Arsip Tag: Pelecehan seksual

Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual, MenKopUKM Terima 7 Rekomendasi Tim Independen

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki resmi menerima dokumen hasil penelusuran tim independen pencari fakta terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pada 2019 silam. Temuan fakta tersebut akan ditindaklanjuti bersamaan dengan 7 (tujuh) rekomendasi yang disampaikan oleh tim independen.

MenKopUKM menyetujui dan menegaskan agar seluruh rekomendasi yang disampaikan tim independen segera dilaksanakan dengan optimal agar kasus tersebut bisa segera tuntas, berkeadilan bagi korban dan tidak terulang di kemudian hari. MenKopUKM pun turut mengapresiasi kerja keras dari seluruh tim independen yang dibentuknya.

“Dalam kesempatan ini saya menerima secara utuh seluruh rekomendasi yang disampaikan, dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tim independen yang telah bekerja secara cepat dan selesai sebelum target waktu yang ditentukan,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat menerima tim independen di KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (22/11).

Sebagai informasi, tim independen yang dibentuk pada 26 Oktober 2022 lalu terdiri dari Ketua yaitu Ratna Batara Munti dari Aktivis Perempuan. Adapun anggotanya yaitu Riza Damanik sebagai perwakilan dari KemenKopUKM, Margareth Robin Korwa perwakilan dari KemenPPPA, Sri Nurherwati dan Ririn Sefsani dari Aktivis Perempuan.

MenKopUKM berjanji akan bergerak cepat untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh tim independen. Salah satunya yang dianggap mendesak yaitu pembentukan tim Majelis Kode Etik karena tim yang sudah dibentuk pada 2020 dianggap lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga pengungkapan kasus kekerasan seksual sangat lamban ditangani.

“Saya akan segera membentuk Majelis Kode Etik yang baru dan akan menjalankan apa yang direkomendasikan oleh Tim Independen agar bisa dijalankan secara utuh. Saya tidak ingin masalah ini terkatung – katung atau berlarut – larut agar segera tuntas,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Tim Independen Pencari Fakta Ratna Batara Munti menambahkan bahwa rekomendasi yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) didasarkan dari temuan fakta di lapangan dan juga dari kajian yang mendalam.

Menurutnya, banyak kejanggalan yang ditemukan oleh Tim Independen sehingga sangat merugikan korban. Sementara para pelaku khususnya terhadap dua ASN di KemenKopUKM saat ini masih bebas dari jerat hukuman. Sanksi disiplin yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan sehingga perlu ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang.

“Salah satu rekomendasi kita adalah sanksinya harus dievaluasi terutama bagi ASN sebagai terduga pelaku masih bekerja di lembaga ini. Kita rekomendasikan agar diperberat hukumannya dari semula penjatuhan satu tahun penurunan jabatan menjadi dipecat,” ucap Ratna.

Dia berharap dengan dijalankannya rekomendasi Tim Independen secara utuh, nantinya KemenKopUKM dapat menjadi role model terhadap penanganan kasus yang sama di tempat lain. Dia menilai masih banyak kekerasan seksual yang terjadi di luar sana terutama di lembaga pemerintah namun belum tuntas diungkap.

“Kita harap ke depan ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tegas dan jelas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja terutamaa di lembaga pemerintahan. Ini penting agar ada perlindungan maksimal terhadap perempuan di tempat kerjanya,” ucap Ratna.

Di tempat yang sama Anggota Tim Sri Nurherwati menambahkan pihaknya telah menuntaskan penugasan dari MenKopUKM untuk mengumpulkan fakta-fakta baru kurang dari satu bulan sejak Surat Keputusan (SK) terbit.

“Alhamdulillah Pak Menteri (Teten Masduki) telah menerima rekomendasi Tim Independen secara bulat dan beliau telah menyampaikan kepada jajaran untuk menjalankan rekomendasi tersebut secepatnya,” imbuh Nur.

Adapun tujuh rekomendasi yang disusun oleh Tim Independen, antara lain sebagai berikut:
1. Menetapkan Hukuman Disiplin pemberhentian untuk 2 PNS dan 1 honorer;

2. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun untuk 1 orang PNS;

3. Membubarkan Majelis Kode Etik yang dibentuk di 2020 dan kemudian membentuk Majelis Kode Etik baru dalam upaya penerapan sanksi tegas kepada para pejabat yang melakukan pelanggaran dan mal-administrasi yang berdampak berlarutnya penyelesaian kasus ini.

4. Memperbaiki kode etik dan kode perilaku ASN KemenkopUKM.

5. Pembatalkan pemberian rekomendasi beasiswa.

6. Memastikan terpenuhinya pemenuhan hak-hak Korban dalam penanganan, pelindungan dan pemulihan.

7. Melakukan mapping dan analisis tata kelola SDM di Lingkungan KemenKopUKM.

Tim Independen Rekomendasikan Dua ASN KemenkopUKM yang Terlibat Pelecehan Seksual Dipecat

Jakarta:(Globalnews.id) Tim indpeenden kasus pelecehan seksual di KemenkopUKM merekomendasikan , dua Aparatur Sipil Negara (ASN) KemenkopUKM yang menjadi pelaku utama kasus pelecehan seksual pada akhir 2019 lalu, untuk diberhentikan alias dipecat sebagai ASN.

” Kami mengumpulkan berbagai fakta dan data di lapangan. Kami bekerja memperhatikan urgensi dan harapan semua agar penanganan kasus bisa cepat, diproses kembali. Kami mengumpulkan beberapa bukti dari sumber internal Kemenkop,kepolisian dan juga kajian kementrian PPA dan BAKN,” kata Ketua tim Independen, Ratna Batara Kunti, usai diterima MenkopUKM Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Tim independen yang diterima MenkopUKM, adalah Ratna Batara Kunti (melalui zoom meeting), Reza Damanik, Sri Nur Herwati dan Margareth Robin Korwa. “Tadi tim independen diterima MenkopUKM dan menerima rekomendasi secara tegas dan clear,, ” kata Ratna

Ratna mengatakan, ada tiga rekomendasi dari tim independen. Kita tahu salah satu mandat tim rekomendasi adalah bagaimana ke depan bila ada kasus serupa. Jadi kami rekomendasikan, pertama, sanksi terhadap pelaku, perlu devaluasi dan diperberat. Dua
ASN yang semula hukuman satu tahun penurunan masa jabatan (dua pelaku utama) yang melakukan perkosaan dan Pelecehan seksual di mobil dan club malam, kita rekomendasikan untuk diberhentikan. Untuk dua pelaku yang statusnya honorer, yang satu diputus kontraknya, satu lagi diturunkan masa jabatan,” kata Ratna.

Kedua, terkait respon internal koperasi yang dinilai lamban, tim independen menemukan fakta ada pelanggaran dalam upaya melindungi pelaku, misalnya ada pemalsuan surat pengunduran korban. Jadi rekomendasi kami, tim majelis etik KemenkopUKM dibubarkan dan dibentuk tim yang baru.yang bebas dari faktor KKN,” ujar Ratna. Ketiga, terkait korban, terus dilakukan upaya pemulihan dan pendampingan hukum, karena adanya trauma sepanjang kasus ini bergulir. Selain itu promosi rekomendasi bea siswa terhadap pelaku juga dibatalkan” tambah Ratna. (Jef)

KemenKopUKM Bersama LPSK Memastikan Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Seksual

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki terus proaktif melakukan upaya penyelesaian secara menyeluruh kasus kekerasan seksual dengan terduga pelaku ASN KemenKopUKM dan memastikan semua hak-hak korban terpenuhi, termasuk upaya pemulihan psikis korban.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Teten usai menerima Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi diruang kerjanya di Jakarta, Selasa (2/11).

“Salah satu upaya lanjutan yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

MenKopUKM menghendaki keterlibatan LPSK untuk memastikan terpenuhinya hak korban dari aspek pemulihan psikis.

“LPSK akan memantau kondisi korban dan memberikan layanan psikis sehingga korban tidak mengalami tekanan secara mental,” kata Teten.

Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK mengatakan segera menjadwalkan assesment psikologis terhadap korban.

Pihaknya akan mengevaluasi terlebih dulu kondisi korban sebab ada informasi dari keluarga korban terhadi perubahan sikap sejak peristiwa itu terjadi.

Dikatakannya, LPSK memberikan rehabilitasi selain perlindungan fisik, pendampingan dan rehabilitasi medis untuk yang sakit dan rehabilitasi psikologis untuk yang trauma, rehabilitasi psikososial untuk kehidupannya sosialnya dari sandang, pangan, papan termasuk pekerjaan dan pendidikan.

Selain hak korban atas pemulihan psikis, MenKopUKM juga tengah memastikan hak korban sebagai pegawai honorer terpenuhi dan hak korban atas proses hukum berjalan sesuai aturan sehingga proses hukum dapat ditegakkan.

Sebelumnya, Menteri Teten juga membentuk Tim Independen Pencari Fakta, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan KemenKopUKM.

Tim Independen ini diketuai oleh Aktivis Perempuan, Ratna Batara Munti. Selain Riza Damanik dari KemenkopUKM, Tim independen juga beranggotakan Margareth Robin Kowara dari KemenPPPA, Sri Nurherwati dari Aktivis Perempuan dan Ririn Sefsani dari Aktivis Perempuan. (Jef)