Arsip Tag: otoritas jasa keuangan (OJK)

Dukung Pertumbuhan Industri Asuransi, OJK Akan Perpanjang Relaksasi

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperpanjang beberapa relaksasi industri asuransi yang diberikan saat pandemi covid-19 untuk menghadapi ancaman resesi global pada 2023.

“Kami akan menerapkan kebijakan yang sifatnya mendukung pertumbuhan industri asuransi dengan tetap menyeimbangkan dengan kepentingan konsumen,” kata Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2A OJK Ahmad Nasrullah dalam webinar Insurance Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (22/11).

Selama masa pandemi covid-19, OJK memberikan relaksasi kepada industri asuransi antara lain dengan memperpanjang masa piutang premi yang diperhitungkan sebagai aset dari sebelumnya 2 bulan menjadi 4 bulan.

Dengan demikian kebijakan relaksasi tersebut kemungkinan akan diperpanjang untuk menghadapi resesi. Namun untuk relaksasi yang bersifat administratif, relaksasi tersebut tidak akan diperpanjang.

“Relaksasi administratif salah satunya yakni berupa pelonggaran waktu pemberian laporan bagi industri asuransi. Tidak diperpanjangnya relaksasi tersebut lantaran dahulu relaksasi itu diberikan karena sulitnya mobilitas akibat ketatnya pembatasan yang disebabkan masih tingginya kasus covid -19, sehingga berbeda dengan saat ini,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan perpanjangan tersebut diputuskan setelah berdiskusi dengan berbagai pihak di industri asuransi yang memang masih memerlukan beberapa relaksasi kebijakan dari OJK.

“Relaksasi yang akan kami perpanjang lebih kepada yang bersifat substansif, kalau yang administratif tidak akan kami berikan lagi,” tegasnya.

Selain di industri asuransi, l kebijakan relaksasi di industri pembiayaan berupa restrukturisasi juga akan diperpanjang pada tahun depan, khususnya untuk mendukung sektor UMKM agar tetap tumbuh.

“ Perpanjangan hanya diberikan dengan segmentasi yang terbatas karena saat ini pandemi covid-19 mulai mereda.

ekonomi global diprediksi akan terjadi tahun depan. Ekonomi global dihadapkan pada ancaman inflasi dan stagflasi yang dapat menurunkan daya beli hingga meningkatkan angka pengangguran.

Resesi Ekonomi

Resesi ekonomi global diprediksi akan terjadi tahun depan. Ekonomi global dihadapkan pada ancaman inflasi dan stagflasi yang dapat menurunkan daya beli hingga meningkatkan angka pengangguran.

Situasi ini disebut bisa membuat ekonomi tahun depan akan lebih gelap. Industri asuransi sendiri tengah bersiap-siap untuk menghadapi proyeksi resesi tersebut.

Wakil Ketua Bidang Statistik, Riset & Analisa Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Trinita Situmeang, mengatakan setiap perusahaan asuransi pasti memiliki strategi. Apalagi, saat ini mereka tengah sedang menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
“Hari ini memang sudah pada menyusun RKAP, bagaimana meningkatkan top line-nya, kemudian bottom line, strategi investasi,” ujar Trinita.

Dalam menyusun RKAP, Trinita mengatakan perusahaan asuransi telah memasukkan faktor-faktor yang akan dihadapi terkait resesi, krisis energi, inflasi, hingga geopolitik.

“Ini merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan dan merupakan bagian atau strategi yang harus dilaksanakan di masing-masing perusahaan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan Permodalan, Investasi, dan Pajak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Simon Imanto, mengharuskan perusahaan asuransi untuk memilah portofolio yang eksisting.

Pasalnya, produk eksisting berkaitan dengan pricing dan consumption yang ada dan cadangan yang sudah dihitung apakah aset liability management-nya dengan portofolio investasinya sudah matching.

“Ada hal yang perlu diperhatikan kalau kita kaitkan dengan produk cadangan. Artinya yang akan kita interest rate mungkin misal waktu dijual guarantee interest rate-nya cukup tinggi, sebetulnya dengan inflasi tinggi malah lebih balance karena tingkat bunga tinggi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan portofolio untuk backup cadangan bentuknya atau portofolionya,” ungkap Simon.

Menurutnya, portofolio jangka panjang seperti obligasi, juga perlu diperhatikan risk maturity-nya bisa meningkat karena harga yang menurun. Untuk itu, dari proses yang terbatas itu perlu diperhatikan aset liability-nya agar matching. (Jef)

SINERGI OJK DAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) AKSELERASI TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Jakarta:(Globalnews.id)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sepakat bersinergi dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Ketua Umum MES Erick Thohir dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina MES bersamaan dengan acara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 dengan tema “Santri Berdaya untuk Indonesia Sejahtera” di Masjid Raya At-Thohir, Depok, Jawa Barat, Senin (30/10/2022.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Depok Mohammad Idris serta jajaran pengurus MES.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa akselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah tidak dapat dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga memerlukan kolaborasi dan sinergi yang dilakukan secara terintegrasi.

“Pada hari ini, OJK melakukan kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah melalui penandatanganan MoU yang merupakan bentuk sinergi OJK dalam meningkatkan kualitas kebijakan oleh kedua lembaga dalam akselerasi literasi dan keuangan syariah,” kata Mahendra.
Ketua Umum MES Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan OJK dalam Peringatan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2022 lalu dengan menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah bertema Sakinah (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah) yang diselenggarakan serentak di lima pondok pesantren. dan diikuti oleh lebih dari 5.000 santri.

“Kerja sama seperti ini diharapkan dapat terus terjalin dengan berbagai pihak karena pelaksanaan kegiatan seperti ini bersama pondok pesantren diharapkan untuk memberikan efek yang positif bagi lingkungan dan sekitarnya termasuk masyarakat mengingat peran penting santri di lingkungannya,” kata Erick.
Ruang lingkup MoU OJK dan MES tersebut meliputi:

Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlingdungan konsumen baik dalam bentuk lokakarya, seminar, sosialisasi, atau kegiatan lainnya;
Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian terkait ekonomi dan keuangan syariah;
Penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli;
Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Simpel iB kepada santriwan dan santriwati sebagai bagian dari Program Gerakan Santri Menabung.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk kembali mengingat peran santri mengenang jasa-jasa santri terdahulu untuk menjadi pelajaran buat santri yang sekarang, yaitu selain menjaga agama juga menjaga negara.

Wapres juga berpesan tiga hal yang dapat dilakukan santri masa kini dalam membela negara, yaitu pertama, menjaga kesepakatan nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD ’45; kedua, harus bersama membangun Indonesia yang sejahtera; dan ketiga, menjaga bumi dari kerusakan.

“Sekarang adalah santri revival kembali, kebangkitan santri kembali untuk menyongsong 100 tahun Kemerdekaan dan untuk menyongsong lahirnya Kebangkitan Nasional yang ke-dua,” kata Wapres.(Jef)

INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT MENINGKAT

Jakarta:(Globalnews.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019 yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di lokasi pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) di Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Friderica menjelaskan, SNLIK bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia termasuk literasi keuangan digital.
Proses pengambilan data SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan responden sejumlah 14.634 orang berusia antara 15 s.d. 79 tahun yang dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dan dibantu dengan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Hasil SNLIK diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga menjelaskan upaya OJK untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat antara lain melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar pada Oktober ini.

Kegiatan BIK 2022 dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat” menggelar beberapa aktivitas seperti pemberian kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan business matching; penjualan produk dan layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward); kegiatan pameran jasa keuangan, pembukaan rekening, polis, efek dan lainnya; termasuk kampanye dan publikasi program literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

BIK memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta guna mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai rangkaian kegiatan BIK, diselenggarakan kegiatan pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) 2022 dengan tema “Go Inklusif, Go Produktif”. Kegiatan yang merupakan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Lembaga Jasa Keuangan diselenggarakan di Central Park Mall, Jakarta, selama lima hari mulai 26 hingga 30 Oktober 2022.

Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Direktur Eksekutif LPS Rudi Rahman serta Pimpinan LJK hadir pada Acara puncak FinExpo 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2022.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
FinExpo 2022 diikuti oleh 134 booth pameran yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, fintech, dan e-commerce, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Dalam pameran tersebut tersedia berbagai akses keuangan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai promo produk berinsentif seperti bonus, cashback, reward dan lainnya serta berbagai penawaran lain terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Selain itu, dilakukan peluncuran
Peluncuran Modul Keangan Syariah pada Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK, penyampaian hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, peluncuran Digitalisasi Tabungan Anak (DTA) dan pengumuman pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama mengharapkan BIK dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, Dana Pensiun, Fintech, serta E-commerce.
Ia menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Selama periode pelaksnaaan BIK tahun 2022, tercatat telah diselenggarakan sebanyak 2.538 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.599.860. Hingga saat ini capaian BIK tahun 2022 adalah sebesar:
Industri Perbankan: pembukaan rekening baru sebanyak 2.037.105 rekening;
Industri Pasar Modal sebanyak 64.228 rekening efek baru;
Industri Perasuransian adalah sebanyak 69.091 polis;
Industri Pembiayaan adalah sebanyak 451.638 debitur;
Industri Pergadaian adalah sebanyak 2.878.570 rekening;
Industri fintech adalah sebanyak 1.501.709 akun. (Jef)

FinExpo 2022 Jadi Solusi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Masyarakat Indonesia

Jakarta:(Globalnews.id) – Sebagai rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK), hari ini kegiatan pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) 2022 dengan tema “Go Inklusif, Go Produktif” secara resmi telah di buka. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diselenggarakan di Central Park Mall, Jakarta selama 5 hari mulai tanggal 26 hingga 30 Oktober 2022. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.

FinExpo BIK 2022 diikuti oleh 134 booth pameran yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, fintech, dan e-commerce, hingga para pelaku UMKM. Telah tersedia berbagai akses keuangan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usaha. Melalui acara ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai Promo Produk Berinsentif seperti bonus, cashback, reward dan lainnya serta berbagai penawaran lain terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Acara ini juga dimeriahkan dengan kompetisi Idol Kids, IG Reels/TikTok dan photobooth Competition serta penampilan musik dari musisi ternama seperti Andmesh, Tiara Andini, Maliq & D’essentials, Rendy Pandugo, Unity, Naura dan masih banyak lagi. Berbagai games dan doorprize juga tersedia dengan total ratusan juta rupiah.

“Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian situasi ekonomi global yang terjadi saat ini, penting bagi seluruh pihak untuk memiliki akses dan pemahaman yang baik, termasuk pengelolaan keuangan. Hadirnya FinExpo BIK 2022 merupakan salah satu upaya dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang instrumen keuangan melalui ragam edukasi dan pembukaan akses terhadap institusi, produk, serta layanan yang tersedia. Harapannya, dengan pembukaan akses dan peningkatan pemahaman tentang keuangan, masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik dan mendukung taraf hidup masyarakat dapat meningkat,” jelas Wani Sabu, Ketua FinExpo 2022.

Sejak tahun 2016, OJK menginisiasi bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 serta mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BIK juga menjadi kesempatan bagi LJK untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang inklusif di indonesia agar menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Edwin Nurhadi, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK mengungkapkan, “Inklusi keuangan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai agenda nasional setiap tahunnya diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia”.

Tidak hanya masyarakat umum, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang terus bertambah setiap tahun dan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, juga menjadi perhatian khusus pada kegiatan FinExpo BIK 2022. Adanya permasalahan dan kendala yang dialami UMKM pada masa pandemi Covid-19, mendorong para LJK untuk memberikan wadah bagi UMKM untuk bangkit dari keterpurukan.

Selain itu, Wani Sabu mengatakan bahwa kegiatan Business matching pada kegiatan FinExpo BIK 2022 diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan peserta tentang kewirausahaan sekaligus memberi motivasi untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM untuk bertahan dan beradaptasi pada kondisi apapun” imbuh Wani.(Jef)

OJK DAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH SINERGI TINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN PARA SANTRI

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah menggelar rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta menyemarakkan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema “SAKINAH” (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah).

Perayaan Hari Santri Nasional dibuka dengan Opening Ceremony yang dilaksanakan secara serentak di lima pondok pesantren pada tanggal 22 Oktober 2022 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Munnawir Krapyak, Bantul dan diikuti oleh Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Leuwipanjang -Banten, Pondok Pesantren API Syubbanul Wathon Secang – Magelang, dan Pondok Pesantren Al-Anwar – Bangkalan.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi santri. Santri didorong memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar
dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan (inklusi) pada
lembaga jasa keuangan formal.

“Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk dapat mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah essential life skill atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan oleh kita
semua,” kata Friderica.

Tingkat literasi keuangan yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai
kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong yang marak terjadi di masyarakat.

Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional meliputi Talkshow Edukasi Keuangan Syariah, Launching Gerakan Santri Menabung, dan Tabligh Akbar/Doa Bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan.

Puncak dan Closing Ceremony Hari Santri Nasional direncanakan pada 28 Oktober 2022 yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan MES.

Pelaksanaan kegiatan hari ini dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang hadir secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren.

Pelaksanaan Perayaan Hari Santri Nasional 2022 di pondok pesantren diharapkan juga dapat memberikan multiplier effect kepada lingkungan sekitar, mengingat peran penting
santri di lingkungannya, kegiatan edukasi keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam upayapencegahan agar tidak terjerumus pada utang yang konsumtif atau penipuan yang berkedok investasi.

Program TPAKD

Dalam kesempatan di Yogyakarta, Friderica juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah debitur Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (Pede) dari BPD DIY yang merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yogyakarta di Kelurahan Patehan Kemantren Kraton Yogyakarta.

Kredit Pede di lokasi tersebut menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan pelaku UMKM dengan awal usaha berfokus pada olahan hasil pertanian dan terus berkembang menjadi berbagai usaha di sektor perdagangan, perikanan dan kerajinan.

Debitur Kredit Pede di kawasan tersebut juga mendapatkanpendampingan dari Dinas
Pertanian dan Dinas Pariwisata setempat dalam pengembangan usahanya.

“Ini adalah hasil kerja sama dari berbagai pihak, dari pencetusan TPAKD oleh OJK, kemudian didukung oleh Pemda dengan menerbitkan SK Gubernur serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat dan nilai tambah serta mendorong peningkatan perekonomian di daerah,” kata Friderica.

Kredit Pede merupakan implementasi dari Generic Model Skema Kredit Pembiayaan
Melawan Rentenir Skema 3 (GM K/PMR) yaitu penyediaan kredit/pembiayaan yang cepat dan murah. Kredit Pede memberikan plafon sebesar Rp2,5 juta (tanpa agunan) dan plafon sampai dengan Rp50 juta (dengan agunan tambahan).

Sejak diluncurkan pada tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 2022, kredit Pede telah dinikmati oleh lebih dari 2.499 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp16,63 miliar.

Sedangkan secara nasional sampai dengan triwulan 2 2022, TPAKD melalui program K/PMR telah menyalurkankredit/pembiayaan total sebesar Rp4,4 triliun kepada
337.940 debitur.

OJK bersamaPemerintah Daerah dan PUJK akan terus meningkatkan kolaborasi dalam
perluasan akses keuangan di daerah melalui program TPAKD dalam mendukung
percepatan pemulihan ekonomi nasional.
(Jef)

OJK Peringati Hari Santri Nasional 2022 Sebagai Momentum Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

BANTUL:(GLOBALNEWS.ID)- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pemahaman literasi dan inklusi bagi santriwati dan santriawan sejak dini sangat dibutuhkan.

Pasalnya saat ini literasi keuangan di Indonesia masih sekitar 38 persen dan inklusi di Indonesia masih 76 persen. Sedangkan pemerintah menargetkan inklusi pada tahun 2024 mencapai 90 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK )selalu melakukan pendidikan edukasi dan literasi ke masyarakat cara kita ingin meningkatkan indeks literasi dan inklusi masyarakat kita jadi sekarang literasi kita 38 persen, dan inklusi di Indonesia 76 persen.

“Ini artinya inklusi dan literasi perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses produk dan jasa keuangan agar bisa mencapai inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90 persen,” kata Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam acara Edukasi Keuangan Syariah dalam rangka Hari Santri Nasional 2022, di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Bantul, Sabtu (22/10).

Friderica yang akrab dipanggil mbak Kiki mengatakan untuk keuangan syariah, literasi dan inklusinya masih jauh lebih rendah dari yang konvensional yakni untuk literasi syariah mencapai 8,9 persen dan inklusi mencapai 9,1 persen.

“Untuk pengetahuan tentang keuangan syariah kalau dilihat literasi dan inklusi jauh lebih rendah daripada yang konvensional yaitu sekitar sekitar 8 -9 persen. Itu masih kecil banget, jadi ayo adik adik santri sama-sama belajar supaya meningkatkan indeks ini “ tegasnya.

Ia juga mengatakan, para santri ini akan menjadi penurus bangsa yang harus bisa mengelola dan pintar keuangan dengan baik, agar terhindar dari investasi atau pinjaman ilegal. “Semua nanti santriwan santriwati ini nanti akan mengelola keuangan, misalnya santriwati bisa mengelola keuangan rumah tangga, bisa berinvestasi , nanti punya asuransi, kalau santriawan juga mungkin pengurus keuangan, tapi jangan sampai kena skema-skema penipuan investasi,“ tegasnya.

Kiki berharap seluruh santriwan santriwati ini ketika sudah lulus dari Pondok pesantren bisa memberikan manfaat kepada manusia melalui pengetahuannya tentang apa yang dipelajari di pondok dan Insya Allah ke depan akan semakin banyak ilmu yang dipelajari tentang keuangan yang memberikan penerangan ini kemudian menjadi agen perubahan di masyarakat yang akan bisa mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

Kiki juga mengatakan, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang juga merupakan ketua dewan Pembina masyarakat ekonomi syariah menyampaikan bahwa Pesantren merupakan garda terdepan dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.
“Kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan bermanfaat bagi manusia maupun alam,” ujarnya

Kiki menuturkan, di era global ini, produk dan layanan jasa keuangan syariah dapat menjadi solusi dalam mendukung aktivitas transaksi keuangan di sekitar pondok pesantren.
Mengenalkan pesantren dengan layanan jasa keuangan syariah yang legal, ujar Kiki, juga mengantisipasi bahaya pergerakan lembaga ilegal seperti pinjaman online ilegal yang belakangan marak dan banyak dikeluhkan masyarakat.

“Dengan paham literasi keuangan, para santri bisa mengingatkan orang terdekatnya, seperti orang tuanya agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal, dan OJK akan membantu memberi informasi juga edukasi,” katanya.

Sakinah

Lebih lanjut Kiki mengatakan , OJK juga meluncurkan Gerakan Santri Menabung dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam peringatan Hari Santri Nasional. Gerakan Santri Menabung sebagai bentuk ikhtiar OJK dengan masyarakat ekonomi syariah dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan santri.
Gerakan menabung dengan tema “Sakinah” yang merupakan kepanjangan dari Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah., diikuti oleh santri dari lima pondok pesantren dari Jakarta, Magelang, Bangkalan .

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Al-Munawir Krapyak, Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qodir Munawwir, mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu sinergi kuat di antara berbagai elemen masyarakat terutama santri dan pesantren.

“Santri dan pesantren memperkuat ekosistem pembangunan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif,” katanya.

dikatakan Kementerian Agama mencatat total santri di Indonesia sampai 2022 mencapai 4,1 juta tersebar di 2.722 pesantren. Itu baru santri dari NU saja. “Jumlah pondok pesantren dan santri yang besar ini jelas elemen penting mendorong kemajuan peradaban di pesantren,” kanya.

“ Semoga acara ini bermanfaat bagi kalangan santri agar terdepan santri mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang pengelolaan keuangan syariah dengan baik dan benar. Kami berharap para santri benar-benar memanfaatkan momentum ini dengan menyimak rangkaian materi yang nanti akan disampaikan, pesantren pada umumnya serta dapat meningkatkan literasi keuangan syariah para santri menuju santri yang berdaya dan bermartabat,” paparnya. (Jef)

OJK BERKOMITMEN PROAKTIF DAN KOLABORATIF MEWUJUDKAN STABILITAS, PERTUMBUHAN DAN PENGUATAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Jakarta:(Globalnews.id)- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022 – 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Ketua DK OJK Periode 2022 – 2027, Mahendra Siregar menyatakan “Kami berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis Pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.”

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance). Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential).

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
DK OJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen. Friderica Widyasari Dewi selaku ADK Bidang EPK menegaskan OJK memiki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK juga berwenang melakukan pengawasan perilaku (market conduct) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem keuangan domestik dan global.
Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif, sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah.
Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Sedangkan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar untuk mendukung upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go public, serta masyarakat yang berinvestasi di Pasar Modal.
Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit link), perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat, optimalisasi fintech P2P lending serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi bermasalah.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena akan memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua OJK periode 2022 – 2027, Mirza Adityaswara menyatakan, “Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku internal yaitu kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab, untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran OJK Institute menjadi pusat studi Industri Jasa Keuangan yang mumpuni di ASEAN.

‘Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai amanat Undang-Undang, OJK juga memperkuat tim internal melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi prioritas utama bagi OJK dalam memperlancar tugas dan fungsi OJK khususnya dalam menciptakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan respon terhadap pengaduan konsumen dan masyarakat luas.

Sementara itu, Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Bank Indonesia mengatakan akan mendukung penuh program kerja Pimpinan Dewan Komisioner OJK untuk memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, menjaga stabilisasi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami sebagai perwakilan dari BI akan terus berkoordinasi dan melakukan harmonisasi berbagai kebijakan kami baik moneter maupun makroprudensial dan SP PUR sehingga selaras dalam sebuah bauran kebijakan nasional,” kata Doni.

Sedangkan Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Kementerian Keuangan mengatakan siap bekerja sama dengan seluruh ADK OJK 2022-2027, melanjutkan koordinasi yang erat antara OJK dan Kemenkeu/Pemerintah.
“Kami akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bersama OJK, Pemerintah akan terus membangun sektor keuangan, melakukan pendalaman pasar, serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.
Kesembilan anggota DK OJK Periode 2022-2027 sepakat untuk mengedepankan prinsip collective collegial dalam pengambilan keputusan dan akan memperkuat tugas OJK dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang terintegrasi.(Jef)

PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK PERIODE 2022 – 2027

Jakarta:(Globalnews.id)- Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifuddin mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (20/7/2022) sesuai Keppres No. 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Keppres itu disebutkan jajaran Dewan Komisioner OJK periode 2022 – 2027 sebagai berikut:
Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota;Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota;Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;

Doni Primanto Joewono sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia;
Suahasil Nazara sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.
Dengan pelantikan ini maka Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No. 21/2011 tentang OJK.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara, pelaku industri jasa keuangan serta Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.

Sebelumnya Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 dijabat oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Heru Kristiyana, Hoesen, Riswinandi, Ahmad Hidayat dan Tirta Segara serta anggota ex officio Dody Budy Waluyo (Deputi Gubernur BI) dan Suahasil Nazara (Wamenkeu).(Jef)

The G20/OECD Corporate Governance Forum: PENGUATAN TATA KELOLA PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI

JAKARTA: (GLOBALNEWS.ID)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pembukaan The G20/OECD Corporate Governance Forum yang merupakan side events dari G20 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di Bali, Kamis.

“Corporate Governance Forum yang kita selenggarakan sore ini menandai langkah penting dalam bidang tata kelola karena membahas penggabungan isu-isu seperti keberlanjutan dan teknologi digital ke dalam prinsip-prinsip G20/OECD yang direvisi. Sebagai anggota aktif OECD Corporate Governance Committee, OJK juga senang bisa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan ini dan berharap bahwa prinsip-prinsip G20/OECD yang lebih baik akan segera diselesaikan,” kata Wimboh.

Menurutnya, seiring dengan kondisi ekonomi global yang berangsur pulih dari pandemi, Indonesia perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik diterapkan oleh manajemen perusahaan guna membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko yang muncul.
Lebih lanjut, Wimboh menyampaikan bahwa OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan Indonesia sangat berkomitmen untuk memberikan pedoman atau arahan yang relevan untuk memperkuat kerangka dan standar tata kelola perusahaan yang sejalan dengan standar internasional, termasuk Prinsip G20/OECD.

OJK menyadari penerapan The G20/OECD Principles of Corporate Governance (G20/OECD CG Principles) yang baik oleh perusahaan menjadi penting karena lembaga keuangan perlu menyesuaikan model bisnis mereka sebagai akibat pandemi Covid-19 yang merubah pola kebiasaan masyarakat yang ingin serba cepat sehingga digitalitasi tidak dapat dihindari.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperbaiki prinsip tata kelola perusahaan. “Saya tekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan keberlanjutan ekonomi, begitupun sebaliknya,” kata Menkeu.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengapresiasi seluruh organisasi yang bergabung dalam side event G20/OECD Corporate Governance Forum karena walau dalam keadaan yang sulit dari sisi industri, krisis pangan, tekanan politik, seluruh pihak berkolaborasi untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dan terus mempraktikan tata kelola perusahaan yang baik secara sosial dan berkelanjutan.

Secretary General OECD Mathias Cormann dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan dari G20 dan OECD ini untuk memastikan adaptasi terhadap kondisi Pasca Covid-19 dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya pada pasar modal dan praktik-praktik tata kelola perusahaan.
“Ini merupakan peran penting dari corporate governance dan pasar modal untuk membangun kepercayaan diri dan ekonomi dan juga alokasi modal untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Mathias.

Menteri Keuangan Jepang Shunici Suzuki dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap OECD dalam merevisi prinsip tata kelola.

“Jepang mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD khususnya di Asia dengan masukan yang signifikan dari pemangku kepentingan di kawasan ini. Kami berharap prinsip-prinsip G20 OECD akan berkontribusi bagi perkembangan pasar modal global yang lebih lanjut serta pembangunan kerangka kerja tata kelola perusahaan,” kata Shunichi.

Agenda OECD Corporate Governance Forum ini dihadiri oleh 120 peserta secara fisik yang terdiri dari beberapa Pejabat Negara seperti Ketua Dewan Komisioner OJK, jajaran Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kementerian BUMN, Menteri Keuangan Jepang, Wakil Menteri Keuangan Jepang dan Secretary General OECD, anggota OECD, delegasi negara G20, organisasi internasional serta representasi perusahaan, asosiasi dan industri bisnis di Pasar Modal Indonesia.

Dengan terlaksananya the G20/OECD Corporate Governance Forum diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif terhadap perbaikan G20/OECD CG Principles serta menjaga daya saing global dan menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. (Jef)

OJK TUNTASKAN PROGRAM TRANSFORMASI IKNB

Medan:(Globalnews.id)- Otoritas Jasa Keuangan menuntaskan program transformasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang telah dimulai sejak 2018 untuk semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan industri yang terdiri dari banyak sektor usaha jasa keuangan itu.
“Sampai saat ini (transformasi IKNB) sudah on track sesuai rencana seperti implementasi pengawasan risk based supervision (RBS) dan pemisahan untuk pengawasan serta pemeriksaan khusus sudah dibentuk untuk memisahkan penanganan supaya lebih fokus,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Riswinandi.

Menurutnya, beberapa program sudah dalam proses finalisasi seperti menyelesaikan aturan fintech lending yang sudah proses harmonisasi dan diharapkan segera selesai.

Riswinandi menjelaskan transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018 setelah melihat gap analysis hasil dari evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan dibandingkan dengan industri perbankan dan pasar modal.

Selanjutnya pada 2019, mulai dilakukan penyempurnaan pengaturan prudential, pengawasan risk based supervision (RBS), infrastruktur sistem informasi pengawasan (SIP) IKNB, early warning system (EWS) dan penataan organisasi IKNB.

Kemudian di 2020, dilakukan penguatan infrastruktur pengawasan IKNB (SIP IKNB, monitoring dashboard portfolio efek, EWS), penguatan SDM, dan pembentukan satker pengawasan khusus IKNB.
“Sekarang setelah ada dashboard ini, setiap saat kami sebagai pengawas IKNB dengan dukungan pengawas pasar modal secara real time bisa melihat perkembangan investasi efek di perusahaan asuransi dan dana pensiun sehingga dengan cepat kita bisa deteksi dan minta penjelasan. Ini early warning system bagian dari transformasi IKNB yang membuat pengawasannya lebih optimal,” kata Riswinandi.

Di tahun 2021, transformasi IKNB berlanjut dengan penguatan peraturan seperti exit policy tindakan pengawasan, Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (MRTI) serta Konsolidasi Pengawasan dan Optimalisasi Peran Sistem Informasi Pengawasan. Sementara di 2022, OJK terus melakukan penguatan pengawasan IKNB.

Riswinandi menjelaskan tahapan transformasi IKNB meliputi penguatan kerangka pengaturan antara lain dengan penguatan regulasi manajemen risiko, penyempurnaan mekanisme penilaian tingkat kesehatan IKNB, penetapan status pengawasan yang lebih tegas, penguatan pengaturan per sektor termasuk penyempurnaan regulasi fintech lending.

Tahap berikutnya adalah penyempurnaan mekanisme pengawasan melalui pendekatan kepatuhan pengawasan yang meliputi aspek kelembagaan, prinsip kehati-hatian, manajemen operasional, pelaporan dan sistem informasi, penyelenggaraan usaha dan aspek kesesuaian prinsip syariah. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan pengawasan berbasis risiko.

Untuk memperkuat pengawasan, juga dilakukan penguatan infrastruktur pengawasan IKNB melalui pemanfaatan teknologi digital di bidang supervisory technology (suptech) dan regulatory technology (regtech). Tahapan ini dilakukan dengan membangun aplikasi perizinan, aplikasi pelaporan dan aplikasi pengawasan.

Ke depan OJK telah menyiapkan lanjutan program transformasi IKNB di bidang pengaturan, pengawasan, pengembangan infrastruktur dan pilar penataan organisasi IKNB.

OJK mencatat sejak 2017 aset IKNB tumbuh dari sekitar Rp2.200 triliun menjadi Rp2.839 triliun di akhir 2021. Pertumbuhan aset Desember 2021 tercatat sebesar 7,71 persen (yoy). Sementara nilai investasi IKNB sejak 2017 mencatat naik dari sekitar Rp1.000 triliun menjadi Rp1.724 triliun di akhir 2021. Pertumbuhan investasi IKNB pada Desember 2021 tercatat 8,53 persen (yoy).

Secara sektoral, untuk aset asuransi meningkat dari Rp832,0 triliun (2017) menjadi Rp982,8 triliun (2021. Aset lembaga pembiayaan meningkat dari Rp556,9 triliun (2017) menjadi Rp583,5 triliun (2021) dan aset Dana Pensiun meningkat dari Rp262,3 triliun (2017) menjadi Rp329,6 triliun (2021).(Jef)