Arsip Tag: Deputi bidang kewirausahaan siti Azizah

MenKopUKM: Transisi Usaha Menuju Ekonomi Hijau Berikan Peluang Bisnis yang Besar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Merujuk pada studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Side Event G20 Indonesia bertajuk Green Economy and Sustainable Business yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara virtual, Rabu (22/6) malam.

Menteri Teten pun menyadari banyak bisnis yang biasanya enggan mengadopsi ekonomi hijau, karena dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi yang tinggi.

Menurutnya hal tersebut sama sekali tidak benar, di mana menurut penelitian, penggunaan sumber daya yang lebih baik dalam industri dapat membantu penghematan secara keseluruhan lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun di Eropa.

“Praktik ekonomi hijau harus diimplementasikan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri, mulai dari proses produksi, produk, hingga manajemen dalam bisnis itu sendiri, yang berarti juga akan membantu faktor keberlanjutan bisnis mereka,” kata Menteri Teten.

Dia pun menekankan bahwa beradaptasi dengan ekonomi hijau mungkin tampak menantang, tetapi hal ini memungkinkan, karena telah banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ekonomi hijau dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

Selain itu, lanjut Menteri Teten, beradaptasi dengan ekonomi hijau juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

“Mengingat pentingnya UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau, kami mendorong agar lebih banyak investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut. Karena tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan bahwa jalan menuju ekonomi hijau membutuhkan peran UKM untuk terlibat dalam perubahan. Pasalnya, UKM dikatakan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesja.

“Jika kita ingin mempercepat kemajuan SDGs, kita harus memperkuat kolaborasi dan keterlibatan dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM, dan lembaga penelitian, serta kementerian dan lembaga lain untuk implementasi ekonomi hijau bagi UKM,” kata Siti Azizah.

Senada, B20 Indonesia Chair Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa keterlibatan UKM dalam ekonomi hijau memegang peranan penting dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan.

“UKM harus terlibat dalam ekonomi hijau. Sejalan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita harus memperhatikan kolaborasi dan rekomendasi kebijakan untuk UKM dalam penerapan ekonomi hijau, karena ini dapat memberikan profit yang tinggi bagi UKM,” ucap Shinta

Sebagai best practice dari penerapan ekonomi hijau dalam pengembangan usaha, Co-founder dan Chief Marketing Officer Octopus Indonesia Hamish Daud bercerita bahwa pihaknya membuat platform yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan.

Isu plastik dikatakan menjadi hal yang sangat penting saat ini, dan melalui platform Octopus Indonesia, pihaknya memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari mengumpulkan sampah plastik.

“Octopus memberikan pengertian kepada masyarakat bahayanya sampah plastik kepada lingkungan. Jadi kita buat hal yang sederhana dan semenarik mungkin,” kata Hamish.

Dalam praktiknya, Octopus Indonesia memberdayakan pengumpul sampah yang dinamakan pelestari untuk mengumpulkan sampah plastik melalui aplikasi. Nantinya, sampah yang dikumpulkan akan diserahkan kepada bank sampah atau check poin yang juga dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dan hasil sampah plastik tersebut akan didaur ulang.

“Saat ini, Octopus Indonesia sudah tersedia di Makassar, Bali, Bandung, dan Jakarta. Jadi kami ingin memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye tidak memakai plastik dan lebih mencintai lingkungan,” katanya.(Jef)

Perkuat Pendanaan Startup, KemenKopUKM Gelar Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengadakan sebuah inisiasi penjaringan bagi wirausahawan berbasis inovasi teknologi sebagai bentuk upaya pemberdayaan, serta pengembangan UMKM.

Program bertajuk Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) merupakan program penjaringan bagi seluruh wirausaha berbasis inovasi teknologi (Startup) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan sumber daya pendanaan.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/6).

Kegiatan ini menyasar langsung kepada startup pada ekonomi kreatif di 7 sektor strategis pertanian (agrikultur), perikanan, edukasi, kesehatan, pariwisata, maritim, dan logistik.

“Ini dalam rangka agenda pemulihan atau transformative recovery berfokus pada pengembangan usaha yang ramah lingkungan,” kata Azizah.

Menurut Azizah, Program Matchmaking tersebut untuk memfasilitasi wirausahawan Indonesia (inovasi teknologi/startup). “Saya mengajak seluruh stakeholder, wirausahawan, maupun investor, untuk turut serta dalam Program Matchmaking EFF 2022,” imbuh Azizah.

Caranya, dengan melakukan registrasi pada 16 Juni 2022 melalui website effstartup.id.

Program tersebut terdiri dari 6 tahapan. Pertama, penjaringan 500 startup menjadi 10 wirausaha terpilih hasil kurasi berdasarkan kualifikasi.

Kedua, pelatihan matriks secara daring oleh expert berpengalaman (Metrics Coaching dan Iterasi Coaching).

Ketiga, pendampingan menuju matchmaking oleh para tenaga ahli. Keempat, fasilitasi akses pendanaan lokal dan internasional. Kelima, fasilitasi Startup Showcase bagi pelaku usaha berunjuk gigi di depan para investor. “Dan keenam, berkesempatan bersinergi dengan KemenkopUKM,” papar Azizah.

Azizah menambahkan, Program Matchmaking EFF 2022 menjadi salah satu agenda dalam mendukung pemulihan transformatif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. “Salah satunya mendorong pembiayaan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil,” pungkas Azizah.(Jef)

KemenKopUKM Siapkan Pelaku Koperasi dan UMKM Adaptif Terhadap Teknologi

Bangka Belitung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) saat ini tengah fokus untuk mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin (13/6).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.

Pelatihan ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

“Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Sedangkan hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” kata Siti Azizah.

Dia menambahkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pergeseran costumer behavior yang signifikan, salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Siti Azizah juga mengatakan bahwa sinergi ini menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

“Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT,” ucap Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Di mana ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy juga menjelaskan pada tahun 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal,” ujar Rudy.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis, yang mana saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM.

Mastuki juga menyampaikan pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah, sehingga sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung.

Ridwan berharap pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang kemudian akhirnya didukung dengan koperasi modern.(Jef)

Tingkatkan Kapasitas Usaha, KemenKopUKM Ajak Pelaku Usaha Sumbar Transformasi Digital

Padang:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.

Untuk itu, perlunya diselenggarakan literasi digitalisasi keuangan kepada para calon wirausaha dan pendamping di daerah. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan kepada wirausaha untuk mampu dan berkembang.

“Sehingga kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional, untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Azizah dalam kegiatan Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif di Padang, Sumatera Barat, Jumat (10/6).

Tercatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan. Ini dikarenakan sekitar 99,7 persen merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi. Saat ini pun rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47 persen. Sementara pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen hingga tahun 2024.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Azizah merinci, fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau juga akan menjadi penggerak ekonomi ke depan

Seiring dengan hal di atas, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery). Yaitu, pertama, 70 persen program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan
go digital.

Sementara Strategi Transformasi KUMKM dan Wirausaha KemenKopUKM dilakukan dengan lima langkah. Pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal (16 persen Usaha Mikro Informal bertransformasi ke Formal, 26,5-30,8 persen Proporsi UMKM Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal).

Kedua, Tranformasi Kedalam Rantai Pasok (15,7-17 persen Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas). Ketiga, Modernisasi Koperasi (500 Koperasi Modern). Keempat, Pertumbuhan Wirausaha Produktif (2,5-4 persen Persentase Pertumbuhan Wirausaha, Penumbuhan 500 Start-Up). Kelima, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi (30 juta UMKM Onboarding Digital).

Menurutnya, untuk dapat mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan tujuan untuk mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada inovasi nilai tambah dan berkelanjutan (baik secara lingkungan/sustainable maupun keberlanjutan usaha).

“Sebagai bentuk implementasi Perpres tersebut, KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan mendukung, serta melaksanakan beberapa kegiatan di Sumbar, tepatnya di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi digital, guna peningkatan kapasitas usaha,” sebut Azizah.

Tak hanya itu, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu RAKORDA Percepatan Transformasi Digital Koperasi dan UKM se-Provinsi Sumatera Barat, FGD Fasilitasi dan Pembinaan Starup, kunjungan ke Universitas Andalas dan kunjungan PLUT Provinsi Sumatera Barat dan PLUT Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sarana pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pengembangan potensi.

“Juga dilaksanakan kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif dalam rangka perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha, yang akan dan terlibat pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE untuk mendukung penggunaan produk lokal di Indonesia,” jelasnya.

KemenKopUKM sambung Azizah, siap berkolaborasi membangun ekosistem inovatif bersama seluruh stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda mapan, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi penumbuhan ekonomi.

“Saya berharap dengan hadirnya para narasumber baik dari Lembaga, asosiasi, platform digital, seperti Inbistek, AFSI, Jamkrindo, dan Credibook dalam digitalisasi mampu menciptakan lebih banyak wirausaha muda, inovatif dan berdaya saing yang nantinya, juga dapat mengaktivasi akses pendanaan yang telah tersedia melalui perbankan maupun non-perbankan. Sehingga memotivasi generasi muda lainnya menjadi entrepreneur Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri,” harap Azizah.(Jef)

KemenKopUKM Gencarkan Sosialisasi Pendirian Lembaga Inkubator di Kabupaten Banyumas

Purwokerto:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Sosialisasi Pendirian Lembaga Inkubator, yang diikuti perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, dan Perguruan Tinggi se Kabupaten Banyumas

“Untuk meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuh kembangkan wirausaha yang tangguh, kreatif dan profesional.
Inkubator bisnis merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha,” ujar deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat membuka kegiatan ini, di Purwokerto beberapa waktu lalu.

Kegiatan sosialisasi ini juga sebagai dukungan rangkaian acara Paten Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Peradaban di Bumiayu.

Siti Azizah memaparkan jumlah UMKM di Indonesia hingga saat ini sebanyak 64,2 Juta Unit. Namun dari jumlah tersebut, hanya 17,45% yang memiliki jiwa kewirausahaan, sedangkan sisanya 82,15% belum memiliki jiwa kewirausahaan. “Hal ini menunjukkan kualitas UMKM Indonesia masih harus ditingkatkan,” ungkap Siti Azizah.

Terlebih lanjut Deputi Siti Azizah, hasil survei World Economic Forum pada bulan Agustus 2019 menyebutkan sebanyak 35,5% pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia ingin menjadi wirausaha, atau 1 dari 3 di Indonesia pemuda ingin menjadi wirausaha.

Dengan adanya peluang bonus demografi dari kalangan Pemuda Indonesia pada Tahun 2030, maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi besar tersebut melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di bidang Kewirausahaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan inkubasi bisnis melalui lembaga inkubator.

“Inkubator Bisnis merupakan tuntutan dari perkembangan ekonomi global yang terjadi karena adanya perubahan yang cepat dan signifikan di bidang teknologi, telekomunikasi, digitalisasi, dan adanya deregulasi dan globalisasi,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah.

Menurut Siti Azizah, perubahan tersebut memaksa adanya perubahan pada setiap pelakunya mulai dari skala negara, perusahaan/organisasi, dan individu.

Lebih lanjut Azizah mengatakan bahwa saat ini jumlah lembaga Inkubator dan tenant yang sudah mendaftarkan diri melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi (SIPENSI-KUMKM), data pertanggal 2 Juni 2022 terdaftar sejumlah 134 lembaga Inkubator dan 824 tenant binaan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90% lembaga inkubator yang berdiri di Indonesia didirikan oleh Perguruan Tinggi dan Swasta. Sementara PP 7/2021 mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemprov dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemda Kab/ Kota, serta memfasilitasi Inkubasi minimal 50 Tenant/Tahun oleh Pemprov dan 20 Tenant/Tahun oleh Pemda Kab/Kota.

“Sehingga harapannya dengan adanya Sosialisasi ini, bisa segera menjalankan amanat PP 7/2021 untuk membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator dan tenant,” kata Siti Azizah.

Dengan terbitnya PP 7/2021 dan Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021, maka Kemenkop dan UKM diamanatkan menjadi leading sector dalam pengembangan Inkubator di Indonesia. Pada pasal 135 ayat 2 menyatakan: Pemerintah Pusat (Kemenkop dan UKM) menyelenggarakan pengembangan Inkubasi secara terpadu. Artinya KemenKopUKM dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan Inkubasi harus bersinergi dengan semua stakeholder penyelenggara inkubasi di Indonesia, termasuk Lembaga Inkubator di Pemeritah Daerah Perguruan Tinggi maupun Swasta.

Azizah menambahkan, saat ini pihaknya telah bersinergi dengan 11 Lembaga Inkubator dari 8 Perguruan Tinggi dan 3 Pemda terpilih melalui program Fasilitasi Pengembangan Lembaga Inkubator dan Fasilitasi Inkubasi usaha bagi Start-Up yang menginkubasi sekitar 284 Tenant.

Sedangkan Untuk Tahun 2022 ini Deputi Bidang Kewirausahaan direncanakan akan bersinergi dengan 32 Lembaga Inkubator yang dibagi kedalam 2 kegiatan, yaitu 10 lembaga Inkubator bersinergi untuk menginkubasi 100 StartUp, dan 22 Lembaga Inkubator bersinergi untuk pengembangan lembaga inkubatornya.

Siti Azizah berharap, dengan banyaknya Lembaga inkubator yang berdiri, dan bersinergi dengan KemenKopUKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin tenant/start up yang tangguh, kreatif, dan profesional. “Dan dengan banyaknya tenant/start up yang tumbuh diharapkan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru 4% dan peningkatan Rasio kewirausahaan nasional 3,95% di tahun 2024 dapat tercapai,” pungkas Siti Azizah.(Jef)

KemenKopUKM Ajak Pemda & Stakeholder Fasilitasi & Bina Startup Melalui Lembaga Inkubator

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Program Fasilitasi dan Pembinaan Startup melalui Lembaga Inkubator di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya ini dilakukan agar UMKM mampu menangkap momentum kebangkitan ini sebagai langkah bagi kita semua dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pemprov DI Yogyakarta juga gencar melakukan transformasi digital terhadap UMKM, melalui program seperti pembuatan platform (SiBakul Jogja) dan Smart Traditional Market (Semar). Hal ini mendorong pertumbuhan indikator rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengajak pemerintah daerah beserta stakeholder lainnya, untuk melakukan fasilitasi dan pembinaan startup secara komprehensif dan berkesinambungan melalui Lembaga Inkubator.

“Mari kita berkolaborasi dalam melakukan pembinaan startup melalui Lembaga Inkubator. Besar harapan kami dari kegiatan ini muncul solusi terbaik terkait cara yang paling optimal dalam Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan pelaku usaha Startup yang inovatif, produktif dan kompetitif untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Azizah dalam Forum Group Discussion (FGD) Fasilitasi & Pembinaan Startup di Yogyakarta, Jumat (20/5).

Penyelenggaraan FGD ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu. Rencananya setelah Provinsi DI Yogyakarta, akan dilanjutkan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Mei 2022 bersama Dinas yang membidangi Koperasi & UKM. (Jef)

KemenkopUKM Dukung Target Penambahan Sejuta Wirausaha Baru Hingga 2024

Jakarta:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendukung dan siap turut serta mewujudkan target penambahan sejuta wirausaha baru sampai dua tahun ke depan atau hingga 2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor KemenKopUKM, Kamis (12/5), mengatakan dukungan penuh akan diberikan kepada wadah penciptaan wirausaha baru yakni
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang telah menargetkan penambahan jumlah wirausaha baru di Indonesia hingga sejuta orang dalam sekitar 2 tahun ke depan atau hingga 2024.

Sejumlah strategi diterapkan untuk mewujudkan target tersebut di antaranya dengan membagi kewenangan melalui rincian yakni sebanyak 600.000 wirausaha baru menjadi target kewenangan daerah, sementara sisanya sebesar 400.000 diberikan kewenangannya kepada 27 Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di tanah air.

Untuk itu digelar koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam sebuah wadah bernama Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tercatat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditugaskan sebagai Ketua Utama, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua II Menparekraf Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin menaikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kami ingin menambah 1.000.000 wirausaha. Daerah sekitar 600.000 di bawah kementerian/lembaga 400.000 wirausaha,” kata Menteri Teten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung.

Selain itu, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI), dimana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26. “Kami ingin mendorong Indonesia naik ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada tahun 2045 menjadi 4 negara besar ekonomi dunia. Salah satu syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha minimal 4 persen. “Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14 persen. Kita siapkan ekosistem diperkuat bagi pengembangan kewirausahaan,” katanya.

Saat ini kata Menteri Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus-menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung dengan akses pembiayaan dan akses pasar.

“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” kata MenKopUKM.

Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, salah satu target ke fepan adalah peningkatan GEI, untuk itu perlu belajar kepada negara lain terkait bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha. Itu sebabnya salah satu strategi yang harus diterapkan yakni konsultasi dan pembiayaan, seperti di negara maju, ada insentif serta kemudahan.

“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Dari sisi anggaran cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Azizah.

Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategori yang sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun) juga disebutnya penting. Namun target sejuta wirausaha difokuskan bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula. “Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula dan wirausaha mapan siap untuk ekspor,” katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan Kementerian BUMN siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya telah memetakan dukungan Kementerian BUMN dengan lima strategi.

Pertama pelatihan UMKM untuk mendorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 Provinsi yang bisa difungsikan untuk tempat melatih calon wirausaha. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR.

“Ketiga sebagai offtaker, kita siap menyerap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” kata Loto.(Jef)

KemenKopUKM: Onboarding UMKM Ke Ekosistem Digital Butuh Pendekatan, Pemetaan dan Sinergi Lintas Sektoral

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM menekankan bahwa proses UMKM onboarding ke ekosistem digital membutuhkan sebuah metode pendekatan, pemetaan dan sinergi lintas sektoral. Pasalnya, pemerintah saat ini mempunyai tugas berat untuk membuat 30 juta pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital di tahun 2024.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah dalam kelompok kerja Digitalisasi Koperasi dan UMKM Menuju Ekonomi Digital dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (28/3).

Dalam kelompok kerja yang dipimpin olehnya, KemenKopUKM mengundang para pakar untuk membagikan metode dan strategi untuk percepatan digitalisasi UMKM. Selain itu, pihaknya juga mengundang pemerintah daerah yang memiliki e-commerce lokal yang berhasil untuk mengembangkan digitalisasi UMKM.

“Working group ini diharapkan menghasilkan komitmen dari semua stakeholder dari semua yang hadir untuk pemetaan, strategi lintas sektoral untuk mewujudkan target 30 juta UMKM ke platform digital,” kata Siti Azizah.

Menurutnya, saat ini diperlukan metode pendekatan untuk pelaku UMKM agar dapat go digital. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan di antaranya ialah literasi digital, kapasitas produksi, dan pola pikir dari kewirausahaan.

“Diharapkan pendekatan untuk digitalisasi UMKM ini holistik dari hulu ke hilir. Kita enggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerja sama lintas stakeholders. Kita perlu menyusun roadmap untuk mewujudkan target 30 juta UMKM digital dan 1 juta UMKM masuk ke LKPP,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi menilai bahwa digitalisasi UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau mencapai US$146 miliar di 2045.

“Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus mengajari dari hulu ke hilir. Adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas UMKM,” ucap Iwan.

Iwan menekankan bahwa upaya peningkatan digitalisasi UMKM diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM yang ujungnya dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Chairman Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem e-commerce akan menguatkan finansial dan daya saing mereka. Hal ini karena pertumbuhan e-commerce mengalami kenaikan yang signifikan, atau mencapai 52% dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

Terjadi juga kenaikan transaksi selama hari belanja nasional selama 2019 sampai 2021 sebesar 99%. Tak berhenti di situ, transaksi e-commerce juga dipredikasi masih akan meningkat sampai 2025.

“Yang perlu dilakukan sekarang ialah kolaborasi untuk mendigitalisasikan UMKM. Salah satu contoh nyata kolaborasi itu ada di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana sudah ada 9,9 juta pelaku UMKM onboarding di platform e-commerce,” tegas Bima.

Sementara itu, CEO Wahyoo, Peter Shearer menuturkan bahwa kunci untuk mempercepat digitalisasi UMKM ialah mengerti dan mendampingi para pelaku UMKM. Hal inilah yang dilakukan oleh pihaknya selama 4 tahun sehingga saat ini terdapat 18 ribu mitra UMKM kuliner yang terdaftar di Wahyoo dan dapat memanfaatkan digitalisasi.

“Kami ingin membuat para UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Memang masalah utama UMKM kuliner ini human resource atau operasional karena mereka mengerjakan semuanya sendiri. Mereka juga enggak pernah kepikiran ekspansi karena berpikir ribet untuk ekspansi,” ucap Peter.

“Kami mencoba untuk lebih mengerti UMKM kuliner kami. Jadi kita harus mengerti kesulitan mereka di mana mereka itu tidak mengerti soal teknologi. Jadi kami meminta mereka siapkan beberapa hal yang mereka mampu siapkan, sedangkan teknologi akan kami bantu. Inilah upaya kami untuk merangkul pelaku UMKM untuk mampu melakukan digital,” pungkasnya.(Jef)

Kejar Target Rasio Kewirausahaan, KemenKopUKM Kick Off Program Patenpreneur 2022

Jakarta:(Globalnews.id)-Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Sebagaimana amanat dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022, tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Di mana pada 2020, rasio kewirausahaan baru mencapai 3,47 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggulirkan program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri) 2022.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, Patenpreneur 2022 merupakan program yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, yang merupakan program nationwide untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.

“Untuk tahap awal open call, tahun ini kita berharap menjaring sekitar 3.700 pelaku usaha. Dengan rincian, 3.000 pelaku usaha masuk dalam program pendampingan usaha, dan 700 peserta masuk dalam konsultasi bisnis,” sebut Azizah dalam Konferensi Pers Kick-Off Open Call Program Patenpreneur 2022 secara daring, Jakarta, Rabu (16/2).

Ia melanjutkan, program ini diarahkan untuk memfasilitasi wirausaha sesuai tahapannya, baik itu Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan. Pemisahan ini jelas Azizah, perlu dilakukan mengingat tiap tahap wirausaha akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan ekosistem yang berbeda.

Selain melalui Program Patenpreneur, KemenKopUKM memiliki sejumlah program dalam mendongkrak rasio kewirausahaan. Mulai dari pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha, transformasi digital KUKM, Re-Desain Program PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM), hingga Program Entrepreneur Financial Fiesta dan program lain.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan. Khusus di tahun ini, program-program pengembangan rasio kewirausahaan itu diharapkan dapat meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,75 persen dan mencapai 3,95 persen di tahun 2024,” jelas Azizah.

Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS), baseline 2019 jumlah rasio wirausaha mencapai 3,3 persen setara 8,2 juta. Artinya dengan target 3,95 persen di 2024, maka diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024.

“Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru, tentunya efektif dalam kurun waktu 3 tahun atau mulai dari 2022 hingga 2024. Sehingga rata-rata target per tahunnya sebanyak 500 ribu wirausaha baru,” jelas Azizah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Patenpreneur ini, akan diimplementasikan melalui dua metode kegiatan. Pertama, konsultasi bisnis bertujuan membantu wirausaha yang sudah berjalan usahanya dalam menyelesaikan suatu masalah yang spesifik, dengan cara difasilitasi sesi konsultasi dengan seorang pakar.

Kedua pendampingan usaha, merupakan pembinaan terstruktur selama dua bulan untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usahanya. Selain itu akan ada juga inkubasi yang dilakukan selama enam bulan, oleh KemenKopUKM yang bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi.

“Kerja sama dengan inkubator telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Tahun ini akan kembali digulirkan, karena kami melihat hasil dari proses inkubasi ini sangat baik dan efektif. Terbukti mampu menelurkan wirausaha yang berkualitas,” tegas Azizah.

Dalam mensukseskan Program Patenpreneur ini, juga akan ditempuh sejumlah tahapan. Yakni, dimulai dengan open call atau penjaringan peserta. Pendaftaran sebagai calon peserta program melalui link https://bit.ly/Patenpreneur.

Selanjutnya tahap penilaian (assessment) entrepreneur. Kemudian penyelenggaraan kegiatan inti, yaitu kegiatan Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Usaha. Lalu tahap evaluasi dan klasifikasi peserta.

Terakhir, rekomendasi keberlanjutan. Di mana peserta Patenpreneur akan disalurkan ke berbagai program lanjutan. Seperti terhubung dengan Lembaga Inkubator, Akses Pembiayaan, Kolaborasi Rantai Pasok, Akses Pasar baik melalui internal Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian/Lembaga terkait serta Program Kewirausahaan Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan dari Patenpreneur adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan kewirausahaan nasional. Juga dukungan yang besar dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa Patenpreneur 2022 ini dapat melahirkan agent of change di antara generasi muda. Memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” pungkas Azizah.(Jef)

Akurat & Akuntabel, KemenKopUKM Bakal Rilis SIDT-KUMKM Tahun Ini

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menargetkan, tahun ini bisa segera merilis Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). Di mana SIDT tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, untuk itu dalam mewujudkan target tersebut, KemenKopUKM menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Training of Trainer dalam mendata lengkap KUMKM untuk basis data tunggal.

“Semoga akan semakin banyak KUMKM yang terdata. Sehingga diharapkan Desember 2022 ini bisa rilis SIDT KUMKM, karena ini ditunggu banyak pihak. Pengumpulan data dan kegiatan ini cukup besar, semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak,” ucap Azizah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pendataan Lengkap KUMKM yang digelar secara hybrid, Jakarta, Selasa (15/2).

Diketahui, kegiatan tersebut melibatkan pihak BPS pusat juga daerah, serta diikuti oleh ratusan pegawai Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Azizah melanjutkan, SIDT-KUMKM ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Serta atas dasar amanah Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Walidata KUMKM, BPS sebagai Pembina Data, Kementerian/Lembaga lainnya dan Daerah sebagai Produsen Data.

“Di mana kesemuanya merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya Basis Data Tunggal KUMKM terintegrasi,” kata Azizah.

Saat ini, KemenKopUKM telah menyelesaikan tahap pembangunan SIDT-KUMKM yang nantinya akan digunakan, sebagai sarana untuk melakukan proses pengumpulan data KUMKM, melalui pelaksanaan Pendataan Lengkap KUMKM, yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

“Sehubungan dengan Pendataan Lengkap pada 2022, kami selalu berkoordinasi dengan BPS sebagai Pembina Data instansi Kementerian/Lembaga terkait,” ujarnya.

Ia berharap, terciptanya kolaborasi antara Dinas KUMKM dengan BPS di wilayahnya masing-masing dalam pendataan KUMKM kali ini, dapat mensukseskan pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM yang tepat, akurat dan akuntabel.

“Kami berharap dapat mendata Koperasi dan UMKM yang tersebar di seluruh Provinsi dan 240 Kabupaten/Kota terpilih dari 514 Kabupaten/Kota yang ada,” harap Azizah.

Adapun dasar pendataan, dilakukan dengan meliputi, pertama, sektor usaha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertanian dan non pertanian. Kedua, KemenKopUKM melalui Pendataan Lengkap Tahun 2022, fokus pada Usaha Non Pertanian, sementara BPS akan melakukan Sensus Pertanian pada tahun 2023.

Ketiga, pendataan lengkap UMKM lebih fokus terhadap usaha yang menetap, dicirikan oleh penggunaan bangunan tempat usaha atau campuran. Serta pemilihan proporsi jumlah pelaku usaha (Pulau Jawa 60 persen dan Luar Jawa 40 persen) sesuai dengan sensus ekonomi 2016.

Azizah menegaskan, agenda pendataan lengkap KUMKM di tahun ini sangat padat. Pendataan dimulai dengan sosialisasi pada 24 dan 25 Januari 2022. Kemudian dilanjutkan TOT Instruktur Provinsi yang melibatkan Dinas dan Perwakilan BPS yang dilaksanakan di Jakarta pada Februari ini.

Selanjutnya, Rapat Koordinasi dengan Dinas KUKM Seluruh Indonesia, serta melakukan rekrutmen enumerator (Februari-Maret). Lalu Bimtek pengisian kuisioner dan pemanfaatan aplikasi SIDT-KUMKM (Maret), pelaksanaan pendataan lengkap KUMKM (April-September), monitoring dan evaluasi (Mei-September), pengolahan data (Oktober-November) dan terakhir publikasi hasil pendataan (Desember).

Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Pengkajian Usaha KemenKopUKM Adi Trinojuwono melaporkan, kegiatan TOT ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para calon trainer tingkat provinsi tentang SIDT-KUMKM.

Terutama sebagai platform pendataan lengkap KUMKM, serta bagaimana memanfaatkannya dalam proses pendataan KUMKM. Yang selanjutnya pengetahuan ini dapat diajarkan kembali kepada para calon pelatih di tingkat kab/kota serta enumerator.

“Selain itu, TOT membantu mewujudkan ketersediaan tenaga pelatih pendataan lengkap KUMKM di daerah, yang mampu memahami SIDT-KUMKM secara utuh,” ungkap Adi.(Jef)