Arsip Tag: Pelatihan vocational

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Pelatihan Vokacional Bagi Pelaku UMKM Gula Semut Banyumas

Tinggalkan komentar

Banyumas:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar pelatihan khusus bagi para pelaku UMKM gula semut di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, agar semakin berdaya saing untuk menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius secara daring dalam acara pembukaan Pelatihan Bagi Usaha Mikro Potensi Lokal Berbasis Ekspor di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (7/12), mengatakan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah penghasil gula semut atau gula kelapa terbesar di Jawa Tengah yang sudah menjangkau pasar ekspor.

“Industri rumahan gula semut turut bertumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan gula semut di pasar domestik maupun pasar global,” katanya.

Hal itu mendorong KemenKopUKM untuk menggelar pelatihan bagi pelaku usaha gula semut di Banyumas agar daya saing mereka di pasar ekspor semakin meningkat. Pelatihan tersebut diselenggarakan dari 6-9 Desember 2022 di Banyumas.

“Banyumas dikenal dengan gula kelapanya yang berkualitas serta merupakan salah satu kabupaten dengan produksi gula semut kelapa tertinggi di Indonesia. Diversifikasi produk gula kelapa menjadi gula semut yang dilakukan bahkan telah menembus pasar ekspor,” katanya.

Pelatihan yang diikuti 35 pelaku usaha gula semut ini bersinergi dengan benihbaik.com dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Banyumas.

Pelatihan ini juga menghadirkan ahli bidang ekspor dan pelaku usaha ekspor yang memberikan wawasan dan pola pikir bisnis ekspor bagi peningkatan kapasitas pelaku usaha gula semut.

Lebih dari itu, ada materi pendukung lain mencakup tips membangun fondasi bisnis, Digital Marketing, Optimasi E-Commerce, Perencanaan Periklanan dan Penjualan, Selling Skill, Mencari Pembeli Potensial dari Luar Negeri, Penyiapan Produk, Perhitungan Harga, Pemasaran, Penjualan, Pembayaran, dan Dokumen Ekspor.

Dalam pelatihan ini juga dilakukan Business Matching yang melibatkan Atase Perdagangan Indonesia di Canberra, Australia, Agung Harris Setiawan.

Lebih lanjut Yulius mengharapkan dalam pelatihan tersebut, pelaku usaha dapat memproleh informasi tentang gambaran negara-negara tujuan ekspor baru. Dengan membuka akses pasar ke negara baru tujuan ekspor maka akan dapat meningkatkan skala ekspor gula semut dari Banyumas.

“Kementerian Koperasi dan UKM concern untuk pemberdayaan KUKMKM, salah satunya melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan. Kali ini fokus pada pengembangan pasar baik lokal maupun ekspor di sektor pertanian khsususnya produksi gula semut,” kata Yulius.

Yulius mendorong peserta pelatihan memanfaatkan pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut untuk menambah wawasan, membangun inovasi, dan semakin mantap menjalankan usaha.

Di samping itu, Yulius menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada dan menjalan kolaborasi atau jejaring dengan sesama pelaku usaha.

Usaha gula semut, dikemukakan Yulius, telah berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah termasuk berkontribusi bagi ekspor UKM nasional hingga mencapai 14,4 persen.

Oleh sebab itu, dengan semakin meningkatnya ekspor gula semut maka diharapkan berdampak pula terhadap pencapain target ekspor UKM nasional.(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Kualitas SDM, KemenKopUKM Magangkan Pengurus Koperasi Serat Alam NTT ke Madura

Tinggalkan komentar

Bangkalan:(Globalnews.id)- Untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menggulirkan program magang salah satunya melalui pemagangan pengurus koperasi bidang serat alam di NTT tepatnya ke Rumah Serat Daun Agel di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

“Kami berupaya meningkatkan keterampilan anggota koperasi dalam pengolahan serat alam menjadi barang bernilai ekspor melalui pemagangan di Lembaga Pengolahan Serat Alam Daun Agel Bangkalan,” kata Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian, pada acara penyerahan peserta magang dan studi banding pengurus dan anggota koperasi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (28/10).

Ketiga koperasi dari NTT tersebut adalah Koperasi Cinta Setia (Kabupaten Ngada), Koperasi Jasa Tanaoba Lais Manekat Indonesia (Kota Kupang), dan Koperasi Produsen Kasih Sejahtera Utama (Kota Kupang).

“Provinsi NTT kaya akan bahan baku serat alam, jumlahnya melimpah dan beragam,” kata Nasrun.

Selain sektor pangan, pariwisata dan kerajinan tangan juga menjadi bagian yang disasar KemenKopUKM untuk diintervensi melalui program pelatihan, pendampingan, hingga magang.

“Koperasi yang bergerak di bidang kerajinan berbahan baku serat alam, sangat prospektif untuk pasar luar negeri. Pasar kerajinan berbahan baku serat alam, pasarnya masih bagus, dan Daun Agel siap menampung hasil produk koperasi peserta magang,” kata Nasrun.

Nasrun berharap, melalui magang diharapkan terjadi transformasi pengetahuan dan inovasi baru yang dapat ditumbuhkembangkan koperasi di daerahnya. “Pelatihan ini menjadi bagian dari transformasi koperasi biasa menjadi koperasi modern,” kata Nasrun.

Menurut Nasrun, koperasi harus tampil mengagregasi produk-produk anggota dan buyer atau offtakernya. Artinya, dengan offtaker yang sudah tersedia, koperasi dapat melibatkan masyarakat lebih banyak lagi agar turut aktif memproduksi kerajinan dari bahan serat alam.

“Dengan seperti itu, muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di NTT. Ini menjadi alternatif solusi bagi masyarakat anggota koperasi di Ngada atau Kota Kupang,” ujar Nasrun.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangkalan Iskandar Ahadiyat menjelaskan sekilas tentang Lembaga Daun Agel yang berdiri pada 2008 di Bangkalan Madura.

Bidangnya adalah produksi kerajinan tangan dengan bahan baku dari serat daun palem (Agel). Di sana, produk dirajut menjadi tas, topi, dompet, karpet, dan sebagainya. “Kerajinan berbahan baku Daun Agel tersebut sudah merambah ke pasar Internasional. Salah satunya di Negeri Sakura Jepang,” kata Iskandar.

Dia pun berharap koperasi sudah harus menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance/GCG). Oleh karena itu, para peserta magang dimintanya bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini.

Sehingga, kata Iskandar, ilmu dan praktiknya nanti dapat menjadi bekal setelah kembali menjalani aktivitas usaha koperasi sehari-hari. “Kunci kesuksesan koperasi yaitu pengurus harus fokus, amanah, dan istiqomah,” ujar Iskandar.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Vocational

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id) – Untuk mendorong percepatan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggencarkan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi usaha mikro salah satunya pada bidang fesyen.

“Kita perlu mendorong pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dari hulu ke hilir agar mampu menjaga ketahanan, kemandirian, dan keberlangsungan usahanya dalam situasi disrupsi apapun misalnya globalisasi, digitalisasi, ataupun pandemi COVID-19,” ucap Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Novieta saat acara Pelatihan Vocational Bagi Usaha Mikro di Sektor Fesyen di Kota Tangerang, Senin (24/10).

Novieta menjelaskan kegiatan pelatihan ini merupakan sinergi antara KemenKopUKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, dan Yayasan Permata Hatiku.

Novieta menambahkan Kota Tangerang Selatan memiliki potensi UMKM yang luar biasa yang bisa dijadikan kontribusi untuk mendukung pergerakan ekonomi Banten. “Karena itu kita perlu meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha di sektor fesyen khususnya bagi penyandang disabilitas di Kota Tangerang,” ucap Novieta.

“Sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk fesyen yang ada dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi di wilayah tersebut,” katanya.

Program pengembangan kapasitas usaha mikro tersebut dilakukan dengan pendekatan literasi, pelatihan, dan pendampingan yang sifatnya vokasi dan kompetensi.

Peserta pelatihan diikuti oleh 30 orang penyandang disabilitas yang sebelumnya telah dikurasi oleh Yayasan Mata Hatiku sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

“Dengan pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sekaligus menandai perubahan paradigma penyandang disabilitas menjadi tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi subjek,” kata Novieta.

Karenanya, teman-teman disabilitas juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti mendapatkan pekerjaan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian.

Novieta mengatakan semua insan adalah sama, sehingga penyandang disabilitas juga punya peluang yang sama untuk dapat mandiri dan menjadi wirausaha. “KemenKopUKM dalam hal ini siap membantu melalui dukungan pelatihan keterampilan, model bisnis, pembiayaan, dan digitalisasi pasar,” ucap Novieta.

Novieta berharap melalui kegiatan ini penyandang disabilitas dapat diberikan jalan agar mereka bisa berusaha lebih baik dan menjadi bagian terintegrasi dalam ekonomi Indonesia khususnya untuk UMKM.

“Saya harapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat membangun jejaring/kolaborasi bisnis dengan para peserta lain. Jangan menyerah, tetap ikhtiar dalam kreativitas dan inovasi bisnis,” ucap Novieta.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Terus Perkuat Pengembangan SDM UKM Ekspor Berbasis Kemitraan

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak pada UMKM ekspor dengan basis kemitraan.

KemenKopUKM mencatat saat ini, kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas masih di posisi 15,7 persen. Jumlah ini masih rendah dibandingkan beberapa negara lainnya, seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, atau Tiongkok mencapai 60 persen.

“Salah satu penyebab masih rendahnya persentase tersebut di antaranya karena di sisi produk tidak terpenuhi standar untuk pasar ekspor, khususnya untuk tingkat standar keamanan produk di negara tujuan,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rahman pada pembukaan acara Pengembangan SDM UKM Berbasis Kemitraan dengan Aggregator dan UKM Ekspor Melalui Vocational Keterampilan Teknis Produksi bagi UKM, di Kota Solo, Jumat (14/10).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada 14-16 Oktober 2022, juga dihadiri para aggregator dari beberapa usaha besar.

Hanung mengatakan target kontribusi UKM tehadap ekspor non migas produk UMKM ditargetkan mencapai 17 persen pada 2024. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan program atau kegiatan yang mendorong percepatan pencapaian target tersebut.

“Salah satunya dengan kegiatan sekarang, yaitu pengembangan SDM UKM berbasis kemitraan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan SDM UKM unggul go ekspor,” kata Hanung.

Hanung menambahkan, kegiatan pengembangan SDM UKM ini untuk mendukung sekaligus ikut serta menjadi bagian dari rangkaian program Solo Great Sale 2022 di Kota Solo.

“Maka sangat penting kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi SDM UKM dalam memenuhi standar produk, sehingga akan berdampak pada peningkatan kapasitas usahanya,” kata Hanung.

Hanung berharap kegiatan pengembangan SDM UKM berbasis kemitraan ini peserta dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan.

Diantaranya, mengetahui tren dan peluang pasar tahun 2023, standar produk ekspor yang harus dipenuhi terhadap kuantitas dan kualitas produk, hingga quality control produk, serta bagaimana negosiasi yang baik dengan buyer.

“Tak kalah penting adalah jejaring usaha dan informasi dengan sesama peserta kegiatan dan para narasumber serta fasilitator yang juga siap melakukan pendampingan untuk mewujudkan produk yang memenuhi standar ekspor, berkualitas, dan berdaya saing,” ucap Hanung.

Yang pasti, Hanung memastikan bahwa kegiatan ini sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi pelaku UKM dengan masuk ke dalam ekosistem Cluster UKM Ekspor.

Pasar Eropa

Dalam kesempatan yang sama, Director of Marketing and Business Development PT Laras Tjipta Kreasi Tophan Anggoro Putro menjelaskan bahwa pihaknya sebagai aggregator berposisi sebagai Sourcing Lead untuk Indonesia sejak 2005 bagi perusahaan furnitur retailer berbasis web seller. “Kami berkantor pusat di Prancis,” kata Tophan.

Tophan menambahkan, hingga saat ini, pihaknya sudah beroperasi di 7 negara Eropa. “Kita mendukung program KemenkopUKM untuk pertumbuhan para pelaku UKM,” ujar dia.

Tophan menganggap Indonesia sebagai negara strategis. Pasalnya, sekitar 50 persen produk yang dijualnya berasal dari Indonesia. “Maka, kami berkepentingan menjaga agar UKM di Indonesia terus tumbuh,” kata Tophan.

Dari forum atau kegiatan semacam ini, Tophan berharap keinginannya tersampaikan. Terutama, dalam hal seperti apa standar produk hingga social combine yang berlaku di Eropa.

“Kami juga berharap bisa bertemu dengan UKM-UKM baru untuk bisa menjadi suplier kami,” kata Tophan.

Terlebih lagi, tahun depan, pihaknya akan merambah ke sektor home decor. “Saya akan paparkan apa yang menjadi tren dan dicari pasar, khususnya pasar Eropa,” kata Tophan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Pelatihan Pengembangan UKM Papua Berbasis Kemitraan UKM Ekspor

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Guna meningkatkan daya saing produk UKM Papua sekaligus menembus pasar ekspor, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menggelar pengembangan UKM berbasis kemitraan UKM ekspor bagi UKM di Papua dan Papua Barat.

Kegiatan di Papua Barat diikuti oleh para pelaku UKM kota Sorong dan di Papua yang diikuti oleh UKM dari 3 kab/kota, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan kota Jayapura. Kegiatan ini merupakan kolaborasi KemenKopUKM dengan PGGPB (Persekutuan Gereja Gereja Papua dan Papua Barat) dalam rangka mengimplementasikan atau melaksanakan amanat Inpres no 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

“Pengembangan SDM itu dilakukan melalui pelatihan vocational teknis produksi dan desain branding bagi UKM Papua Barat dan Papua,” kata Asisten Deputi Pengembangan SDM Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Dwi Andriani Sulistyowati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/10).

Dwi mengatakan, produk UKM Papua khususnya di sektor kriya, home decor, dan furnitur memiliki keunggulan tersendiri dan punya potensi besar untuk diekspor ke mancanegara.

Menurut Dwi, keunggulan itu antara lain, dari bahan baku yang mudah diperoleh dan produknya yang sangat unik, mayoritas masih original artefak atau belum mengalami banyak perubahan, berupa hasil keahlian turun-temurun karena adat yang masih dijaga dengan baik berdasarkan kearifan lokal budaya khas Papua.

“Dengan karakteristik produk tersebut, semakin menguatkan sektor pariwisata Papua karena barang yang asli hanya dapat dibeli langsung saat berkunjung ke Papua,” ucap Dwi.

Namun, karena adanya beberapa kendala khusus, diperlukan beberapa peningkatan keterampilan agar produk khas Papua bisa memiliki daya saing dan efisien dalam proses pembuatannya, sekaligus dihubungkan dengan ekosistem UKM ekspor.

Dwi memaparkan, kendala khusus yang dihadapi UKM Papua itu antara lain proses produksi masih menggunakan peralatan yang sederhana atau tradisional, sehingga untuk produksi dengan kuantitas besar memerlukan waktu yang lama. Selain itu, masih perlu dibangun kesadaran pentingnya merek atau brand bagi suatu produk.

Dalam hal manajemen keuangan juga masih belum terkelola dengan profesional atau masih satu kantong dengan keuangan rumah tangga, sehingga terjadi banyak kebocoran keuangan dalam usaha.

Faktor lain adalah kurangnya regenerasi keahlian untuk generasi muda, sehingga tenaga kerja terampil hanya dimiliki generasi yang lebih tua yang sebagian besar di antaranya terkendala dengan keterbatasan tenaga dan kesehatan.

Selain itu, kurangnya ketersediaan bahan baku penunjang yang berkualitas, sehingga kombinasi bahan seadanya atau kurang optimal.

Maka dari itu kata Dwi, KemenKopUKM berupaya membantu mengatasi berbagai kendala, salah satunya dengan melakukan kegiatan pengembangan SDM, dan tindak lanjutnya perlu proses pendampingan pascapelatihan yang telah diberikan, terutama mengenai manajemen keuangan, pembuatan merek atau brand, inovasi disain baru, dan pemasaran digital.

Hal ini perlu berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain untuk berbagi peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Setelah tahap ini dilakukan, maka diperlukan juga percepatan program pelatihan dan pendampingan lanjutan mengenai legalitas sepeti Legalitas usaha dan HAKI atau merek,” kata Dwi.

Langkah Strategis

Menurut Dwi, dari identifikasi di lapangan, ada beberapa usulan langkah strategis agar UKM Papua bisa bangkit, berkesinambungan, dan memiliki daya saing. Pertama, perlu membangun pesan pada generasi muda Papua bahwa industri kerajinan itu sangat baik dari sisi potensi komersialnya dan menjaga warisan budaya lokal, yang akan menjadi trademark dari generasi ke generasi berikutnya.

Kedua, perlu melibatkan pemerintah lokal untuk membangun branding yang kuat tentang Eksotisme Tanah dan Budaya Papua, serta Filosofi ketinggian derajat wanita papua yang terampil menganyam dan merajut

Ketiga, perlu juga melibatkan pemerintah lokal untuk membangun sentra-sentra tanaman bahan baku seperti tanaman noken, pandan, rumput, pelepah pisang, dan sebagainya.

Keempat, perlu banyak membangun sentra- sentra pelatihan proses produksi dan ide-ide inovatif yang didukung oleh survei pasar yang baik dan konsisten.

Kelima membangun kesadaran berkomunitas (kemitraan) untuk saling bersinergi dan semakin baik lagi jika komunitas berbadan hukum seperti koperasi.

Keenam perlu dukungan pembiayaan untuk modal kerja yang fokus untuk menjaga ketersediaan bahan baku, memperluas akses pasar, membangun ide-ide kreatif, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Ketujuh memperbanyak sentra-sentra kanal pemasaran yang bekerjasama dengan sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya.

“Semua usulan langkah strategis diatas, dilakukan dengan terus menjalin komunikasi dengan peserta untuk menajamkan identifikasi masalah dan jalan keluar yang terbaik untuk membantu program percepatan pertumbuhan seluruh tanah Papua,” kata Dwi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi UMKM Surakarta Melalui Pelatihan Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Surakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius MA mengatakan Surakarta memiliki potensi ekonomi UMKM yang begitu besar sebagai kota budaya dan kota kreatif dengan jumlah pelaku UMKM yang besar sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensi SDM-nya melalui pelatihan agar semakin berdaya saing tinggi.

“Potensi ekonomi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku UMKM mulai dari hulu ke hilir agar mampu menjaga ketahanan, kemandirian, dan keberlangsungan usahanya dalam situasi disrupsi apapun misalnya globalisasi, digitalisasi, ataupun pandemi COVID-19 yang puncaknya telah kita lewati,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat membuka Pelatihan bagi Usaha Mikro di Sektor Pariwisata Kota Surakarta, di Petit Boutique Hotel, Surakarta, Senin (26/9).

Turut hadir dalam acara itu, A. H. Novieta, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro merangkap Plt. Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro; Wahyu Kristina, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Surakarta; dan Farid Sunarto, Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta sekaligus Ketua Penyelenggara Solo Great Sale (SGS) Tahun 2022.

Yulius menjelaskan kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari event SGS dan pihaknya sangat mengapresiasi penyelenggaraan SGS tersebut. SGS disebutnya telah melibatkan berbagai pihak sehingga menggambarkan suatu keterpaduan kolaborasi dan sinergi yang utuh.

Yulius menguraikan, besarnya potensi ekonomi UKM di Surakarta, antara lain terlihat dari jumlah UMKM Kota Surakarta sebesar 17.964 unit usaha atau 12,69 persen dari jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah (141.530 unit usaha) yang telah berkontribusi mendukung pergerakan ekonomi Jawa Tengah.

“Data tersebut menunjukkan ada potensi ekonomi UMKM Surakarta yang begitu besar. Surakarta atau Kota Solo sebagai kota kreatif dengan brand ‘the Spirit of Java’ dan “Kota Batik” juga dibangun dari potensi ekonomi UMKM sektor pariwisata, wisata budaya dan sejarah, serta wisata kuliner. Ini adalah modal untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah,” kata Yulius.

Lebih lanjut Yulius mengatakan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki concern yang besar untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, salah satunya melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha mikro dengan pelatihan. Kali ini fokus pada sektor pariwisata.

Program pengembangan kapasitas usaha mikro dilakukan dengan pendekatan literasi, pelatihan, dan pendampingan yang sifatnya vokasi dan kompetensi.

Menurut Yulius, dalam program ini, terdapat 7 sektor prioritas yang menjadi target program yakni kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, home decor, fashion, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata. Kegiatan pelatihan kali ini juga sudah selaras dengan target sektor tersebut.

UMKM memiliki peran sangat penting sebagai sendi utama perekonomian nasional maupun regional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM (99,9 persen dari total populasi usaha), yang telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Terhadap PDB sebesar 61,07 persen, Tenaga Kerja (96,9 persen); Ekspor Non Migas (14,4 persen); UMKM dalam Rantai Nilai Global (4,1 persen); Investasi UMKM Nasional (60 persen); Kemitraan UMK dan UMB (7 persen); Rasio Kewirausahaan Nasional (3,47 persen); dan 19,5 juta UMKM telah Onboarding Digital (30 persen).

Transformasi ke Formal

Lebih lanjut Yulius memaparkan, selain melakukan berbagai pelatihan, Pemerintah juga mendorong dan meningkatkan transformasi formal usaha mikro untuk memperkuat daya saingnya.

Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan amanat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada tataran implementasinya telah diwujudkan melalui program pemberdayaan KUMKM seperti pendampingan untuk akses legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Usaha/Produk (S-PIRT, Merek, Halal, izin edar MD).

Selain itu juga melakukan pendampingan akses pembiayaan bagi KUMKM (KUR, Pembiayaan LPDB-KUMKM). Juga, fasilitasi akses promosi dan pemasaran online (platform e-Katalog dan Bela Pengadaan LKPP; siren.id dari LLP KUKM; kerja sama dengan platform e-commerce seperti Gojek, Grab, Tokopedia), serta melalui kegiatan pameran/ekspose KUMKM.

Pemerintah juga memberikan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro dengan pelaku usaha lainnya dalam rantai pasok. Lalu fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi bagi usaha mikro. Dan, penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi (seperti sosialisasi/penyuluhan pra koperasi).

Menurut Yulius, ruang lingkup kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro, seperti inovasi pengembangan produk, pemasaran digital, manajemen keuangan digital, dan kewirakoperasian.

‘”Dengan pencerahan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang diperoleh, saya berharap peserta pelatihan semakin mantap menjalankan usahanya dan makin beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Pesan saya, ikuti kegiatan ini sampai selesai, bangun jejaring atau kolaborasi bisnis dengan para peserta yang lain. Insyaallah usaha yang kita jalankan akan semakin maju, jangan pernah surut semangatnya dan terus berikhtiar dalam kreativitas dan inovasi bisnis guna memajukan KUMKM Indonesia,” ucap Yulius. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Lakukan Coaching Business Anggota Koperasi di Yogyakarta

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus meningkatkan upaya untuk mewujudkan lebih banyak koperasi modern, baik dari sisi kelembagaan maupun keanggotaan sehingga dilaksanakan berbagai pelatihan termasuk coaching business kepada anggota koperasi.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian, beberapa hari lalu dalam acara coaching business kepada UKM anggota Koperasi di Yogyakarta, mengatakan KemenKopUKM kembali menggelar pelatihan bisnis bagi anggota koperasi di DI Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk UMKM anggota koperasi.

“Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, sehingga eksistensi koperasi menjadi sangat strategis, apalagi koperasi sebagai entitas bisnis diberikan keleluasan oleh Undang-Undang untuk berbisnis segala sektor (multipurpose), juga mendapat alokasi 40 persen produk koperasi dan UMKM dalam belanja langsung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan oleh koperasi secara optimal,” kata Nasrun.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPR-RI Komisi VI Subardi, Kepala Bidang Perkoperasian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta Yadi Yusuf, dan Kepala Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian, Wisnu Gunadi.

Nasrun mengatakan agar UMKM menjadi kuat perlu bergabung dalam wadah koperasi, sehingga koperasi dapat mengonsolidasikan anggotanya untuk pengembangan usaha, melakukan fungsi pendampingan/mentoring, serta koperasi hadir menjadi offtaker pertama terhadap produk anggotanya hingga mencari mitra (market) sebagai offtaker kedua.

Koperasi juga harus melakukan pemetaan (mapping) terhadap produk anggotanya, melakukan pengelompokan, klastering, dan membentuk sentra-sentra produk UMKM di bawah konsolidasi koperasi.

“Hal ini memang tidak mudah, tetapi itulah fungsi lembaga koperasi terhadap anggotanya, anggota sebagai pemilik, pengawas, pengguna jasa, dan penerima manfaat, sehingga terbangun simbiose mutualisme atau hubungan kausalistik antara anggota dengan koperasi,” kata Nasrun.

Bahkan, untuk meminimalisir permasalahan pengelolaan keuangan di koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat Pengawas Koperasi dengan menggandeng Pusdiklatwas BPKP dalam Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam rangka menyiapkan tenaga pengawas yang professional, berkarakter/berintegritas.

Anggota Komisi VI-DPR-RI Subardi, yang pernah menjadi pengurus koperasi pada 1998, mengakui bahwa koperasi peranannya dalam ekonomi kerakyatan sangat relevan, karena azasnya kekeluargaan dan ada kepentingan ekonomi yang sama.

Subardi mengatakan Yogyakarta adalah gudangnya UMKM di 3 sektor yaitu pertanian/pangan, herbal, dan kerajinan (handicraft). Melalui koperasi sebagai wadah untuk mengonsolidasikan tiap sektor itu, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat naik kelas.

“Jika berjalan sendiri-sendiri UMKM sulit naik kelas, satu sama lain akhirnya saling bersaing, dan kerja sama tidak ada,” kata Subardi.

Lebih lanjut Subardi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan kegiatan coaching business dan program pendampingan. Ia pun setuju dengan program pendampingan, agar tidak lepas setelah pelatihan, karena selama ini setelah dilatih cenderung ditinggalkan akhirnya tingkat efektivitas dan keberhasilan pelatihan menjadi rendah.

“Sebagai wujud kepedulian kami terhadap pengembangan koperasi dan UMKM saat ini kami sedang menyiapkan lahan 1 hektare untuk tempat koperasi mengembangkan sektor pangan, herbal, dan kerajinan tangan. Lahan ini sebagai tempat pelatihan, praktik UMKM di Yogyakarta. Semoga izinnya cepat keluar,” kata Subardi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gencarkan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Sektor Perikanan

Tinggalkan komentar

Pamekasan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus menggencarkan pengembangan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha mikro melalui kegiatan pelatihan vocational salah satunya pada sektor perikanan.

Asisten Deputi Kapasitas Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Hariyanto mengatakan pengembangan sektor perikanan menjadi kebutuhan prioritas di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kebutuhan manusia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi pada sektor perikanan yang cukup kuat khususnya di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

“Kabupaten Pamekasan memiliki _supply_ ikan hasil tangkapan, budidaya, dan produk olahan perikanan yang cukup besar,” ucap Hariyanto saat membuka acara Pelatihan Vocational Bagi Usaha Mikro Sektor Perikanan/Peternakan di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Selasa (05/07/2022).

Berdasarkan potensi yang ada, pengolahan produk-produk makanan berbahan dasar ikan menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Prospek yang bagus ini disebabkan karena permintaan yang semakin tinggi di pasaran, namun belum diimbangi dengan meningkatnya hasil produksi serta desain kemasan produk yang kurang menarik.

Hal inilah yang membuat peluang usaha di sektor perikanan semakin besar. Oleh karena itu pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro perlu ditingkatkan. Pelatihan diikuti oleh 30 pelaku usaha mikro di Kabupaten Pamekasan yang bergerak pada sektor perikanan. “Pelatihan vocational bagi usaha mikro sektor perikanan bertujuan untuk mendorong dan memotivasi pelaku usaha mikro khususnya sektor perikanan serta dapat memperluas pasar mereka melalui online,” tegas Hariyanto.

Mereka diharapkan dapat tumbuh dan berkembang kembali dalam meningkatkan produktivitas usahanya di masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya KemenKopUKM terus berupaya melakukan transformasi dari informal ke formal salah satunya dari sisi perizinan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Dengan memiliki NIB, pelaku usaha akan dipermudah untuk mengakses BPUM dan KUR,” ucapnya. Lebih lanjut, Hariyanto berharap ilmu yang didapat melalui pelatihan vocational yang diselenggarakan oleh KemenKopUKM dan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM ini dapat diterapkan pelaku usaha mikro yang berada di Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan usahanya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Totok Hartono menyampaikan salah satu prioritas Kabupaten Pamekasan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah adalah menciptakan 10 ribu wirausaha pemula. “Oleh karena itu, kami mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah menyelenggarakan kegiatan vocational untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Pamekasan yang bergerak di sektor perikanan,” ucap Totok.

Totok menambahkan tentunya kegiatan pelatihan ini sangat membantu masyarakat khususnya untuk pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan. “Pelatihan ini menjadi wujud nyata pemerintah telah hadir untuk meningkatkan SDM pelaku UMKM,” tegas Totok.(Jef)

koperasi dan ukm

Gelar Pelatihan di Bima, KemenKopUKM Sasar Pemerataan Digitalisasi Bagi Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Bima:(Globalnews id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menggelar pelatihan digital kepada pelaku usaha mikro di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM AH Novie saat membuka pelatihan e-commerce bagi pelaku usaha mikro di Bima, Jumat (20/05/2022), mengatakan, pelatihan ini menjadi media literasi digital dan wadah peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Diharapkan, juga mampu mendorong dan meningkatkan jumlah usaha mikro yang onboarding digital di Bima.

“Potensi ekonomi Bima sebagai hub perdagangan produk dan jasa di ujung timur NTB sesungguhnya cukup besar, hanya perlu pengembangan dari berbagai sisi, salah satunya pelatihan digital atau e-commerce,” kata AH Novie.

Novie mengatakan KemenKopUKM gencar melakukan pelatihan ecommerce terutama ke daerah-daerah Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan upaya digitalisasi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. 

Pelatihan digital bagi KUKM merupakan bagian dari dukungan percepatan pelaksanaan digitalisasi yang merupakan program prioritas KemenKopUKM.

Novie mengatakan Kota Bima yang  dikenal sebagai Kota Tepian Air, secara geografis berada di ujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun berada di ujung timur Pulau Sumbawa namun posisi geografis ini secara ekonomis justru menguntungkan Kota Bima dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kota Bima.

“Terlebih dengan adanya tol laut yang menghubungkan antara Kota Bima dengan kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya (Jawa Timur) dan juga dengan Labuan Bajo (NTT). Pelabuhan Bima merupakan salah satu mata rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan yang ada di Kota Bima,” kata Novie.

Bima tercatat memiliki lebih 11 ribu UMKM di seluruh kota. Dari data  BPS (2020) jumlah koperasi di Bima ada sekitar 85 unit koperasi yang aktif 44 unit dan tidak aktif 34 unit. 

Ke depan, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya melayani konsumen secara offline namun dapat mengembangkan usahanya secara digital. Karena itu, Novie mendorong agar para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan KUMKM di Bima.

“Pelatihan ini  sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses  pelaku UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital. Mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya untuk mengembangkan usaha berbasis digital/internet,” kata Novie.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Abdul Harris berterima kasih atas upaya KemenKopUKM yang menyelenggarakan pelatihan di Bima karena selama ini pelatihan serupa belum banyak digelar mengingat keterbatasan anggaran daerah. 

Untuk itu, para peserta wirausaha muda diharapkan dapat mendapatkan dan menyerap pengetahuan dan peluang dari pelatihan yang diselenggarakan mengingat bisnis digital kini menjadi kebutuhan dunia usaha. Ia juga meminta agar para peserta pelatihan dapat membagi pengetahuan yang didapatkan kepada sesama pelaku usaha mikro lainnya agar bisa berkembang bersama-sama.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, usaha mikro di Bima berkembang dengan baik. Karena memang pangsa pasarnya ada dan daya beli masyarakat sangat potensial,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Gelar Pelatihan Vocational Bagi Disabilitas

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) —- Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia, dan Mitra Tani Nelayan Indonesia menggelar kegiatan pelatihan vocational usaha mikro bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung, Jawa Barat.

Sekretaris Deputi Usaha Mikro, KemenkopUKM Aufrida Herni Novieta mengatakan kegiatan pelatihan yang diadakan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendampingan usaha mikro bagi penyandang disabilitas supaya bisa mengelola usahanya dengan baik.

“Ada semangat juang yang tinggi, ada kesabaran luar biasa, ada optimisme yang kuat, tetap bahagia dalam kondisi apapun yang dimiliki. Dan semua energi positif ini adalah modal utama kemajuan sebagai seorang pelaku usaha,” Novieta dalam sambutannya.

Adapun materi kegiatan pelatihan ini tentang kewirakoperasian, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan penyusunan proposal bisnis. Mengingat karena menyangkut hal mendasar, maka bagi Novieta pelatihan ini penting diikuti oleh pelaku usaha.

“Manfaatkan pertemuan ini untuk menggali pemahaman dan pengalaman, bangun jejaring komunikasi untuk komunikasi bisnis teman-teman. Bersama kita menjadi kuat, bersama kita untuk usaha yang lebih baik,” ucap Novieta.

Dalam kesempatan itu, Novieta memotivasi peserta pelatihan dari penyandang disabilitas. Dimana kata dia, dalam menghadapi pandemi Covid-19, adaptasi, inovasi dan kreativitas memanfaatkan peluang adalah basis keberhasilan bagi seorang pelaku usaha mikro.

“Teman-teman di sini telah membuktikan kemampuan membuka lapangan kerja untuk diri sendiri dan prestasinya adalah teman-teman juga bisa menciptakan lapangan kerja juga buat orang lain. Prestasi yang kontributif untuk masyarakat dan negeri ini,” katanya.

Selain kegiatan pelatihan, Novieta mengatakan masih banyak program atau kegiatan pemberdayaan UMKM pada KemenkopUKM dan dinas-dinas Koperasi dan UMKM di daerah yang dapat diakses oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Mulai dari program transformasi formal usaha mikro melalui pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Usaha/Produk. Program pembiayaan usaha mikro melalui kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan Super Mikro, penguatan modal usaha UMKM, serta pembiayaan mikro di Permodalan Nasional Madani.

Berikutnya program pendampingan UMKM masuk ke pasar online, seperti laman LKPP melalui toko daring/aplikasi bela pengadaan atau e-Katalog yang merupakan kebijakan afirmasi dari pemerintah.

“Dimana pemerintah telah mengalokasikan 40 persen anggarannya untuk pengadaan barang/jasa dari UMKM. Maka apabila teman-teman punya produk kebutuhan pemerintah bisa meregistrasi produknya ke laman tersebut,” ujar Novieta.

Kemudian ada juga program fasilitasi akses promosi dan pemasaran KUMKM melalui pasar offline, seperti pameran-pameran UMKM. Maupun program fasilitasi mediasi bantuan hukum dan konsultasi usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM.

“Pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang siapapun itu pelaku UMKM, benar-benar dapat menikmati manfaat ekonomi dari setiap proses pembangunan sehingga bisa berdaya, bersaing dan berkelanjutan,” tutup dia. (Jef)