Arsip Tag: KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KemenKopUKM dan PT Pegadaian Sepakati Percepatan Penyaluran KUR

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian untuk percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Kini Pegadaian secara resmi telah menjadi penyalur ke-44 dengan plafon KUR yang bisa disalurkan sebesar Rp5,9 triliun.

Demi kelancaran penyaluran KUR oleh PT Pegadaian, maka diperlukan penandatanganan nota kerja sama dengan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Subsidi Bunga/ Marjin KUR. 

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, berpesan agar Pegadaian dapat mengemban amanah tersebut dengan baik dan penyaluran KUR diharapkan dapat tepat sasaran. Pihaknya tidak meragukan lagi komitmen Pegadaian yang selama ini  terus mendukung pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). 

“Kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Pegadaian. Saya berharap acara penandatanganan PKP (Perjanjian Kerjasama Pembiayaan) subsidi KUR ini dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Eddy dalam sambutannya pada acara Penandatanganan PKP Dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga KUR Antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT Pegadaian di Bogor, Jumat (10/6/2022).

Hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srianita Ginting, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, Direktur PT Jamkrindo Syariah Achmad Son Hadji dan Kadiv Ultra Mikro Bisnis Bank BRI Novian Supriatno.

Dijelaskan Eddy bahwa program KUR yang selama ini digulirkan pemerintah adalah sebagai bentuk hadirnya negara dalam mendukung pelaku UMKM naik kelas sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih terakselerasi. Pada tahun 2022, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 Triliun. 

“Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah bahkan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%),” pungkasnya.

Untuk realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp148,12 triliun. Jumlah itu disalurkan kepada 3,19 juta debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp2,57 triliun kepada 292.940 debitur. 

Kemudian KUR Mikro sebesar Rp99,74 triliun kepada 2,70 juta debitur. Selain itu KUR Kecil/ khusus sebesar Rp45,79 triliun kepada 189.034 debitur. Terakhir KUR Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebesar Rp13,02 miliar kepada 530 debitur.

Sementara itu Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan menambahkan bahwa MoU PKP yang dilakukan merupakan bagian dari serangkaian agenda yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat menjadi lembaga penyalur KUR. Dengan program KUR Syariah Pegadaian, pihaknya siap memfasilitasi para debitur yang memiliki usaha produktif untuk mendapatkan KUR ini.

“Alhamdulillah apa yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha kini datang juga. Pegadaian kini resmi meluncurkan KUR Syariah Pegadaian, yang memiliki limit hingga Rp10 juta dengan Marjin / Mu’nah sebesar 6 persen per tahunnya. Insha allah Pegadaian siap membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas,” ujar Damar Latri Setiawan.

Lebih lanjut Damar menjelaskan, pengajuan KUR Syariah Pegadaian dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Pegadaian di seluruh Indonesia. Adapun tenor pembiayaan KUR Super Mikro adalah 12, 18, 24 dan 36 bulan dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan.

“Semua sektor UMKM akan kami berikan, yang terpenting calon nasabah memiliki usaha dan dilihat dalam usahanya berjalan dengan baik. Biaya yang dipungut dari produk ini relatif terjangkau sehingga tidak akan memberatkan debitur karena Pegadaian mendapatkan subsidi dari pemerintah,” tambah Damar.(Jef)

KemenKopUKM Gelar Program Pembekalan Tenaga Pendamping KUR Di Aceh

Aceh:(Globalnews.id)- Memasuki masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia masih dihadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Di mana ekonomi dunia berpotensi turun 1 persen dan inflasi dunia potensi naik 2,5 persen. Termasuk dari sektor mikro, namun masih banyak Koperasi dan UMKM (KUMKM) mengalami kendala keterbatasan permodalan.

Koperasi dan UMKM yang belum dapat mengakses ke perbankan, dinilai belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable), misalnya dalam hal ketersediaan agunan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

“Sehingga diharapkan, KUMKM yang layak namun belum bankable, tetap dapat mengakses kredit ke bank,” ucap Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani dalam sambutan yang mewakili Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM pada acara kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendamping KUR di Banda Aceh, Provinsi Aceh yang diselenggarakan pada 23-25 Mei, Rabu (25/5).

Tahun ini, sambungnya, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun. Dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6 persen menjadi 3 persen).

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp 137,05 triliun dan diberikan kepada 2,99 juta debitur. Yakni dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 2,42 triliun kepada 276.106 debitur, KUR Mikro sebesar Rp93,17 triliun kepada 2.537.749 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp 41,45 triliun kepada 171.927 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp 6,59 miliar kepada 273 debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Aceh Tahun 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp 1,02 triliun kepada 15.708 debitur. “Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Aceh,” ujarnya.

Hasil pendampingan KUR Tahun 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130 persen dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp. 302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp 202,55 miliar.

Irene menyampaikan target Pendampingan KUR Tahun 2022, yaitu memberikan pendampingan kepada 11.000 Pelaku Usaha Mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. “1 orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 Usaha Mikro setiap bulan,” jelasnya.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui, pertama, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP. Dan ketiga, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Helvizar bersyukur, bahwa tahun 2022 ini KemenKopUKM Masih memberi kepercayaan kepada Putra putri Aceh, untuk menjadi Tenaga Pendamping KUR sebanyak 20 Tenaga Pendamping KUR. Di mana DinkopUKM Aceh telah melakukan seleksi berdasarkan surat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota.

“Kami berharap tahun selanjutnya, ada keberlanjutan dan keberlansungan program ini. KemenKopUKM masih memberi kesempatan kepada putra-putri Aceh untuk ikut menjadi sebagai Tenaga Pendamping KUR,” harapnya.

Helvizar menuturkan, pihaknya juga sudah melakukan evalusi dan monitoring terhadap Tenaga Pendamping KUR di beberapa Kabupaten/Kota, perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara Bank Pemyalur dengan Tenaga Pendamping KUR.

“Untuk itu harapan saya Kementerian Koperasi dan UKM melalui Asisten Deputi Pembiayan Usaha Mikro mencari solusi agar kendala yang di hadapi rata-rata tenaga Pendamping dapat terselesaikan,” imbuhnya.

Kepada Koordinator dan Tenaga Pendamping KUR, sambung Helvizar, ia berharap mereka dapat menggunakan kesempatan pembekalan ini dengan baik. Terutama dalam menambah wawasan sebagai Tenaga Pendamping KUR, dan banyak belajar dari Tenaga Pendamping KUR yang sudah berpengalaman di Daerah Saudara.

“Kami terus melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap kinerja Tenaga Pendamping KUR. Sehingga ini akan jadi referensi untuk menetapkan anda sebagai calon pendamping KUR Tahun depa, jika KemenKopUKM masih memberi kuota bagi Provinsi Aceh,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara serupa juga diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(Jef)

Percepat Penyaluran, KemenKopUKM Gelar Pembekalan Tenaga Pendamping KUR di NTB dan Kaltim

Mataram:(Globalnews.id)– Untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di dua tempat yakni di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani, saat memberikan sambutan mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro pada acara Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Mataram beberapa hari yang lalu, mengatakan pembekalan dilaksanakan dengan target satu tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

“Secara keseluruhan, target Pendampingan KUR Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan,” kata Irene.

Tercatat hasil pendampingan KUR pada 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

Yang pasti, pemerintah akan terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Sementara realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun dan diberikan kepada 2,85 juta debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,93 triliun kepada 43.761 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Irene.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmad Masyhuri mengatakan, jumlah tenaga pendamping KUR di Provinsi NTB untuk tahun 2022 sebanyak 20 orang dan koordinator sebanyak 2 orang.

Jumlah pendamping KUR pada tahun 2021 sebanyak 40 orang dengan target pendampingan sebanyak 1600 calon debitur dengan capaian pendampingan sebesar 2.347 debitur.

Menurut Masyhuri, pendamping KUR di NTB selama ini masih tetap melaksanakan pendampingan kepada calon debitur KUR sekalipun kontrak kerja dari KemenkopUKM sudah selesai.

“Dan yang lebih penting pendamping KUR bisa memberikan pemahaman kepada calon debiturnya tentang pemberian subsidi bunga oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha (UKM) bisa mengakses pembiayaan melalui program KUR dengan suku bunga yang rendah,” kata Masyhuri.

Capaian hasil pendampingan di Provinsi NTB ini dari tahun 2016 dengan tenaga pendamping KUR sebanyak 8 orang menunjukkan target yang terlampaui atau berada pada urutan kedua seluruh Indonesia. “Sampai dengan tahun 2019, jumlah pendamping sebanyak 28 orang dengan capaian melampaui target berada pada posisi pertama di seluruh Indonesia,” kata Masyhuri.

Sementara itu, di Samarinda Kalimantan Timur, Pejabat Fungsional Deputi Usaha Mikro Agus Sutisna menjelaskan, berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

Ketiga, mengalokasikan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Pemprov Kaltim, Atikah, mengatakan bahwa pemerintah memfasilitasi KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible, atau belum bankable.

Program KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

“Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan ke skala UMKM naik kelas dan usaha yang lebih besar,” kata Atikah.(Jef)

Tahun 2022, KemenkopUKM Targetkan Pendampingan KUR Untuk 11 Ribu UMK di 15 Provinsi

Kendari:(Globalnews.id)- Target Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

Hal itu dijelaskan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro Muhammad Subkhan, mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (18/5).

Subkhan menjelaskan, berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa langkah. Pertama, melakuk unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Kedua,
mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

Ketiga,
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Menurut Subkhan, pada 2022, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun dan diberikan kepada 2,85 juta debitur.

Subkhan menambahkan, realisasi penyaluran KUR Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,48 triliun kepada 31.521 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Sulawesi Tenggara,” kata Subkhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Saifuddin mengatakan, Sulawesi Tenggara kembali terpilih sebagai bagian dari Program Pendampingan KUR dari 15 provinsi yang ada di Indonesia.

Tahun ini, untuk Sulawesi Tenggara, jumlah pendamping KUR sebanyak 10 orang dan satu orang koordinator dengan masa kerja selama enam bulan yang berlokasi di Kota Kendari. Adapun target pendampingan KUR pada tahun ini sebanyak 600 UKM.

“Tenaga pendamping yang kita harapkan pada tahun ini, bukan saja untuk memfasilitasi para pelaku UKM untuk mendapatkan KUR pada lembaga penyalur, tetapi pendamping yang dapat melakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, konsultasi, dan supervisi kepada pelaku UKM,” kata Laode.

Sehingga, lanjut Laode, program ini diharapkan mampu mencetak UKM yang lihai berbisnis, promosi, networking luas dan mampu mengelola keuangan bisnis yang baik. “Jadi, UMKM naik kelas dan digitalisasi tidak hanya sebatas tagline semata,” pungkas Laode. (Jef)

KemenKopUKM Dukung Langkah Penjaminan KUR Pemrov Bali Melalui Jamkrida Bali Mandara

Denpasar:(Globalnews.id)-Pemerintah Provinsi Bali secara resmi melaunching Penjaminan KUR Kerthi Bali PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) pada Jumat, 13 Mei 2022 di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) telah berkembang secara siginifikan. Tercatat Jamkrida telah mampu melakukan penjaminan Rp21,5 triliun dengan jumlah Terjamin 417 ribu, serta bekerja sama dengan 728 lembaga keuangan baik bank maupun non bank di seluruh Provinsi Bali.

Menyusul kesuksesan tersebut, Gubernur Bali akan mendorong lagi perkembangan Jamkrida Bali Mandara dengan penambahan modal sebesar Rp15 miliar.

“Kami mengajak Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mendukung Jamkrida Bali Mandara. Di mana dengan penambahan modal tersebut, berujung pada UMKM sebagai salah satu sektor kuat di Bali,” ucapnya dalam acara launching Penjaminan KUR Kerthi Bali Jamkrida Bali Mandara di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (13/5).

Acara launching tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Karangasem serta perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Bali, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Direksi Bank BPD Bali, Direksi PT BPR Indra Candra, Ketua dan Manager Umum Koperasi Guna Prima Dana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Serta Kabupaten Kota, Ketua DPD Perbarindo Bali dan Ketua DPK Perbarindo se-Bali.
           
Gubernur I Wayan juga mengapresasi terobosan Jamkrida Bali Mandara, dengan program yang selaras dengan program Pemprov Bali khususnya dalam mewujudkan Ekenomi Kerthi Bali.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengimbau, peningkatan sinergitas Bank BPD Bali dengan Jamkrida Bali Mandara, sebagai perusahaan miliki masyarakat Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyampaikan dukungannya. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Bali kepada Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), yang dinilai Eddy sangat berarti bagi penyaluran KUR di daerah.

“Hal ini perlu dijadikan contoh bagi daerah-daerah yang sekarang sedang menyiapkan upaya serupa. Kami berharap, Jamkrida Bali Mandara yang telah menjadi Perusahaan Penjamin KUR, dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM dan  dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM,” ujarnya.
 
Eddy merincikan, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 13 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sudah tersalur sebesar Rp 128,88 triliun dan diberikan kepada 2,80 juta debitur, dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp2,22 triliun kepada 253.908 debitur, KUR Mikro sebesar Rp84,80 triliun kepada 2,31 juta debitur, KUR Kecil sebesar Rp39,01 triliun kepada 162.365 debitur dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp3,40 miliar kepada 142 debitur.(Jef)

Dukung Peningkatan Omzet Pelaku UMKM, KemenKopUKM Gelar Pasar Kaget Di SMESCO

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM melalui SMESCO Indonesia menggelar Pasar Kaget SMESCO 2022 yang memberikan beragam penawaran menarik seperti diskon bahan pangan seperti minyak, daging, dan lainnya hingga ada vaksin booster, demo masak, dan pelatihan digital marketing.

Dalam acara ini juga dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim dan pemberian KUR untuk nasabah mitra BRI sebesar Rp500 juta serta nasabah Mitra BNI sebesar Rp350 juta.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan acara seperti ini perlu terus dikembangkan berpotensi dapat meningkatkan omzet pelaku UMKM.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiatif SMESCO beserta seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar kaget hari ini. Saya kira SMESCO perlu mengembangkan kegiatan yang bisa meningkatkan omzet pelaku UMKM. Mereka harus dibantu untuk bisa mengakses pasar lebih baik. Selain mendampingi mereka, kembangkan produk, model bisnis, akses pembiayaan, akses alat produksi, supaya mutu produk meningkat, tapi yang paling penting tingkatkan omzet baik secara offline dan online,” kata Teten dalam acara Pasar Kaget SMESCO 2022 di Area Depan Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Selasa (26/4).

Lebih lanjut, Menteri Teten menilai bahwa SMESCO saat ini bukan hanya untuk pasar domestik saja, tapi juga pasar global. Dia menekankan bahwa SMESCO harus menjadi rumah dagang bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, saat ini UMKM harus mulai unjuk gigi dan menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Pasalnya, lapangan kerja itu 97% berasal dari UMKM. Tapi akses kredit UMKM hanya 20%. Usaha besar yang justru mengakses kredit sebesar 80% hanya menyediakan lapangan kerja 3%.

“Sudut pandang UMKM sebagai bantalan ekonomi harus berubah karena UMKM belum dilihat sebagai tulang punggung ekonomi. Kita harus berubah. Karena dengan mengubah sudut pandang ini, akses pembiayaan, infrastruktur, akses lahan, permodalan, dan lainnya juga akan berubah,” kata Menteri Teten.

Sementara itu, Director of Business dan Marketing SMESCO Wientor Rah Mada menjelaskan bahwa pasar kaget ini sebenarnya bukan program baru dari SMESCO. Namun, karena pandemi, pasar kaget ini baru dapat dilakukan kembali di tahun ini.

“Pasar Kaget SMESCO ini hanya satu hari, dimulai dari pukul 10.00 WIB. Beragam diskon mulai dari 10% sampai 50%. Momentum ini kami pakai untuk meningkatkan penjualan produk UMKM yang ada di Gedung SMESCO. Kami tampilkan 52 booth dengan 56 peserta UKM yang beragam. Sebanyak 200 orang juga ditargetkan mendapatkan vaksinasi di sini,” kata Wientor.(Jef)

Target Penyaluran KUR 2022 Sebesar Rp373,17 Triliun Dengan Bunga 3


Bandung:Globalnews.id)- – Tahun ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Hal itu dipaparkan Analis Kebijakan Ahli Muda KemenKopUKM Agus Sutisna pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4).

Realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp108,36 triliun dan diberikan kepada 2,37 juta debitur. Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp1,94 triliun kepada 221.229 debitur, KUR Mikro sebesar Rp73,57 triliun kepada 2.018.060 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp32,85 triliun kepada 138.105 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp162,76 juta kepada 9 debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp. 14,65 Triliun kepada 361.672 debitur. Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Jawa Barat.

Agus menambahkan, pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR, dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Penyalur KUR.

“Pendampingan usaha mikro mengakses KUR tahun 2021 dilaksanakan oleh 230 Tenaga Pendamping dengan 15 Koordinator Pendamping yang tersebar di 10 Provinsi,” ucap Agus.

Hasil pendampingan KUR Tahun 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

“Target pendampingan KUR Tahun 2022, yaitu memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan,” jelas Agus.

Disebutkan pula bahwa Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2022 Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun 2022.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa cara. Diantaranya, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

“Ketiga, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah,” tukas Agus.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar Tatang mengatakan bahwa tahun 2021 Provinsi Jabar mendapat penghargaan Juara III sebagai provinsi penyalur terbesar KUR.

“Tahun ini, kami berkomitmen untuk mendorong seluruh kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan penyaluran KUR dalam rangka penguatan UMKM,” ujar Tatang.

Hanya saja, Tatang mengakui, masih adanya keluhan soal agunan. “Perlu dicari jalan tengahnya karena perbankan juga memiliki prinsip kehati-hatian yang tidak bisa dilanggar,” pungkas Tatang. (Jef)

KemenkopUKM Siapkan Tenaga Pendamping KUR 2022

Bali:(Globalnews.id) – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak lepas dari keberadaan Tenaga Pendamping. Para Tenaga Pendamping tersebut membantu usaha mikro yang belum bankable untuk dapat mengakses KUR.

Pada penyaluran KUR tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 11.000 pelaku usaha mikro akan mendapatkan pendampingan KUR di 15 Provinsi. Jumlah Tenaga Pendamping yang akan melakukan pendampingan sebanyak 190 orang selama enam bulan. Adapun Koordinator Pendamping sebanyak 20 orang. Satu orang Tenaga Pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan. Program pendampingan KUR ini merupakan berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

“Pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyalur KUR,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenkopUKM Eddy Satriya dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Muhammad Subhan saat memberikan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Bali melalui keterang pers, Rabu (20/04/2022).

Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2022 Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan menyambut baik berlangsungnya pembekalan kepada Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping. Pendampingan KUR sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan mengakses pembiayaan yang dibutuhkan.

“Tenaga Pendamping perlu diberikan pembekalan pendampingan KUR sehingga mereka mengerti batasan-batasan dalam melakukan pendampingan,” kata Wayan.

Wayan mengatakan Deputi Bidang Usaha Mikro telah menetapkan Tenaga Pendamping 20 orang dan Koordinator Pendamping KUR dua orang untuk Provinsi Bali.

Penetapan jumlah tersebut, dikatakan Wayan, menunjukan kepercayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping Pemerintah Provinsi Bali untuk memaksimalkan pendampingan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan usahanya.

Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%).

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP telah mencapai Rp108,36 triliun dan diberikan kepada 2,38 juta debitur. Perinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp1,94 triliun kepada 221.229 debitur; KUR Mikro sebesar Rp73,57 triliun kepada 2,02 Juta debitur; KUR Kecil/khusus sebesar Rp32,85 triliun kepada 138.105 debitur; dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp162,76 juta kepada 9 debitur.(Jef)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, KemenKopUKM Gelar Sosialisasi KUR Di Pandeglang

Pandeglang:(Globalnews.id)-Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menaruh perhatian penuh terhadap pemulihan ekonomi UMKM, salah satunya melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di kabupaten Pandeglang, Banten misalnya. Pasca bencana gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di Pandeglang pada 14 Januari 2022 lalu, berdampak pada kerusakan rumah, fasilitas umum dan terganggunya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha khususnya UMKM.

Untuk itu Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Miko KemenKopUKM Irene Swa Suryani menyatakan, sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat terdampak bencana, dan menindaklanjuti Kunjungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, KemenKopUKM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program KUR.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama, tentang program KUR kepada pelaku usaha mikro, serta memperluas penyaluran KUR bagi UMKM di Kabupaten Pandeglang.

“Upaya ini juga mengingat serapan penyaluran KUR Tahun 2021 di Pandeglang sendiri masih rendah. Yaitu sebesar Rp 511,54 miliar kepada 15.027 debitur berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP),” beber Irene dalam kegiatan Sosialisasi Program KUR di Pandeglang, Banten, Rabu (23/2).     

Irene merinci, di tahun 2022 ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 373,17 triliun. Serta memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, sampai dengan 30 Juni 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6 persen menjadi 3 persen).
        
Berdasarkan data SIKP tercatat, realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sebesar Rp 46,03 triliun dan diberikan kepada 1,08 juta debitur. Dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 902,55 miliar kepada 103.403 debitur. KUR Mikro sebesar Rp 31,47 triliun kepada 921.609 debitur. KUR Kecil/khusus sebesar Rp 13,65 triliun kepada 60.89 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp. 53 juta kepada 3 debitur.

Selanjutnya untuk realisasi penyaluran KUR Provinsi Banten sampai dengan 22 Februari 2022 berdasarkan data SIKP, sebesar Rp 920,78 miliar kepada 17.609 debitur. Sementara di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 78,89 miliar kepada 2.073 debitur.

“Potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Pandeglang,” yakin Irene.
        
KemenKopUKM berharap, semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam program KUR. Mulai dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota, Penyalur KUR, hingga Pihak Penjamin KUR, diharapkan dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM.

“Kami berharap, kegiatan sosialisasi ini dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku usaha mikro. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Irene.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Pandeglang, Suaedi Kurdiatna menuturkan, program KUR diberikan untuk memperkuat kemampuan permodalan UMKM. Terutama berkontribusi dalam pengembangan sektor riil, serta pembiayaan UMKM, yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, salah satunya melalui KUR,” ujar Suaedi.

Berdasarkan data Dinkop UMKM Tahun 2021, jumlah UMKM di Pandeglang mencapai 230.989, dengan rincian usaha mikro sebanyak 189.660 dan usaha kecil sebanyak 41.329.

Namun diakui Suaedi, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, khususnya di Pandeglang. Seperti rantai pasok yang pendek, keterbatasan akses permodalan di mana realisasi KUR yang masih rendah, rendahnya kompetensi SDM UMKM pada kegiatan produksi, kurangnya promosi produk unggulan hingga belum tersedianya sistem informasi/database UMKM dengan perusahaan.

“Untuk itu kami tetap berupaya mengikuti arah kebijakan nasional. Di antaranya mulai dari peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan besar, serta meningkat kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha maupun koperasi,” pungkas Suaedi.

Diketahui, sepanjang tahun 2021, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 285 triliun. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari-Desember 2021.

Sehingga suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3 persen. Dan semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan Plafon KUR Tanpa Jaminan hingga Rp 100 juta. Sementara realisasi Penyaluran KUR Januari-Desember 2021 sebesar Rp 281,86 triliun atau sekitar 98,9 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun, dan diberikan kepada 7,42 juta debitur.

Dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 10,06 triliun kepada 1.145.217 debitur. KUR Mikro sebesar Rp 179,58 triliun kepada 5.811.641 debitur. KUR Kecil/khusus sebesar Rp 92,18 triliun kepada 457.381 debitur. KUR Penempatan TKI sebesar Rp 31,55 miliar kepada 1.377 debitur.(Jef)

Bank DKI Resmi Jadi Penyalur KUR, KemenkopUKM Minta Penyaluran Lebih Profesional

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dan Bank DKI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dalam rangka pembiayaan subsidi bunga / subsidi marjin KUR (Kredit Usaha Rakyat). Penandatanganan perjanjian kerjasama ini menjadi proses terakhir bagi Bank DKI sebelum menyalurkan KUR kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta.

Penandatangan dokumen kerjasama tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Eddy Satriya yang mewakili KemenkopUKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Babay Parid Wazdi selaku Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah di Kantor KemenkopUKM, Senin (7/2/2022). Eddy Satriya mengapresiasi keseriusan Bank DKI Jakarta dalam upaya mendorong pengembangan usaha UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran KUR. Diketahui plafon KUR yang akan disalurkan Bank DKI sebesar Rp1 triliun di tahun ini.

Eddy berharap penyaluran KUR oleh Bank DKI dapat diakselerasi karena saat ini banyak pelaku UMKM yang kekurangan modal usaha lantaran tergerus untuk kebutuhan konsumsi akibat adanya pandemi. Dengan dukungan modal usaha yang murah tersebut, Eddy optimis pelaku UMKM akan kembali terdorong semangatnya untuk kembali berusaha.

“Saat Covid-19 tentu mereka butuh tambahan dana yang murah. Jadi kami apresiasi kerja kerasnya menajemen Bank DKI yang sudah mengkoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR,” tutur Eddy Satriya dalam sambutannya.

Eddy meminta agar penyaluran KUR dilakukan secara profesional dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Hal ini penting dilakukan karena subsidi KUR yang dibayarkan pemerintah adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar – benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan, kita harus utamakan profesionalisme,” ucapnya.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa KUR menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Ditargetkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dapat mencapai 30 persen di tahun 2024. Tahun ini pagu KUR dinaikkan menjadi Rp373,17 triliun dari tahun lalu sebesar Rp285 triliun. Di sisi lain Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen  dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.

“KUR atau kredit UMKM harus digenjot karena nanti kita harus mencapai 30 persen penyaluran kredit perbankan ke UMKM di tahun 2024. Ini memang lebih kecil dibandingkan negara – negara lain yang telah maksimalkan SME (small medium enterprise) dalam pembiayaannya,” pungkas Eddy.

Di tempat yang sama Babay Parid Wazdi mengungkapkan bahwa menajemen Bank DKI berkomitmen penuh untuk menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Dengan bekal pengalaman penyaluran KUR di tahun 2013-2014 lalu, pihaknya optimis penyaluran KUR tahun ini akan jauh lebih baik.

Ditegaskannya bahwa Bank DKI telah melakukan asessment dan memetakan dengan cermat siapa-siapa saja yang akan menjadi calon penerima KUR. Menurutnya UMKM yang ada di PT Pasar Jaya atau sekitarnya sangat potensial diberikan dukungan akses KUR ini. Dia optimis dengan kemampuan bayar mereka yang tinggi dan jenis usaha yang dijalankan oleh para UMKM tersebut, KUR dapat diserap dengan baik.

“Di Pasar Jaya itu ada sekitar 108 ribu pedagang. Kita sudah lakukan pemetaan mana yang bayar iuran lancar, mana yang lancar bayar listrik dan air. Mereka itu yang akan kita target. Ada juga nasabah di lingkungan Pasar Jaya yang sudah kami petakan potensinya,” ucap Parid.

Selain nasabah yang memiliki usaha di area Pasar Jaya, menajemen Bank DKI juga menyasar para UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurutnya di DKI Jakarta terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

“Jadi dengan peta yang sudah jelas ini, insyaallah kredit kita aman tidak seperti jaman dulu. Kami udah lakukan sosialisasi dan pelatihan dan ada asessment berkelanjutan juga,” pungkasnya.(Jef)