Arsip Tag: LPDB KUMKM

Nusantara Festival UMKM 2022 Ajang Percepat Pengembangan KUMKM Lebih Mapan

Jakarta:(Globalnews.id) – Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022 yang digelar di Convention Hall Smesco Jakarta, pada 7-9 Desember 2022 menjadi ajang untuk mempercepat langkah pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia agar semakin mapan dan maju.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam video sambutannya pada acara Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022, secara virtual di Jakarta, Rabu (7/12), mengapresiasi digelarnya event pameran produk KUMKM dirangkai dengan business matching bagi para startup, inkubator, exhibition, dan talkshow.

MenKopUKM pada kesempatan itu menekankan perlunya percepatan pengembangan koperasi dan UMKM yang sistematis, terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tujuannya, agar KUMKM semakin kuat dalam menghadapi tantangan kompleks yang berpotensi krisis tahun depan.

“Jalan utama agar ekonomi Indonesia tetap kokoh, adalah dengan pengembangan koperasi dan UMKM yang holistik. Kita harus keluar dari jebakan pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan,” ujar Menteri Teten.

Ditegaskan Teten, ekosistem usaha yang kuat, sehat, terhubung hulu-hilir yang saat ini tengah dirajut, yakini harus terus dilakukan agar KUMKM terus berkembang, naik kelas, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Tidak bisa lagi KUMKM berjalan sendiri-sendiri, harus saling berkolaborasi.

“Untuk koperasi, ekosistem terus dibangun melalui pendampingan digitalisasi, berbasis komoditas, dan akses pembiayaan. Sedangkan UMKM, ekosistem yang diperkuat mulai dari sisi produksi, kemitraan, pendanaan, hingga pemasaran,” kata MenKopUKM.

Saat ini menurutnya, beberapa model bisnis dan pemanfaatan inovasi dan teknologi melalui koperasi sedang berjalan. Mulai dari membangun kemandirian petani sawit swadaya melalui pembangunan pabrik minyak makan merah, Program Solusi Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan, guna menjamin ketersediaan akses BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Bersubsidi bagi nelayan kecil, hingga pembangunan rumah produksi bersama.

“Di dalam Convention Hall Smesco ini, Bapak Ibu sudah melihat stand-stand koperasi, UMKM, dan mitra LPDB. Hal itu adalah bagian dari ekosistem yang sedang kami bangun dan dampingi. Silakan berkunjung dan pelajari model bisnisnya, sesuai dengan konsep yang saya sebutkan tadi,” kata Menteri Teten.

Ia berharap, melalui Kegiatan Nusantara Festival Koperasi dan UMKM itu, peran seluruh pihak dapat dimaksimalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem koperasi dan UMKM yang sehat, menuju Indonesia mandiri dan sejahtera.

Tercatat sepanjang 2022, transaksi dalam business matching yang dilakukan KUMKM melalui inisiasi dan fasilitasi KemenKopUKM bersama para mitra telah mencapai Rp37 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari kesepakatan business matching sebesar Rp23 miliar dari KUMKM di bawah koordinasi LPDB-KUMKM dan sisanya Rp14 miliar berasal dari KUMKM di bawah binaan Deputi Bidang UKM KemenKopUKM. Hingga tahun 2025 ditargetkan business matching melalui fasilitasi KemenKopUKM bisa mencapai Rp100 miliar.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKop UKM Ahmad Zabadi yang hadir secara offline dalam acara itu mengatakan, kegiatan Nusantara Festival Koperasi dan UMKM merupakan upaya KemenKopUKM untuk mendorong KUMKM naik kelas, sekaligus sebagai pembuktian kepada para mitra terhadap beberapa program pendampingan KUMKM di kementerian maupun unit kerja LPDB KUMKM selama setahun berjalan.

“Kami ingin menjadikan program ini sebagai sebuah festival tahunan. Menampilkan KUMKM terbaik dan pilihan dari hasil pendampingan. Ada sekitar 31 koperasi yang ditampilkan bersama 6 UMKM yang bergerak di sektor furnitur, kuliner, alat kesehatan, dan lainnya. Serta apresiasi kepada 15 lembaga inkubator bisnis mitra LPDB,” katanya.

Secara khusus kata Zabadi, Nusantara Festival ini ingin membuka pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang koperasi.
Ia mengatakan, banyak koperasi, khususnya koperasi di sektor riil yang sukses. Seperti Koperasi Paramaseta yang melakukan pendampingan terhadap ratusan petani pembudidaya kacang koro.

Di mana bahan kacang koro ini mampu menjadi substitusi impor kedelai yang lebih murah. Mengingat selama ini ketersediaan kedelai terbilang langka dan mahal sebagai bahan utama pembuatan tempe tahu.

“Kami juga mendorong kepada BUMN untuk melakukan pendampingan serta pembiayaan, agar koperasi memproduksi lebih banyak kacang koro untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri,” ujar Zabadi.

Begitu juga dengan koperasi para petani sawit, yang saat ini telah dikonsolidasikan untuk hilirisasi produk sawit dalam memproduksi minyak makan merah. KemenKopUKM bersama BPDPKS dan PTPN III siap melaunching 3 pabrik piloting minyak makan merah oleh koperasi yang berlokasi di Deli Serdang, Asahan, dan Langkat, Sumatra Utara.

Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting berjanji akan semakin mempererat hubungan kerja sama serta kolaborasi antara UMKM dan BUMN. Pemerintah katanya, sangat serius mendorong UMKM maupun koperasi untuk terus maju, naik kelas bersama dengan usaha besar.

“Kementerian BUMN pada Mei 2022, memberikan apresiasi kepada mitra BUMN yang berkualitas layanannya. Ada kategori Koperasi UMKM, yakni 2 koperasi yang menerima penghargaan. Ini menujukkan bahwa kami dalam memberikan penghargaan bukan hanya kepada kelompok usaha besar, seperti BUMN atau swasta, tapi juga kelompok koperasi dan UMKM,” katanya.

Loto menegaskan, pihaknya menyambut baik kerja sama dan sinergi yang dilakukan LPDB yang memberikan pembiayaan kepada koperasi. Di mana koperasi mewadahi anggotanya yaitu UMKM. Kemudian koperasi sebagai agregator yang menghubungkan dengan usaha besar termasuk BUMN.

“Kolaborasi yang sangat baik. Karena bagi usaha besar, mereka akan terkendala kalau berhubungan langsung dengan entitas yang terlalu kecil. Sementara jika entitas tergabung dalam koperasi menjadi suatu kekuatan besar, termasuk membantu BUMN dalam mengkurasi produk UMKM sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, komitmen BUMN dengan UMKM kata Loto, sangatlah nyata. Sebelumnya juga telah terjalin kemitraan rantai pasok UMKM dengan 17 BUMN, tak hanya membuat BUMN sebagai offtaker yang membeli tapi juga BUMN sebagai supplier.

Di mana ada permintaan dari kelompok KUMKM terkait kebutuhan bahan baku yang diproduksi oleh BUMN, sehingga bisa difasilitasi.

“Kami memfasilitasi permintaan kayu antara kelompok industri UMKM mebel atau furnitur dengan Perhutani. Pelaku usaha komponen juga dipenuhi kebutuhannya akan ketersediaan logam atau baja oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk,” kata Loto.

Termasuk pembiayaan dari BUMN baik dari sektor bank dan nonbank, serta pemasaran produk UMKM lewat Pasar Digital (PaDi).

Ia berharap, Nusantara Festival UMKM menjadi ajang bagi KUMKM untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena memang saat ini, mulai dari Pemda, K/L, hingga BUMN sudah membuka diri lebih besar lagi perhatiannya, untuk berbelanja produk lokal buatan UMKM dan koperasi.(Jef)

Dana Bergulir Topang Pertumbuhan Bisnis Sektor Riil KAN Jabung Syariah

Malang:(Globalnewd.id)-Pertumbuhan bisnis Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah di Kabupaten Malang, Jawa Timur terus meningkat pesat, koperasi yang telah beroperasi sejak 43 tahun ini terus memantapkan diri sebagai wadah pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi anggotanya.

Sebagai mitra dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), KAN Jabung merasakan manfaat nyata dari kehadiran dana bergulir untuk mendukung usaha para anggota koperasi yang mayoritas sebagai peternak sapi perah dan petani tebu.

Ketua I KAN Jabung, Herman Subarjono mengungkapkan, KAN Jabung sejak berdiri tahun 1979 sebagai Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak pada sektor perkebunan tebu, kemudian bertransformasi menjadi Koperasi Agro Niaga pada tahun 1998.

“Beternak sapi perah tahun 1989-1990 dimulai awal mulanya tidak banyak 25 ekor, dan perkembangannya berkembang dengan cukup baik yang dipelihara oleh anggota. Dan sekarang Alhamdulillah sudah lebih dari 10.000 ekor yang menjadi anggota KAN Jabung,” ungkap Herman, Selasa (29/11/2022).

Herman menambahkan, setelah bertransformasi menjadi KAN Jabung, merupakan momentum koperasi untuk menjadi lebih baik dan tidak hanya sekedar nama tetapi visi misi dan juga tekad untuk menjadi koperasi yang lebih baik.

“Salah satu tugas koperasi adalah menyejahterakan anggota dan KAN Jabung menjalankan fungsi itu dengan benar, dan kami sebagai koperasi produsen memasarkan produk anggota dengan harga yang optimal, produk kita ada tebu, kedua adalah susu dari sapi perah, jadi kami memasarkan agar susu dan tebu bisa terserap pada industri dengan harga optimal,” paparnya.

Disamping itu kami memastikan dari hulu hingga hilir bisa dibantu koperasi, dihulu kami memastikan pakan menjadi kebutuhan utama dari proses bisnis sapi perah kami mempunyai unit usaha saprona bagaimana kami bisa mensuplai pakan pakan yang berkualitas yang bisa dijangkau dengan kredit bagi anggota.

Kemudian di pertanian kami juga mengupayakan menyediakan pupuk dan sarana produksi lain yang memang dibutuhkan anggota untuk berproduksi, disisi lain dalam pengembangan kesejahteraan anggota kami juga membantu dalam finansial, bagaimana mereka bisa mendapatkan sapi secara kredit, tambah sapi, penggantian sapi, perbaikan kandang, ini yang memerlukan pembiayaan dan ini kami bantu karena kami syariah kami punya BMT yang membantu sistem keuangan di anggota, dari hulu hilir diusahakan oleh koperasi.

Menopang Bisnis Koperasi

Dalam perkembangannya, KAN Jabung bermitra dengan LPDB-KUMKM untuk meningkatkan likuiditas dan perkuatan permodalan koperasi dalam melayani para anggota.

“Pengalaman kami dengan LPDB-KUMKM mudah tidaknya pengajuan pinjaman atau pembiayaan itu relatif, dan menurut kami berbagai persyaratan yang diajukan LPDB-KUMKM sangat wajar dan dapat dipenuhi oleh koperasi jika menjalankan tata kelolanya dengan baik. Dana bergulir kami gunakan untuk sektor riil dan pembiayaan,” kata Herman.

Untuk sektor riil, Herman menjelaskan, KAN Jabung menggunakan dana bergulir lini usaha untuk saprona, atau sarana produksi peternakan. “Salah satu manfaat yang kami rasakan secara langsung adalah pembiayaan LPDB-KUMKM itu kami gunakan untuk membangun sistem kontrol sehingga kualitas produk kami semakin bagus, karena otomatasi, sehingga skrg kualitas saprona bisa lebih ditingkatkan lagi dan ini sangat mendukung sekali karena produk kami sudah menembus ekspor,” ujar Herman.

Selain itu, dari sisi pembiayaan, dana bergulir dari LPDB-KUMKM digunakan oleh KAN Jabung untuk membantu pembiayaan di sistem distribusi, sehingga KAN Jabung berani ekspansi mengembangkan toko-toko pada divisi usaha ritel.

“Di sisi pembiayaan, kami membiayai petani petani tebu dari pembiayaan dari LPDB-KUMKM itu sehingga petani tebu berproduksi dengan baik dari sisi kualitas dan juga kapasitas produksinya meningkat,” jelas Herman.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, kehadiran dana bergulir memang salah satu instrumen perkuatan permodalan bagi koperasi untuk mendukung tumbuh kembangnya bisnis daripada koperasi dan anggota baik dari sektor riil, hingga simpan pinjam.

“Diharapkan dengan dana bergulir yang kami salurkan dengan prinsip Tri sukses ini bisa menjadi pelecut semangat bagi koperasi maupun para anggotanya untuk terus mengembangkan usahanya. Kehadiran kami juga memang untuk memberikan perkuatan permodalan bagi koperasi yang kemudian disalurkan kepada anggota,” kata Supomo.

Selain itu Supomo menambahkan, proses bisnis koperasi KAN Jabung yang telah berjalan dengan baik dari hulu ke hilir menjadi sejalan dengan program pemerintah yakni koporatisasi petani yang menghubungkan antara produsen, offtaker, hingga buyer, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang saling berkaitan dan saling mendukung.

“Dengan ekosistem yang baik dari hulu ke hilir menciptakan proses bisnis yang sehat, berdaya saing, dan multiplier effect ekonominya akan tercipta, pengangguran berkurang, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan bisa tercapai, dan inilah fungsi nyata dari koperasi terwujud,” pungkas Supomo.(Jef)

Bidik Potensi Sektor Riil, LPDB-KUMKM Dampingi KSP Balo’ Toraja Garap Komoditi Vanili dan Kopi

Salah satu mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo’ Toraja tengah mengembangkan potensi sektor riil anggotanya yakni komoditi vanili yang disebut sebagai emas hijau dan juga perkebunan kopi.

Sebagai komoditi unggulan potensi ekspor, KSP Balo’ Toraja bersama LPDB-KUMKM telah melakukan pelatihan budidaya vanili kepada 80 dari 129 anggota petani vanili, yang pada hari Sabtu, 26 November 2022 dilakukan penanaman perdana pada lahan percontohan seluas 3.500 meter persegi. Tidak sampai disitu, pendampingan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM untuk memastikan ekosistem usaha hulu ke hilir dapat terbentuk, tidak hanya dibudidaya, perawatan, pengeringan, tapi juga mempertemukan dengan potensial buyer Vanili, UKM pengolah vanili yang ada di Bali.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, salah satu program LPDB-KUMKM yang diamanatkan adalah melakukan pendampingan baik kepada mitra maupun calon mitra.

“Pendampingan yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan, tetapi juga bagaimana mengembangkan usaha koperasi maupun anggota, terutama di kegiatan sektor riilnya agar memiliki skala ekonomi yang cukup dan terhubung dari hulu sampai hilir, sehingga terbangun ekosistem usaha yang kontinyu,” kata Supomo di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11/2022).

Menurut Supomo, selain memberikan pembiayaan atau pinjaman, LPDB-KUMKM juga terus bersinergi dengan berbagai pihak guna menumbuhkan ekosistem bisnis koperasi maupun anggotanya, seperti dengan KSP Balo’ Toraja ini, LPDB-KUMKM intensif melakukan pendampingan dan pelatihan kepada petani kopi dan vanili.

“Tentunya kami bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk memberikan pelatihan, manajemen produksi mulai dari pembibitan hingga pasca panen, kemudian manajemen pemasaran produk, sehingga ekosistemnya berjalan dengan baik, dan kesejahteraan para anggota juga terbangun, apalagi memiliki produk yang potensi ekspor,” kata Supomo.

Inspektur Jenderal Kementerian Koperasi dan UKM, Heru Berdikariyanto menambahkan, arah kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 salah satunya adalah modernisasi Koperasi.

“Modernisasi dilakukan antara lain dengan pemanfaatan inovasi teknologi dan juga bisa masuk ke rantai pasok industri. Kementerian Koperasi dan UKM tentu mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPDB-KUMKM bersama KSP Balo’ Toraja dalam mengembangkan usaha anggota untuk menciptakan ekosistem sektor riilnya,” tambah Heru.

Heru berharap, upaya-upaya pendampingan yang sudah dilakukan oleh LPDB-KUMKM dapat dilakukan lebih luas lagi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong Koperasi membentuk holding company dengan cara spin off atau pemekaran usaha pada sektor riil anggotanya.

“Dengan cara para petani berkoperasi, maka petani tidak lagi menjual hasil taninya secara sendiri-sendiri, tapi dapat dilakukan secara bersama sehingga mencapai skala ekonomi dan mempunyai daya tawar yang lebih tinggi,” kata Heru.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM Nining Sri Astuti mengungkapkan, pihaknya sebagai anggota Dewan pengawas, terus melakukan pemantauan dan evaluasi setiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM.

“Tentu saya juga minta kritik dan masukan dari para Koperasi mitra terkait layanan LPDB, guna perbaikan-perbaikan kedepan agar LPDB lebih baik dan manfaat bagi Koperasi dan UMKM,” jelas Nining.

Untuk program sinergi antara LPDB-KUMKM dengan KSP Balo’ Toraja, Nining menyambut positif, karena pengembangan ekonomi klaster-klaster petani akan meningkatkan kapasitas daripada anggota koperasi, dan juga bisa menjadi pengembangan entitas baru atau spin off koperasi produsen.

“Tentu saya sangat senang dan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KSP Balo’ Toraja, semoga ini bisa menjadi contoh bagi KSP-KSP lain untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pada usaha-usaha anggotanya,” pungkasnya.

Perluas Jaringan Ekosistem Usaha, KSP Maju Wijaya Libatkan Pelaku UMKM di Segala Sektor

Jakarta:(Globalnews.id)-Pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan pemerintah dengan mengambil beberapa kebijakan dan strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang positif dan komprehensif.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut dimaksud untuk mendorong konsumsi masyarakat agar ekonomi nasional dapat bergerak kembali. Konsumsi erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, sehingga semakin banyak yang dikonsumsi masyarakat, otomatis ekonomi negara pun akan bergerak maju.

Pemerintah juga berupaya menggerakkan roda usaha masyarakat melalui beberapa stimulus, di antaranya stimulus kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM (KUMKM). Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan tugas Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir.

Salah satu penerima manfaat dana bergulir LPDB-KUMKM adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Wijaya. Koperasi yang berlokasi di Jalan Kembangan Selatan Jakarta Barat memperoleh pinjaman yang pertama kali dari LPDB-KUMKM pada bulan Desember 2021 sebesar Rp25 miliar. KSP Maju Wijaya turut mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 melalui penyaluran pembiayaan kepada anggota yang merupakan pelaku UMKM.

Ketua KSP Maju Wijaya Njo Hendwi Wijaya mengatakan, pinjaman yang diperoleh dari LPDB-KUMKM dimanfaatkan secara optimal oleh koperasi dan telah tersalurkan kepada pelaku UMKM yang merupakan anggota KSP Maju Wijaya. Melalui dana bergulir LPDB-KUMKM, koperasi memiliki rencana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif lain dalam waktu dekat.

“Saat ini KSP Maju Wijaya melakukan pendekatan kepada pelaku usaha yang memiliki jaringan ekosistem usaha yang melibatkan pelaku UMKM, seperti dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan serta jaringan distribusi produk dan jasa. Harapannya, LPDB-KUMKM dapat terus berkomitmen bersama mitra-mitra koperasi untuk mendukung perkembangan UMKM, khususnya dalam hal membuat program-program dan produk pinjaman yang dapat disalurkan koperasi kepada anggota,” terang Hendwi, Jumat (25/11/2022).

Berbicara mengenai dampak dan manfaat dari pinjaman LPDB-KUMKM kepada koperasi dan anggota, Hendwi menuturkan, KSP Maju Wijaya mendukung program pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui pemberian pinjaman LPDB-KUMKM dengan bunga yang lebih murah yaitu maksimal 12 persen per tahun. Koperasi juga membantu dan mendorong para anggota pelaku UMKM untuk bangkit kembali dan pulih setelah usahanya terdampak pandemi Covid-19.

“Koperasi yang berdiri sejak tahun 2012 memiliki anggota sebanyak 1.921 orang, dengan total asset per 31 Oktober 2022 sebesar Rp631,81 miliar. Koperasi juga terus meningkatkan layanan dengan beradaptasi menyesuaikan perkembangan zaman. Melalui aplikasi mobile “Koperasi Maju,” kata Hendwi.

Selain itu pada era digitalisasi koperasi modern saat ini, anggota KSP Maju Wijaya dapat lebih mudah dan cepat melakukan transaksi dan mengakses simpanan melalui perangkat seluler di mana saja dan kapan saja. Ini merupakan terobosan dan transformasi koperasi menuju ekosistem bisnis yang maju dan modern.

Selaras dengan Hendwi dari KSP Maju Wijaya, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo turut mendukung adanya transformasi koperasi modern dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi. Supomo menambahkan, jika tidak ingin tergerus perubahan zaman, sudah saatnya koperasi memasuki ranah digital dan bertransformasi dari konvensional menuju modern (digital).

“Keuntungan koperasi menerapkan digitalisasi dalam kegiatan usahanya adalah memudahkan akses modal kepada lembaga pembiayaan, khususnya ke LPDB-KUMKM. Dengan digitalisasi, koperasi sudah jelas transparansinya, trust kepada anggotanya, efektivitas, dan cepat. Transformasi dan digitalisasi juga diterapkan LPDB-KUMKM dan menjadi kunci sukses dalam menyalurkan dana bergulir,” papar Supomo.

Supomo menambahkan, digitalisasi dilakukan dengan mendorong koperasi-koperasi besar di Indonesia untuk segera menerapkan dan memanfaatkan sistem digital dalam ekosistem usahanya. Koperasi-koperasi saat ini diharapkan dapat bertransformasi dan berinovasi dalam menghadapi lingkungan yang sangat dinamis, serta menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran.

“Proses digitalisasi bukan hanya penggunaan teknologi informasi, namun juga perubahan mindset dan budaya kerja. Digitalisasi proses bisnis perlu disertai dengan perubahan budaya kerja. Kedua hal tersebut memiliki prioritas yang sama. Contohnya di LPDB-KUMKM, digitalisasi bukan hanya dari sisi bisnis proses, seperti e-proposal, cash management system (CMS), GeoDinas, corporate card, dan digitalisasi kearsipan, namun juga diimplementasikan dalam hal-hal teknis seperti absensi pegawai, perhitungan indeks kinerja utama, dan lainnya,” pungkas Supomo.

Inovasi tersebut, lanjut Supomo, demi mewujudkan kualitas layanan LPDB-KUMKM yang handal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan dalam menunjang green business process di LPDB-KUMKM. Dengan inovasi digital, LPDB-KUMKM terpacu untuk meningkatkan kinerja penyaluran dana bergulir agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM di tanah air.(Jef)

Perkuat Mitigasi Risiko, LPDB-KUMKM Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi Dengan 16 Lembaga Penjaminan

Batam:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan meningkatkan dan memperkuat kolaborasi dengan 16 lembaga penjaminan (14 Jamkrida, Askrindo Syariah, dan Sinarmas), terutama dalam hal mitigasi risiko pembiayaan.

“Lingkaran ekosistem (pembiayaan) yang terjadi, itu memang harus melibatkan lembaga penjaminan. Jadi, jalinan kerja sama dengan lembaga pembiayaan harus lebih baik lagi,” kata Dirut LPDB-KUMKM Supomo, pada acara Rapat Koordinasi Lembaga Penjaminan, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (22/11).

Pasalnya, lanjut Supomo, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga keuangan yang baik, termasuk dalam menyukseskan program modernisasi koperasi di Indonesia. “Itu tidak lepas dari dukungan pendanaan dari LPDB-KUMKM,” ujar Supomo.

Untuk itu, Supomo menyebutkan, LPDB-KUMKM terus bertransformasi secara internal agar mitigasi risikonya bisa semua terukur, jangan sampai terjadi kemacetan. “Kalau semua terukur, impact-nya juga akan dirasakan lembaga penjaminan. Sehingga, mereka tidak ragu lagi bermitra dengan LPDB-KUMKM,” tandas Supomo.

Supomo menambahkan, pihaknya juga menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di segala lini, termasuk teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabel. “Profesionalisme dan integrity yang kita utamakan,” tegas Supomo.

Lebih dari itu, LPDB-KUMKM juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Apalagi, LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan sudah diberikan tugas tambahan oleh Menteri Koperasi dan UKM, yaitu melaksanakan pendampingan melalui inkubator.

Karena LPDB-KUMKM tidak bisa bekerja sendiri, Supomo berharap kerja sama dan sinergitas dengan lembaga penjaminan seperti ini harus terus dilaksanakan. Sekaligus, sebagai ajang evaluasi. “Karena kita pasti memiliki visi dan misi yang sama untuk kepentingan negara dan masyarakat. Juga, karena kita merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah,” tandas Supomo.

Perubahan Paradigma

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM Agus Santoso sepakat bahwa kolaborasi dan sinergitas LPDB-KUMKM dengan lembaga penjaminan merupakan instrumen penting agar dapat menyukseskan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan para anggotanya (UMKM).

“Peran lembaga penjaminan nyata diperlukan untuk mendukung dalam mengembangkan usaha koperasi dan UMKM, terutama program KUR dan dana bergulir,” kata Agus.

Namun, Agus memiliki pemikiran bahwa bagaimana jika subsidi bunga KUR yang 10,5 persen coba untuk dibagi dan tidak terfokus pada subsidi bunga perbankan maupun pinjaman atau pembiayaan dari LPDB-KUMKM termasuk lembaga penjaminannya.

Dengan begitu, lanjut Agus, LPDB-KUMKM tidak terlalu collateral oriented. “Ini harus kita bahas lebih lanjut. Selama ini, belum ada subsidi untuk penjaminannya,” ungkap Agus.

Dalam hal ini, Agus mencoba menselaraskan tiga hal. Yaitu, subsidi bunga KUR ada berapa persen yang dishare juga ke lembaga penjaminan. “Jadi, jangan diambil bank semua,” ujar Agus.

Berikutnya adalah terkait standar-standar yang sama antara LPDB-KUMKM dengan lembaga penjaminan tentang kelayakan project yang objektif. “Kalau kita bilang visibel, kita harus melihatnya dengan sama, berpandangan sama bahwa itu visibel,” kata Agus.

Bagi Agus, pemikiran seperti itu bisa menjadi perubahan paradigma. “Kalau LPDB-KUMKM memandang lembaga penjaminan sebagai mitigasi risiko, tentu tidak enak bagi lembaga penjaminan,” papar Agus.

Caranya, Agus menyarankan agar LPDB-KUMKM dengan lembaga penjaminan bisa melakukan survei bersama.

Hal lain yang ditegaskan Agus adalah pola pendekatan LPDB-KUMKM yang seperti perbankan. Yakni, harus menunggu BEP dulu, harus RAT 2 tahun, harus ada untung sekian tahun. “Ini tidak bisa terus dijalankan. Kita harus sudah memikirkan siklus bisnis,” ucap Agus.

Tapi, Agus juga tidak menginginkan LPDB-KUMKM sebagai ‘Angel Investor’, tapi juga bukan bank. “Menteri Koperasi dan UKM menginginkan LPDB-KUMKM seperti modal ventura. Bila orang sudah berbisnis tidak fiktif, ada cashflow-nya, harus mulai dilirik tanpa harus menunggu BEP. Apalagi marketnya sudah ada, ditambah ekosistem sudah terbentuk, ini yang harus dibantu,” jelas Agus.

Sampai di titik ini, Agus berharap LPDB-KUMKM dan lembaga penjaminan bisa membangun suatu kelayakan yang sama-sama diyakini secara objektif dengan risiko terukur. “Tujuannya, agar usaha kecil tidak harus memiliki modal dan agunan yang besar dalam mengakses permodalan,” pungkas Agus.(Jef)

Akses Dana Begulir Sejak 2013, KUD Mino Saroyo Rasakan Manfaat Bermitra dengan LPDB-KUMKM

Cilacap:(Globalnews.id)-Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, potensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia tak bisa dianggap sebelah mata, selain menjadi sektor riil yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu penopang laju perekonomian nasional dengan perkiraan potensi ikan tertangkap pada 2022 mencapai 1,5 juta ton dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,875 triliun, sedangkan pada 2024 potensi ikan tertangkap mencapai 5 juta ton, dengan nilai PNBP sebesar Rp14,554 triliun berdasarkan data Komisi Nasional Penngkajian Sumber Daya Ikan Tahun 2022.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai lembaga yang fokus pada perkuatan permodalan koperasi, juga terus memberikan perhatiannya kepada pengembangan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi-koperasi yang mendukung tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hingga simpan pinjam.

Salah satu mitra LPDB-KUMKM dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo tengah merasakan berbagai manfaat setelah bermitra dengan LPDB-KUMKM sejak tahun 2013 hingga saat ini. Mulai dari pertumbuhan anggota yang telah mencapai 8.441 anggota, kemudian pertumbuhan aset, dan juga bisnis atau usaha koperasi.

Ketua Koperasi KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto, mengungkapkan pihaknya telah mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM sejak tahun 2013 untuk kebutuhan modal kerja koperasi dan investasi.

“Untuk pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM memang cukup mudah, kembali semua dengan persyaratan secara administrasi dan sistem manajemen, yang ada di koperasi sama ini sangat membantu sekali didalam proses pengajuan ke LPDB-KUMKM,” ujar Untung, Jumat (18/11/2022).

Menurut Untung, berbagai manfaat telah banyak diberikan oleh LPDB-KUMKM, mulai dari kemudahan untuk mengakses dan bergulir, pemenuhan persyaratan pinjaman, hingga pendampingan LPDB-KUMKM kepada KUD Mino Saroyo.

“Apabila ada kesulitan dari koperasi, kami selalu minta bantuan dari LPDB-KUMKM, seperti pada saat merubah AD/ART koperasi. Kami menggunakan dana bergulir LPDB-KUMKM sudah tiga kali, pertama tahun 2013 mengakses Rp1 miliar untuk modal kerja simpan pinjam, dan tahun 2015 Rp2 miliar untuk modal kerja usaha solar BBM Nelayan, dan ditahun 2022 Rp7,5 miliar untuk modal kerja pembangunan investasi sarana prasaranan dan modal kerja penebusan BBM, karena kami punya 7 titik stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan,” ungkap Untung.

Untung menjelaskan, dalam menjalankan bisnis koperasi yang berdaya saing dan bermanfaat bagi anggota, diperlukan strategi yang matang dan penuh perhitungan.

“Pertama kita harus berani untuk melakukan diversifikasi usaha yang baru, namun dengan perhitungan yang matang, yang namanya mengembangkan unit usaha harus dihitung dari segi Break Even Point (BEP) kapan, karena masa bakti kami pengurus satu periode lima tahun, jangan sampai BEP-nya lebih dari lima tahun. Paling tidak setiap masa terbaik itu harus selesai,” kata Untung.

Selanjutnya, diperlukan juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti KUD Mino Saroyo yang bermitra dengan LPDB-KUMKM guna perkuatan modal koperasi.

“Alhamdulilah selama ini telah diberikan kepercayaan oleh LPDB-KUMKM untuk bisa mengakses dana bergulir, dan kami sudah mengakses sebanyak tiga kali, dan Alhamdulillah kami mendapat kepercayaan dan belum pernah keterlambatan mengangsur,” pungkasnya.

Dukung Ekosistem Koperasi

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, pihaknya sebagai lembaga yang fokus pada akses permodalan koperasi, akan terus hadir memberikan perkuatan promodalan koperasi melalui dana bergulir yang mudah, murah, dan ramah.

“Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada ekosistem koperasi, sebab dalam satu ekosistem banyak pihak yang dilibatkan, mulai dari anggota koperasi sebagai UMKM, koperasi sebagai offtaker, kemudian pihak ketiga sebagai buyer yang menberli produk dari koperasi, dengan begitu dana bergulir yang diberikan memberikan manfaat nyata dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat,” kata Supomo.

Selain menyalurkan dana bergulir, Supomo melanjutkan, pihaknya akan terua memberikan pendampingan kepada mitra maupun calon mitra, pelaksanaan bimbingan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir, dan juga pendampingan kepada bisnis koperasi.

“Pendampingan juga kamu jalankan dengan program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM yang bekerja sama dengan berbagai lembaga inkubator universitas dan swasta dalam mendukung para UMKM atau startup meraih pendanaan dari investor atau koperasi mitra LPDB-KUMKM,” pungkas Supomo.(Jef)

Manfaatkan Dana Bergulir, KSPPS Nur Indah Abadi Jember Siap Wujudkan Koperasi Berdaya Saing Tinggi

Jember:(Globalnews.id)-Sebagai salah satu badan usaha penopang ekonomi masyarakat di Indonesia, koperasi menjadi bagian penting dalam pengembangan perekonomian dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Seperti yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Indah Abadi, koperasi syariah asal Jember Jawa Timur. Koperasi yang berdiri pada tahun 2005 terus berupaya mewujudkan taraf hidup anggota ke arah yang lebih baik dengan menjadikan koperasi berdaya saing tinggi. Salah satu upayanya adalah bersinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Kolaborasi KSPPS Nur Indah Abadi dengan LPDB-KUMKM telah terjalin sejak tahun 2009 hingga saat ini. Koperasi yang memiliki lima kantor layanan yakni, kantor pusat di Kecamatan Kencong, serta empat kantor cabang di Semboro, Kasiyan, Wuluhan dan Jember telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebanyak lima kali dengan total plafond pembiayaan sebesar Rp6,6 miliar.

Pada tahun 2022, KSPPS Nur Indah Abadi mendapat pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2 miliar, dari pembiayaan sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp1,1 miliar. Fasilitas pembiayaan sebelumnya di tahun 2009 sebesar Rp450 juta, kemudian di tahun 2012 sebesar Rp1 miliar, serta di tahun 2013 sebesar Rp2,5 miliar, tercatat telah diselesaikan dengan klasifikasi lunas.

Ketua KSPPS Nur Indah Abadi Abdillah Faligh menyampaikan, margin atau bagi hasil pembiayaan dari LPDB-KUMKM terbilang ringan dibanding lembaga pembiayaan lain, sehingga koperasi mengambil langkah mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Selain itu, evaluasi dan pembinaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi juga terus dilakukan LPDB-KUMKM sehingga koperasi merasakan banyak manfaat atas pengelolaan dana bergulir tersebut.

“Manfaat itulah yang menjadi value positif dan karakter unik dari LPDB-KUMKM untuk membantu koperasi dan UMKM (KUMKM),”ujar Abdillah, Kamis (17/11/2022).

Abdillah pun menjelaskan, awal koperasi mengetahui keberadaan LPDB-KUMKM dimulai dari informasi koperasi-koperasi lain di wilayahnya. Dinas Koperasi dan UKM setempat juga turut menyosialisasikan LPDB-KUMKM dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek), dan memberikan arahan serta petunjuk dalam mengakses permodalan, salah satunya melalui dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Para anggota juga sangat antusias untuk mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari LPDB-KUMKM, khususnya untuk usaha produktif dengan margin atau bagi hasil yang lebih murah. Bagi koperasi, pembiayaan LPDB-KUMKM merupakan pembiayaan yang paling efisien karena bebas biaya administrasi, dengan margin atau bagi hasil yang terbilang murah dibanding lembaga pembiayaan lain,” jelas Abdillah.

Abdillah melanjutkan, penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir tahun 2022 berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Dalam waktu dekat KSPPS Nur Indah Abadi memprioritaskan untuk optimalisasi dua kantor cabang baru, yaitu kantor cabang Wuluhan dan kantor cabang Jember. Harapannya, pembukaan kantor cabang baru tersebut terimplementasi pada tahun 2024 mendatang.

Hingga Oktober 2022, koperasi yang memiliki anggota sebanyak 9.125 orang, dengan total asset sebesar Rp18,52 miliar, memiliki kesan tersendiri terhadap LPDB-KUMKM. “LPDB-KUMKM menjadi sahabat dan penolong KUMKM di Indonesia, terutama dalam hal permodalan melalui pengelolaan dana bergulir,” tambahnya.

Selain itu, Abdillah berharap bahwa LPDB-KUMKM terus hadir membantu permodalan koperasi agar dapat menghasilkan produk-produk dan inovasi terbaik yang dapat digunakan oleh rakyat Indonesia.

Upaya LPDB-KUMKM

Senada dengan Abdillah, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa pemerintah gencar melaksanakan program-program, stimulus, kebijakan, serta regulasi dalam upaya perkuatan permodalan bagi koperasi. Kehadiran LPDB-KUMKM di tengah masyarakat diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan koperasi khususnya dalam hal dukungan permodalan dengan tarif layanan rendah.

“LPDB-KUMKM terus mendampingi calon-calon mitra agar memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM berharap dapat bersama-sama mendampingi koperasi baik dari sisi manajemen, tata kelola bisnis, dan laporan keuangan. Juga dari sisi perijinan dan jaminan, LPDB-KUMKM bersinergi dengan lembaga penjamin di berbagai daerah agar seluruh koperasi dapat mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” jelas Supomo.

Supomo berharap, sinergitas dan kolaborasi dengan para stakeholder dapat membuka jalan bagi koperasi dalam mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Di samping itu, LPDB-KUMKM terus menggaungkan prinsip budaya organisasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Harapannya, LPDB-KUMKM menjadi satu-satunya lembaga pembiayaan yang murah, mudah, dan ramah bagi insan koperasi, serta menjadi andalan bagi para pelaku KUMKM di Indonesia.(Jef)

Menengok Budidaya Sapi Sistem Kemitraan KJUB Puspetasari Klaten

Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil sapi potong. Di daerah ini para peternak secara turun temurun terbiasa dengan pemeliharaan sapi. Kendati demikian, ditinjau dari aspek teknis budidaya ternak sapi masih ditemui beberapa kendala di antaranya, permodalan, sistem perkandangan, teknis pemberian pakan, aspek pemasaran, dan skala usaha.

Kendala yang paling dominan pada usaha sapi ini adalah keterbatasan modal usaha bagi para peternak. Seperti halnya yang dialami Koperasi Jasa Usaha Bersama Pusat Pelayanan Tani Sarana Mandiri (KJUB Puspetasari) di Klaten Jawa Tengah. Koperasi yang berdiri pada tahun 1988 dirintis oleh Menteri Koperasi dan UKM periode tahun 1978 hingga 1993 Bustanil Arifin.

Saat ini KJUB Puspetasari mengembangkan usaha budidaya sapi dengan sistem kemitraan bagi hasil 70:30. Dari unit usaha pengembangan budidaya sapi potong yang dimiliki koperasi, KJUB Puspetasari memberikan modal senilai harga sapi yang kemudian dipelihara oleh peternak di lereng merapi selama enam bulan. Dari laba kotor penjualan sapi dikurangi harga beli, kemudian dibagi untuk peternak sebesar 70 persen dan untuk KJUB Puspetasari sebesar 30 persen.

Menurut Direktur KJUB Puspetasari Ruslan Rosidi, budidaya sapi potong dengan sistem kemitraan menjadi solusi terhadap kondisi peternakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, usaha tersebut menjadi usaha yang saling menguntungkan (win-win solution).

“Usaha ini tentunya sangat membutuhkan sinergi dari seluruh pihak, khususnya dukungan permodalan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM),” kata Ruslan, Rabu (16/11/2022).

Dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha, tahun 2021 KJUB Puspetasari mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM. Dengan mempertimbangkan tarif layanan yang relatif rendah dibanding lembaga pembiayaan lain, yakni sebesar tiga persen, KJUB Puspetasari memperoleh dana bergulir sebesar Rp3 miliar pada tahun 2021 dan sebesar Rp7 miliar pada tahun 2022.

“Informasi mengenai LPDB-KUMKM sebagai lembaga penyalur pinjaman bagi koperasi dan berbunga rendah diketahui sejak tahun 2015. Apalagi sejak memutuskan bermitra dengan LPDB-KUMKM, bisa dikatakan produktivitas usaha KJUB Puspetasari terus meningkat,” jelas Ruslan.

Ruslan menambahkan, hadirnya koperasi menjadi wadah dalam memasarkan hasil usaha anggota serta membuka peluang seluas-luasnya berupa kemitraan dengan berbagai pihak. Kerja sama ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam pengembangan usaha koperasi ke depan. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peternak dan kelompok peternak untuk bergabung dalam wadah koperasi yang nantinya dapat masuk dalam skala ekonomi dan usahanya mampu berkembang menjadi formal dan bankable.

KJUB Puspetasari juga memiliki Pabrik Makanan Ternak (PMT) Magetan dan PMT Probolinggo di Jawa Timur, PMT Cirebon di Jawa Barat, dan Kantor Pemasaran di Banyumas Jawa Tengah.

KJUB Puspetasari juga memiliki core business berupa produksi pakan ternak andalan jenis pakan konsentrat untuk sapi potong dan sapi perah dengan merk “Nutrifeed”.

Tantangan dan Harapan

Tantangan lainnya, saat terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang membawa dampak buruk bagi usaha pakan ternak yang dikelola KJUB Puspetasari yaitu penurunan omzet penjualan hingga 40 persen. Menyikapi kondisi tersebut, koperasi melakukan berbagai kegiatan, di antaranya penyuluhan ke berbagai kelompok ternak dengan harapan peternak lebih dini mendeteksi gejala klinis, penyebab, cara penularan, pengobatan, dan pencegahan dari PMK.

Hingga saat ini penanganan khusus untuk anggota yang terdampak PMK di antaranya, screening dan pengobatan bagi ternak yang terjangkit PMK secara door to door, memberi bantuan obat-obatan untuk seluruh peternak, dan dilakukan pengecekan gangguan reproduksi, pemberian hormon, serta bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Klaten dalam vaksinasi sapi.

Menanggapi wabah nasional PMK, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM concern terhadap masalah tersebut. Pada Oktober 2022, dikeluarkan Peraturan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Upaya Penyehatan Koperasi Mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Terdampak Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku.

“Melalui peraturan tersebut, LPDB-KUMKM dan Kementerian Koperasi dan UKM tanggap dalam menanggulangi dampak PMK yang kian meluas, serta mengambil langkah-langkah strategis dalam menjamin kelangsungan koperasi peternak. Upaya lain juga disepakati guna menjamin keberlangsungan usaha para peternak sapi yang terhimpun dalam koperasi,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan keinginannya agar koperasi-koperasi sapi perah dapat mengembangkan kapasitas usaha, terutama dari sisi model bisnisnya. Harapannya, kapasitas koperasi dapat meningkat pesat dan berkontribusi dalam peningkatan pengembangan kebutuhan persusuan nasional.

“Kehadiran LPDB-KUMKM bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, namun sebagai integrator dan pengembangan model bisnis koperasi khususnya sektor riil. Dengan dukungan pendampingan dan permodalan LPDB-KUMKM, koperasi diharapkan mampu berkembang dan meningkatkan sisi perekonomiannya. Langkah strategis ini menjadi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Supomo.(Jef)

Utamakan Pelayanan, LPDB-KUMKM Pastikan Tak Pernah Tolak Proposal Pinjaman Dana Bergulir

Jakarta:(Globalnews id)-Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengedepankan prinsip pelayanan publik, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melayani pelaku koperasi dan UMKM yang membutuhkan akses pemodalan yang mudah, murah, dan ramah, baik dari pola konvensional maupun pola syariah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, pihaknya terus fokus melakukan penyaluran dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat melakui UMKM.

Sebab saat ini, lanjut Supomo, perekonomian dan para pelaku usaha sangat membutuhkan peran dari pemerintah yakni perkuatan permodalan karena sedang menghadapi transisi ekonomi dari pandemi.

“Kondisi perekonomian sekarang butuh dukungan kuat, terlebih kita tahu bahwa di kondisi pandemi waktu itu sangat terpuruk, siapa lagi yang mau mengangkat kalau bukan kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau negara,” ujar Supomo di Jakarta, Senin (14/10/2022).

Dengan itu, Supomo memastikan pihaknya tidak pernah menolak proposal pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari calon mitra koperasi LPDB-KUMKM.

Menurutnya, jika ada calon mitra koperasi yang belum sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh LPDB-KUMKM, maka akan diberikan pendampingan, termasuk melalui kegiatan bimbingan teknis dan juga coaching clinic.

“Kami tidak pernah menolak proposal, yang kami kedepankan prinsip pelayanan dan pendampingan, pasti akan kami informasikan apa saja kekurangannya, perlu dilakukan apa. dKami dampingi mulai dari tata kelola gimana cara bikin laporan keuangan, gimana Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian bagaimana proses bisnis koperasi yang baik,” kata Supomo.

Supomo bahkan memberikan contoh, ada salah satu mitra koperasi dari Lampung yakni Koperasi Sarana Bangun Lampung atau Sabalam yang mengajukan proposal pinjaman dan bergulir namun masih diperlukan beberapa perbaikan-perbaikan agar lolos mendapatkan pinjaman dana bergulir.

“Seperti di Lampung itu, pengurusnya sudah mau nyerah, tapi kami dampingi, kamu bantu, akhirnya mereka merasakan bagaimana menjalankan proses berkoperasi yang baik, karena semuanya dari anggota dan untuk anggota,” tegas Supomo.

Dengan ini, Supomo mengajak, agar para pegiat koperasi untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang memang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat.

“LPDB-KUMKM sudah membuka jalur yang sangat mudah, ada call center kami 1500856 kalau ingin komunikasi, kemudian jika ingin tahu jelas gimana persyaratan dana bergulir secara lengkap juga ada di www.lpdb.id, ayo manfaatkan ini kesempatan yang baik untuk pertumbuhan bisnis koperasi dan anggota,” pungkas Supomo.(Jef)

Tak Hanya Fokus Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Optimalkan Peran Pendampingan

Jakarta:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tak hanya fokus pada penyaluran dana bergulir, namun juga terus mengoptimalkan peran pendampingan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, dengan fokus pembiayaan kepada koperasi peran pendampingan bagi lembaga yang Ia pimpin menjadi hal yang sangat penting guna pencegahan pembiayaan bermasalah.

Menurutnya pendampingan bagi mitra maupun calon mitra perlu dilakukan karena koperasi menjadi salah satu wadah pengembangan ekonomi yang sangat dekat dengan masyarakat tetapi perlu didampingi agar menjadi usaha yang lebih professional.

“LPDB-KUMKM sekarang memang fokus pembiayaan kepada koperasi, kenapa koperasi, karena koperasi itu dirasakan manfaatnya dan banyak bersentuhan langsung kepada masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM. Alhamdulillah sampai akhir Oktober ini kami sudah menyalurkan Rp1,411 triliun dari target yang diberikan Rp1,8 triliun, dalam memberikan dana bergulir kami juga diamanahkan menjalankan pendampingan,” kata Supomo di Jakarta.

Salah satu program pendampingan yang tengah intensif dilakukan adalah pendampingan kepada koperasi-koperasi sektor riil yang sejalan dengan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan yakni perikanan, perkebunan, dan pertanian.

“Kami juga ditargetkan untuk menyalurkan kepada sektor riil seiringdengan program ketahanan pangan dari pemerintah, dan memiliki dampak ekonomi seperti ketersediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, karena menjadi sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan,” kata Supomo.

Berkaca dari pandemi covid-19 yang turut melanda perekonomian nasional, LPDB-KUMKM juga menyadari akan risiko pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan, dengan itu salah satunya adalah menjalankan pendampingan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

“Jadi sebelum bermasalah kami lakukan pencegahan, memang saat pandemi dan isu gejolak ekonomi global tahun depan, kami menyadari risiko dalam mengelola dana APBN ini, dengan itu kami lakukan pendampingan,” kata Supomo.

Selain pendampingan kepada mitra maupun calon mitra, LPDB-KUMKM juga melaksanakan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan upaya dari sisi internal agar pelayanan LPDB-KUMKM bisa dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memiliki sistem reward dan punishment.

“Karena kami harus pertanggungjawabkan dengan benar, dan dalam seluruh proses bisnis kami jalankan dengan prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, integritas yang betul-betul kami jalankan, karena kalau tidak dijalankan tidak akan bisa memberikan pelayanan yang optimal,” tegas Supomo.

Selain itu, faktor independensi juga menjadi sangat penting bagi setiap insan LPDB-KUMKM dalam menjalankan proses bisnis.

“Karena pada saat proses analisa bisnis dan kelayakan koperasinya tidak ada intervensi dari manapun, jadi benar profesional, disitulah secara internal kami pagari, dan kami juga melakukan transformasi layanan secara digital agar tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Dan mencegah pembiayaan bermasalah kami juga harus menyalurkan by desain melalui pendampingan dan bisnis plan yang baik, progresnya kami pantau terus dan itu perkembangannya semakin baik seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meningkat, pertumbuhan anggota dan aset koperasi juga meningkat, karena ini uang masyarakat dari APBN, dan harus digulirkan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang optimal,” pungkas Supomo.(Jef)