Arsip Tag: KemenkopUKM

KemenKopUKM Lakukan Pelatihan Perkoperasian bagi Penyandang Disabilitas

Bogor:(Globalnews.id)- Menyambut Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan pelatihan dan pembekalan perkoperasian bagi masyarakat penyandang disabilitas melalui Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, KemenKopUKM Nasrun mengatakan pembekalan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi koperasi, manajemen Koperasi, tata kelola koperasi dan usaha koperasi, sehingga Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera dapat dikelola sesuai dengan prinsip dasar koperasi.

“Ditambah dengan peranan Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera selain sebagai lembaga bisnis juga sebagai lembaga sosial yang berperan dalam pemberdayaan para penyandang disabilitas,” ucap Nasrun di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12).

Selain itu, pengurus Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera diharapkan juga dapat berperan aktif dalam membina masyarakat penyandang disabilitas agar kemudian bergabung dalam koperasi, dan terbentuk koperasi untuk komunitas penyandang disabilitas.

Pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui koperasi dinilai sangat tepat, sehingga pemberdayaan dapat dilakukan melalui koperasi, dan kebutuhan permodalan bisa diperluas lewat koperasi, digelar pelatihan vocational bagi anggota koperasi, sehingga masyarakat disabilitas pada akhirnya mampu mandiri.

Selanjutnya, Nasrun menyampaikan Good Cooperative Governance (GCG) atau tata kelola kelola koperasi yang baik dan benar merupakan keharusan dalam upaya membangun transparansi dan akuntabilitas serta trust bagi anggota.

“Untuk masyarakat disabilitas koperasi dengan model multipihak bisa dikembangkan yakni kelompok pertama adalah masyarakat disabilitas, kelompok kedua adalah masyarakat peduli kaum disabilitas, dan kelompok ketiga adalah para donator sebagai pemodal dalam koperpasi multipihak,” ucapnya.

Nasrun yakin koperasi mampu mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan, apabila koperasi tersebut dikelola layaknya korporasi. Dan untuk menuju koperasi modern atau modernisasi koperasi ada tiga hal yakni Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha, dan Pilar Keuangan.

“Muaranya adalah korporasi koperasi dan masuk dalam ekosistim digital dan bisnisnya hulu sampai hilir,” kata Nasrun.

Konsep Koperasi Model Multi Pihak relevan untuk diimplementasikan pada Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera. “Selepas pelatihan ini diharapkan terjadi perubahan yang signifikan pada tata kelola dan bisnis koperasi menjadi lebih baik serta usaha-usaha anggota koperasi tumbuh,” kata Nasrun.

Nasrun menambahkan, koperasi saat ini harus melayani para anggota secara digital bukan lagi tradisional dan koperasi juga harus menyediakan pinjaman murah kepada anggota yang kurang beruntung secara ekonomi yang bersumber dari dana titipan dari pihak ketiga yang secara ekonomi lebih bagus, sehingga azas kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong dapat diwujudkan.

“Di samping itu adanya platform digital dapat menghubungkan produk produk pelaku UMKM anggota koperasi langsung kepasar yang lebih luas dan lebih cepat, serta suatu cara mendapatkan margin keuntungan yang lebih, dengan memangkas mata rantai penjualan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Koperasi Menggapai Harapan Sejahtera Muhammad Nasihin mengaku sangat senang dengan acara ini karena akan memberikan dampak yang baik untuk koperasi sekaligus mempersiapkan kualiatas SDM perkoperasian dari komunitas disabilitas.

“Didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat. Potensi besar yang dimiliki koperasi dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, tentu harus dibarengi dengan mindset entrepreneurship dari pengurus dan pengelola koperasi, untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi,” ucap Nasihin.

Nasihin berharap acara ini dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam mengembangkan koperasi. (Jef)

KemenKopUKM : Pelatihan Kewirausahaan Organisasi Multinasional Dorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi atas digelarnya pelatihan kewirausahaan Diageo Indonesia dan Kamar Dagang Inggris di Indonesia (BritCham Indonesia).

Kerja sama dengan organisasi multinasional, akan mengakselerasi pertumbuhan UMKM dan menguatkan perannya sebagai tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Mewakili Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi & UKM (LLP-KUKM) Smesco Indonesia Leonard Theosabrata dalam sambutannya di Seminar dan Pelatihan Learning for Life, Jakarta, Sabtu (3/12) mengatakan kontribusi UMKM terhadap pengembangan bisnis usaha di Indonesia menjadi sangat penting.

Sehingga UMKM harus membangun usaha yang memiliki culture kita sendiri, barang kita sendiri yang dimiliki. Ketika usaha tumbuh besar, dapat bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi seperti Diageo dan BritCham untuk masuk ke pasar global.

“Saya mengapresiasi digelarnya rangkaian pelatihan kewirausahaan yang digagas oleh Diageo Indonesia dan BritCham. Dan berharap para peserta dapat mengoptimalkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini dan mengaplikasikannya dalam pengembangan usaha masing-masing,” kata Leonard.

Saat ini, posisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia didukung oleh jumlah pelaku usaha yang mencapai 64,2 juta. Pada 2021, UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

“UMKM juga menyerap tenaga dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja,” tambah Leonard.

Di kesempatan yang sama, Direktur Corporate Relations Diageo Indonesia Dendy A Borman menegaskan, Diageo akan terus berkontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Pihaknya telah menyiapkan program Learning for Life dan menyediakan perangkat untuk pelatihan dan keterampilan di area utama yang menjadi perhatian Diageo seperti industri hospitality, ritel, kewirausahaan, dan pariwisata.

“Learning for Life adalah bagian dari pilar inclusivity dan diversity yang digagas Diageo dalam rencana strategis 10 tahun Society 2030, Spirit of Progress,” kata Borman.

Seminar Learning for Life membahas tiga topik utama. Yakni Pola Pikir Seorang Wirausahawan (Entrepreneur Mindset), Cara Jitu Pitching Ide Bisnis Baru Kepada Investor (Effective Ways of Pitching New Ventures to Investors), dan Strategi Pemasaran Cermat untuk Mempertahankan Bisnis Usaha (Developing Business through Smart Marketing).

Selanjutnya Direktur Eksekutif BritCham Indonesia Chris Wren juga mengaku senang, dapat mendukung Anggota Utamanya dalam kolaborasi Learning 4 Life ini. BritCham Indonesia banyak berinvestasi dalam pilar ‘bakat,’ salah satunya melalui Education Center dan Human Capital Member Focus Group.

“Indonesia memiliki ambisi tujuan pembangunan nasional dan ini hanya dapat dicapai dengan perpaduan yang tepat dan kompetensi bakat,” ucap Wren.

Hari Kewirausahaan ini juga sambungnya, membantu untuk merangsang ambisi yang kuat dari anak muda Tanah Air, untuk menjadi pebisnis. “Kami berharap dapat membangun hubungan yang hebat dan berkelanjutan dengan Diageo,” katanya.

Diketahui, hari ini memulai pelaksanaan program Learning for Life fase kedua di Indonesia yang ditandai dengan digelarnya kegiatan seminar dan panel diskusi yang menampilkan pengusaha dan atau founder UMKM terkemuka sebagai pembicara. Mereka akan berbagi pengalamannya dalam membangun dan membesarkan usaha mereka. Acara seminar berlangsung di gedung Word Trade Center (WTC) Tower 3 dihadiri oleh lebih dari 100 peserta.

Fokus program ini juga meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengembangan UMKM, sejalan dengan harapan KemenKopUKM yang juga melihat potensi dan tren pelaku UMKM perempuan yang terus meningkat. Sebanyak 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.

Sebagai informasi, penandatanganan kesepakatan kerja sama pelatihan Learning for Life telah dilakukan di Jakarta pada 20 Mei 2022 antara Direktur Corporate Relation Diageo Indonesia Dendy A Borman dan Ketua Dewan BritCham Indonesia Rino Donosepoetro. Program Learning for Life di mulai di Jakarta pada bulan ini dan dilanjutkan di Bali pada 2023.(Jef)

Resmikan PLUT KUMKM Biak Numfor, KemenKopUKM Ciptakan Wirausaha Unggul di Papua

Biak Numfor(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 sekaligus menciptakan wirausaha unggul di wilayah paling timur Indonesia.

PLUT KUMKM Biak Numfor diresmikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Jumat (2/12). Turut hadir Bupati Biak Numfor, dan beserta pejabat di lingkup Pemkab Biak Numfor.

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, PLUT KUMKM memiliki posisi strategis dan peran vital sebagai maker space dan Rumah Bersama pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan.

Terutama di dalam masyarakat sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

“Hari ini saya hadir menjumpai Pace, Mace, Saudara-saudara yang saya banggakan untuk bersama kita berkolaborasi dan mulai mengimplementasikan tiga program percepatan pembangunan Papua dalam satu kegiatan tematik, yaitu Papua Mandiri, Papua Berkarya, dan Papua Bangga melalui Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) dengan meresmikan PLUT di Kabupaten Biak ini,” ucap Wapres Ma’ruf Amin.

“Termasuk di Biak ini dapat beradaptasi dan mampu terintegrasi dengan pola pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi cara kerja dunia saat ini,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Irwansyah Putra menjelaskan PLUT KUMKM, merupakan unit teknis yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koeprasi, UMK, dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu melalui 9 fungsi layanan utama.

“Yaitu, berupa layanan pendaftaran dan perizinan usaha, konsultansi dan pendampingan bisnis, promosi dan pemasaran produk, pelatihan teknis dan manajerial, inkubasi bisnis, co-working space, seleksi dan kurasi, penguatan sinergi dan fasilitasi pendukung wirausaha lainnya,” ucap Irwansyah.

Irwansyah melanjutkan dengan konsep New PLUT yang juga diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Pemerintah memberikan fasilitas, baik fisik maupun non fisik agar masyarakat di seluruh Indonesia, di kota dan di perdesaan, di daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai.

Pembangunan PLUT KUMKM Biak Numfor yang berlokasi di Kampung Sorindo, Distrik Biak Selatan, dilaksanakan melalui melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Tematik Destinasi Prioritas Pariwisata dan Sentra IKM Bidang UMKM Tahun Anggaran 2022. “Total anggaran pembangunan PLUT ini sebesar Rp9,57 miliar,” ucap Irwansyah.

Irwansyah menyampaikan kehadiran PLUT KUMKM di Biak ini untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Bumi Cendrawasih. PLUT KUMKM ini diharapkan bisa menjadi center of excellence untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor.

“Saya yakin banyak talent hebat di Papua yang perlu difasilitasi, dibina, dan didampingi agar mampu segera melesat. Sejarah Biak juga menunjukkan Suku Biak sudah terbiasa melakukan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari luar daerah. Termasuk dengan pedagang dari China dan Eropa,” kata Irwansyah.

Sehingga, menurutnya, jiwa kewirausahaan sudah menjadi DNA masyarakat Biak. Jejak sejarah perdagangan dan kewirausahaan Suku Biak adalah benbenpon (piring keramik Tiongkok) dan more-more (guci keramik China) yang pada masanya, merupakan alat kemasan perdagangan.

Di samping itu sebagai informasi Kabupaten Biak Numfor melalui Bandara Frans Kaisepo merupakan bandara internasional yang menjadi hub penerbangan Indonesia ke Jepang dan wilayah pasifik lainnya. Jejak-jejak ekonomi produktif ini yang kembali diaktifkan oleh Pemerintah dengan bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN).(Jef)

KemenKopUKM Dorong Koperasi DWP Jadi Role Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Dharma Wanita

Bogor(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong Koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM sebagai role model atau percontohan dalam pengelolaan koperasi berbasis Ibu-ibu Dharma Wanita.

“Salah satu caranya dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait perkoperasian modern,” kata Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian dalam acara Pelatihan Tata Kelola Koperasi Modern bagi DWP Kementerian Koperasi dan UKM, di Bogor, beberapa hari yang lalu.

Pelatihan ini kata Nasrun, digelar dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen koperasi, pengembangan bisnis, dan pembuatan rencana anggaran dan belanja koperasi, sehingga Koperasi Dharma Wanita Persatuan dapat dikelola layaknya korporas.

Selain itu, pengurus Koperasi DWP KemenKopUKM nantinya diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di lingkungannya. “Peran Dharma Wanita Persatuan diharapkan mampu mendukung program pemerintah khususnya dalam menyosialisasikan dan memasyarakatkan pentingnya kelembagaan koperasi untuk kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya,” kata Nasrun.

Asdep Nasrun juga menyampaikan Good Cooperative Governance (GCG) atau tata kelola koperasi yang baik dan benar, merupakan keharusan dalam upaya membangun transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan atau trust bagi anggota koperasi.

Asdep Nasrun memaparkan, koperasi modern atau modernisasi koperasi mencakup tiga pilar yaitu, Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha, dan Pilar Keuangan. Ketiganya bermuara di koperasi yang dikelola secara korporasi, dan masuk dalam ekosistem digital dan bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir.

“Hal tersebut masih relevan untuk diimplementasikan dalam Koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan selepas pelatihan ini diharapkan terjadi perubahan yang signifikan dalam tata kelola dan bisnis koperasi menjadi lebih baik serta terwujud promosi usaha anggota,” ucap Nasrun.

Nasrun menjelaskan, orientasi usaha saat ini harus berbasis model bisnis (hulu-hilir), kemitraan terbuka dengan para pihak atau Inclusive Closed loop dan tidak lagi menggunakan cara-cara lama.

Di samping itu, koperasi harus sudah mulai melayani para anggotanya secara digital. Untuk program unggulan atau quickwin, koperasi perlu menyediakan pinjaman murah kepada anggota membutuhkan bersumber dari dana internal. “Di sinilah terwujud azas kekeluargaan dan tolong menolong,” kata Nasrun.

Sementara itu Ketua DWP Kementerian Koperasi dan UKM, Dewi Arif Rahman Hakim, memberikan apresiasi pada Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM yang telah menginisiasi Pelatihan Tata Kelola Koperasi Modern bagi Koperasi DWP KemenKopUKM ini.

“Dengan berbekal ilmu yang diperoleh selama pelatihan, harapannya setelah ini peserta pelatihan bisa membantu koperasi tidak hanya di lingkungan Kementerian saja, namun juga lingkungan sekitar,” kata Dewi Arif R Hakim.

Menurut Dewi, pendidikan dan pelatihan tata kelola koperasi modern ini akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkoperasian sehingga koperasi bisa naik kelas ke depannya.

“Didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat,” kata Dewi.

Dewi menambahkan, potensi besar yang dimiliki koperasi dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, tentu harus dibarengi dengan pola pikir entrepreneurship dari pengurus dan pengelola koperasi, untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovatif.

Untuk itu, dalam pengelolaan bisnisnya, koperasi perlu bertransformasi terhadap teknologi dan informasi, dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang semakin pesat dan berperan penting dalam kehidupan sehari hari.

“Era digitalisasi menjadi momentum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi agar lebih optimal, sebab layanan kepada anggota tanpa terkendala batas waktu dan wilayah, sehingga akan menjadi efisien dan efektif,” kata Dewi

Di samping itu adanya platform digital akan dapat menghubungkan produk-produk pelaku UMKM anggota koperasi langsung ke pasar yang lebih luas dan lebih cepat, serta suatu cara untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih, dengan memangkas mata rantai penjualan.

Dewi Arif R Hakim mengharapkan pelatihan yang pada kesempatan ini diikuti 30 peserta itu, akan dapat memberikan pengetahuan yang bisa diterapkan untuk mengembangkan koperasi.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk belajar dan memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, karena tidak semua mendapat kesempatan seperti ini, artinya bapak dan ibu yang ikut merupakan yang terpilih,” kata Dewi.(Jef)

KemenKopUKM Resmi Pecat Pelaku Kekerasan Seksual

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) resmi memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan pertimbangan dari hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Tim Independen perihal kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2019 silam.

“Setelah melalui proses koordinasi dengan BKN, KemenPPPA, KASN dan rekomendasi dari Tim Independen, maka kami memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada dua PNS atas nama ZPA dan WH, serta satu PNS saudara EW berupa sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun, sedangkan untuk pegawai inisial MM yang berstatus pegawai honorer dilakukan pemutusan kontrak kerja,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers yang di gelar di Jakarta, Senin (28/11).

Lebih dari itu, KemenKopUKM juga telah melakukan pembatalan rekomendasi beasiswa kepada pegawai yang terlibat atas nama ZPA.

Menteri Teten menjelaskan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kasus pelecehan seksual ini menjadi berlarut – larut.

“Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pernikahan antara salah satu pelaku ZPA dengan korban ND, hingga hubungan kekerabatan yang cukup erat di lingkungan KemenKopUKM, menjadi kendala kami dalam menyelesaikan kasus ini,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menegaskan pihaknya tidak menolerir perilaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Dirinya berkomitmen untuk menindak seluruh oknum yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual ini.

“Kami telah membentuk Majelis Kode Etik baru yang bersih dari relasi kekerabatan, baik dengan pelaku maupun korban sebagai tindak lanjut dari pembubaran Majelis Kode Etik yang telah dibentuk sebelumnya di tahun 2020,” kata Menteri Teten.

Melalui Majelis Kode Etik tersebut, lanjut Menteri Teten, akan memberikan sanksi tegas kepada para pejabat yang terlibat dalam pelanggaran dan mal-administrasi yang berdampak pada berlarutnya penyelesaian kasus ini. Termasuk pada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menghukum, namun tidak memberikan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.

Dalam melakukan tindak pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kemudian hari, Menteri Teten menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim independen internal untuk merespons pengaduan-pengaduan dan merumuskan SOP tentang tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan KemenKopUKM, serta memastikan adanya confidentiality (jaminan kerahasiaan data atau informasi).

“Salah satu temuan Tim Independen, yang menyebabkan penyelesaian kasus ini berlarut-larut, karena adanya hubungan kekerabatan yang cukup erat dilingkungan KemenKopUKM. Kedepan kami juga akan melakukan mapping sekaligus analisis tata kelola sumber daya manusia di lingkungan KemenKopUKM, hal ini menjadi upaya kami dalam memperbaiki sistem organisasi secara menyeluruh,” kata Menteri Teten.

Sedangkan terkait dengan perlindungan terhadap korban, Menteri Teten mengatakan bahwa KemenKopUKM akan berkoordinasi dengan LPSK dan KemenPPPA untuk memastikan hak-hak korban akan terpenuhi, baik dalam segi penanganan, perlindungan, maupun pemulihan.(Jef)

SesKemenKopUKM Ajak Masyarakat Desa Kembangkan Produk Unggulan dan Wisata Alam

Bumiayu:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengajak jajaran pemerintah desa bersama masyarakatnya untuk mengembangkan potensi produk unggulan wilayah termasuk desa wisata dan wisata alam.

“Saya meyakini setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan,” kata SesKemenKopUKM Arif, Arif Rahman Hakim, saat berdiskusi dengan masyarakat Desa Wanatirta, di sela-sela acara Forum Komunikasi Publik Sosalisasi Kluster Ekonomi Pedesaan, di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (26/11).

Bagi Arif, masyarakat desa harus mampu mengorganisir potensi wilayah agar bisa dikembangkan menjadi sebuah produk unggulan daerah. “Jangan sekadar memproduksi bahan mentah atau bahan baku saja. Tapi, harus yang sudah memiliki nilai tambah,” ujar SesKemenKopUKM.

Arif mencontohkan sebuah desa yang ada di Cirebon, hanya dengan mengembangkan 3 produk saja, mampu menembus pasar hingga ke mancanegara. Pertama, petani ketan yang mampu mengolah hasilnya menjadi tapai ketan. “Dengan kemasan yang baik, bisa menjadi oleh-oleh khas Cirebon. Omzet desa tersebut mencapai Rp6 miliar dari tapai ketan,” kata Arif.

Kedua, kata SesKemenKopUKM, para ibu di desa itu membuat anyaman yang biasa digunakan sebagai tempat parsel. Bahkan, produk anyaman yang dihasilkan sudah menembus pasar Eropa, seperti Belanda.

“Ketiga, ternak jangkrik yang juga berpotensi untuk menghasilkan pendapatan. Jangkrik itu menu makanan utama yang dikonsumsi burung-burung berharga mahal,” ucap Arif.

Arif juga mengajak masyarakat Desa Wanatirta untuk mengembangkan desa wisata. Di sektor itu, berkembang aneka bisnis pendukung seperti homestay, kuliner, oleh-oleh, kerajinan, dan sebagainya. “Potensi alam sangat bagus ini harus dijaga dan dirawat, jangan dirusak,” kata SesKemenKopUKM.

Menurut Arif, desa wisata ini merupakan sektor yang sangat prospektif untuk mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan. “Kami harap sektor ini dapat menyumbangkan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat sekitar,” ucap Arif.

Arif juga menyebutkan, ada program Perhutanan Sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Bisa untuk ditanami berbagai macam tanaman yang menjadi produk unggulan sebuah desa. “Petani bisa memanfaatkan lahan tersebut. Akan tetapi, jangan sendiri-sendiri, melainkan bergabung ke dalam sebuah wadah bernama koperasi,” papar Arif.

Arif mendorong masyarakat Bumiayu mesti bisa memaksimalkan lahan-lahan tidur atau perhutanan sosial agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat bisa berkembang menjadi skala usaha dan produktif.

Untuk itu, KemenKopUKM akan menggandeng sejumlah start up sektor pertanian dan perikanan untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan dalam pemanfaatan lahan perhutanan sosial. “Karena saya yakin, dengan adanya program perhutanan sosial, bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Arif.

Menurut dia, mengembangkan destinasi wisata di Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat dari aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas seluruh pihak untuk dilaksanakan.

Hanya saja, Arif menegaskan bahwa PR besar ini tidak dapat dilakukan sendiri, butuh kolaborasi multipihak, “Kita harus terus memperkuat semangat kolaborasi dalam mengarusutamakan peran UMKM dalam perekonomian nasional,” kata SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah M Iskhak sepakat dengan SesKemenKopUKM untuk mengajak masyarakat desa dalam menjaga kelestarian alam yang dimiliki. “Karena, kerusakan hutan akan menimbulkan erosi dan tanah longsor,” ucapnya.

Tercantik di Dunia

Sementara itu, sebagai narasumber, Ketua Koperasi Jasa Centra Wisata Alam Nusantara (Kopisetara) Eko Binarso menyebutkan bahwa Indonesia telah terpilih menjadi negeri tercantik di dunia. “Kita memiliki keindahan alam, seperti danau, laut, gunung, berikut SDM-nya,” kata Eko.

Eko pun mengajak masyarakat desa agar mampu mengolah dan mengelola kecantikan tersebut menjadi peluang yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Daya tarik pariwisata itu adanya di pedesaan, dan banyak dimanfaatkan dan dijalankan para pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Eko.

Karena banyak anak muda yang terjun ke dunia pemandu wisata alam, 30 tahun lalu, Eko bersama 30 orang rekannya sesama pemandu wisata alam, mendirikan Koperasi Kopisetara. “Karena, rata-rata, mereka dulu itu tidak tahu modal, tidak paham manajemen usaha, dan lainnya. Kita bikin koperasi untuk mengembangkan semua potensi yang ada,” ungkap Eko.

Jadi, kata Eko, Koperasi Kopisetara ini menjadi wadah para anak muda pemandu wisata alam untuk mengembangkan usahanya. “Jadi, dengan mengembangkan wisata alam, bisa menjadi salah satu pendapatan bagi sebuah desa,” ucap Eko.

Belum lagi sektor pendukung lainnya dalam pengembangan desa wisata. Sebut saja, kopi. “Orang Eropa bilang, kopi Indonesia itu rasanya unik. Ini potensi dan peluang yang bisa sama-sama kita kembangkan dalam membangun desa wisata, atau wisata alam,” ucap Eko.(Jef)

KemenKopUKM Usulkan Project CI-EL Marketing Module untuk UKM ASEAN

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) selaku focal point Indonesia pada forum kerja sama ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) kembali ikut serta dalam sidang pertemuan tahunan untuk membahas berbagai evaluasi, usulan, dan lanjutan kerja sama pada 14th ACCMSME and Related Meetings yang berlangsung pada 21-24 November 2022 secara daring.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKopUKM Luhur Pradjarto bersama tim Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait hadir ikut serta dalam pertemuan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun tersebut.

Luhur meyampaikan, KemenKopUKM melalui forum ACCMSME mengusulkan project berjudul “the CI-EL (Creativity-Innovation-Entrepreneurship-Leadership) Marketing Module for ASEAN SMEs” yang akan menjadi salah satu annual priority activity tahun 2023.

“Project CI-EL Marketing Module for ASEAN SMEs bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran untuk UMKM yang berfokus pada bidang pemasaran dan kewirausahaan. Project ini akan diimplementasikan pada tahun 2023 berkolaborasi dengan MarkPlus Intitute dengan pendanaan dari Pemerintah Jepang,” ucap Luhur dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (25/11).

Lebih lanjut, Luhur menyampaikan pada tahun 2023, KemenKopUKM akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Inclusive Business (IB) Summit setelah sebelumnya dilaksanakan di Kamboja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan ASEAN Secretariat, UN-ESCAP, IBAN, OECD, OXFAM, serta stakeholder terkait lainya baik pemerintah maupun swasta.

Selain itu, pada pertemuan tersebut juga dibahas berbagai update kerja sama baik di ASEAN maupun kerja sama dengan Organisasi Internasional Seperti US-AID, US-ABC, ASEAN-BAC, APWINC, TAF, GIZ, ERIA, OECD, maupun bilateral dengan negara-negara lainya seperti Jepang dan Korea.

Di akhir sidang ACCMSME ke-14, Indonesia yang diwakili Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menyampaikan paparan mengenai Koalisi Ekonomi Membumi: SMESCO’s Initiatives for Sustainability Development. Koalisi Ekonomi Membumi bertujuan mengumpulkan produk usaha lestari dari sektor Saji, Tani, dan Seni dengan harapan dapat membawa Indonesia menuju Environmental, Social and Governance (ESG) Investment Ready.(Jef)

KemenKopUKM Tingkatkan Kreativitas dan Inovasi Pelaku Usaha Mikro Kuliner Berbasis Sumber Daya Laut

Biak Numfor:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku usaha mikro di sektor kuliner khususnya olahan hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam mengolah produk turunan.

“Hal itu dilakukan agar produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro di sektor perikanan dan kelautan memiliki nilai tambah dalam bentuk berbagai produk kuliner,” kata Sekretaris Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Novieta saat membuka pelatihan usaha mikro sektor kuliner, di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Kamis (24/11).

Pelatihan pelaku usaha mikro serupa juga digelar di beberapa kota pesisir yaitu di Metro Provinsi Lampung, Minahasa Sulawesi Utara, dan Makassar Sulawesi Selatan.

Novieta menguraikan, saat ini tantangan berat yang dihadapi dalam situasi saat ini, tidak hanya dampak pandemi namun juga tekanan ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada krisis dan kenaikan harga.

“Namun kita harus tetap optimistis berharap tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus positif, tercatat di angka 5,72 persen pada kuartal 3 tahun ini. Tren positif ini tentu tidak terlepas dari kontribusi UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan kita,” kata Novieta.

Novieta menambahkan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, yang berkontribusi langsung kepada ekonomi nasional. Karena itu, UMKM harus ditingkatkan daya saingnya agar bisa semakin maju dan berkembang.

Lebih lanjut Novieta mengatakan, dari referensi yang ada dan juga perbincangan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi ekonomi lokal yang luar biasa. Bahkan bisa diistilahkan sebagai “Emas Biru” yang artinya potensi kelautan dan perikanan yang sangat tinggi.

Hal Ini dibuktikan dengan kemampuan ekspor Kabupaten Biak dari sektor perikanan (kerapu, lobster, tuna, dan udang). Tidak hanya itu, sektor peternakan juga bisa menjadi unggulan Biak Numfor, dengan produksi telur menjadi penyangga kebutuhan masyarakat. Dan yang membanggakan juga ekspor ikan yang telah dilakukan adalah melalui koperasi.

“Berarti koperasi memang bisa menjadi wadah ekonomi masyarakat untuk makin memperluas pasar produk UMKM di Kabupaten Biak,” ucap Novieta.

Kabupaten Biak Numfor juga dianugerahi nuansa alam yang indah. Ini tentu sangat mendukung sektor pariwisata mencakup wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata budaya. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata sangat dekat dengan aktivitas usaha yang dijalankan oleh UMKM.

“Perlu sentuhan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk di sektor ini melalui berbagai program atau kegiatan pemberdayaan UMKM,” kata Novieta.

Untuk itu, pemerintah dan berbagai pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendukung pengembangan UMKM.

“Kegiatan pelatihan ini salah satunya. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM kami berupaya untuk memberikan akses masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengolahan produk-produk turunan dari sektor kelautan dan perikanan,” kata Novieta.

Novieta berharap kegiatan ini bisa menambah keterampilan untuk mengembangkan produk kuliner di Biak. Selain juga bisa memperluas jejaring bisnis yang saling menguntungkan.

*Pelatihan di Lampung*

Tidak hanya di Kabupaten Biak Numfor, di wilayah lain pelatihan serupa juga digelar untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM KUMKM.

Pada kesempatan terpisah, Siti Aisyah, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Metro, Lampung, turut mengatakan pelatihan pelaku usaha mikro di sektor kuliner ini sangat bermanfaat terlebih pascapandemi dimana banyak UMKM yang memerlukan dukungan. Namun sebagian UMKM bisa bertumbuh dengan dukungan teknologi digital.

“Maka saya katanya, meski sempat terpuruk tapi justru sektor UMKM, khususnya kuliner di Lampung, saya lihat berkembang sangat pesat terutama yang sudah mengenal digitalisasi,” katanya.

Menurut Aisyah, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, tapi hendaknya dibarengi dengan dukungan peralatan yang memadai.

Meski demikian ia mengakui, dengan adanya pelatihan vocational ini dampaknya sangat bermanfaat. “Saya yakin, ketika mereka mendapatkan pelatihan vocational, nanti mereka setelah dari pelatihan ini pasti langsung praktik, langsung bisa buka usaha baru. Harapan saya kepada KemenKopUKM lebih sering lagi ke daerah agar kita bisa memenuhi keinginan UMKM itu, perluasan pasarnya, untuk perluasan dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

Kegiatan pelatihan yang serupa dilakukan di Provinsi Lampung ini bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang selama ini membina Komunitas Perempuan Tangguh (KPT).(Jef)

KemenKopUKM Gandeng Sejumlah K/L Hubungkan Koperasi dan UMKM dengan Rantai Pasok Global

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga mencakup Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM untuk bersinergi menghubungkan koperasi, UMKM, dan IKM ke dalam rantai pasok global.

Hal tersebut diwujudkan dalam Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang terselenggara di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis, (24/11) yang melibatkan 17 BUMN dan Anak Perusahaan, 2 Usaha Besar, dan 850 UKM/IKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga ditugaskan Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Saat ini UMKM yang terhubung rantai pasok global baru mencapai 4,1 persen, sedangkan untuk dalam negeri kemitraan usaha besar dan UMKM baru 7 persen, oleh karenanya kami mengembangkan program UMKM naik kelas. Salah satunya kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam acara Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar.

Menteri Teten menjelaskan ada dua hal yang dilakukan untuk mendorong kemitraan UMKM, pertama, BUMN membeli produk UMKM melalui PaDi UMKM; kedua, melalui pola kemitraan dengan cara memasukkan UMKM dalam rantai pasok BUMN dan swasta (usaha besar).

Menteri Teten mencontohkan, koperasi dan UMKM seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok diarahkan untuk menjadi bagian industri otomotif, makanan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

“Jadi UMKM enggak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Dengan begitu, kata Menteri Teten, UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, bukan lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

“Dengan cara ini UMKM bisa menjadi bagian industrialisasi. Kalau industri berkembang UMKM juga tumbuh, tidak tertinggal di bawah. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyiapkan Indonesia menjadi empat kekuatan besar di dunia,” kata MenKopUKM.

BUMN dan usaha besarpun, kata Menteri Teten, akan mendapatkan keuntungan jika bermitra dengan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja.

“Untuk mendorong kemitraan, berbagai insentif sudah diberikan, seperti pajak, upah minimum, dan ekosistemnya,” kata Menteri Teten.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya juga turut mendorong dan mensukseskan aksi afirmasi gerakan belanja produk dalam negeri

“Ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri teemasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja Produk Dalam Negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022, mencapai Rp241,3 triliun. Harapannya melalui event ini meningkat lagi capaiannya,” kata Loto.

Ia juga menambahkan, dari enam BUMN yang tahun lalu turut berpartisipasi, sekarang naik menjadi 17 BUMN.

“Tentu ini karena semangat BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” kata Loto.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan dengan harapan komunikasi yang terjalin bisa ditingkatkan lagi.

“Kemenperin menyiapkan IKM untuk dapat meningkatkan kinerja daya saing dan kita lakukan pembinaan untuk menjadikan IKM bagian rantai pasok industri besar dan horeka,” kata Reni.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aries Indanarto menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti dengan menghadirkan OSS bagi pelaku UMKM.

“Jadi perizinan bisa langsung tunggal dengan terbit NIB sebagai legalitas usaha. Dengan ini pelaku usaha bisa komersialisasi usaha dan terintegrasi dengan SNI dan sertifikasi halal,” kata Aries.

Dalam kesempatan tersebut turut ditandatangani Kontrak Kerja sama BUMN dengan UKM/IKM, antara PT. INKA dengan CV. Sri Adiwangsa dan PT. Manunggal Jaya Teknindo, dan PT. Pindad dengan PT. Hartwell Paint Indonesia.(Jef)

KemenKopUKM Siapkan SDM Koperasi Unggul untuk Program Minyak Makan Merah dan SPBUN Nelayan

Deli Serdang:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian melakukan pelatihan tata kelola koperasi modern di Sumatra Utara dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk koperasi sawit peserta Program Minyak Makan Merah serta koperasi nelayan peserta Program Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, KemenKopUKM Nasrun Siagian mengatakan kegiatan pelatihan ini dilakukan sebagai upaya mempersiapkan dan memperkuat kualitas dan kompetensi SDM koperasi pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah dan SPBUN.

“Pelatihan ini juga dilakukan untuk memodernisasi koperasi lainnya dalam mewujudkan korporatisasi petani dan nelayan di wilayah Sumatra Utara,” ucapnya dalam acara Pelatihan Tata Kelola Koperasi Modern bagi Pengurus, Pengelola Koperasi Sawit dan Nelayan di Sumatra Utara, Selasa (22/11).

Lebih lanjut, Nasrun menambahkan permasalahan umum koperasi saat ini adalah masih berkutat pada lemahnya SDM, kelembagaan, tata kelola koperasi, permodalan, akses pemasaran, dan teknologi.

Hal ini tentu membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar SDM, kelembagaan, dan tata kelola koperasi meningkat layaknya perusahaan koperasi atau korporatisasi koperasi.

“Pelaku koperasi sawit dan koperasi nelayan yang dijadikan Piloting Project Pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah dan SPBUN, menjadi tempat praktik dan tempat implementasi pengetahuan yang didapat di ruang kelas pelatihan. Selepas pelatihan ini mereka harus mampu menunjukkan perubahan yang signifikan berkaitan dengan tata kelola dan bisnis koperasi, sehingga ada promosi bisnis anggota dan peningkatan pendapatan petani sawit dan nelayan menjadi semakin baik,” ucap Nasrun.

Nasrun juga mengingatkan, terdapat teori ketergantungan atau Hukum Rostow pada sektor pertanian. Dalam teori ini, ketergantungan dibangun oleh pemodal atau kapitalis yang mengakibatkan tidak sedikit petani sawit dan nelayan yang terperangkap.

“Petani dan nelayan terikat pada tengkulak, sehingga petani dan nelayan hanya sebagai objek atau pelengkap penderita, yang menikmati margin keuntungan adalah para tengkulak. Hal ini semua disadari dan dipahami para petani dan nelayan, namun apa daya sudah masuk perangkap dan terjerat,” ucapnya.

Untuk keluar dari kondisi tersebut, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan, kekeluargaan, dan gotong royong yakni dengan berkoperasi.

Nasrun menyampaikan, membangun koperasi memang penuh perjuangan, tantangan, hambatan, baik dari luar dan dalam, karena gerakan ekonomi kerakyatan akan berkompetisi dengan pelaku ekonomi lainnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi informasi. Menurutnya, koperasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang akan sangat membantu dalam administrasi, pencatatan transaksi keuangan (akutansi) dan laporan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, dan lainnya.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa salah satu modernisasi koperasi masuk dalam ekosistem digital,” ucap Nasrun.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang Rabiatul Adawiyah Lubis mengapresiasi KemenKopUKM yang telah mengadakan pelatihan ini.

Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak yang baik untuk koperasi sekaligus meningkatkan kualiatas SDM perkoperasian dalam rangka mempersiapkan Pabrik Pengelolaan Minyak Makan Merah dan SPBUN Nelayan di Deli Serdang.

“Rata-rata kelemahan koperasi adalah dalam bidang pengelolaan dan managemen keuangan. Kami selalu berpesan kepada para pengurus dan anggota koperasi yang mejadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang agar tidak merasa seperti pemeran tambahan dalam lingkaran bisnis yang ada di tengah masyarakat, tetapi usahakanlah menjadi pemeran utama di dalamnya,” ucap Rabiatul Adawiyah.
(Jef)