Arsip Tag: digitalisasi umkm

MenKopUKM: Model Bisnis Berbasis Sains dan Teknologi Jadi Kunci Evolusi UMKM di Era Digital

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan perlunya UMKM untuk berevolusi dengan menciptakan produk-produk berbasis sains dan inovasi teknologi agar mampu bersaing di era digital.

“Banyak ide-ide yang keren dengan model bisnis yang bagus, inovatif, dan kekinian, dan saya melihat di era digital model bisnis seperti ini yang nantinya akan tumbuh,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pembicara di acara Entrepreneur Festival di Jakarta, Selasa (22/11).

Menteri Teten menambahkan, inovasi di bidang sains dan teknologi akan menjadi keunggulan Indonesia, termasuk agar UMKM tidak melulu bergelut pada teknologi rendah tanpa adanya inovasi.

Menurutnya saat ini banyak anak muda yang sudah memiliki inisiatif dalam mengembangkan platform digital, tetapi lupa mengembangkan produknya. Oleh sebab itu desain making harus dilakukan untuk merespons berbagai masalah yang terjadi di kalangan masyarakat menjadi sebuah inovasi usaha.

“Saya senang hari ini ketika melihat banyak anak muda yang sudah mampu mengembangkan produk dengan menjawab keresahan atau masalah yang terjadi di masyarakat, menjadi inovasi dan mengembangkannya,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki market digital terbesar keempat dunia dengan total 270 juta, sekaligus menjadi kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika, China, dan India.

“Peluang tersebut yang mestinya harus mampu kita tangkap, agar pasar digital di tanah air tidak hanya dikuasai oleh produk luar, tetapi bisa diambil alih dan dimaksimalkan oleh produk-produk dalam negeri,” ujar Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengungkapkan, Entrepreneur Festival menjadi momen penghargaan, apresiasi dan ajang keberlanjutan bagi para peserta Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri 2022.

“Kami berharap acara hari ini menjadi wadah semua pihak untuk dapat berkolaborasi, berkonsultasi, dan memperluas jaringan usaha agar tercipta lebih banyak wirausaha yang inovatif, resilien, dan tangguh,” kata Siti Azizah.

Evaluasi Program

KemenKopUKM bekerja sama dengan Katadata Insight Center sebagai research partner dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri. Head of Katadata Insight Center Adek Roza menyampaikan mayoritas peserta menunjukkan kepuasan atas program tersebut.

“Hasil survei menunjukkan adanya tingkat kepuasan sebesar 94,8 persen, bahkan 93,9 persen peserta mengalami kemajuan dalam usahanya,” kata Adek.

Melalui survei itu, Adek juga menyampaikan rekomendasi agar kedepan, program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri dapat terkoneksi dengan program KemenKopUKM lainnya, seperti pembiayaan wirausaha hingga pengembangan ekosistem bisnis.

Salah satu peserta Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri Awanda Rizki dari CV Wiranda juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KemenKopUKM karena sudah menjadi wadah bagi wirausaha muda untuk mengembangkan bisnisnya.

“Saya sangat berterima kasih, karena melalui program ini saya mendapatkan banyak materi tentang bisnis, khususnya tentang bagaimana cara agar bisnis saya dalam mengembangkan produk-produk pertanian bisa berjalan dan sustain,” kata Awanda.(Jef)

KemenKopUKM Ajak UMKM Optimalkan Pembayaran Elektronik Respons Tantangan di Era Digital

Bali:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku UMKM tanah air untuk mampu memaksimalkan sistem pembayaran elektronik pada berbagai platform, sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan transformasi digital.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dalam Talk Show bertajuk Pemanfaatan dan Penggunaan Uang Elektronik dalam Lingkup Kegiatan Usaha UMKM yang menjadi rangkaian Future SMEs Village sebagai side event gelaran presidensi G20 Indonesia di Bali Collection, Nusa Dua, Bali beberapa waktu yang lalu menyampaikan, terdapat tujuh pendekatan dalam mendefinisikan UMKM digital, yakni akses pasar, akses bahan baku, back office, logistik, kapasitas dan kualitas, serta pembayaran digital.

“Uang elektronik sebetulnya bukan hanya menjadi alat transaksi, tetapi lebih dari itu juga bisa dijadikan sebagai alat tracing terkait dengan perputaran usahanya,” kata Fiki.

Selain sistem pembayaran elektronik, Fiki menyatakan terdapat empat tantangan utama UMKM dalam digitalisasi, antara lain literasi digital, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar.

Terlebih saat ini dari 64 juta pelaku UMKM di tanah air, sebanyak 20,2 juta di antaranya sudah masuk ke dalam ekosistem digital, sedangkan 40 juta lainnya masih terus didorong untuk segera onboarding.

Tidak berhenti di situ, Fiki juga menjelaskan bahwa tantangan lain dari UMKM adalah keberlanjutannya, ia menyampaikan data dari survei yang dilakukan oleh KemenKopUKM bersama salah satu platform e-commerce menyebutkan, success rate UMKM masuk e-commerce hanya sebesar 4 persen.

“Jadi dari 1000 yang didampingi, hanya 400 yang buka akun, dari 400 hanya 40 yang berhasil transaksi pertama, padahal seharusnya isunya adalah adanya repeat order,“ kata Fiki.

Sebagai salah satu platform layanan keuangan digital dalam negeri, Fiki berharap Link aja mampu menjadi mitra strategis Pemerintah untuk program digitalisasi UMKM. “LinkAja juga harus membantu UMKM agar tidak hanya terhubung dengan produk-produk digital seperti agen platform besar, tetapi juga bisa membantu menjual produk digitalnya, seperti NFT salah satunya,” ujar Fiki.

Pada kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer LinkAja Muhammad Rendi Nugraha menyampaikan, untuk akses ke transaksi financial atau digital payment, LinkAja sebagai salah satu uang elektronik yang didukung oleh BUMN dan Pemerintah selalu mengutamakan UMKM.

“Terdapat dua hal yang konsisten kami lakukan, pertama menyediakan akses penerimaan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkenalkan payment elektronik berupa QRis di offline store UMKM. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan KemenKopUKM dalam memberikan edukasi kepada UMKM, utamanya pada literasi digital dengan pelatihan, webinar, site visit untuk menjelaskan apa kelebihan transaksi digital,” kata Rendi.

Rendi juga menegaskan, pihaknya akan terus konsisten dalam memberikan dukungan kepada UMKM, bahkan siap untuk menjadi katalis uang elektronik yang akan terlibat jauh dalam mendorong UMKM naik kelas.(Jef)

KemenKopUKM Tetapkan Timeline Capai Target 30 Juta UMKM Onboarding Digital

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi untuk menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.

Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Artinya sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024. Untuk itu dalam mencapai target tersebut, digelar rapat koordinasi di Kantor KemenKopUKM, Selasa (1/11).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers terkait Update Transformasi Digital KUMKM di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (1/11) menegaskan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rakor guna membahas beberapa hal yang krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.

Pertama, transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.

“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten.

Turut mendampingi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah, Perwakilan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Bappenas, Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat dan anggota idEA lainnya, serta perwakilan dari berbagai platform digital.

MenKopUKM menyampaikan, hal krusial lain yang dibahas selanjutnya adalah kedua, pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.

Sehingga ke depan, Pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital. “Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ucap Teten.

Dikatakan Menteri Teten, di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.

“Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” kata Teten.

Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.

Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.

“Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Menteri Teten.

Ditegaskannya, saat ini Pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.

“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ucap MenKopUKM.

Sementara Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini Pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.

“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ucap Azizah.

Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah, diharapkan tahun depan Pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.

Pada kesempatan yang sama Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh. “Dan ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” kata Rofi.(Jef)

KemenkopUKM Susun Peta Jalan Percepatan Transformasi Digital UMKM

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang mempersiapkan peta jalan Percepatan Transformasi Digital UMKM sebagai bagian dari tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai target 30 juta UMKM go online pada 2024.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan percepatan transformasi digital merupakan suatu perjuangan untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia

“Untuk memasifkan tercapainya target 30 juta UMKM go online pada 2024, dilakukan gerakan masif #berubahdigital dengan 41 stakeholder dalam 109 program,” kata Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis (27/10/2022)

Untuk itu, KemenkopUKM telah membentuk Project Management Officer (PMO) Transformasi Digital UMKM. PMO akan melaksanakan Penyusunan Road map; Rencana Integrasi Digitalisasi Internal/External; Dashboard Integrasi Dengan SIDT; dan Pengembangan UMKM Berbasis Digitalisasi Teknologi Web 3.0.

Siti Azizah mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan by name by address UMKM yang melakukan digitalisasi dengan 41 stakeholder tersebut. Selain itu, akan dilakukan koneksi antara 21 juta data pelaku UMKM dengan 7 kelompok dan 7 aspek digital.

Siti Azizah mengakui masih ada kesenjangan dari sisi sinkronisasi dan integrasi dalam database KemenKopUKM yang disebabkan karena kurangnya engagement dalam data (masih agregat) dan data yang masih tersebar dalam bentuk sistem dan paper-based.

“Tahun ini kami akan melakukan penyelesaian terhadap sejumlah target, terutama dalam pengintegrasian data antar stakeholder. Pada 2023, ditargetkan 24 juta UMKM telah melakukan transformasi digital di mana 60 persen dari target tersebut disumbang oleh daerah dan 40 persen oleh Kementerian,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menegaskan di tengah dunia yang telah berubah, transformasi digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan oleh UMKM. Dengan UMKM go online akan mempercepat juga UMKM go global.(Jef)

MenKopUKM: Keamanan Data dan Trust Jadi Jaminan Onboarding Digital UMKM Sukses

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya keamanan data dan digital trust (kepercayaan) kegiatan digitalisasi ekonomi terutama dalam proses onboarding digital UMKM, sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan data, penipuan, dan lainnya.

“Saat ini adaptasi transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM agar lebih resilien. Tercatat 86 persen pelaku UMKM bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usaha, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet. Untuk itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara Pembukaan Satuan Tugas Digitalisasi B20 Indonesia yang diselenggarakan VIDA dan KADIN bertajuk B20 Digital ID Workshop ‘Scaling Trust In The Digital World,’ di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin malam (24/10).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute dan Keuangan Digital Imansyah, serta Kepala Badan Riset dan Teknologi KADIN Ilham Akbar Habibie, dan B20 I&C TF Deputy Chair Paolo Kartadjoemena.

Lebih lanjut MenKopUKM mengatakan, saat ini Pemerintah sedang menyiapkan digital economy policy yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri, konsumen, dan para pelaku UMKM. Itu mengapa keamanan dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Tanah Air.

“Melalui forum task force B20 digitalisasi ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah khususnya negara G20  terkait pembangunan dan ekonomi khususnya gugus digitalisasi. Termasuk adaptasi, hingga transformasi digital kepada UMKM agar lebih resilien,” ucap Teten.

Ia mengatakan, kegiatan ekonomi digital yang aman, juga mendorong tercapainya inklusi keuangan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.

“Digitalisasi tentunya membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangan usaha, dan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi,” ujar MenKopUKM.

Menteri Teten lantas menyebut, pangsa pasar ekonomi digital Indonesia diprediksikan mencapai 146 miliar dolar AS atau setara Rp2.276 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Bahkan Riset McKinsey menyatakan, penjualan bisa meningkat hingga 60 persen jika melakukannya melalui e-commerce dan sociocommerce.

Tak hanya itu, dari sisi layanan keuangan, jumlah nilai pinjaman dalam fintech mencapai Rp 19,06 triliun. Tentunya ini mendukung target inklusi keuangan di tahun 2021.

“Tentunya kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sangat mendukung kemajuan fintech misalnya, dalam memberikan pinjaman ke UMKM. Mengingat perbankan masih melakukan pendekatan melalui collateral (agunan/jaminan) yang kerap menyulitkan. Harusnya perbankan bisa memanfaatkan berbagai layanan aplikasi credit scoring yang menjadi acuan daripada collateral. Di samping kami juga mendorong UMKM memiliki business plan dan pencatatan secara digital,” imbau Menteri Teten.

Menurutnya, pendekatan inklusi dari hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital, merupakan fondasi utama bagi transformasi digital UMKM untuk mencapai kesejahteraan bersama di era digital.

Tercatat, saat ini UMKM yang menyumbangkan 61 persen PDB Indonesia memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital Indonesia. Sebanyak 20,2 juta pelaku UMKM telah tergabung pada platform e-commerce (IdEA, Agustus 2022). Dan sebanyak 1,6 juta produk UMKM onboarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022 (LKPP).

Di kesempatan yang sama, Ditjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengatakan, pandemi COVID-19 telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di dunia melalui digitalisasi. Di Indonesia, pengguna internet tumbuh menjadi 210 juta orang atau sekitar 77 persen dari jumlah penduduk Tanah Air.

“Maka perlu didorong sistem serta infrastruktur yang andal guna meningkatkan aktivitas teknologi masyarakat. Terutama dalam layanan  keuangan yang mengedepankan keamanan data pribadi dan validitas secara elektronik. Transformasi teknologi lewat Digital Identity menjadi jaminan dan perlindungan hukum masyarakat saat bertransaksi,” ujarnya.

Kominfo kata Semuel, mendorong persiapan kerangka digital yang membangun digital trust dan SDM digital berkompeten. Tak hanya itu, dukungan berbagai pihak, Kementerian/Lembaga (K/L) dan swasta juga menjadi agenda kolaborasi dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional yang aman.

Senada, Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa memastikan, kegiatan lintas sektor digitalisasi yang aman di dunia sangat dibutuhkan. Pengembangan digital yang nyaman, melindungi data warga negara bukan hanya kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Maka sebanyak mungkin yang bisa diakses, harus dilakukan dengan bertanggung jawab, mendukung privasi dan kemanan data pribadi, dengan persetujuan otoritas lintas batas yang tetap memperhatikan keamanan siber secara global,” pintanya.(Jef)

KemenKopUKM Dorong UKM Jateng Tingkatkan Produktivitas Lewat Pemasaran Secara Online

Semarang:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendorong UKM untuk dapat bersaing dan meningkatkan produktivitas maupun daya saingnya melalui digitalisasi pemasaran produk UKM.

“Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan katalog digital atau online. Ini bertujuan untuk mendorong UKM memperluas pangsa pasarnya baik pasar dalam negeri maupun luar negeri,” ucap Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Fixy dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Pemasaran Katalog Digital/Online Produk UKM di Semarang, Kamis (1/9).

Lebih lanjut, menurutnya tantangan eksternal yang akan dihadapi dalam pengembangan UKM ke depan ialah semakin menguatnya keterbukaan ekonomi internasional atau globalisasi.

Fixy menegaskan, era globalisasi mengakibatkan UKM berhadapan dengan pasar domestik maupun internasional yang memiliki tingkat persaingan semakin tajam.

“Maka dari itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan input baru bagi UKM tentang bagaimana UKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan penjualan produknya, baik melalui marketplace maupun dengan katalog digital yang dimiliki oleh UKM,” kata Fixy.

Fixy menekankan, transformasi digital bagi UKM merupakan sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya dari aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

Selain itu, branding untuk produk juga dikatakan perlu diperkuat sehingga mudah dikenal dan diterima oleh konsumen.

Menurut Fixy, peningkatan jumlah UMKM yang bertransformasi digital akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya.

Namun demikian, upaya ini perlu disertai perluasan akses pasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam manajemen, hingga kualitas serta kuantitas produk.

“Dengan pendekatan digital UMKM, kami optimistis target yang diberikan Bapak Presiden yaitu 30 juta UMKM onboarding pada platform digital pada tahun 2024 dapat tercapai sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati menyampaikan bahwa produksi dan pemasaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, sehebat apapun inovasi produk yang dihasilkan, akan menjadi sia-sia ketika tidak didukung dengan strategi pemasaran yang cerdas dan efektif.

“Salah satu strategi meningkatkan promosi dan pemasaran yang sangat relevan dengan kondisi saat ini adalah digitalisasi melalui e-katalog produk UKM,” ucap Ema.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun paltform bernama Blangkon Jateng (Belanja langsung toko online) yang merupakan aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah terintegrasi sistem elektronik.

Sejak diluncurkan tahun 2021, per Agustus 2022 ini jumlah UKM yang telah onboarding mencapai 4.276 UKM dari 17 kabupaten dan kota dengan jumlah produk 100.981 unit dan total transaksi Rp147,83 miliar.

UKM yang hadir sangat antusias dilihat dengan hidupnya sesi diskusi dan sangat tertarik dengan adanya kegiatan ini karena langsung didampingi untuk onboarding ke Shopee dan SMEsta ( https://smesta.kemenkopukm.go.id/ )

Perlu diketahui, kegiatan FGD Pemasaran Katalog Digital/Online Produk UKM diikuti oleh 35 UKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di sektor usaha rotan/furnitur, kriya, natural ingredient, fesyen, dan makanan minuman untuk mendukung haji umroh dengan menghadirkan narasumber dari PT. Shopee Indonesia, Gapura Digital Semarang, dan Tim SMEsta Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan adanya kegiatan FGD ini, diharapkan dapat memberikan input positif dan membuka cakrawala serta pola pikir UKM tentang pentingnya pemasaran katalog digital/online produk untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar produk UKM.(Jef)

UMKM Papua Didorong Masuk Ke Ekosistem Digital Perluas Pasar Komoditas Unggulan

Papua:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta para pelaku UMKM asal Papua untuk fokus mengembangkan komoditas unggulannya yang tak dimiliki daerah lain dan memperluas jangkauan pasar melalui ekosistem digital.

“Produk UMKM Papua ini sudah bagus dan tidak kalah dengan kemasan produk yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Ini bisa jadi showcasing produk UMKM terlebih dengan semakin banyaknya pendampingan, kurasi produk, branding kemasan yang membuat produk UMKM di Papua semakin diminati,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam acara peresmian Galeri UMKM Papua, di Jayapura, Papua, Rabu (31/8).

Di saat yang bersamaan kata Menteri Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga punya target untuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM agar mendampingi UMKM sehingga masuk ke ekosistem digital, baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lokal untuk pengadaan Pemerintah maupun di e-commerce. Hal ini supaya produk dari Papua bisa masuk ke pasar yang luas melalui ekosistem digital.

“Saya kira yang didampingi oleh PLUT ini, memang harus dimulai dan ditentukan produk UMKM yang memiliki keunggulan lokal. Apa yang menjadi ciri khas di Papua, mana yang nanti untuk market lokal dan mana yang untuk market nasional,” kata MenKopUKM.

PLUT kata dia, bisa membantu mengurusi izin edar, termasuk juga UMKM yang sudah bergabung di PLUT untuk piloting implementasi KUR klaster. “Kita coba supaya UMKM yang terhubung PLUT ini bisa mengakses pembiayaan dengan mudah yaitu KUR Klaster maksimum pembiayaan Rp500 juta,” ucapnya.

Pemerintah kata Menteri Teten, sudah menginstruksikan 40 persen anggaran belanja pusat maupun daerah untuk membeli produk KUMKM. Sehingga agar bisa mencapai ini, produk UMKM harus dibantu masuk ke e-katalog terlebih dahulu. Dan UMKM telah diberi kemudahan untuk masuk lewat LKPP.

Lebih lanjut MenKopUKM menegaskan, Papua memiliki banyak komoditas unggulan mulai dari kopi, sagu, hasil laut, hingga buah merah. Bahkan ada juga komoditas buah sukun yang saat ini sedang diteliti oleh satu perusahaan, agar diolah menjadi tepung gluten free maupun produk untuk makanan bayi yang diperkirakan bisa menjaring pasar yang lebih luas.

“Saya sarankan setiap daerah untuk punya keunggulan produknya sendiri. Papua melimpah kalau soal produk komiditas unggulan. Tak hanya hasil laut maupun hasil hutan yang dimaksimalkan oleh koperasi untuk mengagregasikan produknya agar bisa mengakses pembiayaan,” kata Menteri Teten.

Seperti kopi asal Papua, kata MenKopUKM, meski masih terbatas dari sisi kapasitasnya namun Pemprov sudah mulai menanam kopi di Pegunungan Bintang. “Luar biasa kualitas kopi asal Papua ini, karena ditanam di ketinggian 2.000 kaki di atas permukaan laut. Ini sangat jarang, bisa dibilang sekelas kopi Arabica tingkat dunia,” ucapnya.

Bahkan ia meyakini, jika Papua tetap fokus pada produk komoditas unggulannya, hal ini bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat lokal.

“Selandia Baru misalnya kenapa saya selalu bandingkan. Itu karena hanya dengan 3 komoditasnya yakni daging, susu, dan buah kiwi tapi makmur rakyatnya. Papua tidak kalah, hasil laut, hasil hutan, buah merah, kopi, cokelat perlu ditetapkan komoditas unggulan, sehingga penanganan dan dukungan daerah, maupun riset penelitian bisa dioptimal untuk menghasilkan produk berkualitas,” kata Menteri Teten.

Asisten 2 Setda Papua Muhammad Musaad menambahkan, Pemerintah Daerah telah melakukan pengembangan UMKM, salah satunya memberikan modal tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM potensial secara selektif.

Saat ini diakui Musaad, salah satu yang menjadi kendala pengembangan produk UMKM adalah pasar. Untuk itu, Gubernur Papua sudah bersurat terkait usulan agar dibuka kembali rute penerbangan internasional ke Papua, khususnya untuk penerbangan pengangkutan komoditas bukan penumpang.

“Sehingga Jayapura diharapkan bisa menjadi hub keluar masuk bagi Papua, terutama untuk di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat (AS), sejumlah negara di Asia seperti Korea Selatan yang saat ini sedang berkembang,” katanya.

Musaad mengatakan, pihaknya juga tengah meminta tempat promosi khusus di Jakarta sebagai hub pengembangan untuk pasar Pulau Jawa dan sekitarnya. “Diharapkan upaya-upaya ini bisa mendorong UMKM Papua naik kelas dan bisa bersaing dengan provinsi lain. Kami ingin mengubah citra Papua menjadi lebih baik lagi,” ucap Musaad.(Jef)

Gelar Pelatihan di Bima, KemenKopUKM Sasar Pemerataan Digitalisasi Bagi Usaha Mikro

Bima:(Globalnews id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menggelar pelatihan digital kepada pelaku usaha mikro di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM AH Novie saat membuka pelatihan e-commerce bagi pelaku usaha mikro di Bima, Jumat (20/05/2022), mengatakan, pelatihan ini menjadi media literasi digital dan wadah peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Diharapkan, juga mampu mendorong dan meningkatkan jumlah usaha mikro yang onboarding digital di Bima.

“Potensi ekonomi Bima sebagai hub perdagangan produk dan jasa di ujung timur NTB sesungguhnya cukup besar, hanya perlu pengembangan dari berbagai sisi, salah satunya pelatihan digital atau e-commerce,” kata AH Novie.

Novie mengatakan KemenKopUKM gencar melakukan pelatihan ecommerce terutama ke daerah-daerah Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan upaya digitalisasi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. 

Pelatihan digital bagi KUKM merupakan bagian dari dukungan percepatan pelaksanaan digitalisasi yang merupakan program prioritas KemenKopUKM.

Novie mengatakan Kota Bima yang  dikenal sebagai Kota Tepian Air, secara geografis berada di ujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun berada di ujung timur Pulau Sumbawa namun posisi geografis ini secara ekonomis justru menguntungkan Kota Bima dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kota Bima.

“Terlebih dengan adanya tol laut yang menghubungkan antara Kota Bima dengan kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya (Jawa Timur) dan juga dengan Labuan Bajo (NTT). Pelabuhan Bima merupakan salah satu mata rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan yang ada di Kota Bima,” kata Novie.

Bima tercatat memiliki lebih 11 ribu UMKM di seluruh kota. Dari data  BPS (2020) jumlah koperasi di Bima ada sekitar 85 unit koperasi yang aktif 44 unit dan tidak aktif 34 unit. 

Ke depan, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya melayani konsumen secara offline namun dapat mengembangkan usahanya secara digital. Karena itu, Novie mendorong agar para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan KUMKM di Bima.

“Pelatihan ini  sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses  pelaku UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital. Mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya untuk mengembangkan usaha berbasis digital/internet,” kata Novie.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Abdul Harris berterima kasih atas upaya KemenKopUKM yang menyelenggarakan pelatihan di Bima karena selama ini pelatihan serupa belum banyak digelar mengingat keterbatasan anggaran daerah. 

Untuk itu, para peserta wirausaha muda diharapkan dapat mendapatkan dan menyerap pengetahuan dan peluang dari pelatihan yang diselenggarakan mengingat bisnis digital kini menjadi kebutuhan dunia usaha. Ia juga meminta agar para peserta pelatihan dapat membagi pengetahuan yang didapatkan kepada sesama pelaku usaha mikro lainnya agar bisa berkembang bersama-sama.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, usaha mikro di Bima berkembang dengan baik. Karena memang pangsa pasarnya ada dan daya beli masyarakat sangat potensial,” katanya.(Jef)

Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital Di Tahun 2025, KemenKopUKM Percepat Transformasi Digital UMKM

Yogyakarta:(Globalnews.id)– Staf Ahli MenkopUKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) terus mendorong pelaku UMKM agar onboarding kedalam ekosistem digital.

Hal ini di karenakan, pada tahun 2025 proyeksi potensi ekonomi digital Indonesia berdasarkan data google, tamasek & bain company mencapai Rp1.700 triliun.

“Untuk mencapai hal tersebut, KemenKopUKM terus berupaya meningkatkan literasi digital dan dukungan meningkatkan kualitas dan pasar prdouk UKM dan kapasitas SDM UKM melalui berbagai program kami,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto, dalam acara Rapat Pimpinan Kamar Dagang Indonesia di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Rulli, saat ini per Desember 2021, sebanyak 17,25 juta pelaku UMKM telah onboarding ke dalam ekosistem digital. Di tahun 2024 ini,kami menargetkan 30 juta UMKM onboarding kedalam ekosistem digital.

“Sementara untuk koperasi, saat ini telah ada 202 koperasi digital di tahun 2021, dari target 100 koperasi. Ditargetkan tahun 2022 ini bakal ada 200 koperasi digital,” katanya.

Lebih lanjut Rulli Nuryanto menjelaskan, KemenKopUKM di tahun 2021 telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, dalam rangka perpcepatan digitalisasi koperasi dan UMKM Indonesia.

“Kami telah bekerjasama dengan Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan stakeholder lainnya,” tutur Rulli.

Disamping itu, lanjut Rulli, untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM, KemenKopUKM menggandeng 11 lembaga incubator, baik dari swasta ataupun universitas.

“Beberapa waktu lalu kami telah melakukan roadshow kilinik UMKM dengan Bukalapak, diharapkan dengan adanya roadshow ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Rulli menambahkan, di tahun 2022 KemenKopUKM fokus dalam agenda pemulihan transformatif , diantaranya 70% prioritas program menyasar pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus dalam mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

“Selanjutnya, akses pembiayaan UMKM dan poperasi pergeser dari pektor perdagangan ke sektor riil. Pembiyaaan LPDB-KUMKM 40% untuk sektor riil. Hal ini juga pembiayaan perbankan dan non perbankan diharapkan dapat lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor riil,” jelas Rulli.

Lebih lanjut, ditargetkan sebesar 30% dari total pelaku usaha, sebesar 20 juta UMKM terhubung kedalam ekosistem digital.“Dan terakhir, diharapkan tahun 2022 ini, 70% dari total UMKM sudah mengalami pemulihan usaha,” pungkasnya.(Jef)

EKOSISTEM DIGITAL BAKTI KOMINFO BERDAYAKAN UMKM LOKAL BERDAYASAING NASIONAL

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana jumlahnya memcapai 64 juta pelaku usaha, atau merupakan mayoritas (99 persen lebih) dari total pelaku usaha di tanah air. Dari jumlah itu, sudah 16,4 juta UMKM yang sudah tergabung dalam ekosistem digitalisasi.

Meski jumlah itu meningkat lebih dari 100 persen dibanding sebelum pandemi, namun percepatan transformasi digitalisasi UMKM masih diperlukan, mengingat era sekarang dimana ekosistem merupakan syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan.

Karena itu pemerintah terus menggenjot transformasi digitalisasi UMKM ini, dimana diharapkan pada 2024, ada 30 juta UMKM yang bakal tergabung dalam ekosistem digitalisasi UMKM.

Salah satu peran pemerintah dalam upaya transformasi digitalisasi UMKM ini ialah dengan menghadirkan jaringan telekomunikasi lewat BAKTI KOMINFO yang mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tidak hanya fokus membangun infrastruktur, namun BAKTI secara berkala juga membangun ekosistem digital di daerah tersebut.

Menurut Danny Januar Ismawan, Direktur layanan TI untuk Masyarakat dan pemerintah BAKTI KOMINFO, kehadiran jaringan telekomunikasi di daerah 3T tidak akan menimbulkan sebuah nilai positif jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara optimal. Oleh karenanya BAKTI melakukan solusi ekosistem digital dengan 3 pilar utama, yakni Digital Citizen, Digital Economy, dan Digital Government.

Dalam rencana strategis KOMINFO 2020—2024 terkait Ekonomi Digital, BUMDES dan UMKM menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Untuk mewujudkannya, BAKTI menggandeng beberapa pihak untuk berkolaborasi memajukan UMKM di daerah 3T, salah satunya dengan idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia).

Kondisi pandemi saat ini adalah momentum lahirnya transformasi UMKM ke arah digital market atau e-commerce. Transaksi selama pandemi meningkat sangat signifikan. Sebagai gambaran, di tahun 2020 saja terjadi peningkatan jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce dan online marketing pada level menengah. Dan di tahun yang sama, terjadi kenaikan transaksi e-commerce sebesar 29,6% dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp266,3 triliun.

“Kita harus melihat bahwa pandemi ini memiliki hikmah tersediri. Masyarakat di daerah 3T secara tidak langsung dipaksa oleh kondisi untuk bisa beradaptasi secara cepat melakukan adopsi teknologi yang hadir di daerahnya akibat akselerasi jaringan telekomunikasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebangkitan UMKM di kala pandemi ini menjadi momentum transformasi UMKM Indonesia menjadi lebih maju,” tambah Danny.

Melihat potensi digitalisasi UMKM yang sangat penting, BAKTI memandang UMKM di daerah 3T membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam mempersiapkan para pelaku UMKM lewat pelatihan dan pendampingan. Materi pembelajaran dimulai dari hal dasar, bertahap hingga ke tingkat mahir.

Mohamad Rosihan, Ketua Bidang Keanggotaan & Business Development idEA, menyampaikan bahwa timnya menemukan banyak tantangan di daerah 3T sehingga dipaksa memikirkan ulang program kurikulum pelatihan yang telah dilakukan, sebab selama ini program pelatihan banyak berlangsung di pulau Jawa yang fasilitasnya jauh lebih baik.
Lokasi usaha UMKM juga menentukan strategi Go Online yang dipakai sebab posisi menentukan daya saing produknya. Sedangkan, daya saing UMKM daerah tergantung daya saing digital perwilayah. Solusi yang diberikan pada para peserta juga berbeda-beda untuk tiap daerah, sebab karakteristik lokasi dan permasalahan pun berbeda.

Propinsi yang ada di luar Jawa tatangan terbesar ada di masalah logistik. Dibutuhkan solusi khusus agar bisa bersaing dengan UMKM yang ada di Jawa, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan market size terbesar saat ini yang masih berada di pulau Jawa.

“Sebenarnya semua usaha lokal seperti toko, penyedia jasa, produk hasil pertanian, perternakan, perikanan dan lain sebagainya yang ada di sebuah wilayah dapat dijual secara online untuk pasar lokal, sehingga tidak ada hambatan logistik. Atau dapat memunculkan layanan logistik mandiri di tingkat kabupaten, provinsi atau antar pulau,” jelas Rosihan.

Ia menambahkan bahwa e-commerce tidak harus selalu berwawasan nasional. Potensi terbesar sebenarnya ada di e-commerce lokal karena karakteristik produk lebih sesuai untuk konsumen lokal.“Onboarding bisa di e-commerce nasional tapi fokus pelanggan tetap di pasar lokal,” ujarnya.

Tahun 2020 lalu sudah 4000 peserta UMKM daerah 3T mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAKTI. Di tahun 2021 ini, BAKTI menambahkan layanan dengan menjembatani pada akses pembiayaan, baik itu dari perbankan maupun institusi lain yang menyalurkan kredit dan permodalan bagi UMKM.
Permasalahan UMKM di daerah 3T yang mencakup bidang kewirausahaan, rantai pasok, logistik, sistem pembayaran, dan lain sebagainnya memang membutuhkan kolaborasi banyak kementerian, institusi, dan pihak swasta untuk sama-sama mencari solusinya.

Contoh Sukses Digitalisasi UMKM

Timor Moringa adalah salah satu contoh sukses UMKM lokal binaan BAKTI dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti pelatihan dari idEA. Pendirinya, Meybi Agnesya, merasa pelatihan dan pembinaan yang diikuti sangat membantu keberhasilan usahanya. Meybi yang awalnya mengolah daun kelor hanya untuk kegiatan sosial guna pemberdayaan petani lokal kini juga memperhatikan aspek bisnis dari usahanya agar dapat dipasarkan secara lebih luas.

Pandemi memaksanya untuk mengambil langkah berbeda dalam memasarkan produk. Jika sebelum pandemi konsumennya berasal dari wisatawan yang berkunjung ke NTT,
kini strategi penjualannya berubah menjadi 100% online melalui website dan e-commerce. Pelanggannya saat ini banyak yang berasal dari pulau Jawa. Kendala terkait mahalnya ongkos kirim dapat disiasati lewat program UMKM yang dimiliki oleh kementerian lain.

Meski BAKTI hanya menfokuskan diri pada pengembangan UMKM daerah 3T, namun pelaku UMKM daerah non 3T pun dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan. Sangat mudah untuk masuk ke pelatihan digital BAKTI, yang terpenting memiliki jaringan internet dan telepon seluler. Kurikulum dan materi pelatihan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja di https://umkmdigital.kelasbakti.id. Ada 11 cluster topik pelatihan yang dapat diikuti, mulai dari Digital Mindset, Digital Presence, Digital Onboarding, Digital Marketing, hingga Digital Operation. (Jef)