Arsip Tag: SeskemenkopUKM Arif rahman hakim

KemenKopUKM Bentuk Pokja untuk Susun RUU Perkoperasian yang Terkini dan Ideal

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pembaharuan di bidang koperasi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, berkualitas serta modern. Hal ini dilakukan dengan membentuk kelompok kerja untuk membuat Rancangan Undang-Undang Perkoperasian.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional sebesar 5,5% dan jumlah koperasi modern yang dikembangkan 500 unit. Di sisi lain terdapat koperasi bermasalah yang melakukan praktik usaha yang menyimpang dan merugikan anggota.

“Untuk mencapai target tersebut dan untuk meningkatkan pencegahan dan penyelesaian koperasi bermasalah maka perlu pembaharuan pengaturan di bidang perkoperasian khususnya dalam hal kelembagaan koperasi, tata kelola, usaha, permodalan, pengawasan, serta penegakan hukumnya,” ungkapnya dalam Kick Off Meetting Pokja RUU Perkoperasian secara virtual di Jakarta, Selasa (5/4).

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pada tahun ini berusia 30 tahun, sudah terlalu lama untuk UU di bidang perekonomian. Dalam hal ini, isi dari UU tersebut dikatakan harus diperbarui dengan lingkungan strategis terkini.

Untuk itu, KemenKopUKM akan menyusun Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut. Guna mewujudkan UU Perkoperasian yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM dikatakan telah menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20 Tahun 2022.

“Selain itu, RUU Perkoperasian ini juga telah diusulkan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Harapan kami, RUU ini dapat selesai dibahas bersama dengan DPR RI sebelum tahun 2024,” kata Arif.

Di waktu yang sama, Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi menyatakan bahwa keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut menyusun RUU Perkoperasian yang ideal sangat penting.

Diharapkan dengan keterlibatan K/L lain, praktisi dan pelaku koperasi, kurator, dan notaris di dalam tim pokja ini dapat memberikan masukan dan gagasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perkoperasian serta Masukan untuk Pengaturan Koperasi dalam RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Saya kira tugas kita saat ini untuk menyusun naskah akademik dan RUU Perkoperasian yang ditargetkan tahun ini rampung, semoga dapat kita sama-sama selesaikan sesuai target,” pungkas Zabadi.

Perlu diketahui, pokja RUU Perkoperasian ini terdiri dari beberapa elemen, di antaranya Pengarah yang diisi oleh Menteri Koperasi dan UKM, Penasihat yakni Para Eselon I KemenKopUKM dan Dirjen PP Kemenkumham, Penanggung Jawab yaitu Deputi Perkoperasian, dan Ketua Pokja yakni Kepala Biro Hukum dan Kerjasama.

Anggota Pokja sendiri terdiri dari KemenKopUKM yakni Karo MKOS, Asdep pada Deputi Bidang Perkoperasian, JF Pengawas Koperasi, Peneliti, Kabag dan Kasubag di Biro Hukum dan Kerja Sama serta dan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, dari Kemenkumham terdiri dari Direktur Perdata, Direktur Perancangan Peraturan, Direktur Harmonisasi Peraturan II, dan Kapusrenkum BPHN,
Lalu KPPU dari Direktur Pengawasan Kemitraan, Komnasham, Perguruan Tinggi dari UI, UGM, IPB, Unpad, Unibraw, dan Universitas Koperasi Indonesia.

Terakhir dari Praktisi Koperasi ialah Suwandi, Ahmad Subagyo, Kurator, Ikatan Notaris Indonesia, dan koperasi yaitu Inkopsyah BMT, KPBS, serta Koperasi Benteng Mikro Indonesia.(Jef)

SesKemenKopUKM Harap GKN Mampu Menangkap Peluang dan Kembangkan Produk Unggulan Daerah

Banjarbaru:(Globalnews id)- Saat ini, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Kepresidenan G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stroner. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki agenda memprioritaskan UMKM Indonesia sebagai penerima manfaat dalam Presidensi G20.

Ajang G20 itu juga diharapkan mampu memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan peran pengusaha perempuan, keterlibatan aktif UKM dalam ekonomi hijau, dan akselerasi UKM di era digital.

Oleh karena itu, Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia harus mampu menangkap peluang yang ada, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan usaha di sektor riil. Bahkan, lebih dari itu, GKN diharapkan mampu memproduksi produk yang selama ini diimpor.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat membuka Kongres Ke-1 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

“Saya juga meyakini, GKN yang banyak diisi anak-anak muda berjiwa wirausaha, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” imbuh Arif.

Menurut SesKemenKopUKM, penambahan jumlah wirausaha tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Oleh karenanya, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif,” tandas Arif.

Pada kongres yang diselenggarakan pada 25-27 Maret 2022, SesKemenKopUKM juga mendorong GKN sebagai organisasi mampu mengkonsolidasi anggotanya untuk memiliki satu usaha bersama sebagai produk unggulan daerah. “Produk unggulan daerah ini juga bisa sebagai substitusi dari produk impor,” tandas Arif yang juga Ketua Dewan Pembina GKN Indonesia.

Selain itu, lanjut Arif, anggota GKN yang sudah bisa memasuki pasar ekspor, agar menciptakan suatu rantai pasok yang melibatkan para anggota GKN lainnya. “Harus menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas bagus dan kemasan yang menarik,” ucap SesKemenKopUKM.

Untuk memperluas pasar, Arif menyebutkan saat ini pelaku UMKM memiliki peluang usaha yang terbuka lebar dengan adanya kebijakan strategis dimana belanja pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, harus menyerap produk koperasi dan UMKM sebesar 40%.

“Untuk belanja pemerintah pusat lewat e-katalog nilainya mencapai Rp470 triliun. Sedangkan seluruh pemerintah daerah nilainya bisa di atas Rp500 triliun,” ungkap SesKemenKopUKM.

Usai pembukaan kongres, SesKemenKopUKM berkesempatan mengunjungi GKN Fest 2022 di lapangan Murjani Banjarbaru. Kegiatan yang digelar pada 25-27 Maret 2022 bertujuan untuk mengangkat produk-produk anggota GKN Kalsel dan UKM se-Kalsel. Dari mulai produk makanan dan minuman, serta produk kerajinan lainnya.

Virus Kewirausahaan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dody Kardeli menyebutkan bahwa kelahiran GKN pada 2011 bertujuan untuk menebarkan virus kewirausahaan, khususnya bagi kalangan generasi muda dan mahasiswa.

“Gaung kewirausahaan akan terus didengungkan sampai sekarang di seluruh Indonesia,” kata Awang seraya menyebutkan bahwa kepengurusan GKN sudah menyebar di 27 DPD dan 106 DPC di seluruh Indonesia.

Awang menegaskan bahwa GKN akan terus meningkatkan pelayanan dan pendampingan bagi pengembangan kualitas produk dan daya saing UMKM. Seperti kemasan, PIRT, legalitas usaha, perluasan pasar, hingga business matching.

“Kita akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membentuk ekosistem UMKM dan kewirausahaan yang kuat,” pungkas Awang.(Jef)

Gelar Rakortas 2022, KemenKopUKM Perkuat 5 Strategi Transformasi KUMKM

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak seluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama mengembangkan Koperasi dan UMKM (KUMKM), terutama dalam menghadapi masalah sulit seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Teten secara daring dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 yang digelar KemenKopUKM di Tangerang, Banten, Selasa (22/3). Adapun, dalam Rakortas tersebut mengusung tema, “Membangun Masa Depan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Eddy Satriya, Direktur PEIPD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Fiki Satari sebagai Moderator.

Menteri Teten melanjutkan, Rakortas ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Di mana melalui tema yang sejalan ini diharapkan agar perekonomian Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan akan tumbuh secara ‘inklusif dan berkelanjutan.

“Ini mengandung makna, peningkatan ekonomi KUMKM-Wirausaha didorong akses/kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Agar usahanya tidak hanya bersifat temporer, tapi mampu berkelanjutan dari masa ke masa hingga dapat naik kelas,” ucap MenKopUKM dalam sambutannya.

Menurut Menteri Teten, tahun 2022 ini, merupakan tonggak awal pembangunan koperasi UMKM, dan Kewirausahaan di masa mendatang. Di mana tahun ini ataupun pada tahun 2023, akan ada sejumlah program prioritas yang diluncurkan dan dimulai pelaksanaannya.

Di antaranya pertama, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-KUMKM). Kedua, Digitalisasi KUMKM dan Penguatan Inkubasi. Ketiga, Major Project Pengelolaan Terpadu KUMKM. Keempat, Optimalisasi PLUT-KUMKM dan kelima, penguatan dan pendampingan koperasi melalui korporatisasi pangam dan nelayan serta penguatan sistem pengawasan koperasi.

“Tahun ini merupakan tahun yang penting bagi kita membangun dan memperkuat fondasi demi terciptanya kemajuan di segala aspek pada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan,” imbuh Menteri Teten.

Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi periode krusial untuk menyiapkan koperasi dan UMKM siap menghadapi tantangan/isu global di tahun 2023. Situasi perekonomian global tahun depan diprediksikan akan tidak mudah, karena dunia akan dihadapkan dengan tantangan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter global.

Ditegaskan MenKopUKM, tantangan Covid-19 pun masih dinamis, keterbatasan fiskal dunia, dan kebijakan China yang berubah. Artinya, keadaan ekonomi global akan terganggu tahun depan, sehingga perekonomian nasional akan tergantung pada ekonomi dalam negeri dan UMKM akan menjadi andalannya.

“Sehingga, untuk merespon isu global di tahun 2023, peningkatan belanja produk dalam negeri harus didorong. Katalog LKPP akan digenjot, target 1 Juta produk UMKM akan masuk e-katalog, saat ini baru sebanyak 70 ribu produk,” tegas Teten.

Di tahun 2023, bagaimana fiskal berputar di dalam negeri, artinya membeli produk dalam negeri. Belanja K/L akan jadi prioritas, termasuk realisasi rantai pasok, jika komponen-komponen BUMN di-support/dibeli dari UMKM maka capital flight untuk impor akan turun.

“Tahun depan, akan menjadi momentum bagus untuk mengoptimumkan 40 persen belanja K/L, belanja BUMN, mendorong rantai pasok, termasuk gerakan kampanye belanja dalam negeri di e-commerce,” katanya.

MenKopUKM menekankan, setiap peluang akan selalu berdampingan dengan tantangan. Untuk itu katanya, KemenKopUKM perlu bersiap dengan perencanaan dan strategi yang matang untuk menjawabnya. Pendekatan Strategi Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha sudahlah tepat untuk meningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM Tahun 2020-2024.

Diketahui, kelima strategi ini yaitu, pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal. Kedua, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi. Ketiga, Transformasi Ke Dalam Rantai Pasok. Keempat, Transformasi Pertumbuhan Wirausaha Produktif. Dan kelima, Transformasi Koperasi Modern.

“Jika di tahun 2021 kita berfokus mempersiapkan perencanaan dan strategi, maka di tahun ini.dan tahun-tahun selanjutnya lah saatnya kita lebih banyak implementasi, melaksanakan aksinya,” tegas Menteri Teten.

Ke depan ia berharap, segala ikhtiar dan upaya demi kemajuan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Indonesia akan bergerak melesat, hingga bangkitnya ekonomi kerakyatan bukan lagi menjadi cita-cita, namun dapat menjadi kenyataan.

*Sinergi Dengan Pemerintah Pusat*

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM tahun ini telah dirangkum dalam dua pendekatan. Pertama pendekatan strategis transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang mencakup lima transformasi strategis.

Kedua, melalui pendekatan klasifikasi program/kegiatan strategis melalui enam fondasi yang terdiri dari akses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan (SIDT) dan reformasi kebijakan.

“Salah satu strategi transformasi yang difokus dilakukan tahun ini adalah transformasi dari usaha informal ke formal. Tahun 2022 ini, terasa sekali transformasi digital mampu mengawal pelaku ultra mikro dan mikro yang lebih dari 99 persen bertransformasi. Bahkan tercatat pada aplikasi BKPM jumlahnya yang berhasil transformasi sebanyak 3 juta. Ke depan, bagaimana kita bisa mengawal transformasi informal ke formal sesuai target,” ujar SesmenKop UKM dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi. Di mana ditargetkan ada 30 juta pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi, bahan baku, hingga pemasaran. “Transformasi perlu dukungan semua pihak. Kenaikan anggaran KemenKopUKM tahun ini hingga Rp 1,4 triliun menjadi hal yang baik. Diharapkan bisa mendorong transformasi lebih cepat,” imbuhnya.

Selanjutnya, strategi pendataan by name by adress ditargetkan bisa rampung pada 2024. Di mulai pendataan lengkap pada April 2022 sekitar 15 juta bisa terkumpul tahun ini. “Tahun 2022, KemenKopUKM memfokuskan kegiataan prioritas, implementasi 40 persen pengadaan barang/jasa sesuai mandat PP No.7 Tahun 2021,” jelas Arif.

Dan di tahun 2023, akan disusun kembali arah kebijakan, yang diharapkan memenuhi segala aspek yang berkembang dalam Rakortas ini. “Sehingga, apa yang direncanakan oleh pusat, harus bersinergi bergerak seirama dengan pembangunan KUMKM yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi,” tegasnya.

Senada, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, Bappenas mendukung 100 koperasi yang menjadi koperasi modern. Pihaknya sangat mengapresiasi dan menjadi perhatian setiap koperasi, perlu adanya penguatan.

“Penguatan 100 koperasi ini agar menjadi salah satu target RPJMN. Rasio kewirausahawan nasional juga perlu diperbarui di setiap K/L. Sehingga upaya pencapaian target bisa lebih terarah,” sambungnya.

Mengamini, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono menuturkan, biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN. Baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mencapai Rp 1.356 triliun atau setara 3,8 persen PDB 2020.

“APBN telah bekerja keras, untuk menahan pandemi agar dampaknya tidak terlalu dalam. Covid-19 adalah shock yang sangat besar mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” pungkas Sunawan.(Jef)

Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, KemenkopUKM Siapkan Berbagai Program Strategis

Brebes:(Globalnews.id)- Demi mendorong peningkatan rasio kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) aktif menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2022 ini rasio kewirausahaan diharapkan bisa meningkat menjadi 3,75 persen. Sementara di tahun 2024 mendatang pemerintah berharap rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah yaitu 3,47 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di Singapura rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysiamencapai 4,74 persen.

Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Dijelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah keterbatasan modal usaha.

Oleh sebab itu pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 3 persen. Sementara untuk koperasi tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah koordinasi KemenkopUKM.

“Misal bapak ibu mencari pembiayaan untuk koperasi, kita di KemenkopUKM punya LPDB, mungkin banyak produk – produknya yang belum diketahui oleh bapak ibu. LPDB ini juga salah satu tujuannya untuk merangsang generasi muda membangun usaha melalui koperasi. Lalu ada juga pembiayaan yang murah dengan suku bunga hanya 3 persen seperti KUR, ini mungkin juga belum banyak diketahui bagaimana cara mengaksesnya” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku Koperasi dan UKM di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (12/3/2022).

Terkait dengan KUR, Arif Rahman Hakim menyebutkan bahwa saat ini ada skema baru pemberian KUR. Untuk KUR Mikro plafonnya sudah dinaikkandari awalnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta dengan tambahan subsidi bungamenjadi 3 persen tanpa agunan. Kemudian untuk plafon maksimal yang tadinya Rp500juta menjadi Rp20 miliar. Dengan kemudahan dan porsi yang diperbesar ini diharapkan akan semakin mendorong pelaku usaha lebih produktif sehingga produknya bisa lebih berdaya saing.

“Program untuk mendorong wirausaha mandiri itu juga sedang didorong oleh KemenkopUKM. Bahkan saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga juga punya program kewirausahaan. Nah ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha agar bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Kami di Kementerian saat ini ada Deputi khusus yang membidangi Kewirausahaan,” pungkas Arif Rahman Hakim.

Di tempat yang sama Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Brebes, Azizar, mengapresiasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia. Dijelaskan bahwa untuk mencapai target penambahan wirausaha baru hingga 1,5 juta tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi seperti HIPMI.

“Tadi dijelaskan bahwa di KemenkopUKM ada bidang khusus wirausahawan, nah sebenarnya bidang kewirausahaan itu paling tepat menggandeng HIMPI karena memang HIPMI itu isinya adalah para pengusaha, dan semangat pengusaha muda di HIPMI itu luar biasa,” ucap Azizar.

Azizar berharap berbagai program pemerintah untuk mencetak wirausaha di daerah kerap berakhir sia-sia karena program – program pelatihan yang dilaksanakan sering tidak dibarengi dengan rencana aksi lanjutan. Padahal untuk mencetak wirausaha dibutuhkan pendampingan berkelanjutan yang tidak cukup hanya dengan acara seremonial semata.

“Kami di HIPMI berharap agar jangan berhenti pada seremonial saja. Jadi sinergitas antara HIPMI, Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Brebes dan KemenkopUKM ini kedepan bisa benar-benar bisa memberi manfaat yang positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes,”,pungkasnya.(Jef)

KemenKopUKM dan PIP Berkolaborasi Optimalkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kolaborasi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) BLU Kementerian Keuangan, untuk mengoptimalkan pembiayaan program Ultra Mikro (UMi).

Kolaborasi itu diwujudkan dalam penandatanganan antara KemenKopUKM dengan PIP disela acara rakor pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan seminar “Digitalisasi UMKM Perempuan antara Tantangan dan Harapan”, masing-masing oleh SesKemenKopUKM Arif R Hakim dan Dirut PIP Ririn Kadariyah di Jakarta, Kamis (17/2/2022).

SesKemenKopUKM Arif R Hakim mengapresiasi inisiatif kerjasama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan Kementerian Koperasi dan UKM, meskipun sebenarnya kerjasama antara keduanya sudah dilakukan dari awal berdirinya PIP.

“Dengan dikukuhkannya kerjasama ini dalam bentuk nota kesepahaman, mudah- mudahan jalinan kerjasama ini bisa lebih optimal,” kata SesKemenKopUKM Arif R Hakim.

Dalam kesempatan tersebut hadir, Wamenkeu Suahasil Nazara (secara online)
Direktur Jendral Pembendaharaan, Hadiyanto Stafsus Menkeu bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, Sesditjen Jendral Pembendaharaan, Didyk Choiroel, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, Syafriadi, Country managing Director Grab neneng Goenadi dan
Research Lead for Southeast Asia – women world banking, Agnes Salyanty

SesKemenKopUKM Arif R Hakim berharap dengan adanya nota kesepahaman ini target nasional KemenKopUKM yang sudah dicantumkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) bisa terwujud.

“Target itu antara lain, program transformasi pelaku usaha infomal ke formal, dimana dari 64 juta pelaku UMKM, baru 2,6 juta UMKM yang sudah memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.Tahun 2022 ini kami menargetkan 5 juta UMKM yang memiliki NIB. Jadi jika nasabah Ultra Mikro PIP sudah mencapai 5,4 juta ditambah 2 juta nasabah lagi pada tahun ini, mudah-mudahan mereka memiliki NIB semua,” ujar Arif R Hakim.

Target selanjutnya adalah, mendorong pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dimana pada akhir 2024 ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM. “Tahun 2022 ini KemenKopUKM menargetkan akan ada 20 juta UMKM yang sudah digitalisasi dan Alhamdulillah, sekarang sudah 16 juta lebih yang sudah digitalisasi.

Arif R Hakim menambahkan, survei CSIS menyatakan saat ini sebagian besar pelaku UMK sudah manfaatkan handphone sebagai salah satu alat pemasaran produk. “Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan, semua target bisa tercapai termasuk juga dalam akses pembiayaan, dimana Presiden RI Joko Widodo menyatakan alokasi pembiayaan untuk UMKM yang mencapai 30 persen pada 2024, ” kata SesKemenKopUKM.

Sementara itu Dirut PIP Ririn Kadariyah mengatakan meski mengarungi masa pandemi namun pada 2021 lalu, PIP mampu menyalurkan pembiayaan UMi kepada 1,9 juta debitur senilai Rp7,03 triliun atau melebihi target 1,8 juta debitur. “Perlu digaris-bawahi, 95 persen debitur UMi adalah perempuan, ini menunjukkan program UMi adalah inklusif dan responsif terhadap gender,” kata Ririn.

Sejak pembiayaan UMi ini diluncurkan yaitu 2017 sampai saat ini sudah tersalurkan kepada 5,4 juta debitur senilai total Rp 18,08 triliun yang menjangkau 500 kota kabupaten dari 514 kota kabupaten yang ada di 34 provinsi.

“Pada 2022 ini kami menargetkan sebanyak 2,2 juta debitur baru yang akan menerima pembuatan UMi ini. Kerjasama dengan KemenKopUKM ini dimaksudkan agar Penyaluran program UMi ini bisa lebih optimal dengan adanya pembinaan dan pengawasan dan identifikasi terhadap koperasi dan lembaga penyalur lainnya.

Ririn menambahkan sejak 2019 telah digunakan piloting penggunaan uang elektronik dan efektif diberlakukan pada 2021. “PIP juga aktif lakukan pelatihan dan pendampingan pemasaran secara online dengan marketplace Grabfood. Tahun ini, PIP mengembangkan pola pelatihan dan pendampingan yang lebih terstruktur sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pada debitur saja namun juga kepada masyarakat yang lebih luas,” tambah Ririn.

Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro. Program ini dilaksanakan oleh BLU PIP selaku koordinator dana yang melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan koperasi maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Program UMi memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan, dengan maksimal pinjaman Rp10 juta per orang.(Jef)

Kolaborasi KemenkopUKM dan IBIMA Kick-Off Superconnection Integrated Farming di Sumedang

Sumedang:(Globalnews.id)- Langkah Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terus melaju. Seiring dengan guliran program Korporatisasi Petani yang kemudian dikembangkan menjadi Integrated Farming, KemenkopUKM juga bakal mewujudkan banyak koperasi moderen, khususnya yang bergerak di sektor pangan.

“Dalam integrated farming, kami akan kembangkan Koperasi Multi Pihak untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara pembukaan dan Kick-Off pengembangan Integrated Farming bersama komunitas Made-in-Indonesia Superconnection, di Desa Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (12/2).

“Integrated Farming merupakan inovasi di sektor pertanian dan peternakan yang akan menjadi andalan Sumedang untuk sektor pangan,” ungkap SesKemenkopUKM.

Sistem Integrated Farming ini dimanfaatkan untuk produktivitas sektor pertanian, dimana kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang bagi pakan ternak hijauan. “Selain itu, dapat juga dijadikan biogas sebagai energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari anggota koperasi dan masyarakat sekitar,” imbuh Arif Rahman.

SesKemenkopUKM menjelaskan, pembukaan Integrated Farming ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ke Mas Ihsan Farm milik Sri Darmono Susilo di Cikampek, belum lama ini, yang terbilang sukses menerapkan integrated farming system. Ini yang akan direplikasi di banyak daerah lain di Indonesia.

“Upaya Kabupaten Sumedang dalam membangun kluster pangan, seperti ternak sapi, domba, yang juga dapat diintegrasikan dengan ketersediaan pakan ternak yang bersumber dari kacang koro. Sehingga, ekosistem integrated farming dapat menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Sumedang,” kata Arif Rahman.

Lebih dari itu, lanjut SesKemenkopUKM, program Integrated Farming juga merupakan exit strategy dari tantangan terhadap kebutuhan kemandirian pangan bagi suatu negara. “Kebutuhan akan pangan sangat mendesak dan menjadi tantangan bagi dunia di tengah ancaman kiris pangan sehingga perlu kita antisipasi sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam,” kata Arif Rahman.

Integrated Farming System sendiri, merupakan sistem pertanian dengan upaya memanfaatkan keterkaitan antara tanaman perkebunan, pangan, hortikultura, hewan ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agro ekosistem, yang mendukung produksi pertanian (stabilitas habitat), peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam.

Menurut Arif, integrated farming system, yang mengelola potensi pertanian dari hulu ke hilir, dianggap menjadi model yang pas untuk ditiru para petani dan peternak, maupun koperasi di sektor pangan. Tak hanya dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan petani, integrated farm ini juga diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

Lihat saja, di Mas Ihsan Farm, saat ini, hasil pertanian dan peternakan yang menerapkan model integrated farming system ini mampu menghasilkan omzet Rp8-11 miliar perbulan.

Di atas lahan berukuran 20 hektar, mampu menghasilkan aneka produk. Mulai dari pangan, energi (biogas), pakan ternak, hingga pupuk organik (asam humat).

Jika hanya dari dari seekor sapi atau domba, hanya menghasilkan pendapatan tak lebih dari 30 persen saja. Namun, jika dengan peternakan terintegrasi dengan sistem Closed-Loop akan menghasilkan banyak produk yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.

Dari seekor sapi, 30 persen hanya menghasilkan energi dan daging. Sedangkan 70 persen lainnya menghasilkan biogas, pakan, dan pupuk kompos. Yang paling mahal adalah menghasilkan bibit atau sel sapi (sperma dan sel telur).

“Namun, yang terpenting dalam pengelolaan model pertanian integrated farm ini letaknya pada kemampuan dari SDM menghubungkan antar elemen yang ada. Sehingga, diharapkan memang benar-benar dipelajari secara menyeluruh dan mendalam,” papar SesKemenkopUKM.

Oleh karena itu, Arif Rahman berharap Mas Ihsan Farm milik Darmono bisa menjadi inkubator bagi UKM (petani dan peternak) yang akan belajar tentang integrated farming. Dimana mereka akan ikut nyata berproses dari awal hingga produk dilepas ke pasar.

“Kita memang harus fokus pada produksi dan pemasaran. Dan kita akan rancang model bisnisnya hingga menyiapkan offtaker,” tegas SesKemenkopUKM.

Sementara itu, Founder Made-in-Indonesia Superconnection (MSC), sekaligus Founder dan CEO Industry and Businees Institute of Management (IBIMA), I Made Dana Tangkas, menyebutkan bahwa pihaknya memiliki cita-cita Indonesia harus maju karena teknologi. Salah satu caranya, dengan membangun integrated farming di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Made Tangkas akan mengembangkan Superconnection Integrated Farming National Project. “Setelah di Sumedang, kita akan masuk ke Pekalongan dan Bali,” ungkap Made Dana.

Di Sumedang, di atas lahan seluas 3000 meter persegi di tahap awal ini, akan dikembangkan produk pertanian padi, jagung, porang, dan sebagainya. Bahkan, di lahan tersebut juga akan dikembangkan lahan untuk pakan ternak berupa rumput Taiwan. “Kita juga menyiapkan peternakan ayam, kambing, dan sapi,” tukas Made Tangkas.

Dalam hal itu, Made Tangkas akan menggulirkan aneka pelatihan, pengembangan produk, hingga business development. “Kita integrasikan di desa-desa dan berkolaborasi dengan IBIMA dan MSC,” tandas Made Tangkas.

Menurut Made Tangkas, dalam hal ini yang paling penting itu menyiapkan offtaker-nya, yang rata-rata merupakan usaha besar. “Kita yang akan menyambungkan integrated farming dengan pihak offtaker,” kata Made Tangkas.

Dalam struktur usahanya, akan berdiri yang namanya Holding Integrated Farming yang memiliki anak-anak usaha di bawahnya berupa PT, koperasi, dan KUBE (inti plasma). Akan tercipta juga sebuah kolaborasi dengan pihak lain dalam hal teknologi informasi (TI).

Pada 2022 ini, Made Tangkas mentargetkan pembentukan integrated farming sebanyak 250, dengan masing integrated farming menyiapkan modal antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Ke depan, Made Tangkas berharap pengelolaan integrated farming melalui koperasi. Bisa koperasi primer, sekunder, dan jenis koperasi lainnya, dari hulu ke hilir. Juga, ada plasma dan inti plasma. “Benchmark kita adalah integrated framing milik Sri Darmono yang ada di Cikampek,” ungkap Made Tangkas.

Mendorong Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suyatman berharap program integrated farming bisa dijalankan secara totalitas, bukan sekadar sporadis. “Yang penting menjadi fokus kita adalah output, outcome, hingga benefit dari integrated farming,” kata Herman.

Bahkan, Herman menyebutkan bahwa bila integrated farming di Desa Ujungjaya berjalan sukses, maka bisa direplikasi di desa-desa lainnya di Sumedang yang berjumlah 270 desa. Terlebih lagi, saat ini, Sumedang memiliki modal strategis sebagai wilayah terdepan dalam hal transformasi digital di Indonesia.

Bagi Herman, dengan mengembangkan integrated farming, produk yang dihasilkan petani dan peternak bisa memiliki nilai tambah. Hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan di Sumedang.

“Saya meyakini Sumedang bisa mengembangkan integrated farming, hingga mencapai smart farming. Dengan bergotong-royong kita bisa mewujudkan itu,” tandas Sekda Sumedang.

Oleh karena itu, Herman akan mendorong pembentukan koperasi petani yang pada prosesnya akan menyerap (membeli) produk yang dihasilkan petani dengan harga baik. Jangan sampai produksi integrated farming sebaik mungkin, namun saat masuk pasar harganya jatuh.

“Jadi, integrated farming harus disiapkan secara matang semua proses dari hulu hingga hilir. Dan sangat memungkinkan bila dikembangkan dalam wadah koperasi,” pungkas Sekda Sumedang.
(Jef)

KemenKopUKM Teken Kerja Sama Dengan Kementerian ESDM, Berdayakan UKM untuk Konversi Motor Listrik

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian ESDM melakukan penandatanganan kerja sama guna mengakselerasi pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM untuk adaptasi dan transformasi kendaraan listrik.

Dalam kerja sama ini, pelaku UKM diharapkan dapat berkontribusi dalam melakukan konversi motor BBM untuk beralih ke motor listrik, baik dari segi penyediaan komponen maupun melakukan konversi itu sendiri.

“Kami menyambut baik perjanjian kerja sama ini, dalam rangka menghubungkan pelaku UKM dengan transformasi kendaraan listrik yang dibina oleh Kementerian ESDM,” ungkap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenKopUKM dengan Kementerian ESDM tentang Sinergi Transformasi Menuju Energi Baru, Terbarukan dan Penerapan Konservasi Energi pada UKM secara daring di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Selasa (8/2).

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pelaku UKM wajib bertransformasi pada pembangunan berkelanjutan. Pasalnya dampak perubahan iklim global telah mempengaruhi dunia antara lain meningkatnya bencana hidrometeorologi setiap tahun, peningkatan suhu 0,45-0,75C dan perubahan curah hujan, kenaikan muka laut 0,8-1,2 cm/tahun bedampak banjir di wilayah pesisir dan kerusakan infrastruktur, serta gelombang ekstrem meningkat lebih dari 1,5 m dan berdampak pada aktiviitas UMKM sektor perikanan.

Dia pun menegaskan bahwa KemenKopUKM mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan, hal ini terbukti dalam survei KemenKopUKM dan UNDP yang menunjukkan sekitar 94 sampai 95% UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan, dan sekitar 86-90% tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif.

Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 14.400 unit dengan jumlah kendaraan motor listrik sebanyak 12.464 unit. Dia pun optimis, industri kendaraan listrik dapat terus bertumbuh dengan kolaborasi pelaku UKM, pemerintah, BUMN dan swasta.

“Meski tren pemulihan ekonomi mulai terasa, namun kita tidak cukup hanya membawa UMKM kembali pada kondisi sebelum pandemi. Kita ingin momentum covid-19 memperkuat adaptasi, inovasi dan dayasaing UMKM kita. Itulah yang kita sebut transformative recovery atau pemulihan transformatif,” kata Arif.

“Kita harapkan nota kesepahaman ini dapat dilanjutkan dengan aksi-aksi yang mengakselerasi keterlibatan pelaku UKM dalam transformasi kendaraan listrik, mulai dari hulu hingga hilirisasi produk,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dalam kerja sama ini, peran pelaku UKM sangat strategis, di mana pelaku UKM diharapkan dapat menjadi penyedia komponen untuk konversi motor listrik, serta melakukan konversi dari bengkel dan workshop.

“Jadi kita akan membina pelaku UKM untuk mengkonversi motor listrik,” ujar Dadan.

Dia menambahkan, pada tahun 2021 lalu, pihaknya telah berhasil menyelesaikan 100 unit motor BBM yang dikonversikan ke motor listrik. Unti ini pun dinyatakan sudah lulus uji yang ada di Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2022 ini, pihaknya pun menargetkan 1.000 unit motor BBM yang dikonversikan menjadi motor listrik. Dari sisi pendanaan akan didukung oleh Pertamina dan PLN.

Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2025 pihaknya menargetkan 13 juta unit motor listrik hasil konversi. Hal ini pun akan menciptakan market value untuk pelaku UKM mencapai Rp50 triliun.

“Target kami konversi motor ini yang nilai bukunya sudah nol kita ganti ke motor listrik. Potensinya ini bisa menghemat Rp319 triliun dan penurunan 65 juta ton CO²,” pungkasnya.(Jef)

KemenKopUKM Dukung Langkah PPAD untuk Mencetak Prajurit Entrepreneur

SesKemenkopUKM Arif R Hakim bersama Ketum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dan Deputi Perkoperasian Ahmad Zabadi, usai temu muka Pengurus PPAD periode 2021-2026 di Jakarta Senin (7/2/2022)

Jakarta::(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM mendukung langkah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) untuk mencetak prajurit entrepreneur agar nanti setelah purnatugas bisa meningkatkan ekonomi di daerah masing- masing ketika memasuki pensiun.

“Pertama, saya ucapkan selamat bekerja kepada Pengurus PPAD masa bakti 2021-2026 di bawah Komando Letjen TNI (Purn) Doni Monardo yang mengusung visi politik kesejahteraan dengan mencetak prajurit entrepreneur. Kami di KemenKopUKM siap memberikan dukungan agar kegiatan menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya PPAD bisa berjalan lancar,” kata SesKemenKopUKM Arif R Hakim, yang mewakili MenKopUKM Teten Masduki, dalam acara temu muka Ketum PPAD, Para Pengurus PPAD dan Pengurus PPAD Provinsi, di Jakarta, Senin (7/2/2022).

Menteri Teten dalam sambutannya yang dibacakan SesKemenKopUKM mengatakan visi yang diusung PPAD ini, sejalan dengan program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, yakni menaik-kelaskan UMKM dan meningkatkan rasio kewirausahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sektor penting yang perlu menjadi perhatian kita adalah sektor produktif, yakni pertanian, perikanan, dan peternakan yang ramah terhadap lingkungan. Berdasarkan World Food Program (2020), ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat, naik 82% akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, tantangan pelaku usaha di sektor pangan yang berjumlah sekitar 13,5 juta, yaitu skala usaha masih kecil-kecil dan perorangan, 90 persen dari pelaku usaha pertanian dan peternakan di tanah air merupakan petani mandiri/perorangan, sehingga sulit menghadapi persaingan dengan konglomerasi.

Selain itu rendahnya akses ke pembiayaan yang mudah dan murah. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan saat ini kurang dari 20%. Dari penyerapan KUR pun terlihat masih didominasi oleh sektor perdagangan sedangkan sektor
pertanian, perternakan, perburuan, dan kehutanan masih kecil. Tantangan selanjutnya adalah, rendahnya produktifitas, teknologi dan inovasi, 64% pelaku usaha berusia di atas 45 tahun, 72,6% hanya mengenyam pendidikan dasar, 85,7 persen tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi.

“Untuk itulah, Pemerintah ingin mewujudkan korporatisasi pangan terutama di daerah perhutanan sosial, yaitu upaya konsolidasi dan agregasi proses bisnis (produksi/budidaya, pengolahan sampai pemasaran) melalui skema perusahaan bersama (koperasi) sehingga nilai tambah yang dihasilkan tinggi. Dengan nilai tambah yang tinggi itu, maka anggota (petani/ nelayan serta pelaku UKM lain) dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi,” kata Menteri Teten.

Selanjutnya, Koperasi modern dapat berperan sebagai konsilidator, agregator serta offtaker pertama dari produksi anggota, dengan standar kualitas produk serta adanya kepastian harga pasar bagi seluruh anggota koperasi.

“Cita-cita besar ini terwujud jika adanya kolaborasi dari semua pihak termasuk peran aktif dari PPAD. Dengan demikian diharapkan akan dapat mempersingkat rantai distribusi dan terwujudnya kesejahteraan petani,” ujar Menteri Teten.

Fasilitasi dan Pendampingan Pengembangan Usaha

Lebih lanjut Menteri Teten menjelaskan, KemenKopUKM selama ini melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam berbagai bentuk yaitu pengembangan kelembagaan/ organisasi melalui spin off, amalgamasi, model multi pihak dan lain sebagainya.

Selain itu juga pengembangan bisnis dengan jalan melakukan inovasi model bisnis mereka sehingga memiliki skalabilitas tinggi. Dalam hal pembiayaan, ada fasilitasi akses pembiayaan melalui LPDB dan/ atau KUR untuk keperluan modal kerja dan investasi. Saat ini, pembiayaan LPDB diarahkan sebesar 40% utuk sektor produktif.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga memberikan fasilitasi teknologi dan inovasi bekerjasama dengan berbagai startup digital serta perguruan tinggi yang relevan.

Selain itu juga fasilitasi supplier/offtaker dengan menggandeng para pelaku usaha swasta lain yang relevan. Termasuk juga fasilitasi infrastruktur bekerjasama dengan K/L terkait: seperti ATR untuk TORAnya, kemudian KLHK untuk Perhutanan sosial, KKP untuk cold storagenya dan termasuk dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri akan fasilitasi Rumah Produksi Bersama sesuai kebutuhan koperasi. Tak ketinggalan, penyediaan tenaga ahli yang akan mendampingi koperasi.

“Terakhir, Kami berharap dapat melakukan langkah nyata bersama PPAD untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Semoga melalui inovasi, kolaborasi dan akselerasi melalui korporatisasi pangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” pungkas Teten.(Jef)

Terapkan Ekonomi Berbagi, Al Ma’soem Libatkan UMKM dan Ponpres Jadi Agen dan Magang Menjadi Wirausaha

Bandung:(Globalnews.id)-Nama Al Ma’ soem untuk warga Bandung dan Jawa Barat tampaknya sudah tidak asing lagi. Al Ma’soem adalah merek dagang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berlokasi di jl Raya Cikalang, Cileunyi, Bandung. Dengan menjaga kualitas air yang didapatkan langsung dari reservoir milik Perhutani di Gunung Manglayang,  Al Ma’soem digemari masyarakat terutama di Jawa Barat, Banten, sebagian Jawa Tengah dan Jabodetabek.

“Awal berdirinya AMDK Al Ma’soem ini melalui perjalanan panjang, awalnya dengan menjadi distributor Produk AMDK di tahun 1999 kemudian di tahun 2001 mencoba menjual maklon di tempat lain dan akhirnya pada akhir tahun 2003 atau awal 2004, kami memiliki Pabrik AMDK sendiri, tentunya menjadi keunggulan tersendiri dalam memahami dan mengelola industri AMDK,” jelas Evan Agustianto Direktur PT  Muawanah Al Ma’soem, saat menerima kunjungan SesKemenKopUKM Arif R Hakim, di Bandung, beberapa hari yang lalu.

Evan menjelaskan, pihaknya menggunakan konsep ekonomi berbagi dalam mendirikan pabrik AMDK ini yaitu dengan menggandeng sejumlah Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Persis, MUI (Majelis Ulama Indonesia),  PUI (Persatuan Umat Islam) juga perguruan tinggi seperti UIN  Gunung Jati dan Universitas Padjajaran (UNPAD).

“Dengan keyakinan usaha ini akan membawa berkah, kami memulainya dari skala UKM dulu di lahan seluas 1.500 meter persegi di Cileunyi, yang akhirnya dilakukan pengembangan lahan pabrik menjadi 2 hektare seperti sekarang ini,” jelas Evan.

Dari skala UKM ini, produksi AMDK terus berkembang hingga mencapai 8 juta liter perbulan saat ini dengan variasi kemasan mulai dari 240 mm (gelas)  330mm 600mm  1.500 mm sampai galon. “Alhamdulillah, AMDK Al Ma’soem juga sudah dicicip Bapak Presiden Jokowi, maupun mantan Wapres pak Jusuf Kalla yang bahkan saat itu sudah masuk menjadi minuman resmi Istana Wapres.

Dengan menggabungkan mesin-mesin modern dan padat karya, saat ini jumlah karyawannya mencapai 200 tenaga kerja anak muda yang diambil dari wilayah dan pesantren sekitar pabrik pengemasan. “Saat ini kami bersiap membuka pabrik baru di Majalengka yang nantinya akan memasok AMDK ke Jabar bagian timur dan sebagian Jawa Tengah,” kata Evan.

Libatkan UMKM dan Jadi Tempat Magang

SesKemenKopUKM Arif R Hakim memberikan apresiasi atas keberhasilan PT Muawanah Al Ma’soem yang mampu berkembang dari skala UKM menjadi usaha besar seperti saat ini terbukti dengan omzetnya yang mencapai lebih dari Rp70 miliar.

“Dengan skala usaha yang semakin besar, Al Ma’soem diharapkan mampu memberikan penguatan pada UMKM sekitar baik sebagai offtaker maupun tempat magang bagi UMKM,” kata Arif R Rahman.

Dengan demikian, keberadaan Al Mas’oem akan memberikan manfaat bagi UMKM sekitar untuk ikut berkembang secara beriringan.

Evan menjawab, prinsip ekonomi berbagi yang diterapkan di PT Muawanah Al Ma’soem tidak hanya dalam pendirian pabrik AMDK, namun juga dalam pemasarannya yang melibatkan UMKM sampai Pondok Pesantren (Ponpes).  “Dalam hal pemasaran kami menerapkan prinsip keagenan dimana melibatkan Ponpes, masjid maupun UMKM tentunya dengan harga yang sangat bersaing agar bisa menikmati berkah dari Al Ma’ soem,” kata Evan.

Pabrik AMDK Al Ma’soem juga membuka diri terhadap UMKM, Ponpes maupun, remaja Masjid maupun lembaga pendidikan, untuk menjadi tempat magang pembuatan AMDK. “Diharapkan setelah menimba ilmu disini, mereka yang magang bisa menjadi wirausaha di tempat asalnya,” kata Evan.

Evan menambahkan, meskipun skalanya UKM namun jika dikelola secara bersama-sama dan dengan penerapan TI, akan mampu bersaing dengan perusahan besar. “Demikian juga di bisnis AMDK ini, meski persaingan ketat namun pasar yang ada masih sangat luas dan kami bisa membuktikan itu, perusahan lokal pribumi dengan konsep ekonomi berbagi mampu bersaing dengan usaha besar,” tegas Evan.

Evan yang juga Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (ASPADIN) Jawa Barat,  DKI Jakarta dan Banten ini mengawal kiprahnya menjadi  pengusaha AMDK sejak 2004 sampai sekarang. Menjadi pengusaha AMDK,  diakuinya mempunyai banyak tantangan,  selain juga manfaat yang dirasakan selama menggeluti profesi sebagai pengusaha AMDK / Ketua ASPADIN. Selain relasi yang bertambah, Evan juga sering bertemu dengan orang-orang yang bergerak di sektor yang ia tekuni,  sehingga Evan bisa mengetahui positioning perusahaannya,  maupun peluang serta tantangan apa yang dihadapi dalam situasi terkini.

Evan Agustianto mengungkapkan pula bahwa, orang yang paling berjasa dalam kehidupan serta kariernya adalah kedua orang tuanya, serta keluarga tokoh pendiri Ma’soem Group,  yakni Alm. Bapak H. Nanang Iskandar Ma’soem dan H. Entang Rosadi Ma’soem.

Penggemar warna putih dan biru ini mengatakan pula bahwa, prospek usaha AMDK sampai saat ini masih menjanjikan,hal ini bisa terlihat dari perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di sektor retail,  mereka melebarkan usahanya ke bidang AMDK. Faktor yang menyebabkan timbulnya persaingan usaha AMDK di Indonesia,  didorong oleh jumlah industri yang cukup banyak dan penyebarannya belum merata,  serta lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.(Jef)

Komitmen Pemerintah dalam Pemberdayaan KUMKM Melalui Penerbitan Berbagai Peraturan Menteri

Jatinangor:(Globalnews.id)- Setelah melalui perjalanan panjang, definisi pengertian UMKM di sesuaikan lewat Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2021 di mana batasan pelaku usaha mikro dilebarkan menjadi modal usaha sampai Rp2 miliar, meskipun sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki modal usaha di bawah Rp300 juta. Sehingga, jumlah pelaku usaha mikro kini menjadi 63,96 juta atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.

“Batasan pelaku usaha mikro, sengaja kita sejajarkan dengan beberapa negara lain, dan agar cakupan pendampingan kepada pelaku usaha mikro bisa lebih luas,” kata SesKemenKopUKM Arif R Hakim, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Koperasi Indonesia di kampus IKOPIN Jatinangor, Kamis (3/2/2022) sekaligus melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Universitas Koperasi Indonesia.

“Pemerintah terus memberikan komitmen dan dukungan peningkatan kualitas SDM dan pemasaran agar sebagian dari 63,9 juta pelaku usaha itu bisa meningkatkan kapasitas usahanya dan bisa naik kelas. Struktur ekonomi kita terlalu banyak dibawah, sehingga ada kekosongan di pelaku usaha kecil dan menengah yang jumlahnya belum banyak. Sehingga prioritas kita menumbuhkan wirausaha muda produktif dengan sasaran antara lain mahasiswa khususnya di IKOPIN ini untuk menjadi kampus kewirausahaan. Diharapkan, nantinya lulusan IKOPIN tak hanya berlomba mencari pekerjaan tapi mampu mandiri bahkan membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan,” kata Arif R Hakim.

Hadir dalam kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman tersebut Wakil Rektor 1 Universitas Koperasi Indonesia, Dr H Sugiyanto MSc, Warek 2 Dr H Dandan Irawan SE MSc Warek 3 Dr Hj Yuanita Indriani MSi, Direktur Inkubasi Univeritas Koperasi Indonesia, Dr Indra Fahmi dan Kabiro KTI KemenKopUKM Budi Mustopo. Adapun Rektor Universitas Koperasi Indonesia, Prof Dr Burhanudin Abdullah, berhalangan hadir karena sakit.

“Tadi Wakil Rektor I Pak Sugiyanto bilang ada setelah menjadi Universitas Koperasi Indonesia, kini ada jurusan agrobisnis dan teknologi pertanian. Ini sesuai dengan harapan kita agar hasil perkebunan dan pertanian bisa di manfaatkan secara lebih optimal. Yang kurang mungkin adalah pelaku usahanya atau wirausahanya,” ujar Arif

Lima Arah Kebijakan

Lebih lanjut Arif R Rahman memaparkan, saat ini ada lima arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM.
Pertama, reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan kedeputian dari enam menjadi empat yaitu Deputi Kewirausahaan, Deputi Perkoperasian, Deputi UKM dan Deputi Mikro. “Kami juga menata agar jajaran KemenKopUKM memiliki semangat menjadi manusia pembelajar dan salah satu di sampaikan Pak Menteri agar kita memberikan peluang pada pegawai bisa menempuh pendidikan S2 salah satunya di bidang perkoperasian.
Tahun ini kami akan kirimkan pegawai KemenKopUKM dan dari dinas ke IKOPIN University, harapannya bisa jadi pemicu Pemda supaya juga memberikan perhatian yang besar kepada koperasi modern, kami butuh sumbang pemikiran dari IKOPIN,” jelas SesKemenKopUKM.

Kedua, pendataan. “Tahun ini kami mulai melakukan sensus secara menyeluruh untuk pelaku UMKM. Saat ini data mengenai pelaku UMKM masih sangat tersebar di 23 K/L. Sensus nantinya di prioritaskan bagi pelaku usaha menetap yang di perkirakan jumlahnya 15 juta,” jelas Arif R Hakim. Ketiga, perluasan pasar dan digital. Targetnya, ada 30 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi pada 2024. “Sekarang UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi mencapai 16.9 juta. Berdasarkan survei CSIS pelaku usaha mikro sudah 92 persen yang memanfaatkan TI dalam bentuk sederhana,” jelas Arif.

Pemerintah juga sudah membuat kebijakan di PP 7/2021, agar mengalokasikan belanja produk UMKM dimana pada 2021 dialokasikan sebesar Rp442 triliun. “Sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Barang dan jasa buatan kita dan pasarnya sudah ada di pemerintah. Ada kemudahan juga melalui e katalog, bela pengadaan yang dibuat LKPP.

Arif menekankan, menjadi wirausaha di jaman ini tidaklah sesulit masa lalu. Sekarang jamannya sangat mendukung untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Karena bisa mengunjungi rumah BUMN , pegiat UMKM, asosiasi serta relawan.
“Di kampus IKOPIN juga sudah punya inkubator bisnis. Wirausaha yang sukses sebagian besar di hasilkan dari pelatihan yang berkelanjutan atau melalui proses Inkubasi, ” tambah Arif.

Keempat, akses pembiayaan. Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ini, dengan mengalokasikan 20 persen dari total pembiayaan buat UMKM, yang akan dinaikkan menjadi 30 persen pada 2024. Adapun skim kreditnya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan suku bunga yang relatif murah, sementara untuk koperasi ada LPDB KUMKM yang juga menyediakan suku bunga murah hanya 3 persen per tahun. Kelima, kemitraan strategis, dimana KemenKopUKM melakukan kolaborasi dengan 9 BUMN dalam menyerap produk UMKM dimana tahun ini dialokasikan Rp30 triliun. Kerjasama juga dilakukan dengan swasta , marketplace atau e-commerce.

Kerangka Regulasi

Terkait kebijakan/kerangka regulasi, SesKemenKopUKM menjelaskan, saat ini sudah cukup banyak regulasi terkait KUMKM. “Dan saat ini lagi kita review agar regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Adapun beberapa regulasi
dalam rangka pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
Koperasi dan UMKM telah diterbitkan:
• UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
• UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
• UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 jo. Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Keputusan Menteri
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan
Pinjam Sektor Koperasi
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Berbagai Peraturan Menteri mengenai fasilitasi bantuan kepada Koperasi dan
UMKM dalam rangka modernisasi koperasi, telah diterbitkan:
• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Koperasi, telah diterbitkan:
• PP Nomor 14 Tahun 1994 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
• PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
• PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh
Koperasi
• PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian

Arif menambahkan, terkait kebutuhan regulasi ke depan adalah RUU Perkoperasian yang akan diusulkan ke DPR pada tahun ini sebagai pengganti UU no 25/1992. RUU Perkoperasian ini di maksudkan untuk penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Koperasi yang akan mengatur kelembagaan koperasi, perizinan usaha, pengawasan dan prinsip syariah. Ketiga, PP basis data tunggal KUMKM dan terakhir PP terkait KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) atau standar kompetensi.(Jef)