Arsip Tag: KemenkopUKM

KemenKopUKM Tingkatkan Kompetensi Pelaku UKM Garap Segmen Pasar Jemaah Haji dan Umrah

Makassar:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen pasar yang timbul dari perjalanan ibadah haji dan umroh.

Asdep Pengembangan SDM UKM Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Dwi Andriani Sulistyowati pada acara Pelatihan Ekspor Bagi UKM, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/5), mengatakan mobilitas atau perjalanan ibadah haji dan umroh bagi jemaah di Indonesia menjadi peluang tersendiri yang bisa digarap pelaku UKM dalam berbagai bidang.

“Apalagi sejak 5 Maret 2022 lalu, pemerintah Arab Saudi memberikan kelonggaran protokol kesehatan yang dituangkan dalam regulasi The General Authority of Civil Aviation (GACA). Hal ini patut disyukuri, sebab peluang jemaah Haji dan Umrah Indonesia untuk berangkat beribadah mulai berjalan lagi,” kata Dwi.

Kondisi ini tentunya akan berdampak positif terhadap pelaku UKM yang akan memasok dan memasarkan produknya ke Arab Saudi dan Timur Tengah.

Oleh karena itu, KemenKopUKM menggelar pelatihan khusus sebagai salah satu implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kadin Indonesia yang telah ditandatangani pada 13 Januari 2021 tentang Optimalisasi Peran UKM dalam Memenuhi Kebutuhan Haji dan Umroh.

“Peningkatan capacity building melalui pelatihan menghadirkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah ini salah satu tujuannya juga untuk mengetahui pasar Arab Saudi,” kata Dwi.

Di dalam negeri sendiri, kata Dwi, peluang untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah masih terbuka lebar misalnya dapat dilakukan dengan memasok produk-produk UKM melalui embarkasi-embarkasi.

“Target dan sasarannya adalah jemaah yang akan berangkat ibadah haji dan umrah, baik sebagai bekal dalam perjalanan atau oleh-oleh ketika jemaah kembali ke Indonesia, maka UKM harus memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberikan pelayanan prima kepada jemaah ” kata Dwi.

“Untuk itu, diperlukan juga dukungan pemerintah dalam pendampingan kepada UKM terkait kemasan, termasuk penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris,” kata Dwi.

Oleh karena itu, Dwi menekankan dukungan bagi pelaku UKM dalam rangka kesiapan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah tersebut, yang idealnya perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai pendataan UKM potensi untuk pasar Arab Saudi hingga pelatihan dan pendampingan.

Dan hal itu telah dimulai pada 2021 lalu dengan lokasi pelaksanaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dilanjutkan pada 2022 dengan lokasi pelaksanaan di Sumatera Utara pada 31 Mei hingga 2 Juni 2022 dan di Sulawesi Selatan, pada 23-25 Mei 2022.

“Di Makassar, pelatihan diikuti 30 pelaku UKM di sektor makanan minuman, bumbu-bumbu, produk herbal, produk kebutuhan jemaah haji dan umrah, serta produk makanan yang bukan berbahan baku daging sapi atau ayam yang telah dikurasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Dwi.

Dari pelatihan ini KemenKopUKM mengharapkan ada manfaat maksimal yang didapatkan dan UKM dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses usahanya.“Yang penting juga tidak alergi dalam penerapan teknologi yang terus berkembang dengan cepat,” kata Dwi.(Jef)

KemenkopUKM Terus Perkuat Daya Saing Produk UMKM Lewat Akses Pasar dan Promosi di Area Infrastruktur Publik

Bandung:(Globalnews.id)– Sebagai upaya pemenuhan kewajiban 30% penyediaan tempat promosi strategis bagi usaha mikro pada area infrastruktur publik, Kementerian Koperasi dan UKM merilis kehadiran Food Hall Mini Olah Oleh Umi. Tahun 2022 ini, difasilitasi di  empat provinsi, yaitu NTB (Mandalika), Kepri (Harbour Bay Batam), dan sekarang di Jabar (Stasiun KAI Bandung). Selanjutnya, direncanakan pada akhir Mei ini ada di Bandara Ngurah Rai Bali.

“Kami hadir untuk memberikan perlindungan dan fasilitasi usaha mikro pada area infrastruktur publik, agar kegiatan berusaha di area tersebut tidak dikuasai pangsa pasar brand besar,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, pada acara peresmian Food Hall Mini Olah Oleh Umi di Stasiun Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/4).

Penyediaan tempat promosi di area Stasiun Bandung ini dilaksanakan pada 21-27 April 2022 bagi 30 Tenant usaha mikro yang dibantu difasilitasi booth di Jawa Barat yang bergerak di sektor kuliner dan kerajinan hasil kurasi.

Di acara yang merupakan hasil kolaborasi dengan Dekranasda Provinsi Jabar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jabar,  PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta platform digital Gojek dan Tokopedia, Eddy menekankan pentingnya mendukung kemudahan akses promosi bagi usaha mikro pada area strategis infrastruktur publik, seperti di stasiun, bandara, terminal, dan tempat perbelanjaan lainnya.

“Mengingat, salah satu permasalahan usaha mikro adalah terbatasnya sarana promosi bagi produk yang dihasilkan,” tandas Eddy.

Maka salah satu terobosan penting yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sarana promosi yang mudah diakses dan dimanfaatkan usaha mikro sebagai produsen yang dekat dengan buyer maupun konsumen.

“Hal ini merupakan amanat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” imbuh Eddy.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan KemenkopUKM adalah melakukan sinergi program kemudahan usaha promosi di area infrastruktur publik dengan pemilik lahan, menyediakan ruang display promosi produk bagi pelaku usaha mikro, menyediakan ruang pameran bagi pelaku usaha mikro, menyediakan sistem digitalisasi pembayaran bagi usaha mikro, hingga mendekatkan buyer dengan pelaku usaha mikro.

Lebih dari itu, bagi Eddy, fasilitasi usaha mikro di infrastruktur publik tersebut sebagai langkah percepatan digitalisasi usaha. “Dikarenakan pelaku usaha mikro yang difasilitasi, kita dorong untuk onboarding ke dalam ekosistem digital,” jelas Eddy.

Apalagi, di Jabar, tercatat adanya peningkatan transaksi elektronik menawarkan alternatif bagi pelaku UMKM untuk mengubah haluan dengan berjualan secara online. Dari 4.545.874 UMKM di Jabar, 26,2% UMKM sudah aktif menggunakan e-commerce untuk memasarkan produknya. Secara nasional Total 17,9 Juta UMKM yang telah masuk ke ekosistem digital, naik 9,9 juta atau tumbuh 124% dari sebelum pandemic (iDEA)

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil menegaskan bahwa pelaku UMKM patut diberi ruang yang luas untuk mempromosikan produknya di banyak ruang publik.

“Selain untuk mendorong produk UMKM berdaya saing tinggi, juga agar pelaku UMKM lebih percaya diri dan membuka pasar lebih luas,” kata Atalia.

Oleh karena itu, Atalia menyambut positif adanya Foodhall Olah Oleh Umi ini. Menurut dia, di tengah pandemi yang kian melandai, aktifitas masyarakat bisa kembali berangsur normal dan di bulan Ramadhan ini. Salah satu aktifitas yang paling ditunggu adalah Bazar Ramadhan dan juga mudik ke kampung halaman setelah dua tahun tertunda akibat pandemi.

“Adanya Food Hall Olah Oleh Umi ini selain bermanfaat untuk memberdayakan UKM yang terdampak akibat pandemi, juga untuk menemani antusiasme masyarakat yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman masing-masing melalui Stasiun Bandung,” ujar Atalia.

Produk-produk yang ada di Foodhall Olah Oleh Umi ini telah dikurasi sedemikian rupa, Sehingga, yang ditawarkan merupakan produk terbaik. “Selain untuk menemani berbuka puasa, juga bisa untuk buah tangan keluarga di kampung halaman,” tukas Atalia.

Dalam kesempatan yang  sama, pihak mitra kolaborasi lainnya Gojek mengapresiasi upaya KemenkopUKM dalam mendukung pengembangan usaha mikro lewat penyediaan fasilitas promosi dan pendampingan pengembangan kapasitas usaha mikro.

“Kami percaya langkah-langkah ini dapat membantu usaha mikro naik kelas, dan Gojek akan terus mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM,” jelas Vice President Regional Operation Excellence Public Policy and Government Relations Gojek, Muhammad Chairil.

Sedangkan Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni menyatakan bahwa melalui pengadaan fasilitas usaha mikro di area infrastruktur publik dengan tema Olah Oleh Umi, pihaknya bersinergi bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Dekranasda Provinsi Jabar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jabar, serta PT KAI dengan menghadirkan QR Code bagi para pegiat usaha lokal untuk memudahkan para pembeli mengakses toko mereka secara daring di Tokopedia.

“Lewat kolaborasi ini, kami berharap bisa terus memberikan panggung seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM lokal, khususnya sektor kuliner dan kerajinan agar dapat menjadi raja di negeri sendiri sekaligus turut memajukan perekonomian nasional,” pungkas Astri. (Jef)

KemenkopUKM Siapkan Tenaga Pendamping KUR 2022

Bali:(Globalnews.id) – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak lepas dari keberadaan Tenaga Pendamping. Para Tenaga Pendamping tersebut membantu usaha mikro yang belum bankable untuk dapat mengakses KUR.

Pada penyaluran KUR tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 11.000 pelaku usaha mikro akan mendapatkan pendampingan KUR di 15 Provinsi. Jumlah Tenaga Pendamping yang akan melakukan pendampingan sebanyak 190 orang selama enam bulan. Adapun Koordinator Pendamping sebanyak 20 orang. Satu orang Tenaga Pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan. Program pendampingan KUR ini merupakan berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

“Pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyalur KUR,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenkopUKM Eddy Satriya dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Muhammad Subhan saat memberikan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Bali melalui keterang pers, Rabu (20/04/2022).

Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2022 Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan menyambut baik berlangsungnya pembekalan kepada Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping. Pendampingan KUR sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan mengakses pembiayaan yang dibutuhkan.

“Tenaga Pendamping perlu diberikan pembekalan pendampingan KUR sehingga mereka mengerti batasan-batasan dalam melakukan pendampingan,” kata Wayan.

Wayan mengatakan Deputi Bidang Usaha Mikro telah menetapkan Tenaga Pendamping 20 orang dan Koordinator Pendamping KUR dua orang untuk Provinsi Bali.

Penetapan jumlah tersebut, dikatakan Wayan, menunjukan kepercayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping Pemerintah Provinsi Bali untuk memaksimalkan pendampingan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan usahanya.

Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%).

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP telah mencapai Rp108,36 triliun dan diberikan kepada 2,38 juta debitur. Perinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp1,94 triliun kepada 221.229 debitur; KUR Mikro sebesar Rp73,57 triliun kepada 2,02 Juta debitur; KUR Kecil/khusus sebesar Rp32,85 triliun kepada 138.105 debitur; dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp162,76 juta kepada 9 debitur.(Jef)

KemenkopUKM Ingin Produk UMKM Mentawai Terkenal, Tidak Hanya Alamnya

Mentawai:(Globalnews.id)-– Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menjangkau daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) untuk meningkatkan keunggulan produk UMKM di daerah tersebut.  Salah satunya Kepulauan Mentawai yang terkenal di dunia dengan keindahan lautnya dan ombaknya. 

“Pariwisata Mentawai sangat terkenal di dunia, khususnya wisata laut dengan ombaknya yang banyak diburu oleh para peselancar. Namun, wisata yang strategis itu belum diimbangi oleh produk unggulan daerahnya. Pemerintah ingin Mentawai tidak hanya dikenal oleh wisata alamnya, tapi juga produk daerahnya. Ini yang harus ditingkatkan,” kata Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Novieta pada pembukaan pelatihan E-Commerce bagi Usaha Mikro di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (20/04/2022). Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Nazwir dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake. 

Novieta mengatakan Mentawai memiliki beberapa poduk unggulan daerah, antara lain Sagu, Keladi dan Pisang dan produk kelautan. Akan tetapi, produk unggul tersebut belum diolah dan dipromosikan dengan baik sehingga hanya dikonsumsi oleh penduduk lokal dan belum menjadi daya tarik wisata.  Diharapkan, produk UMKM turut mendukung pariwisata Mentawai. 

Itu sebabnya, KemenkopUKM hadir untuk memberikan pelatihan E-commerce kepada para pelaku usaha di Mentawai. Novieta mengatakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Pemerintah Daerah untuk memberikan akses peningkatan kapasitas usaha mikro di Kepulauan Mentawai yang merupakan daerah kategori 3T serta dukungan untuk pengentasan kemiskinan dari aspek pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan.

“Kami berharap pelatihan ini bisa berdampak pada peningkatan ekonomi usaha mikro dan juga punya timbal balik baik penyedia bahan mentah maupun pengolah, sehingga pelaku usaha mikro dan masyarakat sama-sama mendapatkan keuntungan,” kata Novieta.

Selain program pelatihan, masih ada program-program lain yang bisa diakses seperti, pendampingan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Usaha/Produk (PIRT, Merek, Halal, Izin Edar MD).

“Kami berharap teman-teman pelaku usaha disini bisa memiliki legalitas dan sertifikasi sehingga usahanya makin kuat,” lanjutnya.

Dari sekitar 64 juta pelaku UMKM nasional tercatat UMKM di Provinsi Sumatera Barat ada 141.759 unit usaha (data desember 2021), jumlah koperasi  856 (Juni, 2020). Di Kepulauan Mentawai ada  101 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah terdaftar dalam aplikasi Online Single Submission (OSS).

Wakil Bupati Kepulauan Mentawai,  Kortanius Sabeleake mengatakan masuk dalam kelompok daerah 3T namun sebenarnya Mentawai memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.  Ia memastikan akan terus berjuang agar Kepulauan Mentawai tidak lagi tergolong daerah miskin mengingat potensi pariwisata yang dimiliki daerah tersebut sangat besar.

“Ada tiga produk unggulan daerah, sagu, keladi dan pisang tetapi persoalannya teknologi pengolahanya masih tradisional, belum berkembang dan konsumennya juga masih masyarakat lokal,” kata Kortanius.

Ia mengatakan memperkuat SDM melalui pelatihan sangat dibutuhkan sehingga pelaku usaha bisa mengembangkan tiga produk unggulan itu, pasarnya lebih luas apalagi sagu bisa dibuat dengan nilai tambah seperti  mie dan lainnya.(Jef)

KemenkopUKM Inisiasi Pembentukan BLUD Pengelola Dana Bergulir di Daerah

Bandung ;(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah di daerah, dalam upaya penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro. Salah satunya, dengan melaksanakan kegiatan inisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana Bergulir.

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro KemenkopUKM Irene Swa Suryani, saat membuka acara Kegiatan Inisiasi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana Bergulir, di Bandung, Selasa, (19/4).

Irene menegaskan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 Pasal 128, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

“Sehingga, langkah inisiasi pembentukan BLUD diharapkan dapat mendukung pencapaian target pemerintah dalam peningkatan pembiayaan dan permodalan usaha mikro,” ucap Irene.

Selainnitu, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum, bahwa pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja khusus yang menjalankan pola pengelolaan BLUD.

“Harapannya dengan kegiatan ini akan semakin banyak lembaga pengelola dana bergulir di daerah. Sehingga, pada akhirnya lembaga tersebut mampu melayani kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro,” papar Irene.

Menurut Irene, usaha mikro dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, usaha mikro masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya.

Dari sisi pembiayaan, lanjut Irene, masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk memperkuat permodalannya, baik karena kendala teknis maupun non teknis.

“Sebagai contoh, kendala teknis yang dihadapi adalah tidak mempunyai cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke lembaga pembiayaan,” ungkap Irene.

Dalam paparannya Wisnu Saputro dari Kemendagri menyampaikan terkait implementasi BLUD, semua harus dipayungi aturan, dimana BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan namun fleksibilitasnya tetap dipayungi aturan.

“Dengan fleksibilitas tersebut, BLUD diharapkan dapat meningkatkan layanannya kepada masyarakat,” kata Wisnu.

Kemendagri juga telah mengeluarkan aturan-aturan teknis yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menjalankan UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Sementara Direktur LPDB KUMKM
Ahmad Nizar menambahkan bahwa LPDB-KUMKM merupakan salah satu contoh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Pemerintah Pusat yang pengelola Dana Bergulir.

“Pemerintah Daerah dapat menjadikan LPDB-KUMKM sebagai benchmark pada saat akan membentuk dan menjalankan UPTD pengelola dana bergulir yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD,” kata Ahmad Nizar.

Untuk semakin meyakinkan para peserta yang hadir, Risky Maria P Girsang dari UPDB Kabupaten Tangerang memaparkan pengalamannya dalam pembentukan UPDB untuk dijadikan informasi bagi dinas-dinas yang hadir apabila akan melakukan pembentukan UPTD pengelola dana bergulir yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman selama menjalankan UPDB, Risky menyampaikan bahwa yang terpenting harus ada komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dengan mengalokasikan dana bergulir kepada UPTD pengelola dana bergulir. “Sehingga, kontinuitas pelayanan kepada pelaku usaha mikro dapat terjaga,” pungkas Risky. (Jef)

Kolaborasi KemenKopUKM dan Diskopdagperin Kabupaten Kuningan Dorong Usaha Mikro Untuk Bangkit melalui Festival Ramadhan

Kuningan:(Globalnews.id) – Momentum Bulan Suci Ramadhan dapat dijadikan batu loncatan yang tepat untuk kembali membangkitkan semangat ekonomi ditengah pandemi covid-19. “Bersamaan dengan semangat dan keberkahan Bulan Suci Ramadhan, KemenKopUKM dan Diskopdagperin Kabupaten Kuningan berkolaborasi dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk bergabung dan memeriahkan Festival Ramadhan 2022,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada pembukaan Festival Ramadhan yang diadakan di Taman Kota Kuningan, Jawa Barat, Senin (18/4).

Lebih dari itu, lanjut Sutarmo, di dalam Festival Ramadhan 2022 ini akan diadakan juga berbagai kegiatan sosial dan hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kuningan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif yang dapat menjadikan kekuatan bagi Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Sutarmo, kegiatan ini diharapkan juga terjalin kemitraan antar pelaku usaha serta masuknya pelaku usaha mikro dalam rantai pasok nasional dan global yang merupakan kunci UMKM naik kelas, peningkatan penjualan, promosi produk UMKM dan membuka lapangan kerja baru.

“Kegiatan Festival Ramadhan 2022 di Kabupaten Kuningan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan KemenKopUKM dan Diskopdagperin Kabupaten Kuningan, dimana sebelumnya telah dilakukan kegiatan Bimtek Usaha Mikro untuk masuk pada e-commerce dan laman Bela Pengadaan LKPP, ” tegas Sutarmo.

Momentum inilah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang harus disikapi sebagai peluang ekonomi oleh pelaku usaha mikro, khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan,” pungkas Sutarmo. Dalam mengembangkan UMKM perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, daerah, dan swasta tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan U. Kusmana dalam laporannya menyampaikan tujuan digelarnya Festival Ramadhan 2022 pada tanggal 18-30 April 2022 ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi UMKM untuk melakukan kegiatan pemasaran di tempat yang sangat strategis, yaitu Taman Kota, meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesadaran sosial masyarakat, dan meningkatkan prestasi masyarakat.

Acara festival Ramadhan diikuti 200 pelaku UMKM dari berbagai Asosiasi/Komunitas yang ada di Kabupaten Kuningan Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Kuningan H. Acep Purnama dalam sambutannya menyambut baik kolaborasi antar KemenKop UKM dan Diskopdagperin Kabupaten Kuningan terutama untuk pemulihan ekonomi.

Pelaku UMKM memiliki posisi yang strategis dalam menumbuh kembangkan ekonomi di tengah-tengah pandemi covid-19 ini. Untuk itu, Pemda berkewajiban untuk memberikan perhatian, membuka ruang dan memperluas jaringan.

“Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini merupakan bukti kekuatan UMKM untuk mampu tumbuh dan berkembang disegala guncangan,” ujar Bupati Kuningan.(Jef)

KemenkopUKM Berikan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku UMK di Kab. Lebak, Banten

Pandeglang: Upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan peranan, melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak akan pernah berhenti. Hal ini cukup beralasan, karena selain jumlahnya yang cukup banyak, UMK juga terbukti mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian terlepas dai kontribusi yang positif itu, UMK masih kerap dilanda berbagai permasalahan untuk dapat berkembang.

Demikian disampaikan oleh Dra. Dwi Lestari, MM, Kabid Konsultasi Usaha, yang dalam hal ini mewakili Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Hotel Horison Altama Pandeglang, 18-20 April 2022.

Berbagai permasalahan UMK itu, dimasa pademi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin terlihat dengan nyata, meskipun belum ada hasil kajian.

Penurunan volume usaha dan laba, melemahnya kolektibilitas pinjaman, bahkan penutupan tempat usaha merupakan pertanda bahwa usaha mikro dan usaha kecil sedang menghadapi permasalahan ekonomi dan dampaknya dapat mengakibatkan kegagalan usaha dan terjerat masalah hukum seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan dan sebagainya.

Selain dari itu, keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan profesional, baik konsultan hukum maupun konsultan usaha/bisnis juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.

Untuk itu, agar para UMK dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memberikan solusi melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum perjanjian/kontrak untuk memberikan pemahaman akan pentingnya perjanjian/kontrak dalam kegiatan berusaha.

Disamping itu, untuk mendorong UMK naik kelas, pada kesempatan kegiatan ini kepada PUMK diberikan pemahaman tentang tata cara dan manfaat pendirian perseroan perorangan dan kemudalan perpajakan bagi UMK.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan akses UMK kepada konsultan dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi terkait kegiatan usaha seperti diatas, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemeberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Hj. Yudawati, S.Pd, M.Pd, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perjajian/kontrak dan peraturan tentang pajakbagi usaha mikro dan kecil yang sekaligus mendorong UMK untuk lebih formal melalui pendirian perusahaan perorangan.

Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertranspormasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online. Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UKM dilapangan.

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh 40 (empat puluh) orang PUMK yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Kabupaten Lebak yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman atau literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak dan perseroan perorangan.

Untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan 3 (tiga) narasumber yang kompeten dibidangnya yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.(Jef)

KemenKopUKM Siap Dampingi Koperasi Kecil Di Bajawa Untuk Konsolidasi Melalui Amalgamasi

Ngada NTT:(Globalnews.id)-Kopi arabika Flores Bajawa, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu kopi asal Indonesia yang mendunia. Bajawa sendiri merupakan ibukota kabupaten Ngada, NTT. Tak heran komoditas kopi menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Ngada.

Meski dikelola oleh petani kopi yang tergabung dalam banyak koperasi, namun sayang, skalanya masih kecil. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meminta, agar koperasi kecil tersebut bergabung dengan koperasi besar, atau berkonsolidasi menjadi satu koperasi, sehingga menjadi lebih besar melalui proses alamgamasi atau merger.

Deputi Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menyebut, di Bajawa sudah ada setidaknya 5 koperasi kopi yang skalanya kecil-kecil, dengan lahan yang dikelola pun rata-rata berkisar 200 hektar (ha), bahkan ada yang lahannya di bawah 100 ha. Ditambah jumlah anggota yang tergabung juga sedikit, hanya mencapai puluhan hingga 150 orang.

“Artinya dari skala ekonomi masih minim. Sehingga antar koperasi bisa memicu terjadinya kompetisi yang tidak sehat. Kemudian dimanfaatkan offtaker untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dengan membandingkan dari koperasi satu dengan koperasi yang lain. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Bupati Ngada untuk mereka melakukan amalgamasi atau merger supaya menjadi entitas bisnis yang lebih besar kapasitasnya, sehingga bisa memenuhi skala ekonomi,” tegas Zabadi saat berkunjung ke salah satu koperasi pengolahan hasil kopi, Koperasi Serba Usaha (KSU) Famasa di Bajawa, Ngada, NTT, Jumat (15/4).

Zabadi menekankan, setidaknya jika koperasi kecil bergabung membentuk koperasi besar, nantinya membuat satu suara mewakili petani kopi. Karena tidak memenuhi skala ekonomi, koperasi daya tawar ke offtaker-nya pun ikut rendah.

“Saya sudah sampaikan ke koperasi di Bajawa untuk bergabung, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat. Dan suaranya tidak pecah-pecah ketika berhadapan dengan offtaker. Karena punya kesepakatan yang lebih kompetitif,” pinta Zabadi.

Rata-rata koperasi kecil yang ada di Bajawa, mereka mengeluhkan keterbatasan alat produksi dan mesin, biaya untuk sertifikasi dan promosi yang mahal. Masalah tersebut jika terus terjadi, koperasi akan sulit berkembang. Karena alat produksi dan mesin, biaya promosi, sertifikasi, hak merek dan lain-lainnya tidak murah.

“Apalagi untuk promosi ekspor kalau dihimpun satu koperasi besar, maka akan lebih mudah. Karena selama ini koperasi kopi yang ada di Bajawa, produknya dibeli oleh offtaker dalam posisi curah. Sehingga untuk koperasi memiliki brand sendiri akan sulit. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi kami,” ucap Zabadi.

Untuk itu KemenKopUKM sambungnya, akan melakukan asistensi. Bagaimana memberikan literasi dan pendampingan kepada pelaku koperasi di Bajawa, sehingga mereka bisa melakukan konsolidasi. “Setidak-tidaknya ada disepakati melalui wadah koperasi besar untuk bisa mengayomi, menjadi agregator bagi petani kopi di sana,” jelas dia.

Diakui Zabadi, memang produk kopi dari Bajawa banyak yang diserap oleh offtaker, dan belum ada koperasi secara khusus dari Ngada yang melakukan ekspor. Ekspor hanya dilakukan oleh offtaker. Kalau begini, koperasi  tak memiliki tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan dan  posisi tawar menawar yang kuat.

Beberapa dari mereka juga mengaku sangat membutuhkan investasi untuk membeli alat yang lebih mumpuni. “Ya kalau koperasi nya kecil mau investasi biayanya jadi mahal. Kalau dikonsolidasikan kan jauh lebih murah, setidaknya ada koperasi sekunder atau minimal koperasi besar yang menghimpun mereka. Sehingga investasi tak jadi kelemahan, mereka tinggal maklun seperti rumah produksi bersama, menjadi kekuatan bisnis kopi yang lebih besar lagi,” rinci Zabadi

Kalau bicara potensi dan kualitas, sambung Zabadi, kopi arabika Bajawa sudah dikenal dan diakui dunia, bahkan  mendapatkan Indication Geografis (IG) sendiri, sebagai pengakuan atas kualitas baik dan digemari. “Yang besar-besar aja di-merger, itu namanya strategi bisnis dan bisa dilakukan oleh entitas bisnis apapun untuk menjadi perusahaan lebih kompetitif,” ungkap Zabadi.

Tak hanya mudah dalam mengelola produk dan perizinan, dengan konsolidasi, pembiayaan juga akan mudah masuk ke koperasi. Secara teori dan praktek, perbankan akan lebih senang masuk kepada pembiayaan modal kerja dengan skala yang besar.

“Ini soal pilihan strategi bisnis. Kita tahulah usaha-usaha besar seperti Gojek dan Tokopedia saja merger. Bank-bank syariah juga gabung jadi satu. Masa koperasi mau yang tetap kecil-kecil terus? Tentu tidak, koperasi harus bisa maju, sehingga menjadi kekuatan bisnis kopi yang lebih besar lagi,” pungkasnya.(Jef)

KemenKopUKM Dorong Koperasi Sektor Produksi Bambu Kab. Ngada NTT

Ngada, NTT:(Globalnews.id)— Koperasi diharapkan mampu meningkatkan peran dalam perekonomian tanpa meninggalkan prinsip dan jatidiri koperasi, meningkatkan profesionalitas melalui modernisasi melalui penguatan kelembagaan, keuangan, dan usahanya.

Pemerintah mengupayakan pengembangan koperasi modern yakni koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam kesempatan dialog dengan Gerakan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di kantor Kopdit Sangosay Kab. Ngada, pada hari Kamis, (14/4), Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian menekankan perlunya untuk meningkatkan kualitas pengurus dan pengawas koperasi dan koperasi juga harus hadir dan mampu untuk meningkatkan promosi ekonomi anggotanya yang ditunjukkan dengan naik kelasnya usaha anggota.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Ngada Paru Andreas, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Silvya Pekudjawang, Ketua Kopdit Sangosay Petrus EY Ngilo Rato beserta pengurus dan pengawas koperasi.

Pemerintah melalui UU cipta kerja, telah membuka peluang yang sangat besar kepada pelaku usaha koperasi dan UKM untuk dapat mengikuti proses pengadaan pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan sebanyak 40 %.

Hal ini harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh koperasi dan UKM untuk untuk onboarding produknya ke Ekatalog LKPP, Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi akan melakukan pendampingan untuk proses on boarding tersebut.

Kabupaten Ngada memiliki potensi 118 koperasi yang 80 % nya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu koperasi besar yang ada yaitu Kopdit Sangosay, yang masuk kedalam koperasi dengan status Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 4, hal ini berarti koperasi Sangosay termasuk kedalam koperasi yang memilki aset, omset dan anggota yang besar, tercatat Kopdit Sangosay memiliki asset diatas 1 triliun, 27 kantor cabang dan 93.683 orang anggota.

Pemerintah secara khusus mendorong koperasi simpan pinjam untuk tidak hanya menjadi  penyedia pembiayaan, namun harus lebih strategis dalam mengembangkan usahanya. Terlebih bagi koperasi yang mengalami kelebihan/over likuiditas.

Koperasi dituntut mampu menjadi pelaku usaha yang modern, bersaing, dan kontributif yang salah satunya dengan melakukan spin off masuk ke sektor produksi. Spin off bertujuan agar koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota dengan membeli produk sendiri dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan kegiatan usaha koperasi melalui pendekatan komunitas, komoditas dan wilayah sebagaimana yang dikembangkan oleh KSP Sangosay terutama pada sisi  pembiayaan oleh koperasi. Hal ini menunjukan bahwa koperasi mampu hadir dan memberikan solusi pembiayaan bagi anggota UMKM koperasi yang biasanya mengalami kendala/kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan perbankan karena kekurangan jaminan.

Kegiatan ini sejalan dengan program Kemenkop UKM yaitu pembentukan koperasi oleh masyarakat dari kalangan kelompok strategis, yang salah satunya adalah mama-mama pembibit dan penganyam bambu yang ada di Kabupaten Ngada ini, ujar Zabadi.

Lebih lanjut, terdapat potensi pengembangan bambu menjadi alternatif pengganti kayu untuk industri kreatif, dan mengingat potensi pasar yang sangat luas, dibutuhkan pembangunan pabrik bambu desa untuk pengolahan rough stick yang di kelola oleh koperasi dan dengan asistensi pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi dan UKM. Soepomo menyampaikan bahwa, LPDB KUMKM 100 % untuk pembiayaan modal kerja dan invesrasi koperasi dengan akses yang lebih mudah.

Kami mendukung program pengembangan komoditas bambu ini untuk mendorong terciptanya  ekonomi hijau (Green Economy) di wilayah Provinsi NTT yang mencangkup 200 Desa Bambu Agroforestri Industri Rakyat Berbasis Desa, Pemberdayaan Perempuan, Konservasi, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan Hutan Bambu Lestari dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi (2021-2031).

Kami berharap bahwa koperasi mampu menjadi wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT.

Bupati Ngada Paru Andreas menuturkan, untuk bisa terus berkembang, koperasi juga perlu melakukan kolaborasi, bersinergi bersama membangun percepatan. “Di Ngada ini, koperasinya bisa muncul hingga ke pelosok desa. Kami berharap Kopdit Sangosay terus bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah, guna mewujudkan komitmen pemerintah menjadikan Ngada sebagai kabupaten koperasi,” ucapnya.

“Ngada menjadi 1 dari 7 koperasi prospektif. Dan Kopdit Sangosay masuk dalam 100 koperasi besar di Indonesia. Ke depan, bagaimana memperbanyak pendampingan-pendampingan koperasi untuk membangun SDM mengingat potensi alam Bajawa yang sudah sangat kaya,” pungkasnya.

Kab. Ngada memiliki potensi bambu yang sangat besar, terdapat 96.000 rumpun di 10 kec ngada dengan 28 juta batang bambu, potensi inilah yang akan dikembangkan melalui koperasi, mama mama bambu akan di kolaborasikan dalam sebuah koperasi, sehingga akan lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir dan akhirnya akan meningkatkan skala ekonominya. (Jef)

KemenKopUKM Bentuk Pokja untuk Susun RUU Perkoperasian yang Terkini dan Ideal

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pembaharuan di bidang koperasi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, berkualitas serta modern. Hal ini dilakukan dengan membentuk kelompok kerja untuk membuat Rancangan Undang-Undang Perkoperasian.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional sebesar 5,5% dan jumlah koperasi modern yang dikembangkan 500 unit. Di sisi lain terdapat koperasi bermasalah yang melakukan praktik usaha yang menyimpang dan merugikan anggota.

“Untuk mencapai target tersebut dan untuk meningkatkan pencegahan dan penyelesaian koperasi bermasalah maka perlu pembaharuan pengaturan di bidang perkoperasian khususnya dalam hal kelembagaan koperasi, tata kelola, usaha, permodalan, pengawasan, serta penegakan hukumnya,” ungkapnya dalam Kick Off Meetting Pokja RUU Perkoperasian secara virtual di Jakarta, Selasa (5/4).

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pada tahun ini berusia 30 tahun, sudah terlalu lama untuk UU di bidang perekonomian. Dalam hal ini, isi dari UU tersebut dikatakan harus diperbarui dengan lingkungan strategis terkini.

Untuk itu, KemenKopUKM akan menyusun Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut. Guna mewujudkan UU Perkoperasian yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM dikatakan telah menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20 Tahun 2022.

“Selain itu, RUU Perkoperasian ini juga telah diusulkan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Harapan kami, RUU ini dapat selesai dibahas bersama dengan DPR RI sebelum tahun 2024,” kata Arif.

Di waktu yang sama, Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi menyatakan bahwa keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut menyusun RUU Perkoperasian yang ideal sangat penting.

Diharapkan dengan keterlibatan K/L lain, praktisi dan pelaku koperasi, kurator, dan notaris di dalam tim pokja ini dapat memberikan masukan dan gagasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perkoperasian serta Masukan untuk Pengaturan Koperasi dalam RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Saya kira tugas kita saat ini untuk menyusun naskah akademik dan RUU Perkoperasian yang ditargetkan tahun ini rampung, semoga dapat kita sama-sama selesaikan sesuai target,” pungkas Zabadi.

Perlu diketahui, pokja RUU Perkoperasian ini terdiri dari beberapa elemen, di antaranya Pengarah yang diisi oleh Menteri Koperasi dan UKM, Penasihat yakni Para Eselon I KemenKopUKM dan Dirjen PP Kemenkumham, Penanggung Jawab yaitu Deputi Perkoperasian, dan Ketua Pokja yakni Kepala Biro Hukum dan Kerjasama.

Anggota Pokja sendiri terdiri dari KemenKopUKM yakni Karo MKOS, Asdep pada Deputi Bidang Perkoperasian, JF Pengawas Koperasi, Peneliti, Kabag dan Kasubag di Biro Hukum dan Kerja Sama serta dan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, dari Kemenkumham terdiri dari Direktur Perdata, Direktur Perancangan Peraturan, Direktur Harmonisasi Peraturan II, dan Kapusrenkum BPHN,
Lalu KPPU dari Direktur Pengawasan Kemitraan, Komnasham, Perguruan Tinggi dari UI, UGM, IPB, Unpad, Unibraw, dan Universitas Koperasi Indonesia.

Terakhir dari Praktisi Koperasi ialah Suwandi, Ahmad Subagyo, Kurator, Ikatan Notaris Indonesia, dan koperasi yaitu Inkopsyah BMT, KPBS, serta Koperasi Benteng Mikro Indonesia.(Jef)