Arsip Tag: Bank BTN

Bank BTN Gandeng AREBI Genjot Pemasaran KPR/KPA Sektor Agent Properti

Jakarta:(Globalnews.id)- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BTN), menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Tentang Sinergi Bisnis Pada Bidang Pemasaran dan Produk Perbankan dalam acara AREBI Summit 2020.

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya mengatakan, kerjasama ini dilakukan untuk membangun sinergi antara stakeholder bisnis properti menghadapi tantangan yang lebih besar di tahun 2023 mendatang.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih dari Pandemic Covid-19 harus kembali terguncang karena geopolitik global dan tekanan inflasi. Hal ini membuat Bank Sentral kembali menaikan suku bunga acuan 50 Bps pada 17 November 2022 lalu.

Nixon menyebut, meski dihantui resesi dunia, sektor properti masih menarik di tahun 2023. Dia menilai tren properti akan tumbuh positif di tengah gejolak ekonomi.

“Oleh karena itu, menanggapi situasi saat ini sinergi antar element dan stakeholder bisnis property harus semakin solid menghadapi tahun 2023,” ujar Nixon saat memberikan sambutan di AREBI Summit 2022: “Go Digital or Go Home”, di Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Nixon mengungkapkan, selaras dengan tema yang diangkat AREBI Summit 2022 : Go Digital or Go Home, memanfaatkan teknologi digital, saat ini tehnologi digital sudah menjadi keharusan yang mutlak di terapkan di bisnis property.

Bank BTN terus berinovasi dengan gebrakan program- program KPR/KPA menarik baik bagi konsumen, mitra property agent dan Developer dengan semakin mengembangkan channel digital dalam proses pengajuan KPR/KPA di Bank BTN melalui kanal portal : www.BTNProperti.co.id.

Channel BTNProperti yang telah tersedia baik dalam tampilan web serta aplikasi mobile menjadi jawaban dari solusi digital pengajuan KPR/KPA di Bank BTN dengan keunggulan seperti, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja,bebas biaya admin dan provisi. Selain itu, Fitur 4D Tour service pada www.btnproperti.co.id memudahkan calon buyer untuk melakukan tour atau pemilihan unit developer rekanan secara 4 dimensi.

Dalam kesempatan tersebut, Nixon juga menyinggung tantangan yang menjadi pekerjaan rumah para stakeholder property kedepan yakni melawan pemikiran kaum millennial yang kurang peduli akan berinvestasi terutama di sector properti.

Nixson menyebut, mind-set millennial saat ini lebih mementingkan hidup untuk saat ini saja yang membuat mereka cenderung lebih mengutamakan pemenuhan gaya hidup seperti traveling. “Kita harus melawan semangat hidup para millennial saat ini, kita harus ubah pola pikir mereka bahwa hidup bukan tentang hari ini saja,” ujarnya.

Sementara Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar, dalam sesi duskusi mengungkapkan bahwa kondisi terberat yang dialami perekonomian Indonesia adalah saat krisis moneter dan krisis ekonomi dan krisis ekonomi di tahun 1998-1999.

Namun property meski dilanda krisis, saat itu tumbuh realisasi property BTN secara unit mencatatkan angka paling tertinggi dan bertahan hingga tahun 2017.

Hal yang sama terjadi di tahun 2008 dan saat pandemi Covid-19 melanda, dan realisasi KPR di BTN saat itu juga tumbuh dengan baik. “BTN sangat yakin bahwa perumahan itu tidak hanya dibutuhkan untuk kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk investasi,” jelasnya.

“Insya Allah di awal tahun 2023, inflasi Indonesia itu menuju ke 3%. Pertumbuhan ekonomi kita juga stabil, saat ini 5,72% dan diprediksi di Desember 2022 sekitar 5,3%, dan di 2023 nanti relatively sekitar 5%,” ujarnya.

Terkait suku bunga acuan Bank Indonesia yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Hirwandi mengatakan, bahwa kebijakan itu lebih kepada bagaimana sector ekonomi bisa mencapai titik ekuilibrium saja.

Jika sudah sampai titik ekuilibrium, dirinya yakin suku bunga BI akan stabil di 2023 awal. “selaras dengan hal tersebut, Bank BTN sebagai Bank focus pembiayaan KPR memiliki berbagai produk dan fitur yang turut mendukung pertumbuhan bisnis property di Tanah Air, mulai dari KPR gaess yang menyasar kalangan milenial dengan system pembayaran GMP (Graduated Payment Mortgage), KPR Zero yang membebaskan pembayaran Pokok di dua tahun pertama kredit dan juga Program terbaru Bank BTN RTO atau Rent To Own yang dapat menjadi solusi bagi calon buyer yang kesulitan dalam menyiapkan uang DP,” ungkap Hirwandi.(Jef)

Di Tengah Ketidakpastian Global, Sektor Properti Diyakini Tetap Tumbuh Positif, Bahkan 2045 Bakal Zero Backlog

BANDUNG:(GLOBALNEWS.ID)- Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor properti dalam negeri diyakini masih tumbuh positif pada tahun depan, didorong oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat.

Optimisme ini didasari atas fakta masih tingginya backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Kami meyakini permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih tinggi pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan,” ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo dalam acara Media Gathering di Bandung, Kamis (24/11/2022).

Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi. Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah. Pada tahun 2023 total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220.000 unit.

Menurut Haru, semakin banyaknya backlog perumahan maka target program satu juta rumah sudah tidak relevan lagi. Maka perlu target yang lebih besar lagi, seperti Program 10 juta rumah, sehingga pada tahun 2045, backlog perumahan sudah bisa teratasi.

Lebih lanjut Haru menuturkan, tahun 2023 banyak tantangan yang dihadapi perbankan seperti kenaikan suku bunga acuan serta kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19 akan berakhir pada Maret 2023. Kemudian berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR dan Countercyclical Buffer yang mensyaratkan perbankan untuk memperkuat profitabilitas, permodalan dan kualitas bsinis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank BTN telah menyiapkan enam usulan inisiatif jangka pendek 2023. Enam usulan tersebut yakni penerapan suku bunga tertentu untuk setiap kelompok desil penghasilan (desil 4-5:5%, desil 6-8: 7%), penyesuaian masa subsidi KPR menjadi 10 tahun, pemfokusan kuota FLPP ke Bank Fokus Perumahan, pemberian subsidi premi asuransi, percepatan kepesertaan Tapera dan Piloting KPR MBR Informal.

Haru menerangkan dari enam usulan tersebut, Bank BTN akan menyiapkan terobosan baru dalam skema pembiayaan perumahan. Pertama menghadirkan, New KPR FLPP dengan masa tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun. Kedua, New KPR Selisih Subsidi Bunga (SSB) dengan tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun.

Ketiga, untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat memiliki rumah, manajemen juga memperkenalkan skema KPR Rent To Own untuk MBR Informal dengan tenor maksimal 30 tahun. Skema ini memugkinkan nasabah menyewa rumah terlebih dulu untuk kemudian diubah menjadi hak milik.

Keempat, KPR dengan Skema Staircasing Share Ownership (SSO), yakni KPR Subsidi dengan skema kepemilikan secara bertahap. Dan kelima, BTN juga juga berharap ada penugasan khusus kepada pihak asuransi oleh pemerintah untuk subsidi tarif premi asuransi KPR. “Kami berharap, usulan yang digulirkan Bank BTN tersebut bisa diterima oleh pemerintah, sehingga bisa lebih menggairahkan sektor pembiayaan perumahan,” tegas Haru.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menuturkan, realisasi penyaluran KPR FLPP hingga 18 November 2022 mencapai Rp21,27 triliun atau sebanyak 191.197 unit. Bank BTN menjadi penyalur KPR FLPP tertinggi dengan kontribusi lebih dari 53%. Sedangkan posisi kedua tertinggi ditempati BTN Syariah dengan kontribusi sebesar 11,85%. Jika kedua data tersebut digabungkan, pangsa pasar BBTN di penyaluran FLPP mencapai lebih dari 65%.

Sementara itu, realisasi pembiayaan Tapera mencapai Rp636,7 miliar atau sebanyak 4.256 unit. Dari jumlah tersebut, BTN menjadi penopang utama dengan menyalurkan pembiayaan Tapera sebanyak 3.093 unit rumah, atau lebih dari 72%. “Kami berharap bank lain ikut meningkatkan lagi kontribusi dan perannya dalam penyaluran program KPR untuk rakyat, baik dalam bentuk penyaluran dana Tapera ataupun FLPP. Tanpa partisipasi aktif perbankan, kita akan sulit menekan angka backlog perumahan sebagaimana amanat pemerintah,” katanya.

Adi mengungkapkan, salah satu yang akan menjadi fokus BP Tapera untuk mengurangi backlog perumahan dengan menyalurkan pembiayaan perumahan ke pekerja sektor informal. Namun ada beberapa tantangan yang menjadi pekerjaan rumah dalam menangani pekerja informal di antaranya, pekerja informal tidak memiliki catatan keuangan yang lengkap dan sulit diverifikasi.

Kemudian pekerja informal juga memiliki keterbatasan kapasitas menabung karena penghasilan yang diperoleh umumnya habis untuk kebutuhan sehari-hari serta pekerja Informal belum sepenuhnya affordable terhadap program perumahan.

Adi mengungkapkan, tantangan berikutnya yakni dari sisi produk belum ada program pembiayaan perumahan yang spesifik untuk pekerja informal. “Sedangkan tantangan dari sisi ekosistem pembiayaan perumahan belum tersedia data yang terintegrasi untuk segmen pekerja informal dan mayoritas segmen ini berada di perdesaan yang relatif sulit terjangkau,” tegasnya.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inflasi perumahan yang terus naik dan kebijakan UMP 2023 yang ditetapkan max 10%, dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi. Hal ini membuat pemerintah harus membuat strategi perumahan dengan mencari titik keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan melalui pengendalian harga jual dan besaran bantuan pembiayaan perumahan. “Tren inflasi dan suku bunga yang terus terus naik, menjadikan strategi pemerintah dalam mendorong demand side dan supply side menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan sektor poperti,” papar Herry.

Menurut Herry, untuk menjawab tantangan industri perumahan tahun 2023, pemerintah bersama stakeholder ekosistem terkait akan melakukan optimalisasi dalam mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan. Dari sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan perencanaan program dan anggaran pembiayaan perumahan, melakukan mitigasi risiko terhadap isu kualitas bangunan dan ketepatan sasaran, penyiapan program pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal dan menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif.

Sedangkan dari BP Tapera, pemerintah mengharapkan optimalisasi penyaluran FLPP, optimalisasi skema pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal, meningkatkan kerja sama dengan lembaga Bank Penyalur untuk memperluas layanan serta efisiensi pengelolaan dana Tapera dan dana FLPP. Sementara dari Bank Pelaksana seperti Bank BTN, pemerintah berharap meningkatkan partisipasi dalam program pembiayaan pemerintah kepada MBR, meningkatkan pelayanan dan efisiensi pembiayaan perumahan kepada MBR dan non MBR dan menerbitkan pembiayaan perumahan yang terjangkau.(Jef)

IPEX 2022 Kembali Digelar di JCC: Harga Rumah Mulai Rp 168 Juta, BTN Tawarkan Bunga Flat 2,47 % untuk Tahun Pertama dan Cashback Rp 480 ribu per Akad Kredit

Jakarta:(Globalnews.id)- Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 kembali digelar di JCC, Senayan, Jakarta, mulai tanggal 19 hingga 27 November 2022. Pameran menampilkan 60 pengembang dengan 325 proyek perumahan di Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

Pameran dibuka oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, didampingi Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo, Komisaris BTN Himawan Arif Sugoto, dan Komisioner Tapera Adi Susantono.

Dalam pameran IPEX yang didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kali ini, menawarkan harga property mulai dari Rp 168 juta yang tentunya bisa di jangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harga terendah Rp 168 juta ini merupakan rumah subsidi yang bisa dibeli konsumen dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Dengan melakukan transaksi selama masa pameran, konsumen akan mendapatkan sejumlah keuntungan yakni bebas biaya provisi, administrasi, diskon asuransi, dan angsuran berjenjang.

Selain itu, bunga dari fasilitas KPR BTN yang ditawarkan sangat rendah hanya 2,47 persen per tahun dengan tenor pinjaman maksimal 30 tahun. Berkaitan dengan HUT KPR ke 48, juga disediakan cahsback sebesar Rp 480 ribu untuk setiap akad kredit.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, kolaborasi aktif di antara stakeholder atau pengembang dan perbankan, penting untuk terus terjalin dengan baik demi mereduksi angka backlog rumah yang telah mencapai 12,7 juta.

Angka ini akan terus bertambah, seiring kebutuhan rumah per tahun yang mencapai satu juta unit. Sementara pembangunan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 200.000-300.000 unit per tahun.

“Nah, dalam pameran kali ini, para pengembang menyediakan perumahan. BTN menyediakan pembiayaannya,” ujar Iwan saat sambutan pembukaan IPEX 2022.

Pemerintah sendiri menyediakan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2023 sebanyak 220.000 unit. Naik sekitar 20.000 unit dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di sisi demand and supply demi terciptanya ekosistem perumahan yang sehat, dan produktif.

Di antaranya melalui kebijakan Loan to Value 100 persen, pembebasan sementara kewajiban konsumen pembeli untuk memiliki BPJS, pelonggaran perizinan bangunan gedung (PBG), dan lain-lain.

Targetkan Transaksi Rp 1,5 tTriliun

Sementara itu Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menuturkan, dalam pameran IPEX yang diproyeksikan mendatangkan 68.000 pengunjung kali ini, BTN menargetkan transaksi sebesar Rp 1,5 triliun.

“Rinciannya, Rp 900 miliar dari KPR komersial, Rp 300 miliar dari KPR subsidi, dan Rp 300 miliar dari KPR Syariah,” kata Haru.

Terkait backlog, Haru mengharapkan dengan kolaborasi semua pihak, backlog perumahan akan bisa diatasi sampai nol persen, saat Indonesia berusia 100 tahun.(Jef)

Sambut HUT KPR ke-46, BTN Gandeng 34 Developer Tawarkan Bunga Kredit 2,47%

Jakarta:(Globalnews.id)– Tanggal 10 Desember 1976 menjadi hari bersejarah bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. Pada hari itulah, pertama kali program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang digagas Bank BTN diluncurkan dan menjadi core business bank plat merah tersebut hingga saat ini.

Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) KPR ke 46 tahun ini, Bank BTN bekerjasama dengan 34 develover memberikan hadiah spesial bagi konsumen berupa bungan Kredit, hanya sebesar 2,47% fixed selama 1 tahun.

Seperti saat program KPR pertama diluncurkan, Bank BTN bertekad akan terus menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Termasuk dengan program bunga spesial di HUT KPR tahun ini,” ujar Senior Vice President Nonsubsidize Mortgage and Personal Lending Bank BTN Iriska Dewayani dalam keterangan tertulis, Jum’at, 18 November 2022.

Iriska mengungkapkan, prospek pembiayaan properti di tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan signifikan menyusul pandemi Covid-19 yang mulai mereda. Ditegaskan, program bunga spesial 2,47% fixed 1 tahun ini juga sekaligus membuktikan bahwa BTN dalam perjalanannya akan terus fokus mendukung pemerintah dalam mempercepat penyelesaian backlog perumahan.

“Kami fokus mendukung pemerintah dalam percepatan mengatasi backlog perumaha. BTN menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025,” jelasnya.

Iriska Dewayani mengungkapkan, program HUT KPR dengan bunga spesial 2,47% fixed 1 tahun berlaku untuk jangka waktu cicilan sampai dengan 30 tahun. “Kita juga menawarkan suku bunga yang fixed nya s.d 20 tahun dan untuk program ini biaya provisi admin dan appraisal di gratiskan dan berlaku bagi konsumen yang akad kredit sampai dengan bulan Desember 2022 ini,” terangnya.

Ke-34 developer yang terlibat dalam Program Ini tersebut antara lain; Lippo Group (Karawaci & Cikarang), Adhi Commuter Properti, Arya Lingga Manik, dan Berjat Jaya Development.
Selain itu, ada Citra Swarna Group, Duta Putra Group, Gan Property Group, Mahkota Group, PT Generasi Sinergi Prima, dan Greed Group.

Kemudian ada PT Himah Alam Sentosa, Daun Karya, YVE Habitat Limo, PT. Trijaya Graha Sentosa Abadi, Purinusa Group, Imanan HOlding, ISPI Group, Kalindo Group dan Kesuda Agung Selaras.

Develover laninya adalah Latin, Mas Group, Perum Perumnas, Riscon Group, Ristia Group, Widia Persada, PT. Malaika Santara Abadi, PT. Bukit Indah Globalindo, PT. Dewe Makmur Sejahtera, Karya Makmur, PT. Mitra Usaha Perkasa dan Green Woods Group. (Jef)

Punya Potensi Besar, BTN Perkuat Kredit ke Pekerja Sektor Informal

SOLO:(GLOBALNEWS.ID)–Sektor pekerja informal dinilai sebagai segmen yang potensial untuk digarap bisnis jasa layanan perbankan. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, masih banyaknya yang belum mengakses layanan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk bisa mencarikan solusi bagi pekerja informal.

Direktur Distribution & Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Jasmin mengungkapkan, saat ini perbankan masih banyak yang fokus bisnisnya melayani sektor formal, padahal sektor informal potensinya juga sangat besar. Untuk itu, perseroan terus melakukan inovasi membuat berbagai skema agar layanan perbankan bisa dinikmati pekerja informal khususnya penyaluran kredit.

“Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93% dinikmati oleh pekerja formal, sedangkan sektor informal baru 7%. Untuk itu Bank BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal bisa menikmati pembiayaan dari Bank BTN,” jelas Jasmin pada acara Grebeg Pasar 2022 Bank BTN & IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah.

Jasmin mengatakan, salah satu skema yang ditawarkan pemerintah dan Bank BTN dalam pembiayaan rumah untuk pekerja informal adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan produk ini, pekerja informal hanya perlu menabung di Bank BTN selama tiga bulan, setelah memenuhi syarat maka mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.

Untuk meningkatkan penyaluran KPR BP2BT, Bank BTN menggandeng Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Dua entitas ini memiliki komunitas pekerja informal yang luar biasa banyak jumlahnya mencapai jutaan anggota.

Jasmin menjelaskan, untuk mitra driver Gojek yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan kredit sebanyak 200.000 orang. Dari jumlah tersebut Bank BTN menargetkan sekitar 30% yang dapat dibiayai oleh KPR BP2BT.

Sementara, lanjut Jasmin, jumlah pedagang tradisional yang mencapai lebih dari 12 juta juga merupakan pasar potensial bagi perseroan tidak hanya dalam menyalurkan kredit perumahan subsidi tetapi juga kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Bagi para pedagang pasar juga bisa menikmati produk Tabungan Bisnis Bank BTN untuk memudahkan transaksi mereka,” papar Jasmin.

Dia mencontohkan, untuk wilayah Solo potensi ekosistem bisnis pasar yang bisa digarap sangat besar, ada sekitar puluhan ribu pedagang yang bisa dibidik untuk dijadikan nasabah kredit dan tabungan. “Bank BTN melihat potensi KPR di wilayah Solo sangat luar biasa, dimana di Solo Raya saja ada 43 pasar tradisional. Rata-rata kita survei belum banyak yang memiliki rumah, bahkan masih kontrak,” katanya.

Menurut Jasmin, KPR BP2BT sangat cocok buat segmen untuk pedagang informal, yang bukan memiliki basis penghasilan tetap.

“Makanya kita masuk ke pasar Klewer ini, pedagang-pedagang kecil yang belum punya rumah bisa dibiayai dengan KPR BP2BT di mana uang muka dibantu pemerintah senilai Rp40 juta. Ini buat pedagang sangat cocok,” terang Jasmin.

Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengungkapkan pihaknya meminta kegiatan Grebek Pasar Bank BTN dan IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, karena jumlah anggota yang dimiliki mencapai 3.000 lebih dan wajib hukumnya pedagang yang belum memiliki rumah harus mendapatkan rumah dengan subsidi pemerintah.

Mansuri mengatakan, jumlah pedagag pasar di seluruh Indonesia yang lebih dari 12 juta orang sebagian besar belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, IKAPPI bersama Bank BTN dan Kementerian PUPR telah melakukan Grebeg Pasar ke berbagai daerah untuk mengenalkan produk KPR BP2BT kepada para pedagang tradisional.

“Dengan KPR BP2BT ini diharapkan para pedagang pasar dapat segera memiliki rumah sendiri. Karena selama ini masih banyak yang ngontrak atau sewa. Lebih baik uang kontrakannya untuk mencicil bayar KPR,” jelas Mansuri.

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan agar para pedagang dapat memanfaatkan fasilitas perumahan subisidi yang diberikan pemerintah. “Kesempatan tidak datang dua kali, maka dari itu ini kesempatan yang baik bagi pedagang pasar dengan kehadiran dari Bank BTN dan Dirjen Kementerian PUPR dalam program satu juta rumah agar bisa dimanfaatkan semaksimalnya,” tegas Teguh.(Jef)

Kinerja Kuartal III 2022, Laba BTN Naik 50%

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan kinerja gemilang sepanjang periode Januari-September 2022. Bank spesialis kredit perumahan ini sukses membukukan laba bersih hingga akhir September 2022 senilai Rp2,28 trililun. Perolehan tersebut melonjak 50,11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,51 triliun.

“Transformasi Bank BTN yang sejalan dengan Transformasi dari Kementerian BUMN telah membuahkan hasil yang positif. Sehingga kinerja perseroan pada kuartal III/2022 ini semakin baik dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Paparan Publik Kinerja Keuangan Bank BTN Per 30 September 2022 di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Haru, kenaikan laba bersih perseroan, ditopang oleh keberhasilan Bank BTN menjalankan inisiatif strategis di kuartal III/2022 antara lain peningkatan penyaluran kredit, biaya dana (cost of fund) yang berhasil ditekan seiring dengan peningkatan penghimpunan dana murah ditambah juga dengan suksesnya Bank BTN melakukan perbaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan) yang terus menurun hingga akhir September 2022.

Haru menjelaskan, Sepanjang periode Januari-September 2022, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit mencapai Rp289,6 triliun meningkat 7,18% dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp270,27 triliun. Penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada kuartal III/2022.

Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir September 2022 mencapai Rp256,48 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal lII//2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp140,97 triliun tumbuh 8,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp129,97 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 6,4% menjadi Rp87,11 triliun pada kuartal III/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp81,87 triliun.

“Penyaluran kredit yang berkualitas dengan melakukan sentralisasi proses kredit telah berhasil membuat rasio kredit bermasalah (non performing loan) Bank BTN terus membaik. NPL Gross pada kuartal III tahun 2022 ini berada pada level 3,45%, lebih rendah dari sebelumnya di level 3,94%, Sedangkan NPL Nett sebesar 1,23%, turun dari posisi 1,50%,” kata Haru.

Kenaikan kredit berdampak pada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 31,84% pada kuartal III/2022 menjadi Rp11,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,75 triliun. Lonjakan NII tersebut membuat rasio net interest margin (NIM) Bank BTN juga mengalami kenaikan dari 3,52% pada akhir September 2021 menjadi 4,51% di kuartal III/2022.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Haru mengungkapkan pada kuartal III/2022 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp312,84 triliun naik 7,41% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp291,26 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp143,59 triliun naik sebesar 18,7% dibandingkan akhir September 2021 sebesar Rp120,96 triliun. “Kenaikan CASA yang cukup tinggi tersebut membuat kontribusi dana murah mengalami kenaikan menjadi 45,9% dari total DPK Bank BTN pada kuartal III/2022,” jelasnya.

Haru menegaskan, kenaikan dana murah Bank BTN berhasil menekan biaya dana atau cost of fund Bank BTN pada akhir September 2022 menjadi 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,28%. Menurut Haru, kinerja Bank BTN pada akhir September 2022 yang cukup gemilang ini, mendorong aset perseroan meningkat sebesar 5,77% menjadi Rp389,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp368,05 triliun.

Kinerja BTN Syariah Tumbuh Positif

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada kuartal III/2022. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak 66% dari Rp141,74 miliar pada kuartal III/2021 menjadi Rp235,27 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada kuartal III/2022, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 11% menjadi Rp30,35 triliun dibandingkan akhir September 2022 sebesar Rp27,35 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah mencapai Rp31,05 triliun tumbuh 11,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,92 triliun.

Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 13,07% menjadi Rp41,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp36,51 triliun.(Jef)

Giliran Pedagang Pasar Dapat Hunian Layak Berkat Bank BTN

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk (BTN) berkolorasi dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) siap memfasilitasi pembiayaan hunian yang layak bagi para pedagang pasar tradisional. Penyedian hunian yang layak bagi pedagang pasar tersebut akan dibiayai Bank BTN melalui skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN terus mendorong kesejahteraan pedagang pasar tradisional melalui hunian yang sehat, layak dan terjangkau. “Sebagai Bank BUMN yang fokus pada perumahan, BTN mengajak IKAPPI untuk dapat berkolaborasi menyelesaikan permasalahan perumahan di Indonesia sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat, layak dan terjangkau untuk menjadi tempat membangun kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya di sela kegiatan Rakernas IKAPPI di Jakarta, Kamis (20/10).

Haru menjelaskan, Bank BTN dengan IKAPPI sebelumnya telah berkolaborasi
dalam penyelenggaraan program Grebek Pasar. Melalui program ini, Bank BTN ingin membuka kesempatan bagi para pedagang pasar (pekerja informal) untuk dapat memiliki hunian yang layak, sehat dan terjangkau dengan skema fasilitas KPR BP2BT yang merupakan program KPR bersubsidi uang muka dari pemerintah berbasis tabungan.

“Sosialisasi program-program perumahan bersama IKAPPI sudah kita lakukan di beberapa tempat diantaranya Sumatera Selatan dan Jawa Barat dan akan terus bergulir ke wilayah lainnya. Harapan kami dengan sosialisasi ini seluruh pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan beberapa program-program stimulus yang diberikan oleh pemerintah,” terangnya.

Selain program pembiayaan sektor perumahan, lanjut Haru, Bank BTN juga memberikan pembiayaan kredit modal kerja kepada para pedagang serta menyalurkan kredit usaha rakyat dan layanan-layanan pembiayaan lainnya.

“Kami ingin agar seluruh pedagang pasar dapat mengenal perbankan sebagai tempat menabung, sehingga hasil usahanya dapat disisihkan agar dapat disimpan melalui Bank BTN,” tuturnya.

Haru berharap IKAPPI dan Bank BTN ke depan dapat meningkatkan kolaborasi penyediaan perumahan bagi pedagang pasar, sehingga melalui upaya ini dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Rumah merupakan kebutuhan mendasar yang merupakan permulaan dari pengembangan karakter. Dengan rumah yang dimiliki akan menjadi permulaan dalam membina keluarga yang bahagia serta menjadi tempat melihat tumbuh kembangnya anak-anak yang kelak dapat menjadi generasi penerus bangsa,” kata Haru.

Sementara itu Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri mengungkapkan, sebagian besar para pedagang pasar tradisional di Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta orang belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, kolaborasi IKAPPI dengan Bank BTN ini diharapkan bisa mempermudah akses pedagang pasar tradisional memiliki hunian yang layak.

“Kami sangat mendukung program dari Bank BTN dan Kementerian PUPR yang bagus ini agar para pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa sejahtera dan memiliki rumah sendiri. Karena saat ini masih banyak yang kontrak rumah untuk menjadi tempat tinggal,” jelasnya.

Menurut Mansuri, daripada para pedagang pasar membayar kontrak rumah, lebih baik uang tersebut digunakan untuk mencicil rumah yang akan menjadi miliknya sendiri. “Kami bersama Bank BTN akan melakukan sosialisasi ke pasar-pasar di daerah-daerah agar para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas KPR Subsidi ini,” pungkasnya.(Jef)

Bank BTN Terbitkan Saham Baru Untuk Ekspansi Kredit Terutama KPR Segmen MBR

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), atau rights issue, telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang dilaksanakan pada hari ini (18/10) menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” jelas Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Jakarta, Selasa (18/10)

Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” tegas Haru.

Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.

“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.

Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerjasama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.

Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, lanjut dia, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana rights issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai Bank Terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset. Adapun proyeksi bisnis Perseroan pada tahun 2025 di antaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14% dalam 5 (lima) tahun, ROE  di atas 16% dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” papar Haru.
Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana 90% bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. “Rights issue akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak,” katanya.
Terkait tanggal pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK. “Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” pungkas Haru.(Jef)

KOLABORASI KEMENTERIAN ATR/BPN DAN BTN SIAPKAN SOLUSI PENYELESAIAN SERTIFIKAT RUMAH RAKYAT

Jakarta:(Gkobalnews.id)- Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencapai target penerbitan 126 juta sertifikat terutama untuk penyediaan rumah bagi rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menggelar kemitraan strategis terkait pertanahan. Kerja sama tersebut ditargetkan mempercepat proses penyelesaian sertifikat milik debitur serta calon debitur Bank BTN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan kemitraan dalam rangka percepatan persertipikatan rumah untuk rakyat ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadi menjelaskan dengan adanya percepatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, lanjutnya, mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. “Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung persertipikatan khususnya bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar mereka bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, mereka juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” tutur Hadi di Jakarta, Kamis (13/10).

Adapun, kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta Jasa dan Layanan Perbankan. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua Perjanjian Kerja Sama terkait lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.

Hingga kini, Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan banyak hal untuk mendukung kemudahan penerbitan sertifikat. Di antaranya, telah dilakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses layanan pertanahan. Dengan dilakukannya kemitraan ini, Menteri ATR/Kepala BPN berharap dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi di bidang teknologi layanan digital antar kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat. “Terlebih Kementerian ATR/BPN saat ini berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses pelayanan melalui inovasi berbasis digital,” ujar Hadi.

Melalui kerja sama tersebut, Hadi juga mengatakan para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan dapat memanfaatkan fasilitas KPR BTN untuk memiliki rumah layak huni. “Dengan akses untuk memiliki rumah layak huni, kami berharap kesejahteraan karyawan ATR/BPN semakin terjamin, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kerja sama ini akan memberikan skema KPR, kredit pegawai, kartu kredit, dan fasilitas perbankan lainnya dengan skema yang menarik bagi para karyawan kami,” tutur Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam memberantas para mafia tanah. Pasalnya, penyediaan rumah rakyat dalam rangka Program Satu Juta Rumah sering terhambat masalah sertifikat. Padahal, di tengah kondisi pandemi dan ancaman pemanasan global, rumah menjadi tempat teraman bagi keluarga.

Dengan kemitraan ini, lanjut Haru, akan mengakselerasi proses penyediaan rumah sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian. “Kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjamin status hukumnya. Kami sangat berterima kasih atas berbagai langkah dan layanan dari Kementerian ATR/BPN yang mempermudah dalam proses penyelesaian sertifikat di Indonesia,” jelas Haru.

Haru menjelaskan lewat kerja sama ini, pihaknya akan mendaftarkan semua aset berupa tanah milik Bank BTN baik yang telah maupun akan menjadi agunan kredit. Kemudian, Haru menuturkan Kementerian ATR/BPN pun akan memberikan pencegahan dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik Bank BTN. Ke depannya, Kementerian ATR/BPN dan Bank BTN juga akan melakukan percepatan dalam digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan proses penerbitan maupun penyelesaian sertifikat.

Selain itu, Bank BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN. Layanan yang diberikan tersebut mulai dari cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema menarik khusus karyawan kementerian tersebut. “Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN untuk menggunakan jasa dan layanan perbankan milik Bank BTN. Tentunya kami memiliki program BTN Solusi yang menawarkan skema KPR dan kredit menarik bagi para ASN Kementerian ATR/BPN.”(Jef)

Laba Bersih BTN Semester I/2022, Melonjak 59,87%

Jakarta:(Globalnews.id)-Mengarungi enam bulan pertama tahun 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan kinerja gemilang. Bank spesialis kredit perumahan ini sukses membukukan laba bersih sepanjang semester I/2022 senilai Rp1,471 trililun. Perolehan tersebut melonjak 59,87% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp920 miliar.

“Pencapaian kinerja semester I/2022 yang sangat positif ini merupakan buah dari transformasi yang dilaksanakan seluruh jajaran BTN dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. Kami optimis hingga akhir tahun 2022 ini, kinerja Bank BTN akan semakin baik dengan berbagai strategi bisnis yang dijalankan,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Paparan Publik Kinerja Keuangan Bank BTN Semester I/2022 (audited) di Jakarta, Kamis (15/9).

Menurut Haru, kenaikan laba bersih perseroan, ditopang oleh keberhasilan Bank BTN menjalankan inisiatif strategis di semester I/2022 antara lain peningkatan penyaluran kredit,
biaya dana (cost of fund) yang berhasil ditekan seiring dengan peningkatan penghimpunan dana murah ditambah juga dengan susksesnya Bank BTN melakukan perbaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan) yang terus menurun pada semester I/2022.

Haru menjelaskan, sepanjang periode Januari-Juni 2022, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit mencapai Rp286,152 triliun meningkat 7,61% dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp265,907 triliun. Penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada semester I/2022. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp251,914 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I/2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp137,255 triliun tumbuh 8,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp126,297 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,84% menjadi Rp85,305 triliun pada semester I/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80,598 triliun.

“Kami memacu kredit dengan sangat memperhatikan prinsip kehati hatian. Maka itu, rasio kredit bermasalah (non performing loan) kami terus membaik. NPL Gross pada semester I tahun 2022 ini berada pada level 3,54%, lebih rendah dari sebelumnya di level 4,10%, Sedangkan NPL Nett sebesar 1,04%, turun dari posisi 1,87%,” kata Haru.

Kenaikan kredit berdampak pada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 35,97% pada semester I/2022 menjadi Rp7,737 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,690 triliun. Lonjakan NII tersebut membuat rasio net interest margin (NIM) Bank BTN juga mengalami kenaikan dari 3,41% pada akhir Juni 2021 menjadi 4,58% di semester I/2022.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Haru mengungkapkan pada semester I/2022 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp307,309 triliun naik 2,99% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp298,378 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp137,453 triliun naik sebesar 22,95% dibandingkan akhir Juni 2021 sebesar Rp111,798 triliun. “Kenaikan CASA yang cukup tinggi tersebut membuat kontribusi dana murah mengalami kenaikan menjadi 44,73% dari total DPK Bank BTN pada semester I/2022,” jelasnya.

Haru menegaskan, kenaikan dana murah Bank BTN berhasil menekan biaya dana atau cost of fund Bank BTN pada semester I/2022 menjadi 2,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,45%. Fokus Bank BTN dalam menggenjot perolehan dana murah dan memangkas dana mahal telah membuat total deposito perseroan mengalami penurunan 8,96% menjadi Rp169,86 triliun pada semester I/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp186,58 triliun.

Kinerja BTN Syariah Tumbuh Positif

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada semester I/2022. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak 118,06% dari Rp87,54 miliar pada semester I/2021 menjadi Rp190,9 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2022, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 8,86% menjadi Rp29,24 triliun dibandingkan akhir semester I/2021 sebesar Rp26,86 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah mencapai Rp30,49 triliun tumbuh 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp26,89 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 13,78% menjadi Rp40,35 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35,46 triliun.(Jef)