Arsip Tag: Dirut BTN Haru Koesmahargyo

Di Tengah Ketidakpastian Global, Sektor Properti Diyakini Tetap Tumbuh Positif, Bahkan 2045 Bakal Zero Backlog

BANDUNG:(GLOBALNEWS.ID)- Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor properti dalam negeri diyakini masih tumbuh positif pada tahun depan, didorong oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat.

Optimisme ini didasari atas fakta masih tingginya backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Kami meyakini permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih tinggi pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan,” ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo dalam acara Media Gathering di Bandung, Kamis (24/11/2022).

Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi. Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah. Pada tahun 2023 total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220.000 unit.

Menurut Haru, semakin banyaknya backlog perumahan maka target program satu juta rumah sudah tidak relevan lagi. Maka perlu target yang lebih besar lagi, seperti Program 10 juta rumah, sehingga pada tahun 2045, backlog perumahan sudah bisa teratasi.

Lebih lanjut Haru menuturkan, tahun 2023 banyak tantangan yang dihadapi perbankan seperti kenaikan suku bunga acuan serta kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19 akan berakhir pada Maret 2023. Kemudian berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR dan Countercyclical Buffer yang mensyaratkan perbankan untuk memperkuat profitabilitas, permodalan dan kualitas bsinis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank BTN telah menyiapkan enam usulan inisiatif jangka pendek 2023. Enam usulan tersebut yakni penerapan suku bunga tertentu untuk setiap kelompok desil penghasilan (desil 4-5:5%, desil 6-8: 7%), penyesuaian masa subsidi KPR menjadi 10 tahun, pemfokusan kuota FLPP ke Bank Fokus Perumahan, pemberian subsidi premi asuransi, percepatan kepesertaan Tapera dan Piloting KPR MBR Informal.

Haru menerangkan dari enam usulan tersebut, Bank BTN akan menyiapkan terobosan baru dalam skema pembiayaan perumahan. Pertama menghadirkan, New KPR FLPP dengan masa tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun. Kedua, New KPR Selisih Subsidi Bunga (SSB) dengan tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun.

Ketiga, untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat memiliki rumah, manajemen juga memperkenalkan skema KPR Rent To Own untuk MBR Informal dengan tenor maksimal 30 tahun. Skema ini memugkinkan nasabah menyewa rumah terlebih dulu untuk kemudian diubah menjadi hak milik.

Keempat, KPR dengan Skema Staircasing Share Ownership (SSO), yakni KPR Subsidi dengan skema kepemilikan secara bertahap. Dan kelima, BTN juga juga berharap ada penugasan khusus kepada pihak asuransi oleh pemerintah untuk subsidi tarif premi asuransi KPR. “Kami berharap, usulan yang digulirkan Bank BTN tersebut bisa diterima oleh pemerintah, sehingga bisa lebih menggairahkan sektor pembiayaan perumahan,” tegas Haru.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menuturkan, realisasi penyaluran KPR FLPP hingga 18 November 2022 mencapai Rp21,27 triliun atau sebanyak 191.197 unit. Bank BTN menjadi penyalur KPR FLPP tertinggi dengan kontribusi lebih dari 53%. Sedangkan posisi kedua tertinggi ditempati BTN Syariah dengan kontribusi sebesar 11,85%. Jika kedua data tersebut digabungkan, pangsa pasar BBTN di penyaluran FLPP mencapai lebih dari 65%.

Sementara itu, realisasi pembiayaan Tapera mencapai Rp636,7 miliar atau sebanyak 4.256 unit. Dari jumlah tersebut, BTN menjadi penopang utama dengan menyalurkan pembiayaan Tapera sebanyak 3.093 unit rumah, atau lebih dari 72%. “Kami berharap bank lain ikut meningkatkan lagi kontribusi dan perannya dalam penyaluran program KPR untuk rakyat, baik dalam bentuk penyaluran dana Tapera ataupun FLPP. Tanpa partisipasi aktif perbankan, kita akan sulit menekan angka backlog perumahan sebagaimana amanat pemerintah,” katanya.

Adi mengungkapkan, salah satu yang akan menjadi fokus BP Tapera untuk mengurangi backlog perumahan dengan menyalurkan pembiayaan perumahan ke pekerja sektor informal. Namun ada beberapa tantangan yang menjadi pekerjaan rumah dalam menangani pekerja informal di antaranya, pekerja informal tidak memiliki catatan keuangan yang lengkap dan sulit diverifikasi.

Kemudian pekerja informal juga memiliki keterbatasan kapasitas menabung karena penghasilan yang diperoleh umumnya habis untuk kebutuhan sehari-hari serta pekerja Informal belum sepenuhnya affordable terhadap program perumahan.

Adi mengungkapkan, tantangan berikutnya yakni dari sisi produk belum ada program pembiayaan perumahan yang spesifik untuk pekerja informal. “Sedangkan tantangan dari sisi ekosistem pembiayaan perumahan belum tersedia data yang terintegrasi untuk segmen pekerja informal dan mayoritas segmen ini berada di perdesaan yang relatif sulit terjangkau,” tegasnya.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inflasi perumahan yang terus naik dan kebijakan UMP 2023 yang ditetapkan max 10%, dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi. Hal ini membuat pemerintah harus membuat strategi perumahan dengan mencari titik keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan melalui pengendalian harga jual dan besaran bantuan pembiayaan perumahan. “Tren inflasi dan suku bunga yang terus terus naik, menjadikan strategi pemerintah dalam mendorong demand side dan supply side menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan sektor poperti,” papar Herry.

Menurut Herry, untuk menjawab tantangan industri perumahan tahun 2023, pemerintah bersama stakeholder ekosistem terkait akan melakukan optimalisasi dalam mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan. Dari sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan perencanaan program dan anggaran pembiayaan perumahan, melakukan mitigasi risiko terhadap isu kualitas bangunan dan ketepatan sasaran, penyiapan program pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal dan menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif.

Sedangkan dari BP Tapera, pemerintah mengharapkan optimalisasi penyaluran FLPP, optimalisasi skema pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal, meningkatkan kerja sama dengan lembaga Bank Penyalur untuk memperluas layanan serta efisiensi pengelolaan dana Tapera dan dana FLPP. Sementara dari Bank Pelaksana seperti Bank BTN, pemerintah berharap meningkatkan partisipasi dalam program pembiayaan pemerintah kepada MBR, meningkatkan pelayanan dan efisiensi pembiayaan perumahan kepada MBR dan non MBR dan menerbitkan pembiayaan perumahan yang terjangkau.(Jef)

IPEX 2022 Kembali Digelar di JCC: Harga Rumah Mulai Rp 168 Juta, BTN Tawarkan Bunga Flat 2,47 % untuk Tahun Pertama dan Cashback Rp 480 ribu per Akad Kredit

Jakarta:(Globalnews.id)- Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 kembali digelar di JCC, Senayan, Jakarta, mulai tanggal 19 hingga 27 November 2022. Pameran menampilkan 60 pengembang dengan 325 proyek perumahan di Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

Pameran dibuka oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, didampingi Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo, Komisaris BTN Himawan Arif Sugoto, dan Komisioner Tapera Adi Susantono.

Dalam pameran IPEX yang didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kali ini, menawarkan harga property mulai dari Rp 168 juta yang tentunya bisa di jangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harga terendah Rp 168 juta ini merupakan rumah subsidi yang bisa dibeli konsumen dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Dengan melakukan transaksi selama masa pameran, konsumen akan mendapatkan sejumlah keuntungan yakni bebas biaya provisi, administrasi, diskon asuransi, dan angsuran berjenjang.

Selain itu, bunga dari fasilitas KPR BTN yang ditawarkan sangat rendah hanya 2,47 persen per tahun dengan tenor pinjaman maksimal 30 tahun. Berkaitan dengan HUT KPR ke 48, juga disediakan cahsback sebesar Rp 480 ribu untuk setiap akad kredit.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, kolaborasi aktif di antara stakeholder atau pengembang dan perbankan, penting untuk terus terjalin dengan baik demi mereduksi angka backlog rumah yang telah mencapai 12,7 juta.

Angka ini akan terus bertambah, seiring kebutuhan rumah per tahun yang mencapai satu juta unit. Sementara pembangunan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 200.000-300.000 unit per tahun.

“Nah, dalam pameran kali ini, para pengembang menyediakan perumahan. BTN menyediakan pembiayaannya,” ujar Iwan saat sambutan pembukaan IPEX 2022.

Pemerintah sendiri menyediakan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2023 sebanyak 220.000 unit. Naik sekitar 20.000 unit dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di sisi demand and supply demi terciptanya ekosistem perumahan yang sehat, dan produktif.

Di antaranya melalui kebijakan Loan to Value 100 persen, pembebasan sementara kewajiban konsumen pembeli untuk memiliki BPJS, pelonggaran perizinan bangunan gedung (PBG), dan lain-lain.

Targetkan Transaksi Rp 1,5 tTriliun

Sementara itu Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menuturkan, dalam pameran IPEX yang diproyeksikan mendatangkan 68.000 pengunjung kali ini, BTN menargetkan transaksi sebesar Rp 1,5 triliun.

“Rinciannya, Rp 900 miliar dari KPR komersial, Rp 300 miliar dari KPR subsidi, dan Rp 300 miliar dari KPR Syariah,” kata Haru.

Terkait backlog, Haru mengharapkan dengan kolaborasi semua pihak, backlog perumahan akan bisa diatasi sampai nol persen, saat Indonesia berusia 100 tahun.(Jef)

Kinerja Kuartal III 2022, Laba BTN Naik 50%

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan kinerja gemilang sepanjang periode Januari-September 2022. Bank spesialis kredit perumahan ini sukses membukukan laba bersih hingga akhir September 2022 senilai Rp2,28 trililun. Perolehan tersebut melonjak 50,11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,51 triliun.

“Transformasi Bank BTN yang sejalan dengan Transformasi dari Kementerian BUMN telah membuahkan hasil yang positif. Sehingga kinerja perseroan pada kuartal III/2022 ini semakin baik dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Paparan Publik Kinerja Keuangan Bank BTN Per 30 September 2022 di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Haru, kenaikan laba bersih perseroan, ditopang oleh keberhasilan Bank BTN menjalankan inisiatif strategis di kuartal III/2022 antara lain peningkatan penyaluran kredit, biaya dana (cost of fund) yang berhasil ditekan seiring dengan peningkatan penghimpunan dana murah ditambah juga dengan suksesnya Bank BTN melakukan perbaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan) yang terus menurun hingga akhir September 2022.

Haru menjelaskan, Sepanjang periode Januari-September 2022, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit mencapai Rp289,6 triliun meningkat 7,18% dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp270,27 triliun. Penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada kuartal III/2022.

Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir September 2022 mencapai Rp256,48 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal lII//2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp140,97 triliun tumbuh 8,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp129,97 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 6,4% menjadi Rp87,11 triliun pada kuartal III/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp81,87 triliun.

“Penyaluran kredit yang berkualitas dengan melakukan sentralisasi proses kredit telah berhasil membuat rasio kredit bermasalah (non performing loan) Bank BTN terus membaik. NPL Gross pada kuartal III tahun 2022 ini berada pada level 3,45%, lebih rendah dari sebelumnya di level 3,94%, Sedangkan NPL Nett sebesar 1,23%, turun dari posisi 1,50%,” kata Haru.

Kenaikan kredit berdampak pada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 31,84% pada kuartal III/2022 menjadi Rp11,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,75 triliun. Lonjakan NII tersebut membuat rasio net interest margin (NIM) Bank BTN juga mengalami kenaikan dari 3,52% pada akhir September 2021 menjadi 4,51% di kuartal III/2022.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Haru mengungkapkan pada kuartal III/2022 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp312,84 triliun naik 7,41% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp291,26 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp143,59 triliun naik sebesar 18,7% dibandingkan akhir September 2021 sebesar Rp120,96 triliun. “Kenaikan CASA yang cukup tinggi tersebut membuat kontribusi dana murah mengalami kenaikan menjadi 45,9% dari total DPK Bank BTN pada kuartal III/2022,” jelasnya.

Haru menegaskan, kenaikan dana murah Bank BTN berhasil menekan biaya dana atau cost of fund Bank BTN pada akhir September 2022 menjadi 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,28%. Menurut Haru, kinerja Bank BTN pada akhir September 2022 yang cukup gemilang ini, mendorong aset perseroan meningkat sebesar 5,77% menjadi Rp389,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp368,05 triliun.

Kinerja BTN Syariah Tumbuh Positif

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada kuartal III/2022. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak 66% dari Rp141,74 miliar pada kuartal III/2021 menjadi Rp235,27 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada kuartal III/2022, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 11% menjadi Rp30,35 triliun dibandingkan akhir September 2022 sebesar Rp27,35 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah mencapai Rp31,05 triliun tumbuh 11,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,92 triliun.

Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 13,07% menjadi Rp41,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp36,51 triliun.(Jef)

Giliran Pedagang Pasar Dapat Hunian Layak Berkat Bank BTN

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk (BTN) berkolorasi dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) siap memfasilitasi pembiayaan hunian yang layak bagi para pedagang pasar tradisional. Penyedian hunian yang layak bagi pedagang pasar tersebut akan dibiayai Bank BTN melalui skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN terus mendorong kesejahteraan pedagang pasar tradisional melalui hunian yang sehat, layak dan terjangkau. “Sebagai Bank BUMN yang fokus pada perumahan, BTN mengajak IKAPPI untuk dapat berkolaborasi menyelesaikan permasalahan perumahan di Indonesia sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat, layak dan terjangkau untuk menjadi tempat membangun kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya di sela kegiatan Rakernas IKAPPI di Jakarta, Kamis (20/10).

Haru menjelaskan, Bank BTN dengan IKAPPI sebelumnya telah berkolaborasi
dalam penyelenggaraan program Grebek Pasar. Melalui program ini, Bank BTN ingin membuka kesempatan bagi para pedagang pasar (pekerja informal) untuk dapat memiliki hunian yang layak, sehat dan terjangkau dengan skema fasilitas KPR BP2BT yang merupakan program KPR bersubsidi uang muka dari pemerintah berbasis tabungan.

“Sosialisasi program-program perumahan bersama IKAPPI sudah kita lakukan di beberapa tempat diantaranya Sumatera Selatan dan Jawa Barat dan akan terus bergulir ke wilayah lainnya. Harapan kami dengan sosialisasi ini seluruh pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan beberapa program-program stimulus yang diberikan oleh pemerintah,” terangnya.

Selain program pembiayaan sektor perumahan, lanjut Haru, Bank BTN juga memberikan pembiayaan kredit modal kerja kepada para pedagang serta menyalurkan kredit usaha rakyat dan layanan-layanan pembiayaan lainnya.

“Kami ingin agar seluruh pedagang pasar dapat mengenal perbankan sebagai tempat menabung, sehingga hasil usahanya dapat disisihkan agar dapat disimpan melalui Bank BTN,” tuturnya.

Haru berharap IKAPPI dan Bank BTN ke depan dapat meningkatkan kolaborasi penyediaan perumahan bagi pedagang pasar, sehingga melalui upaya ini dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Rumah merupakan kebutuhan mendasar yang merupakan permulaan dari pengembangan karakter. Dengan rumah yang dimiliki akan menjadi permulaan dalam membina keluarga yang bahagia serta menjadi tempat melihat tumbuh kembangnya anak-anak yang kelak dapat menjadi generasi penerus bangsa,” kata Haru.

Sementara itu Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri mengungkapkan, sebagian besar para pedagang pasar tradisional di Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta orang belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, kolaborasi IKAPPI dengan Bank BTN ini diharapkan bisa mempermudah akses pedagang pasar tradisional memiliki hunian yang layak.

“Kami sangat mendukung program dari Bank BTN dan Kementerian PUPR yang bagus ini agar para pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa sejahtera dan memiliki rumah sendiri. Karena saat ini masih banyak yang kontrak rumah untuk menjadi tempat tinggal,” jelasnya.

Menurut Mansuri, daripada para pedagang pasar membayar kontrak rumah, lebih baik uang tersebut digunakan untuk mencicil rumah yang akan menjadi miliknya sendiri. “Kami bersama Bank BTN akan melakukan sosialisasi ke pasar-pasar di daerah-daerah agar para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas KPR Subsidi ini,” pungkasnya.(Jef)

Bank BTN Terbitkan Saham Baru Untuk Ekspansi Kredit Terutama KPR Segmen MBR

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), atau rights issue, telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang dilaksanakan pada hari ini (18/10) menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” jelas Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Jakarta, Selasa (18/10)

Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” tegas Haru.

Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.

“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.

Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerjasama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.

Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, lanjut dia, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana rights issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai Bank Terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset. Adapun proyeksi bisnis Perseroan pada tahun 2025 di antaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14% dalam 5 (lima) tahun, ROE  di atas 16% dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” papar Haru.
Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana 90% bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. “Rights issue akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak,” katanya.
Terkait tanggal pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK. “Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” pungkas Haru.(Jef)

KOLABORASI KEMENTERIAN ATR/BPN DAN BTN SIAPKAN SOLUSI PENYELESAIAN SERTIFIKAT RUMAH RAKYAT

Jakarta:(Gkobalnews.id)- Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencapai target penerbitan 126 juta sertifikat terutama untuk penyediaan rumah bagi rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menggelar kemitraan strategis terkait pertanahan. Kerja sama tersebut ditargetkan mempercepat proses penyelesaian sertifikat milik debitur serta calon debitur Bank BTN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan kemitraan dalam rangka percepatan persertipikatan rumah untuk rakyat ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadi menjelaskan dengan adanya percepatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, lanjutnya, mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. “Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung persertipikatan khususnya bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar mereka bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, mereka juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” tutur Hadi di Jakarta, Kamis (13/10).

Adapun, kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta Jasa dan Layanan Perbankan. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua Perjanjian Kerja Sama terkait lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.

Hingga kini, Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan banyak hal untuk mendukung kemudahan penerbitan sertifikat. Di antaranya, telah dilakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses layanan pertanahan. Dengan dilakukannya kemitraan ini, Menteri ATR/Kepala BPN berharap dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi di bidang teknologi layanan digital antar kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat. “Terlebih Kementerian ATR/BPN saat ini berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses pelayanan melalui inovasi berbasis digital,” ujar Hadi.

Melalui kerja sama tersebut, Hadi juga mengatakan para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan dapat memanfaatkan fasilitas KPR BTN untuk memiliki rumah layak huni. “Dengan akses untuk memiliki rumah layak huni, kami berharap kesejahteraan karyawan ATR/BPN semakin terjamin, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kerja sama ini akan memberikan skema KPR, kredit pegawai, kartu kredit, dan fasilitas perbankan lainnya dengan skema yang menarik bagi para karyawan kami,” tutur Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam memberantas para mafia tanah. Pasalnya, penyediaan rumah rakyat dalam rangka Program Satu Juta Rumah sering terhambat masalah sertifikat. Padahal, di tengah kondisi pandemi dan ancaman pemanasan global, rumah menjadi tempat teraman bagi keluarga.

Dengan kemitraan ini, lanjut Haru, akan mengakselerasi proses penyediaan rumah sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian. “Kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjamin status hukumnya. Kami sangat berterima kasih atas berbagai langkah dan layanan dari Kementerian ATR/BPN yang mempermudah dalam proses penyelesaian sertifikat di Indonesia,” jelas Haru.

Haru menjelaskan lewat kerja sama ini, pihaknya akan mendaftarkan semua aset berupa tanah milik Bank BTN baik yang telah maupun akan menjadi agunan kredit. Kemudian, Haru menuturkan Kementerian ATR/BPN pun akan memberikan pencegahan dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik Bank BTN. Ke depannya, Kementerian ATR/BPN dan Bank BTN juga akan melakukan percepatan dalam digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan proses penerbitan maupun penyelesaian sertifikat.

Selain itu, Bank BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN. Layanan yang diberikan tersebut mulai dari cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema menarik khusus karyawan kementerian tersebut. “Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN untuk menggunakan jasa dan layanan perbankan milik Bank BTN. Tentunya kami memiliki program BTN Solusi yang menawarkan skema KPR dan kredit menarik bagi para ASN Kementerian ATR/BPN.”(Jef)

BTN Siap Mendukung REI Wujudkan Rumah Rakyat Yang Berkualitas

YOGYAKARTA-(GLOBALNEWS.ID)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap bersinergi dan mendukung REI dalam penyediaan hunian rumah yang berkuailitas dalam perayaan HUT REI ke-50 Tahun. Kolobarasi antara Bank BTN dan REI telah mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia.

“Harapannya di ulang tahun REI ke 50 Tahun, REI semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia. Bersama dengan REI, Bank BTN semakin optimistis dapat menyukseskan program sejuta rumah dengan menyediakan rumah yang berkualitas,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers HUT REI ke-50 di Yogyakarta, Kamis (19/05/2022).

Haru mengatakan, dalam ekosistem perumahan, REI adalah salah satu pemain penting, untuk itu Bank BTN mengharapkan dukungan dari REI untuk saling melengkapi dan bersinergi. Apalagi, usia 50 tahun adalah momen yang spesial bagi Real Estat Indonesia. “Sinergi antara REI dengan Bank BTN adalah sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang yang sudah ditempuh dengan berbagai dinamika akan menjadi bekal untuk menempuh perjalanan berikutnya,” jelasnya.

Menurut Haru, Bank BTN dan REI memiliki tujuan yang sama sekaligus sama-sama mengemban tugas negara untuk bisa menyediakan rumah yang terjangkau, sehat, dan berkualitas. Karena itu Bank BTN berharap, para pengembang anggota REI bisa bersama-sama mencapai tujuan ini. “Bank BTN akan terus mendukung pembiayaan KPR untuk anggota REI di seluruh Indonesia baik subsidi ataupun non-subsidi. Kerjasama antara Bank BTN dan REI sangat diperlukan, dan keharmonisan antara kedua belah pihak harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Haru menilai hubungan kerjasama antara Bank BTN dengan REI telah berjalan sangat baik selama ini. Kerjasama yang telah terbangun tidak sekedar untuk kepentingan bisnis semata, namun juga bertujuan untuk sosial yang diwujudkan melalui penyediaan hunian rumah yang berkualitas.

“Bank itu dari pembiayaan baik konsumen maupun supplier, karena itu dalam pembangunan dan penyediaan rumah harapannya agar para anggota REI selalu memperhatikan betul mengenai layanan kepada konsumen misalnya sertifikat bisa selesai tepat waktu, kualitas bangunan dan juga mengenai prasarana jalan, listrik, air. Walaupun rumah sederhana bukan berarti rumahnya rumah murahan jadi harus yang layak (proper) dan mudah (portable),” tuturnya.

Haru mengatakan dari sisi pembiayaan saat ini porsi total kredit perseroan 90 persen di sektor perumahan dan pemegang saham mayoritas Bank BTN dalam hal ini pemerintah telah mengukuhkan dari 4 Bank Himbara, BTN adalah bank yang fokus ke perumahan. Perseroan berharap sinergi dengan REI saling bahu membahu untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya rumah sederhana hingga saatnya nanti seluruh masyarakat memiliki rumah.

“Kami akan terus melanjutkan tugas ini serta bersinergi dengan REI dalam menyediakan rumah-rumah khusus yang menengah ke bawah, khususnya subsidi yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia,” katanya.

Haru menambahkan sebagai bank yang diamanatkan pemerintah sebagai bank penyalur KPR Bersubsidi yang merupakan program dari dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah, perseroan akan terus meningkatkan peranannya sehingga menjadi contoh bagi bank-bank lainnya dalam penyaluran KPR. “Ayo sama-sama membantu Indonesia menyediakan rumah masyarakat layak dan mudah,” urainya.

Sebagai perbankan, terang Haru, tentunya Bank BTN berperan bagaimana mempercepat proses pembiayaan, kemudian mempermudah permintaan (demand).

Perseroan melihat bahwa jumlah pasokan rumah banyak, namun permintaan masih terbatas. Dari kondisi tersebut bagaimana Bank BTN mempermudah konsumen untuk memiliki akses dengan kondisi keuangan terbatas dan menjadi sebuah solusi.

“Mudah-mudahan dari REI punya porsinya bagaimana rumah itu misalnya dibuat murah, layak, dengan teknologi yang baik dan bagus, green, multifungsi sehingga tidak standar-standar saja,” terangnya.

Sebagai bentuk apresiasi Bank BTN kepada mitra pengembang dengan performa baik, lanjut Haru, Bank BTN tengah menyusun kebijakan kemudahan proses kredit yang akan diberlakukan mulai tahun ini. Nantinya seluruh pengembang akan dikategorikan berdasarkan faktor penilaian yang meliputi kualitas kredit, keuangan, dan manajemen. Kategori pengembang akan terdiri dari Developer Nasional, Platinum, Gold, Silver, dan Bronze.

“Dengan semakin tinggi tingkat performa tentunya akan mendapatkan privilege yang lebih banyak seperti kemudahan akad dengan proses yang lebih cepat dan kemudahan-kemudahan lainnya yang dapat mendukung kecepatan bisnis serta cash flow pengembang,” katanya.

Sementara Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan seiring waktu berjalan sudah 50 tahun REI berkiprah dalam pembangunan perumahan di Indonesia dan sebagai organisasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia, anggota REI sudah ikut memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Tanah Air.

“REI akan akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, salah satunya bekerjasama dengan Bank BTN karena kami melihat hingga saat ini Bank BTN adalah porsi terbesar dari fasilitas untuk kredit di properti, jadi bukan hanya di KPR tapi juga di kredit konstruksi dan BTN merupakan bank terbesar untuk sektor properti,” paparnya.

Adapun saat ini anggota REI mencapai sekitar 6.300 perusahaan properti yang tersebar di 34 provinsi.

Dengan semua sumber daya yang dimiliki, REI juga akan terus mewarnai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di sektor properti terutama perumahan dan permukiman.

“Sektor properti memiliki multiplier effect bagi sekitar 174 industri terkait lainnya dan 350 UMKM sehingga jika sektor properti bangkit maka dampaknya akan terasa terhadap perekonomian negara secara keseluruhan,” tegasnya.(Jef)

BTN Bagikan Dividen Rp273 Miliar

JAKARTA-(GLOBALNEWS.ID)- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membagikan dividen tunai dengan total sebesar Rp237,62 miliar atau Rp22,438 per lembar saham kepada para pemegang saham. Jumlah tersebut merupakan 10% dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang mencapai Rp2,37 triliun.

“RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 akan dipergunakan sebesar 10% dibagikan sebagai dividen dan sebesar 90% ditetapkan sebagai laba ditahan,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo usai gelaran RUPST Bank BTN di Jakarta, Rabu (2/3).

Dalam RUPST Bank BTN ada beberapa mata agenda yang dibahas, dan RUPST menyetujui antara lain pengesahan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui dan menunjuk kembali Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN. Sedangkan pada jajaran Komisaris, RUPST menyetujui pemberhentian Eko D Heripoerwanto sebagai Komisaris dan menunjuk tiga komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen.

Menurut Haru, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. “Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” tegasnya.

Adapun susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen : Armand B Arief
Komisaris Indpenden : Sentot A Sentausa
Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
Komisaris : Heru Budi Hartono
Komisaris : Andin Hadiyanto
Komisaris : Himawan Arief Sugoto

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan dengan nomenklatur baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo
Direktur Distribution and Funding : Jasmin
Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

Lebih lanjut Haru menuturkan, pada tahun ini, perseroan juga telah menetapkan beberapa target kinerja keuangan antara lain Kredit dan Pembiayaan ditargetkan tumbuh 9%-11%, Dana Pihak Ketiga ditargetkan juga tumbuh 9%-11%, laba bersih ditargetkan naik pada kisaran 10-13% serta NPL gross diharapkan membaik pada kisaran 3,4%-3,5%.

Adapun untuk mencapai target pertumbuhan kredit tersebut, perseroan akan mengoptimalkan program perumahan nasional, melalui kontribusi pada program KPR FLPP, KPR BP2BT dan KPR TAPERA dengan potensi realisasi unit sebanyak 169,3 ribu unit. Kemudian memperluas partnership untuk penyaluran kredit pada segmen fixed income dengan melanjutkan program KPR TWP AD dan ekspansi BTN Solusi di segmen institusi, Lembaga Pemerintah, Kementerian dan Korporasi BUMN lainnya.

Bank BTN juga akan meningkatkan KPR di segmen milenial melalui kerjasama pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dengan BUMN Karya dan Top Developer serta program KPR untuk mielnial, seperti KPR Gaess for Millenials dengan fitur Graduate Payment Mortgage (GPM) dan KPR Hits. Selain itu, Bank BTN juga akan mengembangkan kredit komersial dan korporasi yang memiliki value chain di sektor perumahan.

Sementara untuk menjaga momentum pertumbuhan laba bersih, perseroan akan menjaga yield kredit di kisaran 7%-8% dengan meningkatkan kontribusi kredit bermarjin tinggi, terutama kredit payroll dan SME. Bank BTN juga akan melanjutkan tren penurunan Cost of Fund (CoF) dengan meningkatkan CASA dan DPK Ritel.

Laba bersih perseroan juga akan didorong untuk meningkatkan kontribusi Fee Based Income (FBI) dengan mengembangkan sumber-sumber FBI baru seperti pengembangan fee treasury di segmen ritel, penjualan produk wealth dan peningkatan transaksi digital banking baik user mobile banking, internet banking dan cash management.(Jef)

NPL Turun, Laba Bersih Bank BTN Sepanjang Tahun 2021 Melonjak 48,3%

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Menjadi tulang punggung Pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan rumah bagi jutaan rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2021. Laba bersih Bank BTN melonjak 48,3% menjadi Rp2,37 triliun  pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp1,6 triliun. 

Kenaikan laba bersih Bank BTN ini ditopang oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,66%, dari Rp260,11 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp274,83 triliun pada tahun 2021 (year on year/yoy).

Pertumbuhan kredit tersebut  disertai dengan penurunan Non Performing Loan (NPL) Gross Bank BTN yang tercatat sebesar 3,70% pada tahun 2021, berkurang jauh dari tahun 2020 di kisaran 4,37%. Adapun NPL Nett juga membaik dari 2,06% tahun 2020 menjadi 1,20% tahun 2021.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan, pertumbuhan kredit Bank BTN mengkonfirmasi bahwa sektor perumahan terbukti cukup tangguh dalam melewati masa krisis ekonomi akibat pandemi. Pembiayaan pemilikan rumah tetap mengalir sekalipun daya beli konsumen relatif turun. Ini terbukti dari penyaluran kredit perseroan tahun 2021 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan berada di atas rata-rata kredit industri perbankan pada kisaran 5,24%.

“Berbagai insentif yang diberikan Pemerintah berhasil menjaga daya beli konsumen sehingga permintaan kredit rumah tetap meningkat. Kami optimistis, pada saat ekonomi semakin pulih, dan pandemi berlalu sepenuhnya, permintaan KPR  dapat meningkat lebih tinggi lagi,” kata Haru dalam Paparan Kinerja Keuangan Bank BTN Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (8/2/2021).

Untuk diketahui, pada periode 2019-2020, saat perekonomian nasional terhimpit krisis dan penyaluran kredit industri perbankan mengalami kontraksi 2,5%, BTN merupakan satu dari sedikit bank yang berhasil membukukan pertumbuhan kredit. Kini, ketika ekonomi berangsur pulih, dan sektor properti menjadi lokomotif pertumbuhan, BTN bisa berperan lebih besar lagi. 
Haru mengungkapkan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi masih menjadi penopang utama pertumbuhan kredit Bank BTN dengan kenaikan sebesar 8,25% yoy menjadi Rp130,68 triliun pada tahun 2021 dibandingkan  tahun 2020 sebesar Rp120,72 triliun.

Adapun KPR Non-Subsidi juga turut menunjukkan kenaikan di level 4,14% yoy menjadi Rp83,25 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp79,93 triliun. Kenaikan penyaluran KPR Subsidi tersebut membuat Bank BTN masih mendominasi pangsa KPR Subsidi sekitar 90%. Sementara KPR secara nasional Bank BTN menguasai pangsa pasar sekitar 40%.

Pertumbuhan penyaluran kredit, lanjut Haru, juga berdampak pada pendapatan bunga (Net Interest Income/NII) yang tumbuh sebesar 44,7% dari Rp9,10 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp13,20 triliun di tahun 2021. Kenaikan NII ini menghasilkan Net Interest Margin (NIM) ke level 3,99% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang baru sekitar 3,06%.

“NIM kami terus membaik dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan biaya dana atau cost of fund semakin baik, sejalan dengan meningkatnya porsi dana murah (CASA),” tegasnya.
Haru memaparkan, total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun Bank BTN sepanjang tahun 2021 mencapai Rp295,98 triliun naik 6,03% dibandingkan perolehan di tahun 2020 yang sebesar Rp279,14 triliun. Dari jumlah DPK tersebut komposisi dana murah mengalami kenaikan 319 bps dari 41,11% menjadi 44,3%.  Kenaikan komposisi dana murah ini membuat cost of fund Bank BTN hingga tahun 2021 mengalami penurunan signifikan sebanyak 166 bps menjadi 3,13% dibandingkan tahun 2020 yang masih 4,79%.“Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank BTN dalam meningkatkan porsi dana murah,” tegas Haru.

Dari sisi kecukupan likuiditas, Menurut Haru, Bank BTN dalam posisi yang sangat sehat. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 92,86%, membaik dari posisi tahun lalu di 93,19%. Angka ini lebih baik dari LDR perseroan tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 103,49% dan 113,5%. “LDR tahun 2021 ini merupakan LDR terendah sepanjang lima tahun terakhir,” paparnya.

Haru menegaskan, likuiditas Bank BTN yang sangat kuat juga dapat dilihat dari Loan Coverage Ratio (LCR) berada di angka 283,16% terus meningkat dari periode tahun sebelumnya yakni 256,32% (2020), 136,31% (2019) dan 108,99% (2018). “Peningkatan LCR menunjukkan semakin baiknya kondisi ketahanan likuiditas BTN dan jauh berada di atas ketentuan regulator yang sebesar 100%,” kata Haru. 

Sementara itu, meski NPL mengalami penurunan, Bank BTN tetap menyiapkan pencadangan dana yang lebih besar. Hal ini terbukti dari Coverage Ratio pada tahun 2021 yang  mencapai 141,82% jauh lebih tinggi dibandingkan  tahun 2020 yang sebesar 115,02%.

Dengan kenaikan kredit dan DPK yang cukup signifikan tersebut mendongkrak aset Bank BTN tumbuh sebesar 2,95% dari Rp361,20 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp371,86 triliun di tahun 2021. “Kinerja positif yang diraih Bank BTN ini tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder terutama Pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan serta OJK dan BI yang kebijakannya selama ini mendukung pertumbuhan industri perbankan dan sektor properti,” tegas Haru.

Tumbuhnya sektor properti termasuk pembiayaan perumahan juga tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah yang sukses melakukan program vaksinasi nasional dan memberikan stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Adapun, stimulus yang diberikan Pemerintah seperti insentif PPN 0% untuk sektor properti dan kebijakan dana PEN yang ditempatkan di perbankan nasional termasuk Bank BTN telah membuat permintaan pembiayaan rumah meningkat. 

Kinerja positif Bank BTN saat ini juga menandakan keberhasilan transformasi yang dilakukan manajemen seperti sentralisasi proses kredit dan digitalisasi. Transformasi tersebut, menjadi mesin yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan bisnis Bank BTN. 

“Dengan transformasi yang dilakukan Bank BTN dan dukungan Pemerintah bersama stakeholder terkait bisnis pembiayaan perumahaan, kami optimistis mampu berperan aktif dalam mendukung program Pembangunan Satu Juta Rumah serta memenuhi tugas utama menyediakan hunian terutama bagi MBR dan milenial,” jelas Haru. 

*Syariah Semakin Kuat* 

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN juga tumbuh positif hingga tahun 2021. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak di level 37,33% yoy dari Rp134,86 miliar tahun 2020 menjadi Rp185,20 miliar pada tahun 2021.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada akhir tahun 2021, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 9,93% yoy menjadi Rp27,55 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp25,06 triliun. Kualitas pembiayaan BTN Syariah juga terus membaik dengan Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 4,32% pada tahun 2021 dari sebelumnya 6,53% di tahun 2020. 

BTN Syariah juga tercatat telah menghimpun DPK sebesar Rp29,26 triliun pada tahun 2021 atau naik 22,79% yoy dari Rp23,83 triliun di tahun 2020. Dengan capaian tersebut, aset UUS BTN ini tumbuh di level 16,14% yoy menjadi Rp38,36 triliun pada tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp33,03 triliun.(Jef)

Sinergi BTN dan Santri Developer Kurangi Backlog Perumahan

CIREBON:(Globalnews.id)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) gencar melakukan sinergi dengan berbagai institusi dan komunitas untuk membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit. Salah satu sinergi yang dilakukan bekerjasama dengan komunitas santri melalui NU Circle dalam menciptakan santri developer di berbagai daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank BTN bersama NU Circle menggelar BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, setelah sebelumnya batch 1 yang diadakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berharap dengan kegiatan ini maka akan banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri atau santri developer. Sehingga para santri developer ini akan bersama-sama dengan BTN bisa mengurangi backlog rumah yang ada di Indonesia. Dari sekitar 270 juta penduduk indonesia, data dari BPS mencatat terdapat backlog perumahan nasional di Indonesia 11,4 juta yang sangat besar dan cenderung bertambah setiap tahun.

“Harapannya jika memungkinkan 100% dari peserta yang lulus dari acara ini dapat langsung mulai bekerja dengan terjun langsung ke lapangan atau paling tidak mulai bekerja di perusahaan developer yang telah lebih dulu berkecimpung di sektor perumahan untuk mempercepat proses belajar,” ujar Haru pada acara peresmian pembukaan BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (29/1).

Menurut Haru, kebutuhan rumah saat ini sangat besar terutama didorong olah banyaknya angka pernikahan baru dan para kaum milenial yang sudah memasuki angkatan kerja. Namun di sisi lain, kemampuan pasokan perumahan tidak dapat mengikuti kecepatan pertumbuhan permintaan akan perumahan yang layak.

Haru menjelaskan, potensi yang besar ini pada kenyataannya tidak serta merta saling mengisi dan melengkapi. Ada berbagai kendala yang menghalangi di mana salah satunya adalah jumlah developer perumahan yang menjadi supplier sektor perumahan dan jumlah properti yang mampu diproduksi oleh pengembang belum mampu mengisi gap permintaan atas perumahan yang layak.

“Untuk itu, BTN mengajak kalangan santri yang tergabung dalam Santri Developer bersama-sama mengatasi kendala backlog perumahan yang masih sangat besar mencapai 11 juta unit,” jelasnya.

Lebih lanjut Haru mengungkapkan, sektor perumahan adalah sektor yang sangat defensif dan tahan banting. Tahun 2021 yang lalu ketika sektor usaha yang lain tertekan bahkan ada sektor usaha yang tumbuh negatif, bisnis properti adalah salah satu sektor usaha yang tetap tumbuh.

“Sebagai lembaga intermediasi yang berfokus dalam pembiayaan perumahan dan sektor pendukungnya, Bank BTN harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi,” katanya.

Salah satu caranya, papar Haru, adalah membuka peluang bekerjasama dengan sebanyak mungkin pengembang perumahan. Tentunya pengembang yang memahami seluk beluk perumahan, pengembang yang memiliki pengetahuan yang benar mengenai cara yang benar dalam mengembangkan perumahan.

“Itu sebabnya Bank BTN sangat mendukung acara Santri Developer Kebangsaan ini. Harapannya kita secara bersama-sama berkontribusi secara positif membantu pemerintah dalam program sejuta rumah, memberikan akses hunian yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang belum memiliki rumah sendiri,” tegas Haru.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan NU Circle Arsul Sani mengapresiasi Bank BTN yang terus mendukung dan melanjutkan program Santri Developer Kebangsaan ini. “Saya mengapresiasi Bank BTN yang terus bersama NU Circle ini membangun kompetensi santri melalui pelatihan Santri Developer dan selalu dilaksanakan di pesantren,” katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai sinergi dari berbagai disiplin ilmu dalam proses pembangunan perumahan penting untuk mewujudkan hunian nyaman. Sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga.

“Bagaimana rumah yang dibangun dengan cara yang sesuai kaidah atau nilai-nilai yang berlaku menjadi hunian yang nyaman, sesuai tata kelola yang benar. Itu memerlukan ilmu yang benar,” paparnya.

Menurut Lestari, agar bisa diterima masyarakat, para developer atau pengembang perumahan harus bisa menginformasikan produk perumahan yang dibangun dengan benar. Pengembang perumahan perlu memahami disiplin ilmu komunikasi agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik dan benar oleh masyarakat.

“Selain itu, para santri calon developer harus memahami dengan baik tentang tata kota dan disiplin ilmu planologi agar rumah yang dibangun tidak menyalahi aturan berlaku. Rumah yang dibangun tidak hanya unggul dalam penerapan teknologi tetapi mampu menciptakan kebahagiaan bagi penghuni yang mampu merefleksikan nilai-nilai berlaku di masyarakat,” tegasnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi berharap dari program ini bisa melahirkan Santri yang Bagus, Pintar dan Wirausahawan. Wamenag menjelaskan program BTN Santri Developer Kebangsaan adalah salah satu program santripreneur. Tujuannya untuk mendorong santri dan pesantren agar turut berkontribusi aktif menekan angka kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan kemandirian dan kewirausahaan.

Wamenag berharap pelatihan ini banyak melahirkan usahawan, yang berpartisipasi dalam membangun masyarakat. “Apresiasi kepada BTN dan NU Circle yang telah mendukung kegiatan ini, dalam membangun masyarakat dan bangsa,” kata dia.

Pengasuh Ponpes KHAS Cirebon, KH Musthofa Aqil Siroj menyampaikan terima kasih kepada semua khalayak yang terlibat dalam acara Opening Ceremony, BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 yang diselenggarakan di Pesantren KHAS Kempek ,Cirebon.

Program Santri Developer ini sangat bagus untuk memandirikan santri. Santri yang berdaya memiliki nilai yang lebih baik karena bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. “Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ketika didatangi seorang ibu tua yang miskin.
Nabi Muhammad tidak langsung memberikan bantuan langsung tetapi mengajak para sahabat untuk membeli pohon kurma sehingga kurmanya bisa dinikmati si ibu tua miskin tersebut. NU Circle melajukan fungsi itu dengan mensinergikan BTN dengan santri nahdliyin,” tuturnya..

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum NU Circle Gatot Prio Utomo menegaskan, visi dan misi besar yang dibawa NU Circle adalah menyiapkan generasi nahdliyin menjadi generasi emas Indonesia pada 2045. NU Circle ingin membangun masyarakat profesional santri yang terus-menerus memproduksi santri-santri bertalenta profesional di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Santri Developer Kebangsaan ini akan melahirkan developer-developer yang diharapkan dapat menyediakan perumahan bagi warga nahdliyin,” pungkasnya.(Jef)