Arsip Tag: Deputi bidang usaha mikro Eddy satriya

KemenKopUKM Dorong Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro Komoditas Pertanian di Pacitan

Pacitan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong terciptanya kemitraan rantai pasok antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar, salah satunya melalui kemitraan rantai pasok antara petani sereh wangi dan jahe merah atau pelaku usaha mikro komoditas pertanian dengan pelaku industri besar seperti PT. Bintang Toedjoe.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya saat menghadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75, sekaligus menyaksikan Penandatanganan PKS antara KUD Karya Tani dan KPRI Mulia Agung Sejahtera dengan PT Bintang Toedjoe, di Kawasan Wisata Watu Mejo Mangrove Park Dusun Kiteran Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa (19/7).

“Kita harapkan kerja sama koperasi dengan PT Bintang Toedjoe dapat berjalan dengan baik, mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani sereh wangi dan jahe merah, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi koperasi yang menjadi aggregator,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, keterlibatan koperasi yang manaungi usaha mikro bidang pertanian sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021, dimana pasal 8 mengamanatkan Pemerintah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), dalam skema ini koperasi berperan penting sebagai aggregator dan akselerator.

Saat ini, kata Eddy, KemenKopUKM sedang fokus dalam pemberdayaan koperasi untuk sektor rill. Sebagai pilot project, konsep pemberdayaan koperasi untuk sektor riil yaitu melalui korporatisasi petani dan nelayan (pangan).

“Beberapa program yang sedang dilakukan yaitu pengembangan budidaya dan hilirisasi kacang koro, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi, pendampingan bagi koperasi perikanan, serta pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) pada beberapa komoditas seperti minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi,” kata Eddy.

Di kesempatan yang sama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan bahwa wilayahnya memiliki produk unggulan yang menjanjikan seperti kopi, kakao, kelapa, dan olahan ikan. Sebanyak empat produk unggulan tersebut dianggap sangat potensial bagi sektor pertanian Kabupaten Pacitan.

“Kami berharap kedepan akan terjalin sinergi yang kuat antara koperasi dan pelaku usaha maupun petani yang menghasilkan produk unggulan tersebut,” ujar Indra.

Terkait dengan sinergi dan kerja sama yang dijalankan antara koperasi di wilayah Pacitan dengan PT Bintang Toedjoe, Indrata pun mengapresiasi. Dia berharap dengan kerja sama ini dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi di Kabupaten Pacitan.

Pihaknya juga siap memfasilitasi penyiapan lahan seluas 15 hektare untuk sereh wangi dan 2 hektare untuk jahe merah dengan melibatkan 310 orang petani.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pacitan, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas fasilitasi KemenKopUKM yang telah mempertemukan offtaker PT Bintang Toedjoe dengan koperasi dan petani penghasil komoditas jahe merah dan sere wangi,” kata Indra.(Jef)

Sinergi KemenKopUKM Luncurkan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Kesehatan, serta Kemenparekraf, menggulirkan satu program prioritas Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS).

“Ini sesuai dengan arahan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Pleno KNEKS pada Mei 2022 lalu,” ungkap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya pada acara Rapat Konsinyering Zona KHAS lintas K/L yang diselenggarakan KNEKS, Jakarta, Senin (11/7).

Konsinyering dalam rangka pembentukan Pokja dan penyusunan pedoman Zona KHAS yang dapat dijadikan acuan seluruh stakeholder khususnya Pemda dalam pelaksanaan program Zona KHAS di daerah.

Hadir Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM selaku Project Coordinator Zona KHAS Eddy Satriya, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sugeng Santoso, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki, Plt. Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tutut Indra Wahyuni.

Eddy Satriya mengatakan, bahwa Zona KHAS merupakan bagian dari Food Security dan ekonomi sektor riil, sehingga perlu dilakukan sosialisasi program, penyusunan rencana program yang matang, serta pertemuan anggota Pokja secara berkala untuk mendorong percepatan pelaksanaan program.

“KemenKopUKM aktif melakukan pendampingan penerbitan NIB bagi para tenant di kawasan Zona KHAS, sebagai upaya awal pemenuhan persyaratan pendaftaran sertifikasi Halal,” kata Eddy.

Selain itu, dalam rangka pengembangan program, KemenKopUKM juga akan melakukan peningkatan kapasitas usaha bagi para tenant di kawasan tersebut.

Terkait pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, Eddy menambahkan bahwa penyelenggaran Zona KHAS bertujuan untuk melindungi konsumen agar memperoleh produk halal dan thayyib, percepatan sertifikasi dan pembinaan halal dan thayyib, peningkatan destinasi kuliner halal, serta percepatan Halal Life Style bidang kuliner.

Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sugeng Santoso mengatakan bahwa KemenkoMarves merupakan anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana amanat Perpres 28/2020.

KemenkoMarves terus mendukung dan berkolaborasi baik dengan KNEKS maupun dengan unit K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves, diantaranya Kemenparekraf dan Kelautan dan Perikanan.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki menyampaikan apresiasi kepada KNEKS yang memiliki ide zona khas yang merupakan bentuk konkret untuk menyediakan kuliner halal bagi masyarakat dalam wisata halal.

“Pembentukan zona khas harus diletakkan dalam kerangka halal value chain, ketersediaan halal adalah hak warga negara, dan negara wajib menjamin produk yang beredar terjamin kehalalannya,” imbuh Mastuki.

Pemerintah menargetkan duplikasi Zona KHAS di 13 titik, pada 8 Provinsi, khususnya di wilayah destinasi wisata ramah Muslim. Dan itu dibagi menjadi 4 kluster, yaitu komunitas, Pemda, Perguruan Tinggi, dan kluster pemerintahan.(Jef)

Pemerintah Serahkan 560 NIB Kepada Pelaku UMK di Surakarta

Surakarta:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Negara BUMN, dan Kementerian Investasi membagikan 560 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022), mengatakan pemerintah terus membagikan NIB bagi pelaku UMK untuk mempercepat pencapaian target penerbitan NIB secara nasional.

“Tidak hanya di Surakarta, pembagian NIB akan dilakukan di 20 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Eddy Satriya.

Pada kesempatan itu juga hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, para pelaku bisnis, dan sejumlah pejabat daerah.

Eddy Satriya mengatakan pendaftaran NIB bagi pelaku UMK sangat dibutuhkan sebab NIB merupakan identitas pelaku usaha Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

“KemenKopUKM aktif melakukan ‘jemput bola’ kepada pelaku UMK untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB,” ucap Eddy. Hal itu diharapkan memunculkan kesadaran dan mendorong pelaku UMK agar segera mendaftar NIB. Sinergi antar Kementerian juga terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

Selanjutnya, kata Eddy, UMK yang sudah mendapatkan NIB akan mendapatkan pendampingan dari KemenKopUKM. Pendampingan dilakukan bersama asosiasi di daerah, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, NTB, DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, juga wilayah Jawa dan Bali.

“Setelah mendapatkan NIB, mereka (pelaku UMK) tidak dilepaskan begitu saja, kita siapkan Garda Transfumi yang juga berkolaborasi dengan PLUT-KUMKM,” ujar Eddy.

Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan 3 juta NIB pada 2022. Pendaftaran NIB dapat dilakukan seara online melalui OSS (Online Single Submission). NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.(Jef)

KemenKopUKM Gencarkan Transformasi Usaha Mikro

Mataram:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus menggencarkan transformasi usaha mikro (Transfumi) dari informal ke formal dengan memfasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro sebagai implementasi PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM memberikan akses kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro melalui pembentukan relawan Garda Transfumi Nusa Tenggara Barat, yang bertugas untuk melakukan pendampingan penerbitan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Selain itu, juga memfasilitasi sertifikasi produk, berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku usaha mikro dalam rangka pemenuhan komitmen untuk kepengurusan SPP-IRT.

“Pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha sekarang ini, sangatlah penting, atau bisa dikatakan sudah merupakan keharusan. Salah satunya adalah pemanfaatan gawai atau handphone. Melalui smartphone semua menjadi mudah, termasuk penerbitan perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis elektronik,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, pada acara penutupan rangkaian kegiatan Transfumi bagi pelaku usaha mikro di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/6/2022).

Kegiatan yang berlangsung 13-14 Juni 2022 itu mencakup Rapat Koordinasi Teknis Penerbitan Perizinan bagi Usaha Mikro bersama 50 relawan garda Transfumi wilayah Nusa Tenggara Barat, dibawah koordinasi ICSB NTB sebagai pemegang wilayah NTB serta Fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan kepada 50 orang pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor pangan olahan, sebagai pemenuhan komitmen SPP-IRT.

Eddy Satriya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan Garda Transfumi dalam melakukan pendampingan perizinan berusaha bagi usaha mikro. “Sehingga pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Selain itu, dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, salah satunya untuk mendapatkan permodalan dari perbankan,” tegasnya.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan MercyCorps Indonesia, Gojek, Tokopedia, dan Dinas Koperasi dan UKM NTB ini juga menghadirkan narasumber dari tim Kementerian Investasi/BKPM yang memberikan informasi dan pengetahuan terkait penerbitan berusaha melalui OSS-RBA , serta dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat. Turut hadir juga Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan usaha Mikro,Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Rahmadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, dan Social Impact Manager, Mastercard Center for Inclusive Growth, Nur Hasan, serta hadir secara virtual Ketua ICSB NTB, Niken Saptarini Widyawati.

Eddy Satriya menyambut baik sinergi semua pihak dałam membantu percepatan legalitas UMKM di NTB, termasuk semangat tinggi dari Garda Transfumi dan peserta yang antusias mengikuti penyelenggaraan kegiatan Transfumi di NTB.

“Dengan kepemilikan legalitas usaha, diharapkan pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta melakukan pengembangan usaha, salah satunya mendapatkan permodalan dari perbankan,” jelas Eddy.

*Hadir di 10 Provinsi*

Di tahun 2022, Garda Transfumi hadir di 10 wilayah: Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB sebagai lokasi ke 4 pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

Adapun Total jumlah relawan Garda Transfumi nasional sebanyak lebih dari 500 orang dan telah berhasil mendampingi pelaku usaha lebih dari 20ribu NIB. Namun pendampingan yang diberikan tidak terbatas di suatu wilayah melainkan memiliki cakupan pendampingan secara nasional.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri menyampaikan pemenuhan standarisasi dan sertifikasi bertujuan untuk melindungi keunggulan produk dan meningkatkan daya saing. “Keunggulan produk dan daya saing mutlak harus di miliki oleh setiap produk UMKM NTB. Karena itulah kami sangat memberikan apresiasi adanya kegiatan ini” katanya.

Sementara itu, Ketua ICSB NTB Niken Saptarini Widyawati, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Koperasi dan UKM memilih ICSB NTB sebagai pemegang wilayah untuk program Transfumi.

ICSB berkolaborasi dengan asosiasi lokal lain serta Dinas KUKM Provinsi NTB untuk merekrut 50 pendamping terbaik yang bersedia secara sukarela membantu pendampingan penerbitan NIB kepada Usaha Mikro. “Semoga bisa memberikan dampak positif bagi pemberdayaan usaha mikro di NTB,” tambah Niken.(Jef)

KemenKopUKM dan PT Pegadaian Sepakati Percepatan Penyaluran KUR

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian untuk percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Kini Pegadaian secara resmi telah menjadi penyalur ke-44 dengan plafon KUR yang bisa disalurkan sebesar Rp5,9 triliun.

Demi kelancaran penyaluran KUR oleh PT Pegadaian, maka diperlukan penandatanganan nota kerja sama dengan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Subsidi Bunga/ Marjin KUR. 

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, berpesan agar Pegadaian dapat mengemban amanah tersebut dengan baik dan penyaluran KUR diharapkan dapat tepat sasaran. Pihaknya tidak meragukan lagi komitmen Pegadaian yang selama ini  terus mendukung pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). 

“Kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Pegadaian. Saya berharap acara penandatanganan PKP (Perjanjian Kerjasama Pembiayaan) subsidi KUR ini dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Eddy dalam sambutannya pada acara Penandatanganan PKP Dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga KUR Antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT Pegadaian di Bogor, Jumat (10/6/2022).

Hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srianita Ginting, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, Direktur PT Jamkrindo Syariah Achmad Son Hadji dan Kadiv Ultra Mikro Bisnis Bank BRI Novian Supriatno.

Dijelaskan Eddy bahwa program KUR yang selama ini digulirkan pemerintah adalah sebagai bentuk hadirnya negara dalam mendukung pelaku UMKM naik kelas sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih terakselerasi. Pada tahun 2022, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 Triliun. 

“Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah bahkan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%),” pungkasnya.

Untuk realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp148,12 triliun. Jumlah itu disalurkan kepada 3,19 juta debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp2,57 triliun kepada 292.940 debitur. 

Kemudian KUR Mikro sebesar Rp99,74 triliun kepada 2,70 juta debitur. Selain itu KUR Kecil/ khusus sebesar Rp45,79 triliun kepada 189.034 debitur. Terakhir KUR Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebesar Rp13,02 miliar kepada 530 debitur.

Sementara itu Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan menambahkan bahwa MoU PKP yang dilakukan merupakan bagian dari serangkaian agenda yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat menjadi lembaga penyalur KUR. Dengan program KUR Syariah Pegadaian, pihaknya siap memfasilitasi para debitur yang memiliki usaha produktif untuk mendapatkan KUR ini.

“Alhamdulillah apa yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha kini datang juga. Pegadaian kini resmi meluncurkan KUR Syariah Pegadaian, yang memiliki limit hingga Rp10 juta dengan Marjin / Mu’nah sebesar 6 persen per tahunnya. Insha allah Pegadaian siap membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas,” ujar Damar Latri Setiawan.

Lebih lanjut Damar menjelaskan, pengajuan KUR Syariah Pegadaian dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Pegadaian di seluruh Indonesia. Adapun tenor pembiayaan KUR Super Mikro adalah 12, 18, 24 dan 36 bulan dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan.

“Semua sektor UMKM akan kami berikan, yang terpenting calon nasabah memiliki usaha dan dilihat dalam usahanya berjalan dengan baik. Biaya yang dipungut dari produk ini relatif terjangkau sehingga tidak akan memberatkan debitur karena Pegadaian mendapatkan subsidi dari pemerintah,” tambah Damar.(Jef)

KemenKopUKM Terapkan Strategi Khusus Dorong Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Jakarta:(Globalnews.id)- Sepanjang semester I 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai strategi khusus untuk melakukan penguatan, pengembangan, dan mendorong kemajuan para pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (3/6) mengatakan, beberapa program yang telah dilaksanakan di antaranya ialah Transformasi Usaha Mikro (Transfumi) dari informal ke formal. “Beberapa upaya untuk mewujudkan target ini ialah dengan melakukan Fasilitasi Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai 1,2 juta NIB secara nasional. Dilakukan juga kemitraan dengan asosiasi di daerah untuk mempercepat capaian target,” kata Eddy.

“Selain itu, dilakukan program Fasilitasi Sertifikasi berupa pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro penerima program hak merek sebanyak 200 usaha mikro, program Sertifikat Jaminan Produk Halal untuk 60 usaha mikro, Izin Edar MD (Makanan Dalam) 24 usaha mikro, dan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) kepada 100 usaha mikro,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, selain program Transfumi Informal ke Formal, KemenKopUKM juga telah melibatkan pelaku usaha mikro untuk berpromosi di ruang infrastruktur publik dalam event internasional, seperti event MotoGP Mandalika dengan keterlibatan lebih dari 500 UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Harbour Bay Batam dengan melibatkan lebih dari 100-120 UMKM, dan Event Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali yang memfasilitasi pelaku usaha mikro pada area infrastruktur publik di Mall Beach Walk Bali dengan melibatkan 100 pelaku UMKM.

Bukan hanya akses berusaha dan pameran, untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 juga telah dilaksanakan Pelatihan Kompetensi untuk Bidang Ekspor dan Barista kepada Pelaku Usaha Mikro.

“Tak ketinggalan juga, Fasilitasi Pengembangan SDM dengan melatih 840 usaha mikro serta Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi 500 Pelaku Usaha Mikro Kecil di 11 daerah,” kata Eddy.
Tidak berhenti di situ saja, program untuk membuat pelaku usaha mikro naik kelas juga ditunjukkan dengan melakukan Bimbingan Teknis Onboarding 250 Usaha Mikro ke platform e- commerce sekaligus masuk ke e-katalog LKPP berkolaborasi dengan Gojek, Grab, Shopee, Blibli, dan LKPP.

“Sekitar 70% dari 250 pelaku usaha mikro tersebut telah masuk dan aktif di laman e-commerce sekaligus e-katalog LKPP,” katanya.

Sementara itu, terkait pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) terutama KUR Klaster, KemenKopUKM juga telah melalukan sejumlah koordinasi dengan bank penyalur dan dinas terkait untuk memantapkan penyaluran KUR Klaster bagi usaha mikro.

Demikian juga, telah dilakukan pertemuan antara KemenKopUKM, BRI, dan Uniqlo untuk akses pembiayaan KUR Klaster binaan Uniqlo serta berkoordinasi dengan sektor perikanan dan e-Fishery sebagai offtaker/avalis.

Hasilnya, sampai dengan 3 Juni 2022, realisasi penyaluran KUR 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) telah mencapai Rp147,65 triliun atau sebesar 39,57% untuk 3.177.993 juta debitur.

Momentum mudik Lebaran 2022 juga telah menjadi manfaat lain bagi sektor usaha mikro dengan melakukan serangkaian bazaar Ramadan terutama di rest area, di mana KemenKopUKM berkolaborasi dengan stakeholder seperti Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Bekasi, PT Jasa Marga, Perum Bulog, PT Japek Tol Nusantara, PT Mayora Indah Tbk, dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang telah menyelenggarakan kegiatan Bazar Mudik Lebaran 2022.

Tempat Bazaar tersebut dilaksanakan di Rest Area 39 A Ruas Tol Jakarta – Cikampek pada tanggal 28-30 April 2022, di mana sebanyak 45 pelaku Usaha mikro dari wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi, dan acara sejenis juga diadakan di Rest Area 519 A (Kab. Sragen), Rest Area 360 A, dan Rest Area 456 A.

“Momentum Idul fitri tahun ini juga telah dimaksimalkan sebagai momentum untuk bangkitnya kembali UMKM Indonesia,” ucap Eddy.

Selain itu, KemenKopUKM juga tengah mempersiapkan penyaluran program BPUM di tahun 2022 ini, yang direncanakan akan berlangsung pada semester II Tahun 2022. Rencananya, BPUM 2022 akan menyasar 12,8 juta penerima dengan total anggaran Rp7,8 triliun.

Menurut Eddy proses untuk penyaluran BPUM 2022 saat ini masih menunggu dokumen anggaran dari Kementerian Keuangan. Dia pun memastikan BPUM tahun ini akan dilakukan dengan lebih ketat dalam hal pendataan agar penyaluran tepat sasaran.

“Di tahun ini kami akan melakukan validasi data lebih matang dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran BPUM 2022 tepat sasaran,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Mikro Agar Dapatkan SPP-IRT

Bali:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya pengetahuan dan penerapan keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro agar usaha mereka bisa mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) untuk meningkatkan citra produk dan skala usaha mereka.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Eddy Satriya di Hotel Mercure Kuta Bali, Selasa (24/5), mengatakan KemenKopUKM menggelar Rapat Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Bagi Usaha berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Penyelenggaraan Fasilitasi Usaha Mikro pada Area Infrastruktur Publik Bali.

Kegiatan itu digelar sebagai bagian dari keterlibatan UMKM pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali yang diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19.

Sebagaimana diketahui, Bali menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang merupakan forum multi pemangku kepentingan yang diinisiasi oleh PBB dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). Acara ini akan berlangsung pada 23 hingga 28 Mei 2022.

GPDRR 2022 dilaksanakan di Nusa Dua Bali dan diharapkan menghadirkan sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta dari 193 negara.

“Momentum ini juga harus dioptimalkan dalam menciptakan peluang usaha bagi UMKM dan lapangan kerja yang lebih luas, serta wujud dari kepulihan dan kebangkitan ekonomi tidak hanya secara nasional tapi juga global,” kata Eddy.

Eddy mengatakan dalam acara ini, para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berkesempatan untuk mendapatkan fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang saat ini dapat diterbitkan melalui OSS.

“Hal ini tentunya berdampak pada tingginya permintaan sertifikasi PKP oleh UMK, mengingat 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMK maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT sehingga semakin banyak pelaku UMK bertransformasi dari informal ke formal,” kata Eddy.

Selain itu, KemenKopUKM juga telah membentuk Garda Transfumi di wilayah Bali yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Di tahun 2022, secara nasional telah berhasil diterbitkan lebih dari 19 ribu NIB oleh relawan Garda Transfumi.

Eddy menilai bahwa salah satu bentuk konkret manfaat memiliki izin usaha dan sertifikasi produk adalah dapat diikutsertakan pada kegiatan fasilitasi promosi pada insfrastruktur publik. Sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK paling sedikit 30 persen dari total luas lahan pada area infrastruktur.

“Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, KemenKopUKM telah memfasilitasi penyelenggaraan promosi bagi usaha mikro di empat wilayah di Indonesia, yaitu event MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Gernas BBI di Harbour Bay Batam Kepulauan Riau, Showcase Ramadhan di Stasiun Bandung Jawa Barat, dan dukungan GPDRR 2022 di Kuta Bali,” kata Eddy.

Kegiatan ini secara resmi dibuka di Hotel Mercure Kuta yang dilanjutkan meninjau ke lokasi ruang promosi produk Foodhall “Olah Oleh Umi” di Beachwalk Shopping Center Bali yang dilaksanakan pada 24-29 Mei 2022, diikuti oleh 16 dari 40 pelaku usaha mikro yang telah lolos kurasi produk bekerja sama dengan Dinas KUKM Provinsi Bali, Gojek, dan Tokopedia. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMK.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadinase menambahkan bahwa saat ini pelaku UMKM sangat menggeliat dan dengan acara seperti ini, sosialisasi terkait SPP-IRT dapat dilakukan dengan lebih efektif.

“Kami mengapresiasi kegiatan dan program ini, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mampu membangkitkan pelaku usaha mikro kita di Bali. Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan penghasilan pelaku UMKM,” kata Ekadinase.(Jef)

KemenkopUKM Beri Perhatian Pada Kawasan Kuliner Usaha Mikro

Jakarta:(Globalnews.id)-Kawasan kuliner usaha mikro yang sebelumnya sepi terdampak pandemi perlahan mulai bangkit. Keramaian pengunjung mulai terlihat terutama pada kawasan kuliner yang berada di sekitar perkantoran.

Hal itu salah satunya terlihat di kawasan usaha mikro “Kuliner Rahayu” yang berada dekat pusat perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Tepatnya  di belakang kantor Kementerian Koperasi dan UKM. 

“Mulai pulihnya aktivitas perkantoran turut mendorong kawasan kuliner kembali ramai dan tentu ini memberikan semangat bagi pelaku usaha mikro yang berdagang di kawasan itu. Kita bersyukur  pedagang kembali bangkit, pengunjung sudah banyak yang datang.  Kita  dukung untuk bangkitnya para UMKM kuliner ini,” kata Deputi bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya, saat mengunjungi pusat UMKM ‘Kuliner Rahayu’, Rabu (16/3/2022).

Eddy mengatakan KemenkopUKM memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro kuliner karena ini merupakan salah satu bidang usaha yang dominan di sektor usaha mikro.  Program bantuan berupa  pendampingan dan berbagai kemudahan usaha yang sedang digarap pemerintah diberikan kepada para pelaku usaha mikro.

“Ada banyak program bantuan kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah karena itu sesuai dengan PP No 7/2021 sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja,” katanya.

Eddy mendorong agar pelaku usaha mikro kuliner yang membutuhkan bantuan pendampingan atau legalitas dapat menghubungi dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerahnya atau ke menghubungi KemenkopUKM melalui kanal-kanal resmi.

KemenkopUKM ditegaskannya sangat mendukung dan berkomitmen membantu pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan berusaha.(Jef)

KemenKopUKM Beri Penyuluhan & Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro & Kecil

Aceh:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Upaya ini dilakukan, sebagai langkah KemenKopUKM dalam mengembangkan, dan memberdayakan koperasi dan UMK. Khususnya dalam transformasi pelaku usaha informal ke formal.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya mengatakan, kondisi real di lapangan, nyatanya PUMK memiliki banyak permasalahan untuk menuju ke formal khususnya dengan Peraturan Pendirian Perusahaan Perseorangan, Hukum Perjanjian Kontrak, dan Perpajakan.

Menurut Eddy, hal tersebut saling berkaitan untuk berlangsungnya, expansi dan kestabilan usahanya. KemenKopUKM melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum peningkatan literasi bagi PUMK dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 7 tahun 2021.

“Dalam melaksanakan usaha, KemenKopUKM dibantu oleh Asdep (Asisten deputi) Fasilitasi hukum dan konsultasi usaha. Terutama dalam mendampingi umkm yang terkendala permasalahan hukum,” jelasnya dalam acara penyuluhan tentang Hukum Perjanjian/Kontrak Dalam Kegiatan Berusaha bagi PUMK di Aceh, Senin (7/3).

Eddy melanjutkan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 pasal 48 ayat (1) mengamanatkan, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil.

Ia mencontohkan, permasalahan hukum yg sering di alami oleh PUMK yaitu, apabila ada sengketa dengan mitra kerja, atau permasalahan kredit usaha juga dapat dibantu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. “Paling tidak para pelaku usaha mikro tidak sendiri menghadapi masalah tersebut,” yakin Eddy.

“Pada 2021, KemenKopUKM memberikan layanan bantuan dan Pendampingan Hukum kepada 21 PUMK yang bermasalahan hukum di Bali, Jawa Timur, DIY, Tangerang Selatan dan Jakarta,” sebut dia.

Sesuai amanat PP 7 Tahun 2021 tersebut kata Eddy, diharapkan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat segera membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Sebagaimana yang sudah dibentuk di Kementerian Koperasi dan UKM. “Agar UMK yang memerlukan layanan hukum dapat diberikan dan terlayani,” tegas Eddy.

Diharapkan para peserta setelah mengikuti Kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Literasi Bagi PUMK dapat meningkatkan pemahaman para PUMK, khususnya di Provinsi Aceh. Serta dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan usahanya.

“Selain itu diharapkan mampu menstabilkan keberlangsungan suatu usaha untuk meningkatkan usahanya di masa yang akan mendatang,” harap Eddy.

Eddy menegaskan, Deputi Usaha Mikro siap untuk mengajak Asdep lain mengadakan pelatihan dan membantu pelaku usaha di Aceh. “Harus tetap konsisten dalam membuat produk, legalitas NIB juga diperlukan untuk mempermudah meningkatkan usaha,” ujar dia.

Diketahui, penyuluhan tersebut mengundang 40 orang sebagai peserta yang memiliki produk dan membutuhkan pemahaman terhadap materi penyuluhan hukum dengan narasumber Perwakilan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Perwakilan Lembaga Hukum YLBHI Banda Aceh, dan Perwakilan KPP Pratama Banda Aceh.

Selain di Aceh, kegiatan yang sama juga digelar di Bandung dan Surakarta (Solo). Di Bandung penyuluhan tersebut juga diikuti sebanyak 40 orang peserta yang memiliki produk.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Kusmana Hartadji menuturkan, pihak mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KemenKopUKM atas difasilitasinya para UMKM di Jawa Barat, khususnya di Bandung Rata. Sehingga diharapkan mereka bisa menambah ilmu yang digunakan untuk mengembangkan usahanya.

“Diadakannya kegiatan ini, UMKM menjadi paham terkait pentingnya perjanjian/kontrak da peraturan pajak. Sekaligus mendorong transformasi UMKM menjadi formal, sebagai upaya adaptasi dan bertransformasi menghadapi persaingan usaha,” ucap Kusmana.

Sementara pada penyuluhan yang digelar di Surakarta, turut diikuti oleh 40 orang PUMK yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Solo Raya, yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman atau literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak dan perseroan perorangan.

Kepala Bidang Konsultasi Usaha, Asdep Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM Dwi Lestari W menuturkan, sesuai amanat PP No 7 Tahun 2021, khususnya dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan, Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM tahun 2022, telah menyiapkan program fasilitasi, guna membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha, melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK.

“Hal itu juga untuk mengatasi keterbatasan akses UMK kepada konsultan, dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi terkait kegiatan usaha,” tegas Dwi.(Jef)

Bentuk BLUD, KemenKopUKM Buka Akses Pembiayaan Usaha Mikro Di Daerah

Yogyakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkoordinasi secara aktif bersama pemerintah di daerah, dalam upaya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Salah satunya dengan optimalisasi penggunaan dana bergulir di daerah melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga dana bergulir dapat disalurkan langsung kepada pelaku usaha mikro atau dengan bekerja sama dengan koperasi yang beranggotakan para pelaku usaha mikro.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya menegaskan, pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan oleh pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui BLUD Pengelola Dana Bergulir.

“Sehingga langkah ini (pembentukan BLUD) sekaligus mendukung pencapaian target pemerintah dalam peningkatan permodalan usaha mikro,” ucap Eddy saat membuka acara Kegiatan Inisiasi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana Bergulir, di Yogyakarta, Jumat (25/2).

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum, bahwa pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja khusus yang menjalankan pola pengelolaan BLUD.

Tak cuma itu, upaya semakin meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro melalui lembaga formal juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

“Maka KemenKopUKM dalam hal ini Deputi Bidang Usaha Mikro, membuat satu program inisiasi pembentukan BLUD dengan pemerintah daerah. Yang pada kesempatan ini dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Yogyakarta,” imbuh Eddy.

Dijalankannya program tersebut, diharapkan akan semakin banyak lembaga pengelola dana bergulir di pemerintah daerah. Sehingga pada akhirnya lembaga tersebut mampu melayani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha mikro yang tentunya semakin meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro yang selama ini sulit untuk didapatkan.

Diketahui, proporsinya usaha mikro mencapai 99,62 persen dari total 64.166.606 usaha yang ada di Indonesia, dengan kontribusi UMKM kepada PDB sebesar 60,5 persen. UMKM tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Eddy mengatakan, usaha mikro dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, usaha mikro masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya.

Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan, baik karena kendala teknis. Sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke lembaga pembiayaan.

“Dari kondisi tersebut, KemenKopUKM sangat berkepentingan untuk melakukan berbagai program dalam upaya peningkatan akses pembiayaan. Sehingga permasalahan permodalan khususnya di pelaku usaha mikro bisa segera teratasi,” yakin Eddy.

Dirinya mengajak semua pihak yang hadir untuk menyukseskan program BLUD. “Semoga setiap upaya untuk kemudahan dalam pengembangan pelaku usaha mikro mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. UMKM bangkit, UMKM maju, Indonesia Sejahtera,” harapnya.(Jef)