Menu
Bank DKI Salurkan Beasiswa Pendidikan Dari Yayasan Beasiswa Jakarta - PETA JALAN EKONOMI KERTHI BALI: LANGKAH AWAL TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA - Menteri Teten Apresiasi 3 Startup Indonesia, Pemenang Event Korea – ASEAN Business Model Competition 2021 on Digital Economy for SDGs - Nasho Brand Lokal Siap Gandeng Investor Internasional pada Ajang IFF 2021 - Sinergi KemenKopUKM dan Perguruan Tinggi Ciptakan Enterpreneurship Melalui Inkubasi - Kukuhkan Diri Sebagai Bank Kampus: Kali ini BNI dukung IPB University Dorong Percepatan Campus Financial Ecosystem melalui Aplikasi IPB Cashless - Holding Perkebunan Nusantara Raih Penghargaan Sebagai "BUMN yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas" dari Kemenaker - MUI dan Kominfo Bahas Keamanan dan Kehalalan Vaksin COVID-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui - Menteri Teten : Jangan Ragu Memulai Usaha, KUR Siap Mendukung - KemenKopUKM Tingkatkan Kolaborasi Lintas Pilar dalam The 2nd ASEAN Regional Workshop on Creative Economy (ARWCE)

Saatnya Ubah Paradigma Pengembangan Koperasi dan UKM

April 11, 2017 | koperasi dan ukm

IMG-20170411-WA0038-696x425

JAKARTA:(Globalnews.id)-Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko mengatakan sudah saatnya Indonesia mengubah paradigma pengembangan koperasi. Menurut dia, pengembangan koperasi harus sesuai dengan prinsip jati diri koperasi dan visi untuk bersinergi dengan seluruh pihak.

“Koperasi tidak bisa berusaha sendiri, sekarang kita harus mengembangkan visi koperasi kembali yakni sinergitas dan harus dilakukan bersama-sama. Ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin sungguh-sungguh mengembangkan ekonomi kerakyatan,” katanya dalam acara Diskusi  “Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan UKM” yang digelar di Galeri Indonesia Wow/Smesco Tower, Selasa (11/4).

Menurut Agung,hal itu dilatarbelakangi pada dasarnya akar budaya masyarakat Indonesia sudah berbasis ekonomi kerakyatan.

Menanggapi hal  itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UMKM telah menerapkan berbagai kebijakan di antaranya memberlakukan moratorium pemberian izin usaha koperasi.

Hal itu dilakukan karena banyak indikasi penyalahgunaan badan hukum koperasi dan sebagai upaya melindungi masyarakat. Untuk kepentingan itu pihaknya juga berupaya mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk pengurus dan manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

“Ini merupakan upaya untuk membangun basis koperasi di berbagai daerah yang diharapkan mampu mendukung pengembangan UMKM dari sisi pembiayaan,” katanya.

UMKM DKI

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Sarman Simanjorang Gubernur terpilih khususnya Gubernur DKI Jakarta diharapkan memberikan kepastian berusaha kepada para pelaku UMKM terutama dari sisi perizinan, zonasi lokasi usaha, dan permodalan.

“Jangan setengah hati membina, meningkatkan, dan memberdayakan UKM dan koperasi. Jika ada UKM yang kurang baik sebaiknya dibina bukan dibinasakan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Sarman Simanjorang.

Sarman yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jaya mengatakan Gubernur terpilih harus bisa memberikan kepastian berusaha sekaligus memastikan UKM bisa naik kelas. “Berikan porsi proyek Pemprov ke UKM, kedepankan dan manfaatkan produk UKM, kemudian benahi dan atasi tantangan dan permasalahan UKM,” katanya.

Ia mencatat tantangan dan permasalahan UKM yang ada meliputi kualitas SDM yang masih rendah, akses permodalan belum maksimal, akses pasar yang belum stabil, akses teknologi bisnis, akses bahasa, akses kesempatan, kurangnya pelatihan, zonasi usaha, kualitas pelayanan, dan bahan baku yang susah.

Jumlah usaha di Jakarta hingga kini tercatat 1.244.000 usaha dengan usaha menengah besar 10 persen dan 90 persen di antaranya adalah UMKM. Sementara pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 5,8 persen. “Potensi ini besar, UKM dan koperasi akan mampu memberikan kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dibina dan diberdayakan secara maksimal,” katanya.

Sementara itu Duta Koperasi dan UKM 2017 Dewi Motik Pramono mengatakan pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada UMKM, misalnya memberikan fasilitas izin kepada para pelaku UMKM untuk menggunakan perkantoran pemerintah untuk melakukan transaksi bisnis UMKM.

“Praktik seperti ini sudah banyak dijalankan di banyak negara lain di dunia, misalnya di Thailand di Vietnam. Dan itu berhasil dengan catatan para pelaku UMKM harus menjaga kebersihan dan ketertiban,” katanya.

Ia sendiri mengalami selama 42 tahun ketika pertama kali mendirikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) hingga kini banyak kemajuan yang dialami UMKM. Sayangnya kemajuan itu lambat sehingga pemerintah harus mulai semakin menerapkan kebijakan yang memihak kepada UMKM.(jef)

 

Related For Saatnya Ubah Paradigma Pengembangan Koperasi dan UKM