Arsip Tag: ditjen hubdar

news

DITJEN HUBDAT LAKUKAN NORMALISASI TRUK ODOL YANG DISERAHKAN SUKARELA DI ACEH

Tinggalkan komentar

BANDA ACEH:(Globalnews.id)- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali melakukan normalisasi truk berlebih muatan atau _Over Dimension Over Loading_ yang dilakukan di Provinsi Aceh. Menurut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Provinsi Aceh, Mulyahadi, sebelumnya telah ada 15 truk di wilayahnya yang dinormalisasi secara sukarela.

“Untuk normalisasi truk menuju Bebas ODOL 2023 kami sudah memotong sukarela dari pengelola truk yang mengajukan ke karoseri binaan kami kurang lebih 15 truk dan ada 2 truk _(dump truck dan box truck)_ hari ini yang kami hadirkan untuk dinormalisasi,” jelas Mulyahadi dalam kegiatan Normalisasi Truk ODOL di Terminal Tipe A Banda Aceh pada Minggu (28/3).

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi juga menitipkan pesan bagi para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh yang memiliki Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) untuk lebih memperketat pemeriksaan terhadap truk yang tidak sesuai ketentuannya.

“Mulai saat ini kendaraan truk yang tidak sesuai dimensinya apakah melalui biro jasa atau lainnya mohon tidak dilakukan pengujian. Saat ini kami tidak lagi menggunakan buku kir karena banyak yang dipalsukan,” kata Dirjen Budi.

Menanggapi kegiatan normalisasi truk ODOL di Aceh ini, Dirjen Budi menilai contoh truk di Aceh tidak terlalu terlihat pelanggaran dimensinya. “Oleh karena itu saya menitipkan kepada para Kadishub dan Dirlantas Polda walaupun di sini tidak terlalu besar pelanggarannya namun kami berterima kasih sudah ada kesadaran dari para operator di Aceh ini untuk menormalisasi kendaraannya. Saat ini kami juga menekankan aspek _law enforcement_ akan dilakukan tilang namun ternyata tidak menimbulkan efek jera,” katanya.

Oleh karena itu, belakangan ini Ditjen Hubdat menggalakkan sistem transfer muatan jika truk terbukti melebihi muatan. “Kalau transfer muatan maka biayanya akan menjadi tanggungan pengusaha, mobilnya tidak diizinkan melanjutkan perjalanan sebelum melakukan transfer muatan. Biaya transfer muatan inilah yang nantinya akan ditanggung oleh pengusaha,” jelas Dirjen Budi.

Aspek _law enforcement_ lain yang ditempuh oleh Ditjen Hubdat yaitu penerapan Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Saat ini mulai banyak BPTD yang melakukan penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk ini saya mohon kerja sama juga dari Aptrindo dan Organda untuk ada kesadaran dari para pengusahan melakukan normalisasi kendaraan,” tambah Dirjen Budi.

Berdasarkan data dari Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Wilayah Aceh yaitu UPPKB Seumadam dan UPPKB Subulussalam bahwa tingkat pelanggaran ODOL di Wilayah Aceh periode Januari s.d Maret 2021 mencapai 20.000 unit kendaraan dengan jumlah kendaraan _over loading_ mencapai 12.000 unit atau sebanyak 63%.

Dalam kegiatan hari ini, turut hadir yaitu Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Junaidi. (Jef)

news

PEDULI KESEHATAN MASYARAKAT, KEMENHUB BAGIKAN SATU JUTA MASKER DAN HAND SANITIZER GRATIS

Tinggalkan komentar

MERAK:(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan membagikan satu juta masker secara bertahap melalui Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia. Diawali dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten yang membagikan 100.000 masker dan _hand sanitizer_ kepada para pengguna jasa transportasi yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak pada Senin (21/9). Hal ini juga akan dilakukan di beberapa tempat lainnya di wilayah BPTD Banten seperti di Terminal Tipe A Terpadu Merak, Terminal Tipe A Pakupatan, Terminal Tipe A Lebak, Terminal Tipe A Labuan, UPPKB Cikande dan UPPKB Cimanuk serta di BPTD-BPTD lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan ini sebagai upaya Pemerintah dalam menyelenggarakan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, ”Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah demi menyadarkan masyarakat, seperti yang kita ketahui setiap harinya peningkatan pasien COVID-19 semakin bertambah. Jadi penyebaran COVID-19 ini begitu cepat sekali, banyak beberapa masyarakat yang tidak sadar pentingnya menggunakan masker sehingga mereka mudah terpapar. Kalau bukan kita yang bertindak sekarang, nantinya semua akan terlambat.”

Menurut Dirjen Budi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini diperlukan peran serta semua pihak untuk saling baur-membaur dan gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Dengan adanya kegiatan ini saya berharap sifatnya tidak hanya seremonial saja, tetapi adanya keberlangsungan komitmen dan konsistensi Pemerintah maupun operator,” tutur Dirjen Budi.

Senada dengan pernyataan Dirjen Budi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Endi Suprasetio mengatakan, ”Kami (BPTD) juga telah meminta kepada pengelola dan penyedia jasa transportasi untuk secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana maupun prasarana, menyediakan _hand sanitizer_ atau tempat cuci tangan, menerapkan _physical distancing_ dan membatasi jumlah penumpang.”

Selain itu Endi juga mengatakan akan secara tegas memberikan sanksi kepada operator yang melanggar. “Kita juga sudah mengimbau kepada pengguna jasa transportasi untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah seperti menjalankan gerakan hidup sehat dan menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antar penumpang,” jelas Endi.

Adapun dalam acara ini PT Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera memberikan bantuan sebanyak 1.500 masker dan 1.000 _hand sanitizer_ kepada Ditjen Hubdat sebagai bagian dari Program Bina Lingkungan. Nantinya Ditjen Hubdat akan menyalurkan bantuan ini juga kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi.

Di sela pembagian masker dan _hand sanitizer_ , BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten juga meresmikan layanan informasi dan pengaduan angkutan penyeberangan. “Dalam upaya meningkatkan pelayanan kapal angkutan penyeberangan Merak -Bakauheni, kami (BPTD) telah meresmikan layanan informasi dan pengaduan angkutan penyeberangan pada Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Merak yang beroperasi 24 jam untuk menjembatani keluhan, kritik dan saran pengguna jasa transportasi terhadap layanan yang telah diberikan,” kata Endi.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Marwanto Heru Santoso, perwakilan GAPASDAP, INFA, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Jasa Raharja. (jef)