Arsip Tag: Koperasi

MenKopUKM Apresiasi Para Slankers Berkoperasi Kembangkan Brand Inovatif “Slankops

Jakarta:(Globalnews id)– Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah para pendukung band legendaris Slank atau Slankers agar berkoperasi sehingga bisa menggarap berbagai peluang termasuk mengembangkan brand inovatif “Slankop”.

MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya, Senin (16/5), menyambut baik ide para pendukung Slank untuk mendirikan koperasi sebagai wadah secara sosial dan ekonomi dengan Slank untuk menggarap berbagai peluang dan kesempatan yang ada.

“Slankers ini suatu komunitas yang memiliki loyalitas tinggi merupakan ruh dasar koperasi dalam mengelola _crowd sourcing_ menjadi _sharing economy_ yang mengusung kesetaraan dan gotong royong antar anggotanya,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

MenKopUKM Teten bertemu secara khusus dengan personel Slank Bimbim dan Jos Oren  pada Februari 2020 dan disebutkan bahwa perlu ada semacam wadah legal untuk menyejahterakan para Slankers agar banyak manfaat bisa dipetik dari sebuah komunitas yang memiliki loyalitas tinggi.

Setelah melalui berbagai diskusi dan perumusan bisnis yang sesuai untuk Slank bersama para Slankers calon anggotanya, pada 14 April 2022, anggota Group Slank telah secara resmi mendapatkan Akta Koperasi dengan nama Koperasi Slank Jurus Tandur. “Tandur” mempunyai makna bahwa koperasi ini harus terus maju dan pantang mundur.

Koperasi Konsumen Slank Jurus Tandur yang memiliki brand “Slankops” pun kemudian berhasil merumuskan visi, yaitu memberdayakan generasi muda menjadi wirausaha mandiri dan tangguh.

Sedangkan misinya antara lain adalah memberikan pelatihan wirausaha, mendirikan unit usaha modern berbasis digital, dan membuka akses dan informasi bisnis. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, para pendiri Slankops juga telah menyiapkan beberapa brand juga yang akan menjadi trademark unit usaha yang dijalankan para Slankers di seluruh Kabupaten/Kota. 

Para pengurus yang diketua Bimbim dan Wakil Ketua Jos Oren bersama Dewan Pengawas dan Penasehat yang berasal dari anggota group Slank telah menyiapkan ART Koperasi yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Perkoperasian.

Asdep Pengembangan dan Pembaruan Koperasi, Bagus Rachman bersama Direktur Umum dan Hukum LPDB, Oetje sudah berkunjung ke Warung Potlot, tempat mangkal anggota Slank untuk membahas rencana bisnis ke depan Slankops.

Salah satu yang akan segera dilakukan oleh Slankops beserta para anggota yang segera bergabung adalah menjadi Inkubator Wirausaha, sesuai dengan visinya, maka melalui kemitraan Slankops dengan LPDB-KUMKM dan didampingi Deputi Bidang Perkoperasian akan mengakselerasi penumbuhan wirausaha yang berasal dari Slanker yang menjadi anggota Slankops.

Salah satu brand Slankops yang akan dilakukan soft launching adalah WarSlank, yaitu warung usaha para Slanker yang dapat dimanfaatkan mempromosikan dan menjual barang buatan sendiri, yang berlokasi di Bekasi.

“Dengan adanya Slankops, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina bersama seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi koperasi dan ukm diharapkan dapat mengajak para generasi muda untuk mengenal lebih dekat koperasi, apa manfaat koperasi bagi peningkatan kesejahteraan bersama masyarakat,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Sebagaimana diketahui band legendaris Slank menginjak usia 38 tahun pada 2021 dengan jutaan penggemar atau “Slankers” di seluruh pelosok Indonesia. Jutaan Slankers ini akan menjadi komunitas yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan bersama jika memiliki wadah legal berupa koperasi.(Jef)

KemenKopUKM Dorong Koperasi Sektor Produksi Bambu Kab. Ngada NTT

Ngada, NTT:(Globalnews.id)— Koperasi diharapkan mampu meningkatkan peran dalam perekonomian tanpa meninggalkan prinsip dan jatidiri koperasi, meningkatkan profesionalitas melalui modernisasi melalui penguatan kelembagaan, keuangan, dan usahanya.

Pemerintah mengupayakan pengembangan koperasi modern yakni koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam kesempatan dialog dengan Gerakan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di kantor Kopdit Sangosay Kab. Ngada, pada hari Kamis, (14/4), Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian menekankan perlunya untuk meningkatkan kualitas pengurus dan pengawas koperasi dan koperasi juga harus hadir dan mampu untuk meningkatkan promosi ekonomi anggotanya yang ditunjukkan dengan naik kelasnya usaha anggota.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Ngada Paru Andreas, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Silvya Pekudjawang, Ketua Kopdit Sangosay Petrus EY Ngilo Rato beserta pengurus dan pengawas koperasi.

Pemerintah melalui UU cipta kerja, telah membuka peluang yang sangat besar kepada pelaku usaha koperasi dan UKM untuk dapat mengikuti proses pengadaan pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan sebanyak 40 %.

Hal ini harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh koperasi dan UKM untuk untuk onboarding produknya ke Ekatalog LKPP, Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi akan melakukan pendampingan untuk proses on boarding tersebut.

Kabupaten Ngada memiliki potensi 118 koperasi yang 80 % nya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu koperasi besar yang ada yaitu Kopdit Sangosay, yang masuk kedalam koperasi dengan status Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 4, hal ini berarti koperasi Sangosay termasuk kedalam koperasi yang memilki aset, omset dan anggota yang besar, tercatat Kopdit Sangosay memiliki asset diatas 1 triliun, 27 kantor cabang dan 93.683 orang anggota.

Pemerintah secara khusus mendorong koperasi simpan pinjam untuk tidak hanya menjadi  penyedia pembiayaan, namun harus lebih strategis dalam mengembangkan usahanya. Terlebih bagi koperasi yang mengalami kelebihan/over likuiditas.

Koperasi dituntut mampu menjadi pelaku usaha yang modern, bersaing, dan kontributif yang salah satunya dengan melakukan spin off masuk ke sektor produksi. Spin off bertujuan agar koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota dengan membeli produk sendiri dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan kegiatan usaha koperasi melalui pendekatan komunitas, komoditas dan wilayah sebagaimana yang dikembangkan oleh KSP Sangosay terutama pada sisi  pembiayaan oleh koperasi. Hal ini menunjukan bahwa koperasi mampu hadir dan memberikan solusi pembiayaan bagi anggota UMKM koperasi yang biasanya mengalami kendala/kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan perbankan karena kekurangan jaminan.

Kegiatan ini sejalan dengan program Kemenkop UKM yaitu pembentukan koperasi oleh masyarakat dari kalangan kelompok strategis, yang salah satunya adalah mama-mama pembibit dan penganyam bambu yang ada di Kabupaten Ngada ini, ujar Zabadi.

Lebih lanjut, terdapat potensi pengembangan bambu menjadi alternatif pengganti kayu untuk industri kreatif, dan mengingat potensi pasar yang sangat luas, dibutuhkan pembangunan pabrik bambu desa untuk pengolahan rough stick yang di kelola oleh koperasi dan dengan asistensi pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi dan UKM. Soepomo menyampaikan bahwa, LPDB KUMKM 100 % untuk pembiayaan modal kerja dan invesrasi koperasi dengan akses yang lebih mudah.

Kami mendukung program pengembangan komoditas bambu ini untuk mendorong terciptanya  ekonomi hijau (Green Economy) di wilayah Provinsi NTT yang mencangkup 200 Desa Bambu Agroforestri Industri Rakyat Berbasis Desa, Pemberdayaan Perempuan, Konservasi, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan Hutan Bambu Lestari dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi (2021-2031).

Kami berharap bahwa koperasi mampu menjadi wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT.

Bupati Ngada Paru Andreas menuturkan, untuk bisa terus berkembang, koperasi juga perlu melakukan kolaborasi, bersinergi bersama membangun percepatan. “Di Ngada ini, koperasinya bisa muncul hingga ke pelosok desa. Kami berharap Kopdit Sangosay terus bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah, guna mewujudkan komitmen pemerintah menjadikan Ngada sebagai kabupaten koperasi,” ucapnya.

“Ngada menjadi 1 dari 7 koperasi prospektif. Dan Kopdit Sangosay masuk dalam 100 koperasi besar di Indonesia. Ke depan, bagaimana memperbanyak pendampingan-pendampingan koperasi untuk membangun SDM mengingat potensi alam Bajawa yang sudah sangat kaya,” pungkasnya.

Kab. Ngada memiliki potensi bambu yang sangat besar, terdapat 96.000 rumpun di 10 kec ngada dengan 28 juta batang bambu, potensi inilah yang akan dikembangkan melalui koperasi, mama mama bambu akan di kolaborasikan dalam sebuah koperasi, sehingga akan lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir dan akhirnya akan meningkatkan skala ekonominya. (Jef)

KemenkopUKM Dukung Rencana Asperda Jabodetabek Dirikan Koperasi

Pandeglang:(Globalnews.id)- Asosiasi Pengusaha RentCar Daerah (Asperda) DPD Jabodetabek yang beranggotakan 57 perusahaan (PT dan CV) yang bergerak di bidang bisnis sewa mobil, berencana mendirikan koperasi.

“Cara kerja organisasi itu mirip dengan koperasi, yang mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tujuannya, untuk kesejahteraan anggota,” kata Ketua Asperda DPD Jabodetabek Bambang H, di sela-sela acara Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) dan Harlah ke-4 Asperda Jabodetabek, di Pantai Mutiara Carita, Pendeglang, Banten, Rabu (17/11).

Bambang menambahkan, organisasi seperti Asperda ini sifatnya non profit. “Jadi, untuk melakukan suatu unit bisnis, solusinya hanya ada di koperasi,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, banyak sekali unit usaha yang berkaitan erat dengan mobilitas anggota Asperda. Misalkan, dengan perusahaan-perusahaan oli mobil, spareparts, dan sebagainya.

“Kita sulit bekerjasama dengan vendor-vendor penyedia oli mobil dan spareparts karena Asperda tidak memiliki unit usaha yang bisa mewadahi hal itu,” kata Bambang.

Bahkan, koperasi Asperda Jabodetabek ini juga rencananya akan membuka satu unit simpan pinjam sesuai kebutuhan anggota. “Pokoknya, segala kebutuhan anggota, nantinya akan diurus oleh koperasi yang akan kita dirikan,” tandas Bambang.

Ketua Umum DPP Asperda Didik Prasetyo yang juga hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus DPD Asperda Jabodetabek yang tengah menggalang untuk mendirikan koperasi. “Itu langkah yang sangat tepat untuk kemajuan Asperda sebagai organisasi dan kesejahteraan anggota,” kata Didik.

Saat ini, lanjut Didik, Asperda sudah memiliki dua koperasi. Yaitu, Koperasi Asperda Jatim (berkantor di Surabaya) dan Koperasi Asperda Semarang untuk wilayah Jawa Tengah.

Didik bercerita, selama ini berkaitan dengan vendor, para anggota Asperda melakukan kerjasama sendiri-sendiri. “Dengan berkoperasi, maka kerjasama dan transaksi dengan vendor akan dilakukan oleh koperasi. Artinya, kita akan memiliki bargaining position lebih tinggi, ketimbang sendiri-sendiri,” ungkap Didik.

Didik berharap, ada lebih banyak lagi DPD Asperda yang mendirikan koperasi. “Dengan begitu, Asperda bisa mendirikan Koperasi Sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi Asperda yang ada di daerah,” kata Didik.

Saat ini, lanjut Didik, Asperda yang didirikan di Surabaya pada 2013 silam sudah memiliki anggota sebanyak 600 perusahaan RentCar yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Diantaranya, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Riau, Sulsel, dan sebagainya.

Melihat tingginya animo dari jajaran pengurus dan anggota DPD Asperda Jabodetabek, Kementerian Koperasi dan UKM bakal mendukung penuh niat berkoperasi tersebut. “Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami bila mengalami kesulitan dalam mendirikan koperasi,” ucap Pengawas Koperasi Ahli Muda KemenkopUKM Sahro, saat memberikan pengarahan terkait berkoperasi bagi anggota DPD Asperda Jabodetabek.

Sahro yang hadir mewakili Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi, menjabarkan segala proses yang harus dijalankan untuk mendirikan badan hukum koperasi. Dari mulai dasar hukum, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan jenis koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi, hingga permodalan koperasi. “Kami siap membantu Asperda Jabodetabek untuk mewujudkan koperasinya,” tandas Sahro.

Bagi Sahro, asalkan dikelola dengan baik, benar, dan profesional, koperasi bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar. Pengurus koperasi bisa dipilih dari anggota, sedangkan pengelola koperasi bisa dipilih oleh pengurus dari luar sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan disetujui dalam Rapat Anggota. “Rekrut pengelola yang paham koperasi dan memiliki kompetensi,” tegas Sahro.

Sahro menambahkan, pengurus bertanggungjawab kepada anggota, sedangkan pengelola bertanggungjawab kepada pengurus koperasi. “Artinya, pengelola tetap dalam kendali pengurus koperasi,” imbuh Sahro.

Akuntabel dan Transparan

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menegaskan bahwa koperasi harus dikelola layaknya sebuah entitas bisnis, akuntabel, transparan, dan adanya kepercayaan, khususnya dari anggota kepada pengurus. “Karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi sudah merupakan keharusan dalam pengelolaan koperasi,” kata Zabadi.

Zabadi menekankan, mengurus koperasi adalah mengurus entitas bisnis, jangan lagi memperlakukan koperasi sebagai ormas atau lembaga sosial. Sebagai entitas bisnis tentunya harus dikelola secara professional dengan strategi bisnis yang feasible.

Untuk itu, papar Zabadi, peran pengurus sangatlah menentukan, dan menjadi kunci keberhasilan koperasi. Pengurus adalah representasi dari anggota yang mempercayakan pengelolaan koperasi kepada pengurus.

“Pengurus harus mempunyai strategi bisnis, terlebih menghadapi era digitaliasasi 4.0. Mau tidak mau, suka tidak suka, untuk menghadapi persaingan bisnis, koperasi harus masuk dalam ekosistem bisnis digital, tidak lagi gaptek,” papar Zabadi.

Oleh karena itu, lanjut Zabadi, pelatihan terhadap pengurus koperasi sangat penting untuk mengembangkan usahanya menuju koperasi modern. Baik itu dari aspek usaha, aspek kelembagan, aspek keuangan, dan teknologi informasi.

“Koperasi adalah solusi menuju demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, manajemennya mengikuti manajemen kontemporer seperti pengelolaan perusahaan besar,” pungkas Zabadi. (Jef)

Enam Jurus KemenKopUKM Ciptakan Koperasi Modern

JAKARTA:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM tengah memprioritaskan agenda modernisasi koperasi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Meskipun di tengah pandemi, namun KemenKopUKM tetap konsisten mengawal pencapaian target 500 koperasi modern pada 2024 mendatang.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers menjelaskan proses modernisasi terbagi menjadi empat tahap, yakni fase permodelan yang digelar tahun ini, fase replikasi pada tahun 2022, fase masifikasi pada tahun 2023, dan pemantapan serta pengembangan lanjutan pada 2024.

Zabadi menjelaskan setidaknya ada enam pendekatan umum untuk memodernisasi koperasi, antara lain akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi, spin off atau pemekaran usaha, hingga pengembangan model koperasi multi pihak.

Khusus untuk pendekatan dari aspek akses pembiayaan, Zabadi menyebut pihaknya siap menyalurkan dukungan pembiayaan pada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) dengan dua skema, yakni modal kerja dan investasi.

“Investasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pabrikasi, sedangkan di on farm, kami arahkan petani untuk memanfatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuhnya di Jakarta, Jumat (12/11).

Sedangkan untuk pendekatan fasilitasi kemitraan, Zabadi mengatakan hal itu dilakukan agar koperasi mendapat kepastian terkait akses pemasaran dimana produk-produk mereka ke depan sudah ada yang menyerap lewat kerja sama dengan pihak swasta.

Terkait hal itu, ia menyebut koperasi yang akan menjadi role model modernisasi ialah mereka yang sudah memiliki offtaker, seperti Koperasi Tani Hijau Makmur di Tanggamus, Lampung yang bergerak pada komoditas pisang cavendish dengan offtakernya PT Great Giant Pinneaple (GGP).

“Alhamdulillah pada September 2021 lalu, telah dilakukan ekspor perdana ke Singapura. Pisang cavendish ini memang kita arahkan untuk ekspor dan kita bangun dengan model korporatisasi pangan melalui koperasi,” kata Zabadi.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga akan melakukan pendekatan lewat adopsi teknologi. Adanya dukungan teknologi menurut Zabadi diperlukan pada aspek pabrikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sehingga ia terus mendorong koperasi masuk ke ekosistem digital.

“Misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kita dorong untuk bertransformasi digital dan kita ajak tech provider terlibat dalam proses itu,” sebutnya.

Berikutnya, Zabadi memaparkan pendekatan melalui restrukturisasi kelembagaan dilakukan untuk mendorong koperasi-koperasi kecil yang tidak memiliki skala ekonomi agar mereka melakukan merger atau dalam dunia perkoperasian kerap disebut sebagai amalgamasi.

Ia menuturkan bahwa proses amalgamasi bukanlah hal yang baru dalam dunia koperasi. Amalgamasi itu sudah menjadi tradisi yang kuat dan telah ada sejak era 1980-1990an, seperti KUD yang hadir dari proses merger pada masanya. Contoh lain, misalnya, Kospin Jasa Pekalongan, yang saat ini asset mencapai 11 trilyun lahir dari merger 4 koperasi. Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) yang memiliki aset sekitar 7 triliun merupakan hasil merger 11 koperasi.

Sedangkan terkait proses pemekaran usaha atau spin off, saat ini telah terdapat sejumlah koperasi dengan jumlah anggota yang masif tengah didorong untuk melakukan pendekatan tersebut demi melayani kebutuhan anggotanya.

Tak terbatas pada kebutuhan simpan pinjam, Zabadi mengatakan proses spin off nantinya akan memenuhi kebutuhan layanan nonfinansial bagi para anggota.

“Dalam beberapa hal memang perlu untuk memberi opsi luas bagi koperasi di tanah air sehingga kita bisa lihat akhirnya ada koperasi besar dalam satu grup holding company berbadan hukum koperasi,” sambungnya.

Untuk itu, ia mendorong koperasi-koperasi, khususnya KSP, untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan di sektor riil, seperti Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) yang tengah menyiapkan koperasi jasa konstruksi dan perumahan.

“Lebih dari 10 koperasi sedang melakukan spin off yang meningkatkan layanan secara komprehensif, bukan saja di aspek pembiayaan, tetapi juga mendukung layanan nonfinansial lewat konsolidasi dalam wadah koperasi sektor riil sesuai potensi usaha yang dikembangkan anggota,” tandas Ahmad Zabadi.

Sedangkan pada pendekatan melalui model koperasi multipihak, Ahmad Zabadi menerangkan bahwa hal itu tak lepas dari upaya KemenKopUKM untuk menangkap kalangan muda, khususnya para pelaku startup agar mau bergabung dengan entitas koperasi.

“Namun koperasi multipihak ini juga sangat relevan ketika kita akan mengembangkan korporatisasi di sektor pangan karena keterlibatan berbagai pihak bisa menimbulkan hal baik untuk mengonsolidasikan petani-petani kecil menjadi bagian dari koperasi itu sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini KemenKopUKM telah berhasil menjaring sebanyak 100 koperasi sebagai role model koperasi modern, terdiri atas 40 unit koperasi pangan dan 60 unit di sektor lain yang meliputi KSP, koperasi pariwisata, pemekaran koperasi, koperasi digital, dan koperasi milenial.

Proses modernisasi koperasi akan dilakukan secara bertahap dan Zabadi menegaskan bahwa untuk tahun ini adalah tahap permodelan. Artinya, hasil permodelan yang dilakukan tahun ini bukan sebuah hasil akhir, melainkan proses kick off modernisasi koperasi.

“Terutama untuk koperasi yang kita jadikan piloting, akan kita beri akses pembiayaan supaya bisa melakukan pengembangan bisnisnya,” ujar Ahmad Zabadi.(Jef)

KemenkopUKM Bangun Koperasi Moderen dan Jadi Offtaker Produk Pertanian di Subang

Subang:(Globalnews id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Gunung Luhur Berkah (GLB) dan Koperasi Singgalang Sari Maju di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam rangka pengembangan koperasi moderen di sektor pertanian, beberapa hari yang lalu.

Didampingi Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Panutan Sulendrakusuma, Zabadi menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini untuk meninjau secara langsung salah satu implementasi dari program korporatisasi petani dan nelayan di Kabupaten Subang yang dilakukan koperasi.

“Ini juga sebagai bagian dari target 40 koperasi pangan moderen berorientasi ekspor yang akan dikembangkan pada tahun ini,” kata Zabadi, dalam rilisnya.

Terlebih lagi, pembiayaan koperasi akan didukung LPDB-KUMKM sebagai BLU penyalur dana bergulir yang khusus diperuntukkan bagi koperasi.
“Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bergerak di bidang usaha produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan perkebunan, khususnya kopi, yang dikelola generasi muda milenial,” terang Zabadi.

Dengan memanfaatkan lahan Perhutani seluas 1200 hektar, koperasi turut andil dalam melakukan konservasi lingkungan. “Hal ini menjadi pembeda koperasi dalam usaha budidaya kopi lainnya yang bukan hanya untuk membantu ekonomi bagi para petani kecil, juga turut andil dalam konservasi dengan memperkaya vegetasi  di lahan Perhutani,” papar Zabadi.
            
Disana, produksi kopi dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari penangkar bibit kopi bersertifikat, pendampingan penanaman kopi bagi petani anggota, pengolahan paska panen, hingga pemasaran. “Produk mereka telah merambah pasar Taiwan, Korea, dan Saudi Arabia yang dilakukan langsung atas nama Koperasi GLB,” imbuh Zabadi.

Selain itu, koperasi GLB juga telah memiliki ijin Sistem Resi Gudang (SRG) Beras dan Kopi. Pengembangan SDM juga tidak luput dari perhatian Koperasi GLB, beberapa International Coffee Workshop telah dikuti dan secara aktif memberikan pelatihan bagi generasi milenial di Kabupaten Subang untuk menjadi Barista.

Bahkan, Koperasi GLB berperan sebagai Offtaker pertama dari hasil produksi kopi petani anggota dengan menerapkan stadarisasi harga dan kualitas dari petani kopi. “Hal tersebut menjadikan koperasi tulang punggung dari para petani kopi di wilayah Subang,” tandas Zabadi.        
   
Saat ini, Koperasi GLB telah memiliki anggota sebanyak 208 petani. Dilihat dari sisi kelembagaan dan pemanfaatan koperasi, telah memiliki grade Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan predikat “A” yang dapat dikategorikan koperasi rutin menyampikan laporan RAT setiap tahunnya serta koperasi juga telah memiliki izin lanjutan seperti ijin pengeloaan resi Gudang.

Dalam kesempatan yang sama, Panutan Sulendrakusuma menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi GLB yang telah memberikan contoh dalam pelaksanaan program Korporatisasi Petani dan Nelayan yang menjadi fokus arahan Presiden RI dengan meningkatkan skala ekonomi petani.

Eksportir Kopi

Sementara Ketua Koperasi GLB Miftahudin Shaf mengatakan, target rencana jangka panjang pengembangan koperasi, antara lain menjadikan koperasi sebagai eksportir kopi terkemuka di Jawa Barat dan nasional.

“Selain itu, koperasi mempunyai pabrik pengolahan kopi yang moderen dengan penguatan sarana prasarana produksi kopi, hingga koperasi sebagai lembaga pembiayaan komoditas yang di Resi Gudang,” kata Miftahudin.

Tak terkecuali, manajemen kelembagaan dan usaha koperasi berbasis IT, terkoneksi dengan berbagai OffTaker lokal dan internasional, koperasi menjadi katalisator dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Koperasi Produsen Singgalang Maju yang berdiri sejak  2019, dengan jumlah anggota penuh petani budidaya nanas sebanyak 37 orang dengan Izin Usaha Industri (NIB).

Koperasi yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Subang ini merupakan salah satu penghasil varietas nanas madu  yang tingkat kemanisannya mencapai 17-18 brix.

Wilayah budidaya Koperasi Produsen Singgalang Maju memiliki nilai positif dengan memperoleh predikat Petani Terbaik dalam membudidayakan Nanas se-Kabupaten Subang pada 14 Agustus 2019 yang diberikan Bupati Subang, melalui Asosiasi Pasar Tani Nanas Mekar Sari Maju dalam Sales Exhibition.(Jef)

KemenkopUKM Dorong Konsolidasi Petani dalam Koperasi Wujudkan Korporatisasi Pangan

JAKARTA:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong upaya konsolidasi petani dalam bentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi sektor pangan di tanah air.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi dalam Rangkaian Webinar Hari Koperasi (HARKOP) Ke-74 Tahun 2021 dengan tema “Korporatisasi Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Koperasi”, Kamis (8/7/2021), mengatakan petani harus dikonsolidasi dan jangan dibiarkan hanya menggarap di lahan yang sempit, tetapi lebih baik terkonsolidasi melalui koperasi.

“Kalau sudah ada koperasi, para petani dapat fokus untuk berproduksi di lahan yang juga dikonsolidasikan menjadi skala ekonomi. Yang berperan menjadi offtaker pertama adalah koperasi (sebagai aggregator) dan melakukan pengolahan hasil panen, yang berhadapan dengan pembeli juga koperasi, sehingga harga tidak dipermainkan oleh buyer,” kata Deputi Zabadi.

Deputi Zabadi menambahkan, koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi produk (pemasaran) baik secara offline dan online.

“Saya memiliki keyakinan, jika kita dapat membangun komitmen bersama untuk dapat mendampingi para petani, peternak dan nelayan meningkatkan skala ekonomi, kualitas produksi dan terhubung dengan offtaker serta rantai pasok industri pertanian dan perikanan, maka akan banyak role model pengembangan korporatisasi petani, peternak dan nelayan melalui koperasi dengan berbagai komoditas unggulan daerah,” kata Deputi Zabadi.

Pihaknya menekankan pentingnya korporatisasi dan pengembangan sektor pangan sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Di samping itu, Indonesia juga perlu melakukan langkah antisipasi terhadap krisis pangan, karena berdasarkan FAO (2020) diperkirakan akan ada gangguan keamanan pangan (krisis pangan), yaitu terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan. Bahkan World Food Program (2020) juga memperkirakan ada ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat. Sebanyak 270 juta orang menghadapi krisis kelaparan, naik 82% dari sebelum pandemi Covid-19.

Disisi lain, saat masa pandemi Covid-19, data BPS Triwulan II 2020 menunjukkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDB justru naik menjadi 15,46%, sementara sektor yang lain (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Sektor lainnya) mengalami kontraksi, sehingga sektor Pertanian menjadi terbesar kedua setelah Industri Pengolahan (19,87%).

“Hal ini tentu harus kita respon positif untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, baik dari sisi ketersediaan lahan pertanian, peternakan, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta perlunya melakukan identifikasi komoditas unggulan di berbagai daerah, kesiapan SDM petani serta kelembagaan ekonomi petani yang kuat,” kata Deputi Zabadi.

Pada kesempatan itu, hadir Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto; Vice President PT. Metranet, Ruby H. Wijoseno; Ketua Koperasi BUMR Paramasera, Agus Somamihardja; dan Junior Manager PT GGP di Kab. Tanggamus, Waliyuddin.

Kemudian President Director PT. Agrikencana Perkasa, Andreas; Ketua Koperasi KUB Balitbang, H. Yadiman; Ketua KPBS Pangalengan, H. Aun Gunawan; Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muhammad Ihsan; anggota gerakan koperasi, pelaku UMKM, para PPKL, akademisi dan media.(Jef)

KemenkopUKM Luncurkan Template Anggaran Dasar Pendirian Koperasi

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan template anggaran dasar pendirian koperasi yang simpel yang diharapkan akan mempermudah masyarakat saat akan membuat anggaran dasar untuk keperluan pendirian koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi, dalam keterangannya, Senin, 21 Juni 2021, mengatakan bahwa pembahasan konsep final template akte pendirian koperasi sudah selesai dilakukan pembahasannya, yang telah dilakukan beberapa kali pembahasannya dengan melibatkan lintas pelaku terkait terutama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Praktisi yang berasal dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

“Dalam waktu dekat, Kementerian Koperasi dan UKM-Deputi Bidang Perkoperasian template akta pendirian koperasi yang berisikan anggaran dasar dengan sistematika yang telah disederhanakan akan diperkenalkan ke publik,” kata Zabadi.

Ia berharap hal ini akan benar-benar memberikan manfaat bagi Gerakan Koperasi, karena template akta pendirian koperasi ini tidak lebih dari 17 halaman, sebelumnya sampai dengan 50 halaman.

“Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, sehingga template yang kami siapkan tidak menjadi baku dan wajib, tetapi sebagai bentuk gambaran terkait substansi yang harus diatur di dalam Akta Pendirian (Anggaran Dasar),” katanya.

Yang menjadi penting kata Zabadi, adalah pemahaman dari para pendiri koperasi terkait hal-hal apa saja yang harus mereka atur di dalam Akta Pendirian sebelum dilakukan pembentukan koperasi.

Deputi Zabadi menggarisbawahi template yang akan diluncurkan dalam waktu segera adalah panduan, bukan pedoman, artinya template ini hanya referensi bagi lintas pelaku terkait seperti notaris, dan masyarakat yang akan mendirikan koperasi. Deputi Zabadi juga mengingatkan dan mempertegas bahwa anggaran dasar sepenuhnya adalah kesepakatan para pendiri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, membantu menyiapkan contoh.

Deputi Zabadi mengatakan bahwa template anggaran dasar yang akan diluncurkan menunjukkan aksi keberpihakan pemerihtah kepada masyarakat, ini bagian kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, paska ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Kami berharap Ikatan Notaris Indonesia (INI) khususnya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) mempunyai persepsi yang sama bahwa ini adalah bagian dari kemudahan berusaha, sehingga Notaris nantinya mempercepat proses pembuatan akta serta menyesuaikan biaya pembuatan akta pendirian koperasi, karena akta pendirian koperasi nantinya lebih sederhana  atau simpel,” ujar Zabadi.

Deputi Zabadi mengharapkan tidak ada lagi curahan-curahan hati (curhat), dari masyarakat mahalnya biaya akta pendirian koperasi.

“Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, sehingga koperasi di Indoensia tetap menjadi soko guru perekonomian bangsa serta memperkokoh peran koperasi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” katanya.(Jef)

MenkopUKM Dorong Kopkar RSCM Masuk ke Sektor Usaha Alat Kesehatan

jAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa kebutuhan akan alat kesehatan di tengah pandemi begitu tinggi. Namun, sayangnya saat ini masih didominasi produk impor.

“Untuk itu, saya mendorong koperasi pegawai RSCM ini bisa menjadi vendor barang dan jasa pemerintah, khususnya alat kesehatan,” ujar Teten, pada acara peresmian kantor Koperasi Jasa dan Transformasi Digital Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, di Jakarta, Kamis (10/6).

Terlebih lagi, lanjut Teten, 40% pengadaan barang pemerintah senilai Rp460 triliun harus menyerap produk koperasi dan UMKM.

“Koperasi ini juga bisa mulai memproduksi produk substitusi impor dan bahkan untuk ekspor,” harap MenkopUKM.

Selain itu, Teten juga mengapresiasi layanan anggota koperasi di RSCM yang sudah menerapkan digitalisasi.

“Walau koperasi kecil, tapi sudah digital dalam melayani anggota. Koperasi memang harus go digital, karena baru 0,7 persen koperasi yang sudah masuk digitalisasi,” ungkap Teten.

Terkait perkuatan permodalan koperasi, MenkopUKM menyebutkan ada LPDB-KUMKM yang bisa dimanfaatkan hingga Rp200 miliar dengan bunga sebesar 3% saja.

“Yang pasti, koperasi ini harus masuk ke sektor produksi, seperti alat-alat kesehatan. Bila perlu, bangun jaringan seluruh koperasi yang ada di rumah sakit di seluruh Indonesia. Ini bakal menjadi satu kekuatan besar dengan aneka unit usaha seperti herbal, alkes, dan sebagainya. Pada ujungnya akan menciptakan satu ekosistem bisnis dan sirkuit ekonomi yang saling menguntungkan,” jelas MenkopUKM.

Teten juga menegaskan bahwa pihaknya juga fokus dan menjadikan koperasi karyawan sebagai salah satu prioritas untuk dikembangkan.

“Dengan adanya Kopkar, maka tekanan terhadap kesejahteraan tidak hanya pada kisaran upah karyawan,” ulas MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Lies Dina Liastuti mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerja sama bisnis dengan koperasi (KPRI) dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kita lakukan itu secara transparan dan profesional, tidak ada unsur KKN. Hasilnya juga baik,” ungkap Lies.

Lies pun berharap koperasi RSCM ini bisa lebih berkembang lagi sesuai koridor regulasi yang ada.

“Ada sekitar 5.300 pegawai dan 620 dokter yang masuk menjadi anggota koperasi,” ucap Lies.

Sementara itu, Ketua KPRI RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, Koswara, mengatakan, koperasi yang sudah berusia 74 tahun ini semakin profesional setelah menerapkan layanan anggota secara digitalisasi.

“Layanan kita semakin profesional dengan digital. Bahkan, kita juga banyak bermitra dengan koperasi-koperasi lain di Jakarta,” kata Koswara.

Menurut Koswara, keberadaan koperasi pegawai RSCM ini sangat dibutuhkan banyak anggota, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan para anggota.

“Dan dengan gedung baru ini, kita bisa meningkatkan layanan kepada anggota. Juga sebagai wadah pertemuan para anggota serta bisa menjadi lahan bisnis selanjutnya bagi koperasi,” pungkas Koswara.(Jef)

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

Lampung:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong pemberdayaan petani tambak udang melalui koperasi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta agar tambak udang Bumi Dipasena agar turut serta mengembalikan kejayaannya melalui peningkatan produksi guna pulihkan ekonomi. Hal ini dikatakan Teten saat meninjau serta berdialog bersama Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung). Lampung, Sabtu (27/02/2021).

“Kawasan tambak udang Bumi Dipasena merupakan salah satu tambak udang yang terbesar, dan kita harus mengembalikan kejayaannya agar bisa membantu memulihkan perekonomian,” ujar Teten Masduki, di Tulang Bawang.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kejayaan dan produktivitas tambak, yakni melalui pemberdayaan petambak dengan bentuk koperasi.

“Di sini ada Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW) yang memiliki anggota sebanyak 5.530 Kepala Keluarga yang bergantung pada sektor tambak udang. Adanya perhimpunan ini dapat pula dikembangkan dengan membentuk koperasi sehingga dapat membantu meningkatkan produksinya,” tegas Teten.

Menurut Menteri Teten, salah satu upaya untuk membangkitkan dan meningkatkan produksi dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui koperasi dan pembiayaan.

“Pembiayaan ini juga penting dilakukan, kita menyediakan kemudahan dengan memberikan kemudahan kredit dengan bunga hanya 3 persen, namun semua harus bernaung dalam bentuk koperasi,” ucapnya.

Teten menjelaskan sinergisitas antar lembaga, masyarakat, pemerintah serta perusahaan dapat mendorong terbentuknya sistem produksi yang baik.

“Saat ini kita dorong adanya kemitraan koperasi bagi petambak dengan penyediaan off taker (perusahaan penjamin), sehingga petambak tidak perlu memikirkan dimana harus menjual dan hanya fokus meningkatkan produksi,” ucap Teten.

Diketahui usaha budidaya udang di kawasan Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan luas area 16.000 hektare dengan 8 kampung memiliki nilai produksi budidaya udang yang diperkirakan dapat mencapai 6 hingga 7 kuintal setiap sekali panen.

Sebab seorang petambak dapat menghasilkan 1 ton hingga 3 ton dalam sehari, dengan jumlah pembiayaan pembudidayaan per orang dengan kisaran Rp30 juta hingga Rp 50 juta.

Permintaan udang khususnya jenis vaname sampai saat ini tergolong sangat tinggi terutama permintaan dari luar negeri. Indonesia membutuhkan devisa, salah satunya dengan udang karena permintaan pasar dunia tinggi sehingga hal ini menjadi prioritas kami.
Tercatat tren kenaikan yg positif (21%) pada ekspor tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Target negara Indonesia menjadi negara penghasil udang nomor 3 di dunia, kini menduduki posisi nomor 5.

Potensi ini harus bisa dimaksimalkan dengan terus mencoba sistem pengembangan tambak udang rakyat. Korporitasasi petani, konsolidasi, dan kemitraan dengan perusahaan besar akan didorong. Di saat ini pun sudah ada contoh tambak udang di Muara Gembong dan diharapkan sistemnya bisa direplikasikan di Dipasena.(Jef)

LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB

Lombok:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menegaskan siap memberikan dukungan modal usaha kepada dua koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua koperasi itu adalah Koperasi Cabe Rawit di Kota Mataram, NTB dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ammar Sasambo di Lombok Tengah, NTB. Produk-produk dari anggota masing-masing koperasi ini dinilai punya nilai khusus dan unggul dibandingkan dengan produk anggota koperasi lainnya.

Diakui bahwa selama pandemi covid-19 yang sudah hampir setahun berjalan ini mengakibatkan modal usaha dari masing-masing anggota koperasi tergerus. Sementara kemampuan koperasi untuk terus memberikan pembiayaan bagi anggotanya juga terbatas. Oleh sebab itu agar usaha para UMKM anggota koperasi tidak “mati suri”, maka perlu ada dukungan permodalan terutama dari LPDB-KUMKM yang disalurkan melalui koperasi.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto Sudarmono, menjelaskan bahwa sebagai satuan kerja (satker) Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya sangat komitmen untuk terus mendukung kemajuan koperasi. Pihaknya sedang melakukan asessment terhadap dua koperasi tersebut agar bisa menjadi mitra usahanya. Dari assesment awal diakui bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki potensi yang besar mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerjanya. Pasalnya dari track record administrasi dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya cukup meyakinkan.

“Tim kami telah melakukan diskusi dengan teman-teman di sini. Yang dibutuhkan untuk Koperasi Cabe Rawit salah satunya adalah mesin packaging. Kami LPDB-KUMKM siap memberikan pembiayaan pinjaman. Secara produk sudah baik, tidak kalah dengan produk lain. Kami siap membantu koperasi ini,” kata Krisdianto.

Dikatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM sangat kompetitif lantaran tingkat bunganya sangat rendah yakni 3 persen. Besaran bunga ini lebih rendah bahkan terhadap suku bunga kredit yang disalurkan lembaga perbankan melalui skim kredit usaha rakyat (KUR) yang tingkat bunganya 6 persen. Dengan tingkat bunga yang rendah ini akan memberikan ruang yang lebar bagi koperasi untuk bisa memperoleh margin yang kompetitif. Sementara bagi UMKM yang menjadi anggotanya bisa mendapatkan dana murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah di koperasinya.

“Kami berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, dengan tarif layanan sangat murah yaitu 3 persen. Kita tidak ada biaya provisi, administrasi dan lainnya sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. Bahkan pembiayaan kami terdapat masa tenggang (grace period) mulai 3 hingga 6 bulan, sehingga KUMKM mempunyai kelonggaran waktu dalam melewati masa-masa sulit ini,” pungkas dia.

Ketua Koperasi Cabe Rawit, Endang Susilowati mengatakan bahwa hingga saat ini anggotanya berjumlah 95 orang dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda, mulai dari kuliner hingga produk tekstil. Namun yang menjadi unggulan dari produk anggotanya adalah produk kuliner. Bahkan produk makanan olahan yang diproduksi dari anggota mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.

Produk makanan olahan seperti ayam taliwang, dan produk-produk makanan olahan dalam kemasan dan frozen food. Koperasi ini juga mendapat apresiasi dari Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) karena kemampuannya dalam mendiversifikasi produk makanan olahan sehingga bisa dipasarkan hingga ke luar NTB. Selain fokus pada produk kuliner, koperasi ini juga mengembangkan basis usahanya melalui culinary training center, yaitu kelas khusus untuk mengajarkan masak memasak pada siswa.

Endang berharap agar LPDB-KUMKM dapat memberi perkuatan permodalan bagi koperasinya, terutama untuk pengadaan alat produksi seperti mesin packaging. Sebab diakuinya, hasil produk olahan anggota belum dikemas secara maksimal, sehingga diperlukan alat untuk mempercantik hasil produk agar dapat memiliki nilai lebih dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“Semoga harapan kami ke LPDB-KUMKM dapat diakomodir. Selama ini kemasan produk kami besar-besar, nah kini kami ingin ukuran yang lebih kecil (mini). Kalau ada satu mesin untuk beberapa produk maka kami merasa senang sekali. Selain itu, kami bercita-cita bisa ekspor juga ke luar negeri,” ungkap Endang.

Di tempat terpisah Pengurus KSPPS Ammar Sasambo, Lalu Buntaran, menyatakan potensi sarang burung walet untuk pasar ekspor sangat tinggi. Dalam setiap bulannya koperasi ini bisa mengekspor hingga 2 kuintal sarang burung walet ke beberapa negara seperti China, Thailand dan Singapura. Dijelaskan harga ekspor produk ini bisa sampai Rp35 juta per kilogram (kg).

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam partai besar itu, pihaknya kekurangan modal usaha. Oleh sebab itu dia berharap ada dukungan dari pemerintah khususnya dari LPDB-KUMKM untuk dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan itu.

“Kita kalau mau partai besar ekspor kayanya butuh dana antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Kita sangat yakin kalau ini digenjot, difasilitasi pemerintah maka peternak walet di luar sana akan bahagia,” tutur Lalu Buntaran.

Dia juga menjelaskan bahwa selain mengekspor bahan mentah, ke depan pihaknya bersama anggota koperasi lain akan mengupayakan untuk bisa mengekspor produk turunan seperti kopi walet, bubur walet, dan herbal walet. Dengan begitu nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa lebih besar.

“Setelah bertemu dengan Dinas Koperasi dan UKM juga LPDB-KUMKM, kami akan berupaya agar turunan walet ini juga bisa diekspor. Selama ini kita langsung ekspor rumah walet ke China, Thailand, dan Singapura,” pungkas dia.

Pemerintah Siap Fasilitasi Kemajuan Koperasi dan UMKM

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada dua hal, yaitu pengendalian wabah covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat. Dua hal ini menjadi kunci utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,5 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus.

Dia mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya juga terpenuhi. Menurutnya, dana yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB-KUMKM akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan dana bergulir bisa lancar sehingga dapat berputar lagi untuk diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2.240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi-koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB-KUMKM bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga  berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua dapat memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini, para pelaku usaha KUMKM mengalami permasalahan penting yakni modal produksi yang berkurang, sehingga omset usahanya juga turun,” pungkasnya.(Jef)