Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

MenKopUKM Paparkan 4 Syarat Menuju Indonesia 100 Tahun pada 2045

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memaparkan empat syarat yang harus dipenuhi menuju Indonesia 100 Tahun pada 2045 agar menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi dunia yang tangguh.

MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pemateri pada acara Pelatihan Kader Kebangsaan Angkatan II, di Jakarta, Minggu (25/9), mengatakan Indonesia sudah banyak diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional salah satunya IMF, yang memproyeksikan Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat setelah AS, China, dan India. “Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” kata MenKopUKM.

Untuk menuju Indonesia maju pada 2045, kata Menteri Teten, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, PDB harus terus digenjot, minimal mencapai pendapatan per kapita sebesar 12 ribu dolar AS.

Kedua, peralihan dari pertanian ke manufaktur, dengan langkah hilirisasi industri. “Di dalamnya mencakup mengembangkan produk substitusi impor dan berorientasi ekspor. Nantinya, industrialisasi kita lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit. Harus juga ada peningkatan produktivitas,” kata MenKopUKM.

Ketiga, Human Development Index (HDI) Indonesia juga harus terus meningkat. “Selain meningkatkan kualitas jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya, pendidikan vokasi harus juga meningkat agar bisa masuk ke dunia kerja,” ucapnya

Syarat keempat adalah adanya kemudahan dalam berusaha (berbisnis). “Ini sudah ada dalam UU Cipta Kerja,” kata MenKopUKM.

Kondisi terkini, MenKopUKM mengakui, rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,18 persen, ketersediaan lapangan kerja 97 persen yang masih didominasi oleh pelaku UMKM (98 persen diantaranya pelaku usaha mikro), ekspor UMKM masih rendah, hingga biaya logistik yang masih terbilang mahal. “Ini semua yang akan kita ubah,” katanya.

Menteri Teten menambahkan, pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional, dengan menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95 persen di 2024.

Menteri Teten menekankan pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi dengan melakukan tranformasi usaha dari sektor informal ke formal. Kemudian, tranformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global.

“Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah, dan kuat,” ujar MenKopUKM.

Untuk memperkuat kewirausahaan nasional, Pemerintah Jokowi juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektare lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.

Selain lahan, kata MenKopUKM, akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM juga akan diperbesar. Saat ini, kredit perbankan untuk UMKM hanya 20 persen, dan akan menjadi 30 persen pada 2024 mendatang. “Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen. Kita akan ke arah sana,” ujarnya.

Di samping mempercepat program formalisasi usaha dari informal ke formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah terus mendorong UMKM go digital. “Pada akhir 2024 akan ada 30 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Bahkan, sudah bisa berjualan melalui media sosial,” kata MenKopUKM.

Tak hanya itu, usaha besar juga akan didorong untuk bermitra dengan UMKM. Contoh di Jepang dan Korsel, dimana industri otomotif dan elektroniknya, suku cadangnya dipasok UMKM.

Untuk pemasaran produk UMKM, Menteri Teten melanjutkan, sebesar 40 persen belanja APBN dan APBD harus membeli produk dalam negeri (UMKM). “Kita harus bangga dengan produk buatan sendiri,” kata MenKopUKM

Struktur Industri

Struktur industri yang didominasi usaha besar, juga akan diubah. Menteri Teten merujuk langkah pemerintah dalam membenahi perkebunan sawit milik rakyat. “Sebanyak 62 persen lahan perkebunan sawit itu milik rakyat. Selama ini mereka hanya menjual dalam bentuk tandan segar ke industri,” ucap MenKopUKM.

Ke depan, kata Menteri Teten, setiap per 1000 hektare lahan sawit milik rakyat, akan berdiri satu pabrik sawit dan minyak makan merah. “Targetnya, akan ada 41 persen industri sawit milik rakyat yang dikelola koperasi dan bisa hilirisasi,” kata MenKopUKM.

Begitu juga dengan program Korporatisasi Petani dan Peternak. “Kita akan konsolidasi petani berlahan sempit dalam koperasi untuk ditanami satu jenis tanaman produktif. Minimum, 400 hektare dalam satu langkah korporatisasi petani,” katanya.

Setelah itu, Menteri Teten juga akan menghubungkan mereka dengan pasar. “Kita akan hubungkan dengan pasar melalui koperasi dan offtaker. Sehingga, para petani akan lebih fokus lagi berproduksi. Urusan pemasaran serahkan pada koperasi,” kata MenkopUKM.(Jef)

MenKopUKM: Sarjana Kelautan Harus Berkontribusi dalam Evolusi Kewirausahaan

Bitung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan sarjana kelautan harus mampu mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan serta berkontribusi nyata dalam evolusi kewirausahaan di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2027 di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (24/9), mengatakan Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang luar biasa dan telah menjadi keunggulan domestik.

“Kalau Norwegia punya salmon. Kita punya banyak komoditas yang lain ada tuna, udang vaname, rumput laut, dan lainnya. Karena itu, penting bagi para sarjana untuk mengembangkan riset budidaya di sektor kelautan ini. Supaya memang dengan riset ini bisa kita kuasai sumber daya kelautan kita. Ini harus kita kembangkan,” kata MenKopUKM.

Menurut Teten, Indonesia bisa mencontoh Australia, Inggris, Korea Selatan, atau negara lain yang perguran tingginya turut berperan dalam evolusi usaha mikro atau informal ke usaha berbasis inovasi teknologi sains yang sumbernya berasal dari perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi melalui program semacam KKN menurut dia, akan sangat membantu UMKM dalam implementasi teknologi modern termasuk onboarding digital mulai dari pendaftaran dan penjualan secara online, pemasaran produk, hingga cara menggunakan kode QR sebagai pembayaran.

Bahkan, perguruan tinggi bersama pemerintah sudah saatnya membangun platform khusus guna mempertemukan para pelaku usaha sejenis untuk berbagi ide, inovasi produk, hingga pelatihan untuk meningkatkan skala bisnis. Program ini di sejumlah tempat terbukti mampu meningkatkan penjualan hingga 61,5 persen.

“Jadi sarjana harus mendorong evolusi kewirausahaan. Kita harus mulai mengembangkan produk yang dapat bersaing. Sarjana Iskindo harus punya keinginan memakmurkan negeri ini berbasis sektor kelautan. Saya optimistis bisa kita lakukan,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, peluang untuk mengembangkan sektor kelautan masih luas di Indonesia. Saat ini, investor yang berminat pada sektor kelautan baru mencapai 4 persen. Hal ini dikatakannya, menunjukkan bahwa Indonesia bagaikan raksasa yang masih tertidur di sektor perikanan.

“Para Sarjana Kelautan dituntut mengambil peran lebih, utamanya membuka lapangan pekerjaan bagi kelas menengah di sektor kelautan dan perikanan yakni, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas, menghasilkan inovasi teknologi yang menciptakan nilai tambah produk, dan adaptif dengan perubahan,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Staf Khusus MenKopUKM sekaligus Ketua Umum Iskindo Riza Damanik mengatakan bahwa Iskindo sudah melahirkan 35 ribu sarjana kelautan di seluruh Indonesia dari 60 lebih perguruan tinggi.

Sarjana ini juga dikatakan merupakan SDM unggul yang siap memajukan sektor kelautan Indonesia.

“Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2027 dapat memajukan nelayan dan koperasi. Di Indonesia harusnya ada koperasi yang mendunia di sektor perikanan. Kita berharap Iskindo Sulut punya peran strategis,” kata Riza.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Iskindo Sulawesi Utara Franky Manumpil menambahkan pihaknya siap berkontribusi pada negara untuk menunjang program pemerintah, seperti membantu menyukseskan program ekonomi biru dan ekonomi masyarakat wilayah pesisir.

“Kami berkomitmen membangun Sulut yang menjadi pintu gerbang ke Asia Pasifik. Kami sudah mendirikan koperasi yang diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat nelayan, namanya Koperasi Selekan. Semoga ke depan bisa berkembang pesat,” kata Franky.(Jef)

MenKopUKM Ingin Kurangi “Obesitas” Usaha Mikro Dengan Menerbitkan NIB

Manado:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah sedang fokus untuk mengurangi “obesitas” atau kondisi saat jumlah usaha mikro semakin dominan dimana saat ini mencapai 99 persen dari seluruh pelaku UMKM Indonesia, melalui salah satu cara yang dilakukan yakni dengan menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku usaha mikro agar naik kelas ke usaha formal.

“Kita ingin semua usaha mikro naik kelas supaya jumlah pelaku usaha mikro berkurang dan kita ingin mengurangi ‘obesitas’ usaha mikro yang sampai 99 persen,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Penyerahan NIB Kepada 600 Nasabah PNM Mekaar di Hotel Aryaduta, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (24/9).

Menteri Teten menambahkan, pemerintah menargetkan di Indonesia tiap tahunnya setidaknya sebanyak 2,5 juta pelaku usaha mikro memiliki NIB. Tercatat sampai 23 September 2022 sudah sebanyak 2.056.010 NIB yang telah diterbitkan dalam sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA). Dari jumlah tersebut, 1.921.287 atau 93,45 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro.

Dia menegaskan, NIB sangat penting agar pelaku usaha mikro tidak lagi berstatus sebagai usaha informal tetapi naik kelas menjadi usaha formal.

“Intinya kita ingin semua memiliki badan usaha dan tidak lagi informal. NIB ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar, sertifikat halal, dan SNI. Nanti bisa dapat pembiayaan lebih besar juga. Kalau berkembang usahanya dapat kredit lebih besar ada KUR sampai Rp500 juta per orang,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Direktur Operasional PNM Sunar Basuki mengatakan di Sulawesi Utara telah diterbitkan NIB bagi 600 nasabah PNM Mekaar. Nasabah PNM di Sulawesi Utara juga sudah mencapai 101 ribu dengan 30 kantor layanan dan 400 pendamping lapangan atau AO.

“PNM punya ciri khas selain perusahaan pembiayaan yang memberikan akses modal, kita juga memberikan pemberdayaan berupa pelatihan. Jadi PNM punya pelatihan mulai dari pembentukan mental usaha, motivasi, pembelajaran untuk menjadi pengusaha, peningkatan produktivitas, dan lainnya,” ujar Basuki.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi PNM yang telah memberikan NIB kepada 600 nasabah PNM Mekaar. Hal ini dikatakan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat di daerahnya.

“Saya berterima kasih atas peran PNM yang membantu kesiapan anggota dalam melaksanakan kegiatan ekonomi UMKM yang ada di wilayah ini. Semoga ini tetap berlanjut terus sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat Sulawesi Utara,” kata Olly.(Jef)

MenkopUKM : Presiden Beri Perhatian Besar untuk UMKM

Manado:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di hadapan peserta Rapat Paripurna DPRD Sulut menegaskan keberpihakan yang besar dari Pemerintah pada UMKM akan terus diberikan dalam bentuk beragam
kebijakan yang memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara Sekaligus Memperingati HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Utara di Gedung DPRD Sulut, Manado, Jumat (23/9), mengatakan salah satu langkah konkret keberpihakan pada KUMKM yakni perintah khusus Presiden Jokowi yang menugaskan sejumlah menteri yakni MenKopUKM bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk menyiapkan 1 juta wirausaha mapan baru di 2024.

“Ini akan berimbas pada persentase kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47 persen. Sementara untuk menjadi negara maju kita perlu wirausaha minimum 4 persen. Tugas untuk mencetak 1 juta wirausaha mapan baru ini juga supaya di 2024 mencapai 3,95 persen, semoga dapat mencapai 4 persen. Kita perlu siapkan ini,” katanya.

Teten juga berharap agar Provinsi Sulawesi Utara menjadi “role model” pengembangan potensi UMKM kelautan dan perikanan di Indonesia yang berkelanjutan dan mendunia.

Pagi tadi, saya baru menyerahkan sekaligus menyaksikan tahap awal pembangunan rumah produksi bersama di Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Kami ingin dengan adanya Rumah Produksi Bersama, petani-petaninya semakin sejahtera, produk olahan kelapanya juga semakin diterima pasar bahkan mendunia.

UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap koperasi dan UMKM juga terfokus pada sisi pembiayaan. Saat ini perbankan ditugaskan untuk memberikan porsi kredit minimal 30 persen dari total kredit mereka untuk UMKM.

Demi mewujudkan hal ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikatakannya akan terus ditambahkan tiap tahunnya agar pertumbuhan kredit untuk UMKM bisa terus meningkat.

“Presiden juga menugaskan agar 40 persen belanja pemerintah untuk produk koperasi dan UMKM. Kalau ini dibelanjakan akan menciptakan 2 juta lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi 1,85 persen tanpa investasi baru. Bahkan Presiden menyampaikan kalau perlu 100 persen belanja pusat dan daerah untuk belanja UMKM,” kata Menteri Teten.

Terbaru, KemenKopUKM juga telah bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk menghadirkan program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program ini dikatakan merupakan arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM terhadap keberlangsungan usaha nelayan.

“Program ini dilakukan supaya nelayan mudah mengakses BBM. Karena 60 persen biaya nelayan hanya untuk membeli BBM. Kita harapkan di tiap desa nelayan ada Pertashop yang dapat mengakses BBM dengan harga yang sesuai di SPBU. Ada 11 ribu desa nelayan tapi SPBU hanya 388. Maka mereka membeli eceran. Solar di nelayan itu kisaran Rp6 ribu sampai Rp10 ribu. Jadi harga solar sekarang masih murah bagi mereka,” katanya.

Dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara, Menteri Teten meminta pemimpin daerah untuk dapat mengembangkan potensi unggulan di Sulawesi Utara.

“UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan kerja sama perlu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen menambahkan pada kuartal II 2022, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen. Angka tersebut dikatakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen.
“Kami berharap semoga Sulawesi Utara akan terus berkembang,” kata Fransiscus.(Jef)

MenKopUKM: Kemitraan Rantai Pasok Berbasis Koperasi Kunci Sukses Hilirisasi Industri Rumput Laut


Indramayu:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya penguatan kemitraan rantai pasok berbasis pada koperasi sebagai kunci sukses hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

“Di sektor hulu, biarlah pembudidaya fokus meningkatkan produksi. Namun, jangan lupa berkoperasi,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, di sela-sela acara panen rumput laut di daerah Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Dalam model bisnis ini, kata MenKopUKM, koperasi bisa menjadi offtaker pertama dari seluruh hasil panen budidaya rumput laut yang dihasilkan para petani.

“Koperasi juga bisa mengolah setengah jadi, mulai dari sortir, pengeringan, atau pengolahan tepung dan sejenisnya,” kata MenKopUKM.

Selanjutnya, mitra swasta atau BUMN dapat menyerap produk rumput laut dari koperasi. Sehingga, kemitraan usaha ini akan kokoh dan saling menguatkan. “Kemitraan rantai pasok seperti ini, baik nasional maupun global, akan mempercepat hilirisasi produk rumput laut Indonesia,” kata MenKopUKM.

Menurut MenKopUKM, dukungan akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun LPDB-KUMKM, juga diperlukan bagi para nelayan selaku anggota koperasi.

“Itu sebagai penguatan permodalan dan investasi pada kegiatan usaha budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Karena, usaha tersebut memiliki nilai jual dan potensi yang cukup tinggi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina menyebutkan bahwa Kecamatan Cantigi memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi sentra rumput laut.

Sebab, lahan budidaya rumput di wilayah itu paling luas bila dibandingkan dengan kecamatan yang ada di wilayah pesisir lainnya.

Menurut Bupati, potensi rumput laut di Kabupaten Indramayu mencapai luas 485 hektare. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Cantigi 225 hektare, Pasekan 125 hektare, Indramayu 75 hektare, Sindang 25 hektare, Kandanghaur 20 hektare, dan Losarang 15 hektare.

“Secara total, kita memiliki garis pantai sepanjang 147 kilometer. Produksi ikan kita juga terbesar di Jabar,” kata Nina.(Jef)

MenKopUKM Sambut Baik Antusiasme Koperasi di Indramayu Ikuti Program Solusi Nelayan

Indramayu;(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik antusiasme koperasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mengikuti program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan dalam upaya membantu penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Saya menyambut baik keinginan sejumlah koperasi nelayan di Indramayu dalam Program Solusi Nelayan,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, saat meninjau kesiapan program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Melalui program yang diinisiasi bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan Kementerian BUMN, sebanyak delapan koperasi di Indramayu menyatakan minatnya untuk ikut terlibat.

Kedelapan koperasi tersebut adalah Koperasi Perikanan Laut Ngupaya Mina (di daerah Juntinyuat), Koperasi Mina Makmur Lestari (Pabean Udik), KUD Sri Mina Sari (Juntinyuat), KUD Mina Jaya (Karangampe), KUD Baita Mina Lestari (Majakerta), Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris (Pasekan), Koperasi Kharisma Mitra Bahari (Cantigi Kulon), dan Koperasi Mangrove Mina Mandiri (Pabean Ilir).

Di hadapan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina dan para nelayan, MenKopUKM menegaskan hal ini menandakan Program Solusi Nelayan telah tepat menjawab tantangan pembelian BBM oleh nelayan kecil dan tradisional. “Selama ini, mereka membeli BBM dengan harga lebih mahal, karena membeli di pedagang eceran,” ujar Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, Program Solusi Nelayan melalui koperasi, ingin mempercepat kehadiran sarana penyaluran BBM Bersubsidi di kampung-kampung nelayan yang selama ini belum tersedia.

“Namun, dengan total jumlah perahu nelayan sekitar 400-an dari 8 koperasi tersebut, cukup dilayani dengan satu SPBU Nelayan saja,” kata MenKopUKM.

Nantinya, koperasi akan menyalurkan BBM Bersubsidi hanya kepada nelayan kecil dan tradisional yang sudah terdata dan selanjutnya termonitor ke dalam sistem digital. “Sehingga, lebih tepat sasaran, tidak menyulitkan nelayan. Dan secara bisnis, akan lebih efisien untuk para nelayan,” kata MenKopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten berpesan agar penyaluran BBM Bersubsidi (solar) agar tepat sasaran dan tidak menyimpang. Program Solusi Nelayan dikhususnya hanya untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, hingga nelayan harus menjadi anggota koperasi.

“Kebutuhan para nelayan akan tercatat secara digital dan terkoneksi dengan platform My Pertamina,” kata Menteri Teten.

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengecekan kesesuaiannya. Hingga Desember 2022 akan dilakukan piloting di 7 daerah di Indonesia, salah satunya di Indramayu.

Nelayan Budidaya

Dalam kesempatan dialog, Ketua Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris Carikam mengungkapkan kebijakan Solusi Nelayan jangan hanya menyasar nelayan tangkap yang memiliki perahu saja. “Banyak juga anggota kami yaitu nelayan budidaya yang juga membutuhkan solar bersubsidi,” kata Carikam.

Terkait jumlah anggota koperasinya yang berjumlah 100 perahu, Carikam menyebut jumlah tersebut hanya dari wilayah kecamatan Cantigi saja. “Anggota koperasi kami tersebar di 13 kecamatan lainnya,” kata Carikam.

Bahkan, kata Carikam, banyak juga anggotanya yang berkecimpung di lini usaha perahu pariwisata pantai, yang juga membutuhkan solar bersubsidi. “Pokoknya, kami siap mengamankan penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan,” kata Carikam.

Bahkan, nelayan lainnya asal Majakerta, meminta pemerintah untuk segera mewujudkan berdirinya SPBU Nelayan di wilayahnya.

“Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut, kami mengantre hingga 2-3 hari. Jadi, kami nelayan di Majakerta sangat membutuhkan SPBU Nelayan, khususnya di Majakerta,” kata dia. (Jef)

MenKopUKM: UU Perkoperasian adalah Solusi Sistemik dan Jangka Panjang

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama seluruh stakeholder terus menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan berbagai isu strategis dipetakan mencakup ketentuan modal, pola tata kelola, perluasan lapangan usaha, dan yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian.

“Saya menilai, UU baru ini akan menjadi solusi sistemik, serta solusi jangka panjang untuk membangun koperasi Indonesia menjadi lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai rapat dengan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM bersama Tim Ahli yang terdiri dari Noer Sutrisno MA, PhD, Prof. Dr. Suwandi, Dr. Agung Nur Fajar, Ir. Arfian Muslim MR, dan Firdaus Putra, HC. di Jakarta, Selasa (20/9).

Menurut Menteri Teten, penguatan ekosistem perkoperasian akan dilakukan dengan beberapa upaya. Pertama, dengan inisiatif pendirian Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi.

“Koperasi-koperasi skala menengah dan besar dengan jumlah anggota puluhan dan bahkan ratusan ribu orang, pengawasannya perlu diperkuat agar lebih prudent dan menjadi terpercaya,” kata MenKopUKM.

Kedua, inisiatif pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Tujuannya, untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi anggota-anggota koperasi dalam menyimpan dananya di koperasi.

“Hal ini sesuai dengan aspirasi gerakan koperasi di Indonesia bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi adalah mutlak dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian saat ini,” ujar Menteri Teten.

Ketiga, pengaturan tentang kepailitan, di mana kepailitan suatu koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang. Tujuannya, agar penanganan masalah dalam koperasi dapat mengikuti tahap-tahap yang tepat dan tidak terganggu klaim pailit, baik internal maupun tuntutan dari eksternal.

“Kepailitan memang benar-benar obyektif melalui serangkaian mekanisme atau proses dan penetapan tertentu,” kata MenKopUKM.

Keempat, pengaturan sanksi pidana yang dibutuhkan untuk melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas dari penyalahgunaan dan/atau penyelewengan praktik berkoperasi.

Dengan pengaturan pidana, Menteri Teten meyakini berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi berkurang.

Peran Pengawas

Selain keempat upaya tersebut, UU baru mendatang juga akan memperkuat peran pengawas. Selama ini di lapangan banyak pengawas tidak berperan, lebih terlihat sebagai pelengkap struktur organisasi saja.

Dalam RUU ini diatur bahwa pengawas dikenai tanggung jawab atas kerugian bila lalai dalam mengawasi koperasinya.

“Dengan ketentuan tersebut, harapannya pengawas akan makin waspada dan benar-benar memerankan fungsinya dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri Teten.

Dengan beberapa upaya itu, maka kasus 8 koperasi bermasalah dapat diantisipasi, dihindari, dan bila terjadi dapat ditangani dengan sebaik-sebaiknya di masa-masa mendatang.

Saat ini, kata MenKopUKM, pemerintah tidak memiliki instrumen yang cukup sehingga kurang optimal dikarenakan keterbatasan pengaturan dalam regulasi eksisting.

“Bagaimana pun kasus 8 koperasi bermasalah dengan taksiran kerugian mencapai Rp26 triliun menjadi peringatan bahwa regulasi yang ada memiliki celah dan lubang yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Menteri Teten.(Jef)

MenKopUKM: Ada Perputaran Ekonomi dari Bisnis dan Hobi Burung Merpati Kolong

Bogor:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan ada perputaran ekonomi dari bisnis dan hobi memelihara dan menernak burung merpati kolong yang menjadi favorit para pecinta dan penghobi burung merpati.

MenKopUKM Teten Masduki ketika membuka Lomba Merpati Kolong Piala MenKopUKM, di Landasan Udara Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/9), mengatakan bahkan perlombaan merpati kolong dapat menghidupkan ekonomi rakyat.

Sebab kegiatan yang berlangsung di hampir semua daerah Indonesia ini khususnya di Jabodetabek terbukti mampu menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Acara seperti ini perputaran ekonominya luar biasa karena melibatkan berbagai elemen baik peternak, pakan, kandang dan banyak lagi lainnya,” kata MenKopUKM.

Event-event seperti ini diperbanyak diperbanyak, mungkin dengan strategi komunikasi yang lebih terencana dengan baik merpati kolong saya kira akan menjadi perlombaan sekala nasional.

“Tadi ada spirit dan semangat yang sama untuk mendorong bagaimana merpati kolong ini menjadi hobi yang bersifat nasional dan dapat menjadi kekuatan ekonomi. kata Menteri Teten

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa Indonesia harus mencontoh Thailand yang memiliki acara serupa yakni kontes adu ayam. Menurutnya, acara tersebut telah menjadi industri yang besar bahkan banyak menghasilkan ekspor.

“Saya kira kita bisa mencontoh Thailand, merpati kolong merupakan endemik Indonesia yang tidak dimiliki negara lain”

Saat ini, kata dia, hanya perlu dibenahi lebih lanjut baik secara organisasi maupun penyelenggaraan agar acara lomba merpati kolong ini dapat dikemas semenarik mungkin sehingga acara ini dapat semakin populer secara nasional bahkan mendunia.

“Saya menyukai betul. Jadi bisa lebih menarik lagi dan bisa melibatkan banyak orang yang terlibat. Saya sudah jatuh cinta sama merpati. Saya mendukung merpati kolong ini menasional dan mendunia,” kata Menteri Teten yang juga penghobi burung itu.

Tim Promotor Bandar Inspira Globalindo Angrondewi Intan Windarti mengatakan bahwa lomba ini menawarkan total hadir sebesar Rp200 juta untuk merpati dan Rp20 juta untuk joki merpati.

Acara ini diikuti oleh 665 peserta dari Jabodetabek. Dari jumlah tersebut akan dipilih 10 besar terbaik. Juara pertama berhak mendapatkan Rp120 juta dan jokinya mendapat Rp20 juta.

Di tempat yang sama, Pendiri Merpati Lovers Beben menegaskan bahwa lomba yang berawal dari hobi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melibatkan pakan, pegawai, peternak, dan lainnya.

“Jadi banyak menghasilkan sumber ekonomi baru. Permainan merpati ini juga budaya karena hanya ada di Indonesia. Dukungan pemerintah sangat penting. Semoga dengan acara ini dapat memajukan peternak dan penghobi yang menyukai merpati agar pemain merpati tidak lagi dipandang sebelah mata,” kata Beben.(Jef)

MenkopUKM: Digitalisasi Perkuat Akuntabilitas Koperasi Salurkan BBM Bersubsidi bagi Nelayan

Cilacap:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi sehingga bisa dipastikan tepat sasaran.

“Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan,” kata MenkopUKM Teten Masduki pada acara Peresmian Inisiasi Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo, di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9).

Di acara yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adi Satriyo Sulistyo, Menteri Teten menjelaskan, dengan digitalisasi, koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan terhubung dengan platform My Pertamina. Sehingga, penyaluran solar bersubsidi bisa tepat sasaran.

Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. “Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo,” kata MenkopUKM.

Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.

Portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi.

Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, mendukung aktivasi platform My Pertamina di SPBU Nelayan Cilacap. Sehingga, penyaluran BBM Solar Bersubdi dapat tepat sasaran.

Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital.

“Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat,” kata MenkopUKM.

Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, MenkopUKM juga memastikan bahwa pihaknya akan membantu pengembangan bisnisnya, dari hulu hingga hilir. “Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama,” ujar Menteri Teten.

Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah boleh dikelola koperasi. “Karena, nelayannya sudah berkoperasi, begitu juga dengan TPI-nya, maka koperasinya harus sehat,” kata MenkopUKM.

Dalam ekosistem bisnis seperti ini, Menteri Teten mendorong koperasi nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan. “Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata MenkopUKM.

Maka dari itu, Menteri Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar becek dan mana yang untuk pasar modern atau ekspor. “Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut,” kata MenkopUKM.

Ia juga menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.

Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.

Erick pun sepakat dengan MenkopUKM, program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi.

“Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya,” kata Erick.

Bahkan, kata Erick, ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha ibu-ibu (istri) nelayan akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero). “Jadi, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan didukung KUR dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar,” ujar Erick.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan KemenkopUKM dan Kementerian BUMN. “Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi,” kata Nicke.

Dalam catatan Pertamina, ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. “Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. “Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya,” kata Nicke.

Ia menyebutkan bahwa Pertamina juga menggelontorkan dana CSR-nya untuk keluarga (anak-anak) nelayan agar bisa membuka bengkel kapal.

*Butuh Pertalite*

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah nelayan anggota KUD Mino Saroyo menyuarakan beberapa keluhan dan harapan. Diantaranya, ada yang minta kuota BBM bersubsidi (khususnya untuk nelayan) agar ditambah.

Ada juga yang meminta agar pengurusan surat rekomendasi untuk mendapatkan solar subsidi dipermudah dan dipercepat. “Kita tak hanya butuh solar saja, melainkan juga Pertalite untuk melaut. Saya berharap nelayan juga diberi kemudahan untuk mengakses Pertalite, sama seperti solar,” kata salah seorang nelayan.

Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengungkapkan, ada sekitar 2.000 kapal anggota koperasi yang menggunakan BBM jenis Pertalite. “Dengan harga lama Rp7.650, melaut dari pagi hingga jam 12 siang, modal nelayan sebesar Rp400 ribu. Kini, dengan harga baru, modal kita bisa mencapai Rp700 ribu,” kata Untung.

Untung berharap, khususnya di Cilacap, jangan sampai terjadi kekurangan BBM. Pasalnya, saat ini, kata dia, kebutuhan BBM bersubsidi di Cilacap ada kekurangan sekitar 12 ribu kiloliter.

Untung menjelaskan, KUD Mino Saroyo yang sudah mendapat perkuatan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp7,5 miliar, memiliki anggota sebanyak 8.441 orang terdiri dari 8 kelompok, yang tersebar di 3 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) dan 12 Kelurahan. Total aset tercatat sebesar Rp36 miliar dan volume usaha mencapai Rp334 miliar.

Anggota koperasi mendapatkan layanan koperasi melalui 6 unit usaha SPBU Nelayan dan 1 unit usaha SPBU Non Subsidi untuk melayani non anggota/masyarakat umum.

Di samping itu, koperasi juga mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Waserda, Unit Simpan Pinjam, Jasa Angkutan, Pengadaan Air Bersih, dan Sewa Keranjang di TPI.

Kapal yang dimiliki anggota sebanyak 3.041 yang terdiri dari kapal diatas 30 GT sebanyak 87 unit, kapal 10-30 GT sebanyak 917 unit, dan kapal 1-5 GT sebanyak 2.037 unit.

“Kita akan meningkatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan anggota dan swasta, memberikan kemudahan dan kepastian berinvestasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Untung.(Jef)

KemenkopUKM: Program Solusi Nelayan Perkuat Ekosistem Usaha Hulu-Hilir Perikanan

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian BUMN terus mempercepat realisasi pilot project Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) untuk memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.

“Jadi Program Solusi Nelayan ini bukan hanya program untuk memberikan akses nelayan kepada BBM atau solar tetapi kami sepakat dengan Pak Menteri BUMN juga untuk membenahi model bisnisnya, supaya produk para nelayan ini bisa terhubung kepada pasar yang lebih luas dan didukung pembiayaan,” ujar MenKopUKM Teten Masduki usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (16/09).

Rencananya, Program Solusi Nelayan akan diluncurkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola Koperasi Mino Saroyo pada Sabtu, 17 September 2022, di Cilacap, Jawa Tengah.

Lebih dari itu, Koperasi Mino Saroyo juga akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, melalui Program Solusi Nelayan diharapkan juga ada model bisnis yang melibatkan koperasi.

Menteri Teten menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempelajari bagaimana koperasi menjadi offtaker pertama dari para nelayan. Selanjutnya dari koperasi baru diolah dan dihubungkan ke buyernya untuk di dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya kira model seperti ini dibutuhkan juga pihak swasta untuk menjadi offtaker dari produk nelayan, jadi ini saya kira model yang harus dilakukan, bagaimana koperasi berperan sebagai agregator produk sekaligus sebagai offtaker sebelum produk masuk ke pasar,” ucap MenKopUKM.

Senada dengan Menteri Teten, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mulai melihat dan mempelajari mekanisme pembukaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Sesuai dengan saran Pak Teten, bagaimana tentu koperasi berperan sebagai agregrator namun di sisi lain tetap melibatkan pihak BUMN dari sisi akses BBM dan akses pembiayaan serta pihak swasta sebagai offtaker,” kata Erick.

Koperasi Mina Saroyo merupakan koperasi yang sudah ditetapkan sebagai role model koperasi perikanan modern sejak tahun 2021 oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini, memiliki 8.441 anggota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Cilacap yaitu kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara).

Dalam menghubungkan seluruh kegiatan usahanya, Mina Saroyo sudah terkoneksi dengan platform digital “CUSO Minos” sehingga seluruh proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Dirut LPDB – KUMKM Supomo, Direktur Utama PT RNI (Persero) Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono, dan beberapa perusahaan swasta seperti PT. Bumi Menara Internusa, dan PT. Maluku Prima Makmur.(Jef)