Arsip Tag: plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) naik

koperasi dan ukm

Berkat KUR CV Real Issue Bangkit dari Dari Krisis

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id) – CV Real Issue, produsen tas kulit menjadi salah satu contoh UMKM yang mendapat berkah dari adanya program kredit usaha rakyat (KUR). Usaha yang dimiliki oleh Sany Kamengmau menjadi kian moncer setelah mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan UKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Sany, pria kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengaku mendapatkan akses pembiayaan KUR Kecil yang difasilitasi oleh KemenKopUKM sebesar Rp500 juta. KUR Kecil ini diklaimnya sebagai salah satu penyelamat utama dari krisis akibat pandemi Covid-19 sehingga usaha yang digeluti sejak tahun 2000 lalu tetap bertahan hingga saat ini. Bahkan kini order tas kulit hasil kreatifitasnya kebanjiran order dari Jepang dan Australia.

Sany menyatakan Covid-19 sempat membuat usahanya hampir gulung tikar lantaran orderan sepi dan modal usahanya tergerus untuk kebutuhan sehari-hari.

Beruntung bagi Sany lantaran upaya mengajukan akses pembiayaan kepada KemenKopUKM direspons cepat dan kemudian difasilitasi dengan salah satu bank BUMN penyalur KUR melalui kegiatan pendampingan akses pembiayaan UKM. Secara perlahan dengan modal KUR itu, Sany kembali bangkit dan menggenjot produksinya seiring orderan yang mulai terus mengalir.

“Saya dapat KUR dari BRI yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp500 juta. Pembiayaan itu sangat penting dan berarti bagi kami. Dana itu kami gunakan untuk belanja bahan baku, membayar ongkos kerja/gaji dan untuk mempersiapkan modal kerja orderan berikutnya,” ucap Sany saat ditemui di rumah produksi sekaligus kantornya di Badung, Bali pada Rabu (9/11/22).

Dikatakan Sany bahwa produk tas kulitnya tersebut diorder oleh pembeli langsung (direct buyer) asal Jepang dan Australia. Dalam sebulan order dari Jepang rata-rata 300 – 400 buah tas. Buyer asal Jepang ini menjadi pelanggan utamanya sejak tahun 2003. Sementara order dari buyer Australia rata-rata dalam dua bulan sebanyak 100 buah tas. 

Sany mengaku sempat mencapai peak season pada tahun 2007-2017 dengan mengekspor tas kulit ke Jepang hingga 4.000 buah setiap bulannya. Namun sejak Covid-19, orderan turun drastis sehingga terpaksa Sany harus memangkas jumlah tenaga kerjanya. Saat ini jumlah tenaga kerja yang masih dipertahankan sebanyak tujuh orang.

“Jumlah tenaga kerja sebelum Covid itu sekitar 30 orang, tapi setelah Covid-19 sementara baru bisa mempekerjakan tujuh orang, tapi kami sesuaikan dengan pesanan. Kalau ada peningkatan pesanan kita bisa tambah tenaga kerja,” ulas Sany sambil memperlihatkan para tenaga kerjanya menyelesaikan pesanan.

Sany berharap kedepan dengan dukungan pemerintah melalui fasilitasi dari KemenKopUKM, usahanya bisa kembali meraih masa emasnya. Untuk itu Sany berharap ada program lain seperti bantuan perluasan akses pasar hingga dukungan penguatan SDM tenaga kerjanya. Dengan begitu tas kulit hasil tangan manis dari para karyawannya bisa diterima di pasar luar negeri selain Jepang dan Australia.

“Kami berharap bisa mendapat akses yang lebih mudah dan lebih luas untuk bisa memasarkan produk kami ke negara lain seperti UK (United Kingdom), Eropa dan Amerika. Kami juga berharap sekali, bisa diikutkan dalam kesempatan pameran di luar atau di dalam negeri khususnya yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM,” tukas Sany.

*Kendala Produksi CV Real Issue*

Dalam menjalankan bisnisnya, Sany mengakui tidak lepas dari kendala dan rintangan. Namun tekad dan semangat yang kuat kendala tersebut berhasil diatasi sehingga usahanya tetap eksis hingga hari ini.

Menurutnya salah satu kendala yang dihadapi adalah jadwal yang ketat dari buyer terutama Jepang. Etos kerja yang besar dan disiplin yang kuat dari buyer Jepang tersebut menuntutnya harus menyesuaikan diri. 

Padahal dalam memproduksi satu item tas kulit saja dibutuhkan ketelitian dan kejelian yang tinggi agar tidak ada kesalahan. Hal itu mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu produk lebih lama.

“Kerja dengan orang Jepang itu sangat sulit sebab menuntut kita disiplin tinggi, dia juga mengedepankan kualitas tinggi. Awal mula sulit tapi motivasi saya kuat untuk membuat produk yang bagus dan sesuai dengan standar yang dia inginkan,” tutur Sany.

Kendala lain yang pernah dihadapi selain faktor modal kerja adalah uji sampel yang butuh waktu lama. Menurutnya buyer dari Jepang tersebut kerap mengirimkan desain model tas dalam bentuk sketsa. Dari desain itu, Sany harus berpikir keras untuk menerjemahkannya menjadi produk. Beberapa kali, lanjut Sany, sampel yang dibuatnya mendapatkan catatan dari buyer sehingga produk sampel tersebut harus bolak-balik dikirim ke buyer. 

“Sampel itu dibuat berulang kira – kira sampai enam bulan sampai barang itu bisa masuk sesuai standar pasar yang diinginkan Jepang. Kadang mengartikan desain dengan mewujudkan dalam produk jadi itu berbeda,” sambung Sany.

Meski penuh dengan tantangan, Sany Kamengmau menjadi salah satu contoh pelaku UKM yang patut dijadikan kiblat oleh pelaku UKM lainnya di Indonesia. Pasalnya Sany sangat taat terhadap kewajiban pajak. 

Komitmennya untuk patuh dalam membayar pajak ini dianggapnya sebagai salah satu timbal baliknya terhadap negara yang sudah membantu membangkitkan usahanya yang sempat terpuruk akibat Covid-19.

“Kita juga menjadi pembayar pajak yang taat. Dalam setahun rata-rata kami membayar pajak itu hingga Rp20 juta. Kami tidak bisa merekayasa atau memanipulasi pajak sebab petugas pajak itu gampang sekali mengecek dan menghitung jumlah pajak kami dari produk yang kami ekspor itu,” ungkapnya.

*Siap Garap Pasar Domestik*

Sany menambahkan punya rencana untuk menggarap pasar domestik. Namun yang utama adalah pemenuhan pasar ekspor ke Jepang dan Australia yang sudah lama menjadi pelanggan. Untuk pasar domestik direncanakan akan digarap melalui pasar digital atau online. Produk-produknya akan dipasarkan melalui platform digital. Selama ini dia belum terlalu aktif memasarkan di pasar domestik karena kewalahan untuk memenuhi pasar ekspor.

“Pasar domestik memang kami punya rencana untuk bisa masuk ke pasar lokal. Kami harap tahun depan bisa mulai launching untuk produk pasar lokal. Kami yakin bisa mendapat pasar tersendiri, karena kami punya ciri khas sendiri yang tidak dimiliki produk lain,” ucap Sany.

Menurutnya, pasar domestik ini masuk dalam rencana jangka pendek yang akan mulai digarap serius di tahun depan. Saat ini Sany bersama istrinya sedang mempersiapkan untuk menyasar konsumen dalam negeri dengan membangun tempat untuk menampilkan produknya (showcase) sambil mempersiapkan infrastruktur untuk menggarap melalui digitalisasi. Sementara untuk jangka panjangnya, Sany menargetkan penambahan pasar ekspor lain selain pasar tradisional yang sudah bermitra sejak lama.  

“Jangka panjangnya kami berniat meningkatkan produksi, saya juga berharap Covid segera berlalu karena sebenarnya peluangnya sangat besar untuk usaha yang kami geluti ini terutama untuk diekspor,” lanjut Sany.

Dengan target jangka pendek dan jangka panjang ini, Sany berharap perusahaan kecil yang sudah lama dibangunnya ini kedepan bisa semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. 

Dia bermimpi suatu saat usahanya semakin maju sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu secara tidak langsung, Sany bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar.

“Harapan saya ke depan, saya bisa meningkatkan produksinya karena dengan begitu saya bisa membantu lebih banyak  merekrut pekerja, bisa membantu supplier kulit dan supplier aksesoris. Alhamdulillah berkat usaha ini kami bisa berkontribusi kepada lingkungan,” pungkasnya.

*Kilas Balik CV Real Issue*

Sany Kamengmau tidak menyangka tekad untuk memperbaiki ekonominya dengan nekad belajar bahasa asing menjadi jalan mengubah nasibnya. Dari semula yang hanya bekerja sebagai Satpam di sebuah hotel di Bali, kini berbalik menjadi bos tas kulit kualitas ekspor.

Dia menceritakan bahwa bahasa menjadi salah satu pintu masuk baginya untuk mendapat kesempatan hidup lebih baik. Oleh sebab itu setelah mendapat gaji bulanan dari tempatnya bekerja, dia membeli kamus bahasa Jepang dan Inggris serta buku-buku lainnya. Secara otodidak dia terus belajar berbahasa asing tersebut. 

Selang beberapa waktu, akhirnya Sany mampu berbahasa Jepang dan Inggris meski terbatas. Dari situ, setiap mendapatkan tamu, Sany mencoba menjalin komunikasi yang baik sambil melatih keterampilan berbahasa asing. Dari situlah Sany mendapatkan “juragan” dari Jepang sehingga dia mendapatkan kepercayaan untuk membantu bisnisnya yang ada di Indonesia.

“Saya waktu itu bantu-bantu mencarikan souvernir dan lainnya termasuk membantu bisnis pakaian di Bali. Dari situ lama -lama saya ada ide untuk bikin tas kulit, nah Juragan saya ini membantu saya bagaimana membuatnya dan akhirnya saya kembangkan sehingga bisa memenuhi spesifikasi tas sesuai permintaannya,” cerita Sany.

Dari semula yang hanya membantu bisnis orang Jepang di Indonesia, akhirnya karena kedekatan emosional dan kepercayaan yang tinggi, Sany diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk membantunya memenuhi permintaan tas kulit. 

Seiring waktu berjalan, kepercayaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bertambah lagi. Itulah alasannya Sany memutuskan membuat CV dengan dibantu beberapa karyawan di awal berdirinya.

“Usaha saya ini di bidang kerajinan kulit di bidang tas. Sudah saya gelutin sekitar sekitar 22 tahun dimulai sejak tahun 2000 hingga saat ini,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Percepatan Penyaluran KUR Melalui Kluster

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius mengatakan pihaknya mendorong penyaluran kredit melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau kluster untuk mempercepat realisasi KUR sebagai upaya pemulihan ekonomi khususnya UMKM.

“Kluster ini bisa berbentuk koperasi maupun kelompok UMKM, dari sini kemudian menggandeng agregator, offtaker, dan avalist di sektor pertanian, peternakan, perikanan, furnitur, suvenir, handycraft, fesyen, dan pariwisata dengan target penerima KUR berbasis kluster” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pembiayaan dalam rangka Pembayaran Subsidi Bunga KUR antara Deputi Bidang Usaha Mikro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR dengan Bank Aceh Syariah di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Yulius mengatakan, guna mendukung percepatan penyaluran KUR, pemerintah juga memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen sampai dengan Desember 2022. Sehingga suku bunga KUR turun menjadi 3 persen dari sebelumnya 6 persen. “Pada tahun ini pemerintah menargetkan pembiayaan KUR untuk UMKM sebesar Rp373,17 triliun,” ujar Yulius.

Penandatangan Perjanjian Kerja sama Penyaluran (PKP) dengan KemenKopUKM selaku KPA merupakan proses terakhir bagi calon penyalur KUR untuk menjadi penyalur KUR.

Sebelumnya perbankan calon penyalur KUR juga harus memenuhi kriteria sehat dan berkinerja baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan kerja sama dengan Perusahaan Penjamin, memiliki sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP), dan mengikuti persyaratan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK. Selain itu juga harus mendapatkan plafon penyalur KUR dari Kemenko Bidang Perekonomian.

“Setelah selesainya penandatanganan PKP ini maka Bank Aceh Syariah resmi menjadi penyalur KUR. Kami mengucapkan terima kasih pada jajaran Bank Aceh Syariah yang telah bekerja sama dengan baik bersama tim dari Deputi Usaha Mikro sehingga semua berjalan dengan lancar,” kata Yulius.

Yulius berharap dengan penandatanganan PKP ini, dapat memberikan manfaat bagi pemulihan perekonomian khususnya sektor UMKM di Provinsi Aceh.

“Saya juga berharap Bank Aceh Syariah bisa melakukan inovasi pembiayaan di berbagai sektor usaha, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM secara tepat dan akurat,” kata Yulius.

Bank Aceh Syariah sendiri tercatat sebagai penyalur KUR yang ke-47 dan akan mendapatkan plafon sebesar Rp25 miliar.

Dalam kesempatan yang sama Plt Direktur Utama Bank Aceh Syariah Bob Rinaldi mengatakan segera setelah PKP ini pihaknya menyalurkan KUR kepada UMKM di Aceh yang selama ini diketahui punya banyak kelompok usaha yang membutuhkan tambahan modal.

“Di Aceh hanya dua bank yang beroperasi salah satunya adalah Bank Aceh Syariah, sementara kebutuhan pendanaan UMKM sangatlah besar,” kata Bob yang juga menjabat sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah.

Karena itu kata Bob, dalam tenggat waktu dua bulan ini, pihaknya akan berupaya melakukan percepatan penyaluran KUR.

“Harapannya pada akhir tahun, plafon yang diberikan sebesar Rp25 miliar ini bisa terserap optimal,” kata Bob.

Dari plafon sebesar Rp25 miliar itu, sebanyak Rp15 miliar disalurkan untuk KUR usaha mikro, dan sisanya sebesar Rp10 miliar dialokasikan buat KUR usaha kecil.(Jef)

koperasi dan ukm

Target Penyaluran KUR 2022 Sebesar Rp373,17 Triliun Dengan Bunga 3

Tinggalkan komentar


Bandung:Globalnews.id)- – Tahun ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Hal itu dipaparkan Analis Kebijakan Ahli Muda KemenKopUKM Agus Sutisna pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4).

Realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp108,36 triliun dan diberikan kepada 2,37 juta debitur. Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp1,94 triliun kepada 221.229 debitur, KUR Mikro sebesar Rp73,57 triliun kepada 2.018.060 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp32,85 triliun kepada 138.105 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp162,76 juta kepada 9 debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp. 14,65 Triliun kepada 361.672 debitur. Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Jawa Barat.

Agus menambahkan, pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR, dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Penyalur KUR.

“Pendampingan usaha mikro mengakses KUR tahun 2021 dilaksanakan oleh 230 Tenaga Pendamping dengan 15 Koordinator Pendamping yang tersebar di 10 Provinsi,” ucap Agus.

Hasil pendampingan KUR Tahun 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

“Target pendampingan KUR Tahun 2022, yaitu memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan,” jelas Agus.

Disebutkan pula bahwa Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2022 Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun 2022.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa cara. Diantaranya, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

“Ketiga, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah,” tukas Agus.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar Tatang mengatakan bahwa tahun 2021 Provinsi Jabar mendapat penghargaan Juara III sebagai provinsi penyalur terbesar KUR.

“Tahun ini, kami berkomitmen untuk mendorong seluruh kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan penyaluran KUR dalam rangka penguatan UMKM,” ujar Tatang.

Hanya saja, Tatang mengakui, masih adanya keluhan soal agunan. “Perlu dicari jalan tengahnya karena perbankan juga memiliki prinsip kehati-hatian yang tidak bisa dilanggar,” pungkas Tatang. (Jef)

koperasi dan ukm

Ada Potensi Penambahan Target Penyaluran KUR 2021 Menjadi Rp285 Triliun

Tinggalkan komentar

Jayapura:(Globalnews id) – Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM disebutkan bahwa pada 2021 ada potensi penambahan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp285 triliun.

“Masih dalam evaluasi kinerja penyalur KUR dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp253 triliun,” ungkap Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro Muhammad Subkhan Subkhi, saat mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR, di Jaya pura, Provinsi Papua, beberapa hari yang lalu.

Selain itu, lanjut Subkhan, pemerintah juga memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3%, yang sebelumnya hingga akhir Juni 2021 menjadi sampai Desember 2021. Sehingga, penerima KUR mendapatkan tambahan subsidi bunga KUR dari Januari hingga Desember 2021.

“Tidak ada pembatasan penyaluran KUR, dimana semua sektor ekonomi dapat diberikan KUR. Bahkan, plafon KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta,” imbuh Subkhan.
 
Subkhan menambahkan, realisasi penyaluran KUR tahun 2021 sampai dengan 7 September 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp177,91 triliun dan diberikan kepada 4.797.772 debitur.

Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp7,54 triliun kepada 855.762 debitur, KUR Mikro sebesar Rp110,17 triliun kepada 3.630.616 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp60,18 triliun kepada 310.374 debitur, KUR TKI sebesar Rp15,78 miliar kepada 1.020 debitur.

Sementara realisasi penyaluran KUR di Papua sampai dengan 7 September 2021, berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,41 triliun kepada 31.299 debitur. “Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan seluruh pelaku usaha mikro di provinsi Papua,” papar Subkhan.

Menurut Subkhan, pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyalur KUR.

Target pendampingan KUR Tahun 2021 yaitu memberikan pendampingan kepada 7000 pelaku usaha mikro di 10 provinsi, dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 230 orang dan dilakukan selama 4 bulan.

“Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan,” tukas Subkhan.

Untuk itu, Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2021 Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun Anggaran 2021.

“Berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2019, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi kabupaten/kota,” jelas Subkhan.

Di samping itu, juga mengidentifikasi data calon penerima KUR yang unggah oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP. “Termasuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah,” tandas Subkhan.

Subkhan mengakui, salah satu kendala yang dihadapi koperasi dan UMKM adalah keterbatasan permodalan. Sumber permodalan yang paling besar adalah dari pihak perbankan. Namun, masih banyak UMKM dan koperasi yang belum dapat mengakses ke perbankan dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable). Misalnya, dalam hal ketersediaan agunan.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu KUR. Sehingga, koperasi dan UMKM yang layak namun belum bankable, dapat mengakses kredit ke bank,” tukas Subkhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang UMKM Dinas Perindagkop, UMKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Samuel Kareth mengatakan, kegiatan ini merupakan edukasi bagi tenaga pendamping KUR, tentang peran perbankan melalui KUR dalam  pengembangan usaha pelaku UMKM Papua, mendampingi pelaku UMKM agar menjadi bankable, dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam program KUR di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Termasuk kemudahan-kemudahan persyaratan bank penyalur untuk mendukung kemajuan pelaku usaha,” ungkap Samuel.

Samuel berharap ada sinergitas antara tenaga pendamping KUR dengan petugas bank penyalur di lapangan dalam memberikan informasi dan pelayanan terbaik bagi calon penerima KUR.

Menurut Samuel, KUR menjadi daya dorong pelaku UMKM di Papua untuk meningkatkan produksi melihat peluang pasar di event PON XX Papua Tahun 2021 dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021.

“Melalui program KUR yang terus berlanjut, diharapkan dapat merubah mindset dan pola pikir pelaku usaha untuk lebih mandiri dan tidak tergantung pada hibah pemerintah,” pungkas Samuel.(Jef)

koperasi dan ukm

Target KUR 2021 Capai Rp 253 Triliun, Teten Masduki: Percepatan KUR Dorong Pemulihan Ekonomi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) berkomitmen mempercepat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun ini, target KUR naik menjadi Rp253 triliun, dengan suku bunga KUR rendah hanya 3 persen.
Percepatan ini diwujudkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan antara Deputi Bidang Mikro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan 42 Penyalur KUR, beserta PKS dengan dua penjamin KUR, di Jakarta, Rabu (28/4).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, komitmen PKS ini menjadi angin segar bagi UMKM. Apalagi di saat pandemi, omzet mayoritas UMKM tergerus. Untuk itu kata Teten, realisasi KUR saat ini, makin menggairahkan pembiayaan UMKM.

“Selain memperbesar plafon hingga target menjadi Rp253 triliun, subsidi bunga KUR juga diperpanjang sampai Desember 2021. Ini diharapkan betul-betul memperkuat pembiayaan ke sektor UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional,” tegas Teten dalam sambutannya di acara PKS Kemenkop dengan Penyalur dan Penjamin KUR, di Jakarta, Rabu (28/4).

Realisasi penyaluran KUR 2021 sampai 22 April 2021 sebesar Rp68,54 triliun kepada 1,83 juta debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp2,86 triliun kepada 327.017 debitur, KUR Mikro sebesar Rp41,75 triliun kepada 1.388.174 debitur, KUR Kecil sebesar Rp23,92 triliun kepada 123.782 debitur, dan KUR TKI sebesar Rp12 miliar kepada 844 debitur.

Subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan sebesar Rp14,84 triliun dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp0,16 triliun.

“KemenkopUKM juga telah mengusulkan tambahan anggaran Subsidi Bunga KUR kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan total sebesar Rp12,41 triliun,” jelasnya.

Usulan tambahan tersebut dengan rincian Subsidi Bunga KUR Reguler sebesar Rp7,60 triliun dan Subsidi Bunga KUR pada masa pandemi Covid-19 sebesar Rp4,18 triliun.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengatakan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi KUR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/KMK.02/2021 tanggal 19 April 2021 dilakukan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembayaran Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Subsidi Bunga Untuk KUR.

“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, progam KUR diharapkan dapat mendukung peningkatan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen,” katanya. 

*Jaga Momentum*

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, berbagai indikator makro mulai menunjukkan kebangkitan ekonomi. Mulai dari penjualan ritel yang naik, penjualan mobil yang signifikan lantaran adanya kebijakan relaksasi PPnBM, hingga neraca perdagangan yang surplus, dan ekspor yang mulai naik.

“Momentum ini harus dijaga. Makanya kami mengapresiasi penandatanganan hari ini, mudah-mudahan mempercepat pembiayaan UMKM. Di mana sekitar 60 persen PDB dibentuk UMKM. Ini faktor pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Iskandar menegaskan, perjanjian kerja sama KemenkopUKM dengan penyalur KUR dan penjamin KUR hari ini menjadi pemacu pembiayaan UMKM mengingat pertumbuhan kredit per Februari 2021 terkontraksi 2,15 persen.

“Di saat yang sama, KUR kita melampaui normalnya. Per Maret 2021 KUR capai Rp24,68 triliun. Sementara pada Februari 2019 di saat normal, KUR di kisaran Rp17-19 triliun. Ini berarti momentum baik, mempercepat pembiayaan UMKM,” tegas Iskandar.(Jef)

koperasi dan ukm

Target Penyaluran KUR 2021 Meningkat Menjadi Rp253 Triliun

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)-Tahun ini, pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku UMKM dan koperasi dengan meningkatkan target penyaluran KUR menjadi Rp253 triliun dari target yang ditetapkan sebelumnya pada 2021 sebesar Rp220 triliun.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Eddy Satriya, pada acara ”Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro” di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, Jumat (9/4).

Selain itu, pemerintah juga kembali memberikan stimulus tambahan subsidi bunga KUR pada masa Covid-19 tahun 2021 sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2021.
Realisasi penyaluran KUR Provinsi DI Yogyakarta sampai dengan 5 April 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp1,17 triliun kepada 32.882 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan seluruh pelaku koperasi dan UMKM di Yogyakarta,” ulas Eddy.

Eddy berharap semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam program KUR. Diantaranya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan menyiapkan calon debitur yang potensial untuk mengakses KUR dan mengupload calon debitur tersebut ke SIKP agar dapat diakses para penyalur KUR.

“Juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR maupun pasca menerima KUR,” kata Eddy.

Di samping itu, lanjut Eddy, dinas terkait juga diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di wilayahnya.
“Penyalur KUR diharapkan dapat berkomitmen untuk mencapai target dalam penyaluran KUR dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk mempercepat penyaluran KUR,” tukas Eddy.

Sementara pihak penjamin KUR diharapkan dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM.

KUR 2020

Eddy menjelaskan, tahun 2020, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp190 triliun. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% sampai dengan 31 Desember 2020 (sehingga suku bunga menjadi 0%).

Selain itu, pemerintah juga menambahkan skema KUR Super Mikro yang tidak mensyaratkan agunan tambahan untuk plafon KUR sampai dengan Rp10 juta yang diprioritaskan bagi pelaku UMKM dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan Ibu Rumah Tangga.

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2020 sebesar Rp197,04 triliun (103,7% dari target awal tahun 2020 sebesar Rp190 triliun) dan diberikan kepada 6,11 juta debitur

Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp8,725 triliun kepada 992.845 debitur, KUR Mikro sebesar Rp129,743 triliun kepada 4.804.309 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp58,192 triliun kepada 301.508 debitur, KUR TKI sebesar Rp380,53 miliar kepada 13.396 debitur.

“Realisasi penyaluran KUR Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020 sebesar Rp4,07 triliun kepada 122.720 debitur,” pungkas Eddy.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Dorong UMKM Naik Kelas, Plafon KUR Akan Naik hingga Rp20 Miliar

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Peningkatan Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil, di Kantor Presiden, Senin (5/4/2021), pemerintah berencana menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 20 miliar. Tujuan kenaikan plafon kredit UMKM adalah untuk mendorong peningkatan rasio kredit perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari rata-rata sekitar 20 persen saat ini menjadi 30 persen pada 2024.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini bahwa penambahan porsi rasio kredit bagi para pelaku UMKM tersebut akan mendorong pelaku UMKM di Indonesia untuk naik kelas.

“Kita harap nanti dengan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan ini bisa semakin banyak usaha mikro yang naik menjadi kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya,” ujarnya saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Teten menambahkan, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan khusus bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan inovasi kelembagaan UMKM melalui program korporatisasi UMKM.

Korporatisasi yang dimaksud adalah bagaimana usaha kecil dan perseorangan dapat dikonsolidasikan dalam satu kelembagaan yang dikelola bersama sehingga memiliki daya saing dan nilai tambah serta mampu meningkatkan skala ekonomi mereka.

“Tidak lagi menjadi usaha-usaha perorangan, tapi dalam bentuk PT atau koperasi supaya tadi penambahan porsi kredit kepada UMKM dinaikkan jadi di atas 30 persen pada 2024 juga bisa terealisasi dengan baik,” tuturnya.

Untuk mematangkan program pelaksanaannya dan mempersiapkan perubahan kebijakan yang diperlukan terkait upaya peningkatan rasio kredit UMKM tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Plafon KUR UMKM juga diusulkan naik dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar.

Selain itu, tingkat suku bunga KUR ditargetkan bersaing sekitar 6%. Dengan cara memperbesar program penjaminan melalui Askrindo/Jamkrindo atau subsidi bunga KUR reguler maupun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini berjalan yakni subsidi bunga KUR 3 persen selama 6 bulan.(Jef)