Arsip Tag: Pelaku usaha mikro

Hobi Menjahit Jadi Rezeki, CV Zelia Tembus Pasar Malaysia

Bandung:(Globalnews.id) – “Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar,” kutipan populer ini sangat tepat menggambarkan sosok Emilia ketika mengembangkan CV Zelia.

Perempuan yang akrab disapa Lia ini menceritakan perjalanannya dalam menekuni hobinya, dari mulai sekadar bersenang-senang hingga sukses memasarkan produknya ke Malaysia.

Baginya menjahit dan fashion merupakan hobi yang ia tekuni sedari dulu, sehingga pekerjaan yang dikerjakan saat ini terasa menyenangkan.

“Cintai dulu pekerjaannya, maka apapun masalah atau resikonya akan dijalani dengan senang,” kata Lia saat ditemui di kantor CV Zelia beberapa waktu lalu.

Bermula dari tahun 2010 Lia mulai membangun usaha di bidang konveksi sebagai vendor jahit dari brand-brand besar, namun setelah 7 tahun berjalan, pada tahun 2017 Lia mantap membangun brand sendiri yang ia beri nama ZLY.

Bukan tanpa alasan, Lia memiliki prinsip bahwa jika perusahaan ingin besar maka harus memiliki brand sendiri, sehingga mempunyai kontrol dan tujuan.

“Dengan membuka brand sendiri saya punya banyak peluang dan jalan untuk membesarkan usaha serta memudahkan dalam penyusunan target,” kata Lia.

ZLY mulai dikembangkan melalui kerjasama di dua cabang yaitu di Asia Plaza Sumedang dan Yogya Tegal, hingga sekarang sudah memiliki setidaknya 30 cabang dengan 50 karyawan.

Tidak berhenti pada mengembangkan bisnis, nampaknya jiwa sosial Lia yang begitu besar membuatnya berkeinginan agar bisnisnya menjadi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi orang terdekat yaitu tetangganya.

Baginya, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama.

“Kita berdayakan dari mulai tukang payet, tukang potong kain, staf hingga sopir adalah orang-orang yang berada di sekitar lingkungan saya, jika tidak ada baru kita cari orang luar,” ucap Lia.

Pada tahun 2022 merupakan permulaan bagi ZLY untuk mengepakan sayapnya ke pasar Internasional. ZLY terbukti berhasil mengenalkan produknya hingga ke Negeri Jiran.

“Kita sudah mau ekspor, barangnya sudah kita siapkan, MoU juga sudah dibuat, inshallah bulan ini mulai berjalan ekspor ke Malaysia,” tuturnya.

Saat high season jelang lebaran, ZLY mendapat permintaan tiga hingga empat kali lipat dari biasanya, dari situlah Lia mulai memutar otak bagaimana cara mendapatkan suntikan modal.

Hingga akhirnya dia menemukan solusi dengan mengikuti kegiatan pendampingan pembiayaan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kepada KemenKopUKM saya ucapkan terima kasih banyak, dengan adanya rangkaian kegiatan yang diberikan jadi membuka wawasan kita bahwa ternyata banyak alternatif pilihan pendanaan UKM, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing,” ucap Lia.

Berkat tambahan modal yang Lia terima dari Bizhare yang merupakan mitra KemenkopUkm sebesar Rp1,2 miliar serta dengan keuletannya, ZLY berhasil menambah 7 outlet baru. Dari segi omzet, pada tahun ini ZLY mampu melampaui target yaitu sebesar Rp5 miliar dari target Rp3,8 miliar pertahunnya.

Dari kesuksesannya tersebut, Lia berharap ZLY dapat terus bekembang agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, yang menjadi fokus utamanya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh pegawainya. Lebih lanjut, Lia juga berharap kedepan KemenKopUKM dapat terus melakukan pelatihan serta pendampingan untuk menambah skill pelaku UKM.(Jef)

KemenKopUKM Tingkatkan Kreativitas dan Inovasi Pelaku Usaha Mikro Kuliner Berbasis Sumber Daya Laut

Biak Numfor:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku usaha mikro di sektor kuliner khususnya olahan hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam mengolah produk turunan.

“Hal itu dilakukan agar produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro di sektor perikanan dan kelautan memiliki nilai tambah dalam bentuk berbagai produk kuliner,” kata Sekretaris Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Novieta saat membuka pelatihan usaha mikro sektor kuliner, di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Kamis (24/11).

Pelatihan pelaku usaha mikro serupa juga digelar di beberapa kota pesisir yaitu di Metro Provinsi Lampung, Minahasa Sulawesi Utara, dan Makassar Sulawesi Selatan.

Novieta menguraikan, saat ini tantangan berat yang dihadapi dalam situasi saat ini, tidak hanya dampak pandemi namun juga tekanan ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada krisis dan kenaikan harga.

“Namun kita harus tetap optimistis berharap tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus positif, tercatat di angka 5,72 persen pada kuartal 3 tahun ini. Tren positif ini tentu tidak terlepas dari kontribusi UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan kita,” kata Novieta.

Novieta menambahkan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, yang berkontribusi langsung kepada ekonomi nasional. Karena itu, UMKM harus ditingkatkan daya saingnya agar bisa semakin maju dan berkembang.

Lebih lanjut Novieta mengatakan, dari referensi yang ada dan juga perbincangan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi ekonomi lokal yang luar biasa. Bahkan bisa diistilahkan sebagai “Emas Biru” yang artinya potensi kelautan dan perikanan yang sangat tinggi.

Hal Ini dibuktikan dengan kemampuan ekspor Kabupaten Biak dari sektor perikanan (kerapu, lobster, tuna, dan udang). Tidak hanya itu, sektor peternakan juga bisa menjadi unggulan Biak Numfor, dengan produksi telur menjadi penyangga kebutuhan masyarakat. Dan yang membanggakan juga ekspor ikan yang telah dilakukan adalah melalui koperasi.

“Berarti koperasi memang bisa menjadi wadah ekonomi masyarakat untuk makin memperluas pasar produk UMKM di Kabupaten Biak,” ucap Novieta.

Kabupaten Biak Numfor juga dianugerahi nuansa alam yang indah. Ini tentu sangat mendukung sektor pariwisata mencakup wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata budaya. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata sangat dekat dengan aktivitas usaha yang dijalankan oleh UMKM.

“Perlu sentuhan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk di sektor ini melalui berbagai program atau kegiatan pemberdayaan UMKM,” kata Novieta.

Untuk itu, pemerintah dan berbagai pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendukung pengembangan UMKM.

“Kegiatan pelatihan ini salah satunya. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM kami berupaya untuk memberikan akses masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengolahan produk-produk turunan dari sektor kelautan dan perikanan,” kata Novieta.

Novieta berharap kegiatan ini bisa menambah keterampilan untuk mengembangkan produk kuliner di Biak. Selain juga bisa memperluas jejaring bisnis yang saling menguntungkan.

*Pelatihan di Lampung*

Tidak hanya di Kabupaten Biak Numfor, di wilayah lain pelatihan serupa juga digelar untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM KUMKM.

Pada kesempatan terpisah, Siti Aisyah, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Metro, Lampung, turut mengatakan pelatihan pelaku usaha mikro di sektor kuliner ini sangat bermanfaat terlebih pascapandemi dimana banyak UMKM yang memerlukan dukungan. Namun sebagian UMKM bisa bertumbuh dengan dukungan teknologi digital.

“Maka saya katanya, meski sempat terpuruk tapi justru sektor UMKM, khususnya kuliner di Lampung, saya lihat berkembang sangat pesat terutama yang sudah mengenal digitalisasi,” katanya.

Menurut Aisyah, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, tapi hendaknya dibarengi dengan dukungan peralatan yang memadai.

Meski demikian ia mengakui, dengan adanya pelatihan vocational ini dampaknya sangat bermanfaat. “Saya yakin, ketika mereka mendapatkan pelatihan vocational, nanti mereka setelah dari pelatihan ini pasti langsung praktik, langsung bisa buka usaha baru. Harapan saya kepada KemenKopUKM lebih sering lagi ke daerah agar kita bisa memenuhi keinginan UMKM itu, perluasan pasarnya, untuk perluasan dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

Kegiatan pelatihan yang serupa dilakukan di Provinsi Lampung ini bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang selama ini membina Komunitas Perempuan Tangguh (KPT).(Jef)

Harapan Pelaku UMKM di Bali Terhadap KemenKopUKM

Denpasar:(Globalnews.id)- CV Tri Utami,salah satu UKM di Denpasar Bali, mulai sumringah karena orderan dari pasar luar negeri berdatangan silih berganti. UKM yang bergerak di bidang produksi dan eksportir kerajinan tangan, khususnya dari kayu, merasa kewalahan memenuhi permintaan buyer asing.

Owner CV Tri Utami, Ni Made Witari, menyatakan kesulitan utama dalam memenuhi permintaan pasar luar negeri adalah pembiayaan. Ini terjadi karena sentra UKM mitra usahanya harus diberikan down payment (DP) atau uang muka ketika pesanan produk itu berskala besar. Kemudian saat produksi selesai, harus segera dibayar lunas.

Di sisi lain, proses pembayaran dari buyer asing kepada CV Tri Utami kerap tertunda lantaran produk kerajinan pesanannya harus diterima terlebih dahulu dalam kondisi yang baik dan sesuai spesifikasi. Padahal proses shipment (pengiriman barang) ke negara tujuan membutuhkan waktu beberapa hari.

“Masalah utama di perusahaan kami adalah pembiayaan untuk ekspor, jadi per PO (purchase order) itu kami harap ada dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) agar ada kemudahan mendapatkannya,” tutur Witari saat ditemui di tempat usahanya di jalan Merak Tohpati, Denpasar, Bali.

Kondisi itulah yang membuat Ni Made Witari kerap kelimpungan ketika pembayaran dari orderan yang satu belum cair namun di saat yang sama datang orderan lain. Dari situ, Witari berharap ada dukungan pembiayaan yang mudah dan murah dari pemerintah melalui Bank BUMN ataupun lembaga keuangan lainnya, termasuk securities crowdfunding.

Menurutnya dengan dukungan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat baik dari bank pemerintah ataupun lembaga keuangan lainnya, Witari yakin seluruh pesanan dalam partai besar dari berbagai negara dapat dieksekusi dengan baik dan tepat waktu. Sayangnya hal itu sulit sekali didapatkan karena selama ini bank swasta yang menjadi mitranya dalam memenuhi pembiayaan tidak fleksibel.

“Kami sangat terkendala di pembiayaan untuk penuhi order, dan itu diperparah dengan wabah Covid-19 yang sampai saat ini masih ada sehingga masalah keuangan itu belum sepenuhnya teratasi,” ujar Witari.

Witari menambahkan pesanan kerajinan tangan terutama dari kayu, rotan dan nipah kebanyakan berasal dari negara Eropa. Namun pasar Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi juga dinilainya cukup banyak pesanannya terutama sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Kalau ke Eropa paling banyak permintaan dari Yunani dan Bulgaria. Ada juga ke negara Siprus. Untuk volume dari order tersebut setiap tahun (sebelum Covid-19) bisa sampai 10 kontainer per tahun,” kata Witari.

Untuk mengatasi persoalan pendanaan usaha, saat ini CV Tri Utami sedang menjajaki kerja sama dengan salah satu securities crowdfunding yaitu Bizhare. Dia mengaku tertarik mendapatkan dukungan pembiayaan dari Bizhare karena dianggap syaratnya jauh lebih mudah dan tingkat bagi hasil yang kompetitif. 

Di sisi lain dia juga menunggu informasi dan arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM barangkali ada link sumber pembiayaan yang jauh lebih lebih baik.

“Bizhare ini kami nilai lebih mudah syarat pengajuannya karena kami tidak perlu  menjaminkan aset, cukup jaminkan per PO. Saya sih berharap bisa terjalin kemitraan dan nilai pembiayaannya tidak terbatas yang disesuaikan dengan per PO order,” katanya.

*Kondisi Usaha Saat Covid-19*

Witari menceritakan betapa terpuruknya usaha yang dirintis sejak tahun 1986 itu saat wabah Covid-19 melanda dunia. Dia merasakan selama hampir 1,5 tahun tidak ada pesanan sama sekali sehingga terpaksa harus merumahkan karyawannya. 

“Sebelum Covid-19 saya punya 10 karyawan dan di saat Covid terpaksa kami pangkas sehingga kini hanya tinggal 2 orang saja termasuk saya. Kalau ada pekerjaan dan diperlukan saja kita panggil karyawan lagi,” kata Witari sembari mengusap air mata, lantaran mengenang beratnya beban akibat pandemi. 

Untuk sekedar bertahan hidup dan mempertahankan usahanya agar tetap berlangsung, Witari harus melepas beberapa aset penting miliknya. Meski begitu, Witari masih merasa terlalu berat bebannya lantaran tidak ada pemasukan sama sekali. Di sisi lain dia harus membayar kewajiban ke bank mitra setiap bulannya.

Demi mengurangi beban operasional di tengah sepinya order akibat Covid-19 mulai awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, Witari mencoba mengajukan restrukturisasi ke perbankan. Dia mengaku mendapat informasi terkait program restrukturisasi dari pemerintah dari rekan kerja. 

Selanjutnya dia mendatangi customer service perbankan swasta yang menjadi mitra pembiayaannya untuk menanyakan syarat dan proses pengajuan restrukturisasi.

“Jadi kami coba ajukan restrukturisasi perbankan, terpaksa kami tempuh jalan itu karena berat sekali beban kami dan ternyata kami bisa mendapatkan manfaat dari program restrukturisasi sehingga kami hanya bayar bunga saja,” katanya.

Sebelum Covid-19, total order yang bisa dipenuhi oleh Witari khusus pasar luar negeri bisa mencapai 10 kontainer per tahun. Namun saat ini setelah Covid-19 mereda, dia hanya bisa memenuhi order maksimal dua kontainer. Meski begitu dia bersyukur saat ini secara perlahan permintaan produk dari dalam dan luar negeri mulai bergeliat lagi.

Dari sisi omset usaha, Witari mengakui terjadi penurunan yang sangat drastis setelah wabah melanda. Sebelum Covid-19 mewabah, omset usaha mencapai Rp4 miliar, namun kini maksimal Rp1,5 miliar.

“Saat Covid-19 sedang tinggi-tingginya, semua buyer kita tanyain ternyata mereka juga mengalami kondisi yang sama. Jadi otomatis kami harus menunggu, setelah itu kami kontak lagi akhirnya mulai muncul kerjasama order di pertengahan 2021 dan kini mulai normal lagi,” katanya.

*Fasilitasi KemenKopUKM*

Witari bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh KemenKopUKM baik sebelum pandemi ataupun setelah pandemi mereda. Menurutnya beberapa program dan fasilitasi yang dilakukan KemenKopUKM bermanfaat bagi kemajuan usahanya.

Sebelum pandemi, CV yang awalnya bergerak di bidang garmen ini mendapatkan fasilitasi untuk mengikuti sejumlah pameran. Dari pameran itu Witari mengakui terjadi peningkatan kapasitas usaha khususnya order dari luar negeri. 

Belum lama ini, Witari menambahkan, dirinya juga ikut serta dalam pendampingan fasilitasi pembiayaan UKM ekspor yang diadakan KemenKopUKM. Dari situ, Witari mengetahui bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan ekspor termasuk menyiasati kebutuhan pembiayaannya. Selain itu Witari juga mendapatkan materi pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan yang terstruktur namun mudah untuk diimplementasikan di tempat usahanya.

“Kami sangat terbantu oleh Kementerian Koperasi dan UKM, saat awal kami berdiri kami dibantu untuk akses pasar seperti diikutsertakan dalam pameran dagang baik lokal hingga mancanegara. Di samping itu ada support lain seperti pelatihan manajemen, pembiayaan untuk ekspor dan lainnya,” tutur Witari.

Witari berharap KemenKopUKM terus memberikan dukungan khususnya terkait dengan pembiayaan. Sebab menurutnya saat ini yang paling mendesak adalah kemudahan akses pembiayaan untuk memenuhi order dari pasar luar negeri. Dia berharap KemenKopUKM bisa membantu memberikan pendampingan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat.

“Harapan kami KemenKopUKM tetap bisa memberikan dukungannya , yang paling utama yang kami butuhkan adalah pembiayaan ekspor. Kemudahan itu yang ingin kami dapatkan karena betul – betul perusahaan kami ini sangat membutuhkannya,” kata Witari.(Jef)

KemenKopUKM Fasilitasi Perempuan Berkebaya Indonesia Perluas Pemasaran Produk UMKM

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memfasilitasi komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) yang membina para pelaku UMKM fesyen untuk memperkuat kualitas dan pemasaran produk khususnya kebaya.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, Yogyakarta, Jumat (11/11) mengatakan fasilitasi yang diberikan tersebut salah satunya berupa pelatihan berbisnis kebaya dan perlengkapannya yang diikuti 30 anggota PBI di Yogyakarta. Pelatihan yang digelar pada 11-13 November 2022 itu di antaranya membahas tentang manajemen produksi, keuangan, dan pemasaran produk.

“Kebaya ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Aspek budayanya tinggi sehingga memang perlu kita lestarikan. Untuk itu, para pelaku UKM yang bergerak di bidang produksi maupun pemasaran kebaya akan kami dukung melalui program-program pemberdayaan di KemenKopUKM,” ujarnya.

Yulius mengatakan pemerintah sangat memahami tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Untuk itu, KemenKopUKM menjalankan program berkelanjutan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas secara utuh dari hulu sampai hilir.

Misalnya, kata Yulius, dengan memfasilitasi akses pembiayaan, akses promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan, legalitas usaha, serta pembentukan koperasi untuk memperkuat kemitraan usaha.

“UMKM memiliki peran sangat penting sebagai sendi utama perekonomian nasional. Kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia. Terutama, dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan digital,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBI Rahmi Hidayati menyebutkan dukungan yang diberikan pemerintah ini menjadi sangat penting mengingat gaung keberadaan dan dukungan pelestarian kebaya semakin besar belakangan ini.

Menurut Rahmi, kegiatan berkebaya muncul dimana-mana, melibatkan berbagai generasi mulai dari ibu rumah tangga, para pekerja, generasi muda, mahasiswa, sampai murid Taman Kanak-kanak.

“Sekarang makin banyak yang butuh kebaya dan perlengkapannya. Ini berarti usaha-usaha menyangkut produksi dan pemasaran kebaya dapat berkembang lebih baik. Teman-teman anggota PBI ternyata juga banyak yang berbisnis di bidang ini,” ujar Rahmi.

Dengan adanya berbagai fasilitas yang disediakan KemenkopUKM, Rahmi berharap para pelaku usaha semakin mudah mengembangkan bisnisnya. Selain itu, para pembeli semakin mudah mencari produk-produk terkait pemakaian kebaya baik secara online maupun offline.

Selain soal produksi dan pemasaran, para pelaku usaha juga perlu memahami pakem-pakem kebaya. Bagaimana pun, kata Rahmi, aspek-aspek budaya sangat melekat pada model kebaya sehingga perlu dilestarikan.

Modifikasi, ujar Rahmi, tentu saja dapat dibuat selama tidak melanggar pakem tersebut, yakni bukaan di bagian depan, simetris kiri dan kanan, berlengan, dan panjang kebaya bisa sampai pinggul atau di atas pergelangan kaki.

Rahmi berharap pelatihan dan dukungan yang diberikan KemenKopUKM juga bisa diperoleh para anggota PBI di cabang-cabang lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Jakarta, dan lain-lain.

“Dengan demikian, aspek ekonomi yang melekat erat di kebaya dapat dipertahankan dan dikembangkan seperti juga perlunya menjaga pelestarian budaya berkebaya,” kata Rahmi.(Jef)

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi UMKM Surakarta Melalui Pelatihan Usaha Mikro

Surakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius MA mengatakan Surakarta memiliki potensi ekonomi UMKM yang begitu besar sebagai kota budaya dan kota kreatif dengan jumlah pelaku UMKM yang besar sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensi SDM-nya melalui pelatihan agar semakin berdaya saing tinggi.

“Potensi ekonomi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku UMKM mulai dari hulu ke hilir agar mampu menjaga ketahanan, kemandirian, dan keberlangsungan usahanya dalam situasi disrupsi apapun misalnya globalisasi, digitalisasi, ataupun pandemi COVID-19 yang puncaknya telah kita lewati,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat membuka Pelatihan bagi Usaha Mikro di Sektor Pariwisata Kota Surakarta, di Petit Boutique Hotel, Surakarta, Senin (26/9).

Turut hadir dalam acara itu, A. H. Novieta, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro merangkap Plt. Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro; Wahyu Kristina, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Surakarta; dan Farid Sunarto, Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta sekaligus Ketua Penyelenggara Solo Great Sale (SGS) Tahun 2022.

Yulius menjelaskan kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari event SGS dan pihaknya sangat mengapresiasi penyelenggaraan SGS tersebut. SGS disebutnya telah melibatkan berbagai pihak sehingga menggambarkan suatu keterpaduan kolaborasi dan sinergi yang utuh.

Yulius menguraikan, besarnya potensi ekonomi UKM di Surakarta, antara lain terlihat dari jumlah UMKM Kota Surakarta sebesar 17.964 unit usaha atau 12,69 persen dari jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah (141.530 unit usaha) yang telah berkontribusi mendukung pergerakan ekonomi Jawa Tengah.

“Data tersebut menunjukkan ada potensi ekonomi UMKM Surakarta yang begitu besar. Surakarta atau Kota Solo sebagai kota kreatif dengan brand ‘the Spirit of Java’ dan “Kota Batik” juga dibangun dari potensi ekonomi UMKM sektor pariwisata, wisata budaya dan sejarah, serta wisata kuliner. Ini adalah modal untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah,” kata Yulius.

Lebih lanjut Yulius mengatakan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki concern yang besar untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, salah satunya melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha mikro dengan pelatihan. Kali ini fokus pada sektor pariwisata.

Program pengembangan kapasitas usaha mikro dilakukan dengan pendekatan literasi, pelatihan, dan pendampingan yang sifatnya vokasi dan kompetensi.

Menurut Yulius, dalam program ini, terdapat 7 sektor prioritas yang menjadi target program yakni kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, home decor, fashion, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata. Kegiatan pelatihan kali ini juga sudah selaras dengan target sektor tersebut.

UMKM memiliki peran sangat penting sebagai sendi utama perekonomian nasional maupun regional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM (99,9 persen dari total populasi usaha), yang telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Terhadap PDB sebesar 61,07 persen, Tenaga Kerja (96,9 persen); Ekspor Non Migas (14,4 persen); UMKM dalam Rantai Nilai Global (4,1 persen); Investasi UMKM Nasional (60 persen); Kemitraan UMK dan UMB (7 persen); Rasio Kewirausahaan Nasional (3,47 persen); dan 19,5 juta UMKM telah Onboarding Digital (30 persen).

Transformasi ke Formal

Lebih lanjut Yulius memaparkan, selain melakukan berbagai pelatihan, Pemerintah juga mendorong dan meningkatkan transformasi formal usaha mikro untuk memperkuat daya saingnya.

Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan amanat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada tataran implementasinya telah diwujudkan melalui program pemberdayaan KUMKM seperti pendampingan untuk akses legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Usaha/Produk (S-PIRT, Merek, Halal, izin edar MD).

Selain itu juga melakukan pendampingan akses pembiayaan bagi KUMKM (KUR, Pembiayaan LPDB-KUMKM). Juga, fasilitasi akses promosi dan pemasaran online (platform e-Katalog dan Bela Pengadaan LKPP; siren.id dari LLP KUKM; kerja sama dengan platform e-commerce seperti Gojek, Grab, Tokopedia), serta melalui kegiatan pameran/ekspose KUMKM.

Pemerintah juga memberikan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro dengan pelaku usaha lainnya dalam rantai pasok. Lalu fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi bagi usaha mikro. Dan, penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi (seperti sosialisasi/penyuluhan pra koperasi).

Menurut Yulius, ruang lingkup kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro, seperti inovasi pengembangan produk, pemasaran digital, manajemen keuangan digital, dan kewirakoperasian.

‘”Dengan pencerahan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang diperoleh, saya berharap peserta pelatihan semakin mantap menjalankan usahanya dan makin beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Pesan saya, ikuti kegiatan ini sampai selesai, bangun jejaring atau kolaborasi bisnis dengan para peserta yang lain. Insyaallah usaha yang kita jalankan akan semakin maju, jangan pernah surut semangatnya dan terus berikhtiar dalam kreativitas dan inovasi bisnis guna memajukan KUMKM Indonesia,” ucap Yulius. (Jef)

SesKemenKopUKM Ajak UMKM Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Ciptakan Ekosistem Terlindungi

Kuningan:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengajak para pelaku UMKM menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan ekosistem yang terlindungi melalui berbagai manfaat mencakup jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun bulanan, hingga jaminan kematian.

“Dengan demikian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun koperasi mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja. Harapannya produktivitas bisa lebih baik lagi dan otomatis kesejahteraan juga lebih meningkat,” kata SesKemenKopUKM Arif R Hakim dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” di Kabupaten Kuningan, Sabtu (17/9/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Dian Rahmat Yanuar, Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Uu Kusmana, dan pengelola pasar se-Kabupaten Kuningan.

“Saya sangat mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan pada Pemda Kabupaten Kuningan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank BJB Cabang Kuningan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi ini,” kata Arif.

Arif menjelaskan, kegiatan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden RI nomor 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem KUMKM.

Arif mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di berbagai sektor. Pergerakan perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional, sebagai penyumbang 99 persen mayoritas dari total pelaku usaha di Indonesia yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,02 persen, serta mendukung 14,17 persen kontribusi sektor ekspor nonmigas.

Peningkatan Daya Saing UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan usaha sangatlah penting, membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan SDM dan teknologi,
serta perluasan area pemasaran.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual produk atau jasa KUMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia yang menyebabkan persaingan di dunia usaha saat ini semakin ketat,” katanya.

Terlebih kata dia, pada saat ini KUMKM dituntut untuk dapat secara optimal membentuk suatu sistem dan berkoordinasi baik di dalam suatu fungsi perusahaan, ataupun pengembangan fungsi-fungsi usaha seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Karena itulah, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM baik diri sisi infrastruktur maupun peningkatan SDM dalam hal literasi digital. Dukungan tersebut juga diperlukan dari semua pihak termasuk komunitas masyarakat di berbagai daerah agar semakin banyak usaha mikro yang naik kelas melalui digitalisasi.

Lebih lanjut Arif mengatakan, pemerintah sebagaimana perannya, menyediakan akses pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Begitu juga Sertifikasi Usaha/Produk (PIRT, Merek, Halal, Izin edar MD). “Kami berharap  pelaku usaha bisa memiliki legalitas dan sertifikasi. Untuk selanjutnya usaha mikro dapat mengakses pembiayaan melalui KUR maupun lembaga keuangan lainnya,” kata Arif.

Arif menyampaikan, pemberdayaan KUMKM merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis KUMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Hanya ada dua pilihan bagi KUMKM di era globalisasi ini yaitu adaptasi atau mati. Kalau mau eksis dan berkembang maka mau tidak mau, suka tidak suka, KUMKM harus mengikuti perkembangan, dan perlindungan diri maupun usahanya dengan manfaat jaminan sosial dari program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Arif.

Arif mengakui, saat ini kepesertaan pekerja di sektor informal, serta usaha skala mikro dan kecil dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan cenderung masih rendah.

Namun, kalangan pengusaha melihat adanya peluang untuk menarik lebih banyak keikutsertaan pekerja informal dan skala kecil. Pekerja UMKM di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan bisa meningkat.

Terlebih lagi, pada penerbitan Permenaker Nomor 17/2021 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 35/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua bisa menjadi katalis keikutsertaan pekerja informal dan UMKM agar bisa mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Semoga semua ini bisa diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi pelaku KUMKM,” kata Arif. (Jef)

Pelaku UMKM Sukabumi Difasilitasi untuk Dapatkan NIB

Sukabumi:(Globalnews.id) – Para pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi anggota Forum Silaturahmi UMKM difasilitasi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Produsen Jawa Barat, bersedia kolaborasi memfasilitasi pendaftaran NIB untuk anggotanya. Ini bagian dari langkah mempercepat target pemerintah dalam mentransformasikan UMKM dari informal menuju usaha yang formal.

“Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang memiliki usaha mikro dan kecil informal yang layak untuk difasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha,” ucap Nasrun dalam Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (17/9).

Pada kesempatan itu, Koperasi Produsen Komunitas UMKM Provinsi Jawa Barat memberikan fasilitasi kepada sebanyak 400 pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Sukabumi Ade Wahyudin.

Nasrun menambahkan saat ini jumlah UMKM berada di kisaran 64,2 juta pelaku usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, Nasrun menegaskan pemerintah punya target 2,5 juta pelaku UMKM mengantungi NIB setiap tahunnya.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang membidangi KUMKM di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota dalam rangka memenuhi target tersebut.

Nasrun menyebut banyak manfaat setelah memiliki NIB, selain sebagai legalitas, dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengakses pembiayaan lembaga perbankan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, P-IRT, HAKI, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

“Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bagus untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha yang belum mengurus legalitas usaha mereka,” kata Nasrun Siagian.

Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menerangkan kegiatan Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi juga meliputi penyuluhan terkait membuat perizinan usaha dalam bentuk NIB berbasis risiko secara mandiri ataupun melalui dinas perizinan setempat.

Fasilitasi NIB bagi pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi pun sejalan dengan program strategis pemerintah untuk melakukan pendataan lengkap bagi koperasi dan UMKM, mengingat Sukabumi tahun ini menjadi salah satu fokusnya.

“Wilayah Sukabumi pada tahun 2022 ini menjadi fokus pendataan lengkap tersebut. Karena itu, saya mohon setiap koperasi dan UMKM untuk menyukseskan kegiatan pendataan, dimana data yang sudah divalidasi akan menjadi satu data nasional untuk KUMKM,” kata Andri.

Lebih Lanjut, Nasrun Siagian menjelaskan selain NIB, langkah untuk menaikkan kelas UMKM juga dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan mereka ke dalam entitas perkoperasian. Menurut dia, persoalan UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, hingga permodalan dapat diatasi dengan berkoperasi.

Pengembangan UMKM melalui koperasi akan berorientasi pada basis model bisnis sirkuit ekonomi. Dalam hal ini, koperasi akan membuka kemitraan dari hulu ke hilir dengan pihak _inclusive closed loop_.

“Selain itu, koperasi pun bisa berperan menjadi offtaker bagi anggota dan masih banyak keuntungan lain dengan berkoperasi,” ucapnya.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji menganggap para pelaku UMKM akan tetap dalam skala kecil apabila masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan bergabung dalam suatu wadah, termasuk koperasi, bisnis UMKM dinilai bisa lebih _feasible_ dan semakin berkembang.

Kusmana pun melaporkan sepanjang tahun lalu, pihaknya mencatat telah lahir sebanyak 119 koperasi baru di Provinsi Jawa Barat. Kusmana mengingatkan bahwa pada dasarnya, koperasi tak perlu banyak-banyak, melainkan sedikit namun punya perkembangan yang pesat.

“Kami di Jawa Barat juga sedang mengembangkan saling beli antarkelompok. Misalnya di Karawang ada produk dan Sukabumi ada pasar atau sebaliknya, itu lebih baik saling bertukar saja,” kata Kusmana.(Jef)

KemenKopUKM: Usaha Mikro Kawasan Pariwisata Magelang Harus Tingkatkan Kualitas Produk

Magelang:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku usaha mikro kawasan pariwisata Magelang harus meningkatkan kualitas produk melalui bimbingan peningkatan mutu agar semakin berdaya saing tinggi.

“Kegiatan ini sebagai implementasi dari mandat Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sudah saatnya pelaku usaha mikro khususnya di kawasan pariwisata untuk bangkit dan naik kelas,” kata Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Sutarmo saat membuka kegiatan Bimbingan Peningkatan Mutu Produk Usaha Mikro di Kawasan/Klaster Pariwisata, Magelang, Jumat (19/8).

Turut hadir dalam pelatihan yang diikuti pelaku usaha mikro di kawasan Pariwisata Magelang dan sekitarnya itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim.

Sutarmo menjelaskan, upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian salah satunya dengan mendorong UMKM naik kelas, khususnya di kawasan pariwisata ini, sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam hal ini, UMKM memiliki berbagai peran, seperti meningkatkan devisa negara, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata, membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat, dan memacu pertumbuhan ekonomi terutama saat krisis.

“Bagi pelaku usaha, terus beradaptasi dan melakukan kreasi dengan pendekatan digital kini sudah merupakan keniscayaan. Bila pelaku usaha mampu beradaptasi, bahkan mampu menemukan peluang baru untuk pertumbuhan usahanya atau naik kelas, maka merekalah yang mampu tetap survive di era digital ini,” ucap Sutarmo.

Untuk itu, kata Sutarmo, pendampingan yang berkesinambungan bagi UMKM khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman mulai dari hulu hingga hilir, sangatlah penting dilakukan.

Sutarmo mencontohkan masalah keamanan pangan. Sepanjang rantai pangan sejak pengolahan, pemrosesan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi menjadi sangat penting.

“Untuk itulah kegiatan ini juga mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok produk pangan, seperti BPOM, BPJPH, dan praktisi kemasan,” ucapnya.

*Dua Kunci Sukses*

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim mengatakan ada dua kunci sukses usaha mikro, yaitu optimalisasi marketing yang andal dengan pemanfaatan jangkauan pemasaran serta manajemen keuangan yang baik.

“Saat ini ada 106.000 UMKM di Kabupaten Magelang, untuk itu pelaku usaha yang hadir saat ini merupakan orang-orang pilihan yang mendapat nilai lebih dengan mengikuti kegiatan ini, karena akan diberikan ilmu mengenai peningkatan mutu produk,” kata Basirul.

Harapannya, setelah pelatihan ini, pelaku usaha mikro di Kabupaten Magelang dapat memanfaatkan jaringan pemasaran yang sudah banyak saat ini.

“Lalu untuk manajemen keuangan, dapat menggunakan LAMIKRO yang juga merupakan salah satu produk unggulan dari Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga kelak dalam pembukuannya usaha mikro tidak lagi secara tradisional dengan mencatat di buku, tetapi bisa menggunakan teknologi yang sudah disiapkan oleh KemenKopUKM ini,” kata Basirul.(Jef)

KemenKopUKM Bersama NKI dan Anggota DPR Nasim Khan Gelar Kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro di Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso

SITUBONDO :Deputi Usaha Mikro pada Asisten Deputi Pengembangan Kapasiltas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI berkolaborasi dengan Nasim Khan Indonesia dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro yang berlangsung di Aula Hotel Lotus, Panji, Situbondo, Sabtu (23/7/2022). Kegiatan yang sama juga digelar di Banyuwangi (21/7) dan di Bondowoso pada Minggu (24/7)

Kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro ini dihadiri oleh Darmono Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Usaha Mikro pada Kementerian Koperasi dan UKM RI, Direktur NKI Anzeb Khan, Ketua Dewan Syuroh DPC PKB, Habib Husein, Ketua DPC PKB Situbondo Ali Yafi Mughni, KH Ham Masrur Syam Sekretaris Dewan Syuroh PKB, H. Tolak Atin Ketua Fraksi dan anggota Fraksi PKB DPRD Situbondo, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan.

Adapun peserta yang mengikuti Kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro ini, antara lain Komunitas Mami Kasih, Perempuan Kreatif Bersatu NKI Situbondo, Gemasaba Situbondo, PKL Alun-Alun Situbondo, Pasopati Situbondo dan para Pengusaha Online Kabupaten Situbondo.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan dalam sambutannya menjelaskan bahwa, kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro yang dilaksanakan Deputi Usaha Mikro pada Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan Nasim Khan Indonesia bertujuan agar para peserta UMKM Kabupaten Situbondo mampu menghadapi pasar menghadapi perdagangan bebas di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan penggunaan perdagangan elektronik (e-commerce) dalam bertransaksi.

“Kita berada di era digital, dimana semua hal memungkinkan kita kendalikan jarak jauh. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi digital, kegiatan ini sebagai semangat baru kita, sinergi dalam mengupayakan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Situbondo,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa.

Tak hanya itu yang disampaikan, Nasim Khan dalam sambutannya. Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Situbondo-Bondowoso-Banyuwangi ini, meminta kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo agar tidak mempersulit pelaku UMKM Situbondo dalam mengakses perkembangan informasi terkait pelaku UMKM.

“Program yang sudah kami kolaborasikan ini agar direalisasikan kepada masyarakat. Untuk itu, kami minta kepada Kepala Diskoperindag agar tidak mempersulit kebutuhan pelaku UKM Situbondo dalam menjalankan aktivitasnya. Kami juga berharap Kepala Diskoperindag Situbondo bisa bersinergi dengan Kementerian Koperasi UKM RI dalam mengupate bantuan-bantuan UMKM,” jelas Nasim Khan.

Lebih lanjut, Nasim Khan mengatakan, bantuan UMKM jangan hanya diberikan kepada penerima yang itu itu saja. Namun, penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM Situbondo harus bergantian. “Berdasarkan pengawasan kami, penyaluran bantuan kepada UMKM di Situbondo hanya diberikan kepada orang itu itu saja. Oleh karenanya, kedepan penyaluran bantuan untuk UMKM harus bergiliran,” pinta Nasim Khan kepada Kepala Diskoperindag Kabupaten Situbondo.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro ini, sambung Nasim Khan, diharapkan para pengusaha online di Kabupaten Situbondo bisa lebih maju lagi dan mampu bersaing pada perdagangan elektronik. “Harapan kami pengusaha online di Kabupaten Situbondo mampu merebut dan mengoptimalkan perdagangan elektronik,” pungkasnya

Tantangan dan Peluang Dunia Digital

Sementara itu, Kabag Umum dan Keuangan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Darmono – mewakili Deputi Bisa g Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya – mengatakan Pelaku Usaha yang hadir dalam kegiatan ini, adalah bagian dari jumlah terbesar (lebih dari 63 juta unit usaha) sebagai bagian dari pembangunan yang diakui perannya sangat penting dalam perekonomian nasional.

Darmono menguraikan di era globalisasi dan digital, telah menjadikan pelaku usaha mikro mau tidak mau harus mampu beradaptasi. Terlebih terjadinya pandemi Covid 19 menjadikan tantangan Usaha Mikro makin berat. Untuk bertahan, untuk pulih para pelaku usaha mikro, terhubung dengan digitalisasi adalah salah satu strateginya.

Dalam hal ini Pelaku usaha Mikro perlu meningkatkan keterampilan digital atau ecommercenya dan mengoptimalkan gadget atau perangkat digital yang dimiliki untuk pengembangan usahanya. Seperti mencari informasi pasar, mempromosikan dan memasarkan produk unggulannya serta hal lain yang mendukung usaha Bapak Ibu” kata Darmono.

Menurut Darmono, selain untuk pengembangan digitalisasi bagi pelaku UMKM, Pemerintah juga fokus membangun ekosistem digital bagi UMKM. Salah satunya di sisi hulu adalah memberikan pengetahuan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan vokasi dengan target sasaran pengembangan usaha mikro di 7 sektor prioritas, manajemen keuangan, skill bagi pelaku UMik difabel dan e-commerce.

“Kegiatan pemasyarakatan hari ini adalah bagian dari upaya trsebut . Hal ini sekaligus upaya untuk mendorong pelaku usaha mikro terhubung ke ekosistem digital sehingga harapan 20 juta UMKM masuk ke pasar online dapat tercapai, tegas Darmono.

Diakuinya, meski ada hambatan untuk digitalisasi, satu hal yang perlu tetap diingat ecommerce dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan jejaring usaha dan pemasaran usaha mikro. Bergabung secara e commerc juga menjadi jalan bagi untuk mengembangkan keterampilan digital

Dijelaskan, dukungan pengembangan bagi pelaku usaha mikro terus diupayakan tentunya Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM tidak dapat bekerja sendiri selalu perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk komunitas masyarakat dan terutama sekali dukungan pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

” Kami berharap seperti harapan Ketua Panitia kegiatan ini membawa manfaat. kegiatan ini harapannya tidak hanya dapat memberikan pencerahan digital, dan pemahaman ecommerce. Selain juga berinteraksi sesama pelaku usaha disini. Dan tentunya pertemuan ini sekaligus jadi media bersilaturahmi secara langsung untuk menyampaikan aspirasi Bapak/Ibu tentu terkait pengembangan usaha kedepannya.” katanya.

Lebih lanjut Daemono mengatakan, Transformasi digital usaha mikro juga harus dibarengi dengan transformasi formal usaha mikro. Pemerintah juga menyediakan akses pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB). Begitu juga Sertifikasi Usaha/Produk (PIRT, Merek, Halal, Ijin edar MD).

Darmono berharap pelaku usaha dikabuoaten Banywangi, Situbondo dan Bondowoso, khususnya bisa memiliki legalitas dan sertifikasi.
Ini kebijakan afirmasi dari pemerintah utk mengalokasikan 40 persen anggarannya untuk pengadaan barang/jasa dari UMKM. Maka apabila teman2 punya produk kebutuhan Pemerintah bisa meregistrasi produknya ke laman tersebut. Bisa lewat bela pengadaan dan e- katalog. (Jef)

KemenKopUKM Dorong Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro Komoditas Pertanian di Pacitan

Pacitan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong terciptanya kemitraan rantai pasok antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar, salah satunya melalui kemitraan rantai pasok antara petani sereh wangi dan jahe merah atau pelaku usaha mikro komoditas pertanian dengan pelaku industri besar seperti PT. Bintang Toedjoe.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya saat menghadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75, sekaligus menyaksikan Penandatanganan PKS antara KUD Karya Tani dan KPRI Mulia Agung Sejahtera dengan PT Bintang Toedjoe, di Kawasan Wisata Watu Mejo Mangrove Park Dusun Kiteran Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa (19/7).

“Kita harapkan kerja sama koperasi dengan PT Bintang Toedjoe dapat berjalan dengan baik, mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani sereh wangi dan jahe merah, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi koperasi yang menjadi aggregator,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, keterlibatan koperasi yang manaungi usaha mikro bidang pertanian sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021, dimana pasal 8 mengamanatkan Pemerintah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), dalam skema ini koperasi berperan penting sebagai aggregator dan akselerator.

Saat ini, kata Eddy, KemenKopUKM sedang fokus dalam pemberdayaan koperasi untuk sektor rill. Sebagai pilot project, konsep pemberdayaan koperasi untuk sektor riil yaitu melalui korporatisasi petani dan nelayan (pangan).

“Beberapa program yang sedang dilakukan yaitu pengembangan budidaya dan hilirisasi kacang koro, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi, pendampingan bagi koperasi perikanan, serta pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) pada beberapa komoditas seperti minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi,” kata Eddy.

Di kesempatan yang sama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan bahwa wilayahnya memiliki produk unggulan yang menjanjikan seperti kopi, kakao, kelapa, dan olahan ikan. Sebanyak empat produk unggulan tersebut dianggap sangat potensial bagi sektor pertanian Kabupaten Pacitan.

“Kami berharap kedepan akan terjalin sinergi yang kuat antara koperasi dan pelaku usaha maupun petani yang menghasilkan produk unggulan tersebut,” ujar Indra.

Terkait dengan sinergi dan kerja sama yang dijalankan antara koperasi di wilayah Pacitan dengan PT Bintang Toedjoe, Indrata pun mengapresiasi. Dia berharap dengan kerja sama ini dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi di Kabupaten Pacitan.

Pihaknya juga siap memfasilitasi penyiapan lahan seluas 15 hektare untuk sereh wangi dan 2 hektare untuk jahe merah dengan melibatkan 310 orang petani.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pacitan, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas fasilitasi KemenKopUKM yang telah mempertemukan offtaker PT Bintang Toedjoe dengan koperasi dan petani penghasil komoditas jahe merah dan sere wangi,” kata Indra.(Jef)