Arsip Tag: Literasi digital

Meningkatan Literasi Digital Akan Cegah Kejahatan Digital

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– Kejahatan dunia digital akan terus ada dan sulit ditiadakan karena eksistensinya sejalan dengan peningkatan intensitas pengguna media, bahkan ruang kejahatan selalu ada dan bergeser seiring dengan hadir dan berkembangnya teknologi SMS, Chat dan Video.

Peningkatan kejahatan melalui komputer tersebut sebanding dengan peningkatan penggunaan media digital itu sendiri. Sebagai informasi, angka pengguna internet di Indonesia hingga awal tahun 2022 sudah mencapai lebih dari 200 juta orang dan angkanya akan terus meningkat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menekan dan menghindari angka kejahatan digital adalah dengan peningkatan literasi digital bagi masyarakat, mengidentifikasi pelaku melalui identitas mereka, identifikasi jenis penawaran dan pastikan baca ketentuan maupun review dari pengguna lain.

Hal itu disampaikan Dr. Aan Widodo, M.I.Kom, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Keamanan Berinternet: Mencegah Penipuan di Ranah Daring, Sabtu, 28 Mei 2022. Hadir sebagai Pembicara Kunci Anggota DPR RI Dede Indra Permana SH, Dirjen Aptika Kemkominfo Semual Abrijadi Pangerapan, BSc dan Praktisi Kesehatan Apt. Ridlo Pahlavi, S.Farm., M.Farm.Klin.

Aan menjelaskan cybercrime memiliki tujuan yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cybercrime melalukan kegiatan yang terlarang seperti untuk melakukan penipuan, perdagangan pornografi anak dan merugikan kekayaan intelektual, mencuri identitas, atau melanggar privasi penggunanya.

Menurut dia, kejahatan dunia maya, terutama melalui Internet semakin penting untuk menjadi perhatian negara karena komputer telah menjadi pusat perdagangan, pusat hiburan, bahkan pemerintahan. “Karakter Kejahatan Dunia Maya Tak terbatas pada jarak dan lokasi dan waktu,” katanya.

Praktisi Kesehatan Apt. Ridlo Pahlavi, S.Farm., M.Farm.Klin mengatakan di bidang kesehatan beberapa media kesehatan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. “Media kesehatan yang baik haruslah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menurunkan berita, serta menyajikan informasi berbasis bukti (evidence based),” katanya.

Dia menjelaskan sosial media efektif sebagai sarana pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan kesadaran, dan perilaku sehat. “Media sosial memungkinkan pendidikan kesehatan untuk diselenggarakan secara bervariasi, misalnya melalui foto, gambar, video, meme, animasi, dan infografis,” ujarnya.

Internet dan media sosial membawa berbagai manfaat dan kemudahan bagi praktik pelayanan kesehatan. Penggunaan media sosial juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan berita yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya. “Masyarakat harus bisa mengidentifikasi berita yang tidak benar,” katanya.(Jef)

Literasi Jadi Program Penting Wujudkan Internet Sehat

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)–Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Mar) Purn Sturman Panjaitan mengatakan Kepulauan Riau terdiri dari 2000-an pulau dimana baru sekitar 1700-an pulau yang sudah diberi nama sehingga masih ada 300 pulau yang belum diberi nama hingga saat ini.

Karena daerah kepulauan, untuk melakukan perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, membutuhkan transportasi udara atau kapal laut. Padahal setiap tahun, ada waktu selama empat bulan untuk menghadapi angin utara sehingga menjadi kendala bagi operasional transportasi.

“Sekarang ini, manfaat digitalisasi sangat dirasakan oleh Kepulauan Riau. Namun, diantara tantangannya adalah bagaimana mewujudkan infrastruktur telekomunikasi agar seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses internet,” katanya dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator Menghadapi Tantangan Digitalisasi, Kamis 21 April 2022.

Tantangan lainya adalah bagaimana literasi digital menjadi program untuk mewujudkan penggunaan internet yang sehat karena jutaan informasi yang harus disharing agar tidak membahayakan pengguna internet. “Pemerintah perlu bekerja keras untuk mengantisipasi berita-berita tidak benar,” ujarnya.

Pada webinar hasil kerja sama Kemkominfo dan DPR RI itu, dia menjelaskan untuk menciptakan keamanan digital, DPR RI sedang menyiapkan UU Perlindungan Data Pribadi. UU ini sangat dibutuhkan agar data pribadi tidak disebarkan kepada siapapun yang dapat membahayakan keutuhan bangsa.

“RUU Perlindungan Data Pribadi masih belum selesai dibahas di DPR karena memang ada beberapa hal yang masih harus disingkronisasi. Tetapi, kami terus mendorong Pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur digital di Indonesia dan mengontrol konten-konten internet agar bersih dari informasi-informasi tidak benar,” katanya.

Konsultan Bisnis dan CEO Tender Indonesia Tito Loho mengatakan digitalisasi telah mengubah dunia dan menghadirkan lompatan kehidupan masyarakat secara drastis. “Kalau kita tidak serius untuk menghadirkan ruang literasi, lompatnya bisa kebawah, bukan ke atas sesuai harapan,” katanya.

Dia menjelaskan teknologi digitalisasi yang diikuti dengan perkembangan infrastruktur yang memadai pada akhirnya menghasilkan produk-produk seperti gadget dengan harga terjangkau sehingga mendorong semua hal yang ada di dunia bisa ada dalam genggaman tangan.

Menurut dia, kita perlu berfikir bahwa dunia digital telah menghadirkan peluang yang tidak terbayangkan sebelumnya antara lain berobat atau layanan kesehatan secara online, layanan hukum, renovasi, pengiriman barang, hiburan, bengkel dan sebagainya. “Tadinya tidak ada, tetapi menjadi ada karena online digital,” ujarnya.

Albert Aritonang, Tokoh Keagamaan Kepulauan Riau mengatakan digitalisasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam segala proses kegiatan keagamaan. “Semua sudah memasuki era digitalisasi,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Tampilkan Produk Unggulan UMKM Dalam 1st G20 Sherpa Meeting

Jakarta:(Globalnews.id)— Kementerian Koperasi dan UKM turut berpartisipasi pada rangkaian kegiatan visit SHERPA di Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) yang berlangsung pada 8 Desember 2021, sebagai rangkaian 1st G20 Sherpa Meeting.

1st G20 Sherpa Meeting merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia, dan diselenggarakan di Jakarta pada 7 – 8 Desember 2021.

Partisipasi KemenKopUKM dalam event tersebut, dengan menampilkan produk-produk unggulan UMKM dan video profiling bertemakan “Modern Cooperatives and the Future of MSMEs”.

“Hal itu sebagai bukti komitmen KemenKopUKM dalam mendukung digitalisasi, sebagai implementasi industri 4.0,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).

Dalam rangka mengoptimalisasi manfaat Visit Sherpa G20 sebagai wadah exposure, serta memperluas jejaring kemitraan dan perluasan pasar produk koperasi dan UMKM unggulan, KemenKopUKM berupaya terus adaptif dan melakukan inovasi dalam berbagai program dan kebijakan dalam menjawab tantangan global.

“Strateginya dengan melakukan perubahan-perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik, serta akan terus mengawal digitalisasi koperasi dan UMKM dan mensukseskan Presidensi G20 Indonesia,” katanya.

Sejalan dengan kondisi saat ini, Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”.

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 mengusung 3 Topik Utama, yaitu Pertama; Arsitektur Kesehatan Global; sebuah upaya Indonesia memperkuat dan menyusun kembali tata kelola dan arsitektur kesehatan global pasca pandemi. Mendorong ASEAN, terutama Indonesia menjadi transfer hub untuk pengembangan dan produksi vaksin.

Kedua; Transformasi Berbasis Digital; dalam rangka membuat nilai-nilai ekonomi melalui teknologi digital, serta mendorong digitalisasi sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan baru.

Ketiga; Transisi Energi; memperluas akses terhadap teknologi menuju energi bersih dan terjangkau, serta pembiayaan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 akan berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa,perhotelan, transportasi, UMKM, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.

Selama masa pandemi terjadi peningkatan UMKM yang telah memasuki ekosistem digital yaitu sebanyak 25,6% UMKM atau sekitar 16,4 juta pelaku, dimana 54 persennya adalah UMKM perempuan dan sebanyak 245 koperasi telah mengadopsi teknologi digital.

“Oleh karena itu, keberpihakan G-20 harus mampu kita transformasikan menjadi momentum nyata bagi digitalisasi UMKM dan pemberdayaan perempuan,” ujar Henra Saragih.

Menurut Henra, momentum tersebut seyogyanya diikuti dengan peningkatan pembangunan infrastruktur digital dan kerja sama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif, serta peningkatkan literasi digital pelaku UMKM.(Jef)

Ekonomi Syariah dan Literasi Digital di Era Pandemi untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi

Jakarta:(Globalnews.id)- Pandemi COVID-19 yang tengah melanda diseluruh negara harus disikapi dengan positif dan optimis. Adanya perkembangan teknologi dan informasi, telah terjadi pergeseran dalam perilaku pada masyarakat, baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand), sehingga transaksi dilakukan secara digital.

“Melalui webinar ini, diharapkan ada solusi untuk meningkatkan dan mendorong perkembangan UMKM di masa depan, khususnya di Jatim (Jawa Timur) dan masyarakat luas secara umum,” demikian diungkapian Sekretaris BPH DSN MUI, Dr. Asep Supyadillah, M.Ag saat membuka webinar dengan tema Ekonomi Syariah dan Literasi Digital di Era Pandemi Untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi, Kamis (18/11/2021).

Webinar terselenggara oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, serta Dewan Syariah Nasional. Diskusi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo, Official TVMUI, dan Facebook Majelis Ulama Indonesia, pada hari Kamis, 18 November 2021, pukul 08.30 – 12.30 WIB.

Narasumber yang hadir secara online antara lain adalah Sekretaris BPH DSN MUI, Dr. Asep Supyadillah, M.Ag, Direktur Syariah LPDB; Ari Permana, Pemimpin Departemen Bisnis Mikro dan Gadai Bank DKI Unit Usaha Syariah; serta Jaeni Miftah F dan Dr. Abdurrahman Syahrawi, MT; selaku Founder dan Chairman Tijari Institute.

Dalam wabinar, Ari Permana menyebutkan bahwa tujuan Program LPDB-KUMKM adalah membantu perkuatan permodalan koperasi dan UMKM dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

“Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 1 trilyun untuk pemulihan ekonomi lewat LPDP-KUMKM agar koperasi dan umkm dapat terus melakukan aktivitas ekonominya di tengah dampak akibat pandemi,” ujar Ari.

Jaeni menyampaikan, Bank DKI telah melakukan beberapa langkah-langkah antisipatif terkait dampak COVID-19 terhadap portofolio kredit yang dimiliki, membuat pemutakhiran Peraturan Perusahaan, serta menyusun petunjuk pelaksanaan penerapan stimulus.

“Stimulus yang kami berikan kepada usaha mikro yang terdampak COVID-19 antara lain penurunan margin bagi hasil/ ujroh, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan fasilitas pembiayaan”, tutur Jaeni

Untuk mendukung transformasi ekonomi syariat tentu saja harus didukung oleh transformasi digital. Hal ini disampaikan oleh Dr. Abdurrahman Syahrawi, MT, dalam paparannya yang membahas mengenai Islamic Economy Outlook, Reinventing the Product of the Islamic Economy dan juga Managing Digital Marketing.

“Adapun kunci untuk transformasi pelayanan produk adalah dengan menerapkan excellence service, yaitu memperlakukan product as services yang berorientasi kepada pelanggan,” jelas Abdurrahman.(Jef)