harga US$7. Itu bisnis yang lumrah dan sama-sama menguntungkan”, kata dia.

Menurut Wayan Dipta, banyak pelaku UKM mampu memproduksi produk berkualitas namun lemah dalam jaringan pemasarannya. Maka, Wayan berharap, untuk urusan pemasaran bisa melalui trading house seperti Mitra Bali itu, baik yang difasilitasi pemerintah maupun swasta. “Saya juga berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan era digital ekonomi saat ini agar tidak ketinggalan, khususnya dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA”, jelas Wayan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta Brian McFeeters berharap pelaku UKM di Indonesia bisa memanfaatkan ajang ini sebagai sarana pembelajaran agar eksis di bisnis e-commerce. “Hp, Facebook, UPS, dan P&G dikenal di AS sebagai pemimpin pasar di bidang e-commerce. Saya rasa, sangat tepat bila UKM Indonesia belajar dari pengalaman mereka dalam mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia”, kata Brian.

Brian menambahkan, potensi bisnis e-commerce di Indonesia terbilang sangat besar. Dalam catatannya, bisnis itu bisa memutar uang sangat besar antara US$25 miliar hingga US$130 miliar untuk beberapa tahun ke depan. “Pasar e-commerce di Indonesia sangat menarik, pasarnya terus tumbuh, ditambah dengan regulasi yang mendukung kemajuan e-commerce. ‎Tak heran bila Indonesia dijadikan pilihan untuk mengembangkan bisnis e-commerce”, pungkas dia. (jef)