Lemahnya SDM jadi Tantangan Pelaku UKM Kembangkan Teknologi

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  (LLP-KUKM) Kemenkop KUKM Ahmad Zabadi saat talkshow bertajuk Peluang Akses Pasar di SMESCO yang berlangsung di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (20/5).‎
Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Kemenkop KUKM Ahmad Zabadi saat talkshow bertajuk Peluang Akses Pasar di SMESCO yang berlangsung di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (20/5).‎

UNGARAN (Globalnews.id):  Era pasar bebas menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UKM di Indonesia. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  (LLP-KUKM) Kemenkop KUKM Ahmad Zabadi mengatakan, untuk meningkatkan daya saing antarproduk para perajin lokal dengan produk luar negeri, yaitu dengan menjadikannya terpusat.

’’Untuk lebih mudah memasarkan, yaitu dengan men-display semua produk UKM di gedung SMESCO Indonesia,’’ ujar Zabadi saat talkshow bertajuk Peluang Akses Pasar di SMESCO yang berlangsung di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (20/5).‎

Dengan memusatkan seluruh produk UKM di gedung SMESCO Indonesia, menjadikan pemasaran menjadi lebih efektif. Meski begitu, usaha mengembangkan UKM di Indonesia bukan tanpa halangan. Salah satu kendala yang dialami pemerintah saat ini adalah kondisi SDM pelaku UKM yang masih belum merata.

‎’’Dari sisi SDM kita masih kalah. Pelaku UKM kita basic pendidikannya dari data BPS hanya SD dan SMP, yakni 60–70 persen dari total UKM. Sangat besar pengaruhnya. Dengan basic yang masih rendah, kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi lebih sulit. Karena saat ini masyarakat dituntut harus cepat beradaptasi,’’ tuturnya.

Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan pelaku UKM di Indonesia membuatnya lebih sulit dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. ’’Saat ini perbandingannya masih jauh dari pelaku UKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan belum memanfaatkannya,’’ tuturnya.

Dikatakan Zabadi, dengan jumlah warga negara ASEAN yang 40 persen merupakan penduduk Indonesia, membuat tanah air menjadi pasar paling potensial. ‎Sehingga dengan momentum MEA, banyak negara di ASEAN yang berebut untuk memasarkan produknya di Indonesia.‎

‎’’Cara kita untuk menangkis produk asing, yaitu dengan meningkatkan daya saing UKM kita,’’ katanya. ‎

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang M. Natsir dalam kesempatan tersebut mengamini apa yang dikatakan Zabadi. Menurut Natsir, saat ini belum banyak dari pelaku UKM di wilayahnya yang memanfaatkan perkembangan teknologi. ‎’’Mereka sulit berkembang. Mereka masih terlalu pasrah,’’ kata Natsir pada kesempatan tersebut.

Dari data Dinas setempat, jumlah UKM di Kabupaten Semarang sebanyak 63.146. Seluruh pelaku UKM tersebut masih menggunakan pemasaran yang konvensional. ’’Persoalan lain adalah tingkat SDM. Rata-rata masih mengenyam pendidikan di bawah SMP,’’ tandasnya. (jef)

 

Kemenkop dan UKM Targetkan 37.463 UKM Masuk Aplikasi PLUT KUMKM Berbasis Android

yuana
MAKASSAR:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan Aplikasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT-KUMKM).
Dengan adanya aplikasi ini,  diharapkan para Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM dapat aktif menginput data perkembangan UKM yang didampingi, sehingga memudahkan pihak terkait seperti Kemenkop dan UKM, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM,maupun stakeholder lain, dalam mengakses data.
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha yang diwakili Asisten Deputi Pendampingan Usaha, Eviyanti Nasution menjelaskan hal itu pada acara Diseminasi Kerjasama Pendampingan usaha KUMKM Regional II di Makassar, Selasa (16/5 2017 ).
Acara itu diikuti 30 orang Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM, dari 11 provinsi yaitu Sulsel, Sulteng,  Sulut, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Kaltim, Bali, Kab. Wakatobi, Kab. Bantaeng, Kota Palopo.
Diseminasi pendampingan usaha ini juga menghadirkan  narasumber dari PT Angkasa Pura dan  Asosiasi BDS Indonesia.
“Diharapkan dengan hadirnya para narasumber tersebut peran dan fungsi PLUT-KUMKM akan semakin optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut Eviyanti memaparkan, kegiatan ini bertujuan untuk optimalisasi peran dan fungsi PLUT-KUMKM, diantaranya optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi CIS SMESCO yang telah tersedia di perangkat android.
Aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play ataupun bisa diakses langsung melalui www.manajemen.cis-nasional.id
Beberapa layanan yang tersedia di aplikasi tersebut adalah: Konsultasi Online dan Informasi Pasar.
“Melalui HP masing-masing, KUMKM di seluruh penjuru tanah air bisa melakukan konsultasi langsung dengan PLUT–KUMKM terdekat,” ujarnya.
KUMKM juga bisa melakukan promosi produk-produk mereka melalui layanan informasi pasar yang tersedia di aplikasi tersebut.
Aplikasi tersebut juga menyediakan layanan Database KUMKM online, dengan format sesuai dengan Peraturan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/DEP.4/I/2017.
Dengan format yang telah distandarkan, database KUMKM online yang dikelola PLUT KUMKM bisa digunakan sebagai baseline bagi program #UMKMnaikkelas.
Database tersebut juga bermanfaat untuk keperluan akses pembiayaan dan credit rating.
Menurut Eviyanti,  data perkembangan UKM yang akan menjadi target diinput oleh pendamping PLUT-KUMKM selindo sebanyak 37.463 UKM.
Untuk Regional II, di Makassar ditargetkan sebanyak 16.700 UKM dengan rincian dari masing-masing PLUT-KUMKM Provinsi/Kabupaten/Kota: Provinsi Sulsel 325 UKM, Kota Palopo 1.206 UKM, Kabupaten Bantaeng 2.569 UKM, Kabupaten Wakatobi 45 UKM, Provinsi Sulbar, 851, Provinsi Sulut 400 UKM, Provinsi Sulteng 31 UKM, Provinsi Gorontalo, 4.709, Provinsi Bali, 800 UKM, Provinsi Kaltim, 430 UKM, Provinsi Maluku 800 UKM, Provinsi Malut 720 UKM, Provinsi NTT 3.573, dan Provinsi Papua Barat 241. (jef)

Agar Industri Telekomunikasi Sehat, Tarif Harus Realistis

Foto Polemik Tarif Data

JAKARTA:(Globalnews.id)-Melihat perang tarif yang tengah dilakukan oleh operator telekomunikasi, Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika pun ikut angkat bicara. Menurut Rudiantara industri telekomunikasi harus sustainable.

Artinya operator harusnya menjual layannya dengan harga yang terjangkau masyarakat. Selain itu operator telekomunikasi harus mempunyai dana untuk mengembangkan layanannya dan menjaga kualitas yang diberikan kepada konsumennya. Kalau masyarakat selalu diberi tarif di bawah biaya pokok produksinya, maka operator tak akan mempu memelihara jaringannya.

Lebih lanjut Rudiantara mengatakan kompetisi di industri telekomunikasi harus rasional. Sebab saat ini kompetisi industri telekomunikasi sudah mengarah ke tidak rasional. Dengan menjual produk di bawah harga pokok penjualan, operator bukan lagi berbisnis. Seharusnya dalam menjual layanannya operator harus punya cukup margin untuk menggembangkan usahanya. Sehingga tarif itu bukan satu-satunya cara untuk perusahaan telekomunikasi sustainable.Menurut Rudiantara, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah coverage dan service level yang baik.

“Sebenarnya operator telekomunikasi itu ingin membuat bisnis ataucharity. Jika terus menerus banting-bantingan harga maka industri telekomunikasi akan rusak. Kalau saya jadi pemegang saham perusahaan telekomunikasi, jika ada management yang mengeluarkan produk Rp 1 per detik, maka akan saya ganti mereka.Mereka tidak memberikan edukasi kepada masyarakat.  Masyarakat seharus membayar dengan harga yang sesuai. Jangan dibuat nol atau mendekati nol,”papar Rudiantara pada acara seminar, Polemik Tarif Data – Mencari Format Ideal Yang Berpihak Pada Konsumen.

Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan tarif telekomunikasi di Indonesia sudah sangat murah. Memang jika dibandingkan dengan negara di Afrika, tarif telekomunikasi di Indonesia terlihat lebih mahal. Namun menurut Tulus, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, tarif di Indonesia masih lebih murah.

Menurut Tulus, saat ini persaingan tarif antar operator telekomunikasi di Indonesia sudah sangat ‘liar’.Mereka saling banting harga layanan telekomunikasinya. Meski mereka bersaing, namun disayangkan para operator tidak berkompetisi dalam menjaga coverage dan service level. Bahkan tarif promosi yang diberikan oleh operator sudah menjurus kepada penjebakkan konsumen.

“Seharusnyamasyarakat tidak perlu lagi meributkan masalah tarif. Justru masyarakat harus memikirkan bagaimana kualitas layanan yang diberikan kepada operator. Kualitas tersebut termasuk coverage dan service level. Seharusnya BRTI lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap coverage dan service level “terang Tulus.

Jika ingin industri telekomunikasi sehat, seharusnya regulator bisa memaksa agar operator telekomunikasi yang belum hadir di daerah terpencil, terluar dandan terdepan. Diharapkan dengan kehadiran lebih dari satu operator, masyrakat memiliki pilihan.

“Seharusnya Kominfo bisa memaksa semua operator yang beroperasi di Indonesia dapat menggembangkan layanan telekomunikasinya di seluruh Indonesia. Jika mereka tak mampu Kominfo harus bisa bertindak tegas dan memberikan hukuman. Kayaknya regulator tidak berdaya dengan operator telekomunikasi,”terang Tulus.

Mandulnya regulator juga dikritisi oleh AlamsyahSaragih, Komisioner OmbudsmanRepublik Indonesia. Menurutnya seharusnyaKominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak melakukan pembiaran terhadap promo tarif murah operator.

Selain itu Alamsyah juga menilai KPPU lambat dalam merespon perang harga yang dilakukan oleh operator. Seharusnya KPPU yang memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidaknya tindakkan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Dengan maraknya operator telekomunikasi yang melakukan promo berulang-ulang dan menjual produknya di bawah harga produksinya, seharusnya bisa dijadikan indikasi bagi KPPU untuk menyelidiki adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. “Pembiaran yang dilakukan oleh KPPU itu yang menurut Ombudsman penting. Sebab itu terjadi mal administrasi,”terang Alamsyah.

Jika regulator telekomunikasi dan KPPU dapat bertindak tegas, diharapkan industri telekomunikasi tidak semakin terpuruk.  (jef)

 

 

 

UKM diminta Warnai Pertemuan Tahunan IMF dan Ajang Asian Games

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga Meninjau stand produk UKM pada saat Sinergi Program Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Daerah Nusa tenggara Barat didampingi Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin dan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo. Mataram, Jumat (12/5/2017)
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga Meninjau stand produk UKM pada saat Sinergi Program Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Daerah Nusa tenggara Barat didampingi Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin dan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo. Mataram, Jumat (12/5/2017)

MATARAM:((Globalnews.id)- Indonesia akan menjadi tuan rumah dua event internasional pada 2018, yakni pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank dan Asian Games XVIII.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pun meminta pelaku UKM untuk bersiap diri menyambut event tersebut dengan menyiapkan produk unggulan yang bisa dijajakan kepada para peserta.

Permintaan itu disampaikan Puspayoga dalam pembukaan acara sinergi program pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Jumat (12/5/2017). Acara ini dihadiri kurang lebih 289 peserta dari pelaku KUMKM NTB.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya, Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo, Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, anggota forum koordinasi NTB, Kadis KUMKM NTB, para pimpinan bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR), serta perwakilan OJK, Jamkrindo, dan Askrindo setempat.

“Kita bisa pajang UKM kita yang berkualitas dan mampu memenuhi tawaran. Kesiapan harus dilakukan sekarang jangan sampai mereka pesan kita tidak bisa memenuhi itu,” pinta Puspayoga.

Untuk diketahui pertemuan tahunan IMF-World Bank akan berlangsung di Bali dengan diikuti 12 ribu-15 ribu peserta dari 189 negara. Sedangkan Asian Games yang akan menjadi Edisi ke 18 dari acara multi event olahraga regional Asia rencananya akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang serta beberapa tempat sebagai tuan rumah pendukung seperti Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

Makanya Menkop Puspayoga mengatakan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk membina pelaku UKM agar supaya bisa berdaya saing. Pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM siap memberikan dukungan perkuatan modal usaha baik melalui skema KUR, dana bergulir maupun kredit ultra mikro (Umi).

“Ini program yang kita berikan untuk meningkatkan UKM kita. Bagus bisa dimanfaatkan, karena satu satunya jalan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat adalah melalui pemberdayaan KUMKM,” tandas Puspayoga.

*KUKM Penopang Utama Ekonomi NTB*

Sektor unggulan di Provinsi NTB adalah pariwisata. Namun pembangunan sektor ini dilakukan beriringan dengan pengembangan usaha ekonomi krearif dari UKM. Sehingga Menkop Puspayoga merasa perlu diberikan pelatihan, perkuatan modal, bimbingan teknis dan akses pemasaran bagi pelaku UKM lokal.

“Kalau pariwisata berkembang otomatis UKM akan berkembang dibina gak rumit. Untuk itu saya apresiasi kalau NTB kembangkan diri untuk pariwisata ke depan bisa bermenafaat bagi KUMKM,” ujar Menkop.

Wagub NTB Muhammad Amin mengatakan KUKM merupakan sektor utama yang menjadi pilar penopang ekonomi NTB. Selain karena merupakan gerbong bagi bergeraknya ekonomi rakyat, KUKM juga merupakan penyelamat ekonomi saat terjadi krisis dan bisa berperan sebagai penyerap sebagian besar tenaga kerja.

“Sektor KUKM akan terus kami dorong untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai komoditas pertanian unggulan maupun dalam sektor pariwisata, dengan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi ke arah industrialisasi,” ujar Amin.

Namun demikian, kata Amin ada kendalan seringkali menjadi penghambat KUKM di NTB, yakni terkait dengan kurangnya akses permodalan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemda dengan berbagai programnya diantaranya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif UKM.

“Sebagaimana kendala klasik terkait akses permodalan kiranya acara ini dapat membuka ruang informasi dan akses permodalan yang lebih terbuka dan kemudahan masyarakat untuk menafaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah,” tuturnya.

Deputi bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo menjelaskan kegiatan sinergi program pembiayaan Kemenkop dengan pemda NTB diadakan dalam rangka mempertemukan antar pelaku KUMKM di NTB. Supaya diharapkan akan terjadi suatu jaringan bisnis antar pelaku usaha maupun lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank serta meningkatkan daya saing produk. Selain diisi dengan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (Bimteksos),

Pada kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis bantuan kepada pelaku KUMKM. Berupa KUR, bantuan pemerintah untuk pengembangan wirausaha pemula, ijin usaha mikro kecil, sertifikat hak atas tanah, akta pendirian koperasi, nomor induk koperasi dan dana bergulir oleh Menkop Puspayoga. (jef)

Midnight Quickie & Bleu Clair X Kamga akan Ramaikan Majestic di Kokas

berita_391672_800x600_Pessy(410)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Majestic untuk ketiga kalinya hadir di Indonesia. Kali ini pihak panitia mengambil lokasi acara di Food Society dan Mosaic Walk, Kota Kasablanka (Kokas) Mall, Jakarta Selatan. Majestic merupakan wadah anak muda yang berminat di bidang industri kreatif.

Majestic vol. 3 rencananya akan berlangsung selama 6 hari mulai dari tanggal 9 – 14 Mei 2017. Acara ini mengangkat tema “Lively Fashion and Music 2017” dengan menghadirkan performance Midnight Quickie & Bleu Clair X Kamga pada Sabtu malam.

Sebanyak 18 ribu pengunjung ditargetkan setiap harinya. Namun selaku event management, Direktur Business Development PT Adhouse Indonesia Cipta, Mega, berharap bisa mendatangkan lebih banyak lagi pengunjung.

“Kami berusaha menyajikan festival fashion dan musik yang modern setiap tahunnya di Mall Kota Kasablanka,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Beragam produk lokal ditampilkan, sehingga diharapkan acara ini bisa menjadi tren khususnya untuk anak muda dalam mendukung program cinta produk Indonesia, serta memotivasi anak-anak muda untuk berwirausaha.

Mega mengungkapkan bahwa dunia fashion di Indonesia saat ini sudah berkembang karena didukung dari berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini semakin potensial, tingkat perekonomian yang membaik, sampai sektor ritel yang ikut serta mengalami perkembangan pesat.(jef)

 

Telekomunikasi Masih Perlu Didorong Kenaikan Tarif Data

balipostcom_lelang-frekwensi-menkominfo-diminta-ikuti-aturan_01-696x464

JAKARTA:(Globalnews,id) Pro kontra terhadap tarif internet di Indonesia masih saja  terus bergulir. Sebagian masyarakat masih murah, namun sebagian lagi menilai tarif sudah mahal. Lalu bagaimanakah sebenarnya tarif internet dari kacamata analis saham yang setiap hari memantau perjembangan kinerja perusahaaan telekomunikasi :yang tercatat di Indonesia (BEI) ?

Victoria Venny, analis saham dari MNC Securuties menilai harga atau tarif internet di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara negara lain di dunia. Padahal si negara negara emerging markets dan berkembang yang sudah mematok tarif tinggi.

Perusahaan telekomunikasi di India misalnya memasang tarif atau paket internetnya seharga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Sedangkan ATT dan Mobile mematok tarif antara Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara Singtel tarfnya berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu.Sedangkan di Indonesia, tarif internet  yang dibandrol dalam paket hanya berkisar Rp 30 – Rp 5o ribu.

“Kenapa negitu, mereka menjual tarif  mahal karena kualitas dan keterjangkauan jauh lebih baik dibanding operator di Indonesia. Seharusnya BRTI  dapat mengatur kualitas dan keterjangkaun operator dalam negeri tetapterjaga.l katanya.

Hal senada diungkapkan Raymond Kosasih CFA analis dari PT Deutsche Verdhana Sekuriyas Indonesia yang mengatakan harga paket data di Indonesia berkisar antara Rp 14 hngga Rp 23 untuk setiap Mb.Padahal di tahun 2011 harga data di Indonesia pernah mencapai Rp 350 per Mb/

“Kami percaya kenaikan tarif ata di Indonesia dapat meningkatkan prifitabilias industri yang sehat, dimana kenaikan cukup dimulai dari Rp 1 per Mb yang akan meningkatkan ARPU (avarege revenue per user) XL da Indosat sebesar RRp 1000 perbulan

Perang Harga

Menurut Venny saat ini struktur permodalan XLdan Indosat masih kurang baik. Selain untuk menigkatkan leterjangkaun dan kualitas, pemgaturan struktur harga ini juga diperlukan untuk menghindari perang harga sesama operator telekomunikasi

“Jika terus terusan perang harga maka dikhawatirkan struktur permodalan dari operator akan semakin terganggu dan ujung ujungnya adalah penurunan kualitas layanan yang pasti akan mengorbankan konsumen.” kataya.

Dalam mengatur tarif internaet ssseharusnya BRTI dapat meminta masukan dari operator telekomunikasi sebab masing-masing operator memiliki struktur biaya yang berbeda. “Operator yang membangun jaringan sampai pelosok desa tentu memiliki struktur biaya yang berbeda dengan operator uang membangun jaringan di perkotaan.” latamya.

Meski saat ini belum terjadi predator pricing namun Venny menilai saat ini operator masih menjual harga internetnya dibawah harga produksi, dam imi tidak bisa dibiatkan terus terjadi, demi peningkatan kuelitas layanan  dan eksistensi perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Ia menilai dibandingg dua oprrator lain, Telkomsel  jauh lebih baik struktur permodalannya sehingga saham emiten TELKOM (TLKM) layak diburu karena menguntungkan. (jef)

 

 

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga kunjungi Koppontren Mart

IMG-20170506-WA0004

MARTAPURA:(Globalnews.id)-Kini banyak koperasi pondok pesantren (Koppontren) yang berkembang pesat. Hal itu terungkap saat Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berkunjung ke Koppontren Darussalam di Martapura, Sabtu (6/5/2017).

Kepada pengurus Koppontren Darussalam, Menteri Puspayoga berharap Koppontren Darussalam memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya juga sangat ringan, yang dulu bunganya 22%,  kini hanya 9%.

“Atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bunganya 4,5 % per tahun dan dalam waktu dekat akan diluncurkan Kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI) yang bunganya berkisar 2 % sampai 4 % dengan maksimal pinjaman Rp 10 juta tanpa agunan” tuturnya.

Penjelasan Menkop dan UKM itu ditanggapi antusias oleh pengurus. “Ya itu sangat ringan,” ujar M Syarif Bustomi, ketua Koppontren Darussalam saat menyambut rombongan Menkop dan UKM.

Syarif menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya dapat hidup dan berkembang karena  usahanya menopang seluruh kebutuhan para santri. Ada delapan unit usaha yang dijalankan koperasi. Yaitu, usaha kitab, kantin, waserda, jilbab, fotokopi, seragam, dan parfum.

Lokasi Koppontren itu sangat strategis, yaitu ada di Jalan KH Masyful Anwar 27 yang ramai dilewati kendaraan. Koperasi memiliki delapan kapling toko untuk menampung semua unit usaha kecuali kantin.

Karena tempatnya yang ada di tepi jalan umum, usaha koperasi ini selain untuk kebutuhan santri juga dinikmati masyarakat sekitar. Misalnya, fotokopi, waserda, dan kios parfum.

Koperasi ini prospeknya bagus ke depan karena menunjang kebutuhan santri yang jumlahnya 11 ribu orang,” tutur I Wayan Dipta, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM yang mendampingi Puspayoga. Omzet tahun terakhir, 2016 mencapai Rp1,68 miliar, dinilainya sangat baik. Bahkan, kata dia, banyak alumni yang membantu menghidupkan koperasi.

Puspayoga sempat mencoba kopiah produk Koppontren tersebut. “Wah bagus juga,” ujarnya spontan. (jef)

 

Peran Perempuan Dalam Dunia Usaha Kecil Perlu Ditingkatkan

IMG-20170504-WA0019

JAKARTA:(Globalnews.id)- Perempuan punya banyak kelebihan yang bisa menjadi kunci utama di dalam menjalankan dunia usaha khususnya UMKM. Selain cerdas, memiliki multitalenta, terampil, tekun, ulet, teliti, serta luwes, perempuan juga dikenal sosok yang tahan banting dan tidak mudah menyerah.

“Perempuan Indonesia itu hebat, kalau mereka diperdayakan ini bisa memberikan dampak berarti dalam pengembangan dunia usaha ke depan,” kata Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM Bintang Puspayoga dalam rangkaian acara peringatan Hari Kartini di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ternyata kunci sukses menggerakkan UMKM juga tidak bisa lepas peran kaum perempuan di dalamnya. Akan tetapi, menurut Bintang dalam momentum peringatan Hari Kartini 2017 peran tersebut perlu ditingkatkan lagi.

Bintang mengatakan perempuan dilibatkan sebanyak-banyaknya dalam dunia usaha, ternyata, berhasil. Sebagai contoh Indonesia mampu keluar dari krisis global pada 1998 dan 2004. “Karena itu, peran perempuan dalam dunia usaha perlu ditingkatkan. Sehingga semuanya bisa saling sinergi,” katanya.

Dalam momentum peringatakan Hari Kartini ini, Bintang mengatakan perempuan kini telah berperan penting dalam pembangunan karena perempuan merefleksikan pelaku sekaligus penerima pembangunan. “Kiprah perempuan, utamanya perempuan pejuang, sangat penting sebagai mitra sejajar kaum laki-laki dalam merebut dan mengisi kemerdekaan,” ungkap Bintang.

Ia melanjutkan berkat kegigihan para perempuan pejuang, kita kini dapat merdeka dan bebas mengekspresikan setiap potensi kita tanpa harus dibeda-bedakan oleh jenis kelamin pria atau perempuan. “Upaya peningkatan ini, memang bukanlah tanpa kendala yakni di antaranya eksternal yaitu pola pikir masyarakat yang kebanyakan masih menganggap perempuan tidak boleh menyaingi prestasi kaum pria,” ujar dia.

Bintang menyadari bahwa di lapangan masih terdapat begitu banyak praktek diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tentunya memerlukan kerja keras bersama, karena perkara mengubah pola pikir masyarakat bukanlah pekerjaan sederhana dan tidak mudah. “Untuk itu diperlukan pendidikan dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat,” lanjut Bintang.

Terdapat pula kendala internal, yakni pola pikir perempuan itu sendiri tentang perspektif perempuan memandang dirinya sendiri. Sebagaimana diketahui ada begitu banyak perempuan berpotensi, tetapi tidak semua berani dan percaya diri.”Karakter semacam inilah yang seharusnya diubah dari pola pikir perempuan, agar perempuan dapat menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri dan profesional,” tutup Bintang.

Acara peringatan Hari Kartini ini turut dihadiri Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, Staf Khusus Menkop dan UKM Teguh Budiana, dan Deputi Pengawasan Kemenkop Suparno, perwakilan Dharma Wanita Persatuan Kemenkop dan UKM, serta Korpri.(jef)

 

Kemenkop dan UKM Dukung Banten Kembangkan Pariwisata Berbasis KUMKM

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharam dalam Silaturahmi dan Sarasehan Tokoh Masyarakat Banten dengan tema 'Refleksi 17 tahun Provinsi Banten, antara cita-cita dan realita', di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Serang, Rabu (3/5/2017).
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharam dalam Silaturahmi dan Sarasehan Tokoh Masyarakat Banten dengan tema ‘Refleksi 17 tahun Provinsi Banten, antara cita-cita dan realita’, di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Serang, Rabu (3/5/2017).

SERANG:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM mendukung Provinsi Banten sebagai salah satu tujuan wisata. Propinsi Banten dinilai memiliki potensi alam dan pantai yang sangat indah yang apabila dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berbagai upaya harus dilakukan untuk mendukung sektor-sektor unggulan (pariwisata) yang sedang dikembangkan oleh Provinsi Banten, antara lain dengan mengembangkan produk UMKM berbasis pariwisata.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram dalam acara Silaturahmi dan Sarasehan Tokoh Masyarakat Banten di pendopo kantor Gubernur Banten, Serang, Rabu (3/5/2017).

Untuk memajukan perekonomian masyarakat, menurut Agus harus sejalan dengan upaya memajukan Koperasi dan UMKM. Karena UMKM ibarat rumah, Usaha Mikro dan Kecil sebagai pondasi,  Pilarnya Usaha Menengah dan atapnya Usaha Besar.

Pengembangan UMKM melalui pendekatan koperasi itu jelasnya, pihaknya sudah melakukan dengan fasilitas pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan dana bergulir LBDB.

“Itu semua harus didukung dengan pengawasan yang kuat. Juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, investor, perguruan tinggi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi kerakyatan itu juga harus tetap memelihara kearifan lokal masyarakat Banten,” katanya.

Agus meyakini Banten sangat potensial karena kota dan masyarakatnya sangat religius dengan didukung SDM yang baik, apalagi lokasi provinsi tersebut sangat dekat dengan Ibukota Jakarta.

Pembangunan Banten itu ke depan diharapkan jangan hanya berorientasi pada pembangunan fisik pemerintahan, tapi harus berorientasi pada pembangunan masyarakat miskin.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh Banten Irsyad Djuwaili mengatakan dengan potensi Banten yang sangat besar ini, harusnya Banten sudah menjadi daerah yang sangat maju.

Ia berharap semoga Gubernur yang baru dapat bekerja dengan baik untuk kemajuan Banten. Supaya Banten menjadi kuat, maju, beriman dan menjadi  masyarakat agamis.(jef)

 

Kemenhub Gelar FGD Pembinaan Angkutan Penumpang Umum

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto memberikan sambutan dalam FGD soal angkutan umum di Jakarta Rabu (3/5)
Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto memberikan sambutan dalam FGD soal angkutan umum di Jakarta Rabu (3/5)

JAKARTA (Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan PM.26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai wujud nyata pembinaan angkutan penumpang umum.

Penyelenggaraan FGD ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan pelayanan dan menjamin ketersediaan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek yang aman, nyaman, efektif, efisien, terjangkau dan selamat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto dalam sambutannya pada kegiatan FGD pelaksanaan PM 26/2017 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (3/5).

Pudji menyampaikan pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk penyelarasan kepentingan stakeholder dalam menyediakan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek, serta membangun kesadaran operator angkutan umum agar dapat meningkatkan pelayanan angkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman pelaksanaan masa transisi PM 26/2017 agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap akses digital dashboard, stiker RFID dan KIR kendaraan sampai dengan tanggal 1 juni 2017, serta pajak, tarif, stnk dan kuota sampai dengan masa transisi pada bulan Juli 2017.

Lebih lanjut Pudji menyampaikan harapan dilaksanakannya FGD ini diharapkan secara menyeluruh dapat dipahami oleh masyarakat pengguna transportasi online. “Pada era saat ini peranan IT sangat penting dan tidak bisa dikesampingkan, saya menghimbau adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pegusaha taksi reguler dan online,” ucap Pudji.

Beberapa hal yg menjadi perhatian saat ini yaitu terkait poin-poin yg akan diterapkan per 1 Juni 2017 seperti KIR, stiker, dan akses digital dashboard serta poin mengenai kuota, tarif, dan STNK yg kemudian akan diterapkan per 1 Juli 2017.

“Kami membuka lebar berbagai masukan agar aturan ini dapat diterima masyarakat dengan mengutamakan aspek kesetaraan, keselamatan, dan kebutuhan,” ungkap Pudji. “Dan diharapkan ketika nanti masa transisi telah selesai, poin poin tersebut sudah harus dijalankan dan tidak akan ada lagi perubahan,” tegasnya.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan KIR, direncanakan tanggal 12 Mei 2017 nanti KIR swasta akan disahkan oleh Menhub. KIR swasta ini khusus ditujukan utk angkutan berbasis online.

Terkait kuota dan tarif, beberapa daerah sudah menyampaikan usulannya, dan saat ini sedang dikaji agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan yg lain terutama mengenai pengenaan tarif.

Adapun peserta yang diundang dalam FGD ini yaitu Ketua Ombudsman, Ketua KPPU, Kepala Balitbang, kepala BPTJ, Sekjen Kemen Koperasi dan UKM, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Dirjen Pajak Kemenkeu, Ketua Umum DPP Organda, Ketua MTI, Ketua YLKI, Pimpinan Perusahaan Taksi Express dan Taxiku, Ketua Koperasi PPRI dan para akademisi. (jef)

globalnews.id