Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

Rampungkan Ajang Entrepreneur Hub 2023, MenKopUKM Ajak Mahasiswa Tak Takut Mulai Bisnis

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menutup dan merampungkan rangkaian acara Entrepreneur Hub 2023 setelah memasuki tahap glorifikasi final sebagai fase akhir dari ajang penumbuhan jiwa kewirausahaan dan wadah bertemunya para kolaborator yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan.

“Ajang Entreprenuer Hub diglorifikasi secara berkelanjutan untuk mendorong terciptanya wirausaha baru di kalangan generasi muda, terutama para mahasiswa,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki acara Entrepreneur Hub, Wirausaha Mudah #savelocalbusiness, di Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung, Senin (4/12).

Kampus Unpar menjadi lokasi glorifikasi final sebagai tahap akhir pelaksanaan Entrepreneur Hub 2023. Glorifikasi sudah dilaksanakan di Kampus Undiknas, Denpasar pada 13 Oktober 2023 dan di Universitas Hasanuddin, Makassar pada 19 Oktober 2023.

“Upaya ini untuk mewujudkan visi kami dalam mencetak wirausaha by design. Kami juga mengajak para mahasiswa untuk memulai bisnis dengan memperkuat ide bisnisnya,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten percaya, saat ini brand lokal sudah banyak dilirik oleh investor asing. Seperti sepatu lokal yang sukses berkolaborasi dengan produk luar negeri. “Ini meyakinkan dan kembali memberikan semangat agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar negeri, kuncinya adalah kolaborasi dan jangan takut memulai,” ucap Teten.

Ia mengatakan, platform Entrepreneur Hub yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai amanat dari Perpres Nomor 2 Tahun 2022, untuk memfasilitasi para pihak bertemu dalam satu platform. Terutama mereka yang sedang mengembangkan ide dalam menumbuhkan usaha dengan basis potensi lokal.

“Dengan hal-hal tersebut, saat ini untuk menjadi wirausaha menjadi sangat mudah sehingga peluang untuk meraih kesuksesan tanpa batas sedemikian terbuka,” katanya.

Selain kecanggihan teknologi, program dan kebijakan Pemerintah yang mendukung, warga Jawa Barat terutama di kalangan anak muda, juga diuntungkan dengan kondisi lokal yang kondusif untuk mengelaborasi kreativitas dan inovasi.

“Entrepreneur Hub membantu mengembangkan mahasiwa untuk menjadi pebisnis. Bantuan pembiayaan dan enabler telah tersedia, sehingga diharapkan Unpar juga mampu menciptakan wirausaha baru dan menjadi pabrik entrepreneur,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM mengatakan, dalam survei terkini, sebanyak 72 persen anak muda di Indonesia ingin menjadi pebisnis bukan lagi jadi karyawan atau pegawai, begitu juga di Asia tenggara.

Namun di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah jangan hanya menciptakan entrepeneur namun ciptakanlan ekononomi baru. “Saya telah berbicara dengan beberapa rektor terkait keinginan menciptakan wirausaha baru dan ekonomi baru. Jangan lagi kehadiran wirausaha menjadi pesaing UMKM kecil lainnya,” ucap MenKopUKM.

Tak hanya itu, transformasi digital juga dinilainya harus terarah. Transformasi digital banyak bergerak di sektor hilir, jasa, dan pembiayaan. “Teknologi harus melahirkan ekonomi baru jangan hanya menambah pedagang-pedagang baru. Kita juga tidak mau banyaknya e-commerce luar negeri membakar uang dengan memberikan subsidi ongkir, sehingga terjadi apa yang kita sebut predatory pricing. Barang dijual semurah-murahnya, sehingga UMKM tak bisa bersaing,” katanya.

*Pengembangan Ide Bisnis*

Dalam kesempatan yang sama, MenKopUKM juga melakukan dialog dengan para mahasiswa yang menjadi peserta di Entrepreneur Hub yang digelar di Unpar.

Beberapa di antaranya, pemilik usaha tas dan aksesoris Fold and Flare, Ellen, yang tercatat sebagai mahasiswi semester tujuh. Ia menjalani usahanya selama setahun. Saat ini ia mampu meraih omzet hingga Rp20 juta per bulan.

Kemudian, pemilik usaha kopi Badja Coffee, Jeki Kurniawan, yang sukses meraih penghargaan atas kreasinya memberikan model bisnis tak hanya sekadar waralaba tetapi juga menjadi bisnis ramah lingkungan dengan berdagang kopi menggunakan sepeda listrik.

MenKopUKM mengatakan, mahasiswa jangan takut untuk memulai bisnis. “Jika ide sejak awal diperkuat, maka mudah dihubungkan dengan banyaknya enabler. Begitu juga dengan pembiayaan yang sudah banyak tersedia. Seperti di industri fesyen dan sepatu, rata-rata mereka belum punya pabrik tetapi bisa mengembangkan produk untuk riset dengan maklon,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unpar Tri Basuki Joewono mengatakan, Unpar berusaha melakukan sesuatu yang relevan. Semua yang dilakukan diusahakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berdampak. Unpar pun dipercaya untuk menyelenggarakan Entrepreneur Hub di Jawa Barat.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini menegaskan komitmen peran serta Unpar dalam mengembangkan pola pikir kewirausahaan. Terutama dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Tri.

Komitmen Unpar ditujukan dengan didirikan pusat studi pengembangan UMKM. Unpar juga memiliki inkubator bisnis dalam mengembangkan kewirausahaan mahasiswa dan telah menjadi bagian Global Entrepreneur Monitor sejak 2013 dalam rangka penguatan riset kewirausahaan kampus.

“Unpar bersama ILO juga telah mengembangkan modul score plus yang telah diterapkan berbagai UMKM di Jawa Barat. Kerja sama PLUT Jabar, Yayasan Dana Bakti Astra, dan berbagai ekosistem kewirausahaan, mulai dari 1.000 start-up kewirausahaan, Sevenpreneur, dan berbagai platform pengembangan lainnya,” katanya.

Bahkan, Unpar menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib berbagai program studi. Pola pikir berwirausaha dibangun sejak semester awal dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempresentasikan ide bisnisnya kepada kampus.

Sepanjang 2023, Entrepreneur Hub telah dilaksanakan di 21 kota/kabupaten di 15 provinsi di Indonesia, dengan total sebanyak 2 ribu peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan PTI Perkuat Komitmen Bangun Inkubator Bisnis untuk Disabilitas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama start-up Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) memperkuat komitmen untuk membangun beberapa badan usaha disabilitas untuk menjadi inkubator bisnis seperti INWIDITA.

“Kerja sama ini terdiri dari 6 jenis usaha disabilitas yang akan mendapatkan pelatihan capacity building dan business matching untuk mencari investor yang cocok dengan badan usaha tersebut,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara bertajuk Karya Tanpa Batas 2023 (KTB 2023) untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Minggu (3/12).

MenKopUKM menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan daya saing, para sahabat disabilitas, sehingga ia secara khusus mengapresiasi PTI atas inisiatifnya menggelar ajang bagi para Sahabat Disabilitas untuk mengikuti pameran, pentas seni, dan bazaar usaha.

Ia mengatakan KemenKopUKM fokus berkolaborasi dengan PTI untuk membuat ekosistem usaha bagi para penyandang disabilitas. “Dan saya kira kerja sama ini cukup baik karena dari PTI berhasil juga menggandeng para pebisnis untuk bisa menjadi tempat belajar, magang dari para disabilitas, termasuk juga menyerap lapangan kerja dari pelanggan disabilitas,” kata Menteri Teten.

Menurut Teten, pendekatan tersebut sangat baik untuk mengajak semua pihak untuk memberi ruang dan kesempatan untuk belajar bagaimana disabilitas bisa mengembangkan diri dan talentanya di berbagai bidang termasuk seni, kegiatan usaha, dan keterampilan yang lainnya.

“Inilah yang dibutuhkan, termasuk kami sekarang ada 3 platform aplikasi digital yang nanti akan sangat membantu para disabilitas, ini yang sedang kita inkubasi, sedang kita carikan juga dukungan pembiayaan investornya,” katanya.

Ada setidaknya tiga aplikasi digital yang dikembangkan start-up berbasis disabilitas saat ini sudah mulai mendapatkan pembiayaan. Terkait dengan dukungan terhadap disabilitas, ada beberapa start-up yaitu Silang, Hear me, dan Deep Marketer yang saat ini bisnisnya sudah mulai berjalan dengan baik.

“Harapannya adalah selain dukungan untuk para disabilitas juga kita memikirkan bagaimana ekosistem kewirausahaan atau semangat untuk memiliki jiwa korsa di lingkungan disabilitas. Dari segi pembiayaan, Investor saat ini masih sedang berproses seiring dengan usaha yang mereka lakukan,” katanya.

Merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai 28,05 juta orang, dan 22 persen di antaranya berada pada kelompok usia produktif.

Meski akses dan keterjangkauan pendidikan bagi penyandang disabilitas terus meningkat, tetapi hingga tahun 2020 sebanyak 72 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor informal (Indeks Kesejahteraan Sosial 2020).

Hal ini menggambarkan tingginya potensi penyandang disabilitas sebagai wirausaha, konsumen, dan pekerja profesional. Dapat diasumsikan bahwa peningkatan akses dan kesempatan penyandang disabilitas, baik di tingkat global maupun nasional akan memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas.

Ketua Umum PTI Myra Winarko mengatakan saat ini sudah ada beberapa usaha sahabat disabilitas yang masuk dalam inkubator bisnis PTI yaitu Jagoan, Puka, Cidco, Asih Budi, Tabspace, juga usaha rintisan dari peserta pelatihan yaitu Touch n Glo (make up artis), Flower Kindness (pelatihan merangkai bunga), dan Cloud (pelatihan kuliner). Juga ada booth Koperasi PTI yang memamerkan usaha dari anggotanya.

Uhtuk pengembangan usaha dalam inkubator bisnis tersebut mereka menjalin kerja sama dengan fintech DANA melalui penandatanganan MOU untuk program Disabilitas Berdaya.

“Kami akan terus melakukan kegiatan untuk kemajuan penyandang disabilitas sehingga suatu ekosistem bisnis disabilitas dapat tercipta,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak STIE AMKOP Makassar Kembangkan Riset Model Bisnis Pendukung Hilirisasi

Tinggalkan komentar

Makassar:(globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Koperasi (STIE AMKOP) Makassar untuk mengembangkan riset model bisnis yang fokus mendukung hilirisasi dan industrialisasi.

“Guna mewujudkan industrialisasi, tentu SDM yang berkualitas untuk dapat mengolahnya juga diperlukan. Maka dari itu, peran perguruan tinggi sangat penting salah satunya untuk riset model bisnis terkait hilirisasi dan industrialisasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Kuliah Umum di STIE AMKOP Makassar bertajuk Membangun Wirausaha yang Berdaya Saing Menuju Indonesia Maju 2045 di Makassar, Sabtu (2/12).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Teten menambahkan, suatu daerah harus dapat memanfaatkan keunggulan domestiknya, dan untuk di Makasar salah satunya rumput laut.

“Rumput laut merupakan salah satu kekayaan kita yang hingga sat ini belum dimaksimalkan. Padahal rumput laut, bisa menjadi produk pengganti gandum dalam pembuatan tepung untuk seperti mie,” kata Menteri Teten.

Untuk itu ia mendorong pihak STIE AMKOP untuk melakukan riset model bisnis terkait produk turunan dari rumput laut.

“Sehingga kita tidak lagi menjual rumput laut dalam bahan mentah, sehingga bisa dibuat produk turunannya. Itulah suatu proses hilirisasi,” kata Teten.

MenKopUKM mengatakan, Indonesia saat pertengahan 1980an memasuki masa industrialisasi yang berorientasi ekspor. Ketika itu mulai masuk investasi asing seperti pabrik sepatu, garmen, tekstil, elektronik, dan lainnya. Tapi industri yang mengandalkan buruh murah hanya menjadi _sunset industry_. Maka sekarang terjadi deindustrialisasi

“Belajar dari industrialisasi, hari ini industrialisasi yang mau dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan domestik atau bahan baku dalam negeri yaitu tambang yang selama ini kita ekspor barang mentahnya. Jadi harus melakukan hilirisasi. Selain tambang, hasil perkebunan, kelautan dan perikanan juga akan dikembangkan melalui hilirisasi,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, pada kesempatan itu pula MenKopUKM mengajak mahasiswa agar memberikan kontribusi terbaik untuk turut mewujudkan Indonesia menuju negara maju di 2045.

“Indonesia diprediksi punya potensi besar untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi besar dunia 2045. Ini potensi yang menurut saya harus disiapkan dengan baik karena banyak negara yang sudah masuk dalam negara pendapatan menengah terperangkap dan tidak naik kelas,” kata

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan, Indonesia harus merasa terpacu dengan kemajuan Korea Selatan. Negara yang kemerdekaannya hanya berbeda 2 hari dengan Indonesia tersebut dikatakan sudah sangat maju dan perekonomiannya kuat.

Bahkan dari sisi pendapatan per kapita, Korea Selatan sudah mencapai 36.000 dolar AS sementara Indonesia masih tercatat sebesar 4.500 dolar AS.

“Kita negara yang besar sekali. Punya segalanya. Mudah-mudahan emosi dan harga diri kita teganggu karena kita negara kaya tapi kalah dari Korea Selatan. Mereka itu sama pernah dijajah Jepang, padahal mereka serumpun. Rasa sakit terhadap Jepang dipakai untuk memotivasi produktivitas mereka. Sekarang terlihat Korea Selatan dikenal dunia. Alat elektronik rumah tangga dari Korea. Otomotif juga. Saya mau kita semua merasa terusik dan termotivasi untuk maju,” kata Menteri Teten.

Untuk menjadi negara maju, pemerintah saat ini telah menyiapkan berbagai strategi seperti membangun infrastruktur agar mampu melahirkan pusat ekonomi baru, modernisasi birokrasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Teten menjelaskan Bank Dunia telah memberikan catatan bahwa Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja lebih berkualitas untuk kelas menengah. Maka dari itu, pemerintah sedang melakukan pendekatan industrialisasi yang mengandalkan keunggulan domestik.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bata Ilyas, Jamaluddin Bata Ilyas menambahkan bahwa koperasi menjadi bagian dari fondasi ekonomi Indonesia yang merupakan ekonomi berbasis kerakyatan di mana koperasi dan UMKM menjadi tumpuan ekonomi.

“Merupakan tradisi di kampus kami mengundang petinggi negara dan ilmuwan untuk menyampaikan strategi keilmuan, regulasi, informasi, agar bisa menjadi referensi dalam pembelajaran. Kehadiran MenKopUKM dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di sini,” ujar Jamaluddin.

Sementara itu, Ketua STIE AMKOP Makassar Bahtiar mengatakan hanya ada 3 perguruan tinggi yang fokus dalam pengembangan koperasi yaitu IKOPIN di Bandung, AMKOP di Palembang, dan AMKOP di Makassar.

“Kehadiran MenKopUKM tentu akan membuka pandangan kita mengenai pengembangan koperasi termasuk mengenai digitalisasi yang perlu dikembangkan,” kata Bahtiar.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Berikan Apresiasi kepada 12 Wirausaha Inovatif, Kreatif, dan Growth Oriented

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memberikan apresiasi kepada 12 peserta Program Kewirausahaan yang berkriteria inovatif, kreatif, dan growth oriented, sebagaimana ditetapkan masing-masing program melalui Entrepreneur Award 2023.

“Apresiasi ini diberikan kepada 12 wirausaha dan start-up dengan kriteria Best Product Innovation dan Business Impact,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam acara Entrepreneur Award 2023 di sela gelaran Cerita Nusantara di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (28/11).

Masing-masing 12 wirausaha tersebut berasal dari program Entrepreneur Financial Fiesta, program EntrepreneurHub, program Entrepreneur Development, serta program Digitalisasi dan Start-up Tahun 2023.

Menteri Teten mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menjadi bagian dalam penciptaan dan penumbuhan 1 juta wirausaha hingga akhir 2024. Salah satunya melalui Program Entrepreneur Award Tahun 2023. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari agenda Cerita Nusantara yang berkolaborasi dengan Dekranas dan OASE KIM.

“Entrepreneur Award bertujuan memberikan apresiasi kepada wirausaha/start-up yang telah mengikuti program kewirausahaan dan sebagai upaya menumbuhkan wirausaha yang inovatif, berorientasi tumbuh, berjejaring, dan terhubung dengan ekosistem wirausaha,” kata MenkopUKM.

Menteri Teten menyebutkan, Indonesia di tahun 2045 diprediksi berbagai lembaga dunia akan menjadi negara maju. Suatu negara dikatakan sebagai negara maju jika rasio kewirausahaannya mencapai 12 persen sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

“Saat ini, kita dihadapkan dengan rasio kewirausahaan yang masih rendah di 3,47 persen. Dan rasio kewirausahaan berpotensi terus ditingkatkan, di antaranya dengan penumbuhan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dan insentif penguatan sinergi antar stakeholder, serta penumbuhan ekosistem kewirausahaan,” kata MenKopUKM.

Di samping itu, melalui kegiatan Entrepeneur Financial Fiesta 2023, juga telah terdistribusi sebesar kurang lebih Rp94,5 miliar. Rinciannya, pembiayaan kepada 208 wirausaha sebesar Rp24 miliar oleh Arqam, pembiayaan kepada 13 wirausaha sebesar Rp19 miliar oleh LBS Urun Dana, pembiayaan kepada 4 wirausaha sebesar Rp22 miliar oleh MBN, serta pembiayaan wirausaha kepada 28 wirausaha sebesar Rp13 miliar oleh Siger Innovation Hub.

Tak ketinggalan, pembiayaan wirausaha kepada Kelompok Peternak Broiler X sebesar Rp9 miliar oleh Investree, hingga pembiayaan wirausaha kepada Grenpace sebesar Rp7,5 miliar oleh PT Panca Berkah Bumi.

MenkopUKM berharap momentum ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para wirausaha dan start-up yang telah mengikuti serangkaian acara business matching dan entrepreneur award.

“Kami harap ada tindak lanjut untuk business matching ini agar dapat terhubung dengan pasar dan investor. Jangan berhenti untuk terus berinovasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenkopUKM Siti Azizah menjelaskan, para peserta juga telah berkesempatan untuk mengikuti business matching yang terbagi ke dalam empat sektor, yaitu kriya, agriculture/aquaculture, fashion and beauty, serta digital/aplikasi.

Azizah menambahkan, Entrepreneur Hub sebagai salah satu program kolaborasi dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan bahkan telah terlaksana pada 20 kabupaten/kota di 14 provinsi, serta Meet The Investor di Jakarta yang mencatat potensi investasi bagi wirausaha yang tergabung dalam Entrepreneur Hub Jakarta sebesar Rp57,32 miliar.

“Kami juga melaporkan terkait adanya kemitraan antara Perempuan Tangguh Indonesia dengan Dana melalui kegiatan disabilitas berkarya dan ditindaklaniuti dengan kerja sama melalui MoU dengan aktivitas pendanaan, mentoring, workshop, dan merchandise hasil karya teman-teman disabilitas,” kata Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung Langkah Konkret Sarinah Jadi Agregator Batik Lokal Mendunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globslnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memberikan dukungan dan apresiasi terhadap PT Sarinah (Persero) yang berkomitmen membuka peluang bagi UMKM lokal untuk semakin berkembang.

“Upaya ini memberikan wadah serta memfasilitasi UMKM dalam memperluas pasarnya baik di dalam maupun luar negeri,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Panggung Karya Nusantara yang mengusung tema Batik Indonesia Era Sukarno di Sarinah, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Salah satu wujud konkret tersebut yakni melalui penyelenggaraan Panggung Karya Nusantara yang menghadirkan dan memamerkan 30 karya batik langka di era Presiden Pertama Indonesia, Sukarno.

“Sarinah bukan hanya menjadi rumah bagi karya anak bangsa yaitu UMKM lokal, saat ini Sarinah juga menjadi panggung bagi batik langka Tanah Air sehingga mampu menjadi daya tarik wisata dan memperkuat sektor ekonomi kreatif kita,” ucapnya.

MenKopUKM mengatakan, Sarinah selama dua tahun bertransformasi juga aktif melakukan berbagai kegiatan dan menyelenggarakan event yang mampu menarik masyarakat untuk berkunjung. “Setiap ada tamu dari luar negeri datang ke Sarinah, kagum dengan karya anak bangsa yang ditampilkan di sini. Sarinah tak hanya menjadi mall tapi juga menjadi tempat wisata belanja,” ujarnya.

Dikatakan Teten, selama ini batik warisan leluhur, terutama di era Sukarno sangat monumental di tengah perkembangan batik di Tanah Air. “Saya kagum betul dengan sosok Presiden Sukarno yang menggunakan batik sebagai simbol persatuan. Hari ini, batik sudah digunakan sehari-hari oleh masyarakat indonesia,” katanya.

Batik adalah salah satu jenis wastra Indonesia yang paling terkenal, dengan beragam teknik pembuatan, motif, serta masing-masing memiliki makna filosofis.

Indonesia begitu kaya, memiliki lebih dari 300 motif batik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Harus ada perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau motif batik yang menjadi ciri khas daerah.

Berdasarkan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kementerian Perindustrian, ada 3.159 unit usaha batik yang tercatat di seluruh Indonesia.

Industri batik skala besar-sedang berjumlah 208 unit. Usaha batik mikro-kecil menengah berjumlah 2.951 unit. UMKM batik memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya sebesar 1,2 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap 3,5 juta tenaga kerja.

“Nilai ekspor batik pada 2022 mencapai Rp1 triliun dan diekspor ke lebih dari 100 negara di dunia. Target pemerintah adalah mencapai ekspor hingga 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp1,5 triliun pada 2023,” ucap Teten.

MenKopUKM mendorong batik untuk menggunakan unsur TKDN lebih tinggi (karena selama ini menggunakan katun impor). Salah satunya melalui fasilitasi sinergi Asia Pacific Rayon sebagai produsen viscose rayon lokal dengan koperasi perajin batik di Pekalongan.

“KemenKopUKM juga mendorong perajin batik untuk mengoptimalkan ekosistem agregator. Dalam hal ini, Sarinah sudah sangat tepat, untuk mengambil peran sebagai super agregator untuk di subsektor wastra dan kriya nusantara, khususnya batik,” ucapnya.

Melalui model bisnis agregasi diharapkan pembatik dapat terkonsolidasi, kualitas produksi dan manajemen meningkat, sampai akses pengetahuan, teknologi, pembiayaan serta akses pasar semakin terbuka.

“Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi untuk membangkitkan kejayaan batik melalui berbagai event internasional dan event nasional seperti Panggung Karya Nusantara,” kata MenKopUKM.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati mengatakan, sejak transformasi hampir 2 tahun lalu, segala kegiatan dan event di Sarinah dilakukan salah satunya Panggung Karya Nusantara yang menjadi trademark sebagai panggung karya unggulan UMKM Indonesia.

“Sarinah sudah menggelar banyak event bersama UMKM. Saat ini kami telah bekerja sama dengan 500 UMKM dengan 500 event, performance yang dilaksanakan. Sarinah hadir melalui langkah konkret bagi para kreator,” ucapnya.

Panggung Karya Nusantara digelar pada 24-29 November 2023 di lantai 6 Gedung Sarinah. Event tersebut digelar sebagai event signature dan menjadi ikon yang diharapkan bisa diulang setiap tahun.

“Mudah-mudahan event bisa menjadi benchmark bagi para penggemar batik dan kreator batik. Dan tahun depan diharapkan menjadi gerakan batik nasional,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Garda Transfumi Hadir Perluas Lapangan Kerja dan Cetak Wirausaha Baru

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:((globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, kehadiran Garda Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) berperan penting dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru, dan membantu transformasi usaha informal menjadi formal, sehingga mampu mencetak wirausaha baru di Tanah Air.

“Garda Transfumi harus berperan aktif membantu menciptakan wirausaha atau entrepreneur yang mengagregasi usaha-usaha agar mereka naik kelas bukan justru menciptakan pegawai. Karena kalau mereka berusaha sendiri-sendiri akan sangat berat,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam dalam acara Transfumi Nationwide Conference bertajuk ‘Bela Negeri Tunjukkan Bakti,’ di Sleman, Daerah Istinewa Yogyakarta (DIY), Rabu (22/11).

Tak hanya itu, Garda Transfumi kata MenKopUKM, bertugas membantu menjalankan strategi Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dengan menciptakan lapangan kerja baru, menggantikan 97 persen lapangan pekerjaan yang saat ini masih didominasi oleh sektor informal.

“Sulit jika pendapatan per kapita Indonesia yang saat ini masih sekitar 4.500 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita untuk ditingkatkan menjadi 13.000 dolar AS per kapita dalam 20 tahun ke depan, jika kita tidak mengubah struktur ekonomi dan kualitas lapangan kerja saat ini,” ucapnya.

Untuk itu, Garda Transfumi diharapkan menjadi gerakan bersama dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui industrialisasi berbasis bahan baku lokal yang melibatkan UMKM, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan ekonomi baru.

Salah satu persyaratan usaha mikro untuk naik kelas yakni melalui kepemilikan perizinan berusaha yang didukung dengan sertifikasi produk yang menunjang kegiatan usahanya. Dengan kepemilikan perizinan berusaha dan sertifikasi produk, maka akan memudahkan pelaku usaha mikro untuk masuk ke ekosistem digital dan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

“Dengan bantuan Garda Transfumi, KemenKopUKM mengklasifikasi berdasarkan usaha sejenis, misalnya produk makanan dan sebagainya, dimasukkan dalam klaster koperasi. Naik kelasnya tidak bisa sendiri-sendiri, sehingga nanti isu yang menyangkut kesulitan akses pembiayaan dan lainnya bisa lebih mudah diatasi bersama,” ucapnya.

Melalui LPDB-KUMKM, usaha mikro yang tergabung dalam koperasi juga diberikan kemudahan pembiayaan. Berbeda dengan lembaga pembiayaan seperti bank, yang memerlukan persyaratan yang lebih rumit. Sebab perbankan memiliki pertimbangan prinsip kehati-hatian yang tinggi atas kemungkinan kredit macet dari nasabahnya.

“Kalau UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok, berkolaborasi ke dalam koperasi dan usaha besar, maka akan ada kepastian pasar. Ini yang harus dibangun. Susah memaksa bank untuk memberikan pembiayaan kepada usaha yang kecil-kecil karena potensi NPL yang tinggi. Untuk itu para pendamping jangan lagi melakukan pendampingan orang per orang, tetapi melalui klaster usaha,” kata Menteri Teten.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menambahkan, daya saing kompetisi usaha itu ke depan semakin berat. Untuk bisa melalui itu, usaha mikro harus bersinergi atau berkonsolidasi meningkatkan skala ekonomi, agar mendapat standardisasi pasti dan posisi tawar (bargining) tinggi.

Fiki menyampaikan, pendekatan yang bisa dilakukan Garda Transfumi yakni melalui dua program strategis KemenKopUKM mencakup mengembangkan sektor hulu dengan factory sharing dan pembiayaan. Sementara di hilir, melalui offtaker, logistik, distributor, serta mitra agregator.

“UMKM tidak bisa berjuang sendiri. Butuh ekosistem yang mendukung UMKM untuk berkembang secara optimal. Produk UMKM yang unggul harus masuk ke dalam rantai pasok industri. Diperlukan juga penguatan ekosistem melalui koperasi untuk membina UMKM supaya bisa menjadi ‘local heroes’ di setiap daerahnya,” ucap Fiki.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menambahkan UMKM menjadi fokus Presiden Jokowi, sedangkan untuk Yogyakarta melalui Perda Kewirausahaan juga telah menyusun peta jalan sebagai guidance dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang kewirausahaan yang ditinjaklanjuti di daerah.

“Kami berkomitmen menjadi garda terdepan untuk mencapai target rasio kewirausahaan ini bisa tercapai dalam RPJMN Yogyakarta,” ucap Srie.

Hadir di kesempatan yang sama, Owner House of Astri Welas Batik Asri Pramawati menuturkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berdaya saing. Sehingga UMKM bisa berkembang secara kolektif.

“Sekitar tiga tahun belakangan kami melibatkan 1.000 UMKM dalam pembuatan batik, dengan fokus terhadap bahan baku batik daur ulang,” katanya.

Asri mengungkapkan, respons pasar atas produksi yang dihasilkan dari limbah sampah atau sisa sisa pakaian sangat baik hingga dapat diterima di pasar internasional.

Ke depan, Asri mengaku masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya tersebut. “Tantangannya, saat ini kami masih mengandalkan dua desa dengan 20 ATBM (alat tenun bukan mesin) untuk mengerjakan permintaan produk yakni di Karangrejo dan Bandung. Potensi ini sangat besar, sehingga diperlukan sumber daya yang lebih besar agar bisa mencukupi permintaan ke depannya,” kata Asri. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kerja Sama Indonesia-Korsel Penting untuk Kembangkan Start-up Tanah Air

Tinggalkan komentar

Nusa Dua:(globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) untuk mengembangkan start-up di tanah air.

“Kita harus mampu memanfaatkan kerja sama dengan Korea, mengingat perkembangan start-up di Korea sudah sangat pesat, dan bisa dijadikan acuan untuk perkembangan ekosistem start-up di Indonesia,” ujar MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam Korea-Indonesia Startup (KOIN) Assesment Workshop di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/11).

Menurut Menteri Teten, KOIN menjadi ajang bagi Indonesia dan Korea untuk mewujudkan komitmen dalam membina dan memperkuat ekosistem start-up di masing-masing negara.

Salah satu tujuan dari KOIN adalah memetakan sekaligus mengidentifikasi peran penting para stakeholder mulai dari Pemerintah, swasta, akademisi, hingga investor dalam memainkan masing-masing peranan untuk memecahkan berbagai permasalahan.

“Dengan mengidentifikasi peran-peran ini, kita dapat menciptakan ekosistem yang mampu mendorong inovasi, sekaligus memberikan dukungan dalam menciptakan pertumbuhan start-up secara berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah menjalin kerja sama dengan Korean Development Institute (KDI) melalui Knowledge Sharing Program dengan tujuan berbagi wawasan, pengalaman, dan pengetahuan terkait program kebijakan dan inovasi di Korea untuk diimplementasikan pada ekosistem start-up Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan ekosistem start-up di masing-masing negara,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga mengajak para pelaku start-up di Indonesia untuk mengambil kesempatan belajar satu sama lain, memaksimalkan potensi yang dimiliki, serta secara kolektif mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengungkapkan, KOIN akan menjajaki peluang kolaborasi antara Indonesia dan Korea, khususnya dalam menumbuhkan start-up dan UMKM yang selama ini memainkan peran penting dalam ekonomi nasional.

“KOIN juga menjadi media untuk berdiskusi dan kolaborasi dalam mengembangkan start-up melalui inovasi teknologi,” ujar Leonard.

Menurutnya, ekosistem start-up tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus tercipta dari sebuah sinergi dan perpaduan antara usaha, sumber daya berkualitas, dan ide kreatif.

Untuk itu, Leonard mengungkapkan, dalam acara ini terdapat dua sesi panel yang akan membahas secara spesifik topik-topik penting dalam mengembangkan kesuksesan UMKM pada kedua negara (Indonesia dan Korea).

“Tujuannya agar mampu menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dengan Korea dalam mengembangkan ekosistem start-up, sekaligus berkontribusi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SGDs) bagi kedua negara,” tutur Leonard.

Sementara itu, Director of Korea Development Institute Dong Chul Cho mengatakan, KOIN diharapkan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada start-up.

“Inovasi menjadi elemen mendasar untuk mendesain kebijakan yang efektif dalam menumbuhkan perkembangan start-up maupun UMKM yang merupakan sektor krusial di sebuah negara,” kata Dong Chul.

Menurutnya, UMKM sangat penting bagi perekonomian negara. Bahkan ia menuturkan UMKM di negaranya mampu menyumbang lebih dari setengah nilai PDB Nasional. “Lebih dari 80 persen lapangan pekerjaan di Korea disediakan oleh UMKM, dan saya yakin ekonomi Indonesia bisa lebih besar dari Korea,” ujar Dong Chul.

Dong Chul juga meyakini, ke depan akan banyak start-up yang saat ini sedang merintis berkembang menjadi perusahaan besar. Ia mencontohkan Google, Tesla, Samsung, hingga Hyundai, yang ia yakini juga tumbuh dari UMKM sebelum menjadi pemain dunia seperti sekarang.

“Saya yakin, suatu saat nanti perusahaan besar dunia bisa tumbuh dan berasal dari Indonesia,” tutur Dong Chul.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Belanja Barang dan Jasa Pemerintah ke UMKM Jadi Katalis Pembangunan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.

“Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju.”, di Jakarta, Selasa (7/11).

Hadir dalam Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan 2.179 utusan dari Kementrian, Badan, Lembaga, serta Pemprov, Pemkot/Pemkab seluruh Indonesia.

Menteri Teten mengatakan, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun, sebuah angka yang menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, telah realisasi Pengdaaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.

“Ini angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kita. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten memaparkan, pada 2022, Indonesia menghadapi tantangan dengan lebih dari separuh transaksi belum tercatat di SPSE, hal ini menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung.

Ia menambahkan sebanyak 87 persen UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual.

“Kita perlu mengatasi isu strategis seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing di era disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut Menteri Teten menegaskan Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.

“Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai. Upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan,” kata Menteri Teten.

Selain itu, kata Menteri Teten diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar.

“Hal ini, bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan,” kata MenkopUKM.

MenKopUKM mengingatkan dalam setiap langkah kebijakan dan setiap usaha, adalah investasi untuk masa depan bangsa.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur dan sistem, tetapi kita juga membangun mimpi dan aspirasi UMKM untuk bersaing dan berjaya. Bersama, kita akan mengarahkan Indonesia menuju kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam rakorknas PBJ 2023, Menteri Teten mengajak K/L untuk bertransformasi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

“Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Sementara itu Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan diantaranya, pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90 persen.

Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1 persen kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6 persen.

“Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40 persen, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” kata Hendrar.

Tercatat untuk produk tayang UMKM di e- katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp161,3 triliun.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pembentukan Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera Perkuat Terwujudnya Ekspor Bonsai

Tinggalkan komentar

Sidoarjo:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung pembentukan koperasi pemasaran oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) bernama Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera yang diharapkan mampu memperkuat terwujudnya ekspor bagi bisnis bonsai Indonesia.

“PPBI adalah salah satu organisasi hobi yang cukup tua, sudah mencapai 44 tahun. Mengelola sebuah organisasi untuk periode waktu panjang agar tetap eksis dan tumbuh bukan hal yang mudah. Ini bisa menjadi modal sosial untuk ditumbuhkembangkan, bahwa hobi bonsai bukan sekadar hobi atau karya seni, tetapi punya nilai ekonomi yang luar biasa,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam Musyawarah Nasional PPBI Ke-X Tahun 2023 yang mengusung tema ‘Mewujudkan Jati Diri Seni Bonsai Indonesia Melalui Digitalisasi PPBI’ di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (4/11).

Menteri Teten mengatakan Indonesia memiliki SDA yang tak diragukan lagi, bahan baku yang tersedia di dalam negeri yang tak ada tandingannya. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Sehingga jika dikolaborasikan seni dengan SDA seperti tanaman bonsai ini, bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang besar.

Menurutnya, banyak negara melihat ekonomi kreatif sebagai alternatif dari ekonomi konvensional seperti industri keuangan dan lainnya. Di tahun 2022, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional Indonesia mencapai Rp1.134,9 triliun.

Sementara berdasarkan The Global Bonsai Market 2022, pasar ekonomi bonsai di dunia mencapai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan diperkirakan akan terus meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang memimpin pasar bonsai di kancah internasional.

“Di industri ini akan banyak rantai pasok yang tercipta dari UMKM. Mulai dari bahan baku bonsai sendiri, karena ia tumbuh bukan lagi dari alam saja tetapi ada upaya budidaya. Kemudian kebutuhan pot hingga perawatan dan kebutuhan lainnya. Diharapkan dengan membangun ekosistem ini, betul-betul menciptakan lapangan kerja baru,” ucapnya.

MenKopUKM menegaskan, perkembangan industri bonsai harus dilihat sebagai suatu peluang, menjadikan seni bonsai suatu komoditas peluang ekonomi yang memiliki potensi untuk dibesarkan. “Sirkular ekonomi yang tercipta dengan bergabung dalam koperasi, semakin menumbuhkan ekonomi kreatif,” ujar Teten.

Ia menganjurkan bagi Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera agar memanfaatkan digitalisasi, sehingga dapat dikelola dengan profesional, melalui model bisnis dan upaya perluasan pasar dalam dan luar negeri. Tercatat, pertumbuhan bisnis bonsai dapat berkembang secara signifikan melalui toko online (e-commerce) yang menerapkan digital marketing dan transaksi less contact.

KemenKopUKM akan terus memperkuat ekosistem usaha bonsai di Tanah Air dengan melakukan pendampingan, pembentukan, dan pengembangan koperasi, pengembangan bisnis model, menghubungkan dengan berbagai mitra dan market, serta pembiayaan untuk koperasi-koperasi potensial melalui LPDB-KUMKM.

“Yang jadi pertanyaan apakah bisa ekspor? Tentu sangat bisa. Hanya saja perlu diakui masih ada terkendala izin ekspor dan kekarantinaan. Kebetulan, seiring adanya reformasi internal, telah dibentuk Badan Karantina Pertanian. Diharapkan kebutuhan koperasi dalam ekspor bonsai bisa di-adressed dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Karantina Pertanian agar ekspor dipermudah. Hobi itu harus tumbuh marketnya, supaya tidak stagnan,” ujar KemenKopUKM.

Ia berharap, kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-X PPBI berjalan lancar dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan pelaku UMKM sekaligus memajukan ekonomi kreatif dan ekonomi bonsai di Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Umum PPBI Erwin Lismar mengatakan, PPBI tidak bisa tumbuh dengan baik tanpa ada dukungan Pemerintah. Untuk itu, pihaknya terus menjalin hubungan baik dengan KemenKopUKM dan Kemenparekraf.

“Di bawah kementerian ini PBBI dapat berkembang dengan pesat. Kita dengan dunia internasional sudah sejajar, ke depan diharapkan seni bonsai Indonesia bisa menjadi kiblat dunia,” ucapnya.

Dalam Munas sekaligus Pameran Nasional Bonsai, PBBI menampilkan 1.757 pot tanaman bonsai kelas dunia dengan standar kualitas internasional. Acara tersebut juga melibatkan 250 cabang PPBI di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pembonsai dan seni bonsai, Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera dibentuk dengan melibatkan UMKM.

“Ini kesempatan bagi masyarakat untuk bisa menikmati bonsai pilihan sebagai karya seni anak bangsa. Karena hobi dan industri bonsai tak main-main. Harga paling tinggi di pameran ini mencapai kisaran Rp2 miliar, memang sangat fantastis. Pasar bonsai merupakan industri yang sangat potensial,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Kospermindo Ekspor Rumput Laut Ke China Wujudkan Hilirisasi Komoditas Lokal

Tinggalkan komentar

Makassar:(globalnews.id) – Koperasi Rumput Laut Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) sukses mengekspor rumput laut sebanyak 4 kontainer ke Xiamen, China, melalui pelabuhan Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan nilai mencapai Rp500 juta.

Secara simbolis, prosesi pengiriman ekspor rumput laut tersebut diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

MenKopUKM mengatakan, potensi rumput laut Indonesia untuk ekspor dan keperluan dalam negeri sangatlah besar, baik sebagai substitusi impor gandum untuk ketahanan nasional, maupun sebagai bagian dari hilirisasi komoditas lokal. Hal tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan industrialisasi berbasis SDA (Sumber Daya Alam) lokal.

“Rumput laut bisa menyubstitusi sekitar 30 persen kebutuhan tepung terigu sebagai ketahanan pangan. Olahan rumput laut lebih sehat sebagai pengganti tepung terigu untuk pembuatan mie, kue, maupun pupuk bio plastic, kecantikan, hingga makanan ternak. Bisa dikatakan penggunaannya sangat luas,” ucap Menteri Teten usai melakukan gunting pita sebagai simbolis peresmian ekspor rumput laut ke China, di Makassar, Sulsel, Sabtu (4/11/2023).

MenKopUKM meyakinkan, kemampuan olahan rumput laut dalam menyubstitusi tepung terigu impor memiliki pasokan bahan baku yang cukup. Dari segi harga, produk tersebut juga sangat kompetitif dibanding tepung terigu impor.

“Selama ini kita impor tepung terigu dan gandum, kalau subtitusi olahan rumput laut bisa terlaksana secara menyeluruh, kita mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus menghemat devisa negara,” kata Teten.

Dalam memuluskan hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah, yang dalam hal ini perlu melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bersama-sama menentukan arah kebijakan tersebut.

“Saya sudah bicarakan dan usulkan supaya ada kebijakan afirmasi, yaitu kewajiban menggunakan rumput laut pada produk berbasis terigu. Nanti akan dibahas lagi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sendiri,” katanya.

Ditegaskan MenKopUKM, kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Jepang salah satunya. Sehingga diharapkan kebijakan afirmasi mewajibkan rumput laut sebagai bahan baku olahan tepung terigu dan pengganti gandum bisa dipasok dari dalam negeri sendiri.

“Afirmasi kebijakan perlu didorong, karena seluruh dunia juga sudah melakukan itu,” ucap Teten.

Dengan hilirisasi atau industrialisasi, kata Menteri Teten, produk rumput laut yang selama ini diekspor masih dalam bentuk material mentah, bisa diolah menjadi tepung dan sebagian barang setengah jadi.

“Dalam hal ini, koperasi berperan menjadi agregator sekaligus pengolah rumput laut. Bisa melalui kerja sama dengan perusahaan besar untuk teknis mesin dan pengolahan,” katanya.

*Kebijakan Afirmasi*

Lebih lanjut Ketua Kospermindo Arman Arfah menjelaskan, koperasi bimbingannya melakukan ekspor tiap bulannya dengan mengirim lebih dari 7.000 ton ke China. Para petani rumput laut di seluruh Indonesia, telah mampu mencukupi kebutuhan ekspor luar negeri sejak tahun 2004 atau selama kurang lebih 20 tahun, sehingga jika ada kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri pun tidak menjadi masalah.

“Riset terkait pengolahan rumput laut kita sudah ada, tinggal arah kebijakan yang dibutuhkan dan kesempatan yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Kami berharap KemenKopUKM bisa mendorong itu melalui kebijakan afirmasi subtitusi impor untuk mencukupi pasar luar dan dalam negeri,” katanya.

Arman melanjutkan, laut Indonesia menjadi laut terpanjang kedua dunia yang potensinya dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Arman pun menjamin, jika nanti kebijakan tersebut diterapkan, tak hanya kebutuhan luar negeri yang tercukupi, dalam negeri pun akan ikut tercukupi.

“Kita yang membudidayakan, mengolah, dan mengkonsumsinya sendiri. Saya bisa pastikan, kualitas rumput laut kita jauh lebih bagus dari yang diproduksi di luar negeri. China sudah lama pakai rumput laut dari Indonesia dan diolah di sana, Jepang pun sama, bahan baku agar-agar mereka merupakan pasokan rumput laut dari Indonesia,” katanya.

Arman mengungkapkan, di Indonesia terdapat 500 jenis rumput laut yang memiliki potensi ekonomi. Namun yang tergarap baru empat jenis, yaitu teleslaria, potonik, pinosum, dan lawi lae buleva. “Yang paling banyak dikirim ke luar negeri adalah jenis potonik, teleslaria dan spinosum. Kalau tiga jenis ini saja bisa dikelola dengan baik, kita mampu produksi sebanyak 350.000 ton, dan sebesar 200.000 tonnya untuk ekspor. Ini membangun ketahanan pangan dalam negeri,” kata Arman.

Ia menegaskan, dalam proses hilirisasi, koperasi sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari Pemerintah. “Kami siap terlibat dalam hilirisasi, maka kita butuh dukungan dari KemenKopUKM untuk proses hilirisasi tersebut,” ujarnya.

Kospermindo sendiri mewadahi 2.000 anggota yang mayoritasnya adalah petani rumput laut. Selain membawahi Kospermindo, Arman juga merupakan Ketua Asosiasi Petani Rumput Laut Indonesia yang memiliki anggota sebanyak 10.000 orang di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Hongbo selaku Head Quality Control perwakilan dari perusahaan China, Green Fresh mengatakan, dalam mengolah berbagai produk mulai dari es krim, sosis, puding, kue, roti dan mie, pihaknya mendapat pasokan bahan baku dari rumput laut Indonesia, tepatnya Sulsel. Green Fresh sendiri merupakan pabrik terbesar dunia dari Xiamen, China.

“Kami mendapat pasokan rumput laut dari Sulsel sebanyak 7.000 ton per bulan, dengan kualitas rumput laut yang sangat bagus. Saat ini, kami memiliki satu pabrik pengolahan di Situbondo, Jawa Timur, untuk pengolahan agar-agar dengan kapasitas 1.000 ton yang juga bekerja sama dengan koperasi,” katanya.

Diakui Hongbo, dalam mengolah produk dari bahan baku rumput laut, memang dibutuhkan investasi yang tak murah. Mulai dari teknologi, hingga harga mesin pengolahan yang bisa mencapai sekitar 2 miliar yuan atau setara Rp100 miliar.(Jef)