Arsip Tag: Ekosistem ekonomi digital

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Pentingnya Percepatan Program Pengembangan Ekosistem KUMKM

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya percepatan program pengembangan ekosistem bagi koperasi dan UMKM di antaranya meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar, serta meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan.

“Sebanyak 93 persen usaha mikro dan kecil belum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Di sisi lain, akses pembiayaan juga dirasa masih cukup sulit bagi UMKM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (13/10).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima, Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan seluruh kepala dinas bidang KUMKM seluruh Indonesia.

Menteri Teten menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun masuk ke dalam rantai pasok.

Untuk itu, diperlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk mengatasi tantangan tersebut. “Kemudian, diharapkan dapat memaksimalkan output potensial, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengatakan, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM akan diperbesar dengan target sebesar 30 persen kredit perbankan untuk pelaku UMKM. “Memang, ada KUR Rp100 juta yang tanpa agunan. Namun, praktiknya di lapangan masih sulit,” ucap MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten meminta pihak perbankan untuk mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke kelayakan usaha. “Harus dengan sistem digital dalam menilai kinerja UMKM, sehingga memudahkan bagi credit scoring UMKM,” kata MenKopUKM.

Maka, MenKopUKM mendorong laporan keuangan UMKM dengan sistem digital. Sebab, selama ini, masih banyak UMKM dengan model laporan keuangan keluarga. “Dengan sama-sama digital, maka akan klop bertemu antara UMKM dengan perbankan,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, MenKopUKM juga mendorong UMKM untuk memiliki business plan untuk memudahkan investor masuk, selain memudahkan bank menyalurkan kredit. “Kami sudah membangun Smesco Hub Timur di Bali untuk mengembangkan pasar produk UMKM wilayah Timur Indonesia,” kata Menteri Teten.

Untuk UMKM naik kelas, Menteri Teten meminta agar lebih selektif, terkait UMKM yang memang memenuhi syarat untuk bisa scalling up. “Harus bisa menjadi bagian dari rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar. Tanpa itu, UMKM susah untuk naik kelas,” ucap MenKopUKM.

Saat ini, baru sekitar 4,1 persen UMKM yang masuk ke dalam Global Value Chain. Maka, ekspor UMKM pun terbilang masih rendah. “Tapi, dengan kemitraan tadi, bila industri meningkat maka UMKM pun ikut terkerek naik,” kata Menteri Teten.

Sementara untuk meningkatkan kualitas produk UMKM setara dengan industri, MenKopUKM sudah menggulirkan program Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) untuk sektor-sektor usaha seperti kuliner, kosmetik, dan fesyen.

Perguruan tinggi juga didorong untuk membangun inkubator bisnis yang terintegrasi dengan risetnya. “Jadi, kami akan mendorong UMKM yang naik kelas itu yang berbasis high tech,” kata MenKopUKM.

Program percepatan lainnya adalah memberikan kemudahan perizinan dari informal ke formal, termasuk di dalamnya izin edar produk UMKM dari Badan POM.

Menteri Teten akan lebih mengefektifkan program belanja pemerintah 40 persen untuk produk UMKM dalam e-Katalog dan katalog daerah. Termasuk belanja BUMN agar bisa masuk rantai pasok industri. “Jangan sampai e-Katalog didominasi produk-produk usaha besar. Maka, UMKM perlu pendampingan,” ucap MenKopUKM.

Terkait koperasi bermasalah, Menteri Teten menegaskan akan memperketat pengawasan koperasi, khususnya KSP. Bagi MenkopUKM, usaha besar tidak boleh ikut mendirikan koperasi. Karena, sejatinya, koperasi adalah close loop system, yakni wadah usaha untuk pelaku usaha kecil.

Dan jika ada koperasi yang melakukan praktik shadow banking, Menteri Teten mendorong mereka untuk berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Di samping itu, Menteri Teten juga terus memperkuat koperasi di sektor pangan lewat Program Korporatisasi Petani. Salah satunya, mendorong petani sawit membangun koperasi untuk mendirikan industri atau pabrik minyak makan merah.

Di sektor kelautan, akan dibangun banyak SPBU khusus untuk melayani kebutuhan BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 11 ribu desa nelayan yang ada, hanya memiliki sekitar 388 SPBU nelayan.

“Para nelayan akan terdata secara digital by name, by address, dan by volume, lewat platform My Pertamina. Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi penyelundupan solar bersubsidi,” kata Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pemerintah Sedang Mendisain Ulang Kebijakan Ekonomi Digital Untungkan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan saat ini pemerintah masih sedang mendisain ulang kebijakan di bidang ekonomi digital agar menguntungkan semua pihak terutama pelaku UMKM.

MenKopUKM Teten Masduki memastikan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) menaruh perhatian yang besar terhadap perlindungan dan perkembangan ekonomi digital, salah satunya e-commerce.

“Pemerintah sedang me-redesign kebijakan nasional ekonomi digital untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah, karena saat ini baru mengatur e-commerce saja. Karena ke depan industri ini terus berkembang banyak jenis dan bisnis modelnya,” ucap MenKopUKM Teten dalam acara ICON 2022 yang mengangkat tema ‘The Omnichannel Journey’ di Ballroom Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (6/10).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, President Direktor PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya dan EVP of Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia Nugraha, serta turut mendampingi Direktur Utama LLP-KUMKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari.

Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun atau bertumbuh 8 kali lipat dibandingkan 2020. Sementara saat ini, sebanyak 20,24 juta UMKM sudah go digital menurut idEA (Indonesia E-Commerce Association) per Agustus 2022. Dan data internal KemenKopUKM, sudah mencapai 67,4 persen dari target pemerintah yaitu 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Angka ini bertumbuh 153 persen sejak awal pandemi yaitu 8 juta UMKM di awal 2020.

Lebih lanjut, Menteri Teten menekankan, besarnya potensi ekonomi digital tersebut, harus diantisipasi agar sebagian besar di antaranya tidak dibanjiri dengan produk impor. “Saya gelisah ketika e-commerce-nya naik, justru masih ada barang impor yang bisa merusak perkembangan produk UMKM di e-commerce,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas kepada beberapa menteri terkait, untuk melindungi e-commerce dalam negeri agar tidak sampai seperti yang terjadi di India. Di mana produk e-commerce justru mayoritas datang dari luar negeri.

“Bersama stakeholder terkait, termasuk Kemendag, kami terus menyempurnakan regulasi terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk melindungi UMKM pada lokapasar daring, PPMSE lokal, serta konsumen atau masyarakat luas,” kata Menteri Teten.

Platform e-commerce yang berkembang di Indonesia kata MenKopUKM, harus menjadi peluang bagi UMKM yang dalam penjualan offline tidak mendapat tempat strategis untuk memasarkan produknya. Adanya e-commerce diharapkan membuat para pelaku UMKM yang ada di pelosok daerah bisa berjualan secara digital.

“Jadi setelah bisnisnya diberikan perlindungan, konsumennya juga harus dilindungi jangan sampai banyak yang merasa dirugikan. Sehingga, besarnya potensi ekonomi digital ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” kata Menteri Teten.

Untuk mencapai itu semua kata MenKopUKM, juga tidak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari literasi digital, literasi usaha, literasi keuangan, hingga persaingan yang sengit di market digital. Terkait literasi, KemenKopUKM saat ini sedang memanfaatkan jaringan reseller atau yang disebut dengan internet marketer yang memiliki peran penting dalam penjualan di marketplace.

“Hal itu yang kini sedang dilakukan oleh Smesco yang mengkonsolidasikan para internet marketer. Sebelumnya kami telah menggelar Digital MeetUp untuk memanfaatkan internet marketer agar membantu para pelaku UMKM. Karena saat pertama kali menjabat, saya sempat berbicara dengan Alibaba. Salah satu yang keberhasilan penjualan di internet adalah menciptakan para jagoan jualan di internet,” katanya.

Tantangan berikutnya, kapasitas dan kepemilikan perangkat digital termasuk infrastruktur pendukung yang masih terbatas, seperti jaringan internet yang belum merata. Kemudian kualitas dan kapasitas produksi UMKM relatif belum stabil dan masih minim.

“Mayoritas UMKM kita ini membuat produk yang hampir sama, sehingga ada riset kami dengan Indosat yang membuat pendapatan UMKM menurun. Smesco juga menyiapkan Smesco Labo yang menjadi pusat R&D (Research and Development), supaya produk UMKM semakin inovasi dan variatif. Dan KemenKopUKM juga gencar menggandeng inkubator swasta dan kampus untuk menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi,” ucap Teten.

Menteri Teten juga menyampaikan terkait perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM karena mudahnya duplikasi produk di marketplace. Menurutnya, banyak produk UMKM baru saja dijual sudah ada produk luar negeri yang meniru.

“Ada persoalan dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) di sini. Bahkan sampai sarung-sarung Pekalongan ada yang dijual lewat e-commerce crossborder, jangan sampai para UMKM yang punya inovasi begitu naik di e-commerce langsung ada yang menirunya,” ucap MenKopUKM.

*Potensi Omnichannel*

Sementara, EVP of Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia Nugraha mengungkapkan, sebanyak 75 persen pelanggan Blibli telah melakukan transaksi omnichannel (baik offline dan online sekaligus).

Salah satunya layanan BlibliMart, kategori groceries Blibli.com, sebagai salah satu inovasi omnichannel sejak 2020 yang memperkenalkan fitur pengiriman terkini, serta toko offline cashless dan cashierless pertama bagi e-commerce.

“Upaya ini sebagai langkah kami memperkuat manajemen rantai pasokan (supply chain), menyediakan layanan inovatif sesuai kebutuhan pelanggan, dan memperluas kehadiran omnichannel dengan konsep ritel baru,” katanya.

President Direktor PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya menambahkan, sebagai perusahaan yang concern dengan layanan groceries secara offline, pihaknya turut mengadaptasi layanan offlline dan online sekaligus dalam memperluas akses pasar dan layanan ke masyarakat.

“Sejujurnya, bisnis groceries ini merupakan bisnis yang atraktif tapi minim margin, karena biaya ongkos kirim (ongkir) yang tinggi. Itu kenapa perlu kolaborasi dengan platform e-commerce yang punya formula pengiriman dengan tetap memberikan manfaat bagi pelanggan dan supply chain-nya,” kata Meshvara.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bangun Ekosistem Wirausaha untuk Ciptakan Struktur Ekonomi Lebih Tangguh

Tinggalkan komentar

Aceh:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mempercepat pembangunan ekosistem bagi wirausaha yang lebih baik untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

“Kita terus mengupayakan penumbuhan wirausaha berbasis IDE (Innovation Driven Enterprises), bukan lagi Small Business Owner yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan secara virtual pada Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang diselenggarakan di Aceh, Selasa (27/09).

Kegiatan yang mengangkat tema “Wirausaha Tumbuh, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” itu diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang dikurasi PLUT KUMKM Provinsi Aceh dan Universitas Syiah Kuala Aceh.

Saat ini, kata Siti Azizah, Pemerintah terus memberikan perhatian yang serius dalam mengembangkan kewirausahaan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan banyak potensi yang ada saat ini, seperti pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun, dan pemanfaatan potensi nilai ekonomi digital di Indonesia yang mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030.

“Melalui workshop kali ini, akan diberikan edukasi tentang kewirausahaan dan program atau kegiatan yang mendukung berkembangnya wirausaha di daerah, selain itu akan diberikan pula afirmasi pengalokasian anggaran onboarding pada e-katalog sebesar 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa yang diarahkan pada produk KUMKM,” kata Azizah.

Siti Azizah menambahkan, berdasarkan data yang dilansir dari LKPP per 13 September 2022, untuk E-Katalog Provinsi Aceh telah terdaftar sebanyak 914 penyedia dengan 4.490 produk yang onboarding. Sedangkan transaksi yang terjadi sebesar Rp725,63 miliar yang merupakan tertinggi nomor 2 dari 34 provinsi setelah DKI Jakarta.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh karena dengan tingginya transaksi tersebut menunjukan keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM,” kata Azizah.

Azizah menegaskan dengan ekosistem kewirausahaan yang kondusif berlandaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, serta adanya berbagai fasilitasi dan insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah.

“Jadilah bagian perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggul dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Jangan takut memulai berusaha karena kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan berwirausaha,” ucap Azizah.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Samsul Widodo menambahkan desa harus bisa menjadi pusat penumbuhan ekonomi.

“Penumbuhan ekonomi di desa dapat terwujud dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan desa yang meliputi sinergi pemerintah daerah, PLUT, BUMDES, dan tokoh masyarakat,” kata Samsul.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Saiful Bahri juga mengatakan, melalui workshop ini diharapkan akan tercipta UMKM yang lebih inovatif khususnya dalam memasarkan produknya.

“Kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman dengan memasarkan produk via digital supaya lebih cepat meningkatkan aset yang otomatis akan memulihkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” kata Saiful.

Dalam pelaksanaan workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional turut hadir Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Aceh yang menjelaskan tentang perlunya UMKM masuk ke dalam 18 etalase e-Katalog Pemprov Aceh, Gojek yang membagikan tips dan trik di bidang digital marketing dan kisah sukses menjalankan usaha oleh UKM Mak Rah Pireng Aceh.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kampanye Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan ini sebagai wujud aksi nyata sinergi Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional.(Jef)

koperasi dan ukm

UMKM Papua Didorong Masuk Ke Ekosistem Digital Perluas Pasar Komoditas Unggulan

Tinggalkan komentar

Papua:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta para pelaku UMKM asal Papua untuk fokus mengembangkan komoditas unggulannya yang tak dimiliki daerah lain dan memperluas jangkauan pasar melalui ekosistem digital.

“Produk UMKM Papua ini sudah bagus dan tidak kalah dengan kemasan produk yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Ini bisa jadi showcasing produk UMKM terlebih dengan semakin banyaknya pendampingan, kurasi produk, branding kemasan yang membuat produk UMKM di Papua semakin diminati,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam acara peresmian Galeri UMKM Papua, di Jayapura, Papua, Rabu (31/8).

Di saat yang bersamaan kata Menteri Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga punya target untuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM agar mendampingi UMKM sehingga masuk ke ekosistem digital, baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lokal untuk pengadaan Pemerintah maupun di e-commerce. Hal ini supaya produk dari Papua bisa masuk ke pasar yang luas melalui ekosistem digital.

“Saya kira yang didampingi oleh PLUT ini, memang harus dimulai dan ditentukan produk UMKM yang memiliki keunggulan lokal. Apa yang menjadi ciri khas di Papua, mana yang nanti untuk market lokal dan mana yang untuk market nasional,” kata MenKopUKM.

PLUT kata dia, bisa membantu mengurusi izin edar, termasuk juga UMKM yang sudah bergabung di PLUT untuk piloting implementasi KUR klaster. “Kita coba supaya UMKM yang terhubung PLUT ini bisa mengakses pembiayaan dengan mudah yaitu KUR Klaster maksimum pembiayaan Rp500 juta,” ucapnya.

Pemerintah kata Menteri Teten, sudah menginstruksikan 40 persen anggaran belanja pusat maupun daerah untuk membeli produk KUMKM. Sehingga agar bisa mencapai ini, produk UMKM harus dibantu masuk ke e-katalog terlebih dahulu. Dan UMKM telah diberi kemudahan untuk masuk lewat LKPP.

Lebih lanjut MenKopUKM menegaskan, Papua memiliki banyak komoditas unggulan mulai dari kopi, sagu, hasil laut, hingga buah merah. Bahkan ada juga komoditas buah sukun yang saat ini sedang diteliti oleh satu perusahaan, agar diolah menjadi tepung gluten free maupun produk untuk makanan bayi yang diperkirakan bisa menjaring pasar yang lebih luas.

“Saya sarankan setiap daerah untuk punya keunggulan produknya sendiri. Papua melimpah kalau soal produk komiditas unggulan. Tak hanya hasil laut maupun hasil hutan yang dimaksimalkan oleh koperasi untuk mengagregasikan produknya agar bisa mengakses pembiayaan,” kata Menteri Teten.

Seperti kopi asal Papua, kata MenKopUKM, meski masih terbatas dari sisi kapasitasnya namun Pemprov sudah mulai menanam kopi di Pegunungan Bintang. “Luar biasa kualitas kopi asal Papua ini, karena ditanam di ketinggian 2.000 kaki di atas permukaan laut. Ini sangat jarang, bisa dibilang sekelas kopi Arabica tingkat dunia,” ucapnya.

Bahkan ia meyakini, jika Papua tetap fokus pada produk komoditas unggulannya, hal ini bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat lokal.

“Selandia Baru misalnya kenapa saya selalu bandingkan. Itu karena hanya dengan 3 komoditasnya yakni daging, susu, dan buah kiwi tapi makmur rakyatnya. Papua tidak kalah, hasil laut, hasil hutan, buah merah, kopi, cokelat perlu ditetapkan komoditas unggulan, sehingga penanganan dan dukungan daerah, maupun riset penelitian bisa dioptimal untuk menghasilkan produk berkualitas,” kata Menteri Teten.

Asisten 2 Setda Papua Muhammad Musaad menambahkan, Pemerintah Daerah telah melakukan pengembangan UMKM, salah satunya memberikan modal tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM potensial secara selektif.

Saat ini diakui Musaad, salah satu yang menjadi kendala pengembangan produk UMKM adalah pasar. Untuk itu, Gubernur Papua sudah bersurat terkait usulan agar dibuka kembali rute penerbangan internasional ke Papua, khususnya untuk penerbangan pengangkutan komoditas bukan penumpang.

“Sehingga Jayapura diharapkan bisa menjadi hub keluar masuk bagi Papua, terutama untuk di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat (AS), sejumlah negara di Asia seperti Korea Selatan yang saat ini sedang berkembang,” katanya.

Musaad mengatakan, pihaknya juga tengah meminta tempat promosi khusus di Jakarta sebagai hub pengembangan untuk pasar Pulau Jawa dan sekitarnya. “Diharapkan upaya-upaya ini bisa mendorong UMKM Papua naik kelas dan bisa bersaing dengan provinsi lain. Kami ingin mengubah citra Papua menjadi lebih baik lagi,” ucap Musaad.(Jef)

koperasi dan ukm

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, MenKopUKM Ajak Pedagang Mie Bakso Onboarding Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk mendorong pedagang mie dan bakso onboarding dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan Indonesia akan menjadi negara terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2030 dengan potensi ekonomi digital mencapai Rp4.500 triliun. “Karena itu, Pak Presiden memahami betul bagaimana ekonomi digital kita yang sangat besar di Asia Tenggara itu juga harus dinikmati oleh para pedagang bakso, sehingga Pak Presiden mengarahkan supaya pedagang bakso harus berjualan secara online,” kata Teten di Pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/8/2022) malam.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara virtual Gebyar Wayang Kulit yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso). Gebyar Wayang Kulit yang didalangi Ki Bayu Aji dan lakon Wahyu Adi Negoro itu mengambil tema “Pedagang mie bakso optimis pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, rasa makin lezat”.

Menteri Teten mengatakan, Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UKM masuk pasar digital pada tahun 2024, namun pada tahun ini baru tercapai sebanyak 19,5 juta UKM. Ia optimistis dalam sisa waktu dua tahun ke depan target tersebut bakal tercapai, salah satunya atas kontribusi dari para pedagang mie dan bakso.

“Sekarang ini saya sudah dapat info dari Mas Bambang (Ketua Papmiso) bahwa dari 50 ribu anggota Papmiso 1.200 sudah go online. Saya juga dapat data dari Go Food sekitar 62.700 yang jualan mie dan bakso sudah terhubung ke online. Grab Food juga sekitar 120 ribu. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak, nanti kita ada PR dengan Papmiso bagaimana 50 ribu (anggota Papmiso) dalam dua tahun kita targetkan semua go online,” ucap Teten.

Oleh karena itu, pihaknya siap memberikan pendampingan kepada pedagang mie dan bakso supaya bisa masuk ke pasar digital. Tidak hanya itu, pihaknya juga siap membantu pedagang untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), memfasilitasi mereka mengakses perbankan untuk mendapatkan bantuan permodalan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) klaster, mendapatkan izin edar, dan sertifikasi halal.

“Untuk yang online ini kita harus inovasi dan itu sudah dilakukan oleh Papmiso selama pandemi COVID-19. Ketika warung mie dan bakso terkendala jualan secara offline, Papmiso membuat bakso frozen. Jadi pedagang bakso yang ada di Papmiso ini sudah melakukan inovasi menyesuaikan dengan teknologi,” katanya.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengajak pedagang mie dan bakso yang tergabung dalam Papmiso memanfaatkan teknologi digital guna mengembangkan bisnisnya. Dengan teknologi digital, usaha pedagang mie dan bakso dapat berkembang lebih cepat.

“Sebagai sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Tanah Air, saya berharap kepada Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso ini agar mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi digital, supaya berjualan secara online atau melalui marketplace, sehingga tenaga kerja di sektor ini tetap bertahan dan bahkan kita harapkan dapat meningkat,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Presiden Jokowi mengatakan setiap kali berkunjung ke daerah ia melihat pedagang mie dan bakso memenuhi jalanan dan pasar-pasar. Hal itu, menurut Jokowi sebagai tanda bahwa mie dan bakso sangat dikenal di kalangan masyarakat dan paling banyak peminatnya. “Sering saya juga lihat antrian di kios pedagang pasar yang antrinya panjang, karena ingin makan bakso,” kata Jokowi.

Tidak hanya memenuhi jalanan dan pasar-pasar, mie dan bakso juga sudah ramai menjadi konten media sosial oleh para konten kreator. “Artinya apa? Bakso menjadi salah satu makanan yang sangat dikenal di seluruh masyarakat Indonesia dan paling banyak penggemarnya,” ucap Presiden.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang juga Ketua Dewan Pembina Papmiso mengatakan Papmiso yang membawahi sekitar 50 ribu pedagang mie dan bakso dari 34 provinsi itu telah membentuk koperasi. Menurut dia, awal mula koperasi ini lahir saat para pedagang diserang isu bakso tikus, bakso boraks, hingga bakso tak higenis dan tak sehat untuk dikonsumsi.

“Permintaan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk kumpul bareng di Senayan untuk makan bakso bersama seluruh anggota Papmiso supaya membangkitkan kembali semangat pedagang dan atas Inisiatif itu Papmiso membuat koperasi,” kata Aria Bima.

Tujuan dibentuknya koperasi saat itu menurut Aria Bima, supaya para pedagang mie dan bakso lebih melembaga sehingga diharapkan kontrol terhadap kualitas mie dan bakso mudah dilakukan. Dengan begitu, para pedagang bisa dengan mudah mendapatkan label standar nasional Indonesia (SNI), dan izin edar dari pemerintah, serta mendapatkan sertifikasi halal.

“Bakso yang dibuat dalam industri koperasi nanti kita akan kontrol bareng-bareng supaya isu bakso tikus, isu bakso kena boraks, atau isu bakso yang kadang dianggap tidak sehat dan tidak higienis itu bisa teratasi. Untuk di Jabotabek saja 50 ribu pedagang bakso, saya kira itu akan mengatasi,” katanya dengan optimistis.

Ketua Papmiso Bambang Haryanto mengungkapkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh para pedagang mie dan bakso dewasa ini. Masalah yang paling dirasakan para pedagang yakni mahalnya harga kebutuhan pokok yang membuat ongkos produksi makin mahal. Oleh karena itu, mereka butuh pinjaman modal tanpa agunan.

“Kami mohon kemudahan akses permodalan yang sekarang ini KUR tanpa agunan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan karena teman-teman ini tidak punya agunan di Jakarta. Mereka hanya merantau, agunannya di kampung halamannya. Jadi mungkin ini Pak Menteri bisa menyampaikan kemudahan KUR tanpa agunan buat pedagang mie dan bakso,” kata Bambang.

Kedua, soal krisis daging. Para pedagang mie dan bakso meminta pemerintah untuk segera mengatasi masalah tersebut, karena mereka kesulitan mengakses daging dengan harga yang terjangkau dan memenuhi keekonomian untuk berdagang bakso.

“Kami juga berharap Pak Menteri, ada solusi untuk krisis daging yang terus-menerus terjadi sampai hari ini. Mohon dibantu untuk mencarikan solusinya karena daging kita hari ini dikuasai oleh segelintir pengusaha. Jadi kita pengusaha kecil ini sulit mengakses secara langsung dengan harga yang murah,” katanya.

Gebyar Wayang Kulit yang diadakan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI itu ratusan pedagang mie dan bakso dari 34 provinsi. Acara ini juga dimeriahkan dengan gelaran fashion show dan makan gratis mie bakso sebanyak 3 ribu mangkok.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak pelaku seni untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar salah satunya dapat memanfaatkan nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp5.400 triliun di tahun 2030.

“Kedepan pelaku seni, seperti seni rupa, pertunjukan, animasi, dan film, harus kita siapkan untuk masuk ke dalam pasar digital,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam acara Yogya Annual Art #7 yang diselenggarakan oleh Sangkring Art Space, di Yogyakarta, Selasa, (5/7).

Menteri Teten menjelaskan, saat ini ekonomi kreatif (ekraf) termasuk pelaku seni di dalamnya, menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia.Tercatat, pertumbuhan ekraf mencapai 5,06 persen, sedangkan kontribusi seniman terhadap PDB mencapai 7,24 persen.

“Kalau ditotal keseluruhan, proyeksi PDB ekraf mencapai Rp1.274 triliun. Kita sudah masuk era digital, dan sekarang ada Non Fungible Token (NFT), yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku seni,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten menambahkan, hadirnya teknologi digital, membuat gaya hidup di seluruh dunia hampir seragam. Ia menyebutkan, siapa yang punya penetrasi kuat untuk masuk ke dalam gaya hidup dunia maka harus bisa menentukan, apakah mau menjadi followers atau trend setter.

“Kita harus mampu memiliki kemampuan untuk membuat narasi yang kuat tentang aktivitas seni kita di ekosistem digital. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita hadapi, setiap negara sedang mencari keunggulan domestiknya, keunggulan kita di seni budaya bisa menjadi unggulan untuk diperkuat sebagai unggulan,” ujar MenKopUKM.

Ia juga berharap seni di Indonesia dapat terus tumbuh, dengan demikian perekonomian bangsa dapat ikut terus tumbuh.

“Semua lembaga dunia memprediksi, Indonesia akan menjadi 5 negara besar dunia di tahun 2045, setelah Amerika, China, dan India. Kita harus menyiapkan mentalitas negara maju, bukan lagi inlander bukan lagi imperior, harus siap menjadi negara maju,” kata Teten.

*Hari Raya Seni Yogyakarta*

Pada kesempatan yang sama, pemilik Galeri Sangkring Art Space Putu Sutawijaya, menyampaikan kisah kesuksesan Yogya Annual Art #7 yang tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.

“Tentu pada awalnya kita bisa berdiri di sini dari hasil perjuangan teman-teman. Saya merasakan ruang ini makin dimiliki publik dan ini yang saya suka. Setiap mengundang seniman Jogja responnya baik dan cepat tanggap,” ucap Putu.

Ia juga berharap kerja sama dan dukungan selama ini dapat terus berlanjut.

“Bagaimanapun seni rupa, menjadi hal yang unik di Jogja, dengan segala komunitasnya, maka menjadi semangat untuk saat ini. Semoga seni rupa dapat segera bangkit pascapandemi,” kata Putu.

Ajang Yogya Annual Art #7 merupakan salah satu rangkaian dalam rangka memperingati Hari Raya Seni di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, banyak pelaku seni mengadakan ajang serupa di berbagai tempat, dengan diikuti berbagai komunitas seniman di Yogyakarta.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi K/L Hingga Platform Digital, Menteri Teten : E-Commerce Harus Dibanjiri Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Berbagai lintas Kementerian/Lembaga (K/L) meliputi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparefkraf) bersama para CEO platform marketplace berkomitmen mendorong UMKM masuk dalam platform digital, serta pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar percepatan transformasi digital KUMKM harus segera dilakukan. Di mana tahun ini ditargetkan menembus 20 juta UMKM dan 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2023.

“Koperasi dan UMKM harus menjadi pemain utama dalam perdagangan digital. Produk KUMKM harus membanjiri e-commerce dalam negeri. Di mana hal ini juga perlu komitmen dari e-commerce nya. Karena semua diuntungkan, tak ada yang dirugikan,” ucap Menteri Teten dalam acara Rapat Forum Ekonomi Digital Kominfo IV dengan tema ‘e-Commerce’ yang diselenggarakan Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta, Senin (4/4).

Dalam forum tersebut Menteri Teten didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah. Selain itu hadir pula, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, secara virtual Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, serta perwakilan platform e-commerce lainnya.

MenKopUKM melanjutkan, dalam mempercepat target UMK Go Digital, juga dibutuhkan peningkatan kualitas, kompetitif, akses rantai pasok produk dan akses modal dengan pendekatan inovasi serta teknologi untuk Koperasi dan UMKM. Kemudian juga harus ada peningkatan kualitas SDM KUMKM, dalam upaya pertumbuhan wirausaha muda dan baru yang produktif, kreatif dan siap bersaing di pasar global.

Ia menyebut, di antaranya beberapa komitmen yang berhasil ditelurkan pada rakornas tersebut oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama, terdapat 7 sektor kelompok strategis/prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM. Yaitu, makanan/minuman, fesyen, petani, pedagang kaki lima, nelayan, warung dan pesantren.

Sedangkan 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi KUMKM yaitu, digitalisasi akses pasar, digitalisasi pemantauan kualitas produksi, digitalisasi keuangan dan akses pembiayaan, digitalisasi manajemen organisasi, digitalisasi untuk peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi untuk akses supplier/pasokan, dan digitalisasi distribusi.

“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Angka tersebut merupakan 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” tegas Menteri Teten.

Ia mengatakan, transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

“Pembangunan ekosistem digital bagi KUMKM meliputi proses bisnis hulu ke hilir menjadi variable memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Menteri Teten menekankan, e-commerce bisa menjadi pintu gerbang transformasi digital yang utuh. Karena kebanyakan e-commerce sudah menjadi super-apps yang sudah memiliki beragam layanan digital dalam satu platform. “Ini membuka peluang e-commerce juga turut hadir sebagai aggregator, sekaligus lokomotif transformasi digital UMKM Indonesia,” ungkapnya.

Kunci dari keberhasilan transformasi digital KUMKM tegas Menteri Teten, adalah kolaborasi lintas stakeholder. Mulai dari pembinaan SDM, pembiayaan, perbaikan proses bisnis, produksi, hingga pemasaran dan distribusi.

Di kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengajak K/L dan e-commerce secara khusus bagaimana dukungan paltform digital atas produk dalam negeri. Mengawal agar produk dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah afirmatif belanja negara Rp400 triliun produk UMKM, dari potensi Rp1.000 triliun.

“Juga memberikan dorongan kepada masyarakat, tak hanya pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Kami juga mengawasi jika masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana aturannya, tentu akan ada tindakan tegas baik di bawah payung hukum Kemendag maupun Kominfo,” ucap Johnny.

Sementara Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan kewajiban produk lokal hadir di e-commerce memang harus ada kebijakan afirmatif. Bersama memantau e-commerce memberikan ruang dan kesempatan bagi produk Indonesia. “Jika menyalahi tentu harus ada evaluasi.Karena Presiden Jokowi memberi arahan support UMKM. Kami siap memfasilitasi hal itu,” ujar Jerry.

Ketua idEA Bima Laga menambahkan, produk UMKM yang ada dalam Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam platform di bawah naungan ideA terdapat 9,9 juta UMKM baru yang masuk dalam platform digital, dalam kurun waktu Mei 2020-Februari 2022. “Sejalan dengan arahan Pak Teten dan Presiden Jokowi, kita punya target 30 juta UMKM baru di 2023. Saat ini kurang lebih sudah ada 19 juta UMKM, dan masih ada sisa 11 juta UMKM yang harus go digital. Optimis bisa tercapai,” yakinnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenKopUKM dan Grab Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital di Sumut

Tinggalkan komentar

Medan:(Globalnews.id) – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif menurunkan tingkat pengangguran, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo, pada acara Bimbingan Teknis Perluasan Jaringan Pemasaran Melalui E-Commerce, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (14/1).

Namun, di depan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Suherman dan Public Affairs Manager Sumatra Territory PT Grab Teknologi Indonesia Teddy Firman Supardi, Sutarmo mengakui, sejak pandemi Covid-19, sangat berdampak terhadap kelangsungan perekonomian Indonesia, termasuk pelaku UMKM.

“Berkurangnya aktifitas masyarakat yang menyebabkan turunnya daya beli. Sehingga, omset para pelaku UMKM juga menurun drastis,” imbuh Sutarmo.

Hanya saja, lanjut Sutarmo, pengembangan usaha mikro melalui digitalisasi usaha dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan penjualan produk di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Kebijakan berinteraksi jarak jauh atau social distancing dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan usahanya melalui pemanfaatan teknologi,” papar Sutarmo.

Menurut Sutarmo, pembatasan sosial masyarakat selama pademi Covid-19 meningkatkan ceruk pasar e-commerce, terutama pada sektor ritel dan grosir. Tercatat pada 2020, penjualan e-commerce meningkat 26% atau sebesar Rp36 triliun dibandingkan tahun 2019.

Selain itu, terdapat 51% konsumen baru yang pertama kali melakukan belanja secara daring saat diberlakukannya PSBB. Selanjutnya, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia saat ini mencapai 129 juta pengguna, namun pelaku usaha yang go digital baru 13,7 juta (21%) dari total 64 juta pelaku UMKM.

“Hal ini merupakan peluang dan pangsa pasar yang sangat besar bagi para pelaku usaha,” tandas Sutarmo.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk mempercepat akselerasi tingkat adopsi digital bagi UMKM. Pemerintah menargetkan setidaknya sebanyak 30 juta UMKM bergabung pada platform digital sampai dengan tahun 2024.

“Hal ini tentunya tidak mudah. Tantangan yang dihadapi UMKM terutama terkait kesiapan baik dari sisi produk maupun SDM. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi manfaat masuk ke ekositem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan UMKM perlu dilakukan secara intensif,” jelas Sutarmo.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholders.

Salah satunya berkolaborasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia untuk mengembangkan usaha mikro melalui teknologi digital yang sudah dilakukan sejak tahun kemarin. “Itu bukti komitmen kami dalam pendampingan onboarding, maka dilakukanlah perjanjian kerjasama pada 2021,” imbuh Sutarmo.

Tak hanya itu, Kementerian Koperasi dan UKM pun terus membagikan dan mengembangkan empat hal penting kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Diantaranya, pemberian literasi digital, mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi, mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, serta membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM.

Sutarmo berharap, para pelaku usaha dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk mendukung dan mengaplikasikannya dalam keseharian kegiatan berusaha.

“Kami juga terus menghimbau para pelaku usaha untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah, sebagai upaya untuk mendorong tercapainya Herd Immunity nasional, dimana dibutuhkan 70% penduduk atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia memperoleh vaksinasi,” ungkap Sutarmo.

Menciptakan Ekosistem

Sementara itu, Public Affairs Manager Sumatra Territory PT Grab Teknologi Indonesia Teddy Firman Supardi menambahkan, KemenkopUKM dan Pemprov Sumut menjadi mitra strategis dalam mengembangkan UMKM.

“Kami juga banyak melakukan inisiatif strategi bersama. Terutama membantu penanganan pandemi dan juga mengembalikan kegiatan ekonomi di Sumut. Kita akan terus tingkatkan kolaborasi strategis seperti ini,” kata Teddy.

Menurut Teddy, Grab bukan hanya menjadi platform super-app terkemuka di Asia Tenggara. Grab juga telah bertransformasi menciptakan ekosistem bagi ekonomi digital bagi masyarakat Indonesia. Khususnya, bagi para mitra dan pengguna aplikasi Grab.

Saat ini, lanjut Teddy, Grab not just a ride hailing company. Tapi, Grab sudah berubah menjadi super-app digital economy company. “We have mobility services, deliveries, food and beverage, Grab for business, dan juga financial services,” ujar Teddy.

Teddy memberikan contoh bagaimana digitalisasi menjadi bridging towards social and economic mobility. Studi yang dilakukan pada 2019 menunjukkan bahwa hampir 40 merchant Grab dapat menambah 1-2 pekerja.

“Dampak ini tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi lagi-lagi kita ditunjukkan bagaimana ekosistem ekonomi digital dapat menjadi pendorong mobilitas sosial,” tukas Teddy.

Teddy menyebutkan bahwa Grab sangat mengapresiasi kegiatan yang meningkatkan literasi para pelaku UMKM. “Karena bagian penting dari pengembangan digitalisasi bukan hanya infrastruktur, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas pengetahuan para pelaku UMKM,” pungkas Teddy.(Jef)