Arsip Tag: Solar untuk nelayan

MenKopUKM Sambut Baik Antusiasme Koperasi di Indramayu Ikuti Program Solusi Nelayan

Indramayu;(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik antusiasme koperasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mengikuti program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan dalam upaya membantu penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Saya menyambut baik keinginan sejumlah koperasi nelayan di Indramayu dalam Program Solusi Nelayan,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, saat meninjau kesiapan program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Melalui program yang diinisiasi bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan Kementerian BUMN, sebanyak delapan koperasi di Indramayu menyatakan minatnya untuk ikut terlibat.

Kedelapan koperasi tersebut adalah Koperasi Perikanan Laut Ngupaya Mina (di daerah Juntinyuat), Koperasi Mina Makmur Lestari (Pabean Udik), KUD Sri Mina Sari (Juntinyuat), KUD Mina Jaya (Karangampe), KUD Baita Mina Lestari (Majakerta), Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris (Pasekan), Koperasi Kharisma Mitra Bahari (Cantigi Kulon), dan Koperasi Mangrove Mina Mandiri (Pabean Ilir).

Di hadapan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina dan para nelayan, MenKopUKM menegaskan hal ini menandakan Program Solusi Nelayan telah tepat menjawab tantangan pembelian BBM oleh nelayan kecil dan tradisional. “Selama ini, mereka membeli BBM dengan harga lebih mahal, karena membeli di pedagang eceran,” ujar Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, Program Solusi Nelayan melalui koperasi, ingin mempercepat kehadiran sarana penyaluran BBM Bersubsidi di kampung-kampung nelayan yang selama ini belum tersedia.

“Namun, dengan total jumlah perahu nelayan sekitar 400-an dari 8 koperasi tersebut, cukup dilayani dengan satu SPBU Nelayan saja,” kata MenKopUKM.

Nantinya, koperasi akan menyalurkan BBM Bersubsidi hanya kepada nelayan kecil dan tradisional yang sudah terdata dan selanjutnya termonitor ke dalam sistem digital. “Sehingga, lebih tepat sasaran, tidak menyulitkan nelayan. Dan secara bisnis, akan lebih efisien untuk para nelayan,” kata MenKopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten berpesan agar penyaluran BBM Bersubsidi (solar) agar tepat sasaran dan tidak menyimpang. Program Solusi Nelayan dikhususnya hanya untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, hingga nelayan harus menjadi anggota koperasi.

“Kebutuhan para nelayan akan tercatat secara digital dan terkoneksi dengan platform My Pertamina,” kata Menteri Teten.

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengecekan kesesuaiannya. Hingga Desember 2022 akan dilakukan piloting di 7 daerah di Indonesia, salah satunya di Indramayu.

Nelayan Budidaya

Dalam kesempatan dialog, Ketua Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris Carikam mengungkapkan kebijakan Solusi Nelayan jangan hanya menyasar nelayan tangkap yang memiliki perahu saja. “Banyak juga anggota kami yaitu nelayan budidaya yang juga membutuhkan solar bersubsidi,” kata Carikam.

Terkait jumlah anggota koperasinya yang berjumlah 100 perahu, Carikam menyebut jumlah tersebut hanya dari wilayah kecamatan Cantigi saja. “Anggota koperasi kami tersebar di 13 kecamatan lainnya,” kata Carikam.

Bahkan, kata Carikam, banyak juga anggotanya yang berkecimpung di lini usaha perahu pariwisata pantai, yang juga membutuhkan solar bersubsidi. “Pokoknya, kami siap mengamankan penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan,” kata Carikam.

Bahkan, nelayan lainnya asal Majakerta, meminta pemerintah untuk segera mewujudkan berdirinya SPBU Nelayan di wilayahnya.

“Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut, kami mengantre hingga 2-3 hari. Jadi, kami nelayan di Majakerta sangat membutuhkan SPBU Nelayan, khususnya di Majakerta,” kata dia. (Jef)

MenkopUKM: Digitalisasi Perkuat Akuntabilitas Koperasi Salurkan BBM Bersubsidi bagi Nelayan

Cilacap:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi sehingga bisa dipastikan tepat sasaran.

“Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan,” kata MenkopUKM Teten Masduki pada acara Peresmian Inisiasi Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo, di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9).

Di acara yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adi Satriyo Sulistyo, Menteri Teten menjelaskan, dengan digitalisasi, koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan terhubung dengan platform My Pertamina. Sehingga, penyaluran solar bersubsidi bisa tepat sasaran.

Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. “Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo,” kata MenkopUKM.

Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.

Portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi.

Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, mendukung aktivasi platform My Pertamina di SPBU Nelayan Cilacap. Sehingga, penyaluran BBM Solar Bersubdi dapat tepat sasaran.

Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital.

“Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat,” kata MenkopUKM.

Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, MenkopUKM juga memastikan bahwa pihaknya akan membantu pengembangan bisnisnya, dari hulu hingga hilir. “Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama,” ujar Menteri Teten.

Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah boleh dikelola koperasi. “Karena, nelayannya sudah berkoperasi, begitu juga dengan TPI-nya, maka koperasinya harus sehat,” kata MenkopUKM.

Dalam ekosistem bisnis seperti ini, Menteri Teten mendorong koperasi nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan. “Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata MenkopUKM.

Maka dari itu, Menteri Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar becek dan mana yang untuk pasar modern atau ekspor. “Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut,” kata MenkopUKM.

Ia juga menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.

Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.

Erick pun sepakat dengan MenkopUKM, program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi.

“Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya,” kata Erick.

Bahkan, kata Erick, ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha ibu-ibu (istri) nelayan akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero). “Jadi, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan didukung KUR dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar,” ujar Erick.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan KemenkopUKM dan Kementerian BUMN. “Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi,” kata Nicke.

Dalam catatan Pertamina, ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. “Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. “Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya,” kata Nicke.

Ia menyebutkan bahwa Pertamina juga menggelontorkan dana CSR-nya untuk keluarga (anak-anak) nelayan agar bisa membuka bengkel kapal.

*Butuh Pertalite*

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah nelayan anggota KUD Mino Saroyo menyuarakan beberapa keluhan dan harapan. Diantaranya, ada yang minta kuota BBM bersubsidi (khususnya untuk nelayan) agar ditambah.

Ada juga yang meminta agar pengurusan surat rekomendasi untuk mendapatkan solar subsidi dipermudah dan dipercepat. “Kita tak hanya butuh solar saja, melainkan juga Pertalite untuk melaut. Saya berharap nelayan juga diberi kemudahan untuk mengakses Pertalite, sama seperti solar,” kata salah seorang nelayan.

Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengungkapkan, ada sekitar 2.000 kapal anggota koperasi yang menggunakan BBM jenis Pertalite. “Dengan harga lama Rp7.650, melaut dari pagi hingga jam 12 siang, modal nelayan sebesar Rp400 ribu. Kini, dengan harga baru, modal kita bisa mencapai Rp700 ribu,” kata Untung.

Untung berharap, khususnya di Cilacap, jangan sampai terjadi kekurangan BBM. Pasalnya, saat ini, kata dia, kebutuhan BBM bersubsidi di Cilacap ada kekurangan sekitar 12 ribu kiloliter.

Untung menjelaskan, KUD Mino Saroyo yang sudah mendapat perkuatan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp7,5 miliar, memiliki anggota sebanyak 8.441 orang terdiri dari 8 kelompok, yang tersebar di 3 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) dan 12 Kelurahan. Total aset tercatat sebesar Rp36 miliar dan volume usaha mencapai Rp334 miliar.

Anggota koperasi mendapatkan layanan koperasi melalui 6 unit usaha SPBU Nelayan dan 1 unit usaha SPBU Non Subsidi untuk melayani non anggota/masyarakat umum.

Di samping itu, koperasi juga mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Waserda, Unit Simpan Pinjam, Jasa Angkutan, Pengadaan Air Bersih, dan Sewa Keranjang di TPI.

Kapal yang dimiliki anggota sebanyak 3.041 yang terdiri dari kapal diatas 30 GT sebanyak 87 unit, kapal 10-30 GT sebanyak 917 unit, dan kapal 1-5 GT sebanyak 2.037 unit.

“Kita akan meningkatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan anggota dan swasta, memberikan kemudahan dan kepastian berinvestasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Untung.(Jef)

KemenkopUKM: Program Solusi Nelayan Perkuat Ekosistem Usaha Hulu-Hilir Perikanan

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian BUMN terus mempercepat realisasi pilot project Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) untuk memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.

“Jadi Program Solusi Nelayan ini bukan hanya program untuk memberikan akses nelayan kepada BBM atau solar tetapi kami sepakat dengan Pak Menteri BUMN juga untuk membenahi model bisnisnya, supaya produk para nelayan ini bisa terhubung kepada pasar yang lebih luas dan didukung pembiayaan,” ujar MenKopUKM Teten Masduki usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (16/09).

Rencananya, Program Solusi Nelayan akan diluncurkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola Koperasi Mino Saroyo pada Sabtu, 17 September 2022, di Cilacap, Jawa Tengah.

Lebih dari itu, Koperasi Mino Saroyo juga akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, melalui Program Solusi Nelayan diharapkan juga ada model bisnis yang melibatkan koperasi.

Menteri Teten menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempelajari bagaimana koperasi menjadi offtaker pertama dari para nelayan. Selanjutnya dari koperasi baru diolah dan dihubungkan ke buyernya untuk di dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya kira model seperti ini dibutuhkan juga pihak swasta untuk menjadi offtaker dari produk nelayan, jadi ini saya kira model yang harus dilakukan, bagaimana koperasi berperan sebagai agregator produk sekaligus sebagai offtaker sebelum produk masuk ke pasar,” ucap MenKopUKM.

Senada dengan Menteri Teten, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mulai melihat dan mempelajari mekanisme pembukaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Sesuai dengan saran Pak Teten, bagaimana tentu koperasi berperan sebagai agregrator namun di sisi lain tetap melibatkan pihak BUMN dari sisi akses BBM dan akses pembiayaan serta pihak swasta sebagai offtaker,” kata Erick.

Koperasi Mina Saroyo merupakan koperasi yang sudah ditetapkan sebagai role model koperasi perikanan modern sejak tahun 2021 oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini, memiliki 8.441 anggota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Cilacap yaitu kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara).

Dalam menghubungkan seluruh kegiatan usahanya, Mina Saroyo sudah terkoneksi dengan platform digital “CUSO Minos” sehingga seluruh proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Dirut LPDB – KUMKM Supomo, Direktur Utama PT RNI (Persero) Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono, dan beberapa perusahaan swasta seperti PT. Bumi Menara Internusa, dan PT. Maluku Prima Makmur.(Jef)

MenKopUKM: Program Solar untuk Koperasi Nelayan Siap Uji Coba di Surabaya

Surabaya:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memastikan Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) sudah siap untuk diujicobakan di Kampung Nelayan Desa Kedung Cowek, Bulak, Surabaya, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan MenKopUKM Teten Masduki saat meninjau kesiapan lokasi piloting di Surabaya (14/9). Rapat koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN dan PT Pertamina pada Senin (5/9) di Kementerian BUMN, menyepakati piloting akan dilakukan selama 3 bulan ke depan di 7 lokasi, masing-masing: Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Aceh Besar, Deli Serdang, dan Lombok Timur. Selanjutnya akan diperluas di seluruh Indonesia.

“Kita ingin nanti para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan nelayan akan bertambah dan semakin sejahtera,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Dijelaskan Menteri Teten bahwa nantinya koperasi nelayan akan mengelola SPBU khusus nelayan. Pengurus koperasi diwajibkan mendata anggotanya agar nantinya BBM yang dipasok oleh PT Pertamina (Persero) benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.

“Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi. Nah ini tugas dari koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya untuk disiplin supaya teratur,” katanya.

Dengan keberadaan SPBU khusus nelayan, Menteri Teten berharap agar nelayan bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan BBM. Selama ini sekitar 60 persen biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan BBM. Untuk itu diperlukan upaya yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.

Sementara itu Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi menambahkan, di lokasi ini belum ada SPBU Nelayan. Tentu ini menjadi penting agar ke depan nelayannya membeli Solar dengan harga resmi. Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pertashop khusus nelayan dibutuhkan berbagai persyaratan administratif. Untuk itu dia berharap agar para nelayan yang tergabung dalam koperasi juga cepat dalam memenuhi persyaratan administratif tersebut.

“Kami perlu data-data terbaru dari para anggota koperasi. Memang kemarin ada beberapa kendala tapi saat ini sudah ada solusinya. Intinya dari Pertamina mendukung sekali untuk bisa melayani nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Deny.

Ketua Koperasi Bahari 64 Muhammad Sukron menyatakan selama ini para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapat BBM yang murah. Dengan jarak SPBU yang jauh, para nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga yang lebih mahal.

Untuk BBM jenis solar, nelayan mendapatkan harga dari pengecer dengan harga rata-rata Rp10.000 – Rp11.000 per liter dan pertalite Rp12.000 per liter. Padahal harga yang dipatok resmi oleh Pertamina untuk solar harganya Rp6.850 dan pertalite Rp10.000 per liter.

“Dengan adanya SPBU khusus bagi nelayan yang dikelola koperasi ini menurut saya akan menjadi langkah konkrit untuk memberikan solusi bagi temen-teman nelayan dalam mendapatkan BBM. Selama ini permasalahan kami hanya soal BBM,” kata Sukron.

Dijelaskan bahwa rata-rata kebutuhan BBM untuk nelayan setiap harinya sekitar 5 liter. Dia optimistis kebutuhan BBM murah bisa disuplai oleh Pertamina melalui SPBU mini yang dikelola oleh koperasi.

“Kebutuhan BBM solar ini sangat berdampak luar biasa bagi teman-teman nelayan di samping itu jarak melaut kita semakin jauh sehingga ongkosnya bertambah. SPBU nelayan ini akan jadi solusi yang tepat bagi nelayan,” katanya.

Di tempat yang sama Direktur SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Amam Sukriyanto menyatakan kesiapannya untuk membantu para nelayan mendapatkan akses pendanaan yang murah. Dijelaskan bahwa BRI mendapat mandat dari pemerintah untuk ikut menyukseskan Program Solusi Nelayan.

Untuk itu pihaknya siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk melakukan pembaharuan alat tangkapnya atau untuk kebutuhan produksi lainnya. “Kami memiliki satu produk bernama KUR yang sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam pengelolaan hasil tangkapannya. KUR ini masih disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 persen,” kata Amam. (Jef)