Arsip Tag: Pengawasan koperasi

KemenKopUKM Gandeng BPKP Perkuat Kompetensi SDM Pengawas Koperasi

Makassar:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian konsisten menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM pengawas koperasi sebagai upaya memperkuat terselenggaranya koperasi yang sehat dan akuntabel di Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian pada Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu, mengatakan sumber daya manusia (SDM) fungsional pengawas koperasi sangat strategis bagi fungsi pengawasan koperasi. Pelatihan bagi para fungsional pengawas koperasi menjadi salah satu tugas Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pembina bagi jabatan fungsional pengawas koperasi di tanah air.

“Saat ini jumlah fungsional pengawas koperasi sebanyak 1.044 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas bagi pengawas koperasi,” kata Nasrun.

Nasrun mengatakan pelatihan bagi pengawas koperasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi pengawas koperasi. Sebab, meningkatnya pemahaman dan kompetensi pengawas koperasi akan berdampak pula terhadap pengawasan koperasi di Indonesia, yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu, peningkatan kompetensi pun mutlak diperlukan.

Pada Pelatihan Pengawas Koperasi tahun 2022, KemenKopUKM bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP.

“Pusdiklatwas BPKP memiliki tipologi yang tepat terkait Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pusdiklatwas sendiri telah menerapkan ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management System,” kata Nasrun.

Pelatihan bagi pengawas koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan Batch IV, yang dihadiri tiga puluh peserta dari Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama di kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Nasrun mengungkapkan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan pengawas koperasi dapat menggali ilmu audit untuk diterapkan pada pengawasan dan pemeriksaan koperasi, sehingga hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi tidak perlu diragukan lagi.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Isma menyambut baik kegiatan pelatihan pengawas koperasi di Provinsi Selatan.

“Kami berharap pelatihan pengawas koperasi dapat meningkatkan kompetensi fungsional pengawas koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang jumlahnya 117 orang baik melalui inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyetaraan,” ucapnya.(Jef)

KemenKopUKM Terus Perkuat Kompetensi SDM Pengawas Koperasi di Indonesia

Bandung:(Globalnews.id) Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Kementerian Koperasi dan UKM (KemenopUKM) Nasrun Siagian menegaskan bahwa dengan meningkatnya pemahaman dan kompetensi Pengawas Koperasi, maka akan berdampak terhadap pengawasan koperasi di Indonesia.

“Selanjutnya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu, peningkatan kompetensi mutlak diperlukan,” ucap Nasrun, pada acara Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Perkuat SDM Perkoperasian dan SDM Pengawas Koperasi, di Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.

Pelatihan diikuti 120 orang secara luring dan daring, meliputi pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pelatihan SDM Koperasi yang difasilitasi melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), Pelatihan Coaching Bisnis Perkoperasian, serta Pelatihan Kualitas/Kapasitas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

“Pelatihan berbasis kompetensi bagi SDM Perkoperasian dan SDM Fungsional Pengawas Koperasi sangat strategis bagi pengembangan perkoperasian,” kata Nasrun.

Bagi Nasrun, kegiatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas bagi Pengawas Koperasi.

“Pelatihan bagi Pengawas Koperasi ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi pengawas koperasi yang disinyalir lemah selama ini,” ungkap Nasrun, seraya menyebutkan, jumlah Fungsional Pengawas Koperasi saat ini sebanyak 1.044 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lebih dari itu, lanjut Nasrun, kegiatan ini juga
untuk mewujudkan SDM perkoperasian yang berkualitas dan memiliki daya saing yang sesuai dengan SKKNI. Yaitu, relevan, valid, aceptable, fleksibel, dan mampu telusur bagi manager/kepala cabang koperasi.

Terkait pelatihan Coaching Bisnis Perkoperasian, diselenggarakan dalam rangka meningkatkan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dengan peserta berasal bagi pengurus dan pengelola koperasi yang bergerak di sektor riil.

Sementara itu, KemenKopUKM memiliki PPKL yang merupakan garda depan dalam penyuluhan koperasi. “PPKL menjadi penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyuluhan dan pemasyarakatan koperasi di masyarakat. Terlebih dalam era industri 4.0,” jelas Nasrun.

Ke depan, kata Nasrun, PPKL tidak hanya dituntut mendampingi dan mengawasi perkembangan koperasi mulai dari embrio hingga berdirinya koperasi, tetapi juga menjadi perantara koperasi dengan pasar potensial yang disesuaikan dengan jenis usaha koperasi,

Selain itu, PPKL juga harus dapat berperan sebagai Rebranding Ambassador dari koperasi guna menarik minat anak muda millenial untuk ikut terlibat secara aktif dalam membentuk suatu koperasi. “Ini yang nantinya mengubah wajah perkoperasian menjadi lebih menarik dan memenuhi kebutuhan anak muda,” kata Nasrun.

Sedangkan pelatihan terhadap SDM Perkoperasian dan Pembinanya (Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PPKL), diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan koperasi modern yang menjadi fokus program kegiatan KemenKopUKM.

“Peserta pelatihan diharapkan dapat segera mengaplikasikan ilmu yang didapatkan sesuai dengan tugasnya masing-masing, demi kemajuan koperasi di Indonesia,” ucap Nasrun.(Jef)

KemenKopUKM Sebut Pejabat Fungsional Merupakan Kunci Utama Keberhasilan Pengawasan Koperasi

Bogor:(Globalnews.id) – Peran Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi sangatlah menentukan, dan menjadi kunci dalam pengawasan koperasi. Sehingga, diperlukan pelatihan sebagai langkah pengembangan kompetensi Pengawas Koperasi.

Hal itu diungkapkan Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, Kementerian Koperasi dan UKM, Nasrun, pada acara penandatanganan Kerjasama Pelatihan Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Tahun 2022, dengan Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di GIA Corporate University, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/3).

Bersama Kepala Pusdiklatwas BPKP Arief Tri Hardiyanto dan Asdep Pengawasan Koperasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Suparyono, Nasrun melakukan penandatanganan Kerjasama MoU, dan PPK Menandatangani Kontrak dalam rangka Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi.

“Pusdiklatwas BPKP dinilai Lembaga pelatihan yang kompeten dan satu-satunya lembaga pelatihan yang memiliki tipologi yang pas terkait Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi,” ungkap Nasrun.

Menurut Nasrun, kerjasama yang diawali tahun ini diharapkan dapat berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. “Tahun ini, pelatihan bagi pengawas koperasi direncanakan akan diselenggarakan dalam lima angkatan di lima lokasi,” tukas Nasrun.

Dalam kesempatan yang sama, Arief menyampaikan terima kasih kepada Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM atas kepercayaan mengadakan pelatihan bagi pengawas koperasi di Pusdiklatwas BPKP.

“MoU antara Deputi Bidang Perkoperasian dengan Pusdiklatwas BPKP merupakan satu langkah yang penting untuk memulai kerjasama dalam pengembangan kompetensi Pengawas Koperasi,” ucap Arief.

Arief menambahkan, materi yang disampaikan kepada Pengawas Koperasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan bagi pengawas koperasi dan organisasi.

Dan informasi yang disampaikan akan menjadi pengetahuan bagi Widyaiswara dan tim Pusdiklatwas dalam mempersiapkan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengawas koperasi dan Kementerian Koperasi dan UKM. “Saya berharap kerjasama ini menjadi awal yang baik bagi kedua belah pihak,” tandas Arief.(Jef)