Arsip Tag: Dirut LPDB Supomo

Perkuat Mitigasi Risiko, LPDB-KUMKM Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi Dengan 16 Lembaga Penjaminan

Batam:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan meningkatkan dan memperkuat kolaborasi dengan 16 lembaga penjaminan (14 Jamkrida, Askrindo Syariah, dan Sinarmas), terutama dalam hal mitigasi risiko pembiayaan.

“Lingkaran ekosistem (pembiayaan) yang terjadi, itu memang harus melibatkan lembaga penjaminan. Jadi, jalinan kerja sama dengan lembaga pembiayaan harus lebih baik lagi,” kata Dirut LPDB-KUMKM Supomo, pada acara Rapat Koordinasi Lembaga Penjaminan, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (22/11).

Pasalnya, lanjut Supomo, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga keuangan yang baik, termasuk dalam menyukseskan program modernisasi koperasi di Indonesia. “Itu tidak lepas dari dukungan pendanaan dari LPDB-KUMKM,” ujar Supomo.

Untuk itu, Supomo menyebutkan, LPDB-KUMKM terus bertransformasi secara internal agar mitigasi risikonya bisa semua terukur, jangan sampai terjadi kemacetan. “Kalau semua terukur, impact-nya juga akan dirasakan lembaga penjaminan. Sehingga, mereka tidak ragu lagi bermitra dengan LPDB-KUMKM,” tandas Supomo.

Supomo menambahkan, pihaknya juga menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di segala lini, termasuk teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabel. “Profesionalisme dan integrity yang kita utamakan,” tegas Supomo.

Lebih dari itu, LPDB-KUMKM juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Apalagi, LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan sudah diberikan tugas tambahan oleh Menteri Koperasi dan UKM, yaitu melaksanakan pendampingan melalui inkubator.

Karena LPDB-KUMKM tidak bisa bekerja sendiri, Supomo berharap kerja sama dan sinergitas dengan lembaga penjaminan seperti ini harus terus dilaksanakan. Sekaligus, sebagai ajang evaluasi. “Karena kita pasti memiliki visi dan misi yang sama untuk kepentingan negara dan masyarakat. Juga, karena kita merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah,” tandas Supomo.

Perubahan Paradigma

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM Agus Santoso sepakat bahwa kolaborasi dan sinergitas LPDB-KUMKM dengan lembaga penjaminan merupakan instrumen penting agar dapat menyukseskan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan para anggotanya (UMKM).

“Peran lembaga penjaminan nyata diperlukan untuk mendukung dalam mengembangkan usaha koperasi dan UMKM, terutama program KUR dan dana bergulir,” kata Agus.

Namun, Agus memiliki pemikiran bahwa bagaimana jika subsidi bunga KUR yang 10,5 persen coba untuk dibagi dan tidak terfokus pada subsidi bunga perbankan maupun pinjaman atau pembiayaan dari LPDB-KUMKM termasuk lembaga penjaminannya.

Dengan begitu, lanjut Agus, LPDB-KUMKM tidak terlalu collateral oriented. “Ini harus kita bahas lebih lanjut. Selama ini, belum ada subsidi untuk penjaminannya,” ungkap Agus.

Dalam hal ini, Agus mencoba menselaraskan tiga hal. Yaitu, subsidi bunga KUR ada berapa persen yang dishare juga ke lembaga penjaminan. “Jadi, jangan diambil bank semua,” ujar Agus.

Berikutnya adalah terkait standar-standar yang sama antara LPDB-KUMKM dengan lembaga penjaminan tentang kelayakan project yang objektif. “Kalau kita bilang visibel, kita harus melihatnya dengan sama, berpandangan sama bahwa itu visibel,” kata Agus.

Bagi Agus, pemikiran seperti itu bisa menjadi perubahan paradigma. “Kalau LPDB-KUMKM memandang lembaga penjaminan sebagai mitigasi risiko, tentu tidak enak bagi lembaga penjaminan,” papar Agus.

Caranya, Agus menyarankan agar LPDB-KUMKM dengan lembaga penjaminan bisa melakukan survei bersama.

Hal lain yang ditegaskan Agus adalah pola pendekatan LPDB-KUMKM yang seperti perbankan. Yakni, harus menunggu BEP dulu, harus RAT 2 tahun, harus ada untung sekian tahun. “Ini tidak bisa terus dijalankan. Kita harus sudah memikirkan siklus bisnis,” ucap Agus.

Tapi, Agus juga tidak menginginkan LPDB-KUMKM sebagai ‘Angel Investor’, tapi juga bukan bank. “Menteri Koperasi dan UKM menginginkan LPDB-KUMKM seperti modal ventura. Bila orang sudah berbisnis tidak fiktif, ada cashflow-nya, harus mulai dilirik tanpa harus menunggu BEP. Apalagi marketnya sudah ada, ditambah ekosistem sudah terbentuk, ini yang harus dibantu,” jelas Agus.

Sampai di titik ini, Agus berharap LPDB-KUMKM dan lembaga penjaminan bisa membangun suatu kelayakan yang sama-sama diyakini secara objektif dengan risiko terukur. “Tujuannya, agar usaha kecil tidak harus memiliki modal dan agunan yang besar dalam mengakses permodalan,” pungkas Agus.(Jef)

Menengok Budidaya Sapi Sistem Kemitraan KJUB Puspetasari Klaten

Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil sapi potong. Di daerah ini para peternak secara turun temurun terbiasa dengan pemeliharaan sapi. Kendati demikian, ditinjau dari aspek teknis budidaya ternak sapi masih ditemui beberapa kendala di antaranya, permodalan, sistem perkandangan, teknis pemberian pakan, aspek pemasaran, dan skala usaha.

Kendala yang paling dominan pada usaha sapi ini adalah keterbatasan modal usaha bagi para peternak. Seperti halnya yang dialami Koperasi Jasa Usaha Bersama Pusat Pelayanan Tani Sarana Mandiri (KJUB Puspetasari) di Klaten Jawa Tengah. Koperasi yang berdiri pada tahun 1988 dirintis oleh Menteri Koperasi dan UKM periode tahun 1978 hingga 1993 Bustanil Arifin.

Saat ini KJUB Puspetasari mengembangkan usaha budidaya sapi dengan sistem kemitraan bagi hasil 70:30. Dari unit usaha pengembangan budidaya sapi potong yang dimiliki koperasi, KJUB Puspetasari memberikan modal senilai harga sapi yang kemudian dipelihara oleh peternak di lereng merapi selama enam bulan. Dari laba kotor penjualan sapi dikurangi harga beli, kemudian dibagi untuk peternak sebesar 70 persen dan untuk KJUB Puspetasari sebesar 30 persen.

Menurut Direktur KJUB Puspetasari Ruslan Rosidi, budidaya sapi potong dengan sistem kemitraan menjadi solusi terhadap kondisi peternakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, usaha tersebut menjadi usaha yang saling menguntungkan (win-win solution).

“Usaha ini tentunya sangat membutuhkan sinergi dari seluruh pihak, khususnya dukungan permodalan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM),” kata Ruslan, Rabu (16/11/2022).

Dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha, tahun 2021 KJUB Puspetasari mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM. Dengan mempertimbangkan tarif layanan yang relatif rendah dibanding lembaga pembiayaan lain, yakni sebesar tiga persen, KJUB Puspetasari memperoleh dana bergulir sebesar Rp3 miliar pada tahun 2021 dan sebesar Rp7 miliar pada tahun 2022.

“Informasi mengenai LPDB-KUMKM sebagai lembaga penyalur pinjaman bagi koperasi dan berbunga rendah diketahui sejak tahun 2015. Apalagi sejak memutuskan bermitra dengan LPDB-KUMKM, bisa dikatakan produktivitas usaha KJUB Puspetasari terus meningkat,” jelas Ruslan.

Ruslan menambahkan, hadirnya koperasi menjadi wadah dalam memasarkan hasil usaha anggota serta membuka peluang seluas-luasnya berupa kemitraan dengan berbagai pihak. Kerja sama ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam pengembangan usaha koperasi ke depan. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peternak dan kelompok peternak untuk bergabung dalam wadah koperasi yang nantinya dapat masuk dalam skala ekonomi dan usahanya mampu berkembang menjadi formal dan bankable.

KJUB Puspetasari juga memiliki Pabrik Makanan Ternak (PMT) Magetan dan PMT Probolinggo di Jawa Timur, PMT Cirebon di Jawa Barat, dan Kantor Pemasaran di Banyumas Jawa Tengah.

KJUB Puspetasari juga memiliki core business berupa produksi pakan ternak andalan jenis pakan konsentrat untuk sapi potong dan sapi perah dengan merk “Nutrifeed”.

Tantangan dan Harapan

Tantangan lainnya, saat terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang membawa dampak buruk bagi usaha pakan ternak yang dikelola KJUB Puspetasari yaitu penurunan omzet penjualan hingga 40 persen. Menyikapi kondisi tersebut, koperasi melakukan berbagai kegiatan, di antaranya penyuluhan ke berbagai kelompok ternak dengan harapan peternak lebih dini mendeteksi gejala klinis, penyebab, cara penularan, pengobatan, dan pencegahan dari PMK.

Hingga saat ini penanganan khusus untuk anggota yang terdampak PMK di antaranya, screening dan pengobatan bagi ternak yang terjangkit PMK secara door to door, memberi bantuan obat-obatan untuk seluruh peternak, dan dilakukan pengecekan gangguan reproduksi, pemberian hormon, serta bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Klaten dalam vaksinasi sapi.

Menanggapi wabah nasional PMK, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM concern terhadap masalah tersebut. Pada Oktober 2022, dikeluarkan Peraturan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Upaya Penyehatan Koperasi Mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Terdampak Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku.

“Melalui peraturan tersebut, LPDB-KUMKM dan Kementerian Koperasi dan UKM tanggap dalam menanggulangi dampak PMK yang kian meluas, serta mengambil langkah-langkah strategis dalam menjamin kelangsungan koperasi peternak. Upaya lain juga disepakati guna menjamin keberlangsungan usaha para peternak sapi yang terhimpun dalam koperasi,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan keinginannya agar koperasi-koperasi sapi perah dapat mengembangkan kapasitas usaha, terutama dari sisi model bisnisnya. Harapannya, kapasitas koperasi dapat meningkat pesat dan berkontribusi dalam peningkatan pengembangan kebutuhan persusuan nasional.

“Kehadiran LPDB-KUMKM bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, namun sebagai integrator dan pengembangan model bisnis koperasi khususnya sektor riil. Dengan dukungan pendampingan dan permodalan LPDB-KUMKM, koperasi diharapkan mampu berkembang dan meningkatkan sisi perekonomiannya. Langkah strategis ini menjadi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Supomo.(Jef)

Tak Hanya Fokus Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Optimalkan Peran Pendampingan

Jakarta:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tak hanya fokus pada penyaluran dana bergulir, namun juga terus mengoptimalkan peran pendampingan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, dengan fokus pembiayaan kepada koperasi peran pendampingan bagi lembaga yang Ia pimpin menjadi hal yang sangat penting guna pencegahan pembiayaan bermasalah.

Menurutnya pendampingan bagi mitra maupun calon mitra perlu dilakukan karena koperasi menjadi salah satu wadah pengembangan ekonomi yang sangat dekat dengan masyarakat tetapi perlu didampingi agar menjadi usaha yang lebih professional.

“LPDB-KUMKM sekarang memang fokus pembiayaan kepada koperasi, kenapa koperasi, karena koperasi itu dirasakan manfaatnya dan banyak bersentuhan langsung kepada masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM. Alhamdulillah sampai akhir Oktober ini kami sudah menyalurkan Rp1,411 triliun dari target yang diberikan Rp1,8 triliun, dalam memberikan dana bergulir kami juga diamanahkan menjalankan pendampingan,” kata Supomo di Jakarta.

Salah satu program pendampingan yang tengah intensif dilakukan adalah pendampingan kepada koperasi-koperasi sektor riil yang sejalan dengan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan yakni perikanan, perkebunan, dan pertanian.

“Kami juga ditargetkan untuk menyalurkan kepada sektor riil seiringdengan program ketahanan pangan dari pemerintah, dan memiliki dampak ekonomi seperti ketersediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, karena menjadi sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan,” kata Supomo.

Berkaca dari pandemi covid-19 yang turut melanda perekonomian nasional, LPDB-KUMKM juga menyadari akan risiko pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan, dengan itu salah satunya adalah menjalankan pendampingan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

“Jadi sebelum bermasalah kami lakukan pencegahan, memang saat pandemi dan isu gejolak ekonomi global tahun depan, kami menyadari risiko dalam mengelola dana APBN ini, dengan itu kami lakukan pendampingan,” kata Supomo.

Selain pendampingan kepada mitra maupun calon mitra, LPDB-KUMKM juga melaksanakan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan upaya dari sisi internal agar pelayanan LPDB-KUMKM bisa dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memiliki sistem reward dan punishment.

“Karena kami harus pertanggungjawabkan dengan benar, dan dalam seluruh proses bisnis kami jalankan dengan prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, integritas yang betul-betul kami jalankan, karena kalau tidak dijalankan tidak akan bisa memberikan pelayanan yang optimal,” tegas Supomo.

Selain itu, faktor independensi juga menjadi sangat penting bagi setiap insan LPDB-KUMKM dalam menjalankan proses bisnis.

“Karena pada saat proses analisa bisnis dan kelayakan koperasinya tidak ada intervensi dari manapun, jadi benar profesional, disitulah secara internal kami pagari, dan kami juga melakukan transformasi layanan secara digital agar tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Dan mencegah pembiayaan bermasalah kami juga harus menyalurkan by desain melalui pendampingan dan bisnis plan yang baik, progresnya kami pantau terus dan itu perkembangannya semakin baik seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meningkat, pertumbuhan anggota dan aset koperasi juga meningkat, karena ini uang masyarakat dari APBN, dan harus digulirkan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang optimal,” pungkas Supomo.(Jef)

Dikelola Secara Profesional, Koperasi Mudah Dapatkan Pembiayaan Dana Bergulir

Sebagai lembaga yang berfokus menyediakan permodalan kepada koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus gencar menyalurkan dana bergulir kepada koperasi.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM selalu berpegang teguh pada aturan maupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Seperti kriteria dan persyaratan koperasi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM sudah ditetapkan dengan jelas, mulai dari baik dari sisi tata kelola organisasi, manajemen, hingga bisnis,” ujar Supomo.

Adapun, kriteria utama koperasi penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir diantaranya berbadan hukum koperasi, memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), status kantor yang jelas baik dari sisi kepemilikan atau sewa.

“Kemudian, memiliki usaha produktif, untuk mitra eksisting itu dari sisi kinerja pengembalian harus kategori lancar dan tidak ada tunggakan dari pinjaman atau pembiayaan sebelumnya,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, untuk persyaratan lengkap terkait pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dapat diakses di website https://www.lpdb.id.

Selain melalui website atau media sosial, informasi terkait persyaratan, dan teknis pengajuan pengajuan pinjaman atau pembiayaan bisa memanfaatkan layanan Satuan Wilayah (Satwil) dari LPDB-KUMKM yang tersedia di Provinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

*Salurkan Dana Bergulir di Provinsi Riau*

Seperti di Pekanbaru, Provinsi Riau, salah satu mitra LPDB-KUMKM yakni Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) mendapat penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sebesar Rp60 miliar yang digunakan untuk modal kerja dan investasi.

Keberhasilan KKMC mendapatkan pembiayaan dana bergulir ini karena koperasi dikelola secara profesional dan memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.

“KKMC ini memiliki potensi dimana, operasional koperasi dikelola secara profesional memenuhi persyaratan seperti kesehatan koperasi, tata kelola koperasinya, transparansi. Di era sekarang ini memang LPDB-KUMKM modelnya maju bersama dengan koperasi,” kata Supomo saat kunjungan kerja ke Kantor Pusat KKMC di Rumbai, Pekanbaru, Riau.

Supomo berharap, kedepan kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan KKMC bisa berlangsung jangka panjang, dan memberikan manfaat bagi anggota koperasi, serta para pelaku UMKM di Provinsi Riau.

“Harapan saya LPDB-KUMKM bersama-sama KKMC ini agar bermitra untuk jangka panjang, dan KKMC ini yang bisa kami support perkuatan permodalannya daripada koperasinya,” pungkas Supomo.

Sementara itu, Ketua Koperasi KKMC Kurniawan menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru, Riau, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Wilayah LPDB-KUMKM, dan Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM.

“Kami langsung follow-up
dengan Satwil, dan kami intens untuk mengetahui bagaimana proses dan persyaratannya, dan itu kami dijelaskan lengkap. Kalau proses waktunya relatif, dan memang karena kami pengajuan lebih dari Rp5 miliar, maka kami perlu persyaratan berupa laporan audit oleh akuntan publik, setelah laporan audit itu kami dapatkan, semua prosesnya sangat cepat sekali, dan dikejar kencang,” ungkap Kurniawan.

Kurniawan menjelaskan, KKMC koperasi yang dibentuk sejak tahun 1984, dan saat ini telah memiliki jumlah anggota sebanyak 2.504 anggota, dengan total aset mencapai Rp746 miliar.

“Aset kami per Juni 2022 ini sudah Rp746 miliar, dan di bulan Juli sudah Rp800 miliar aset kami. Harapan kami kerja sama antara LPDB dengan Koperasi ini menjadi panjang tidak haya memberikan modal kerja tetapi juga membantu kami dalam operasional
kami dalam hal monitoring dan evaluasi, sehingga kami semakin dipercaya oleh anggota, karena semua ini kami lakukan untuk para anggota koperasi,” pungkas Kurniawan.(Jef)

Perkuat Ekonomi Berbasis Klaster, LPDB-KUMKM Gandeng PUM Netherlands

Den Haag:(Globalnews.id)Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melakukan kolaborasi dengan Progamma Uitzending Manajer (PUM) Netherlands Senior Experts untuk pengembangan ekonomi berbasis klaster di Indonesia.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara LPDB-KUMKM, PUM Netherlands Senior Experts oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dan Managing Director PUM Andy Wehkamp di Kantor Pusat PUM Netherlands Senior Experts, Bezuidenhoutseweg, Den Haag, Belanda.

Dalam kunjungan ke Belanda, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana, dan juga Setia Irawan Ketua Kopontren Al-Ittifaq, serta Presiden Direktur Alif Learning Center (ALEC) Irvan Saidikin.

Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi berbasis klaster atau keunggulan dari masing-masing daerah atau wilayah di Indonesia melalui badan hukum koperasi.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, kunjungan ke Belanda saat ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam program kerja dari PUM Netherlands Senior Experts yang memiliki fokus pada pengembangan ekonomi dan bisnis dari negara berkembang untuk menciptakan dampak positif perekonomian, lingkungan, dan masyarakat.

“Ke Belanda ini dalam rangka berkenalan dengan PUM, dan melakukan kerja sama yang lebih, dan mempunyai komitmen yang tinggi dengan PUM dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Indonesia,” ujar Supomo di Den Haag, Belanda, Senin (18/7/2022).

Menurutnya, sebagai lembaga negara yang diberikan amanah berupa program pendampingan, kolaborasi dengan PUM ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM karena melibatkan mitra strategis dan sudah terbukti kinerjanya.

Tercatat, selama ini PUM Netherlands Senior Experts telah melakukan pendampingan kepada mitra LPDB-KUMKM yakni Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq untuk pengembangan teknis budi daya, etika bisnis, dan juga pemasaran untuk sektor pertanian.

Pihaknya meyakini, ke depan program pendampingan LPDB-KUMKM akan semakin kuat dan berkualitas karena memiliki pendekatan ekonomi berbasis klaster yang disesuaikan dengan karakteristik iklim, sosial, dan budaya. “Harapan saya ke depan harus tumbuh berkembang bersama-sama,” jelas Supomo.

*Perkuat Ekosistem Bisnis Kopontren*

Selain kolaborasi pengembangan ekonomi berbasis klaster di Indonesia, LPDB-KUMKM, dan PUM Netherlands Senior Experts juga menandatangani komitmen bersama perkuatan ekosistem bisnis daripada mitra LPDB-KUMKM yakni Kopontren Al-Ittifaq.

Dengan adanya komitmen bersama ini, LPDB-KUMKM akan terus melaksanakan pendampingan dari sisi kelembagaan koperasi dan juga dari sisi pembiayaan koperasi, sedangkan PUM akan melakukan pendampingan dari sisi transfer knowledge seperti budi daya, penanganan pasca panen, hingga alur distribusi ke modern market.

Diharapkan ekosistem bisnis Kopontren Al-Ittifaq akan semakin berkembang dan memiliki pondasi yang kuat dari hulu hingga hilir yang dikolaborasikan dengan mitra-mitra strategis, dan dampaknya Kopontren Al-Ittifaq mampu meningkatkan supply atau permintaan produk sayur dan pertanian dari modern market.

Supomo menambahkan, dalam kunjungan ke Belanda, LPDB-KUMKM juga bertemu dengan pemegang saham terbesar Superindo yang merupakan salah satu offtaker terbesar dari produk pertanian Kopontren Al-Ittifaq.

“Kami juga melakukan pertemuan dengan pemegang saham terbesar Superindo yakni Albert Heijn , dimana Superindo merupakan buyer terbesar yang membeli produk sayur dan buah dari Ittifaq,” ungkap Supomo.

Dari pertemuan tersebut diharapkan ke depan Superindo bisa meningkatkan permintaan produk hortikultura dari Kopontren Al-Ittifaq dan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan anggota koperasi yang terlibat didalam ekosistem tersebut.

“Harapan kami kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik, bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama meningkatkan potensi dan daya saing koperasi maupun UMKM di Indonesia,” pungkas Supomo.(Jef)

KSPPS Firdaus Berkah Bersama Nikmati “Sentuhan” Pemerintah Melalui LPDB-KUMKM

Samarinda:(Globalnews.id)-Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Firdaus Berkah Bersama (KSPPS Firdaus Berkah Bersama) merupakan koperasi asal kota Samarinda Kalimantan Timur yang telah berdiri sejak tahun 2006. Koperasi ini bergabung menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sejak tahun 2012 dan hingga kini memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 487 anggota.

Melalui visi “Menjadi Lembaga Keuangan Yang Mandiri dan Terpercaya Berdasarkan Syariah”, koperasi yang diketuai oleh Siswaya telah memperoleh pembiayaan dana bergulir sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2012 dengan plafond sebesar Rp1 miliar dan klasifikasi lunas, serta pada tahun 2022 dengan plafond sebesar Rp3 miliar.

Manager KSPPS Firdaus Berkah Bersama Muhajirah Saleh atau yang kerap dipanggil Ira mengatakan, setelah pinjaman pertama yang digulirkan LPDB-KUMKM ke koperasi pada tahun 2012, para pengurus sempat ingin mengajukan kembali pinjaman ke LPDB-KUMKM pada tahun 2015. Namun proposal pengajuan ditolak oleh pusat dikarenakan adanya berbagai kekurangan dokumen yang tidak bisa dipenuhi sehingga koperasi gagal memperoleh “suntikan” modal dari LPDB-KUMKM.

“Di tahun 2022, permohonan anggota semakin meningkat, sehingga pengurus memerlukan tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan anggota. Di sisi lain, para pengurus hampir menyerah dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengajukan kembali pinjaman ke LPDB-KUMKM karena persyaratan yang dianggap rigid (kaku). Namun saya terus memberi semangat kepada para pengurus untuk mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM, dengan memohon pembinaan dari LPDB-KUMKM serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda,” jelas Ira.

Sejumlah arahan dan bimbingan diberikan LPDB-KUMKM serta Dinas Koperasi dan UKM kepada koperasi, lanjut Ira, akhirnya membuahkan hasil. Tepat pada tanggal 24 Juni 2022, koperasi mendapatkan kepercayaan Kembali dari LPDB-KUMKM memperoleh dana bergulir sebesar Rp3 miliar. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menciptakan kendala baru, yaitu mempengaruhi usaha dan kemampuan bayar anggota. KSPPS Firdaus Berkah Bersama juga melakukan upaya restrukturisasi dan reschedule pembayaran terhadap beberapa anggota agar usaha koperasi tetap terus berjalan.

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya fasilitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Setelah mendapat suntikan dana bergulir, perlahan-lahan usaha anggota mulai bergerak, produktif, dan berangsur pulih. Bukan hanya pinjaman yang kami dapatkan, namun juga kehadiran nyata pemerintah kami rasakan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan. LPDB-KUMKM terus mendampingi kami dalam melengkapi syarat-syarat mandatori untuk kebutuhan pengajuan pembiayaan. Inilah yang memang kami butuhkan, yakni dari sisi pembinaan hingga ke sisi perkuatan permodalan,” tutur Ira.

Koperasi yang mengubah badan usaha dari konvesional ke syariah pada tahun 2020 ini memiliki harapan untuk menambah kantor cabang di berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 50 persen anggota usahanya bergerak di sektor perdagangan, 30 persen bergerak di sektor jasa, dan 20 persen lainnya adalah pelaku konsumtif menggantungkan harapan kepada pemerintah.

“Dana LPDB-KUMKM membantu koperasi karena memiliki tarif layanan yang sangat murah. Harapannya, usaha anggota dapat terus meningkat sehingga koperasi juga dapat meluaskan usaha dengan membuka beberapa kantor cabang, serta menambah jumlah tenaga kerja yang kini hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. Saya bangga bermitra dengan LPDB-KUMKM yang terus membantu koperasi yang membutuhkan perkuatan modal untuk pengembangan usaha anggota,” harap Ira.

Harapannya, KSPPS Firdaus Berkah Bersama dapat menjadi pembuka jalan bagi koperasi-koperasi lain di Provinsi Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda agar mendapatkan akses pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Selain itu, KSPPS Firdaus Berkah Bersama berharap dapat menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain dalam mengupayakan akses dana murah LPDB-KUMKM, juga terus bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM dan LPDB-KUMKM agar terus dibina dan dibimbing dari sisi kelembagaan.

*Maksimalkan Tugas Pemerintah*

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM dibidang pembiayaan bertugas mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM). Dalam mengoptimalkan penyaluran dana bergulir dapat membantu dan memaksimalkan tugas pemerintah dalam perkuatan usaha KUMKM, salah satunya melalui kehadiran Satuan Wilayah (satwil) LPDB-KUMKM.

“Kami memiliki 5 (lima) satwil LPDB-KUMKM di daerah, yaitu Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, Satwil Jawa Tengah menjadi cakupan wilayahnya. Dengan melibatkan Satwil LPDB-KUMKM di daerah, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga penjamin, lembaga hukum negara, serta keterlibatan pihak-pihak lain menjadi upaya LPDB-KUMKM dalam pemberdayaan KUMKM guna mendapatkan akses pembiayaan, akses informasi, dan akses penjaminan yang lebih luas lagi,” jelas Supomo.

Supomo menambahkan, untuk penyaluran dana bergulir di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2008 hingga 30 Juni 2022 mencapai Rp336,7 miliar, dengan penyaluran melalui pola konvensional sebesar Rp296,2 miliar dan pola syariah sebesar Rp40,5 miliar. Sementara penyaluran dana bergulir di Provinsi Kalimantan Timur per tahun 2022 telah mencapai Rp3 miliar yang disalurkan kepada 1 (satu) mitra koperasi yaitu KSPPS Firdaus Berkah Bersama.

“Saya berharap koperasi-koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dapat memanfaatkan dana bergulir LPDB-KUMKM. Melalui transformasi digital LPDB-KUMKM yaitu e-proposal, calon mitra LPDB-KUMKM dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan secara online. Hal ini tentu memudahkan koperasi dalam mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM tanpa perlu datang ke kantor pusat di Jakarta,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM berkomitmen meningkatkan penyaluran pembiayaan dana bergulir kepada koperasi potensial di Provinsi Kalimantan Timur khususnya melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, maupun kegiatan lainnya yang menyentuh langsung para pelaku usaha KUMKM. Harapannya, sinergi dan kerja sama LPDB-KUMKM dengan berbagai pihak dapat memudahkan pelaku usaha KUMKM di Kalimantan Timur dalam mengakses pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM, sehingga bersama-sama dapat mendukung pemerintah dalam menghadapi fase pemulihan ekonomi nasional.(Jef)

Prinsip “Hidup Bersama” Ala Koperasi Bunga Rama Sulbar

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong momentum pemulihan ekonomi masyarakat seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19. Dengan tetap mewaspadai risiko peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan koperasi di Indonesia khususnya dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan ke mitra-mitra koperasi di Indonesia.

Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 ada total 955 koperasi di Sulawesi Barat, dengan 702 koperasi aktif dan 253 koperasi tidak aktif. Sedangkan total penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat sejak awal penyaluran pada tahun 2008 hingga Juni 2022 berjumlah Rp14,325 miliar, dan khusus untuk Kabupaten Polewali Mandar telah tersalurkan dana bergulir sebesar Rp13,7 miliar.

Salah satu mitra LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Bunga Rama. KSU Bunga Rama pada tahun 2020 memperoleh pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp2,2 miliar yang disalurkan secara bertahap yakni sebesar Rp1,1 miliar pada Juli 2020 untuk tahap pertama dan Rp1,1 miliar pada Mei 2021 untuk tahap kedua. Koperasi yang berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar ini, pada tahun 2015 pernah mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM dengan plafond pinjaman sebesar Rp800 juta dan lunas pada tahun 2018.

KSU Bunga Rama merupakan koperasi yang bergerak disektor usaha simpan pinjam dan berdiri pada tahun 2004. Koperasi ini memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 5 (lima) kantor cabang di 2 (dua) Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, yaitu kantor cabang Wonomulyo, Pinrang, Polewali, Pare-pare, dan Makale Toraja. Hingga tahun 2022, koperasi yang diketuai oleh Salmon ini telah memiliki total karyawan sebanyak 31 orang, dengan jumlah anggota sebanyak 233 orang.

Sekretaris KSU Bunga Rama Medi Buttu menjelaskan bahwa selama wabah pandemi Covid-19, situasi pasar di Polewali Mandar menjadi sangat sulit dan tidak terkendali. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi pasar dimana pasar sepi akibat masyarakat takut untuk keluar rumah. Bersyukur di tahun 2020 KSU Bunga Rama mendapat penguatan modal dari LPDB-KUMKM, sehingga koperasi memutuskan untuk membuat kebijakan yang disebut istilah konversi atau pencadangan.

“Untuk anggota tentu merasakan dampak dan manfaat yang cukup signifikan, karena bisa memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi dengan adanya LPDB-KUMKM dari yang sebelumnya hanya bisa meminjam dengan nominal yang kecil. Sehingga kendati situasi pandemi, usaha anggota bisa terkendali karena dana bergulir dari pusat,” jelas Medi.

Berbicara mengenai usaha dari para anggota, Medi memaparkan bahwa anggota KSU Bunga Rama terdiri dari berbagai macam sektor. Di antaranya, 6 enam persen usaha anggota adalah pertanian, 60 persen lagi perdagangan, sisanya bergerak disektor jasa dan industri seperti usaha konstruksi. Dengan total 230 anggota dan calon anggota pada tahun 2020 seluruhnya mendapatkan fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM.

Medi juga menjelaskan mengenai angka kemacetan atau non-performing loan (NPL). Pada tahun 2019, NPL koperasi sebesar 1,14 persen, namun saat pandemi Covid-19 tahun 2020 NPL naik menjadi 1,43 persen, dan kemudian di tahun 2021 angka kemacetan turun menjadi 0,14 persen. Tingginya angka NPL di tahun 2020 diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang menghardik usaha anggota, namun karena ada suntikan dana LPDB-KUMKM pada tahun berikutnya angka NPL bisa terkendali kembali.

Kendati masih belum stabilnya kondisi usaha anggota akibat pandemi, namun KSU Bunga Rama berupaya tetap fokus dan patuh terhadap kewajiban pembayaran dan berharap koperasi dapat semakin maju dan mandiri. Pada Juni 2021 lalu, ada penambahan cabang di Makale Toraja Sulawesi Selatan yang mana dipilih karena sebelumnya telah dilakukan penjajakan wilayah atas dasar unsur emosional dan kultur, serta diiringi dengan penguatan tim dari kantor cabang setempat.

Medi berpesan agar LPDB-KUMKM terus difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dapat memajukan koperasi baik di daerah yang sudah berkembang maupun daerah yang belum berkembang. Ketika LPDB-KUMKM hadir di KSU Bunga Rama pada saat pandemi, berbagai kebijakan dapat dipikirkan oleh koperasi untuk kepentingan anggotanya meskipun dalam situasi yang sulit.

“Prinsip koperasi adalah bagaimana kita bisa hidup bersama. Pertanyaannya adalah bagaimana ekonomi anggota bisa hidup? Tentu koperasi bisa hidup jika usaha anggota hidup. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM harus terus hadir untuk dapat membantu usaha koperasi dan UMKM seperti kami. Dengan begitu, perekonomian bisa tetap terkendali kendati menghadapi situasi yang sulit,” pesan Medi.

Dengan kehadiran LPDB-KUMKM, Medi memiliki kesan tersendiri yang tidak akan dilupakan. KSU Bunga Rama mendapatkan banyak edukasi mengenai bagaimana tertib administrasi dan pelaporan koperasi. Sehingga LPDB-KUMKM memberi kesan mendisipilinkan bagi koperasi penerima dana bergulir.

“Hal ini sangat baik dan benar-benar membantu koperasi. Selain itu, KSU Bunga Rama sangat bangga dan bersyukur diberikan kesempatan memperoleh fasilitas pinjaman LPDB-KUMKM terutama saat pandemi Covid-19. KSU Bunga Rama menjadi satu-satunya koperasi yang mewakili wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi kami koperasi yang berada jauh di Indonesia Bagian Tengah,” ujar Medi.

Tingkatkan Efektifitas Penyaluran LPDB-KUMKM

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan guna meningkatkan penyaluran dan efektifitas dana bergulir yang tepat sasaran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian. Untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diutamakan untuk wilayah yang masih rendah penyerapan dana bergulir.

“Khusus di tahun 2022, LPDB-KUMKM memiliki strategi penyaluran yakni fokus pada koperasi sektor riil. Selain itu, koperasi-koperasi yang belum pernah mendapatkan permodalan dari LPDB-KUMKM atau mitra-mitra baru akan menjadi target utama penyaluran pinjaman/pembiayaan,” kata Supomo.

Untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum maksimal penyerapan dan rendah penyaluran, LPDB-KUMKM berupaya sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM, di antaranya program koperasi rumah bersama, koperasi modern, koperasi multipihak, dan lainnya. Terkait program KemenkopUKM, Supomo menjelaskan hal ini dilakukan agar wilayah sebaran yang dibiayai LPDB-KUMKM semakin menyebar dari tahun sebelumnya.(Jef)

Tumbuhkan Ekonomi Anggota Koperasi, LPDB-KUMKM Berikan Pelatihan Petani Vanili di KSP Balo’ Toraja

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mengintensifkan perannya sebagai lembaga negara yang tidak hanya fokus pembiayaan dana bergulir tetapi juga pendampingan dan inkubasi kepada koperasi maupun UMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, akselerasi perekonomian masyarakat yang merupakan anggota koperasi dan pelaku UMKM terus ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan program inkubasi.

“Dampaknya perekonomian masyarakat bisa ditingkatkan melalui kelembagaan koperasi, jadi fungsi ekonomi daripada koperasi bisa berjalan maksimal yang memberikan nilai tambah dari anggota untuk anggota,” ujar Supomo dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Adapun salah satu pendampingan, dan pelatihan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM yakni bekerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo’ Toraja untuk pelatihan budidaya komoditi vanili untuk para petani anggota KSP Balo’ Toraja.

Perlu diketahui, KSP Balo’ Toraja merupakan mitra LPDB-KUMKM di Sulawesi Selatan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Koperasi yang berdiri sejak tahun 1941, telah memiliki 1 (satu) kantor pusat serta 50 kantor cabang. Selama 12 tahun bermitra, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada KSP Balo’ Toraja dengan total sebesar Rp201 miliar.

Supomo mengatakan, pihaknya selalu mendukung bagi koperasi yang ingin meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia koperasi itu sendiri termasuk para anggotanya.

“Salah satu yang menjadi tujuan yang namanya koperasi simpan pinjam, tidak hanya memberikan simpan pinjam saja, tetapi juga memberikan pendampingan kepada anggotanya. Tidak semua KSP mau berjibaku menangkap kebutuhan dari anggota untuk mengembangkan usaha-usaha sektor riilnya,” tambah Supomo.

Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, LPDB-KUMKM hadir mendampingi KSP Balo’ Toraja dalam memberikan akselerasi kepada para anggotanya untuk mendapatkan kompetensi yang sesuai, daya saing yang kuat, dan pelatihan budidaya komoditi vanili yang baik.

“Kami tidak hanya melakukan hari ini, tetapi kami juga sudah melakukan pendampingan dan pelatihan untuk para manajer dan kepala cabang terkait analisa usaha dan juga sudah dilakukan pelatihan terkait penilaian jaminan,” ujar Jarot.

Dalam pelatihan petani komoditi vanili ini, LPDB-KUMKM melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Selatan, Pemda Kabupaten Tana Toraja, Persatuan Petani Vanili Seluruh Bali, Program Rikolto Indonesia (NGO dari Belgia), dan juga International Trader Advisor-MEOD PTE LTD.

“Harapannya ke depan, dengan pelatihan ini bisa juga dibentuk koperasi produsen yang menjadi offtaker produk para petani, dan KSP Balo’ Toraja sebagai pembina utama mendampingi dari sisi mendapatkan akses pasar dan jangan putus sekadar budidaya, tetapi ada kepastian tanam dan ada pasarnya, jadi hulu ke hilir lengkap,” papar Jarot.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tana Toraja Theofilus Allorerung mengatakan, pelatihan yang diberikan kepada 80 orang petani anggota KSP Balo’ Toraja harus dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kualitas, mutu, dan produktivitas produk vanili.

“Budidaya vanili ini memang gampang-gampang susah, dan sudah 10 tahun ini memang sudah kami budidayakan tetapi memang belum komprehensif dari hulu ke hilir. Oleh karena itu saya berharap pelatihan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya karena sektor pertanian ini harus mengutamakan kualitas produksinya perlu ditingkatkan dengan baik, tanpa kualitas produksi maka harga akan dipermainkan oleh pasar,” kata Theofilus.

Menurutnya, saat ini merupakan era pasar bebas, yang diperlukan peningkatan daya saing dari sisi tata kelola manajemen usaha, maupun kompetensi petani itu sendiri.

“Sekarang ini eranya pasar terbuka, kalau kita melalui koperasi akan mudah melakukan negosiasi dengan pasar, tetapi kalau berkoperasi pasti kuat,” tambahnya.(Jef)

Dugaan Kasus Korupsi Dana Bergulir Fiktif Tahun 2012-2013, LPDB-KUMKM Kooperatif dan Dukung Penuh Proses Hukum

Jakarta:(Globalnews.id)– Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 sampai dengan 2013.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam proses penyidikan terkait penyaluran dana bergulir periode tahun 2012 sampai dengan 2013.

“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini, dan kami mendukung penuh upaya ini. Serta semua proses dijalankan secara transparan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh KPK dalam penyidikan ini,” ujar Supomo di Jakarta, Senin (6/6/2022).

Supomo menegaskan, LPDB-KUMKM saat ini telah melakukan transformasi proses bisnis, mulai dari sisi tata layanan, akuntabilitas, digitalisasi informasi maupun inovasi dalam mendukung proses bisnis LPDB-KUMKM sehingga lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk proses bisnis LPDB-KUMKM yang lebih baik, seperti e-proposal, cash management system (CMS), geodinas, corporate card, hingga digitalisasi kearsipan,” kata Supomo.

Adapun layanan e-proposal merupakan fasilitas pengajuan, dan pemantauan proposal pengajuan pembiayaan agar lebih transparan, dan bisa secara real time dilakukan pemantauan oleh para calon mitra LPDB-KUMKM. Dengan digitalisasi e-proposal tersebut akan sangat membantu dan memudahkan para pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir, tanpa perlu harus datang ke kantor pusat LPDB-KUMKM.

Sedangkan untuk cash management system (CMS) adalah inovasi LPDB-KUMKM dari sisi keuangan untuk mendukung transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan CMS. Kemudian, ada juga penggunaan Corporate Card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas).

“Kemudian dari sisi tata kelola kearsipan kami juga melakukan pembenahan dengan menandatangani Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Menjalankan Good Corporate Governance (GCG) yang tidak bisa ditawar lagi. Itu sudah mutlak. Sehingga dengan semakin berkembangnya LPDB-KUMKM, kami membutuhkan sistem kearsipan yang baik. LPDB-KUMKM berkomitmen terus bertransformasi melakukan penyempurnaan seiring dengan langkah-langkah ke depan,” tegas Supomo.(Jef)

LPDB-KUMKM Siap Perkuat Ekosistem Bisnis KSP CU Keling Kumang

Sintang:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap memperkuat ekosistem bisnis dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) Keling Kumang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Adapun perkuatan ekosistem bisnis KSP CU Keling Kumang ini akan dilakukan oleh LPDB-KUMKM melalui anak usaha KSP Keling Kumang yang bergerak di sektor riil yakni Koperasi Konsumen Keling Kumang Union yang merupakan hasil pemecahan entitas usaha baru (spin-off) dari KSP CU Keling Kumang.

Untuk memastikan ekosistem bisnis dari anak usaha KSP CU Keling Kumang berjalan dengan baik, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo bersama Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, serta Kepala Divisi Bisnis III LPDB-KUMKM Arief Hartanto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat KSP CU Keling Kumang.

Kemudian, rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan meninjau 3 (tiga) anak perusahaan KSP CU Keling Kumang, yakni Koperasi Konsumen Keling Kumang Union, Koperasi Jasa Ladja Tampun Juah, dan Koperasi Produsen Keling Kumang Agro. Ketiga koperasi tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Supomo mengatakan bahwa kunjungan ke KSP CU Keling Kumang ini merupakan rangkaian lanjutan dan upaya tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beberapa waktu lalu ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Menurutnya, LPDB-KUMKM sebagai kepanjangan tangan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, termasuk berkunjung ke koperasi-koperasi potensial yang belum menjadi mitra LPDB-KUMKM seperti KSP CU Keling Kumang.

“Kami sengaja datang kesini bersama Tim Bisnis LPDB-KUMKM untuk melihat secara langsung kondisi lapangan. Dengan begitu, kami dapat mengetahui apa yang bisa kami follow up dari KSP CU Keling Kumang ini,” kata Supomo di Kantor KSP CU Keling Kumang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (18/5/2022).

Sebagai salah satu KSP terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, Supomo mengakui bahwa dari sisi kinerja KSP CU Keling Kumang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, dari sisi citra atau image, koperasi ini juga telah dikenal baik oleh masyarakat di Kalimantan Barat.

“Setelah kami keliling, KSP CU Keling Kumang ini bagus, baik sisi image maupun kinerja. Kami juga telah mengkonfirmasi ke beberapa instansi disini, memang koperasi ini tercatat memiliki image yang baik, sehingga Tim LPDB-KUMKM datang untuk menganalisa seluruh unit usahanya dan mendapatkan hasil positif (baik),” kata Supomo.

Setelah melakukan kunjungan lapangan, LPDB-KUMKM melalui Direktorat Bisnis akan melakukan verifikasi maupun analisa bisnis terhadap dokumen-dokumen maupun legalitas dari anak usaha KSP CU Keling Kumang.

“Kunjungan lapangan sudah dilakukan, maka dilanjut dengan pengecekan dokumen-dokumen yang diperlukan serta legalitasnya. Saya kira ini adalah prospek yang baik untuk bisnis LPDB-KUMKM dan KSP CU Keling Kumang untuk maju bersama,” lanjut Supomo.

Dalam pertemuan tersebut, Supomo menegaskan bahwa LPDB-KUMKM siap mendukung pengembangan bisnis sektor riil daripada anak usaha KSP CU Keling Kumang untuk tumbuh dan berkembang dalam memajukan perekonomian masyarakat.

“Untuk sektor simpan pinjam tidak kami support dulu untuk saat ini, namun untuk sektor riil-nya mudah-mudahan bisa kami dukung dari segi perkuatan permodalan,” kata Supomo.

Hal ini dilatarbelakangi, salah satu spin-off KSP CU Keling Kumang yakni Koperasi Konsumen Keling Kumang Union bergerak dalam bisnis sektor riil yakni penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dari petani kelapa sawit, pembibitan, hingga pusat Demontration Plot (Demplot) yang merupakan metode penyuluhan pertanian yang ditujukan kepada petani.

“Itu semua perlu didukung dari sisi pembiayaan, oleh sebab itu LPDB-KUMKM hadir untuk mensupport. Koperasi membutuhkan modal kerja yang tidak sedikit untuk perputaran bisnisnya, dan kami bisa memperkuat ekosistem bisnis yang sudah terbentuk,” jelas Supomo.

Sebagai informasi, sejak Maret 2021, Keling Kumang Group (KKG) bertransformasi menjadi Gerakan Credit Union Keling Kumang dengan menjadikan KSP CU Keling Kumang menjadi induk dari semua Gerakan termasuk spin-off (pemecahan entitas usaha baru) KSP CU Keling Kumang.(Jef)