Arsip Tag: NIB (nomor induk berusaha)

MenKopUKM Ingin Kurangi “Obesitas” Usaha Mikro Dengan Menerbitkan NIB

Manado:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah sedang fokus untuk mengurangi “obesitas” atau kondisi saat jumlah usaha mikro semakin dominan dimana saat ini mencapai 99 persen dari seluruh pelaku UMKM Indonesia, melalui salah satu cara yang dilakukan yakni dengan menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku usaha mikro agar naik kelas ke usaha formal.

“Kita ingin semua usaha mikro naik kelas supaya jumlah pelaku usaha mikro berkurang dan kita ingin mengurangi ‘obesitas’ usaha mikro yang sampai 99 persen,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Penyerahan NIB Kepada 600 Nasabah PNM Mekaar di Hotel Aryaduta, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (24/9).

Menteri Teten menambahkan, pemerintah menargetkan di Indonesia tiap tahunnya setidaknya sebanyak 2,5 juta pelaku usaha mikro memiliki NIB. Tercatat sampai 23 September 2022 sudah sebanyak 2.056.010 NIB yang telah diterbitkan dalam sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA). Dari jumlah tersebut, 1.921.287 atau 93,45 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro.

Dia menegaskan, NIB sangat penting agar pelaku usaha mikro tidak lagi berstatus sebagai usaha informal tetapi naik kelas menjadi usaha formal.

“Intinya kita ingin semua memiliki badan usaha dan tidak lagi informal. NIB ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar, sertifikat halal, dan SNI. Nanti bisa dapat pembiayaan lebih besar juga. Kalau berkembang usahanya dapat kredit lebih besar ada KUR sampai Rp500 juta per orang,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Direktur Operasional PNM Sunar Basuki mengatakan di Sulawesi Utara telah diterbitkan NIB bagi 600 nasabah PNM Mekaar. Nasabah PNM di Sulawesi Utara juga sudah mencapai 101 ribu dengan 30 kantor layanan dan 400 pendamping lapangan atau AO.

“PNM punya ciri khas selain perusahaan pembiayaan yang memberikan akses modal, kita juga memberikan pemberdayaan berupa pelatihan. Jadi PNM punya pelatihan mulai dari pembentukan mental usaha, motivasi, pembelajaran untuk menjadi pengusaha, peningkatan produktivitas, dan lainnya,” ujar Basuki.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi PNM yang telah memberikan NIB kepada 600 nasabah PNM Mekaar. Hal ini dikatakan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat di daerahnya.

“Saya berterima kasih atas peran PNM yang membantu kesiapan anggota dalam melaksanakan kegiatan ekonomi UMKM yang ada di wilayah ini. Semoga ini tetap berlanjut terus sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat Sulawesi Utara,” kata Olly.(Jef)

KemenKopUKM: Transformasi Usaha Informal ke Formal Harus Dipercepat untuk Wujudkan Data Tunggal UMKM

Bekasi:(Globalnews.id) – Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUkM) Yulius mengatakan transformasi usaha mikro dari informal ke formal harus terus dipercepat untuk mewujudkan data tunggal UMKM di Indonesia.

“Dengan kepemilikan data yang valid, lebih mudah bagi pemerintah melakukan aksi keberpihakan kepada UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat, Rumah Produksi Bersama (factory sharing), dan program lainnya,” kata Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat memberikan sambutan dalam acara Akselerasi Transformasi UMKM Anggota Koperasi Paguyuban Pedagang Mie Ayam dan Bakso (PAPMISO) dari informal ke formal di Kabupaten Bekasi, Rabu (21/09).

Turut hadir dalam acara tersebut, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun, dan Ketua PAPMISO Bambang Haryanto.

Yulius menjelaskan saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit, berkontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen, dan menyerap tenaga kerja hingga 97 persen.

“Usaha mikro masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan porsi 99 persen, 1 persennya adalah usaha besar. Dan masih banyak masalah yang membuat UMKM belum bisa naik kelas,” kata Yulius.

Yulius meyakini selain bertransformasi dari informal ke formal, pemanfaatan ekonomi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

“Bank Indonesia mencatat realisasi transaksi e-commerce di Indonesia hingga kuartal 1 tahun 2022 sebesar Rp108,54 triliun dan diproyeksikan pada akhir tahun akan menyentuh Rp429 triliun. Sebanyak 19,95 juta UMKM saat ini telah onboarding ke dalam ekosistem digital,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan apresiasinya kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas inisiatif program akselerasi transformasi informal ke formal untuk pedagang mie ayam dan bakso se-kabupaten Bekasi.

“Ketika kita mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan BPJS ketenagakerjaan, maka usaha kita akan tercatat oleh negara dengan baik sehingga memudahkan pembinaan, pengawasan, dan keselamatan,” kata Dani Ramdan.

Menurut Bupati, kegiatan ini merupakan titik balik bangkitnya perekonomian khususnya UMKM yang usahanya terdampak akibat COVID-19.

“Dengan memiliki NIB juga sertifikat lainnya sesuai kebutuhan usaha, maka UMKM akan lebih cepat berkembang dan naik kelas,” kata Dani.

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Pejabat Fungsional KemenKopUKM Nasrun mengatakan kegiatan akselerasi transformasi usaha informal ke formal bagi pedagang mie ayam dan bakso se kabupaten Bekasi ini menargetkan 1.000 NIB, 1.000 sertifikat halal, dan 1.000 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.(Jef)

Pelaku UMKM Sukabumi Difasilitasi untuk Dapatkan NIB

Sukabumi:(Globalnews.id) – Para pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi anggota Forum Silaturahmi UMKM difasilitasi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Produsen Jawa Barat, bersedia kolaborasi memfasilitasi pendaftaran NIB untuk anggotanya. Ini bagian dari langkah mempercepat target pemerintah dalam mentransformasikan UMKM dari informal menuju usaha yang formal.

“Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang memiliki usaha mikro dan kecil informal yang layak untuk difasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha,” ucap Nasrun dalam Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (17/9).

Pada kesempatan itu, Koperasi Produsen Komunitas UMKM Provinsi Jawa Barat memberikan fasilitasi kepada sebanyak 400 pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Sukabumi Ade Wahyudin.

Nasrun menambahkan saat ini jumlah UMKM berada di kisaran 64,2 juta pelaku usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, Nasrun menegaskan pemerintah punya target 2,5 juta pelaku UMKM mengantungi NIB setiap tahunnya.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang membidangi KUMKM di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota dalam rangka memenuhi target tersebut.

Nasrun menyebut banyak manfaat setelah memiliki NIB, selain sebagai legalitas, dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengakses pembiayaan lembaga perbankan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, P-IRT, HAKI, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

“Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bagus untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha yang belum mengurus legalitas usaha mereka,” kata Nasrun Siagian.

Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menerangkan kegiatan Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi juga meliputi penyuluhan terkait membuat perizinan usaha dalam bentuk NIB berbasis risiko secara mandiri ataupun melalui dinas perizinan setempat.

Fasilitasi NIB bagi pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi pun sejalan dengan program strategis pemerintah untuk melakukan pendataan lengkap bagi koperasi dan UMKM, mengingat Sukabumi tahun ini menjadi salah satu fokusnya.

“Wilayah Sukabumi pada tahun 2022 ini menjadi fokus pendataan lengkap tersebut. Karena itu, saya mohon setiap koperasi dan UMKM untuk menyukseskan kegiatan pendataan, dimana data yang sudah divalidasi akan menjadi satu data nasional untuk KUMKM,” kata Andri.

Lebih Lanjut, Nasrun Siagian menjelaskan selain NIB, langkah untuk menaikkan kelas UMKM juga dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan mereka ke dalam entitas perkoperasian. Menurut dia, persoalan UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, hingga permodalan dapat diatasi dengan berkoperasi.

Pengembangan UMKM melalui koperasi akan berorientasi pada basis model bisnis sirkuit ekonomi. Dalam hal ini, koperasi akan membuka kemitraan dari hulu ke hilir dengan pihak _inclusive closed loop_.

“Selain itu, koperasi pun bisa berperan menjadi offtaker bagi anggota dan masih banyak keuntungan lain dengan berkoperasi,” ucapnya.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji menganggap para pelaku UMKM akan tetap dalam skala kecil apabila masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan bergabung dalam suatu wadah, termasuk koperasi, bisnis UMKM dinilai bisa lebih _feasible_ dan semakin berkembang.

Kusmana pun melaporkan sepanjang tahun lalu, pihaknya mencatat telah lahir sebanyak 119 koperasi baru di Provinsi Jawa Barat. Kusmana mengingatkan bahwa pada dasarnya, koperasi tak perlu banyak-banyak, melainkan sedikit namun punya perkembangan yang pesat.

“Kami di Jawa Barat juga sedang mengembangkan saling beli antarkelompok. Misalnya di Karawang ada produk dan Sukabumi ada pasar atau sebaliknya, itu lebih baik saling bertukar saja,” kata Kusmana.(Jef)

KemenKopUKM dan Komisi VI DPR Gelar Sosialisasi Formalisasi Usaha Mikro Strategis di Tegal

Tegal:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Komisi VI DPR selaku mitra kerja menggelar Sosialisasi terkait Formalisasi Usaha Mikro Strategis dan Pemasyarakatan inkubasi bagi Calon Wirausaha Digital di Slawi, Kabupaten Tegal, Sabtu (10/9/2022).

“Kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan sinergi antara KemenKopUKM dengan Komisi VI DPR yang diwakili Bapak Harris Turino. Hal ini merupakan perwujudan aspirasi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro di tengah perkembangan situasi yang
sangat dinamis,” kata SesmenKopUKM Arif R Hakim, pada pembukaan acara tersebut.

Arif menjelaskan, UMKM di Indonesia memiliki peran sangat penting sebagai sendi
utama perekonomian nasional. Berdasarkan data KemenKopUKM tahun 2019, terdapat
kurang lebih 64 juta unit UMKM (99,9 persen dari total populasi usaha) telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional diantaranya, PDB (61,07 persen), tenaga kerja 96,9 persen, ekspor non migas 11,4 persen, UMKM yang masuk dalam rantai nilai global 4,1 persen, investasi UMKM nasional 60 persen, kemitraan UMK dan
UMB 7 persen, rasio kewirausahaan nasional 3,47 persen, dan 19,5 juta UMKM telah onboarding digital (30 persen).

Ia menambahkan, kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing, baik dari sisi produk maupun SDM terutama dalam menghadapi era disrupsi yakni globalisasi, digital, dan pandemi COVID-19. “Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun memberikan tantangan yang berat bagi para pelaku usaha dan perekonomian kita,” katanya.

Adaptasi dan transformasi dinilai menjadi salah satu strategi bagi UMKM untuk menghadapi tantangan di era disrupsi ini termasuk dengan memanfaatkan peluang ekonomi digital yang ada.

Menurut Arif R Hakim dengan hadirnya dunia digital berbasis konektivitas internet maka harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama membuat UMKM naik kelas. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kebijakan turunannya PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Implementasi kedua regulasi tersebut
diwujudkan melalui berbagai macam kebijakan teknis dan program pemberdayaan KUMKM. Salah satunya fokus pada program pengembangan kapasitas usaha mikro melalui Sosialisasi Formalisasi Usaha Mikro Strategis dan Pemasyarakatan Inkubasi bagi Calon Wirausaha Digital.

Lebih lanjut SesmenKopUKM, mengatakan, Pemerintah terus mendorong pertumbuhan
ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM baik diri sisi infrastruktur maupun peningkatan SDM dalam hal literasi digital.

Dukungan tersebut juga diperlukan dari semua pihak termasuk komunitas masyarakat di berbagai daerah agar semakin banyak usaha mikro yang naik kelas melalui digitalisasi. “Transformasi digital usaha mikro juga harus disertai dengan transformasi usaha mikro ke formal,” kata Arif.

Pemerintah telah menyediakan fasilitasi berupa pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB). Begitu
juga Sertifikasi Usaha/Produk (PIRT, Merek, Halal, Izin Edar MD).  “Kami berharap Bapak/Ibu pelaku usaha disini bisa memiliki legalitas dan sertifikasi,” katanya.

Sejak terbitnya PP 7/2021, pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) salah satunya Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko berupa Nomor Induk Berusaha.

Menurut Arif R Hakim, dengan memiliki NIB, usaha UMKM terjamin legalitasnya, selain itu, NIB juga menambah peluang usaha, diantaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan.

Saat ini capaian Penerbitan NIB secara nasional per 10 September 2022 mencapai sebanyak 1.908.402 NIB yang sebesar 93,14 persen (1.777.421) di antaranya adalah usaha mikro.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, sebagai implementasi kemudahan pendampingan
penerbitan perizinan berusaha tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM juga menginisiasi Program Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi). “Berkolaborasi dengan berbagai pihak, kami membentuk relawan Garda Transfumi yang memiliki tugas utama yaitu melakukan pendampingan UMKM untuk mendapatkan NIB melalui aplikasi OSS-RBA,” katanya.

Sejak tahun 2021-2022, Garda Transfumi telah terbentuk di 11 wilayah dengan jumlah 610 pendamping yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, NTB, dan Sulawesi Selatan. Mereka telah berhasil mendampingi lebih dari 40 ribu UMK untuk mendapatkan NIB dan jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah.

Arif R Hakim berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta, tetapi juga bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Tegal secara keseluruhan.

Sementara itu Harris Turino Anggota DPR RI Fraksi Perjuangan yang berasal dari Dapil 9 Tegal Brebes mengatakan, pemerintah bersama DPR akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya menaikkelaskan UMKM dari ultra menjadi mikro, dari mikro menjadi usaha kecil, dan seterusnya.

“Tentunya juga harus disertai transformasi dari non formal menjadi formal, akan bisa lebih mudah bagi pemerintah dan DPR untuk memantau dan memperkuat UMKM. Mendirikan koperasi sebagai wadah bagi UMKM akan sangat membantu bagi kami untuk menyampaikan program maupun melakukan pendampingan,” kata Harris.

Menurut Harris, UMKM di Tegal dan Brebes tergolong banyak jumlahnya. Namun hal yang menjadi salah satu tantangan adalah kemasan produk UMKM khususnya produk kuliner yang kurang menarik, padahal dari segi rasa sangat enak.

“Karena itu kami dan KemenKopUKM sepakat untuk mendirikan rumah kemasan untuk membantu UMKM di Tegal dan Brebes agar bisa memperbaiki kualitas kemasan produk mereka,” kata Harris.

Harris menambahkan pentingnya formalisasi usaha mikro agar pelaku bisa mengakses BPUM  (Bantuan Produktif Usaha Mikro) dimana UMKM yang berhak mendapatkan BPUM minimal harus memiliki NIB. Tahun ini kata Harris, selain dinas koperasi, DPR pun dibolehkan mengusulkan usaha mikro yang berhak mendapatkan BPUM.

Sementara itu Kadinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tegal Supriyanti menyampaikan terima kasih kepada KemenKopUKM dan Harris Turino dari Komisi VI DPR karena telah menfasilitasi UMKM di Kabupaten Tegal untuk mendapatkan NIB dan dukungan lainnya.

“Dari 65 ribu UMKM di Kabupaten Tegal baru 3.000 yang sudah memiliki izin usaha dan 500 surat keterangan usaha atau SKU dari kelurahan,” kata Supriyanti.

Turut hadir dalam kegiatan yang diikuti 60 pelaku usaha mikro di Kabupaten Tegal yakni Asisten Deputi Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, KemenkopUKM Rahmadi, Kabiro Komunikasi dan Teknologi Informasi Budi Mustopo KemenKopUKM, dan Korwil Garda Transfumi Wilayah Jawa Tengah, Hadi Sucahyono.(Jef)

KemenKopUKM Apresiasi KSP Komida Bantu Anggota Miliki NIB

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi upaya Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KSP Komida) di Jakarta yang aktif melakukan pendampingan kepada anggotanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami mengapresiasi KSP Komida yang telah memfasilitasi anggotanya untuk mendapat NIB. Sampai akhir tahun ini, Komida menargetkan 10 ribu anggotanya bisa difasilitasi untuk mendapatkan NIB,” ucap Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM, Ahmad Zabadi dalam acara Pemberian NIB kepada pelaku usaha anggota KSP Mitra Dhuafa (Komida) dan Penyerahan Izin Kantor Cabang di Gedung Pandan Sari Kompleks Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (1/9).

Tercatat sebanyak 700 anggota KSP Komida secara resmi menerima NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) di bawah koordinasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dijelaskan Zabadi, NIB menjadi salah satu syarat utama pelaku usaha informal menjadi formal. Dengan perubahan status dari informal ke formal maka akan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha.

Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB akan lebih mudah untuk mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan formal serta dukungan lain baik dari pemerintah atau stakeholder lainnya.

“Kalau setiap pelaku usaha sudah memiliki NIB artinya mereka sudah masuk ke sektor usaha formal, yang artinya akan memudahkan akses mereka untuk mendapatkan dukungan sumber daya dari berbagai pihak untuk pengembangan usaha mereka,” ucapnya.

Dengan jumlah anggota yang mencapai lebih dari 800 ribu, Ahmad Zabadi berpesan agar para pengurus KSP Komida lebih fokus dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan anggotanya. Zabadi juga berharap agar pengurus KSP Komida juga mempertimbangkan potensi bisnis yang tidak hanya di sektor pembiayaan.

Dia optimistis KSP Komida mampu bertransformasi dan mengembangkan lini bisnisnya untuk sektor-sektor yang produktif. Meski begitu, Ahmad Zabadi tetap menekankan peran utama KSP sebagai akselerator bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.

“Ini (KSP Komida) menjadi salah satu koperasi besar di Indonesia, jadi penting bagi pengurus untuk memprioritaskan anggotanya untuk naik kelas, tidak kemudian buru-buru melakukan ekspansi wilayah kerja (buka cabang),” kata Zabadi.

Dengan jumlah anggota koperasi yang begitu besar dan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah, Ahmad Zabadi mengingatkan agar KSP Komida tetap berkomitmen menjaga aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sebab sebelum dilakukan penyerahan izin layanan untuk kantor cabang, KemenKopUKM menilai KSP ini sempat melalaikan kewajibannya untuk mengurus perizinan pembukaan kantor cabang.

“Saya minta untuk Komida komitmen menjaga tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Namun alhamdulillah hari ini Komida telah tunjukkan komitmennya secara bertahap dalam pemenuhan aspek legalitas dari cabang-cabang,” ucap Zabadi.

Sementara itu di tempat yang sama Ketua KSP Komida Slamet Riyadi menambahkan, pihaknya saat ini telah melakukan pendampingan terhadap 700 anggota koperasi yang merupakan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan NIB. Dia membenarkan bahwa tahun ini ditargetkan sebanyak 10.000 anggota bisa mendapatkan dokumen legalitas usaha tersebut.

“Hari ini kita serahkan 300 NIB ke anggota kami, sebenarnya Komida sudah mulai secara pribadi melalui staf di lapangan sebanyak 700 dalam proses. Mudah-mudahan kita targetkan tahun ini bisa 10 ribu anggota mendapatkan NIB,” ucap Slamet Riyadi.

Dijelaskannya terkait kendala yang dihadapi oleh KSP Komida dalam mendampingi anggotanya dalam mengurus perizinan usaha adalah tingkat kompetensi SDM anggota yang tidak merata. Diakuinya pula bahwa masih banyak anggota KSP Komida yang belum melek teknologi. Padahal dalam mengurus NIB dilakukan secara online. Oleh sebab itu tim di lapangan aktif melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang skala usahanya sudah layak untuk didaftarkan ke dalam sistem OSS.

“Kendala kita beberapa anggota tidak familiar untuk menggunakan teknologi, jadi kami mendampingi mereka dalam proses mendapatkan NIB. Staf kami di lapangan aktif membantu mereka,” kata Slamet.(Jef)

MenKopUKM: NIB Modal Penting UMKM untuk Bertransformasi Jadi Usaha Formal

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) merupakan modal penting UMKM untuk dapat melakukan transformasi usaha yang semula informal menjadi formal sehingga semakin mudah untuk mengakses pembiayaan perbankan.

MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di Universitas Gajah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (23/8), menargetkan sampai dengan tahun 2024, sebanyak 16 persen dari seluruh UMKM atau 2,5 juta UMKM bisa memiliki NIB.

“Untuk merealisasi target tersebut, KemenKopUKM memiliki program Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) guna mempercepat penerbitan NIB melalui pendampingan yang dilakukan oleh relawan Garda Transfumi,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Program Transfumi sendiri melibatkan para relawan pendamping Garda Transfumi yang berasal dari para asosiasi yang berkompeten mendampingi pelaku UMKM di Indonesia untuk mengakses NIB melalui aplikasi OSS-RBA.

Terdata dari 600 relawan pendamping Garda Transfumi yang aktif melakukan pendampingan, sebanyak 50 di antaranya dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan saat ini pemerintah sedang mengembangkan kerja sama dengan aplikasi digital untuk menerapkan scoring bagi UMKM.

Tujuannya, agar pelaku UMKM yang unbankable dapat memiliki kepastian dalam mendapatkan pembiayaan melalui scoring credit.

Selain itu, Menteri Teten juga menegaskan bahwa UMKM harus menjadi bagian dari industrialisasi nasional.

“Jadi industri otomotif komponennya harus dari UMKM, industri furnitur harus dari UMKM, industri makanan juga bahannya harus dari UMKM. Dengan begitu, UMKM dengan industri terintegrasi. Jadi gap antara usaha besar dan kecil akan hilang. Kemudahan perizinan termasuk pengurusan NIB mempermudah jalan UMKM masuk ke industrialisasi,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa 50 persen UMKM Indonesia merupakan usaha informal sehingga banyak di antaranya masih belum bisa mengakses pembiayaan formal atau perbankan.

Hal inilah yang membuat pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan literasi keuangan dan membuat pelaku UMKM naik kelas menjadi usaha formal melalui penerbitan NIB lewat OSS-RBA.

“UMKM ini anak kandung republik ini. Setiap krisis, UMKM menjaga benteng pertahanan ekonomi kita. Mereka harus diberikan tempat terbaik untuk diberikan permodalan,” ucap Bahlil.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X menambahkan di DIY karakter perekonomian didominasi industri mikro dan kecil atau mencapai sebesar 98,4 persen serta penyerapan tenaga kerja mencapai 79 persen.

Menurutnya, adanya NIB bagi usaha mikro dan kecil menjadi keharusan. Pasalnya, NIB telah menjadi fungsi utama pengenal bagi pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan.

“Dengan NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin operasional. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang mendapat NIB terdaftar juga menjadi peserta jaminan kesehatan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Paku Alam.

Ia mengucapkan terima kasih dan menyambut baik pemberian NIB ini yang disebutnya membuka berbagai kemudahan untuk perizinan usaha dan mendorong usaha mikro dan kecil di DIY untuk segera memutakhirkan legalitas yang mereka kantongi. “Kami juga akan meminta pelaku usaha yang belum memiliki NIB untuk segera mengurusnya,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Berikan Pendampingan NIB dan Izin Simpan Pinjam Koperasi melalui OSS

Balikpapan:(Globalnews.id)-– Dalam rangka melakukan percepatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap pelaku usaha di sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM melalui sistem OSS Berbasis Risiko, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak berbagai pihak terkait untuk terus melakukan diseminasi serta pendampingan agar menjangkau seluruh tingkatan usaha di masyarakat.

“Sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS, tujuannya adalah untuk memangkas regulasi dalam rangka mempermudah pelaku usaha mengurus perizinan usahanya,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih, Kamis (21/7/2022) di Balikpapan.

Hal itu disampaikan pada Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal Sektor Perdagangan serta sektor Koperasi dan UKM yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, dan dihadiri oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Sub Koordinator Perizinan Berusaha 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan dan pihak terkait lainnya.

Terkait perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha simpan pinjam, Henra mengatakan, tidak diatur melalui PP No. 5 Tahun 2021. Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina koperasi telah menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

“Kami mendorong perizinan Koperasi Simpan Pinjam agar sejalan dengan KepmenkopUKM No. 49 Tahun 2021 sehingga pelaku usaha dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan penerbitan dan pengawasan perizinan berusaha dapat melaksanakan tugas sesuai aturan tersebut,” kata Henra.

Henra menambahkan pelaksanaan diseminasi diharapkan efektif sebagai sarana komunikasi dengan publik sehingga dapat menyeragamkan implementasi penerbitan dan pengawasan perizinan berusaha di lapangan.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, menyebutkan pasca diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan paradigma yang signifikan dalam hal perizinan. Semula semua kegiatan usaha dipukul rata harus memiliki izin, saat ini telah diimplementasikan perizinan berusaha berbasis risiko, dimana jenis perizinan berusaha tergantung dari tingkat risiko kegiatan usahanya.

Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan menyebutkan penerbitan perizinan berusaha baru dapat dilakukan setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 PP 5 Tahun 2021 bahwa persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Terkait dengan isu perdagangan eceran minuman beralkohol, Sub Koordinator Perizinan Berusaha 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, menyebutkan kewenangan penerbitan perizinan usaha untuk minuman beralkohol diatur di dalam PP No. 5 Tahun 2021 dimana untuk minuman beralkohol Golongan A diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan minuman beralkohol Golongan B dan C diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pembagian kewenangan penerbitan perizinan berusaha untuk minuman beralkohol ini perlu di diseminasikan untuk memastikan pemrosesan dan pengawasan perizinan berusaha dapat diimplementasikan sebagaimana ketentuan yang diatur.(Jef)

*

Pemerintah Serahkan 560 NIB Kepada Pelaku UMK di Surakarta

Surakarta:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Negara BUMN, dan Kementerian Investasi membagikan 560 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022), mengatakan pemerintah terus membagikan NIB bagi pelaku UMK untuk mempercepat pencapaian target penerbitan NIB secara nasional.

“Tidak hanya di Surakarta, pembagian NIB akan dilakukan di 20 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Eddy Satriya.

Pada kesempatan itu juga hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, para pelaku bisnis, dan sejumlah pejabat daerah.

Eddy Satriya mengatakan pendaftaran NIB bagi pelaku UMK sangat dibutuhkan sebab NIB merupakan identitas pelaku usaha Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

“KemenKopUKM aktif melakukan ‘jemput bola’ kepada pelaku UMK untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB,” ucap Eddy. Hal itu diharapkan memunculkan kesadaran dan mendorong pelaku UMK agar segera mendaftar NIB. Sinergi antar Kementerian juga terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

Selanjutnya, kata Eddy, UMK yang sudah mendapatkan NIB akan mendapatkan pendampingan dari KemenKopUKM. Pendampingan dilakukan bersama asosiasi di daerah, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, NTB, DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, juga wilayah Jawa dan Bali.

“Setelah mendapatkan NIB, mereka (pelaku UMK) tidak dilepaskan begitu saja, kita siapkan Garda Transfumi yang juga berkolaborasi dengan PLUT-KUMKM,” ujar Eddy.

Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan 3 juta NIB pada 2022. Pendaftaran NIB dapat dilakukan seara online melalui OSS (Online Single Submission). NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.(Jef)

Percepat Penerbitan NIB Di Jawa Timur, Menteri Teten Tegaskan Pentingnya UMKM Berbadan Hukum

Surabaya:(Gkobalnews id)-Tiga kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian BUMN menegaskan, kemudahan izin berusaha dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibuktikan dengan kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. 

Kali ini, ketiga kementerian kembali mempercepat penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya menjadi kota kedua setelah percepatan penerbitan NIB sebelumnya di Bandung, Jawa Barat. Tercatat hingga 18 Desember 2021 sebanyak 570.105 NIB telah diterbitkan, sekitar 81.665 NIB diterbitkan di Jawa Timur. Dari total keseluruhan NIB yang diterbitkan, 98 persennya merupakan UMK.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, di saat krisis, UMKM menjadi pahlawan sesungguhnya. Di mana sebanyak 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM. Bahkan sejak krisis di tahun 1998, UMKM menjadi penyelamat ekonomi.

“Kami ingin menjadi teman untuk UMKM maju. Berterima kasih kepada Pak Bahlil yang mempermudah penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sehingga tak ada lagi alasan UMKM kesulitan mengurus izin usaha,” ucap Teten yang hadir dalam acara Penerbitan dan Pembagian NIB Pelaku UMK Perorangan di gedung ITS Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/12). Di mana dalam acara tersebut turut dihadiri Menteri BKPM/Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir serta mitra investasi dan ratusan pelaku usaha di Jawa Timur.

Menteri Teten menargetkan, pihaknya tak ingin usaha mikro terus menjadi usaha informal, namun bertransformasi menjadi usaha formal, dengan membangun ekosistem usaha. Salah satunya penerbitan NIB agar UMKM bisa mengakses pembiayaan dan pendampingan. “NIB ini penting karena usaha memiliki badan hukum. UMKM bisa kerja sama dengan pihak lain, bisa mengakses pembiayaan, meraih izin edar, dan mudah mendapatkan berbagai sertifikasi termasuk sertifikat halal dan lainnya,” jelas Menteri Teten.

Bersama Kementerian BUMN, KemenKopUKM sambung Teten, mengembangkan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Bagaimana investasi di daerah juga harus menggandeng UMKM. Begitu juga UMKM dengan BUMN yang masuk dalam rantai pasok. Selanjutnya, porsi kredit perbankan yang terus ditingkatkan hingga 30 persen pada 2024.

Diakui Menteri Teten, selama ini banyak usaha kecil yang sulit mengakses pembiayaan di perbankan karena tak memiliki badan hukum dan tak memiliki NIB. “Dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) ini memudahkan UMKM punya NIB. Ini mempermudah UMKM melakukan kontrak kerja dengan korporasi dan kemudahan-kemudahan lainnya,” tegas Teten.

“Kalau sudah ada pembiayaan dan pendampingannya, maka market demand-nya perlu diperkuat. Untuk itu disediakan sekitar 40 persen belanja pemerintah harus menyerap UMKM. Di pemerintahan Presiden Jokowi ini begitu memanjakan UMKM, kami ingin UMKM siap maju,” ujar MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemberian NIB di Jawa Timur ini merupakan tindak lanjut dari pemberian NIB yang dilakukan di Jawa Barat pada Senin (13/12) lalu.

“Kolaborasi tiga kementerian ini tujuannya untuk menjadikan UMKM sebagai ekosistem ekonomi kerakyatan yang kuat. Dengan OSS berbasis risiko yang bisa diakses via handphone ini bisa langsung cepat selesai tanpa bayar macam-macam alias gratis,” kata Bahlil.

Menteri Bahlil mengatakan, sekitar Rp 830 triliun investasi masuk kepada UMKM di Jatim. Sejak 2020, setiap investasi yang masuk ke daerah wajib bekerja sama dengan pelaku usaha daerah. Dengan mendapat NIB, para pelaku usaha mikro bisa meraih investasi dan kesempatan yang lebih besar lagi.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Undang-Undang Ciptaker ini sangat positif. Di mana ada dua hal penting di dalamnya, yaitu pembukaan lapangan kerja dan keberpihakan UMKM. “Sangat sayang jadi menurut saya kalau Undang-Undang Ciptaker ini untuk di-review kembali. Tapi bagaimana pun juga menjadi wajar saja proses seperti ini. Yang pasti Undang-Undang Ciptaker ini mendapat didukungan berbagai pihak,” ujar Erick.

Sebelum ada UU Ciptaker ini, tegas Erick, sudah menjadi rahasia umum bahwa UMKM kerap kali kesulitan dalam mengurus perizinan. “Soal izin ini menjadi ganjalan, maka dengan memiliki NIB yang hadir dalam Undang-Undang Ciptaker lewat OSS Berbasis Risiko, menjadi solusi yang sangat tepat,” kata dia.

Kementerian BUMN sambung Menteri Erick, memiliki tupoksi yang jelas dari sisi pembiayaan. Bagaimana BUMN ditugasknan untuk pro terhadap UMKM. Berbagai program didorong, mulai dari pembiayaan perbankan hingga pengadaan barang yang pro UMKM.(Jef)

MenkopUKM Teten Masduki Ajak Perajin Sangkar Burung Selaawi Garut Transformasi Dari Informal ke Formal

Garut:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak para perajin sangkar burung yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha dan Perajin Bambu Mekarsari Jaya Mandiri, untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami akan terus mendorong transformasi dari usaha informal menjadi formal. Saat ini, legalitas usaha cukup dengan NIB,” kata Teten, saat mengunjungi industri Sangkar Burung Kubangsari Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (18/12).

Dengan memiliki ijin usaha (NIB) menjadi usaha formal, lanjut MenKopUKM, para perajin akan banyak mendapat manfaat dan kemudahaan. Diantaranya, mudah untuk mendapat akses pembiayaan, pasar, dan fasilitas-fasilitas usaha lainnya.

“Kita sudah siapkan akses pembiyaan murah, seperti Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan bunga sangat murah hanya 3%,” jelas Teten.

Tak hanya itu, Teten juga mendorong para perajin untuk mengkonsolidasikan diri ke dalam satu wadah badan hukum bernama koperasi. Pasal, paguyuban atau perkumpulan bukanlah sebuah badan hukum.

“Saat ini, tidak ada lagi bantuan dana berbentuk hibah. Yang akan kita perkuat adalah permodalan dan kelembagaan koperasinya,” tegas MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang perajin bernama Cecep Saripudin menjelaskan bahwa jumlah perajin yang tergabung perkumpulan sebanyak 2000 perajin, dengan total produksi sekitar 300 set sangkar burung perhari.

“Ada 100 pengepul yang ada di Desa Mekarsari untuk menampung semua produk sangkar burung yang dihasilkan perkumpulan,” kata Cecep, yang sudah 30 tahun melakoni usaha sangkar burung.

Cecep mengakui, pihaknya tidak ada masalah mengenai tenaga kerja pembuat sangkar burung, bahan baku, dan juga pemasaran. Tenaga kerja memanfaatkan para anak muda yang ada di Desa Mekarsari.

“Kita melatih anak-anak muda desa. Yang sudah bisa tugasnya mendampingi. Tidak terlalu sulit karena ini profesi yang sudah turun-temurun,” ungkap Cecep.

Begitu juga dengan pemasaran, dimana produk sangkar burung Desa Mekarsari sudah melambung hingga ke Jakarta, Bogor, Bandung, Jateng, dan Jatim. “Namun, kita masih terkendala dalam hal permodalan usaha,” pungkas Cecep.(Jef)