Arsip Tag: Industri Rantai Pasok

MenKopUKM Dorong Kopkar Masuk Ekosistem Industri Manufaktur

Tangerang:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong Koperasi Karyawan (Kopkar) untuk masuk menjadi bagian dari ekosistem industri manufaktur di Indonesia.

“Model koperasi seperti ini seharusnya ada di setiap industri manufaktur. Mereka bisa meniru model bisnis yang sudah ada disini,” ucap MenKopUKM, Teten Masduki, saat melakukan kunjungan kerja ke Kopkar Adis Dimension Footwear, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (25/1).

Lebih dari itu, melihat toko ritel modern (supermarket/swalayan) yang dimiliki Kopkar Adis, Menteri Teten mengakui sangat terinspirasi untuk mengembangkannya seperti halnya jaringan swalayan/supermarket Coop yang dikelola koperasi di Prancis.

“Coop itu jaringan ritel modern terbesar keempat di dunia, setelah Wallmart, Tesco, dan Carrefour. Dan itu dimiliki dan dikelola koperasi,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM meyakini, bila koperasi dikelola dengan benar dan profesional, bisa menjadi satu kekuatan ekonomi. “Dan saya melihat embrio atau benihnya ada di Kopkar Adis. Saya melihat toko ritelnya sudah siap untuk dikembangkan,” ucap Menteri Teten.

MenKopUKM pun siap mendukung penuh upaya menjadikan Kopkar Adis sebagai kekuatan jaringan ritel modern di industri manufaktur di Indonesia. “Saya membayangkan, setiap pabrik yang ada, memiliki supermarket seperti ini, yang kemudian dikelola oleh Kopkar Adis,” ucap Menteri Teten.

Untuk pengembangan produk-produknya yang ada di supermarket Kopkar Adis, Menteri Teten menyebutkan bisa dihubungkan dengan koperasi-koperasi produsen yang ada. Misalnya, dengan koperasi holtikultura (Ciwidey, Bandung), koperasi beras (Semarang), koperasi petani pisang cavendish, dan sebagainya.

MenKopUKM mendorong AdisMart membuka banyak toko di sekitar pabrik. “Dan konsumennya, bisa menjadi anggota toko yang terkoneksi secara online,” kata Menteri Teten.

Yang pasti, menurut MenKopUKM, bila memiliki Kopkar seperti Adis, perusahaan akan banyak mendapat manfaat. Dimana, semua kebutuhan (konsumsi) karyawan sehari-hari bisa dipenuhi Kopkar dengan harga jauh lebih murah.

Bahkan, Kopkar punya dukungan pembiayaan untuk karyawan (anggota) yang sifatnya mendesak, seperti biaya sekolah anak, renovasi rumah, dan lainnya. “Mereka tidak akan lagi terjebak rentenir. Ini sudah menjadi ekosistem bagi kesejahteraan karyawan,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kopkar Adis Dimension Footwear Maryono mengatakan koperasinya memiliki Future Plan yang siap diwujudkan, untuk lebih menyejahterakan anggota. Diantaranya, menyiapkan Pujasera di lokasi perusahaan, membangun aplikasi e-commerce bagi produk-produk dari anggota Kopkar, dan siap melayani delivery order setiap pembelian (belanja) di Kopkar Adis.

“Future Plan lainnya adalah membuka jaringan AdisMart di luar perusahaan,” ucap Maryono.

Maryono menambahkan, dengan jumlah anggota aktif sebanyak 9.693 orang, Kopkar Adis sudah menerapkan integrasi sistem online dalam melayani anggota (My Siskop Adis). “Kami sudah beradaptasi dengan perubahan teknologi,” kata Maryono.

Ia menyebutkan Kopkar Adis memiliki aset sebesar Rp78,67 miliar dengan omzet Rp97,12 miliar pada 2022.

Sementara Chairman PT Adis Dimension Footwear Harijanto mengatakan Kopkar Adis yang sudah berusia 30 tahun lebih memiliki perjalanan panjang berliku sebelum menjelma seperti sekarang. “Pernah bangkrut karena salah urus. Tapi, kemudian, kita kelola koperasi dengan benar dan profesional hingga menjadi seperti sekarang,” kata Harijanto.

Harijanto menyebutkan, pihak manajemen perusahaan akan terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan koperasi di Indonesia. “Kami siap mendukung program-program dari KemenkopUKM,” kata Harijanto.

KemenKopUKM Gandeng Sido Muncul Kembangkan Rantai Pasok Bahan Baku Jamu

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi bersama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk untuk mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai pemberdayaan usaha mikro dalam program pengembangan rantai pasok komoditas bahan baku jamu.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Sido Muncul David Hidayat dan Direktur Marketing PT Sido Muncul Irwan Hidayat bersama Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, yang disaksikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Kantor Sido Muncul, Jakarta, Jumat (16/12).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan apresiasinya kepada PT Sido Muncul yang telah aktif mendukung pengembangan UMKM Indonesia melalui program kemitraan.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat posisi UMKM tanah air adalah melalui kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan usaha besar agar masuk ke dalam rantai pasok.

“Jadi UMKM tidak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten melanjutkan, dengan begitu UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, tidak lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

Menteri Teten menyebutkan kemitraan rantai pasok bagi pelaku usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas, transfer teknologi dan pengetahuan, kepastian pasar dengan harga jual stabil, hingga adanya nilai tambah produk.

“Sedangkan bagi pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar, kemitraan rantai pasok memberi manfaat bagi usaha berupa optimalisasi efisiensi biaya, kepastian pasokan bahan baku, menjaga kepuasan pelanggan, hingga peningkatan keuntungan,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten juga berpesan kepada pelaku usaha mikro yang terlibat dalam program kemitraan ini, agar optimal dalam menjaga standardisasi kualitas produk, meningkatkan produktivitasnya, maupun mengoptimalisasi penguasaan teknologi dan inovasi produk.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius menjelaskan, Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal dari kerja sama yang akan dijalin oleh KemenKopUKM dengan PT Sido Muncul dalam memberdayakan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok produksi PT Sido Muncul, khususnya untuk produksi jamu.

“Sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman ini, pada 2023 akan dikembangkan pilot project kemitraan bahan bahan baku jamu di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bondowoso yang akan melibatkan berbagai stakeholder,” kata Yulius.

Lebih lanjut, Yulius menjelaskan di Kabupaten Pemalang akan dikembangkan komoditas jahe, kencur, kapulaga, dan sereh di atas lahan seluas 14 hektare yang melibatkan sekitar 70 petani melalui kerja sama dengan Koperasi Nafi Berkah Jaya.

Sedangkan di Kabupaten Bondowoso akan dikembangkan komoditas jahe dan kunyit dengan lahan seluas 50-70 hektare yang melibatkan sekitar 100 orang petani di bawah naungan koperasi produsen Agro Farm Bondowoso.

“Kami berharap pilot project kemitraan rantai pasok bahan baku jamu di Kabupaten Pemalang dan Bondowoso, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para petani dan koperasi, dan tentunya akan terus dilakukan pengembangan kemitraan sejenis di wilayah lain,” kata Yulius.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat menyambut baik adanya pembinaan yang telah dilakukan oleh Sido Muncul selama ini kepada para petani, terlebih melalui kerja sama dengan KemenKopUKM yang diharapkan dapat membantu petani agar hasil panennya jauh lebih baik, maupun melanjutkan prosesing pascapanen yang berbasis pada kegiatan argoindustri yang terwadahi dalam kelembagaan bisnis berbentuk koperasi.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu para petani untuk menghasilkan bahan-bahan jamu yang lebih baik sekaligus mendistribusikan kepada Sido Muncul guna memotong rantai pasok agar lebih efisien,” ujar Irwan Hidayat.

Dalam kerja sama ini, secara teknis kegiatan yang akan dilakukan adalah kordinasi pembinaan dan pengembangan usaha mikro melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, serta dukungan terhadap fasilitas proses produksi pascapanen hingga distribusi pemasaran.

Selain penandatanganan kerja sama, pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan Purchase Order (PO) dari Sido Muncul kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Maju Jaya, Sudir dari Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang untuk pemesanan 4 ton simplisia kering jahe sebagai wujud nyata kerja sama yang telah dirintis selama ini.(Jef)

MenKopUKM: Pembangunan IMC Permudah UMKM Akses Permesinan Industri

Purwakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memberikan dukungan serta apresiasi kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang melakukan ground breaking pembangunan gedung Indonesia Manufacturing Center (IMC) di Plered, Purwakarta, Jawa Barat.

“Gedung IMC ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam mendorong, serta mendukung kebijakan substitusi impor yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap MenKopUKM Teten Masduki yang hadir dalam ground breaking tersebut di Purwakarta, Senin (5/12).

MenKopUKM juga berharap, fasilitas IMC mampu mendorong produktivitas UMKM agar menjadi bagian dari industri. UMKM kata Teten, harus mulai meningkatkan kualitas produknya yang berbasis teknologi, inovasi, dan kreativitas.

Lebih dari itu, IMC yang digagas Kemenperin ini menjadi dukungan industri permesinan yang akan semakin murah. Sehingga UMKM mudah mengakses dan membeli permesinan, dan mampu meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas mereka.

“Problem kita ini, jumlah UMKM-nya banyak sampai 99,9 persen tetapi produktivitas dan teknologinya rendah. Hadirnya pengembangan industri manufaktur lewat IMC, diharapkan akan ada lonjakan ekonomi yang luar biasa,” ucap Menteri Teten.

Sementara dalam sambutannya, Menperin Agus Gumiwang mengatakan, dengan membangun pusat pengembangan permesinan di industri manufaktur, Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dengan negara lain.

Karena diakui Agus, meski saat ini banyak industri yang memiliki TKDN tinggi sekitar 40-60 persen, namun masih banyak pula yang permesinan pabriknya justru diimpor. “IMC menjadi upaya kami ke depan supaya pabrik-pabrik mandiri dalam hal permesinan,” kata Agus.

Ia menjelaskan, IMC yang berlokasi di Plered, Purwakarta ini dibangun total seluas 11 hektare dalam dua tahap. Tahap pertama, di mulai hari ini dengan penggarapan seluas 2 hektare yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2 triliun.

Kemudian tahap II akan dikerjasamakan dengan luar negeri sesuai arahan Presiden Jokowi untuk investasi di daerah. Investor dari Korea Selatan disebut sudah tertarik untuk berinvestasi sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat (AS). Pembangunan tahap awal ditargetkan rampung pada 3 tahun mendatang atau di tahun 2024.

“Sejujurnya untuk mendapatkan anggaran konstruksi di Kemenkeu itu cukup sulit. Pembangunan dari APBN ini diharapakan menjadi stimulus dan berjalan dengan lancar sehingga berlanjut hingga 9 hektare lagi,” kata Menperin.

Agus menegaskan, perlunya membangun kemandirian industri nasional salah satunya dengan inisiasi IMC turut memperkuat struktur industri nasional. Di mana dalam mencapai tujuan tersebut, perlu juga dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap, IMC bisa mendorong akses UMKM Purwakarta yang banyak bergerak di industri kuliner, hasil gerabah seperti keramik, genteng, dan batu bata merah. “Namun memang salah satu yang masih terkendala untuk alat dan permesinan. Banyak UMKM yang masih manual atau konvensional,” tuturnya.(Jef)

KemenKopUKM Gandeng Sejumlah K/L Hubungkan Koperasi dan UMKM dengan Rantai Pasok Global

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga mencakup Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM untuk bersinergi menghubungkan koperasi, UMKM, dan IKM ke dalam rantai pasok global.

Hal tersebut diwujudkan dalam Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang terselenggara di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis, (24/11) yang melibatkan 17 BUMN dan Anak Perusahaan, 2 Usaha Besar, dan 850 UKM/IKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga ditugaskan Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Saat ini UMKM yang terhubung rantai pasok global baru mencapai 4,1 persen, sedangkan untuk dalam negeri kemitraan usaha besar dan UMKM baru 7 persen, oleh karenanya kami mengembangkan program UMKM naik kelas. Salah satunya kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam acara Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar.

Menteri Teten menjelaskan ada dua hal yang dilakukan untuk mendorong kemitraan UMKM, pertama, BUMN membeli produk UMKM melalui PaDi UMKM; kedua, melalui pola kemitraan dengan cara memasukkan UMKM dalam rantai pasok BUMN dan swasta (usaha besar).

Menteri Teten mencontohkan, koperasi dan UMKM seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok diarahkan untuk menjadi bagian industri otomotif, makanan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

“Jadi UMKM enggak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Dengan begitu, kata Menteri Teten, UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, bukan lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

“Dengan cara ini UMKM bisa menjadi bagian industrialisasi. Kalau industri berkembang UMKM juga tumbuh, tidak tertinggal di bawah. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyiapkan Indonesia menjadi empat kekuatan besar di dunia,” kata MenKopUKM.

BUMN dan usaha besarpun, kata Menteri Teten, akan mendapatkan keuntungan jika bermitra dengan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja.

“Untuk mendorong kemitraan, berbagai insentif sudah diberikan, seperti pajak, upah minimum, dan ekosistemnya,” kata Menteri Teten.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya juga turut mendorong dan mensukseskan aksi afirmasi gerakan belanja produk dalam negeri

“Ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri teemasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja Produk Dalam Negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022, mencapai Rp241,3 triliun. Harapannya melalui event ini meningkat lagi capaiannya,” kata Loto.

Ia juga menambahkan, dari enam BUMN yang tahun lalu turut berpartisipasi, sekarang naik menjadi 17 BUMN.

“Tentu ini karena semangat BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” kata Loto.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan dengan harapan komunikasi yang terjalin bisa ditingkatkan lagi.

“Kemenperin menyiapkan IKM untuk dapat meningkatkan kinerja daya saing dan kita lakukan pembinaan untuk menjadikan IKM bagian rantai pasok industri besar dan horeka,” kata Reni.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aries Indanarto menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti dengan menghadirkan OSS bagi pelaku UMKM.

“Jadi perizinan bisa langsung tunggal dengan terbit NIB sebagai legalitas usaha. Dengan ini pelaku usaha bisa komersialisasi usaha dan terintegrasi dengan SNI dan sertifikasi halal,” kata Aries.

Dalam kesempatan tersebut turut ditandatangani Kontrak Kerja sama BUMN dengan UKM/IKM, antara PT. INKA dengan CV. Sri Adiwangsa dan PT. Manunggal Jaya Teknindo, dan PT. Pindad dengan PT. Hartwell Paint Indonesia.(Jef)

MenKopUKM: Tumbuhkan Wirausaha Harus “By-Design” Agar Masuk Rantai Pasok Industri

Bali:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa untuk menumbuhkan wirausaha di Indonesia harus “by-design” agar bisa masuk ke rantai pasok industri.

“Ide bisnis dan produk harus diseleksi dengan benar sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang memiliki nilai tambah,” ucap MenKopUKM Teten Masduki pada acara Road to be Young Entrepreneur (Pra Pendampingan Wirausaha) di Denpasar, Bali, Senin (14/11).

Lebih dari itu, kata Menteri Teten, dengan by-design, bisa ditentukan keunggulan domestik dari masing-masing daerah untuk dikembangkan.

“Ide bisnis dan produk dari para wirausaha muda ini yang akan diinkubasi. Mereka kita erami, ditetaskan, kemudian dibesarkan. Ke depan, model pengembangan seperti ini yang harus kita tingkatkan,” kata MenKopUKM.

Di depan sekitar 150 wirausaha muda dari kalangan mahasiswa, Menteri Teten mengatakan, ada sekitar 21 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekonomi dan pasar digital. Namun, sekitar 90 persen di antaranya masih memasarkan produk impor. “Kita jangan lagi menjadi pedagang bagi produk impor. Untuk itu, kita harus memperkuat produksi produk kita. Ini tantangan kita,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM mengajak generasi muda terutama para mahasiswa untuk memiliki ide bisnis sejak masuk bangku kuliah. “Kampus-kampus harus sudah mampu melahirkan entrepreneur muda yang tangguh. Begitu lulus sarjana sudah punya bisnis yang bisa dikembangkan,” ujar Menteri Teten.

Bahkan, Menteri Teten berharap kampus memiliki kurikulum yang mengubah pola pikir para lulusan sarjana harus sudah masuk ke industri. “Ini menjadi bagian dari target pemerintah dalam mencetak 1 juta wirausaha muda hingga 2024,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan ekosistem wirausaha di Indonesia. Salah satunya, porsi kredit perbankan untuk UMKM yang akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Dibandingkan dengan negara lain, porsi kredit bagi UMKM di Indonesia tergolong masih rendah, misalnya saja di Korsel kredit UMKM sudah mencapai 80 persen, Malaysia dan Thailand juga sudah di atas 50 persen.

“Memang, sudah ada kebijakan kredit hingga Rp100 juta tanpa agunan. Tapi, dalam praktiknya, masih sulit. Pasalnya, bank masih berbasis pada agunan. Bandingkan dengan perusahaan Fintech yang kredit hingga Rp2 miliar sudah tanpa agunan,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten berharap perbankan mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke credit scoring. “Pengelolaan bisnis UMKM harus sudah memakai aplikasi digital. Dengan begitu, track record usaha tergambar dengan baik,” kata MenkopUKM.

Dengan aplikasi digital tersebut, bisa menggambarkan credit scoring yang dimiliki UMKM. “Jadi, bank harus menggunakan credit scoring, UMKM harus digital,” kata Menteri Teten.

Ke depan, MenKopUKM mendorong UMKM berbasis inovasi dan teknologi digital dengan memperkuat business plan. “Kalau business plan-nya jelas dan bagus, saya meyakini banyak investor dalam dan luar negeri yang berinvestasi ke UMKM,” ucap Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina menyebutkan, pihaknya menargetkan rasio kewirausahaan di Bali bisa mencapai 9,08 persen pada 2024. Saat ini, masih sangat kecil, yakni 2,28 persen.

Ekadina pun mengajak anak-anak muda untuk terus mewujudkan jiwa wirausaha dalam dirinya. “Setelah lulus kuliah harus punya jiwa wirausaha. Saya optimistis itu akan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan di Bali,” kata Ekadina.

Apalagi, ke depan, Bali tidak lagi hanya menyandarkan perekonomiannya pada sektor pariwisata. Ada sektor-sektor unggulan lain yang bakal dikembangkan. Yaitu, perikanan, pertanian, perindustrian, UKM, serta koperasi.

“Kita juga terus mengembangkan ekonomi berbasis digital hingga pariwisata berbasis budaya lokal,” ujar Ekadina.(Jef)

MenKopUKM: UMKM Bisa Maju Bila Bermitra dengan Usaha Besar dalam Rantai Pasok

Kudus:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa UMKM yang maju dan berkembang adalah UMKM yang mampu bermitra serta menjadi bagian dari rantai pasok industri atau usaha besar.

“Di Kudus, tercipta kemitraan seperti itu antara Djarum dengan UMKM yang ada di BUMDes-BUMDes. Ini bisa dijadikan semacam role model,” kata MenKopUKM Teten Masduki, pada acara dialog dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) binaan PT Djarum, di Kota Kudus, Jumat (4/11).

Di depan puluhan pelaku usaha dan pengurus BUMDes, Menteri Teten berharap BUMDes bisa menggali potensi yang dimiliki desanya masing-masing, baik itu dari SDM maupun sumber daya alamnya. “Dengan begitu, BUMDes bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri,” ucap MenKopUKM.

Selain itu, MenKopUKM juga menekankan pentingnya untuk masuk ke skala ekonomi bagi para pelaku usaha yang tergabung dalam BUMDes. “Dalam hal ini, perlu yang namanya korporatisasi usaha, jangan jalan sendiri-sendiri. UMKM bisa dikonsolidasi usahanya ke dalam BUMDes atau koperasi,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM mencontohkan model Korporatisasi Petani melalui koperasi yang berhasil dilaksanakan di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di dalamnya, koperasi menggabungkan usaha-usaha kecil perorangan hingga masuk skala ekonomi.

“Petani-petani berlahan sempit, sekitar 0,5 hektare, tidak mungkin mampu menciptakan pertanian yang efisien dan menguntungkan,” kata Menteri Teten.

Contoh lain, di Lampung, koperasi membangun kebun pisang seluas 400 hektare dengan melibatkan sekitar 1000 petani. Bahkan, sudah ada offtaker-nya yang membuat pendapatan petani juga meningkat berkali lipat dibandingkan jika dikelola sendiri-sendiri.

“BUMDes juga bisa melakukan konsolidasi petani, peternak, perajin, hingga UMKM. Konsolidasikan produk mereka yang sejenis ke dalam satu brand atau merek saja. Tujuannya, agar diantara pelaku usaha kecil tidak saling bersaing satu sama lain,” kata MenKopUKM.

Terkait aspek legalitas, Menteri Teten mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus berbadan hukum (formal), jangan lagi informal. “Kemudahan berusaha akan terus kita permudah. Saat ini, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), maka sudah bisa mengakses sertifikasi halal, izin edar dari BPOM, hingga akses ke pembiayaan,” ucap MenKopUKM.

Lebih dari itu, Menteri Teten juga mengajak BUMDes untuk masuk ke teknologi digital, baik dari sisi pemasaran maupun tata kelola usaha, termasuk laporan keuangan.

“Tata kelola juga harus digital agar bisa meraih credit scoring untuk mengakses kredit perbankan. Dengan digital, tergambar jelas track record usaha yang dijalankan. Model bisnis UMKM seperti ini yang harus terus diperbaiki,” ucap MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager PT Djarum Achmad Budiharto menjelaskan, ada sekitar 60-an BUMDes dari 123 desa yang ada di wilayah Kudus. Sebanyak 44 BUMDes diantaranya sudah memiliki legalitas atau berbadan hukum,” kata Budiharto.

Namun, Budiharto mengakui masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi para BUMDes tersebut. Diantaranya, terkait tata kelola organisasi, penyusunan business plan, hingga pemahaman tentang aspek legalitas termasuk pemahaman terhadap sebuah regulasi.

“Kita akan terus membenahi itu, karena peran BUMDes amat besar dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ujar Budiharto.

Untuk itu, kata Budiharto, pihaknya bersama Desa Lestari akan terus melakukan pendampingan. “Targetnya, pada 2024, seluruh desa yang ada sudah memiliki BUMDes dan berbadan hukum. Dengan berbadan hukum akan memiliki banyak akses untuk pengembangan usaha, termasuk akses ke pembiayaan,” kata Budiharto.(Jef)

MenKopUKM Dorong UMKM Bermitra dengan Usaha Besar agar Tergabung dalam Rantai Pasok Industri

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku UMKM bermitra dengan usaha besar agar UMKM tergabung dan bisa masuk dalam rantai produksi global (global value chain/GVC) untuk meningkatkan peluang UMKM naik kelas.

“Saat ini, partisipasi UMKM dalam global value chain baru 4,1 persen dari jumlah unit usaha,” kata MenKopUKM Teten Masduki pada acara Panel Diskusi Kadin Indonesia bertema Rantai Nilai dan Ekosistem UMKM di Jakarta, Senin (3/10).

Sementara, dari keseluruhan perusahaan besar, sebanyak 25,6 persen diantaranya telah berpartisipasi dalam GVC. “Hal ini sangat timpang karena mayoritas UMKM adalah pelaku usaha mikro,” kata Menteri Teten.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, kata Menteri Teten, Global Value Chain UMKM Indonesia masih tertinggal. Di sejumlah negara tetangga persentasenya sudah lebih besar di antaranya di Malaysia sudah mencapai 46,2 persen, Thailand 29,6 persen, Vietnam 20,1 persen, dan Filipina 21,4 persen.

Tantangan lain, kata MenKopUKM, masih rendahnya kemitraan strategis, tingginya biaya logistik inbound dan outbound, rendahnya daya saing, serta rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional para pelaku usaha di tanah air.

“Kemitraan yang kita harapkan adalah hubungan saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan,” ujar MenKopUKM.

Di dalamnya mencakup adanya alih ketrampilan dan teknologi, hingga pendampingan produk UMKM. “Kemitraan saat ini sifatnya masih pembinaan, belum terintegrasi dalam rantai pasok industri. Bukan konsep Bapak Asuh lagi. Yang kita harapkan, UMKM masuk rantai pasok industri seperti di Jepang, Korsel, dan China,” kata Menteri Teten.

Selain itu, usaha besar juga wajib mendahulukan usaha mikro dan kecil, dalam waralaba, penyediaan lokasi, dan dalam distribusi memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa.

MenKopUKM menyebutkan, dari kemitraan itu terdapat insentif yang mendukung UMKM dan usaha besar. Antara lain, pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal dan riset kepada UMK, dan koperasi, serta pelatihan vokasi.

Bahkan, insentif lain bagi usaha menengah dan besar adalah pengurangan pajak dan restribusi daerah, dan super deduction tax atas pendampingan vokasi.

“Pemerintah juga memberikan kemudahan pembiayaan untuk rantai pasok UMK dan Koperasi melalui KUR klaster dan LPDB-KUMKM,” ucap Menteri Teten.

Usulan bagi Kadin

Oleh karena itu, MenKopUKM berharap kepada Kadin Indonesia untuk terus mendukung UMKM dan koperasi agar berdaya saing dan bisa tergabung rantai pasok nasional dan internasional. “Ada enam usulan kepada Kadin dalam mewujudkan itu,” kata MenKopUKM.

Pertama, mendorong anggotanya untuk membangun ekosistem kemitraan rantai pasok dengan UMKM dan koperasi. Kedua, Kadin lebih aktif melakukan business matching dengan UMKM.

Ketiga, membantu merumuskan kebijakan ekosistem rantai pasok pada setiap sektor usaha. Keempat, ikut membantu identifikasi kemitraan rantai pasok UMKM dan koperasi dengan BUMN.

Kelima, mengembangkan market intelegence untuk pasar ekspor di berbagai negara. Sebab UMKM membutuhkan informasi terkait produk apa saja yang dibutuhkan pasar di luar negeri.

“Usulan keenam adalah mendorong anggota Kadin menjadi aggregator untuk pasar luar negeri,” kata MenKopUKM.(Jef)

MenKopUKM: Kemitraan Rantai Pasok Berbasis Koperasi Kunci Sukses Hilirisasi Industri Rumput Laut


Indramayu:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya penguatan kemitraan rantai pasok berbasis pada koperasi sebagai kunci sukses hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

“Di sektor hulu, biarlah pembudidaya fokus meningkatkan produksi. Namun, jangan lupa berkoperasi,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, di sela-sela acara panen rumput laut di daerah Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Dalam model bisnis ini, kata MenKopUKM, koperasi bisa menjadi offtaker pertama dari seluruh hasil panen budidaya rumput laut yang dihasilkan para petani.

“Koperasi juga bisa mengolah setengah jadi, mulai dari sortir, pengeringan, atau pengolahan tepung dan sejenisnya,” kata MenKopUKM.

Selanjutnya, mitra swasta atau BUMN dapat menyerap produk rumput laut dari koperasi. Sehingga, kemitraan usaha ini akan kokoh dan saling menguatkan. “Kemitraan rantai pasok seperti ini, baik nasional maupun global, akan mempercepat hilirisasi produk rumput laut Indonesia,” kata MenKopUKM.

Menurut MenKopUKM, dukungan akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun LPDB-KUMKM, juga diperlukan bagi para nelayan selaku anggota koperasi.

“Itu sebagai penguatan permodalan dan investasi pada kegiatan usaha budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Karena, usaha tersebut memiliki nilai jual dan potensi yang cukup tinggi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina menyebutkan bahwa Kecamatan Cantigi memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi sentra rumput laut.

Sebab, lahan budidaya rumput di wilayah itu paling luas bila dibandingkan dengan kecamatan yang ada di wilayah pesisir lainnya.

Menurut Bupati, potensi rumput laut di Kabupaten Indramayu mencapai luas 485 hektare. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Cantigi 225 hektare, Pasekan 125 hektare, Indramayu 75 hektare, Sindang 25 hektare, Kandanghaur 20 hektare, dan Losarang 15 hektare.

“Secara total, kita memiliki garis pantai sepanjang 147 kilometer. Produksi ikan kita juga terbesar di Jabar,” kata Nina.(Jef)

Manfaatkan Dana CSR Korporat, MenKopUKM Ajak Perusahaan Bangun UMKM Hijau Masuk Rantai Pasok Global

Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak perusahaan besar untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam kemitraan dengan usaha kecil agar mereka bisa masuk dalam rantai pasok industrialisasi (global value chain) guna memperkuat struktur ekonomi Indonesia.

“Kami mendorong dan berharap peran CSR perusahaan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM dan koperasi, sehingga pemberdayaan UMKM juga mampu mengentaskan masalah kemiskinan,” kata MenKopUKM dalam acara Indonesian SDGs Corporate Summit (ISCOS) 2022 di Bali, Rabu (7/9).

Di kesempatan tersebut juga hadir, Board Advisor ISCOS/Woman Indonesia SDGs sekaligus Ketua Umum Persami (Perhimpunan Saudagar Muslim Indonesia) Siti Nur Azizah, CFCD (Coorporate Forum for CSR Development) Chairman Thendri Supriyatno, dan ISCOS SC Chair Suharman Noerman, serta mendampingi MenKopUKM, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, saat ini struktur ekonomi Indonesia sekitar 99 persennya dikuasai oleh usaha mikro, dan sebanyak 97 persen lapangan kerja disediakan oleh usaha mikro. Bank Dunia mengingatkan, UMKM sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, namun sejak krisis moneter (krismon) yang mengakibatkan terjadinya deindustrialisasi, justru hanya menciptakan UMKM yang berorientasi pada ekonomi subsisten.

“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Kami mengurus sekitar 64 juta UMKM tapi sayang kapasitas kementerian ini kecil. Untuk itu, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan,” katanya.

Dalam menggandeng korporasi, hal ini sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana setiap perusahaan bertanggung jawab sejauh 5 kilometer (km) di wilayah operasinya, untuk memperhatilan masyarakat miskin sekitarnya. Secara khusus, MenKopUKM mengajak agar CSR perusahaan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah kategori miskin ekstrem.

“Cara mendapatkan keuntungan dengan merusak lingkungan harus ditinggalkan. Aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi) haruslah mengedapankan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang,” ujar Menteri Teten.

Berita baiknya, kata MenKopUKM, dari hasil riset UNDP menunjukkan sebagian besar UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan, yakni sekitar 94-95 persen UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan dan sekitar 86-90 persen tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus seimbang agar kesejahteraan tercapai dan alam tetap terjaga.

Menurut Teten, perusahaan haruslah menjalankan bisnis dengan menciptakan nilai bersama atau Creating Share Value, menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menghasilkan nilai bagi masyarakat dengan mengatasi tantangannya.

Ia menjabarkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni, bagaimana memahami kembali produk dan pasar, mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai, dan memungkinkan pengembangan klaster lokal.

MenKopUKM mencontohkan Nestle misalnya, mendesain ulang proses pengadaan kopinya. Perusahaan itu bekerja secara intensif melibatkan petani kecil di daerah miskin yang terjebak dalam siklus produktivitas rendah, kualitas buruk, dan degradasi lingkungan. Nestle memberikan pendampingan terkait praktik pertanian, membantu petani mengamankan stok tanaman, pupuk, dan pestisida, serta membeli produk petani dengan harga yang lebih baik,

Ia menegaskan, kemajuan UMKM menjadi penentu keberlanjutan ekonomi nasional. Syaratnya, struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro (99,62 persen) harus segera naik-kelas. Kolaborasi perlu dikuatkan untuk mengakselerasi hal ini sehingga fondasi UMKM semakin kokoh dan siap menghadapi krisis apapun ke depan terutama perubahan iklim.

“Tapi bukan cuma Indonesia, Korea Selatan juga hampir 90 persen dikuasai UMKM, tapi berbeda dengan UMKM mereka yang sudah besar, bukan lagi tradisional tapi berbasis kreativitas,” katanya.

MenKopUKM juga menyebut China yang bisa ekpor produk UMKM hingga 70 persen, itu karena UMKM-nya mampu menjadi rantai pasok global. “Indonesia baru sekitar 40 persen usaha yang menjadi rantai pasok industri. Jika tidak memperkuat UMKM di rantai pasok industri, selamanya UMKM sulit untuk berkembang,” ucap Teten.

Untuk itu katanya, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) memberikan banyak insentif untuk kemitraan usaha besar dengan usaha kecil dengan insentif pajak. Misalnya industri otomotif yang bisa dipasok oleh UMKM, begitu juga furnitur, dan makanan yang bisa dipasok UMKM.

Ia pun mengapresiasi gelaran ISCOS yang diharapkan bisa melahirkan gagasan, rekomendasi, sharing pengetahuan, dan sinergi program melalui CSR yang lebih baik di masa mendatang untuk Indonesia emas 2045.

Sementara, Board Advisor ISCOS Siti Nur Azizah berharap ISCOS menjadi gerakan nasional yang bertanggung jawab yang awalnya voluntary yang dilakukan korporat terkait SDGs.

“Saya berharap ISCOS secara sustain tetap dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga meningkatkan kesadaran bersama dan komitmen bersama, dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan meliputi sektor ESG (Environmental, Social and Governance),” ucapnya.

ISCOS SC Chair Suharman Noerman menambahkan, renewable economic system menjadi komitmen bersama korporat dalam target pencapaian SDGs di tahun 2030. Contoh beberapa isu yang di-highlight meliputi isu kemiskinan sebagaimana amanat Wapres KH Ma’ruf Amin yang meminta untuk mengembangkan tools sustainability.

“Korporasi tidak bisa menata ekonomi keberlanjutan melibatkan supply chain, berkolaborasi dengan UMKM, dengan konsep untuk meningkatkan UMKM hijau,” katanya.(Jef)

MenKopUKM: Perlu Keunggulan Kompetitif Bagi UKM Untuk Masuk Rantai Pasok Global

Jakarta:((Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan perlunya sebuah keunggulan kompetitif bagi para pelaku UKM agar bisa masuk ke rantai pasok global selain kerja sama ekonomi antara negara-negara G20 untuk memulihkan perekonomian dunia juga merupakan hal yang sangat penting.

“Recover Together, Recover Stronger bukan hanya tema yang perlu diusung bersama, tetapi merupakan resep untuk dunia pulih dan tumbuh bersama lebih cepat lagi,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara 4th Side Event G20 Stakeholders Consultant, SMEs Opportunity on Global Value Chain and Logistic Solution secara virtual, Jakarta, Jumat Malam (26/8).

MenKopUKM menegaskan, walaupun reaksi sebagian besar negara di tengah kesulitan ekonomi ini adalah melakukan proteksi untuk ekonominya masing-masing, negara-negara G20 tidak boleh melupakan bahwa perekonomian dunia sangat bergantung kepada mereka.

Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan P Roeslani, serta Duta Besar Negara G20.

Menteri Teten mengatakan, dalam laporan Global Economic Prospects Bank Dunia Juni 2022 menyebutkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ditambah invasi Rusia ke Ukraina memperparah perlambatan ekonomi global.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan peningkatan inflasi akan terjadi untuk waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia bahkan diperkirakan turun dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi 2,9 persen di tahun 2022.

Negara G20 yang terdiri dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Russia, Saudi Arabia, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat menghasilkan sekitar 80 persen output dunia, memiliki 2/3 populasi dunia, dan terlibat dalam ¾ perdagangan internasional.

“Bank Dunia menyebutkan pentingnya pengambilan kebijakan yang tegas di level nasional dan global, untuk menghindari ekonomi global yang memburuk,” ucapnya.

Untuk itu, kata MenKopUKM, hal ini membutuhkan upaya dunia bersama-sama di antaranya, memastikan adanya respons yang andal dalam hal suppy di level nasional. Di lain pihak memastikan bahwa pasar komoditas global berfungsi dengan baik, dan pemerintah perlu memprioritaskan _government spending_ untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang rentan akibat tekanan ekonomi.

Menteri Teten juga mengutip beberapa studi di antaranya yang dilakukan oleh OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship yang bekerja sama dengan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dan mitra akademisi dari Swiss. Studi menemukan bahwa keterlibatan dalam Global Value Chain (rantai pasok global) akan menguntungkan UKM.

“Saya berharap melalui forum _stakeholder consultation_ ini dapat membantu UKM untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka dalam _value chain_, dan membantu UKM memahami bahwa identifikasi ini sangat penting untuk mengoptimalisasi partisipasi mereka dalam Global Value Chain,” ucapnya.

Tak hanya itu MenKopUKM ingin, forum ini dapat memberikan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti secara multilateral, bilateral, atau regional. Baik berupa dukungan untuk kebijakan perdagangan yang mempermudah UKM masuk ke dalam Global Value Chain dan yang memberikan solusi untuk keperluan logistik mereka.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dalam sambutannya bahwa UKM berkontribusi signifikan dalam perekonomian negara, yaitu menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional yang telah teruji ketahanannya sejak krisis ekonomi tahun 1998 hingga di masa pandemi ini.

Bahlil juga mengungkapkan, berbagai tantangan global mempengaruhi kondisi perekonomian berbagai negara. Banyak tantangan termasuk di dalamnya dalam hal logistik dihadapi oleh seluruh dunia. Padahal, distribusi logistik merupakan hajat hidup bersama.

“Harus ada kebersamaan untuk bangkit dan memulihkan ekonomi di era pascapandemi ini. Untuk itu, harus ada kolaborasi yang positif antara pengusaha besar dengan UKM. Pemerintah telah mendorong hal ini yang dituangkan melalui peraturan. Sudah saatnya kita menjaga dan mendorong UKM naik kelas,” kata Bahlil.(Jef)