Arsip Tag: Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)

KemenKopUKM Gelar Workshop PKN di Medan Ciptakan Lebih Banyak Wirausaha Baru

Medan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali melanjutkan rangkaian Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) di Medan, Sumatera Utara, setelah sukses melaksanakannya di Kabupaten Sukabumi, Kota Serang, dan Kota Kendari pada pekan lalu dalam upaya menciptakan lebih banyak wirausaha baru di tanah air.

Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan dilaksanakan secara masif dan bertahap melalui “Campaign Movement Manager” yang dimulai dari Agustus sampai dengan Desember 2022.

“Kegiatan ini merupakan implementasi dari Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021-2024 dengan tujuan utama mempercepat pencapaian target RPJMN 2020-2024 berupa rasio kewirausahaan 3,95 persen dan penumbuhan wirausaha sebesar 4 persen pada tahun 2024,” kata Azizah ketika membuka acara Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara virtual yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/9).

Kegiatan ini diikuti oleh 100 pelaku UMKM binaan PLUT KUMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Dinas KUKM Kota Medan, Dinas KUKM Kabupaten Deli Serdang, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Komunitas Tangan Di Atas (TDA).

“Hal ini hanya dapat terwujud jika ada ekosistem kewirausahaan yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang di dalamnya termasuk dunia pendidikan, dunia industri, dan komunitas wirausaha,” kata Siti Azizah.

Lebih lanjut, menurutnya salah satu upaya untuk mengakselerasi kewirausahaan yakni dengan percepatan UMKM masuk dalam ekosistem digital, termasuk diantaranya percepatan UMKM onboarding pada e-katalog dengan target 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.

Siti Azizah menegaskan pelaku UMKM harus memanfaatkan kesempatan ini. Sebab dengan mengikuti workshop, mereka dapat memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.

“Pelaku usaha harus mampu memanfaatkan kesempatan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas produk, serta memperbaiki tata kelola usaha termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing,” katanya.

Senada disampaikan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hengky Rizky yang menuturkan workshop ini merupakan langkah nyata untuk percepatan UMKM masuk ekosistem digital dengan cara onboarding di E-Katalog lokal dan nasional.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Provinsi Sumatera Utara, Agus Tripriyono menambahkan, jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 2,8 juta unit.

Dia mengatakan dengan adanya workshop ini bisa menjadi bukti perhatian pemerintah dan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas pelaku UMKM.

“Harapannya dengan workshop ini, UMKM di Sumatera Utara dapat memperoleh inspirasi untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan dapat memberi semangat dan motivasi dalam meningkatkan kesuksesan, kualitas, mampu mengatasi permasalahan UMKM, serta memajukan ekonomi kerakyatan,” ucap Agus.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Founder dan CEO KEPUL Abdul Latif Wahid Nasution yang memberikan inspirasi pengembangan usaha. KEPUL merupakan startup di Kota Medan yang melakukan inovasi dalam upaya optimalisasi jual beli sampah yang dapat didaur ulang.

“KEPUL merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin menjual sampah kepada para pengepul. Mereka yang bermata pencaharian dengan membeli sampah dari masyarakat untuk kemudian dijual kembali kepada pengepul besar, ataupun pabrik daur ulang sampah. Di KEPUL, masyarakat bisa menjual lebih dari 60 jenis sampah sampah organik dan non-organik,” ujar Abdul.

KEPUL berhasil memberdayakan masyarakat Medan. Saat ini KEPUL memiliki 50 karyawan yang terdiri dari driver yang berasal dari profesi pengepul sampah.

Sementara itu, Merchant Operations Ast Manager Grab Sumatera Utara Maulidya Novi Sucita memberikan tips dan trik untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi branding dan konten digital.

Dia membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada para peserta dengan menghadirkan foto produk yang menarik agar bisa onboarding di platform Grab sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.(Jef)

MenKopUKM: Perguruan Tinggi Berperan Dorong Evolusi Kewirausahaan Indonesia

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan perguruan tinggi memegang peranan yang penting dalam upaya mendorong evolusi kewirausahaan Indonesia.

“Menjadi penting kita bekerja sama dengan universitas untuk mendorong evolusi kewirausahaan dari UMKM yang masih dalam skala ekonomi subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi UMKM yang memiliki produk berbasis inovasi, teknologi, dan ilmu pengetahun,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Webinar Universitas Garut bertajuk “Bagaimana Membangun Ketahanan dan Pertumbuhan UMKM Hingga Mampu Melalui Disrupsi”, di Jakarta secara virtual, Sabtu (3/9).

Setiap tahunnya Indonesia memiliki 3,5 juta angkatan kerja baru yang lulus dari sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sebanyak 1,7 juta di antara jumlah tersebut merupakan sarjana. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencatatkan angka 5 persen tiap tahunnya, hanya 2 juta lapangan kerja yang mampu disediakan.

Berkaca dari hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berpandangan bahwa perguruan tinggi harus mulai mengubah kurikulumnya, bukan lagi menciptakan sarjana yang ingin menjadi pegawai pemerintah atau swasta, tapi lebih ingin menjadi wirausaha.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan bahwa berdasarkan data dari KemenKopUKM, saat ini sebanyak 73 persen anak muda dari seluruh penduduk Indonesia ingin menjadi pebisnis, bukan lagi menjadi pegawai.

Selain itu, survei CSIS (Centre for Strategic and International Studies) juga menyatakan bahwa lebih dari 70 persen anak muda ingin menjadi pebisnis.

“Ini menjadi bahan penting bagi perguruan tinggi untu meredesain terutama fakultas bisnis dan ekonomi guna menyiapkan entrepreneur. Karena itu perguruan tinggi penting untuk menyiapkan para pelaku UMKM kita yang lebih berkelas,” kata Menteri Teten.

Dalam waktu bersamaan, KemenKopUKM juga tengah menyiapkan program 1 juta wirausaha mapan baru. Hal ini dilakukan karena meskipun jumlah UMKM Indonesia mencapai 64 juta lebih, persentase kewirausahaan Indonesia masih rendah atau hanya 3,18 persen. Targetnya, minimal jumlah persentase kewirausahaan ini dapat mencapai 3,95 persen sampai dengan 4 persen di tahun 2024.

Maka dari itu, Menteri Teten merasa perguruan tinggi perlu mengembangkan riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga memanfaatkan program Matching Fund dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat riset yang hasil dapat dikomersialisasi kepada UMKM.

“Pascapandemi ini kita bukan hanya ingin pulih tapi bertransformasi. Bank Dunia juga sudah mengingatkan kita bahwa Indonesia harus menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Sebagai pusat pembelajaran mahasiswa dan pengembangan ilmu, Menteri Teten menambahkan bahwa Indonesia dapat menjadikan University of Melbourne sebagai _best practice_ terbaik yang telah menghadirkan Business Innovation Lab yang berfokus pada pengembangan UMKM serta pelatihan desain thinking bagi para mahasiswa untuk mengembangkan usahanya mulai dari studi kelayakan bisnis, _product development_, hingga _international shipping_ atau ekspor yang didukung oleh alumni sebagai mentor.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi, KemenKopUKM telah melakukan MoU dengan berbagai universitas guna mengembangkan potensi perkoperasian dan UMKM melalui pendidikan, pendampingan, pemagangan, pengabdian kepada masyarakat, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta terus mendorong agar lembaga inkubator di kampus bisa menjadi pengembangan UMKM.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Garut Abdusy Syakur Amin menuturkan di tengah beragam tantantangan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, UMKM harus melakukan penguatan diri agar dapat bertahan dan berkembang.

Melalui webinar ini, dia pun berharap dapat terbentuk gagasan yang dapat diaplikasikan kepada pelaku UMKM.

“Semoga acara ini memberikan pencerahan dan wawasan baru untuk membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang ke depannya,” kata Abdusy.(Jef)

KemenKopUKM Ajak Anggota GKN Masuk e-Katalog Untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM

Bandung:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengajak seluruh anggota Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia mendaftarkan produknya masuk katalog (e-Katalog) baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“KemenkopUKM mentargetkan 1 juta produk UMKM yang masuk ke e-Katalog, sehingga memudahkan untuk dibeli pemerintah,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Rakernas GKN Indonesia Tahun 2022, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/08).

Misalnya, usaha kuliner, dimana nantinya, pemerintah daerah bisa membeli kebutuhan makanan dan minumannya dari anggota GKN yang sudah masuk ke katalog lokal. “Produk-produk lain juga memiliki peluang yang sama, sehingga bisa meningkatkan omzet usahanya,” ucap Arif.

Bahkan, lanjut Arif, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen dari APBN, APBD, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri dan UMKM. “Peluang-peluang itu harus dimanfaatkan GKN,” kata SesKemenkopUKM.

Untuk peningkatan kapasitas usaha, Arif mengajak anggota GKN untuk memanfaatkan aneka pembiayaan murah dari pemerintah. Apalagi, pada 2024, pemerintah sudah mencanangkan alokasi pembiayaan perbankan sebesar 30 persen untuk pelaku UMKM.

Arif juga mengapresiasi langkah GKN Indonesia dalam menumbuhkan kewirausahaan, khususnya di kalangan generasi muda. “Hal itu sejalan dengan program KemenkopUKM dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Juga, melahirkan wirausaha muda dan produktif. Yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Muhammad Dadang Supriatna menegaskan bahwa tumbuhnya wirausaha di suatu daerah, dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. “Oleh karena itu, saya selalu mendukung program-program dari GKN yang pastinya berdampak pada menurunnya angka pengangguran,” ucap Bupati Bandung.

Muhammad Dadang juga mengajak GKN Indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan peningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung. “Kita memiliki banyak destinasi wisata, juga 15 ribu produk unggulan dari IKM dan UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Muhammad Dadang.

Sementara Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dodi Kardeli mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pengurus GKN akan terus menggelorakan semangat wirausaha di Indonesia. “Saya berharap deklarasi kewirausahaan di Bandung ini bisa menular secara nasional, hingga mendunia,” kata Awang.(Jef)

Forum Kewirausahaan Sosial Siap Dukung Percepatan 1 Juta Wirausaha Baru

Jakarta:(Globalnews.id)-Forum Kewirausahaan Sosial (FKS) Jawa Tengah mendukung upaya pemerintah untuk mencetak 1 juta wirausaha baru di 2024. FKS Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 2017 ini telah tersebar di 18 kabupaten/kota diwilayah Jawa Tengah ini juga mendukung upaya pemerintah dalam setiap program yang memberikan dorongan dan kemajuan untuk para pelaku UMKM.

“Satu hal penting yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan kewirausahaan di anak-anak muda, di generasi muda. Jadi bagaimana kita memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan kewirausahaan, dengan memanfaatkan teknologi atau socio-technopreneur secara inovatif,” ungkap Ketua Umum FKS Jawa Tengah Kabul Subahid, Rabu (18/5).

Lebih lanjut, Kabul pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kewirausahaan. Menurutnya ini menjadi terobosan untuk mempercepat pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia.

“Dengan adanya Perpres 2/2022 ini menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk bisa melakukan pengembangan kewirausahaan nasional sesuai dengan target,” tegasnya.

Kabul menilai, Perpres Nomor 2 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, di antaranya mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengutamaan dalam akses pasar digital (PaDi) BUMN.

“Kami Forum Kewirausahaan Sosial menyampaikan dukungan dan kesiapan untuk menjadi bagian dari program Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka menyukseskan amanat Perpres 2/2022 tentang Kewirausahaan dan mewujudkan komitmen membangun 1 juta kewirausahaan di tanah air ini,” pungkas Kabul.(Jef)

KemenkopUKM Dukung Target Penambahan Sejuta Wirausaha Baru Hingga 2024

Jakarta:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendukung dan siap turut serta mewujudkan target penambahan sejuta wirausaha baru sampai dua tahun ke depan atau hingga 2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor KemenKopUKM, Kamis (12/5), mengatakan dukungan penuh akan diberikan kepada wadah penciptaan wirausaha baru yakni
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang telah menargetkan penambahan jumlah wirausaha baru di Indonesia hingga sejuta orang dalam sekitar 2 tahun ke depan atau hingga 2024.

Sejumlah strategi diterapkan untuk mewujudkan target tersebut di antaranya dengan membagi kewenangan melalui rincian yakni sebanyak 600.000 wirausaha baru menjadi target kewenangan daerah, sementara sisanya sebesar 400.000 diberikan kewenangannya kepada 27 Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di tanah air.

Untuk itu digelar koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam sebuah wadah bernama Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tercatat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditugaskan sebagai Ketua Utama, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua II Menparekraf Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin menaikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kami ingin menambah 1.000.000 wirausaha. Daerah sekitar 600.000 di bawah kementerian/lembaga 400.000 wirausaha,” kata Menteri Teten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung.

Selain itu, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI), dimana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26. “Kami ingin mendorong Indonesia naik ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada tahun 2045 menjadi 4 negara besar ekonomi dunia. Salah satu syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha minimal 4 persen. “Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14 persen. Kita siapkan ekosistem diperkuat bagi pengembangan kewirausahaan,” katanya.

Saat ini kata Menteri Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus-menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung dengan akses pembiayaan dan akses pasar.

“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” kata MenKopUKM.

Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, salah satu target ke fepan adalah peningkatan GEI, untuk itu perlu belajar kepada negara lain terkait bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha. Itu sebabnya salah satu strategi yang harus diterapkan yakni konsultasi dan pembiayaan, seperti di negara maju, ada insentif serta kemudahan.

“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Dari sisi anggaran cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Azizah.

Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategori yang sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun) juga disebutnya penting. Namun target sejuta wirausaha difokuskan bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula. “Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula dan wirausaha mapan siap untuk ekspor,” katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan Kementerian BUMN siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya telah memetakan dukungan Kementerian BUMN dengan lima strategi.

Pertama pelatihan UMKM untuk mendorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 Provinsi yang bisa difungsikan untuk tempat melatih calon wirausaha. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR.

“Ketiga sebagai offtaker, kita siap menyerap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” kata Loto.(Jef)

SesKemenKopUKM Harap GKN Mampu Menangkap Peluang dan Kembangkan Produk Unggulan Daerah

Banjarbaru:(Globalnews id)- Saat ini, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Kepresidenan G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stroner. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki agenda memprioritaskan UMKM Indonesia sebagai penerima manfaat dalam Presidensi G20.

Ajang G20 itu juga diharapkan mampu memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan peran pengusaha perempuan, keterlibatan aktif UKM dalam ekonomi hijau, dan akselerasi UKM di era digital.

Oleh karena itu, Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia harus mampu menangkap peluang yang ada, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan usaha di sektor riil. Bahkan, lebih dari itu, GKN diharapkan mampu memproduksi produk yang selama ini diimpor.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat membuka Kongres Ke-1 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

“Saya juga meyakini, GKN yang banyak diisi anak-anak muda berjiwa wirausaha, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” imbuh Arif.

Menurut SesKemenKopUKM, penambahan jumlah wirausaha tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Oleh karenanya, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif,” tandas Arif.

Pada kongres yang diselenggarakan pada 25-27 Maret 2022, SesKemenKopUKM juga mendorong GKN sebagai organisasi mampu mengkonsolidasi anggotanya untuk memiliki satu usaha bersama sebagai produk unggulan daerah. “Produk unggulan daerah ini juga bisa sebagai substitusi dari produk impor,” tandas Arif yang juga Ketua Dewan Pembina GKN Indonesia.

Selain itu, lanjut Arif, anggota GKN yang sudah bisa memasuki pasar ekspor, agar menciptakan suatu rantai pasok yang melibatkan para anggota GKN lainnya. “Harus menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas bagus dan kemasan yang menarik,” ucap SesKemenKopUKM.

Untuk memperluas pasar, Arif menyebutkan saat ini pelaku UMKM memiliki peluang usaha yang terbuka lebar dengan adanya kebijakan strategis dimana belanja pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, harus menyerap produk koperasi dan UMKM sebesar 40%.

“Untuk belanja pemerintah pusat lewat e-katalog nilainya mencapai Rp470 triliun. Sedangkan seluruh pemerintah daerah nilainya bisa di atas Rp500 triliun,” ungkap SesKemenKopUKM.

Usai pembukaan kongres, SesKemenKopUKM berkesempatan mengunjungi GKN Fest 2022 di lapangan Murjani Banjarbaru. Kegiatan yang digelar pada 25-27 Maret 2022 bertujuan untuk mengangkat produk-produk anggota GKN Kalsel dan UKM se-Kalsel. Dari mulai produk makanan dan minuman, serta produk kerajinan lainnya.

Virus Kewirausahaan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dody Kardeli menyebutkan bahwa kelahiran GKN pada 2011 bertujuan untuk menebarkan virus kewirausahaan, khususnya bagi kalangan generasi muda dan mahasiswa.

“Gaung kewirausahaan akan terus didengungkan sampai sekarang di seluruh Indonesia,” kata Awang seraya menyebutkan bahwa kepengurusan GKN sudah menyebar di 27 DPD dan 106 DPC di seluruh Indonesia.

Awang menegaskan bahwa GKN akan terus meningkatkan pelayanan dan pendampingan bagi pengembangan kualitas produk dan daya saing UMKM. Seperti kemasan, PIRT, legalitas usaha, perluasan pasar, hingga business matching.

“Kita akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membentuk ekosistem UMKM dan kewirausahaan yang kuat,” pungkas Awang.(Jef)