Arsip Tag: SeskemenkopUKM Arif rahman hakim

SesKemenKopUKM: Optimalisasi Peran Koperasi Perlu ditingkatkan

Bekasi:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi anggota khususnya maupun memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Koperasi  beserta seluruh jajarannya yang sudah berhikmat dalam ekonomi berjama’ah dan ekonomi kerakyatan yakni berkoperasi,” kata Arif usai meresmikan pendirian Koperasi Mitra Pesantren (Komitren) Fikrul Akbar di Babelan, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadinas Koperasi dan UKM Kab Bekasi Ida Farida,Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Kabid Westang Kelembagaan dan Pengawasan, Syahwono Adji, Kasrem 051 Wijayakarta Kolonel Inf Teguh Wardoyo, Kasilog 051 Wijayakarta Kolonel Prabowo, Dewan pakar Koperasi Ustadz Muhammad Shoim, Vipie Gardjito, Team Support Direktur Hj Karpet  Heru Purnomo, Direktur Al HallyH Sobirin
dan Penulis Buku 99 Jurus Bisnis Langit Ponco Waluyo.

Menurut SesKemenKopUKM, positioning Koperasi dan UMKM sangat strategis, sebagai pengaman dan penopang ekonomi, dimana 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Data KemenKopUKM tahun 2021 menunjukkan bahwa 65,4 juta UMKM menyerap 119 juta tenaga kerja dan 61% PDB nasional. Sedangkan jumlah koperasi sebesar 127.124 unit dengan jumlah anggota sebesar 27,10 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021(update).

“Kalau kita melihat Realitas Koperasi, memang koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Namun demikian optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” kata Arif.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi sebesar 8,41 persen, masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata dunia 16,31 persen, yang notabene ekonominya mereka adalah kapitalis. “Karena itu pendirian Komitren sudah tepat, yakni Koperasi sebagai lembaga ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi menjadi mitra Koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

SesKemenKopUKM mengatakan, Pendirian Komitren ini, tentu sudah melakukan analisis, potensi usaha utama (core business), dan usaha pendukung dan usaha tambahan. “Dengan model bisnis
yang sudah ditetapkan tersebut, harus
dipersiapkan kelembagaan koperasi yang, kuat sebagaimana layaknya kelembagaan bisnis modern, dengan tidak melupakan yang watak sosial,” ucap Arif.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni membangun tatakelola (manajerial) koperasi, yang jelas job description, dan kepengurusan tidak semenda (hubungan kekeluargaan vertical maupun horizontal
dihindari dan menerapkan tatakelola koperasi yang baik dan benar GCG (Good Cooperative Governance).  “GCG dalam sistem ialah mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk
meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable mewujudkan nilai bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya,” kata Arif.

Tak hanya itu, GCG atau Tata Kelola Koperasi yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. “Sedangkan GCG dalam Struktur ialah memberikan kejelasan mengenai fungsi hak, kewajiban dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, berikutnya adalah usaha koperasi, harus menguasai bisnis hulu hilir, supply chain (rantai pasok), dan koperasi sebagai
konsolidator, aggregator serta offtaker pertama produk anggota.
Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan memasuki era society 5.0, koperasi masuk dalam ekosistem digital baik kelembagaan (data base daftar anggota, RAT Online), Usaha (pemasaran digital) Keuangan (Aplikasi Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan digital.

“Dengan model bisnis seperti ini insyaAllah Komitren akan menjadi lembaga koperasi yang tumbuh, sehat, dan akuntabel
serta dipercaya oleh masyarakat menjadi koperasi Zaman Now,” ucap SesKemenKopUKM.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa Koperasi sektor rill, dapat melayani non anggota (masyarakat) luas,yang tidak boleh melayani non anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan harus berizin disamping BH, NIK, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Karena itu, berhikmat dalam koperasi yang berbasis syariah bahwa kehalalan produk menjadi hal yang pokok dalam islam, atau terhindar dari magrib (maysir, ghoror, riba), dengan menjaga kehalaan bagian dari konsep maqoshid syari’ah (tujuan syariah) yakni : Hifzh al-din (memelihara agama); Hifzh al-nafs (memelihara jiwa/nyawa); Hifzh al ‘aql (memelihara
akal); Hifzh al-nasl (memelihara keturunan); Hifzh al-mal (memelihara
harta).

Selanjutnya kata Arif, perlu diperhatikan adalah pendidikan anggota, hal ini yang sering diabaikan oleh koperasi, padahal salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuh kembangkan keterampilan dan bisnis anggota koperasi (promosi bisnis
anggota.

Menurut Arif, karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan peningkatan SDM Koperasi melalui Magang, pendampingan (mentoring), dan juga business matching, serta melalui incubator business.

SesKemenKopUKM menambahkan, untuk meluaskan jaringan binis Komitren dapat membangun komunikasi, kolaborasi dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Inkopsyah, PBMT, ABSINDO, Puskopsyah, Askopsyah, Perkopsyah, Himkopsyah, INKOSINA, INKOSINDO, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Koperasi Remaja Masjid Indonesia, Pengurus Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia.

*Gerakkan Ekonomi Umat*

Sebelumnya Penasehat Komintren Fikrul Akbar, Heru Hj Karpet mengatakan, latar belakang pendirian Komintren Fikrul Akbar ini adalah keinginan untuk menggerakkan ekonomi umat khususnya bagai santri pesantren Fikrul Akbar maupun masyarakat sekitar dimana banyak pelaku UMKM yang potensial untuk dikembangkan.

“Kami disini sudah memiliki pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Selanjutnya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Heru.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada santri dan masyarakat sekitar.

Ketua Komintren Fikrul Akbar, Suraji menambahkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan yayasan maupun TNI untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan adalah, minimarket, depo pengolahan hasil tani, penjualan kosmetik sampai pemasaran karpet. “Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak khususnya KemenKopUKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan,” tambahnya.(Jef)

Pembahasan Antar Kementrian dimulai, Pemerintah Mulai Membahas RUU Perkoperasian

Jakarta:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dengan dimulainya Panitia Antar Kementerian (PAK).

SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, saat membuka rapat PAK RUU Perkoperasian di Jakarta, Rabu (18/01/2023), mengatakan PAK RUU Perkoperasian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2023, yang beranggotakan wakil dari lintas kementerian/lembaga, seperti Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Investasi/BKPM, OJK, Kejaksaan Agung, dan lain-lain.

RUU Perkoperasian diharapkan dapat mulai dibahas Komisi VI DPR RI pada masa sidang Triwulan Kedua 2023. Sehingga, pada 2023 ini segera terbit UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Ini menjadi momentum membangkitkan minat masyarakat untuk berkoperasi,” ucap Arif.

UU Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan dan dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. “UU 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan koperasi di era digital,” kata Arif.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi penyusunan RUU Perkoperasian yang melibatkan peran aktif gerakan koperasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Arif menambahkan, pemerintah bersama DPR-RI periode 2014-2019 telah membahas RUU Perkoperasian yang disusun sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, RUU tersebut tidak berlanjut ke sidang Paripurna, sehingga masuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka.

“Dengan status kumulatif terbuka, maka pembahasannya di Komisi VI DPR-RI dapat dilakukan di luar program legislasi nasional,” ucap SesKemenKopUKM.

Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki opsi untuk mendorong RUU ini dibahas pada masa sidang DPR tahun 2023 ini.

“Pada 2022, Kementerian Koperasi dan UKM kembali melakukan pembahasan penyusunan RUU Perkoperasian, yang sempat terhenti pada tahun 2019,” kata Arif.

Isu Strategis

Berbagai isu strategis pun telah dipetakan yang mencakup ketentuan permodalan, tata kelola koperasi, perluasan lapangan usaha, ketentuan kepailitan koperasi, dan sanksi pidana.

“Yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian, melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS Koperasi), otoritas pengawasan simpan pinjam koperasi, serta komite penyehatan koperasi”, kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi pada kesempatan yang sama.

Menurut Zabadi, pihaknya telah melakukan serap aspirasi ke sejumlah daerah, yaitu Surakarta, Surabaya, Malang, Medan, Pontianak, Padang, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, dan Jawa Barat, yang melibatkan gerakan koperasi, aparatur dinas koperasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Bahkan, ada serial diskusi melalui daring (zoom) agar menjangkau aspirasi secara lebih luas dan masif.

“Semuanya dilaksanakan dalam rangka pemenuhan meaningful participation (partisipasi yang bermakna), yang menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah disusun secara formil dengan peran aktif masyarakat,” ucap Zabadi.

Sehingga, lanjut kata, secara materiil akan memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.

“Partisipasi gerakan koperasi dinilai sangat aktif melalui aneka forum dalam pembahasan RUU Perkoperasian,” kata Zabadi.

Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM sangat mengapresiasi peran aktif gerakan koperasi dan pemangku kepentingan dalam berbagai forum serap aspirasi dan diskusi pembahasan naskah akademik dan RUU Perkoperasian.

Zabadi berharap RUU Perkoperasian ini terwujud sebagai hasil konsensus dari masyarakat Indonesia, terutama pemangku kepentingan koperasi untuk membangkitkan koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional.

“Pengembangan ekosistem koperasi akan menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan koperasi. Dan RUU ini diharapkan menjadi solusi terhadap beragam permasalahan perkoperasian di Indonesia,” kata Zabadi.(Jef)

KemenKopUKM Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dalam Anugerah KIP 2022

Tangerang:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 untuk kategori Kementerian dengan klasifikasi sebagai Badan Publik Informatif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) atas anugerah penghargaan kepada KemenKopUKM yang diserahkan di Tangerang, Rabu (14/12). Menurutnya, anugerah ini menjadi penyemangat bagi KemenKopUKM untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kedepan.

“Penghargaan ini akan kami jadikan penyemangat, sekaligus menjadi bahan evaluasi kami untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang telah disampaikan,” kata Arif.

Arif juga menyebutkan melalui indikator dan kriteria yang telah ditentukan oleh KIP, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanannya dalam keterbukaan informasi, sekaligus memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang.

KemenKopUKM berhasil memperoleh nilai 95,74 dalam monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh KIP sejak Agustus 2022 sehingga berhasil mendapatkan anugerah Badan Publik Informatif, di mana kategori tersebut merupakan kategori tertinggi dari kelima klasifikasi kategori yang dibuat oleh KIP, antara lain secara berurutan yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Acara penganugerahan keterbukaan informasi publik tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dalam sambutannya, Menkopolhukam Mahfud mengimbau badan publik agar dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang KIP secara baik.

“Badan publik harus proaktif dalam menyebarkan informasi secara akurat, benar, dan terpercaya agar dapat menangkal informasi hoaks untuk memperkuat ketahanan nasional. Akses informasi merupakan bagian penting untuk memastikan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah,” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan, penganugerahan KIP merupakan suatu cara untuk memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, sekaligus mendorong keterbukaan informasi di badan publik.

“Kami ingin mendorong partisipasi dalam badan publik terutama pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk terus tumbuh, agar partisipasi publik juga tumbuh,” kata Donny.

Pada anugerah keterbukaan informasi publik tahun ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sebanyak 122 badan publik berhasil memperoleh kategori informatif, hal tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022 yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 98 badan publik.

Penganugerahan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi KIP atas komitmen seluruh badan publik, dalam mendukung fokus pemerintah untuk mendorong optimalisasi keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.(Jef)

SesKemenKopUKM Ajak UMKM Manfaatkan Factory Sharing Untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Kutai Kartanegara:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan bahwa bila pembangunan sebuah Factory Sharing bisa diselesaikan dan dioperasikan, maka masyarakat UMKM bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkannya.

“Bahkan, selain produksi, keberadaan Factory Sharing juga bisa dimanfaatkan sebagai rumah kemasan,” ucap SesKemenKopUKM, saat meninjau pembangunan Factory Sharing di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (10/12).

Arif mengaku mendapat kepastian langsung dari pihak kontraktor bahwa pembangunan akan selesai pada akhir tahun ini dan segera beroperasi pada 2023 mendatang. “Saya sudah mengecek langsung dan mendapat kepastian itu,” kata SesKemenKopUKM.

Arif berharap dengan adanya Factory Sharing tersebut, warga dan para pelaku UMKM di Kaltim tidak lagi menjual produk bahan mentahan, atau bahan baku.

“Misalnya, jahe. Di Factory Sharing bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Sehingga, ketika dipasarkan, hasilnya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap SesKemenKopUKM.

Selain meninjau pembangunan Factory Sharing, SesKemenkopUKM melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring PK2UMK DAK Nonfisik di Kota Samarinda, Kaltim.

“Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan-kegiatan prioritas UMKM bisa terjabar dari atas sampai ke bawah dan bersinergi bersama,” ucap Arif.

Dalam kesempatan itu, SesKemenKopUKM memaparkan evaluasi kegiatan UMKM, agar bisa satu arah dari pusat ke daerah untuk mencapai target dan diwujudkan bersama.

“Misalnya, terkait koperasi moderen, kami memiliki target secara nasional, juga diharapkan bisa diwujudkan bersama. Harapannya, itu bisa meningkatkan pendapatan APBD,” ucap SesKemenKopUKM.

Sementara itu, Plt Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan Rosdiana berharap adanya peningkatan UMKM di Kota Balikpapan. “”Meningkat dari segi hasil produksi dan yang utama bisa mensejahterakan pelaku usaha mikro yang ada di daerah dan Kota Balikpapan khususnya,” kata Rosdiana. (Jef)

KemenkopUKM Terima Pengunjuk Rasa yang Menolak Koperasi diawasi OJK

Jakarta:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenkopUKM) Arif Rahman Hakim menegaskan KemenKopUKM membuka dan siap menyerap aspirasi publik seluas-luasnya dari seluruh elemen masyarakat dan gerakan koperasi demi terwujudnya regulasi atau produk perundang-undangan koperasi yang ideal dan semakin baik termasuk model bisnis dan sistem pengawasan agar koperasi semakin maju dan dipercaya masyarakat.

Hal itu disampaikan SesmenkopUKM Arif Rahman Hakim saat menerima aspirasi sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut adanya pengaturan koperasi pada Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) beberapa waktu yang lalu.

Arif menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM menampung dan menyetujui kelima tuntutan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa.

Adapun tuntutan tersebut yakni pertama, terkait pengaturan perihal tata kelola usaha sektor keuangan koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur di dalam RUU PPSK agar dicabut dan ditiadakan.

“Terkait dengan tuntutan pertama, hal tersebut sudah sejalan dengan hasil pembahasan bersama Komisi XI agar pengaturan terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) akan diarahkan ke RUU Perkoperasian,” ujar Arif.

Tuntutan selanjutnya terkait pengaturan tata kelola usaha sektor keuangan yang dilakukan oleh koperasi dikembalikan kepada Undang-Undang Perkoperasian, kemudian terkait pengaturan semua lembaga jasa keuangan termasuk lembaga keuangan mikro yang dapat berbadan hukum koperasi atau boleh dimiliki badan hukum koperasi pada RUU PPSK juga dimintakan untuk dicabut dan ditiadakan.

“Tuntutan kedua dan ketiga tersebut juga telah diakomodir, khususnya pada tuntutan ketiga yang akan membutuhkan waktu karena substansinya akan diatur dalam RUU Perkoperasian yang saat ini masih dalam proses,” kata Arif.

Tuntutan berikutnya, adalah pengaturan usaha sektor keuangan yang saat ini sudah dilakukan oleh koperasi untuk melayani masyarakat bukan anggota diberikan kesempatan untuk tetap menjadi badan hukum koperasi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Arif menyebutkan pihaknya membutuhkan partisipasi dari gerakan koperasi dan masyarakat agar melaporkan mana saja lembaga keuangan yang mengatasnamakan diri sebagai koperasi.

“Kami berharap dapat diberikan masukan mana saja yang bukan koperasi tapi lembaga keuangan, kemudian sesuai kesepakatan mereka akan diberikan kesempatan selama satu tahun untuk berbenah, hal ini nantinya juga akan diatur dalam RUU Perkoperasian,” kata Arif.

Sedangkan tuntutan terakhir adalah pembuatan dan penyusunan RUU Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang saat ini sedang diproses di DPR agar melibatkan gerakan koperasi yang sehari-hari bersinggungan dengan pelaku koperasi.

“Terkait dengan tuntutan tersebut, kami sangat terbuka kepada teman-teman gerakan koperasi, bahkan sangat berterima kasih kalau teman-teman bersedia meluangkan energi dan waktu untuk turut serta membahas RUU Perkoperasian bersama-sama,” kata Arif.

Arif menegaskan, antara KemenKopUKM dan gerakan koperasi sejatinya memiliki orientasi yang sama untuk mewujudkan kemajuan koperasi di Indonesia, hanya saja kerap kali memiliki jalan masing-masing untuk mencapainya.(Jef)

SesKemenKopUKM Ajak Masyarakat Desa Kembangkan Produk Unggulan dan Wisata Alam

Bumiayu:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengajak jajaran pemerintah desa bersama masyarakatnya untuk mengembangkan potensi produk unggulan wilayah termasuk desa wisata dan wisata alam.

“Saya meyakini setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan,” kata SesKemenKopUKM Arif, Arif Rahman Hakim, saat berdiskusi dengan masyarakat Desa Wanatirta, di sela-sela acara Forum Komunikasi Publik Sosalisasi Kluster Ekonomi Pedesaan, di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (26/11).

Bagi Arif, masyarakat desa harus mampu mengorganisir potensi wilayah agar bisa dikembangkan menjadi sebuah produk unggulan daerah. “Jangan sekadar memproduksi bahan mentah atau bahan baku saja. Tapi, harus yang sudah memiliki nilai tambah,” ujar SesKemenKopUKM.

Arif mencontohkan sebuah desa yang ada di Cirebon, hanya dengan mengembangkan 3 produk saja, mampu menembus pasar hingga ke mancanegara. Pertama, petani ketan yang mampu mengolah hasilnya menjadi tapai ketan. “Dengan kemasan yang baik, bisa menjadi oleh-oleh khas Cirebon. Omzet desa tersebut mencapai Rp6 miliar dari tapai ketan,” kata Arif.

Kedua, kata SesKemenKopUKM, para ibu di desa itu membuat anyaman yang biasa digunakan sebagai tempat parsel. Bahkan, produk anyaman yang dihasilkan sudah menembus pasar Eropa, seperti Belanda.

“Ketiga, ternak jangkrik yang juga berpotensi untuk menghasilkan pendapatan. Jangkrik itu menu makanan utama yang dikonsumsi burung-burung berharga mahal,” ucap Arif.

Arif juga mengajak masyarakat Desa Wanatirta untuk mengembangkan desa wisata. Di sektor itu, berkembang aneka bisnis pendukung seperti homestay, kuliner, oleh-oleh, kerajinan, dan sebagainya. “Potensi alam sangat bagus ini harus dijaga dan dirawat, jangan dirusak,” kata SesKemenKopUKM.

Menurut Arif, desa wisata ini merupakan sektor yang sangat prospektif untuk mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan. “Kami harap sektor ini dapat menyumbangkan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat sekitar,” ucap Arif.

Arif juga menyebutkan, ada program Perhutanan Sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Bisa untuk ditanami berbagai macam tanaman yang menjadi produk unggulan sebuah desa. “Petani bisa memanfaatkan lahan tersebut. Akan tetapi, jangan sendiri-sendiri, melainkan bergabung ke dalam sebuah wadah bernama koperasi,” papar Arif.

Arif mendorong masyarakat Bumiayu mesti bisa memaksimalkan lahan-lahan tidur atau perhutanan sosial agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat bisa berkembang menjadi skala usaha dan produktif.

Untuk itu, KemenKopUKM akan menggandeng sejumlah start up sektor pertanian dan perikanan untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan dalam pemanfaatan lahan perhutanan sosial. “Karena saya yakin, dengan adanya program perhutanan sosial, bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Arif.

Menurut dia, mengembangkan destinasi wisata di Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat dari aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas seluruh pihak untuk dilaksanakan.

Hanya saja, Arif menegaskan bahwa PR besar ini tidak dapat dilakukan sendiri, butuh kolaborasi multipihak, “Kita harus terus memperkuat semangat kolaborasi dalam mengarusutamakan peran UMKM dalam perekonomian nasional,” kata SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah M Iskhak sepakat dengan SesKemenKopUKM untuk mengajak masyarakat desa dalam menjaga kelestarian alam yang dimiliki. “Karena, kerusakan hutan akan menimbulkan erosi dan tanah longsor,” ucapnya.

Tercantik di Dunia

Sementara itu, sebagai narasumber, Ketua Koperasi Jasa Centra Wisata Alam Nusantara (Kopisetara) Eko Binarso menyebutkan bahwa Indonesia telah terpilih menjadi negeri tercantik di dunia. “Kita memiliki keindahan alam, seperti danau, laut, gunung, berikut SDM-nya,” kata Eko.

Eko pun mengajak masyarakat desa agar mampu mengolah dan mengelola kecantikan tersebut menjadi peluang yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Daya tarik pariwisata itu adanya di pedesaan, dan banyak dimanfaatkan dan dijalankan para pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Eko.

Karena banyak anak muda yang terjun ke dunia pemandu wisata alam, 30 tahun lalu, Eko bersama 30 orang rekannya sesama pemandu wisata alam, mendirikan Koperasi Kopisetara. “Karena, rata-rata, mereka dulu itu tidak tahu modal, tidak paham manajemen usaha, dan lainnya. Kita bikin koperasi untuk mengembangkan semua potensi yang ada,” ungkap Eko.

Jadi, kata Eko, Koperasi Kopisetara ini menjadi wadah para anak muda pemandu wisata alam untuk mengembangkan usahanya. “Jadi, dengan mengembangkan wisata alam, bisa menjadi salah satu pendapatan bagi sebuah desa,” ucap Eko.

Belum lagi sektor pendukung lainnya dalam pengembangan desa wisata. Sebut saja, kopi. “Orang Eropa bilang, kopi Indonesia itu rasanya unik. Ini potensi dan peluang yang bisa sama-sama kita kembangkan dalam membangun desa wisata, atau wisata alam,” ucap Eko.(Jef)

SesKemenKopUKM Sebut Ada 10 Ide Pokok Sebagai Penyempurna UU Perkoperasian

Makassar:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan ada 10 ide pokok sebagai penyempurna Undang-Undang (UU) Perkoperasian.

SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim menegaskan usia UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian sudah lebih dari 30 tahun, sedangkan dinamika perekonomian sudah bergerak demikian cepat. Jadi, sangat wajar bila tahun ini UU tersebut akan disempurnakan.

“Ada beberapa identifikasi awal yang kami dapatkan sebagai dasar dan alasan UU Perkoperasian perlu disempurnakan,” ucap SesKemenKopUKM, pada acara Pengumpulan Aspirasi dan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/11).

Pertama, UU 25/1992 belum mengatur koperasi sebagai sebuah badan hukum, termasuk belum diatur pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris.

“Kedua, mempertegas peran dan fungsi rapat anggota, pengurus, dan pengawas, sebagai perangkat organisasi koperasi,” kata Arif.

Ketiga, terkait tata kelola koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan tata kelola investasi. “Ini juga perlu diatur dan dipertegas kembali,” ucap Arif.

Keempat, UU tersebut belum tegas dalam memberlakukan ekuitas atau modal sendiri. Kelima, kewenangan dan pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi dari pemerintah, masih perlu diperbaiki.

Keenam, perlu diperkuat perlindungan anggota dalam bentuk penjaminan simpanan, baik melalui APEX atau Lembaga Penjamin Simpanan, serta skema gagal bayar.

Ketujuh, menyangkut pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah yang belum diakomodasi pengaturannya dalam UU tersebut.

Selain itu, kata SesKemenKopUKM, dalam UU Perkoperasian yang baru juga perlu diperkuat pemberian sanksi terkait pelanggaran implementasi UU oleh pengurus dan pengelola koperasi.

Fungsi anggota sebagai pemilik juga masih perlu diperbaiki dan diperkuat. Bahkan, penanganan koperasi bermasalah yang perlu diatur rujukannya secara tegas dan tidak berlarut-larut.

“Setidaknya, sampai saat ini, ada 10 isu yang akan dibahas untuk memperkuat UU Perkoperasian. Saya berharap terus mendapat masukan dari para stakeholder agar semakin sempurna draf RUU yang sedang kami bahas ini,” kata Arif.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali menyebutkan pihaknya sangat mendukung hadirnya UU Perkoperasian yang baru karena UU lama dinilai sudah tidak mampu lagi menjadi solusi bagi beragam persoalan faktual yang sedang terjadi di Indonesia.

“Sehingga, diperlukan UU Perkoperasian yang baru untuk mengakomodir dan menjadi solusi jangka panjang bagi perkembangan koperasi,” kata Rapsel.

Rapsel berharap draf RUU Perkoperasian bisa segera rampung agar segera dibahas di DPR RI. “Saya berharap RUU ini bisa dirumuskan secara tepat untuk dapat menjawab tantangan perkembangan zaman dan merespons secara faktual tantangan yang dihadapi koperasi di era modern ini,” kata Rapsel.

Rapsel tidak ingin dalam RUU Perkoperasian ini ada diskriminasi dan pengkerdilan entitas perkoperasian. “Karena, saya ingin, koperasi dilindungi sebaik mungkin agar bisa tumbuh dan berkembang,” kata Rapsel.

*Pro Kontra Pengawasan*

Dalam kesempatan yang sama, anggota Tim Pokja RUU Perkoperasian Dr Agung Nur Fajar menjelaskan, dalam UU lama itu ketentuan tentang membangun koperasi berarti membangun koperasinya. “Sekarang, kita perlu terlebih dahulu membangun ekosistemnya,” kata Agung.

Kalau tidak, kata Agung, koperasi akan kesulitan tumbuh atau tumbuhnya tidak bisa berkelanjutan. “Contohnya, kalau untuk lembaga sektor keuangan harus ada lembaga penjamin simpanan anggota, hingga harus ada lembaga pengawas yang independen,” kata Agung.

Tanpa itu, bagi Agung, hanya akan tambal sulam. “Ada koperasi bagus karena kebetulan sudah bagus, tapi ada juga kemudian koperasi yang runyam. Termasuk ada koperasi yang dimanfaatkan oknum. Itu terjadi karena kita tidak membangun ekosistemnya,” ucap Agung.

Menurut Agung, menyangkut pengawasan juga dalam rangka membangun ekosistem perkoperasian.

Agung mengakui, terkait pengawasan koperasi kini muncul pro dan kontra, terutama setelah ada RUU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Pro kontra terkait pengawasan pindak ke OJK atau tidak, dan sebagainya.

“Kenapa hal itu diatur dalam UU PPSK? Dalam pandangan beberapa orang, dianggap ada kekosongan hukum,” ujar Agung.

Agung menjabarkan, dalam UU 12/1967 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, sedangkan di UU 25/1992 tidak ada satu kata pun menyebut pengawasan. “Karena, saat itu (UU 25/1992), cara pandangnya adalah ingin membangun koperasi,” kata Agung.

Agung menambahkan, dulu ada yang namanya ofisialisasi, dimana setelah koperasi dibangun dengan peran pemerintah, kemudian ada deofisialisasi dimana peran pemerintah dikurangi secara bertahap.

“Saat ofisialisasi, yang berperan pemerintah bersama penggerak koperasi. Di sini, pengawasan koperasi tidak diatur,” ucap Agung.

Ketika ada dinamika ekonomi dalam koridor Otonomi Daerah, menurut Agung, UU 25/1992 menjadi ketinggalan zaman. Itu kemudian diatur kembali dalam UU 17/2012 terkait pengawasan yang kemudian dibatalkan MK.

“Inilah yang dimaksud dengan kekosongan hukum dalam tataran UU. Ini hasil penelitian doktor di UNS Solo. Kita mengacu pada hasil penelitian itu,” ucap Agung. (Jef)/

SesKemenKopUKM: Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK Kunci Sukses KUMKM Naik Kelas

Denpasar:((Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan peran tenaga pendamping koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) sangat penting untuk menjadi salah satu katalis bagi koperasi dan UKM bisa naik kelas hingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“UMKM selama ini berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap PDB. Kalau kita punya semangat terus memberikan dukungan sehingga omzetnya bisa naik, maka target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 bisa terlewati. Hal itu salah satunya berkat kontribusi dari tenaga pendamping koperasi dan UMK,” ucap SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka acara Forum Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Level II Tahun 2022 di Hotel Pullman Denpasar Bali, Rabu malam (16/11).

Pada 2022 tercatat sebanyak 1006 tenaga pendamping DAK nonfisik PK2UMK yang tersebar di 34 provinsi dan 350 Kabupaten/ Kota. Tugas mereka diantaranya mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal. Kemudian mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta menumbuhkan wirausaha pemula.

Untuk mencetak tenaga pendamping yang unggul diperlukan standar kompetensi yang dapat menjadi acuan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan guideline yang baku agar masing-masing tenaga pendamping bisa memiliki indikator yang terukur dalam melakukan pendampingan sehingga bisa memudahkan UMKM naik kelas.

“PR buat kami adalah kita harus sempurnakan standar kompetensi. Ini mendesak supaya bisa menjadi acuan kita bersama untuk melakukan pembinaan dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Di sisi lain, SesKemenKopUKM meminta para tenaga pendamping lebih aktif dan inovatif dalam melakukan pendampingan. Dia berharap masing-masing dari mereka mengembangkan kompetensinya sesuai dengan ekspertis dan fokusnya. Dengan begitu setiap tenaga pendamping dapat menjadi mentor yang bisa membantu UMK mengatasi masalahnya secara cepat dan tepat.

“Dengan kita berbagi tugas sesuai kemampuan kita, saya yakin cara ini bakal menjadi kekuatan bersama yang saling melengkapi. Jadi masing – masing kita perlu paham pengetahuan secara umum tapi fokusnya harus beda-beda,” ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina turut mengapresiasi forum Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK DAK Nonfisik PK2UMK. Menurutnya para tenaga pendamping memiliki peran besar terhadap pencapaian target kewirausahaan nasional. Di Bali ditargetkan rasio wirausaha pada 2024 sebesar 9 persen.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kita tahu bahwa keberhasilan pembangunan koperasi dan UKM ada di pundak kita semua jadi sebagai tenaga pendamping ayo semangat (dalam bekerja) sebab kita punya tanggung jawab besar untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia,” kata I Wayan Ekadina.

*Difasilitasi Pelatihan*

Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, Hatta H. Yunus menyatakan tenaga pendamping memiliki peran ganda sebagau fasilitator dan akselerator bagi UMK agar lebih cepat naik kelas. Sebagai salah satu Balai Pelatihan Koperasi dan UKM terbaik di tahun 2022, Hatta mengungkapkan untuk mendorong UMK cepat naik kelas yaitu fasilitasi pelatihan sesuai kebutuhan.

“Jadi pelatihan itu harus ada hasilnya, jangan sampai setelah pelatihan itu mereka dilepas tanpa hasil. Maka perlu ada pelatihan berjenjang yang sesuai dengan kapasitas dan persoalan dari usahanya,” ucapnya.

Untuk itu, agar setiap fasilitasi dan pelatihan yang diadakan terarah dan terukur dibutuhkan silabus atau standar kompetensi. Silabus menjadi panduan utama untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang digelar pemerintah dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan koperasi dan UMK.

Sementara itu Mhd. Handika Surbakti selalu VP Capacity Building Mata Garuda (Ikatan penerima beasiswa) menyatakan bahwa tenaga pendamping koperasi dan UMK perlu meningkatkan kualitas pengetahuan salah satunya melalui akses beasiswa pendidikan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Dengan menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi maka kualitas SDM akan lebih mumpuni dan profesional. Menurutnya tenaga pendamping koperasi dan UMK memiliki kesempatan yang lebih lebar untuk dapat mengakses beasiswa LPDP.

“Ini bisa jadi modal utama kita untuk dapat beasiswa LPDP sebab di dalam kualifikasi penerima beasiswa itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, nah itu sudah ada pada diri bapak – ibu semua,” ucapnya.

Di tempat yang sama, I Gusti Ketut Wira Widiana selaku Bussiness Advisory dari Krisna Oleh-Oleh Bali menjelaskan bahwa pihaknya siap menampung dan membeli produk UKM untuk bisa dipasarkan melalui seluruh outlet yang dimiliki. Sebagai pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, Krisna berharap UMK yang menjadi dampingan dari para tenaga pendamping suatu saat dapat menjalin kemitraan untuk dapat tumbuh bersama.

“Kami siap menerima produk UKM dari manapun, apapun dengan sistem beli putus bukan sistem konsinyasi, ini demi memberikan semangat pada pelaku usaha tapi syaratnya nanti akan kita kurasi dulu apakah sesuai dengan standar Krisna. Kami ingin menjadi pusat oleh-oleh nusantara,” ucap Wira.(Jef)

SesKemenKopUKM Tekankan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan, Pengawasan, Kepailitan, dan Sanksi Pidana Dalam UU Perkoperasian

Medan:(Globalnews id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian untuk dapat diatur dalam RUU Perkoperasian yang baru. Diantaranya, pembentukan Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan.

“Hal lainnya adalah menyangkut pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi, pengaturan tentang kepailitan, dan pengaturan sanksi pidana,” jelas SesKemenKopUKM secara daring, pada acara Pengumpulan Aspirasi dan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Arif menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus segera diubah. Karena, sudah tidak dapat mengakomodir cepatnya perkembangan serta dinamika di bidang perkoperasian khususnya dan di bidang ekonomi serta sosial umumnya.

“Segala permasalahan di bidang perkoperasian harus diselesaikan. Salah satunya adalah melalui perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak dapat mengakomodir dan mengatasi permasalahan-permasalahan perkoperasian dewasa ini,” ucap SesKemenKopUKM.

Diharapkan, dengan penyusunan RUU Perkoperasian dapat mengakomodir perkembangan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan Perkoperasian ke depan.

“Juga, dapat menjadi solusi jangka panjang, khususnya terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah saat ini dan sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” kata Arif.

Untuk itu, lanjut Arif, pihaknya terus menginventarisir, menggali masukan, serta aspirasi dari para pembina koperasi, gerakan koperasi, serta akademisi untuk memperkaya substansi Naskah Akademis serta pengaturan dalam draft RUU Perkoperasian yang sedang disusun Kelompok Kerja.

SesKemenKopUKM berharap para pelaku Gerakan Koperasi dapat menyampaikan masukan maupun aspirasinya secara detail untuk pengaturan di bidang perkoperasian ke depan.

“Sehingga, hal-hal tersebut dapat melengkapi, memperkaya, ataupun memperbaiki draft Naskah Akademis dan RUU Perkoperasian yang sedang disusun,” ucap Arif.

Arif pun mengajak semua pihak berkontribusi aktif dalam penyusunan RUU Perkoperasian sampai nanti dapat disahkan menjadi UU Perkoperasian yang baru. “Tujuannya, untuk dapat menciptakan iklim serta kondisi perkoperasian ideal yang sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi,” kata SesKemenKopUKM.

Ekosistem Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, anggota Tim RUU Perkoperasian Agung Nur Fajar mengungkapkan, menyusun RUU adalah membangun semangat masyarakat berkoperasi. Jargon-jargon seperti membangun koperasi maju, kuat, tangguh, dan mandiri harus dituangkan operasionalnya ke dalam UU.

“Inti dari bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya dalam lagu Indonesia Raya, bagi gerakan Koperasii adalah membangun semangat masyarakat Indonesia berkoperasi, dan membangun ekosistem perkoperasian.. Jadi, kalau kita mau membangun koperasi, yang harus kita bangun dan kembangkan adalah ekosistemnya,” kata Agung.

Agung mencontohkan, akan sulit membangun KSP jika tidak ada lembaga penjamin simpanannya. “Kalau koperasi memiliki LPS, maka kredibilitasnya akan sama dengan bank,” ucap Agung.

Agung mengakui, saat ini, ekosistem koperasi masih lemah. Selain tidak ada LPS, juga belum memiliki otoritas pengawasannya. “Ini yang akan kita siapkan dalam UU yang baru,” ujar Agung.

Menurut Agung, ke depan, pengawas koperasi akan menjadi profesi yang menarik, meski nanti sebagian pengawasan koperasi (KSP) akan dialihkan ke OJK sesuai UU Pengembangan dan Perkuatan Sistem Keuangan (PPSK). “Pengawasan koperasi akan sama dengan standarnya OJK,” kata Agung.

Lebih dari itu, di perbankan, ada yang namanya Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Dimana bila ada bank bermasalah, tidak langsung ditutup. Bahkan, jika sistemik, maka akan dibail-out LPS. Sedangkan di koperasi, begitu mudah ditutup bila bermasalah.

“Kita akan bikin Komite Penyehatan Koperasi. Jadi, kalau ada koperasi bermasalah, tidak serta merta ditutup. Ini namanya membangun eksosistem koperasi,” ucap Agung.

Di samping itu, lanjut Agung, dalam UU yang baru juga akan membangun yang namanya Koperasi Multi Pihak. Tujuannya, agar bisa menampung anak muda membangun bisnis sesuai kebutuhan para mileneal. “Kita juga akan menerapkan teknologi digital, agar koperasi tidak terkesan jadul,” ucap Agung.

Anggota tim kerja RUU, Alfian Muslim, menambahkan bahwa ke depan akan lebih dikembangkan koperasi di sektor riil. Misalnya, minyak makan merah dan bawang merah, akan dikembangkan melalui koperasi agar para petani mendapat nilai tambah dari produk yang dihasilkannya.

“Kita juga ingin koperasi digemari kaum milenial atau generasi Z dan UU Perkoperasian bisa menampung keinginan para anak muda. Nantinya, koperasi harus melakukan regenerasi untuk generasi berikutnya,” kata Alfian.(Jef)

Tiga Tindakan KemenKopUkM Menyelesaikan Kasus Asusila: Pendampingan Korban, Proses Pidana dan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku

Jakarta:(Globalnews.id)– Merespon pemberitaan tentang dugaan asusila yang terjadi oleh oknum PNS kepada pegawai honorer Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) di tahun 2019, KemenKopUKM menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses penyelesaian yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya telah memberikan pendampingan kepada korban, baik dalam hal pemulihan psikis ataupun pendampingan secara hukum.

“Di tahun 2019, kami mendapati aduan dari ayah teduga korban ND dengan isi aduan terkait asusila. Langkah kami adalah memberikan pendampingan dengan membuat laporan polisi dengan STBL/577/XII/2019/SPKT, atas Pasal 286 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan/didak berdaya) oleh terduga asusila berinisial WH, MF, NN dan ZP pada tanggal 20 Desember 2019,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (24/10).

Lebih lanjut, kata Arif, pada tanggal 13 Februari 2020 dilakukan penahanan terhadap 4 orang pelaku dugaan tindak asusila selama 21 hari oleh pihak Polres Kota Bogor.

“Perkembangannya, pihak keluarga bersepakat untuk dilakukan pernikahan antara Sdr ZP dan Sdri ND (korban) pada tanggal 13 Maret 2020 oleh KUA Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor : S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020,” kata Arif.

Arif menjelaskan, pihaknya bergerak cepat dengan langsung memanggil terhadap 2 pelaku dugaan tindak asusila yang berstatus ASN dan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Internal Nomor: 01/BAP/XII/2019_rhs dan nomor 02/BAP/XII/2019_rhs. Serta 2 pelaku yang berstatus honorer dilakukan wawancara secara lisan.

“Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job (pemberhentian pekerjaan) pada 14 Februari 2020 untuk pelaku atas nama Sdr. MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku atas nama Sdr. NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila, dan untuk oknum PNS dilakukan dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun, dari kelas jabatan 7 (analis) menjadi kelas jabatan 3 (pengemudi) bagi Sdr. WH dan ZP,” kata Arif.

Terkait permasalahan yang dihadapi oleh terduga korban asusila, Arif menambahkan pihaknya memastikan agar seluruh hak-hak korban diberikan.

“Hak gaji yang bersangkutan telah diselesaikan sampai dengan bulan Januari 2020. Selain itu kami juga memfasilitasi terduga korban untuk untuk bekerja sebagai tenaga outsourcing honorer di instansi lain dan masih bekerja sampai saat ini,” kata Arif.

Kementerian Koperasi dan UKM, sejak awal berkomitmen melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong penyelesaian kasus ini seadil-adilnya.(Jef)