Arsip Tag: BAKTI Kominfo

Meski Banyak Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Daya Saing Digital Papua dan Papua Barat Masih Rendah

Jakarta:(Globalnews.id)-Pembangunan infrastruktur diberbagai bidang mulai dirasakan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk di bidang telekomunikasi. Pemerintah pusat, perlahan tapi pasti terus berusaha mengikis sedikit demi sedikit kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia.

Data tahun 2019-2020 pada kuartal 2 tercatat pengguna internet aktif di Indonesia yang berjumlah 196,71 juta jiwa atau sebesar 73,7 % dari total penduduk 266,91 juta jiwa sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa sebagai pulau terpadat memiliki tingkat penetrasi internet mencapai 41,7% dan Sumatera 16,2%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah lainnya; Kalimantan 4,6%, Sulawesi 5,1%, Bali dan Nusa Tenggara 3,9%, serta Maluku dan Papua yang hanya 2,2% saja.

Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menggarap program konektivitas digital, khususnya di wilayah 3T (terdepan, teluar, tertinggal). Hal ini sejalan dengan Inpres No.9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraaan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Untuk 2 provinsi ini memiliki rencana aksi cepat yang terfokus pada pembangunan jaringan back bone Palapa Ring Timur, BTS 4G, dan akses internet. Ke depannya akan makin lengkap dengan kehadiran satelit multifungsi SATRIA dan solusi ekosistem digital untuk pengembangan SDM setempat,” demikian diungkapkan Kadiv Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI, Feriandi Mirza dalam Webinar Mediasila “Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi di Papua, Sudah Sejauh Apa?”, yang diselenggarakan BAKTI Kominfo, Rabu (8/12/2021).

Palapa Ring Timur yang dibangun sepanjang 7003 km mengusung teknologi radio microwave untuk wilayah pegunungan dan fiber optic di darat dan laut. Kombinasi teknologi ini diterapkan mengingat kondisi alam Papua yang sangat beragam dengan luas daratan dan banyaknya pegunungan tinggi. Saat ini jaringan Palapa Ring sudah melalui 41 kota/kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terkait pembangunan infrastruktur BTS, BAKTI akan membangun 5.204 BTS 4G di kedua provinsi ini selama kurun waktu 2021-2022 yang terbagi dalam 3 paket pembangunan. Program ini mendongkrak jauh ketersediaan BTS yang sebelumnya hanya terdapat 457 BTS seluruh wilayah Papua. Total anggaran yang disediakan tahun 2021 ini khusus untuk pembangunan BTS mencapai 11—12 triliun rupiah yang bersumber dari pendanaan pnbp non blu dan Rupiah Murni.

“BAKTI masih mengacu para program awal 1 desa 1 BTS. Kondisi Papua memang ‘istimewa’ dengan kondisi geografis dan sebaran penduduknya. Mungkin 1 BTS di beberapa desa akan terasa kurang karena penduduknya yang tinggal terpencar. Namun, paling tidak untuk sementara ini di setiap desa sudah terbangun BTS. Harapannya, ini merupakan trigger sehingga kelak dapat menarik operator untuk membangun BTS tambahan di wilayah tersebut jika sudah banyak permintaan dari masyarakat,” jelas Feriandi.

Pada kesempatan yang sama Kadis Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto harapan akan adanya akses telekomunikasi yang lebih baik sudah lama dirasakan oleh masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Jika dahulu internet hanya dianggap hiburan semata, kini sudah menjadi gaya hidup. Sudah banyak anak muda lokal yang membuat komunitas influencer, gamer, dan aktif membuat konten. Masyarakatpun semakin cepat protes ke kantor kami jika ada kendala internet. Ini jauh berbeda dengan kondisi dahulu yang tidak begitu peduli jika pengerjaan perbaikan jaringan lama dilakukan. Sepertinya internet sudah mulai jadi kebutuhan utama,” ujarnya.

Jeri menambahkan bahwa, dirinya sudah tinggal selama lebih dari 20 tahun di Papua, dan paham betul bagaimana perkembangan telekomunikasi di daerahnya. Setelah tahun 2019, wilayah di bagian tengah Papua mulai merasakan kehadiran internet, meski cakupannya masih terbatas di ibu kota kabupaten saja.

“Ini berkat kehadiran jaringan Palapa Ring Timur yang melengkapi teknologi satelit/VSAT dan jaringan kabel bawah laut SMPCS (Sulawesi Maluku Papua Cable System) warisan Telkom. Ke depannya desa-desa pun akan terhubung lewat BTS 4G yang tersebar merata,” tegasnya.

Pada kesempatan terpisah Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar menjelaskan, terkait akses internet untuk layanan publik di Provinsi Papua dan Papua Barat, BAKTI menggunakan solusi teknologi fiber optic di 47 titik dan VSAT di 1.189 titik lokasi. Kehadiran layanan publik ini paling besar dimanfaatkan untuk sektor pedidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan. Penambahan lokasi baru akses internet di tahun 2021 untuk kedua provinsi ini mencapai 1.882 lokasi di Papua dan 211 lokasi di Papua Barat.

Banyaknya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang terjadi selama tahun 2021 ini belum berhasil mendongkrak daya saing digitalnya jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meski nilai dari setiap parameter di Ev-Digital Competitiveness Index-nya menunjukan adanya peningkatan, namun Papua masih memegang posisi juru kunci di peringkat 34 dan Papua Barat di posisi 30.

“Membangun infrastruktur di Papua memang tidak mudah. Tantangan alam yang ‘istimewa’ melebihi daerah lain di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerja ekstra yang harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, yang diwakili oleh BAKTI Kominfo, dan pemerintah daerah. Harapannya ke depan masyarakat Papua juga dapat merasakan manfaat kehadiran telekomunikasi seperti daerah lain, bukan hanya manfaat dasar saja tapi juga manfaat turunan seperti peningkatan ekonomi pemberdayaan UMKM lokal,” pungkas Fadhilah.(Jef)

EKOSISTEM DIGITAL BAKTI KOMINFO BERDAYAKAN UMKM LOKAL BERDAYASAING NASIONAL

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana jumlahnya memcapai 64 juta pelaku usaha, atau merupakan mayoritas (99 persen lebih) dari total pelaku usaha di tanah air. Dari jumlah itu, sudah 16,4 juta UMKM yang sudah tergabung dalam ekosistem digitalisasi.

Meski jumlah itu meningkat lebih dari 100 persen dibanding sebelum pandemi, namun percepatan transformasi digitalisasi UMKM masih diperlukan, mengingat era sekarang dimana ekosistem merupakan syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan.

Karena itu pemerintah terus menggenjot transformasi digitalisasi UMKM ini, dimana diharapkan pada 2024, ada 30 juta UMKM yang bakal tergabung dalam ekosistem digitalisasi UMKM.

Salah satu peran pemerintah dalam upaya transformasi digitalisasi UMKM ini ialah dengan menghadirkan jaringan telekomunikasi lewat BAKTI KOMINFO yang mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tidak hanya fokus membangun infrastruktur, namun BAKTI secara berkala juga membangun ekosistem digital di daerah tersebut.

Menurut Danny Januar Ismawan, Direktur layanan TI untuk Masyarakat dan pemerintah BAKTI KOMINFO, kehadiran jaringan telekomunikasi di daerah 3T tidak akan menimbulkan sebuah nilai positif jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara optimal. Oleh karenanya BAKTI melakukan solusi ekosistem digital dengan 3 pilar utama, yakni Digital Citizen, Digital Economy, dan Digital Government.

Dalam rencana strategis KOMINFO 2020—2024 terkait Ekonomi Digital, BUMDES dan UMKM menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Untuk mewujudkannya, BAKTI menggandeng beberapa pihak untuk berkolaborasi memajukan UMKM di daerah 3T, salah satunya dengan idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia).

Kondisi pandemi saat ini adalah momentum lahirnya transformasi UMKM ke arah digital market atau e-commerce. Transaksi selama pandemi meningkat sangat signifikan. Sebagai gambaran, di tahun 2020 saja terjadi peningkatan jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce dan online marketing pada level menengah. Dan di tahun yang sama, terjadi kenaikan transaksi e-commerce sebesar 29,6% dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp266,3 triliun.

“Kita harus melihat bahwa pandemi ini memiliki hikmah tersediri. Masyarakat di daerah 3T secara tidak langsung dipaksa oleh kondisi untuk bisa beradaptasi secara cepat melakukan adopsi teknologi yang hadir di daerahnya akibat akselerasi jaringan telekomunikasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebangkitan UMKM di kala pandemi ini menjadi momentum transformasi UMKM Indonesia menjadi lebih maju,” tambah Danny.

Melihat potensi digitalisasi UMKM yang sangat penting, BAKTI memandang UMKM di daerah 3T membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam mempersiapkan para pelaku UMKM lewat pelatihan dan pendampingan. Materi pembelajaran dimulai dari hal dasar, bertahap hingga ke tingkat mahir.

Mohamad Rosihan, Ketua Bidang Keanggotaan & Business Development idEA, menyampaikan bahwa timnya menemukan banyak tantangan di daerah 3T sehingga dipaksa memikirkan ulang program kurikulum pelatihan yang telah dilakukan, sebab selama ini program pelatihan banyak berlangsung di pulau Jawa yang fasilitasnya jauh lebih baik.
Lokasi usaha UMKM juga menentukan strategi Go Online yang dipakai sebab posisi menentukan daya saing produknya. Sedangkan, daya saing UMKM daerah tergantung daya saing digital perwilayah. Solusi yang diberikan pada para peserta juga berbeda-beda untuk tiap daerah, sebab karakteristik lokasi dan permasalahan pun berbeda.

Propinsi yang ada di luar Jawa tatangan terbesar ada di masalah logistik. Dibutuhkan solusi khusus agar bisa bersaing dengan UMKM yang ada di Jawa, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan market size terbesar saat ini yang masih berada di pulau Jawa.

“Sebenarnya semua usaha lokal seperti toko, penyedia jasa, produk hasil pertanian, perternakan, perikanan dan lain sebagainya yang ada di sebuah wilayah dapat dijual secara online untuk pasar lokal, sehingga tidak ada hambatan logistik. Atau dapat memunculkan layanan logistik mandiri di tingkat kabupaten, provinsi atau antar pulau,” jelas Rosihan.

Ia menambahkan bahwa e-commerce tidak harus selalu berwawasan nasional. Potensi terbesar sebenarnya ada di e-commerce lokal karena karakteristik produk lebih sesuai untuk konsumen lokal.“Onboarding bisa di e-commerce nasional tapi fokus pelanggan tetap di pasar lokal,” ujarnya.

Tahun 2020 lalu sudah 4000 peserta UMKM daerah 3T mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAKTI. Di tahun 2021 ini, BAKTI menambahkan layanan dengan menjembatani pada akses pembiayaan, baik itu dari perbankan maupun institusi lain yang menyalurkan kredit dan permodalan bagi UMKM.
Permasalahan UMKM di daerah 3T yang mencakup bidang kewirausahaan, rantai pasok, logistik, sistem pembayaran, dan lain sebagainnya memang membutuhkan kolaborasi banyak kementerian, institusi, dan pihak swasta untuk sama-sama mencari solusinya.

Contoh Sukses Digitalisasi UMKM

Timor Moringa adalah salah satu contoh sukses UMKM lokal binaan BAKTI dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti pelatihan dari idEA. Pendirinya, Meybi Agnesya, merasa pelatihan dan pembinaan yang diikuti sangat membantu keberhasilan usahanya. Meybi yang awalnya mengolah daun kelor hanya untuk kegiatan sosial guna pemberdayaan petani lokal kini juga memperhatikan aspek bisnis dari usahanya agar dapat dipasarkan secara lebih luas.

Pandemi memaksanya untuk mengambil langkah berbeda dalam memasarkan produk. Jika sebelum pandemi konsumennya berasal dari wisatawan yang berkunjung ke NTT,
kini strategi penjualannya berubah menjadi 100% online melalui website dan e-commerce. Pelanggannya saat ini banyak yang berasal dari pulau Jawa. Kendala terkait mahalnya ongkos kirim dapat disiasati lewat program UMKM yang dimiliki oleh kementerian lain.

Meski BAKTI hanya menfokuskan diri pada pengembangan UMKM daerah 3T, namun pelaku UMKM daerah non 3T pun dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan. Sangat mudah untuk masuk ke pelatihan digital BAKTI, yang terpenting memiliki jaringan internet dan telepon seluler. Kurikulum dan materi pelatihan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja di https://umkmdigital.kelasbakti.id. Ada 11 cluster topik pelatihan yang dapat diikuti, mulai dari Digital Mindset, Digital Presence, Digital Onboarding, Digital Marketing, hingga Digital Operation. (Jef)

Dukung Digitalisasi UMKM, BAKTI Kominfo Segera Bangun BTS di 7.904 Desa Wilayah 3T

JAKARTA;(Globalnews.id)- Untuk mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan membangun menara base transceiver station (BTS) di 7.904 desa di wilayah 3T hingga tahun 2022.

“Saat ini sudah berlangsung. Dan akan kami tuntaskan di tahun 2022 dengan total 7.904 desa di wilayah terpencil dan tertinggal yang akan segera menikmati hadirnya jaringan 4G,” ujar Danny Januar Ismawan selaku Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintahan BAKTI Kominfo saat diskusi daring, Jumat (19/11).

Lebih lanjut, Danny mengatakan bahwa menurutnya di masa pandemi ini, seluruh masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap transformasi digital. Namun menurutnya, ketersediaan jaringan telekomunikasi saja tidak akan memberikan nilai pada masyarakat jika tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Tentunya jaringan telekomunikasi ini tidak akan memberikan nilai atau memberikan manfaat ketika pemanfaatannya juga tidak optimal. Ini yang jadi komitmen kami dari BAKTI Kominfo dengan melakukan beberapa inovasi melalui program ekosistem digital, solusi ekosistem, bagaimana agar pemanfaatan infrastruktur ini memberikan dampak di masyarakat,” paparnya.

Oleh sebab itu, Danny mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus dapat beradaptasi dengan transformasi digital, khususnya bagi para pelaku UMKM yang berada di wilayah 3T agar dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong Indonesia menjadi lebih maju.

“Dengan pandemi ini mungkin tidak kita sadari bahwa yang selama ini menjadi kendala terkait dengan adopsi teknologi. Ini sekarang kita mau tidak mau harus mengikuti dan harus beradaptasi terhadap perubahan, terhadap transformasi digital,” kata Danny.

“Menurut saya harus kita manfaatkan momentum ini, khususnya terkait dengan kebangkitan pelaku UMKM agar dapat menjadikan momentum ini menjadi momentum transformasi, mendorong UMKM Indonesia menjadi maju,” tutupnya. (Jef)

Kisah Echi sang Penyandang Disabilitas yang Terbebaskan Berkat Ekosistem Digital Bakti Kominfo

PEMBANGUNAN infrastruktur telekomunikasi tak hanya diukur secara fisik saja, namun juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat, termasuk di daerah 3 T, juga masyarakat penyandang disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus. Itu juga yang dilakukan BAKTI Kementrian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo).

Adalah Echi Pramitasari, remaja penyandang disabilitas menjadi salah satu sucsess story’ dari tugas yang diemban BAKTI Kominfo. Tak pernah terpikirkan di benak Echi suatu hari akan menjadi seorang disabilitas dari seseorang yang terlahir normal.Echi lahir dengan normal hingga suatu hari saat kelas 3 SMA di usianya yang 17 tahun mengalami kecelakaan saat menaiki sepeda motor di Bandar Lampung, kota kelahirannya.

Echi pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Swasta yang kemudian dirinya dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami cidera di bagian tukang belakang.

Oleh dokter, Echi didiagnosis mengalami Paraglepia yang mengakibatkan dua alat geraknya yaitu bagian kakinya mengalami hambatan. Dari cedera itu kaki Echi tidak dapat digerakan lagi. Echi pun mengaku mengalami mati rasa di sekujur kakinya.

Kini terdapat cincin yang dipasang di tulang punggungnya yang tertanam seumur hidup untuk menopang alat geraknya. Echi pun terpaksa harus menggunakan kursi roda untuk membantunya bergerak dan beraktivitas.

Namun semua itu tak menghalangi Echi untuk terbebas dari semua kendala fisik, ketika Echi mengikuti Program BAKTI Kominfo bagi penyandang disabilitas. Echi Pramitasari, kini menjadi seorang aktivis disabilitas sekaligus Ketua ParaDifa, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan kompetensi kerja penyadang disabilitas berbasis TIK. Echi yang seorang disable fisik akibat kecelakaan di usia remaja ini tidak hanya terlibat sebagai peserta, tapi ia juga menambah kemampuan sebagai instruktur lewat pelatihan yang diwadahi oleh BAKTI Kominfo ini.
Kolaborasi ParaDifa dan BAKTI yang dilakukan tahun 2020 lalu berhasil menjangkau 1.790 rekan-rekan disabilitas dari seluruh Indonesia secara daring, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T sebanyak 256 peserta. Para disable dari semua ragam disabilitas (fisik, sensorik, mental, dan intelektual) diberi pelatihan dan uji kompetensi TIK pada program Office, desain, e-commerce, Google Sheet, dan Google Form.

Echi berharap ke depannya masyarakat dapat mengakui kelebihan dan kompetensi rekan-rekan disabilitas sehingga tidak terkotak-kotakan di bidang pekerjaan tertentu saja. Sebab, di tengah keterbatasan yang ada, mereka pun memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat non disabilitas lain. “Yang paling dibutuhkan adalah kesempatan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga masyarakat juga mengenal kami. Para disable juga perlu menunjukan dirinya kalau mereka bisa, mereka mampu, dan mereka ada,” tambahnya.

Bermanfaat Bagi Semua

Kadiv Perencanaan Strategis BAKTI Kominfo Yulis Widyo Marfiah mengatakan, penyediaan fasilitas infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T ( terdepan, terluar, tertinggal) untuk mencapai transformasi digital di Indonesia merupakan tugas pokok BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kominfo). Tahun 2021-2022 ini menjadi tahun pembangunan fisik dimana sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet akan menikmati sinyal 4G.

Tapi kinerjanya tidak sebatas pembangunan fisik semata, BAKTI Kominfo ingin memastikan bahwa apa yang dibangun benar-benar bermanfaat. Hendaknya kehadiran internet dapat digunakan secara positif oleh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan lewat ekonomi digital ke seluruh pelosok Indonesia.

Guna mencapai itu semua dibangunlah Ekosistem Digital guna mempersiapkan sumber daya manusia di daerah-daerah 3T agar siap dan mampu menggunakan fasilitas yang ada. Berbagai program pelatihan dilakukan baik di sektor pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan di sektor publik. Masyarakat di daerah 3T dapat menikmati program tersebut secara gratis, termasuk juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas.

“Semua program tersebut terbuka untuk umum, termasuk bagi rekan-rekan disabilitas, meski BAKTI juga menyediakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus bagi para disable. Di daerah 3T banyak program pelatihan dan terbuka untuk siapa saja. Rekan-rekan disable bisa mengikuti dengan menyesuaikan pada minat dan kemampuannya. Saat ini bisa ikut pelatihan melalui daring dan akan memperoleh sertifikat SKKNI yang dapat dipakai untuk referensi bekerja,” jelas Yulis, dalam webinar di Jakarta Rabu (6/11/2021).

Hal tersebut seiring dengan agenda percepatan Transformasi Digital Nasional. Menteri Kominfo Johnny G Plate memang memberi perhatian khusus kepada kaum difabel dengan mendukung adopsi teknologi sehingga dapat meminimalisir ataupun menghilangkan keterbatasan sosial yang ada. Sebab, berdasar data BPS tahun 2020 hanya 34,89% penduduk disabilitas yang menggunakan ponsel dan laptop, serta hanya 8,5% yang memanfaatkan internet dari total 22,5 juta penduduk disabilitas di Indonesia.

Jadi, lewat ekosistem digital, BAKTI Kominfo tidak hanya berbagi ilmu, namun juga meningkatkan kualitas mental mereka. Para penyandang disabilitas ini diajak untuk berkarya dan mampu memperluas jaringan yang dapat menambah modal untuk bisa berdiri sendiri, tidak berbeda dengan mereka yang non disabilitas. (Jef)

MESKI BANYAK HAMBATAN DAN TANTANGAN, BAKTI KOMINFO PASTIKAN TOL LANGIT HADIR DI SELURUH INDONESIA DENGAN PALAPA RING INTEGRASI

Jakarta:(Globalnews id)-— Meski banyak tantangan dan hambatan dalam pembangunannya, namun BAKTI Kominfo terus berupaya menghadirkan jaringan internet di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dengan membangun Tol
Langit.

Ibaratnya, jiwa raga kami untuk tol langit. Ini mengganbarkan betapa tak hanya masalah geografis, sosial maupun adminstrasif,namun juga tak bisa terelakkan, masalah keamanan dan keselamatan pekerja dan karyawan.

Istilah Tol Langit ini menggambarkan sebuah sambungan bebas hambatan berupa sinyal internet yang dapat menghubungkan seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun jaringan backbone nasional dan satelit multifungsi berteknologi tinggi (High Throughput Satelite).

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menjelaskan bahwa kehadiran Tol Langit sangat dibutuhkan mengingat masih adanya kesenjangan digital di Indonesia, di mana hampir di seluruh wilayah masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses internet. Tercatat pengguna internet aktif pada tahun 2019—2020 baru 73,7% dari seluruh total penduduk Indonesia, dengan tingkat penetrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera. Target pemerintah setidaknya sebanyak 92,6% dari total penduduk merupakan pengguna internet aktif.

“Tol Langit seperti jalan tol bebas hambatan. Jaringan internet di pedalaman yang sebelumnya hanya terwujud oleh satelit kini digantikan oleh fiber optic sehingga internet bisa lebih cepat seperti di kota besar,” jelasnya lebih lanjut.

Salah satu cara mewujudkan Tol Langit dengan membangun infrastruktur telekomunikasi backbone yang menghubungkan antarkota/kabupaten melalui jaringan serat optik Palapa Ring serta infrastruktur middle mile berupa satelit, serat optik, dan microwave link sebagai penghubung hingga ke wilayah kecamatan.

BAKTI berencana membangun fiber optic Palapa Ring Integrasi di tahun 2022—2023 dengan total 12.083 km dalam 2 fase pembangunan, fase 1 (2022) sepanjang 5.226 km dan fase 2 (2023) sepanjang 6.857 km. Dari total fiber optic yang akan dibangun, 8.203 km akan digelar di daratan, 3.880 km di laut, dan sisanya berupa microwave link. Jaringan ini akan mengitegraskan 3 paket Palapa Ring yang sudah terbangun, yakni Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur sehingga saling
terhubung.

Program pembagunan Palapa Ring Integrasi yang menelan biaya hingga 8 triliun Ini akan menjadi bagian utama dari Tol Langit Nasional. Tujuannya untuk memperkuat jaringan yang sudah ada dan
menjadi backup bila di satu wilayah jaringannya terputus, sehingga pemanfaatan internet akan lebih
maksimal. Sumber pendanaan program rencananya didapat dari kerjasama pemerintah dan pihak swasta.

Jaringan Palapa Ring yang saat ini sudah terbangun di wilayah Barat, Tengah dan Timur pun dalam prakteknya tidak mudah untuk dikerjakan. Banyak kendala lapangan yang dihadapi oleh BAKTI dan
para mitra kerjanya. Umumnya tantangan hadir dari faktor geografis, sosial dan administratif.

Tantangan luar Biasa

Hal ini juga diungkapkan oleh Presiden Direktur Moratelindo Galumbang Menak, salah satu mitra kerja BAKTI yang dipercaya untuk membangun jaringan Palapa Ring wilayah Barat dan Timur.
Kondisi geografis Indonesia yang memiliki pegunungan tinggi memberi tantangan yang luar biasa, khususnya di wilayah Papua yang gunung-gunungnya bisa mencapai lebih dari 4000 m di atas
permukaan laut.

Lokasi yang hanya bisa diakses dengan helicopter ini juga menghambat kinerja para pekerja lapangan, karena suhu udara dan kadar oksigen yang rendah. Kendala tidak hanya di masalah teknologi, namun juga dari sisi keamanan. Penyerangan dan pengerusakan bisa terjadi kapan saja dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Dalam hal ini Moratelindo harus terus berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menjamin keselamatan karyawannya.
“Membangun Palapa Ring tidak hanya mengorbankan keringat dan memakan biaya yang besar, tapi juga harus berkorban nyawa. Sudah banyak korban, baik dari karyawan, kontraktor, maupun aparat
TNI yang gugur demi mewujudkan internet di pelosok negeri, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Galumbang.

Untuk mengubah wajah dan pola hidup masyarakat di daerah 3T lewat kehadiran internet sangat tidak mudah. Peran serta berbagai pihak sangat dibutuhkan. Bukan hanya pemerintah pusat yang bergerak maju bersama dengan mitra-mitranya, aparat keamanan TNI dan Polri yang mengawal program ini supaya berjalan aman, namun juga peran pemerintah daerah yang juga harus proaktif memberi akses kemudahan lewat berbagai perizinan yang dibutuhkan.

Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi perizinan yang berbelit hingga membutuhkan 29 izin hanya untuk membangun jaringan fiber optic sepanjang 60—70 km. Semoga cukup satu perizinn sudah bisa memberi akses untuk melaksanakan pekerjaan sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Indonesia. (Jef)

Wujudkan Percepatan Transformasi Digital Sebagai Elemen Kunci Pemulihan Pascapandemi Covid-19, Menkominfo Lakukan Ground Breaking Ruang Kendali Satelit Satria-1

Bekasi:(Globalnews id)-Di tengah semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) ruang kendali Satelit Multifungsi (SMF) Indonesia Raya 1 (SATRIA-1). Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Menteri Johnny melakukan peletakan batu pertama bangunan di kawasan perkantoran PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/8).

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Direktur PSN Adi Rahman Adiwoso dan jajaran direksi PSN; Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif; Plt Bupati Bekasi, Dani Ramdhan; diikuti juga oleh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah melalui zoom meeting.

SATRIA-1 direncanakan akan memiliki 11 stasiun bumi/gatewaydi beberapa lokasi yang tersebar di Indonesia antara lain di Batam, Cikarang, Banjarmasin,Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura. Cikarang akan menjadi lokasi untuk Stasiun Pusat Pengendali Satelit Primer, Network Operation Control, dan Gateway Proyek SATRIA yang merupakan satu kesatuan dari proyek. SNT saat ini sedang dalam tahap proses pengadaan lahan untuk seluruh stasiun bumi yang seluruhnya terdapat di 11 lokasi secara paralel.

Momentum peletakan batu pertama ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun masih berada di tengah situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital untuk seluruh pelosok Tanah Air terus diwujudkan. Teknologi satelit merupakan salah satu pilihan teknologi yang cocok untuk diadopsi untuk mengejar konektivitas terutama untuk mencakup daerah-daerah blankspot sinyal karena susah dijangkau oleh teknologi akses internet jenis teresterial.

Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023. Groundbreakingdi Cikarang ini menandai dimulainya pembangunan stasiun bumi Proyek Satelit SATRIA pertama atau SATRIA-1, yang sekaligus menunjukkan bahwa terlepas dari situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital terus diwujudkan demi menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok Nusantara.

Melalui stasiun pengendali digital ini, kata Menkominfo Johnny G Plate, pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi pergerakan Satelit SATRIA-1, melakukan manajemen jaringan agar sesuai dengan standar kestabilan layanan, serta menjadi sarana komunikasi data antara Satelit SATRIA-1 dengan bumi.

Ia mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, gunung-gunung, bukit, lembah, sungai, ngarai, selat, dan laut yang luas dengan beragam tantangan dalam penyediaan jaringan terestrial menjadi salah satu pertimbangan dalam pilihan teknologi satelit sebagai solusi telekomunikasi dalam usaha bersama untuk memperkecil kesenjangan akses broadband internetuntuk menjembatani digital divide.

Menteri Johnny mengatakan, Proyek Satelit SATRIA-1 ini merupakan bentuk nyata upaya Kementerian Kominfo untuk menyediakan konektivitas yang inklusif dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pola-pola creative financingseperti ini diapresiasi sebagai solusi pemerintah untuk tetap melaksanakan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal negara. Tata kelola yang baik dan standar akuntansi keuangan negara yang mendukung menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi.

Sementara Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan, BPK sesuai dengan kewenangannya, akan tetap memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan agar Proyek KPBU SATRIA tetap dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan memberikan mafaat kepada warga negara Indonesia.

Anang Latif menambahkan, SATRIA-1 akan dapat menyediakan kecepatan kurang lebih 5 Mbps/titik lokasi. Kapasitas ini untuk tahap awal akan mencukupi untuk melayani akses internet yang dibutuhkan oleh 150 ribu titik layanan publik, yang tersebar di di 93.900 titik sekolah dan pesantren, 47.900 titik di pemda/kecamatan/desa, 3.900 titik kantor polisi/TNI di wilayah 3T, 3.700 titik puskesmas/rumah sakit, dan 600 titik layanan publik lainnya.

Adi Rahman Adiwoso, Direktur PSN mengatakan, peletakan batu pertama ini juga menunjukkan bahwa kendala-kendala yang kami hadapi, juga dihadapi oleh semua pelaku ekonomi dalam situasi pandemi Covid-19, telah bisa diatasi sehingga bisa sampai tahap ini. Sampai dengan saat ini tahapan konstruksi satelit dan pembangunan stasiun-stasiun bumi proyek SATRIA ini masih sesuai dengan rencana.

Proyek SMF SATRIA merupakan proyek pembangunan sistem satelit untuk penyediaan akses internet pita lebar (broadband internet access) melalui satelit untuk seluruh wilayah Indonesia. Satelit ini dinamai satelit SATRIA dan diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi infrastruktur telekomunikasi Indonesia untuk mengatasi digital gapkarena satelit lebih memungkinkan menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke pelosok negeri.

Proyek SMF SATRIA ini dikerjasamakan dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan Kominfo bertindak selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo. Pabrikan Proyek KPBU SATRIA adalah Thales yang bermarkas di Prancis sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9-5500 yang diproduksi oleh Space X Amerika Serikat.

Thales Alenia Space merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek SMF.

Konsorsium PSN membentuk Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai Badan Usaha Penyelenggara (BUP) terkait proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi ini.

Konsorsium PSN merupakan konsorsium perusahaan-perusahaan dalam negeri, di mana PSN sebagai salah anggota konsorsium adalah perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang telah memiliki pengalaman sebagai satelit operator untuk wilayah Indonesia dan Asia selama hampir 30 tahun.

Hadir juga dalam acara ini, baik langsung maupun virtual, Anggota Komisi I DPR-RI, Muhammad Farhan; Sesmenko Menkoperekonomian, Susiwijono Moegiarso; Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyugo; Direktur Penyerasian Sarana dan Prasarna Kemendes, Sofyan Hanafi; Bupati Keerom, Piter Gusbager; Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hapid; Bupati Asmat, Elisa Kambu; Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuban; Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru; Kadiv TIK Polri, Irjen. Pol. Slamet Uliandi; Sekjen Kemenkes, Kunta Wibisana; Asisten 2 Gubernur Kepulauan Riau, DR. Syamsul Bahrum, dan lain-lain. (Jef)

SATELIT REPUBLIK INDONESIA (SATRIA) LENGKAPI KONEKTIVITAS DIGITAL NASIONAL

JAKARTA:(Globalnews.id)-Tugas BAKTI Kominfo dalam membangun dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non komersil tidak terbatas hanya pada pembangunan BTS di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), namun juga menyediakan satelit multifungsi yang diberi nama SATRIA (Satelit Republik Indonesia). Satelit ini akan melengkapi program BTS 4G di lokasi yang tidak terjangkau sinyal tower BTS dan Palapa Ring yang telah diluncurkan pada tahun 2019.

Hasil penelitian di tahun 2017 masih terdapat kurang lebih 150.000 titik layanan publik di Indonesia yang belum terkoneksi internet. Padahal sudah 20 tahun operator telekomunikasi hadir di negara kita tapi masih menyisakan daerah-daerah yang tidak terjagkau sinyal. Kondisi ini membuat Indonesia berada di urutan 111 ITU ICT Development Index tahun 2017.

Menurut Anggota Dewan Profesi dan Asosiasi MASTEL, Kanaka Hidayat, satelit menjadi pilihan terakhir dan satu-satunya teknologi yang dapat menjangkau daerah pinggiran yang tidak terjangkau teknologi terrestrial. “Satelit merupakan teknologi konservatif yang memiliki standar dan aturan main khusus yang diatur secara internasional tapi masih terus dibutuhkan hingga sekarang,” jelasnya.

SATRIA merupakan proyek strategis nasional berskema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola pembayaran ketersediaan layanan selama 15 tahun. Skema tersebut memiliki keunggulan jaminan proyek melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.
Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif, menjelaskan bahwa Indonesia akan meluncurkan 3 satelit: SATRIA 1, SATRIA 2, dan SATRIA 3 dalam kurun waktu dari tahun 2023—2030.

Untuk SATRIA 1 rencananya akan diluncurkan pertengahan tahun 2023 dengan kapasitas 150 Gbps dengan kecepatan internet 1 Mbps per titik lokasi, mengadopsi teknologi High Throuhput Satellite (HTS), slot orbit 146E dan orbit raising electric.
“Saat ini SATRIA 1 masih dalam proses produksi di Perancis oleh perusahaan Tales Alemania Space dengan roket peluncur Space X Falcon 9-5500 produksi Amerika Serikat. Rencana peluncurannya pada November 2023 di Florida, “ tambah Anang.

SATRIA 1 secara teknis dapat menyediakan kuota 1,14 GB/pengguna/bulan untuk melayani akses internet di 150 ribu titik layanan publik, yaitu fasilitas sekolah / pesantren (93.900 titik), pemda / kecamatan/ desa (47.900 titik), kantor polisi / TNI di wilayah 3T (3.900 titik), puskesmas / rumah sakit (3.700 titik), dan layanan publik lain (600 titik).(Jef)

BAKTI Kominfo Targetkan 7904 Desa/Kelurahan yang Belum Terjangkau Internet Bisa Nikmati Sinyal 4G di 2021-2022

Jakarta:(Globalnews.id)- Digitalisasi kian menjadi prioritas dunia, begitu pula yang terjadi di tingkat nasional terlebih saat pandemi sekarang ini.

Industri telekomunikasi akan terus bertumbuh hingga 5,1% di tahun 2021 ini akibat adanya peningkatan kebutuhan akses data. Namun pemerataan akses internet masih menjadi kendala utama saat ini.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan cukup menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Area di luar pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak yang belum terjangkau internet. Setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet. Inilah yang menjadi tugas besar BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kominfo) untuk menyediakan fasilitas tersebut lewat percepatan transformasi digital.

BAKTI Kominfo menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G.

Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.

Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengajak kita semua untuk memanfaatkan teknologi selular untuk meningkatkan peradaban dan desa. “Fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,”ungkap Fadhilah Mathar dalam webinar di Jakarta, Selasa (27/4).

Dalam hal ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target yang akan dicapai, salah satunya oleh Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi. Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1795 BTS (base transceiver station) di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.

Tantangan di Lapangan

Banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan selain kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Marketing and Solution Lintasarta, Ginanjar. “Cara untuk menjangkau lokasi sangat menantang, hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T,” tambahnya.

Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kominfo selalu mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya. (Jef)