Arsip Tag: Digitalisasi

ekbis

Digitalisasi Sebuah Keniscayaan dalam Menjaga Pertumbuhan Pembiayaan Properti

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kredit properti, PT Bank Cental Asia (BCA) Tbk BCA terus melakukan akselerasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi digital.

Upaya tersebut membuahkan hasil menggembirakan. Lihat saja, kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA mampu tumbuh sangat baik. Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp52,949 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp87,901 triliun di tahun 2018.

Demikian paparan Haryanto T. Budiman, Managing Director – Consumer Banking BCA dalam diskusi URBAN FORUM BANKING & PROPERTY OUTLOOK 2023, yang digelar secara daring pada Selasa (14/3/2023). Bahkan, lanjut Heryanto, dalam tiga tahun terakhir, periode 2020-2022, kredit KPR BCA terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Pada 2020 tercatat Rp90,150 triliun, di 2021 Rp97,530 triliun, dan di akhir 2022 sebesar Rp108,299 triliun. “Jadi, sejak pemanfaatan digitalisasi, portofolio KPR BCA tumbuh dengan sehat dan dengan cepat,” kata Haryanto.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak lain adalah hasil dari proses digitaliasi yang terjadi. Dalam digitalisasi ini, ada tiga komponen yang terkait. Pertama, terkait dengan customer. Kedua adalah proses. Ketiga terkait dengan mitra-mitra penunjang.

Sejak masa pandemi BCA melakukan digital event yakni melakukan expo secara online. Hal ini memberikan hasil yang sangat baik. Saat ini, BCA melakukan proses KPR secara hybrid.

Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dengan menggunakan website rumahsaya.bca.co.id. Di situs ini banyak dijelaskan bagaimana seharusnya kta membeli dan memilih properti di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan mengenai simulasi KPR.

“Di situs ini juga bisa dilakukan konsultasi dengan tim BCA, bisa dilihat juganharga rumahnya, dan bisa diketahui juga apakah lokasi bisa dijangkau dengan transportasi publik,” ujar Heryanto.

Ia mengungkapkan, sepanjang Januari-Februari2023 total visitor rumahsaya.bca.co.id mencapai 508.621 visitor. Sedangkan melalui situs expo.bca.co.id mencapai 557.225 visitor. “Sebesar 74 persen aplikasi KPR BCA di Jakarta berhasil disetujui melalui proses online. Artinya, digitalisasi telah membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi BCA maupun bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, pada acara yang sama mengatakan, seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 akan melambat dibandingkan dengan tahun 2022.

Hal menarik adalah, entitas swasta memiliki proyeksi yang lebih pesimistis dibandingkan dengan lembaga multilateral. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar lebih khawatir terhadap kondisi tahun 2023.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain. Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif walaupun menunjukkan tren penurunan,” tutur Heliantopo di acara.

Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99 persen di tahun 2022. “Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48 persen di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58 persen,” paparnya.

Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi, dan saat ini diperparah dengan kemungkinan terjadinya bank run di Amerika.

Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh, tetapi akan mengalami perlambatan. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar.

Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan, di industri properti tentunya harus melihat apa yang harus dilakukan agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, terkendali.

Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga, akan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK, kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama. sedangkan harga membangun sebuah rumah itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan.

“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk meenjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,”ujar Risma.

Menurutnya, semenjak pandemi banyak regulasi yang menurutsaya harus mengikuti masanya, yaitu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah mengenai SLIK OJK, yang tidak ada standar nilai nominal maupun jenis pinjamannya. Sehingga diperlukan cara baru, intrumen baru, juga regulasi baru untuk mengakomodir semua perubahan.

“Kalau menggunakan cara lama dipastikan KPR bersubsidi akan tumbang, karena tingkat kerentanan MBR milenial sangat rentan terhadap jebakan pinjaman online dan transaksi online kredit. Indikator kenapa kita harus mengasumsikan seperti itu, karena di 2022 FLPP tidak semua terserap,” ujarnya.

Tahun ini, kata Risma, serapan Januari-Februari juga tidak optimal. ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.

“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan. OJK juga harus memitigasi jeratan pinjaman online yang menimpa kaum milenial. Kemudian ada juga permasalahan apakah rumah bersubsidi sudah tepat sasaran atau belum,” tuturnya.

Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans menjelaskan peluang industri properti di 2023. Antara lain, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek.

Kemudian, pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti.
“Peluang lainnya adalah Respon terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah, hal ini didasarkan survey bahwa 43 persen responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN, 35 mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan baru 17 persen responden yang merasakan manfaat rumah subsidi,” kata Nofrans.

Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif Pajak berupa Pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50 persen.

“Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan Perijinan Proses Transaksi & Sosialisasi, serta dari sektor perbankan diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar, khususnya promo bunga KPR, dapat memacu peningkatan transaksi yang terjadi di industri properti,” pungkas Nofrans.(Jef)

koperasi dan ukm

Koperasi Mino Saroyo Hubungkan 14 Unit Usaha Secara Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Koperasi Mino Saroyo di Cilacap Jawa Tengah menjadi salah satu model koperasi modern yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Penetapan model koperasi modern ini merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh KemenKopUKM dalam mencapai target 500 koperasi modern pada 2024.

Ketua Koperasi Perikanan Mino Saroyo Untung Jayanto mengatakan setelah menjadi salah satu model koperasi modern, koperasinya mengalami berbagai transformasi dari berbagai aspek, di antaranya digitalisasi yang menghubungkan 14 unit usaha Koperasi Mino Saroyo. Salah satu proses digitalisasi yang dinilai sangat berhasil, yakni usaha Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Semua unit usaha kami sudah online dengan digitalisasi. Lewat digitalisasi sangat menguntungkan, salah satunya kami dapat dengan cepat melakukan proses bongkar muat kapal di TPI hingga sampai proses penjualannya,” kata Untung dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (2/3).

Untung menjelaskan, saat kapal nelayan tiba di pelabuhan tempat pelelangan ikan, ikan hasil tangkapan langsung dibongkar dari kapal, dan disusun dalam per jenis ikan, selanjutnya ditimbang dan langsung dilakukan lelang. Dalam proses inilah, sistem digitalisasi berjalan. Pencatatan jenis ikan, volume, dan pembelian dengan mudah dan cepat dilakukan.

“Seperti berbelanja di supermarket, datanya direkam sangat cepat dan struk belanjanya segera didapat oleh nelayan, buyer, dan TPI. Proses bongkar juga berjalan cepat. Dulu sebelum pakai sistem digital, seluruh pencatatannya secara manual. Bayangkan lamanya mencatat itu semua. Nelayan pun sangat senang memakai aplikasi ini,” kata Untung.

Digitalisasi diakuinya menjadikan proses lelang sangat efisien, hal itu membantu penanganan kualitas ikan lebih terjaga karena pengiriman ikan ke cold storage lebih cepat. Dengan sistem aplikasi ini juga, seluruh transaksi anggota tercatat secara real time, misalnya setiap transaksi nelayan di TPI, langsung dapat dipotong 1 persen ke dalam simpanan nelayan di koperasi. Simpanan tersebut akan dicairkan setiap 15 hari sebelum hari raya.
“Seluruh aktivitas anggota dapat diketahui secara real time di aplikasi,” kata Untung.

Untung mengatakan, dalam membangun sistem digitalisasi, Koperasi Mino Saroyo mendapat pendampingan dari KemenKopUKM. Bahkan lewat aplikasi ini, KemenkopUKM dapat mengetahui profil koperasi Mino Saroyo, termasuk berapa omzet koperasi.

Lebih lanjut, menurut Untung, Koperasi Mino Saroyo juga tengah merancang untuk melakukan digitalisasi anggota koperasi. Hal itu ditujukan agar anggota koperasi yang berjumlah 8441 orang tergabung dalam sebuah sistem database.

“Kami juga sedang merencanakan membuat kartu anggota elektronik, sehingga mudah membaca aktivitas usaha anggota, mulai dari kebutuhan penggunaan BBM, produksi, dan sebagainya,” kata Untung.

Pendataan ini ditargetkan dapat selesai dalam tahun ini dengan demikian, sistem digitalisasi Koperasi Mino Saroyo menjadi lengkap baik dari sisi usaha maupun keanggotaan.

Koperasi Mino Saroyo memiliki 14 unit usaha antara lain, 8 unit TPI, 7 unit SPDN, Warung Serba Ada, Unit Simpan Pinjam, Unit Cold Storage, dan lainnya. Anggota koperasi Mino Saroyo diantaranya adalah para nelayan dan pemilik kapal.

Khusus untuk SPDN, digitalisasi menggunakan sistem yang dibangun oleh Pertamina, yakni My Pertamina. Namun, pendataan tersebut tetap terhubung dengan aplikasi yang dimiliki oleh Koperasi Mino Saroyo.

Koperasi Mino Saroyo berhasil mencapai tangkapan ikan sebanyak 11,8 juta pada 2022, meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 8 juta kg ikan. Mino Saroyo juga mencatatkan volume usaha sebesar Rp263 miliar pada 2022, naik dari tahun 2021 yang besarnya Rp232 miliar.

Program modernisasi koperasi merupakan agenda prioritas 2020 – 2024 Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024. Proses modernisasi terbagi menjadi empat tahap, yakni fase pemodelan, replikasi, fase masifikasi, dan pemantapan, serta pengembangan lanjutan.

Ada enam pendekatan sebagai indikator koperasi modern, yaitu terhubung dengan offtaker, manajemen bisnis (professional), akses pemasaran, akses pembiayaan, adopsi teknologi dan informasi, serta membangun ekosistem.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Fokus Empat Hal Penting untuk Tingkatkan Mutu dan Digitalisasi UMKM

Tinggalkan komentar

Wonosobo:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) fokus pada empat hal penting untuk meningkatkan mutu dan digitalisasi UMKM yakni memberbanyak bekal untuk literasi digital, mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi, mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, serta membuka akses pasar

“Ini sejalan dengan PP 7/2021, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM agar dapat lebih optimal, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius secara daring pada acara Peningkatan Digitalisasi Teknologi Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro dengan sehat dan penuh kebaikan, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (1/3).

Yulius menambahkan, PP tersebut diharapkan mampu mendorong koperasi dan UMKM agar semakin tangguh, kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Dukungan yang terus diberikan kepada UMKM, terutama kepada usaha mikro, tentunya dengan harapan agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah,” kata Yulius.

Khusus bagi pelaku usaha mikro, kata Yulius, pemerintah juga telah melakukan berbagai intervensi kebijakan, baik dari sisi hulu (supply) maupun hilir (demand). Dari sisi hulu, stimulus diberikan berupa KUR, KUR Klaster, kemudahan perizinan berusaha, pendampingan peningkatan mutu dan kualitas produk, meningkatkan peran PLUT KUMKM, serta pendampingan manajemen usaha melalui digitalisasi.

“Sementara dari sisi hilir, pemerintah membuka dan memperluas akses pasar produk usaha mikro, baik secara offline maupun online,” ucap Yulius.

Lebih dari itu, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. “Target pemerintah pada tahun 2024, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo Bagyo Sarastono mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana peningkatan kapasitas SDM pelaku UKM terkait literasi digital, peningkatan manajemen usaha melalui keuangan digital, serta kualitas kemasan produk.

“Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan usaha mikro di Wonosobo,” ujar Bagyo.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Model Bisnis Berbasis Sains dan Teknologi Jadi Kunci Evolusi UMKM di Era Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan perlunya UMKM untuk berevolusi dengan menciptakan produk-produk berbasis sains dan inovasi teknologi agar mampu bersaing di era digital.

“Banyak ide-ide yang keren dengan model bisnis yang bagus, inovatif, dan kekinian, dan saya melihat di era digital model bisnis seperti ini yang nantinya akan tumbuh,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pembicara di acara Entrepreneur Festival di Jakarta, Selasa (22/11).

Menteri Teten menambahkan, inovasi di bidang sains dan teknologi akan menjadi keunggulan Indonesia, termasuk agar UMKM tidak melulu bergelut pada teknologi rendah tanpa adanya inovasi.

Menurutnya saat ini banyak anak muda yang sudah memiliki inisiatif dalam mengembangkan platform digital, tetapi lupa mengembangkan produknya. Oleh sebab itu desain making harus dilakukan untuk merespons berbagai masalah yang terjadi di kalangan masyarakat menjadi sebuah inovasi usaha.

“Saya senang hari ini ketika melihat banyak anak muda yang sudah mampu mengembangkan produk dengan menjawab keresahan atau masalah yang terjadi di masyarakat, menjadi inovasi dan mengembangkannya,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki market digital terbesar keempat dunia dengan total 270 juta, sekaligus menjadi kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika, China, dan India.

“Peluang tersebut yang mestinya harus mampu kita tangkap, agar pasar digital di tanah air tidak hanya dikuasai oleh produk luar, tetapi bisa diambil alih dan dimaksimalkan oleh produk-produk dalam negeri,” ujar Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengungkapkan, Entrepreneur Festival menjadi momen penghargaan, apresiasi dan ajang keberlanjutan bagi para peserta Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri 2022.

“Kami berharap acara hari ini menjadi wadah semua pihak untuk dapat berkolaborasi, berkonsultasi, dan memperluas jaringan usaha agar tercipta lebih banyak wirausaha yang inovatif, resilien, dan tangguh,” kata Siti Azizah.

Evaluasi Program

KemenKopUKM bekerja sama dengan Katadata Insight Center sebagai research partner dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri. Head of Katadata Insight Center Adek Roza menyampaikan mayoritas peserta menunjukkan kepuasan atas program tersebut.

“Hasil survei menunjukkan adanya tingkat kepuasan sebesar 94,8 persen, bahkan 93,9 persen peserta mengalami kemajuan dalam usahanya,” kata Adek.

Melalui survei itu, Adek juga menyampaikan rekomendasi agar kedepan, program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri dapat terkoneksi dengan program KemenKopUKM lainnya, seperti pembiayaan wirausaha hingga pengembangan ekosistem bisnis.

Salah satu peserta Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri Awanda Rizki dari CV Wiranda juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KemenKopUKM karena sudah menjadi wadah bagi wirausaha muda untuk mengembangkan bisnisnya.

“Saya sangat berterima kasih, karena melalui program ini saya mendapatkan banyak materi tentang bisnis, khususnya tentang bagaimana cara agar bisnis saya dalam mengembangkan produk-produk pertanian bisa berjalan dan sustain,” kata Awanda.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak UMKM Optimalkan Pembayaran Elektronik Respons Tantangan di Era Digital

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku UMKM tanah air untuk mampu memaksimalkan sistem pembayaran elektronik pada berbagai platform, sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan transformasi digital.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dalam Talk Show bertajuk Pemanfaatan dan Penggunaan Uang Elektronik dalam Lingkup Kegiatan Usaha UMKM yang menjadi rangkaian Future SMEs Village sebagai side event gelaran presidensi G20 Indonesia di Bali Collection, Nusa Dua, Bali beberapa waktu yang lalu menyampaikan, terdapat tujuh pendekatan dalam mendefinisikan UMKM digital, yakni akses pasar, akses bahan baku, back office, logistik, kapasitas dan kualitas, serta pembayaran digital.

“Uang elektronik sebetulnya bukan hanya menjadi alat transaksi, tetapi lebih dari itu juga bisa dijadikan sebagai alat tracing terkait dengan perputaran usahanya,” kata Fiki.

Selain sistem pembayaran elektronik, Fiki menyatakan terdapat empat tantangan utama UMKM dalam digitalisasi, antara lain literasi digital, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar.

Terlebih saat ini dari 64 juta pelaku UMKM di tanah air, sebanyak 20,2 juta di antaranya sudah masuk ke dalam ekosistem digital, sedangkan 40 juta lainnya masih terus didorong untuk segera onboarding.

Tidak berhenti di situ, Fiki juga menjelaskan bahwa tantangan lain dari UMKM adalah keberlanjutannya, ia menyampaikan data dari survei yang dilakukan oleh KemenKopUKM bersama salah satu platform e-commerce menyebutkan, success rate UMKM masuk e-commerce hanya sebesar 4 persen.

“Jadi dari 1000 yang didampingi, hanya 400 yang buka akun, dari 400 hanya 40 yang berhasil transaksi pertama, padahal seharusnya isunya adalah adanya repeat order,“ kata Fiki.

Sebagai salah satu platform layanan keuangan digital dalam negeri, Fiki berharap Link aja mampu menjadi mitra strategis Pemerintah untuk program digitalisasi UMKM. “LinkAja juga harus membantu UMKM agar tidak hanya terhubung dengan produk-produk digital seperti agen platform besar, tetapi juga bisa membantu menjual produk digitalnya, seperti NFT salah satunya,” ujar Fiki.

Pada kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer LinkAja Muhammad Rendi Nugraha menyampaikan, untuk akses ke transaksi financial atau digital payment, LinkAja sebagai salah satu uang elektronik yang didukung oleh BUMN dan Pemerintah selalu mengutamakan UMKM.

“Terdapat dua hal yang konsisten kami lakukan, pertama menyediakan akses penerimaan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkenalkan payment elektronik berupa QRis di offline store UMKM. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan KemenKopUKM dalam memberikan edukasi kepada UMKM, utamanya pada literasi digital dengan pelatihan, webinar, site visit untuk menjelaskan apa kelebihan transaksi digital,” kata Rendi.

Rendi juga menegaskan, pihaknya akan terus konsisten dalam memberikan dukungan kepada UMKM, bahkan siap untuk menjadi katalis uang elektronik yang akan terlibat jauh dalam mendorong UMKM naik kelas.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tetapkan Timeline Capai Target 30 Juta UMKM Onboarding Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi untuk menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.

Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Artinya sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024. Untuk itu dalam mencapai target tersebut, digelar rapat koordinasi di Kantor KemenKopUKM, Selasa (1/11).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers terkait Update Transformasi Digital KUMKM di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (1/11) menegaskan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rakor guna membahas beberapa hal yang krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.

Pertama, transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.

“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten.

Turut mendampingi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah, Perwakilan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Bappenas, Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat dan anggota idEA lainnya, serta perwakilan dari berbagai platform digital.

MenKopUKM menyampaikan, hal krusial lain yang dibahas selanjutnya adalah kedua, pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.

Sehingga ke depan, Pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital. “Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ucap Teten.

Dikatakan Menteri Teten, di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.

“Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” kata Teten.

Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.

Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.

“Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Menteri Teten.

Ditegaskannya, saat ini Pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.

“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ucap MenKopUKM.

Sementara Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini Pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.

“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ucap Azizah.

Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah, diharapkan tahun depan Pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.

Pada kesempatan yang sama Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh. “Dan ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” kata Rofi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Susun Peta Jalan Percepatan Transformasi Digital UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang mempersiapkan peta jalan Percepatan Transformasi Digital UMKM sebagai bagian dari tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai target 30 juta UMKM go online pada 2024.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan percepatan transformasi digital merupakan suatu perjuangan untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia

“Untuk memasifkan tercapainya target 30 juta UMKM go online pada 2024, dilakukan gerakan masif #berubahdigital dengan 41 stakeholder dalam 109 program,” kata Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis (27/10/2022)

Untuk itu, KemenkopUKM telah membentuk Project Management Officer (PMO) Transformasi Digital UMKM. PMO akan melaksanakan Penyusunan Road map; Rencana Integrasi Digitalisasi Internal/External; Dashboard Integrasi Dengan SIDT; dan Pengembangan UMKM Berbasis Digitalisasi Teknologi Web 3.0.

Siti Azizah mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan by name by address UMKM yang melakukan digitalisasi dengan 41 stakeholder tersebut. Selain itu, akan dilakukan koneksi antara 21 juta data pelaku UMKM dengan 7 kelompok dan 7 aspek digital.

Siti Azizah mengakui masih ada kesenjangan dari sisi sinkronisasi dan integrasi dalam database KemenKopUKM yang disebabkan karena kurangnya engagement dalam data (masih agregat) dan data yang masih tersebar dalam bentuk sistem dan paper-based.

“Tahun ini kami akan melakukan penyelesaian terhadap sejumlah target, terutama dalam pengintegrasian data antar stakeholder. Pada 2023, ditargetkan 24 juta UMKM telah melakukan transformasi digital di mana 60 persen dari target tersebut disumbang oleh daerah dan 40 persen oleh Kementerian,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menegaskan di tengah dunia yang telah berubah, transformasi digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan oleh UMKM. Dengan UMKM go online akan mempercepat juga UMKM go global.(Jef)

koperasi dan ukm

Finalis Pahlawan Digital UMKM Ikuti Kelas Bongkar Rahasia Sukses Bisnis Startup

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebanyak 20 inovator Pahlawan Digital UMKM 2022 mengikuti workshop perdana dengan topik pembahasan tentang aspek legal yang harus diketahui dan disiapkan startup agar bisa sukses membangun bisnis startup.

Ada sejumlah hal yang harus dilakukan para pendiri startup untuk melindungi perusahaannya tetap aman dan bertahan, apalagi di “musim dingin/winter” saat ini yang menyulitkan startup mendapat pendanaan dari investor karena valuasi riil startup negatif (bubble burst).

Dalam workshop tersebut, Founding CEO at Kontrak Hukum Rieke Caroline dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/10) mengatakan, setidaknya ada lima aspek legal yang harus dilakukan untuk meningkatkan valuasi riil startup.

Pertama, daftarkan hak kekayaan intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, cara untuk memiliki hak kekayaan intelektual suatu merek/produk/jasa adalah dengan menjadi yang pertama mendaftarkannya, bukan pertama menggunakannya.

Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Kemenkumham bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan modal dengan berutang.

“PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa kekayaan intelektual seperti konten musik, kuliner, merek, bisa menjadi jaminan utang, artinya bisa jadi tambahan modal selain fundraising dari investor,” kata Rieke.

Kedua, buat kontrak atau perjanjian dengan pihak kedua yang sifatnya partnership, baik skema business to government (B2G), business to business (B2B), atau business to customer (B2C).

Ketiga, punya badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Keempat, lengkapi perizinan usaha. Dan terakhir, patuh membayar pajak.

Rieke mengingatkan startup untuk tidak mengabaikan hal-hal tersebut. Sebab, lima hal itu seringkali menjadi masalah hukum yang dialami startup. Jika mengalami masalah hukum karena mengabaikan lima hal itu, startup berpotensi kesulitan mendapat pendanaan.

Kemudian, hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah bagi startup adalah tidak adanya kesepakatan antara para pendiri (founders agreement), baik terkait penyisihan modal, pendirian PT, dan lainnya.

“Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebelum digabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan, 73 persen startup itu gagal karena founders-nya berantem, yang mana itu bisa dihindari apabila memiliki kesepakatan hitam di atas putih di antara co-founder-nya,” ujar Rieke.

*Tanda bubble burst*

Dalam workshop yang sama, Managing Partner of GHP Law Firm Bintang Hidayanto menyampaikan tanda-tanda startup mengalami bubble burst. Salah satunya yakni tidak membayar atau menunda pembayaran gaji pegawai, pembayaran ke vendor, dan lainnya.

Tanda-tanda lainnya yaitu mengubah bidang usaha secara ekstrem (extreme pivots), menutup bisnis secara tiba-tiba, dan memecat pegawai.

Bintang kemudian mengingatkan startup untuk berpikir dua kali sebelum melakukan sejumlah hal saat mengalami bubble burst seperti tanda-tanda tersebut.

Pertama, berpikirlah dua kali saat hendak mengajukan utang agresif dengan harapan akan mendapat pendanaan untuk melunasi utang tersebut. Sebab, munculnya pendanaan tidak bisa diprediksi karena sepenuhnya berada di tangan investor.

“Utang kategori agresif itu yang mengandung ketentuan seperti meminta personal guarantee, corporate guarantee, aggressive repayment termasuk bunga yang tinggi, dan over collateralized atau jaminan yang jauh melebihi nilai utang,” kata Bintang.

Kedua, berpikirlah dua kali ketika memiliki rencana memecat pegawai secara massal karena akan muncul potensi seperti pegawai demo, mengajukan gugatan, dan lainnya.

Kemudian, pikirkan ulang ketika terbesit rencana mengubah bidang usaha. “Kalau tiba-tiba berubah bidang usaha, pastikan izin ikut berubah,” kata Bintang.

Terakhir, ketika memutuskan untuk menutup bisnis, pikirkan kembali apakah bisa melunasi semua utang sebelum bisnis tersebut ditutup.

“Ingat-ingat kewajiban ke pihak ketiga, karena ada kewajiban yang harus kita selesaikan ke pihak ketiga. Kalau tidak selesai, ada potensi pihak ketiga melakukan gugatan perdata,” ujar Bintang.

Jadi, kalau melakukan hal-hal itu tanpa pikir panjang dan bijak, ada potential side effects yang mungkin harus ditanggung di masa depan.

*Pahlawan Digital UMKM*

Pahlawan Digital UMKM merupakan program kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan Staf Khusus Presiden Putri Tanjung yang bertujuan untuk mencari inovator digital yang berkomitmen membantu para pelaku UMKM naik kelas dan lebih berdaya dengan berbagai inovasi dan solusi digital.

Sejak pendaftaran dibuka pada 29 Agustus-29 September 2022, sebanyak 269 inovator digital telah mendaftar.

Para pendaftar kemudian diseleksi dan telah terpilih 20 besar yang berhak mengikuti workshop untuk mendapatkan materi penguatan teknis bagi startup digital.

Sebanyak 20 besar peserta yakni Mindo, Smeshub, Starchain, Panak.id, Modern farm, Surplus, Ciptani, Djoin, Warjali, Crustea, Dagangan, Onstock, Sandangs, Beliayam.com, Aturkuliner, Iam.id, Manganfoods, Mastani, eFishmart, dan Tumbasin.

Para inovator digital tersebut juga akan mengikuti penyelarasan program dengan program digitalisasi KemenKopUKM. Selanjutnya, mereka akan melaju ke sesi final Pahlawan Digital UMKM 2022 pada 10 November 2022.

Para pemenang nantinya akan mendapatkan hadiah menarik termasuk ratusan juta rupiah, menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UKM dalam berbagai program digitalisasi UMKM, serta berkesempatan pitching di hadapan dewan kurator dan berbagai lembaga pembiayaan.

Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Christina Agustin meminta 20 inovator digital tersebut untuk terus memberikan inovasi terbaik, khususnya untuk membantu para pelaku UMKM.

“Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, yang dicari bukan bagaimana menangnya, tapi bagaimana berproses untuk memberikan semangat luar biasa bagi para pemuda, untuk terus melakukan yang terbaik, memberikan inovasi terbaik bagi semua,” kata Asdep Christina.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Digitalisasi Perkuat Akuntabilitas Koperasi Salurkan BBM Bersubsidi bagi Nelayan

Tinggalkan komentar

Cilacap:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi sehingga bisa dipastikan tepat sasaran.

“Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan,” kata MenkopUKM Teten Masduki pada acara Peresmian Inisiasi Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo, di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9).

Di acara yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adi Satriyo Sulistyo, Menteri Teten menjelaskan, dengan digitalisasi, koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan terhubung dengan platform My Pertamina. Sehingga, penyaluran solar bersubsidi bisa tepat sasaran.

Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. “Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo,” kata MenkopUKM.

Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.

Portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi.

Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, mendukung aktivasi platform My Pertamina di SPBU Nelayan Cilacap. Sehingga, penyaluran BBM Solar Bersubdi dapat tepat sasaran.

Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital.

“Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat,” kata MenkopUKM.

Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, MenkopUKM juga memastikan bahwa pihaknya akan membantu pengembangan bisnisnya, dari hulu hingga hilir. “Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama,” ujar Menteri Teten.

Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah boleh dikelola koperasi. “Karena, nelayannya sudah berkoperasi, begitu juga dengan TPI-nya, maka koperasinya harus sehat,” kata MenkopUKM.

Dalam ekosistem bisnis seperti ini, Menteri Teten mendorong koperasi nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan. “Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata MenkopUKM.

Maka dari itu, Menteri Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar becek dan mana yang untuk pasar modern atau ekspor. “Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut,” kata MenkopUKM.

Ia juga menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.

Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.

Erick pun sepakat dengan MenkopUKM, program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi.

“Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya,” kata Erick.

Bahkan, kata Erick, ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha ibu-ibu (istri) nelayan akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero). “Jadi, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan didukung KUR dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar,” ujar Erick.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan KemenkopUKM dan Kementerian BUMN. “Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi,” kata Nicke.

Dalam catatan Pertamina, ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. “Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. “Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya,” kata Nicke.

Ia menyebutkan bahwa Pertamina juga menggelontorkan dana CSR-nya untuk keluarga (anak-anak) nelayan agar bisa membuka bengkel kapal.

*Butuh Pertalite*

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah nelayan anggota KUD Mino Saroyo menyuarakan beberapa keluhan dan harapan. Diantaranya, ada yang minta kuota BBM bersubsidi (khususnya untuk nelayan) agar ditambah.

Ada juga yang meminta agar pengurusan surat rekomendasi untuk mendapatkan solar subsidi dipermudah dan dipercepat. “Kita tak hanya butuh solar saja, melainkan juga Pertalite untuk melaut. Saya berharap nelayan juga diberi kemudahan untuk mengakses Pertalite, sama seperti solar,” kata salah seorang nelayan.

Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengungkapkan, ada sekitar 2.000 kapal anggota koperasi yang menggunakan BBM jenis Pertalite. “Dengan harga lama Rp7.650, melaut dari pagi hingga jam 12 siang, modal nelayan sebesar Rp400 ribu. Kini, dengan harga baru, modal kita bisa mencapai Rp700 ribu,” kata Untung.

Untung berharap, khususnya di Cilacap, jangan sampai terjadi kekurangan BBM. Pasalnya, saat ini, kata dia, kebutuhan BBM bersubsidi di Cilacap ada kekurangan sekitar 12 ribu kiloliter.

Untung menjelaskan, KUD Mino Saroyo yang sudah mendapat perkuatan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp7,5 miliar, memiliki anggota sebanyak 8.441 orang terdiri dari 8 kelompok, yang tersebar di 3 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) dan 12 Kelurahan. Total aset tercatat sebesar Rp36 miliar dan volume usaha mencapai Rp334 miliar.

Anggota koperasi mendapatkan layanan koperasi melalui 6 unit usaha SPBU Nelayan dan 1 unit usaha SPBU Non Subsidi untuk melayani non anggota/masyarakat umum.

Di samping itu, koperasi juga mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Waserda, Unit Simpan Pinjam, Jasa Angkutan, Pengadaan Air Bersih, dan Sewa Keranjang di TPI.

Kapal yang dimiliki anggota sebanyak 3.041 yang terdiri dari kapal diatas 30 GT sebanyak 87 unit, kapal 10-30 GT sebanyak 917 unit, dan kapal 1-5 GT sebanyak 2.037 unit.

“Kita akan meningkatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan anggota dan swasta, memberikan kemudahan dan kepastian berinvestasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Untung.(Jef)

koperasi dan ukm

Indonesia Negara Agraris dan Maritim, tapi Banyak Petani dan Nelayan Belum Sejahtera

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Tak hanya itu, Indonesia juga menyandang status negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah.

Namun, status Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim tak serta merta membuat para petani dan nelayan sejahtera. Sebaliknya, banyak petani dan nelayan Indonesia hidup di garis kemiskinan.

Hal inilah yang membuat dua perusahaan startup digital, Crowde dan Aruna Indonesia, lahir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan dengan menciptakan platform digital.

“Hasil panen para petani kita rasakan tiap hari, konsumsi produk pertanian makin banyak, tapi petani di pedesaan makin susah, makin melarat, harus mengandalkan tengkulak. Nah kita mau memecahkan isu ini,” kata Chief Operating Officer (COO) Crowde Andrew Tobing dalam talkshow daring Pahlawan Digital UMKM bertajuk “Bibit Unggul Digital untuk UMKM Agribisnis”, Kamis (15/9/2022) malam.

Tak hanya petani, menurut Head of Public Policy & Government Relations Aruna Indonesia Elkana Lewerissa, banyak juga nelayan Indonesia yang hidupnya tak sejahtera.

“Negara kita negara maritim, kita penghasil ikan terbesar kedua di dunia, tetapi yang mengejutkan, nelayan kita masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Elkana dalam talkshow yang sama.

*Digitalisasi untuk sejahterakan petani dan nelayan*

Untuk mengangkat para nelayan dari garis kemiskinan, Aruna Indonesia menciptakan teknologi untuk menghubungkan langsung nelayan dengan market, baik pasar domestik maupun global.

“Dengan teknologi yang kami punya, kami pastikan hasil tangkapan nelayan langsung kepada konsumen dan mereka penghasilannya naik,” kata Elkana.

Selain itu, Aruna Indonesia juga membantu para nelayan binaan menjual hasil tangkapan ikan secara online.

Sementara itu, Crowde menciptakan teknologi agar para petani Indonesia bisa mendapatkan akses permodalan. Sebab, selama ini banyak petani yang ditolak perbankan saat mengajukan pinjaman untuk modal usaha.

“Crowde menghadirkan akses keuangan yang lebih mudah, fair, dan transparan buat petani. Aplikasi kami bisa mengagregasi data-data pertanian hanya dalam 10 menit,” ujar Andrew.

Kemudian, Crowde juga menciptakan aplikasi untuk menghubungkan langsung para petani dengan pasar tani dan pembeli.

Selain itu, Crowde dan Aruna Indonesia memiliki pendamping para petani dan nelayan untuk menggunakan teknologi yang mereka ciptakan karena tak semua petani dan nelayan memahami aplikasi digital.

*Jadilah pahlawan digital untuk bantu tingkatkan kesejahteraan petani dan nelayan*

Di penghujung talkshow, Andrew mengajak anak-anak muda menjadi pahlawan digital dan berkolaborasi bersama meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Berapa pun inovator, belum cukup, karena market-nya masih banyak. Marilah bekerja sama, jangan takut berkolaborasi. Ciptakan solusi apa yang yang teman-teman mau bawa untuk customer nantinya,” kata Andrew.

Elkana juga menyampaikan hal serupa. Dia berpesan agar para inovator digital tak menyerah meski nantinya banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk meyakinkan pelaku UMKM untuk masuk ke dunia digital.

“Indonesia butuh generasi kreatif untuk bisa solve problem. Tidak usah mikir muluk-muluk, start dengan yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan,” kata Elkana.

Untuk membantu para petani dan nelayan, para inovator digital dan startup bisa mendaftar sebagai Pahlawan Digital UMKM 2022.

Program kolaborasi Staf Khusus Presiden Putri Tanjung serta Kementerian Koperasi dan UKM ini terbuka bagi seluruh startup dan inovator digital yang berkecimpung di sektor makanan dan minuman, fesyen dan kriya, serta agritech.

Selain mendapat hadiah sampai ratusan juta rupiah, para peserta terpilih bisa bergabung menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UKM dalam berbagai program digitalisasi UMKM. Para inovator digital juga berkesempatan dipertemukan dengan modal ventura dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dibuka sampai 26 September 2022 melalui situs resmi www.pahlawandigitalumkm.setkab.go.id.

Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 bisa dilihat di akun resmi Instagram @pahlawandigitalumkm dan @kemenkopukm.(Jef)