Arsip Tag: Business Matching

KemenKopUKM Gelar Business Matching UKM Unggulan dengan Calon Investor

Jakarta:(Globalnews.id) – Dalam rangkaian acara Nusantara Festival Koperasi dan UKM 2022 di Jakarta, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mempertemukan pelaku UKM unggulan dengan calon investor potensial, lembaga pembiayaan, buyer, dan mitra yang berasal dari dalam dan luar negeri melalui kegiatan business matching.

“Selain mengundang lembaga pembiayaan, buyer dan mitra potensial, kami juga mengundang investor dari dalam dan luar negeri diantaranya Saratoga Investama, Cyberport incubation hub, Findolainen business hub, Value for Women, Food story Group, PT anugrah pratama logistindo, Sampoerna Entrepreneurship Training Center, PT Prima Solusi Medika, BNI, Seed Uno dan Global Innovation & Technology Platform,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, di Jakarta, Rabu (7/12).

Hanung mengatakan peserta pitching adalah sembilan UKM yang telah melalui proses pendaftaran terbuka pada awal tahun 2022 dan melalui tahapan pendampingan oleh lembaga inkubator Inotek dan MBN Consultant.

Sembilan UKM tersebut bergerak di sektor teknologi dan makanan minuman, diantaranya SPD Speedometer, Botika Teknologi Indonesia, CV. Kirey Natural, CV Nusantara Jaya Food, ZEO Bent Indonesia, Martabak Hawaii, Markas Walet, PT. Bhinneka Karya Jaya Bersama, dan PT. Integrasi BIsnis Eksekutif.

Sebelum melakukan business matching, kata Hanung, pihaknya telah melakukan pendampingan untuk berbagai aspek dalam upaya menarik minat investor dan mitra potensial.

“Kami harapkan segera ada feedback, pertemuan dan diskusi lanjutan guna mencapai kerja sama berkelanjutan,” ucap Hanung.

Hanung juga meyakini dengan adanya business matching ini ke depan akan semakin memperkuat kolaborasi dan kapasitas UKM di Indonesia.

“Semakin kuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, usaha besar, media, dan lembaga inkubator maka semakin kuat UKM kita, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Hanung.(Jef)

EFF 2022 Sukses Pertemukan 12 Startup dengan 42 Venture Capital Partners

Jakarta:(Globalnews.id)- Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) 2022 yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sejak Juni 2022 sukses mempertemukan 12 founder startup dengan 42 venture capital partners dalam 115 matchmaking.

“Matchmaking yang telah dilaksanakan diharapkan dapat membantu startup untuk membuka akses pendanaan yang dibutuhkan serta relasi bagi para founder untuk berbagi pengalaman berbisnis,” ucap Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (25/11).

EFF 2022 menjadi solusi alternatif bagi Startup Inovasi Teknologi untuk mendapatkan akses pendanaan dan pengembangan bisnis yang terbagi pada sesi Matchmaking bersama venture capital partners dan Coaching dengan para ahli.

Ajang ini digelar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pada Juni 2022 dan dalam proses pelaksanaannya, EFF 2022 mampu menjaring 1.026 wirausaha. Dari jumlah itu didapatkan 10 Startup Inovasi Teknologi terpilih berdasarkan hasil kurasi oleh para narasumber ahli, mereka juga berkesempatan memaparkan produk pitchnya kepada Venture Capital Partners dalam rangkaian kegiatan Startup Showcase yang dilaksanakan.

Deputi Azizah menambahkan, Program Matchmaking EFF 2022 menjadi salah satu agenda dalam mendukung pemulihan transformatif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

“Salah satunya mendorong pembiayaan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil,” ucapnya.

Lebih lanjut, EFF 2022 memberikan peluang besar bagi para startup di tahap Validated Business Model dengan traction yang baik pada early stage untuk mendapatkan jejaring venture capital.

Selain itu, para founder startup juga mendapatkan pelatihan intensif untuk memperbaiki proposal bisnisnya sebagai upaya dalam menarik investor agar mau memberikan pendanaan.

Pada kesempatan yang sama Founder Inspigo Tyo Guritno mengatakan program EFF 2022 memberikan banyak insight dan hasil coaching yang diberikan dapat membantu saat proses pitching dibandingkan dengan program lain.

“Materi diberikan oleh para ahli dan business analyst yang disesuaikan dengan bagaimana cara venture capital melihat bisnis startup,” ucap Tyo.

Pelatihan yang dilaksanakan terbagi dalam empat sesi yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para founder untuk memetakan business model, mempresentasikan produk saat pitching, hingga membuat analisis Cohort yang dibutuhkan oleh founder untuk menjelaskan traction. “Salah satu poin penting dari startup, mereka bisa mengakses venture capital partners,” katanya.

Menurut Founders Bangbeli Detha Fajri, program Matchmaking EFF 2022 merupakan program yang guidelinenya sangat sesuai dan on the track. “Penjadwalan program tertata dengan baik dibandingkan program lainnya yang pernah saya ikuti,” ucap Detha.

Natasha Gunawan dari Monk’s Hill Ventures turut memaparkan bahwa tim EFF 2022 bekerja dengan sangat baik dan Monk’s Hill Ventures bersedia mengikuti kegiatan EFF selanjutnya.

Kurasi yang dilakukan terhadap venture capital partners dilakukan secara masif dan terbuka, terlebih lagi para ahli juga menghubungkan venture capital dengan startup berdasarkan venture capital (VC) thesis, sehingga matchmaking yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan.

Program EFF berlangsung selama 6 bulan dengan 7 tahapan yang dilakukan oleh 10 Startup terpilih. Penjadwalan yang diberikan tidak hanya terkait pelatihan melainkan juga matchmaking dengan venture capital partners yang difasilitasi oleh tim EFF.

Hal tersebut diupayakan sedemikian mungkin mengingat tujuannya adalah membuka akses pendanaan bagi startup pada tahap early stage untuk meningkatkan skala bisnis bagi para pelaku usaha inovasi teknologi.

Diharapkan nantinya, startup mendapatkan akses pendanaan dari venture capital partners yang telah bergabung dalam Program EFF 2022 dan juga dapat bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan pengembangan bisnis UMKM sebagai satu ekosistem.(Jef)

Untuk Ketiga Kalinya, INSA dan JSMEA Gelar Indonesia-Japan Business Matching Forum

Jakarta:(Globalnews.id)- Untuk ketiga kalinya, Indonesian National Shipowners` Association (INSA) bersama Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) menggelar Indonesia-Japan Business Matching Forum 2022 di Jakarta, Kamis(17/11/2022).

Sedikitnya 200 pengusaha perkapalan nasional dipertemukan dengan pabrikan mesin dan equipment kapal asal negeri sakura tersebut.

“Di forum bisnis ini para anggota berpeluang meningkatkan jaringan dan sekaligus bertemu langsung dengan pabrikan asal Jepang,” kata Ketua Umum DPP INSA Sugiman Layanto kepada awak media di sela-sela acara.

Menurut Sugiman, dengan betemu langsung dengan pabrikan yang selama ini memasok mesin dan berbagai peralatan kapal, para pengusaha kapal Indonesia dimungkinkan mendapat harga yang kompetitif dengan kualitas produk yang tetap tinggi.

Selain itu, lanjut Sugiman, pelaku industri perkapalan nasional juga melakukan penjajakan pengadaan mesin-mesin kapal yang ramah lingkungan.
“Tren global, termasuk Indonesia, ke depannya lebih berorientasi pada industri ramah lingkungan untuk menekan emisi gas buang. Apalagi pemerintah Indonesia telah menetapkan net zero emission pada tahun 2050 mendatang,” kata Sugiman.

Menurutnya, pabrikan-pabrikan Jepang saat ini mulai mengembangkan mesin-mesin kapal yang rendah emisi.Beberapa eksperimen sudah jalan. Ada yang memakai bahan bakar metanol dan amonia,” kata Sugiman.

Chairman JSMEA Kinoshita Shigeki mengatakan kegiatan Business Matching Forum ini merupakan yang ketiga kalinya di gelar di Indonesia. “Tujuannya untuk mempererat kolaborasi industri perkapalan kedua negara. Apalagi Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi industri permesinan kapal di Jepang.

“Banyak kapal-kapal Indonesia yang mengguna mesin dari Jepang, terutama kapal tugboat, ferry, dan lainnya,” kata Kinoshita Shigeki.

Terkait dekarbonisasi, Kinoshita Shigeki menjelaskan bahwa Jepang saat ini sedang melakukan uji coba mesin kapal hybrid atau dual engine agar lebih ramah lingkungan.

Forum tersebut menghadirkan Director, International Affairs Office, Shipbuilding and Ship Machinery Division, Maritime Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Mr. Maeda Takanori sebagai keynote speaker dengan tema For Enhancement of Cooperation between Japan and Indonesia in Maritime Sector.
Kemudian juga akan hadir Koordinator Industri Maritim, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Pertahanan, Kementerian Perindustrian RI Andi Komara.

Narasumber lainnya adalah Ketua Umum Indonesian National Shipowners` Association Sugiman Layanto yang mempresentasikan tema Present Market and Future Prospect of Indonesia Shipping Industries.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami yang mempresentasikan tema Present Market and Future Prospect of Indonesia Shipbuilding and Offshore Industries

JSMEA merupakan sebuah badan nirlaba yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perbaikan dan penjualan mesin propulsi laut dan berbagai mesin kapal tambahan seperti pompa, kompresor udara, pembersih oli, penukar panas, kargo dan tambat derek, kerek jangkar, derek dek, roda gigi kemudi, alat bantu navigasi, perlengkapan dan aksesori.
Saat ini, JSMEA memiliki total 244 anggota korporat reguler dan 75 organisasi anggota pendukung. (Per Juli 2022).

Kegiatan organisasi JSMEA antara lain melakukan berbagai riset terkait administrasi bisnis dan teknologi di industri permesinan kapal dan kegiatan yang bersifat mempromosikan produk industri permesinan kapal ke pasar internasional maupun kegiatan lain seperti menghubungkan atau koordinasi dengan asosiasi perdagangan lain yang terkait dengan pembuatan kapal dan pembuatan mesin kapal.(Jef)

KemenKopUKM Gelar Business Matching Pertemukan Koperasi di Bali dengan Buyer Internasional

Bali:(Globalnews.id)- Dalam rangka mendukung sinergi kegiatan antar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM menggelar Business Matching untuk mempertemukan sejumlah pelaku koperasi di Bali dengan buyer dari luar negeri.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Koperasi dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian dalam sambutannya pada acara Business Matching di Bali, Jum’at (9/9) mengatakan acara business matching diselenggarakan pada 8 – 9 September 2022 di Hotel Ibis Style, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.

“Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari beberapa koperasi yang ada di Provinsi Bali, yaitu Koperasi Pemasaran Putri Ayu Sejati, Koperasi Konsumen Griya Mas Sedana, Koperasi Konsumen Agung Mandiri, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK), Koperasi Produsen Cipta Wastra Sundara, KSP Bali Satya Madani, Koperasi Yastiti Rupa, KSU Dana Mandiri, dan KSP Jujur Utama Mandiri,” ucap Nasrun.

Dalam kesempatan tersebut hadir tiga buyer dengan bisnis berskala internasional, yaitu Steve Holloway dari Perusahaan Holloway Group yang basis perusahaannya ada di Canada, lalu Angela Holloway yang berasal dari Australia, dan Happy Posey dari Amerika Serikat.

Kegiatan Business Matching tersebut dilakukan berdasarkan klustering yaitu produk home decor; fashion accessories; dan tenun. Dalam temu bisnis itu langsung dilakukan kurasi dan interview antara pelaku dengan ketiga buyer tersebut.

Nasrun mengatakan UMKM untuk menjadi kuat harus bergabung dalam koperasi. “Manfaatnya pun sangat banyak bagi UMKM yang bergabung dalam koperasi, antara lain koperasi hadir sebagai offtaker pertama (aggregator) bagi produk anggota dan buyer menjadi offtaker kedua (seperti saat ini), dengan bergabung dalam koperasi maka akan memudahkan buyer yang berasal dari luar negeri untuk mencari mitra (koperasi) di dalam negeri, serta kemudahan-kemudahan dalam mengakses pemodalan, pelatihan, teknologi termasuk factory sharing,” ucap Nasrun.

Dalam kesempatan tersebut, Angela, salah satu buyer, memberikan masukan kepada para pelaku UKM dan koperasi yang hadir tentang cara melakukan ekspor.

“Masih banyak terjadi kegagalan dalam ekspor yang diakibatkan oleh masalah komunikasi kepada buyer tentang jadwal pengiriman barang. Di samping itu juga ketika ada kegagalan pada saat produksi maka calon eksportir harus berani menyampaikan secara jujur kepada buyer. “Kami pernah gagal transaksi dikarenakan produksi mereka gagal, tetapi mereka tidak berani mengatakan itu, bahkan sekadar mengangkat telepon saja tidak berani” ucap Angela.

Angela mengatakan, buyer mengharapkan gerak cepat yang dilakukan oleh offtaker bila terjadi kendala, agar buyer merasa puas dan dapat melakukan repeat order atau pemesanan kembali.

Angela juga merasa takjub dan merespons sangat baik atas apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung para pelaku UKM dan koperasi yang ada di Indonesia. “Contohnya dengan diadakan Business Matching yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini sangat baik, sehingga dapat membantu para offtaker bertemu langsung dengan buyernya. Kami berharap agar kegiatan yang sama bisa dilakukan secara kontinyu,” tambah Angel.

Atas masukan-masukan dari buyer tersebut, Asdep Nasrun menyatakan akan menindaklanjuti permintaan dan masukan dari buyer tersebut. “Kami juga berencana mengagendakan kegiatan Business Matching di wilayah lain di Indonesia,” ujar Nasrun.(Jef)

KemenKopUKM Gelar Business Matching Pertemukan Koperasi di Bali dengan Buyer Internasional

Bali:(Globalnews.id)- Dalam rangka mendukung sinergi kegiatan antar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM menggelar Business Matching untuk mempertemukan sejumlah pelaku koperasi di Bali dengan buyer dari luar negeri.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Koperasi dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian dalam sambutannya pada acara Business Matching di Bali, Jum’at (9/9) mengatakan acara business matching diselenggarakan pada 8 – 9 September 2022 di Hotel Ibis Style, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.

“Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari beberapa koperasi yang ada di Provinsi Bali, yaitu Koperasi Pemasaran Putri Ayu Sejati, Koperasi Konsumen Griya Mas Sedana, Koperasi Konsumen Agung Mandiri, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK), Koperasi Produsen Cipta Wastra Sundara, KSP Bali Satya Madani, Koperasi Yastiti Rupa, KSU Dana Mandiri, dan KSP Jujur Utama Mandiri,” ucap Nasrun.

Dalam kesempatan tersebut hadir tiga buyer dengan bisnis berskala internasional, yaitu Steve Holloway dari Perusahaan Holloway Group yang basis perusahaannya ada di Canada, lalu Angela Holloway yang berasal dari Australia, dan Happy Posey dari Amerika Serikat.

Kegiatan Business Matching tersebut dilakukan berdasarkan klustering yaitu produk home decor; fashion accessories; dan tenun. Dalam temu bisnis itu langsung dilakukan kurasi dan interview antara pelaku dengan ketiga buyer tersebut.

Nasrun mengatakan UMKM untuk menjadi kuat harus bergabung dalam koperasi. “Manfaatnya pun sangat banyak bagi UMKM yang bergabung dalam koperasi, antara lain koperasi hadir sebagai offtaker pertama (aggregator) bagi produk anggota dan buyer menjadi offtaker kedua (seperti saat ini), dengan bergabung dalam koperasi maka akan memudahkan buyer yang berasal dari luar negeri untuk mencari mitra (koperasi) di dalam negeri, serta kemudahan-kemudahan dalam mengakses pemodalan, pelatihan, teknologi termasuk factory sharing,” ucap Nasrun.

Dalam kesempatan tersebut, Angela, salah satu buyer, memberikan masukan kepada para pelaku UKM dan koperasi yang hadir tentang cara melakukan ekspor.

“Masih banyak terjadi kegagalan dalam ekspor yang diakibatkan oleh masalah komunikasi kepada buyer tentang jadwal pengiriman barang. Di samping itu juga ketika ada kegagalan pada saat produksi maka calon eksportir harus berani menyampaikan secara jujur kepada buyer. “Kami pernah gagal transaksi dikarenakan produksi mereka gagal, tetapi mereka tidak berani mengatakan itu, bahkan sekadar mengangkat telepon saja tidak berani” ucap Angela.

Angela mengatakan, buyer mengharapkan gerak cepat yang dilakukan oleh offtaker bila terjadi kendala, agar buyer merasa puas dan dapat melakukan repeat order atau pemesanan kembali.

Angela juga merasa takjub dan merespons sangat baik atas apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung para pelaku UKM dan koperasi yang ada di Indonesia. “Contohnya dengan diadakan Business Matching yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini sangat baik, sehingga dapat membantu para offtaker bertemu langsung dengan buyernya. Kami berharap agar kegiatan yang sama bisa dilakukan secara kontinyu,” tambah Angel.

Atas masukan-masukan dari buyer tersebut, Asdep Nasrun menyatakan akan menindaklanjuti permintaan dan masukan dari buyer tersebut. “Kami juga berencana mengagendakan kegiatan Business Matching di wilayah lain di Indonesia,” ujar Nasrun.(Jef)

LKPP Terus Dorong Pencapaian Realisasi Target Belanja Produk Dalam Negeri

Jakarta:(Globalnews.id)-Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, mengakui dari Rp529,1 triliun rencana umum pengadaan (RUP) yang dibuat pemerintah untuk belanja produk dalam negeri (PDN), baru Rp123,2 triliun yang terealisasi.

Untuk itu, dirinya mengimbau semua pihak yang terlibat, bahu membahu mewujudkan target belanja PDN yang menjadi arahan Presiden tersebut.

Dalam RUP, LKPP juga menyusun untuk belanja produk impor yang hanya sebesar Rp78,9 triliun. Sehingga total mencapai Rp608 triliun.

“Realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) baru sebatas itu,” kata Azwar Anas saat menutup gelaran Bussiness Matching atau Temu Bisnis Tahap III bertajuk “Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/5/2022).

Rincian yang telah dicapai adalah, realisasi PDN pada e-purchasing mencapai Rp16,5 triliun atau setara dengan 26 persen. Kemudian, realisasi PDN pada e-tendering sudah mencapai Rp86,2 triliun atau setara dengan 34,5 persen. Terakhir, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp13,5 triliun atau setara dengan 7,1 persen.

“Sisanya realisasi dari pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan belanja pengadaan darurat,” kata Azwar.

Dari nilai itu, realisasi penggunaan produk usaha mikro dan kecil (UMK), sudah mencapai sekitar Rp51,3 triliun. Nilai tersebut diambil dari tiga kategori yakni dari pertama, realisasi UMK pada E-purchasing sudah mencapai Rp3,6 triliun atau setara dengan 5 persen. Kedua, realisasi UMK pada e-tendering sudah mencapai Rp39,4 triliun atau setara dengan 11,2 persen. Ketiga, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp8,3 triliun atau setara dengan 4,4 persen.

“Realisasi masih jauh dari instruksi Presiden Joko Widodo yakni 40 persen,” kata Azwar Anas.

Pada rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis yang telah digelar, tercatat 10 kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah berkomitmen dalam membelanjakan anggarannya untuk produk lokal. Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, ada 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.

Presiden, lanjut Azwar, akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. Beliau akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal. “Pada Oktober 2022, Presiden Jokowi akan mengumumkan serapan belanja PDN,” tutupnya.(Jef)

Pemerintah Dorong Kemandirian Kesehatan dengan Obat-obatan Tradisional

Jakarta:(Globalnews.id) – Penyusunan formularium fitofarmaka menjadi salah satu komitmen Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional di bidang farmasi. Pasalnya, bahan baku alami obat-obatan banyak tersedia di Indonesia.
Fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarisasi dan memenuhi kriteria ilmiah.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2022, tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Kesehatan, jika obat yang dibutuhkan tidak tercantum pada acuan kesehatan, dapat menggunakan obat lain termasuk tradisional, dalam hal ini Fitofarmaka dan obat herbal berstandar secara terbatas.

“Tentunya, harus sesuai dengan indikasi medis dan pelayanan kesehatan, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota,” katanya, Rizka Andalucia pada acara Business Matching Tahap atau Temu Bisnis III hari kedua bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Kemudian Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Permenkes tersebut tertulis bahwa, dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dapat menggunakan obat lain. Termasuk di dalamnya adalah obat tradisional Fitofarmaka dan obat herbal terstandar (OHT) secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota.

“Agar penggunaan obat Fitofarmaka dan OHT itu terarah dan ada rambu-rambunya maka kita menyusun formularium obat Fitofarmaka itu,” katanya.

Selanjutnya, penggunaan obat-obat tradisional dapat mengacu pada formularium yang nantinya akan lebih banyak ada di e-katalog.

Rizka menyebut, bahwa saat ini beberapa obat tradisional sudah ada yang masuk di e-katalog. Namun dengan adanya formularium Fitofarmaka nantinya akan ada lebih banyak obat tradisional yang tersedia di e-katalog sektoral.
“Sebelum me-launching Fitofarmaka ini kami juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dengan pengadaanya supaya nanti temen-temen di daerah lebih konfiden dalam penggunaan obat- obatan herbal itu,” sebut dia.

Ketersediaan Fitofarmaka
Pengembangan Fitofarmaka didasarkan atas ketersediaan bahan baku alam yang banyak diversitasnya di Indonesia.
Fitofarmaka tergolong ke dalam obat tradisional, seperti jamu atau obat herbal terstandar yang banyak ditemukan di Indonesia.

Produk ini banyak dihasilkan di Indonesia dengan berbagai inovasi yang dijalankan industri farmasi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya pelayanan preventif dan promotif kesehatan.

Proses pembuatan fitofarmaka butuh analisis dan proses penelitian lain yang tidak singkat. Hal tersebut harus melibatkan banyak stakeholder dan kerja sama secara sinergis, baik dengan peneliti, industri, maupun dengan perguruan tinggi.

Beberapa fitofarmaka yang diproduksi di Indonesia antara lain immunomodulator, yakni obat yang dapat memodifikasi respons imun, menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif, dan dapat berfungsi baik sebagai imunosupresan maupun imunostimulan. Ada pula obat tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, obat untuk melancarkan sirkulasi darah, dan obat untuk meningkatkan kadar albumin, dan beberapa obat herbal lainnya. (Jef)

Bio Farma Beri Kesempatan Produk Dalam Negeri Pasok Bahan Baku Farmasi

Jakarta:(Globalnews.id)-– PT Bio Farma berkomitmen membatasi impor bahan baku produk farmasi. Sebagai gantinya mereka memberikan kesempatan bagi produk dalam negeri (PDN) memasok kebutuhan sektor tersebut.

Hal itu diungkapkan Direktur Operasi PT Bio Farma, A. Rahman Roestan, pada acara Business Matching atau Temu Bisnis Tahap III hari kedua bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Untuk mendukung hal itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga membentu tim, khususnya di holding farmasi. HDiawali pada 2019 dengan adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor 8 Tahun 2019. Permen itu terkait penggunaan produk dalam negeri, monitoring dan referensi harga.
“Namun tata cara perhitungan untuk tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tetap mengacu kepada ketentuan dari Kementerian Perindustriian (Kemenperin),” kata dia.

Produk-produk yang digunakan untuk holding farmasi mencangkup pada proses perencanaan, spesifikasi, penggunaan, evaluasi TKDN, kontrak persyaratan TKDN sampai ke pelaksanaan monitoring
Hal ini pun telah membuahkan hasil. Pada 2021, bahan baku impor mencapai 95 persen. Namun di 2022, turun menjadi 83 persen. “Tentunya akan terus kita turunkan untuk produk-produk yang menggunakan bahan impor,” ujar dia.

Selain bahan baku, pembelian produk dalam negeri pun mengalami peningkatan sebesar 30 persen. Ditargetkan, pada 2022 akan mencapai 56 persen. “Kita yakin di tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat,” terang dia.

Pada kesempatan tersebut, Rahman juga mengungkapkan ada 24 vaksin produksi PT Bio Farma yang telah mendapatkan sertifikasi. Dan, sebanyak 19 di antaranya, kandungan TKDN-nya mencapai bahkan melebihi 40 persen.
Lebih membanggakan lagi, katanya , produk- produk vaksin buatan Indonesia sudah diakui badan kesehatan dunia.

Vaksin tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia, melainkan sudah digunakan di lebih 150 negara, terutama negara berkembang. Bahkan 52 negara OKI juga sudah menggunakan vaksin produk Indonesia. “70 persen vaksin Polio yang beredar di dunia di supply dari Indonesia,” ujar Rahman.

Gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bangkit. Dari penyelenggaraannya, kementerian lembaga (K/L), BUMN dan Pemerintah Daerah memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.

Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, pemerintah pun memproyeksikan pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp1.485 triliun. Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp526 triliun, Pemda Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.

Rangkaian kegiatan Business Matching diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian pelaku UMKM melalui pembelian dan penggunaan di instansi pemerintah. Di sisi lain pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan pun akan mendapatkan jaminan pasar sehingga dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar pemerintah.(Jef)

Pangkas Tahapan Birokrasi, LKPP Optimis Satu Juta Produk UMKM Tayang di E-katalog

Jakarta:(Globalnews.id)–Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, memastikan target 1 juta produk koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tayang di e-katalog pada 2022, tercapai. Hal itu setelah pihaknya melakukan sejumlah terobosan.
langkah itu menurut Azwar Anas, sebagai upaya memastikan pemerintah mempermudah produk dalam negeri UMKM dan Koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah (e-katalog).

Salah satunya adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu secara nasional maupun lokal. Dengan begitu, pelaku usaha koperasi dan UMKM di daerah tidak harus ke LKPP pusat untuk mengurus proses tersebut.
“Sekarang ini tidak harus ke LKPP pusat. Cukup ke Pemda, karena saat ini Pemda ditarget. Tadi Pak Mendagri menyampaikan kalau Pemda tidak sampai 40 persen masuk e- katalog, APBD-nya tidak ditandatangani oleh pak Mendagri,” kata Azwar Anas dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching tahap II di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Dalam hal itu, kata Azwar Anas, pelaku UMKM bisa datang langsung ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ada di dinas koperasi daerah masing-masing, untuk mengurus prosesnya.
Kemudahan lain adalah tidak adanya keharusan semua produk yang masuk e-katalog harus berstandar nasional. Kecuali produk yang berkaitan dengan kesehatan dan sejenisnya seperti obat- obatan, minuman dan lainnya.

“Dulu syarat UMKM masuk ke e- katalog susah harus ber SNI. Namun sekarang atas saran pak Presiden sudah kita coret,” terang Anas.
Pangkas Prosesnya Jadi Dua Tahap
Menurut Anas, e-katalog lokal mendorong untuk pemerataan ekonomi ke seluruh republik Indonesia.
“Itu adalah misi dari e-katalog lokal yang sekarang sedang dikelola. Terintegrasi dan terdigitalisasi,” jelas dia.

Selain itu, terang Anas, prosesnya pun telah dipangkas dari delapan tahap menjadi dua tahap, sehinga menjadi lebih singkat.
Dalam hal itu, tidak ada lagi negosiasi harga di LKPP. Tidak ada juga kontrak setiap dua tahun sekali. Begitu masuk dan diproses maka bisa langsung tayang.
“Jika bapak tidak melanggar, seumur hidup barang bapak bisa tayang di LKPP,” tegas Anas.

Terobosan-terobosan LKPP ini guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan penggunaan minimal 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.

Selain itu, satu juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga diharapkan dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Jhon/US/TR).
Komitmen Ratusan Triliun Rupiah Tercapai di Business Matching I
Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.

Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)

Menparekraf Optimis Gernas BBI Sumbang 2 Persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta:(Globalnews.id)-– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, optimis bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) akan membuka dua juta lapangan kerja baru serta memberi tambahan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sampai 2 persen.

Hal itu disampaikan Sandiaga yang juga Ketua Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) sekaligus Ketua Harian Gernas BBI, saat memberikan sambutan pada acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) di, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sejak BBI diluncurkan 14 Mei 2020 lalu sampai Februari 2022, sudah tercapai 57 persen dari target 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang on-boarding ke marketplace pada akhir 2023, nah akhir tahun ini kita targetkan satu juta produk dan jasa akan terdaftar pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sandiaga Salahudin Uno.

Menurut Sandiaga, pihaknya optimis seluruh target-target itu dapat tercapai dengan kerja kerja semua pihak, apalagi sedikitnya ada 29 Kementerian Lembaga (KL) yang terlibat, bahkan 12 di antaranya adalah campaign manager, yang secara kontinu dan konsisten menggaungkan BBI.

Ia mengungkapkan, Gernas BBI akan terus digelar secara bergiliran ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga April 2022 Gernas BBI bahkan sudah dilaksanakan di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau hingga Sumatra Barat. Berikutnya, Bangka Belitung direncanakan juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Bagaimana tidak itu akan berkontribusi pada dua juta lapangan kerja baru hingga pertumbuhan ekonomi nasional 1,7-2 persen dengan kerja sama dan kerja keras semua pihak, jadi optimis akan tercapai,” ujar Menparekraf.

Optimis Tercapai Target Rp500 Triliun

Menparekraf menuturkan, aksi afirmasi BBI adalah kesempatan koperasi dan para pelaku UMKM untuk mengambil peluang usaha, mengingat kegiatan itu betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.
Pemerintah dalam hal ini menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun, dan potensi belanja badan usaha milik negara (BUMN) terhadaP PDN sampai dengan Rp420 triliun.

“Komitmen pemerintah terhadap PDN hingga April 2022 ini kita harapkan mencapai Rp483,2 triliun, sehingga kita optimis bisa mencapai target Rp500 triliun, mengingat deadline adalah 31 Mei 2022, masih ada wkatu, jadi mari kita realiasaikan menjadi kontrak bukan hanya komitmen atau pemberi harapan palsu (PHP) saja,” tutur Sandiaga.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, Menteri BUMN, Erick Thohir, Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar.

Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.
Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)