Arsip Tag: Transformasi Digital

KemenKopUKM Gencarkan Transformasi Usaha Mikro

Mataram:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus menggencarkan transformasi usaha mikro (Transfumi) dari informal ke formal dengan memfasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro sebagai implementasi PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM memberikan akses kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro melalui pembentukan relawan Garda Transfumi Nusa Tenggara Barat, yang bertugas untuk melakukan pendampingan penerbitan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Selain itu, juga memfasilitasi sertifikasi produk, berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku usaha mikro dalam rangka pemenuhan komitmen untuk kepengurusan SPP-IRT.

“Pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha sekarang ini, sangatlah penting, atau bisa dikatakan sudah merupakan keharusan. Salah satunya adalah pemanfaatan gawai atau handphone. Melalui smartphone semua menjadi mudah, termasuk penerbitan perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis elektronik,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, pada acara penutupan rangkaian kegiatan Transfumi bagi pelaku usaha mikro di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/6/2022).

Kegiatan yang berlangsung 13-14 Juni 2022 itu mencakup Rapat Koordinasi Teknis Penerbitan Perizinan bagi Usaha Mikro bersama 50 relawan garda Transfumi wilayah Nusa Tenggara Barat, dibawah koordinasi ICSB NTB sebagai pemegang wilayah NTB serta Fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan kepada 50 orang pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor pangan olahan, sebagai pemenuhan komitmen SPP-IRT.

Eddy Satriya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan Garda Transfumi dalam melakukan pendampingan perizinan berusaha bagi usaha mikro. “Sehingga pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Selain itu, dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, salah satunya untuk mendapatkan permodalan dari perbankan,” tegasnya.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan MercyCorps Indonesia, Gojek, Tokopedia, dan Dinas Koperasi dan UKM NTB ini juga menghadirkan narasumber dari tim Kementerian Investasi/BKPM yang memberikan informasi dan pengetahuan terkait penerbitan berusaha melalui OSS-RBA , serta dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat. Turut hadir juga Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan usaha Mikro,Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Rahmadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, dan Social Impact Manager, Mastercard Center for Inclusive Growth, Nur Hasan, serta hadir secara virtual Ketua ICSB NTB, Niken Saptarini Widyawati.

Eddy Satriya menyambut baik sinergi semua pihak dałam membantu percepatan legalitas UMKM di NTB, termasuk semangat tinggi dari Garda Transfumi dan peserta yang antusias mengikuti penyelenggaraan kegiatan Transfumi di NTB.

“Dengan kepemilikan legalitas usaha, diharapkan pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta melakukan pengembangan usaha, salah satunya mendapatkan permodalan dari perbankan,” jelas Eddy.

*Hadir di 10 Provinsi*

Di tahun 2022, Garda Transfumi hadir di 10 wilayah: Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB sebagai lokasi ke 4 pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

Adapun Total jumlah relawan Garda Transfumi nasional sebanyak lebih dari 500 orang dan telah berhasil mendampingi pelaku usaha lebih dari 20ribu NIB. Namun pendampingan yang diberikan tidak terbatas di suatu wilayah melainkan memiliki cakupan pendampingan secara nasional.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri menyampaikan pemenuhan standarisasi dan sertifikasi bertujuan untuk melindungi keunggulan produk dan meningkatkan daya saing. “Keunggulan produk dan daya saing mutlak harus di miliki oleh setiap produk UMKM NTB. Karena itulah kami sangat memberikan apresiasi adanya kegiatan ini” katanya.

Sementara itu, Ketua ICSB NTB Niken Saptarini Widyawati, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Koperasi dan UKM memilih ICSB NTB sebagai pemegang wilayah untuk program Transfumi.

ICSB berkolaborasi dengan asosiasi lokal lain serta Dinas KUKM Provinsi NTB untuk merekrut 50 pendamping terbaik yang bersedia secara sukarela membantu pendampingan penerbitan NIB kepada Usaha Mikro. “Semoga bisa memberikan dampak positif bagi pemberdayaan usaha mikro di NTB,” tambah Niken.(Jef)

Tingkatkan Kapasitas Usaha, KemenKopUKM Ajak Pelaku Usaha Sumbar Transformasi Digital

Padang:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.

Untuk itu, perlunya diselenggarakan literasi digitalisasi keuangan kepada para calon wirausaha dan pendamping di daerah. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan kepada wirausaha untuk mampu dan berkembang.

“Sehingga kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional, untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Azizah dalam kegiatan Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif di Padang, Sumatera Barat, Jumat (10/6).

Tercatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan. Ini dikarenakan sekitar 99,7 persen merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi. Saat ini pun rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47 persen. Sementara pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen hingga tahun 2024.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Azizah merinci, fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau juga akan menjadi penggerak ekonomi ke depan

Seiring dengan hal di atas, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery). Yaitu, pertama, 70 persen program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan
go digital.

Sementara Strategi Transformasi KUMKM dan Wirausaha KemenKopUKM dilakukan dengan lima langkah. Pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal (16 persen Usaha Mikro Informal bertransformasi ke Formal, 26,5-30,8 persen Proporsi UMKM Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal).

Kedua, Tranformasi Kedalam Rantai Pasok (15,7-17 persen Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas). Ketiga, Modernisasi Koperasi (500 Koperasi Modern). Keempat, Pertumbuhan Wirausaha Produktif (2,5-4 persen Persentase Pertumbuhan Wirausaha, Penumbuhan 500 Start-Up). Kelima, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi (30 juta UMKM Onboarding Digital).

Menurutnya, untuk dapat mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan tujuan untuk mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada inovasi nilai tambah dan berkelanjutan (baik secara lingkungan/sustainable maupun keberlanjutan usaha).

“Sebagai bentuk implementasi Perpres tersebut, KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan mendukung, serta melaksanakan beberapa kegiatan di Sumbar, tepatnya di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi digital, guna peningkatan kapasitas usaha,” sebut Azizah.

Tak hanya itu, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu RAKORDA Percepatan Transformasi Digital Koperasi dan UKM se-Provinsi Sumatera Barat, FGD Fasilitasi dan Pembinaan Starup, kunjungan ke Universitas Andalas dan kunjungan PLUT Provinsi Sumatera Barat dan PLUT Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sarana pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pengembangan potensi.

“Juga dilaksanakan kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif dalam rangka perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha, yang akan dan terlibat pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE untuk mendukung penggunaan produk lokal di Indonesia,” jelasnya.

KemenKopUKM sambung Azizah, siap berkolaborasi membangun ekosistem inovatif bersama seluruh stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda mapan, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi penumbuhan ekonomi.

“Saya berharap dengan hadirnya para narasumber baik dari Lembaga, asosiasi, platform digital, seperti Inbistek, AFSI, Jamkrindo, dan Credibook dalam digitalisasi mampu menciptakan lebih banyak wirausaha muda, inovatif dan berdaya saing yang nantinya, juga dapat mengaktivasi akses pendanaan yang telah tersedia melalui perbankan maupun non-perbankan. Sehingga memotivasi generasi muda lainnya menjadi entrepreneur Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri,” harap Azizah.(Jef)

MenKopUKM: Transformasi Digital Dorong Daya Tahan UMKM Lebih Kuat

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transformasi digital akan mendorong daya tahan UMKM menjadi lebih kuat di tengah gelombang demi gelombang disrupsi digital dan pandemi yang menuju titik usai sehingga sangat penting untuk mempersiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM Indonesia.

Bahkan, riset World Bank menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di tengah pandemi. Maka dari itu, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM harus segera diterapkan.

“Dua hal yang menjadi catatan saya, pertama pandemi ini telah mengakselerasi transformasi digital UMKM di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kedua, seusai pandemi, kebutuhan UMKM untuk mengoptimalkan ekosistem digital akan semakin tidak terelakkan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Talk Show Digital Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 secara virtual, Sabtu (28/5).

Lebih lanjut, dari data KemenKopUKM, per April 2022 setidaknya 19 juta UMKM telah berhasil onboarding digital. Angka ini berarti telah menambah 11 juta UMKM sejak awal pandemi atau 29,5% dari total populasi UMKM dan target 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital pada 2024.

Menurut Menteri Teten, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai angka Rp4.531 triliun pada 2030, di mana potensi ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Hal itu pun dapat mengindikasikan semakin krusialnya untuk mempersiapkan strategi pendampingan dan pengembangan UMKM melalui teknologi digital.

“Transformasi digital UMKM adalah sebuah ikhtiar yang holistik. Tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menekankan bahwa kunci dari keberhasilan transformasi digital koperasi dan UMKM adalah kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, dia pun mengapresiasi BI yang telah menggelar Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022, di mana acara ini menjadi wadah kolaborasi begitu banyak stakeholder digitalisasi UMKM Indonesia.

“Kepada rekan-rekan BI, saya mengajak agar terus mendampingi UMKM Indonesia dalam upaya membuat produk UMKM atau produk asli buatan dalam negeri mendominasi marketplace dan mempersiapkan produk UMKM yang kompetitif menuju pasar global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan ada beberapa tantangan untuk mendorong pelaku UMKM go digital, salah satunya ialah literasi digital UMKM yang dikatakan masih relatif rendah.

“Kita perlu UMKM yang memiliki pola pikir dan memiliki kemampuan adopsi teknologi yang memadai,” ucap Destry.

Tantangan lainnya ialah terbatasnya kapasitas dan kepemilikan perangkat digital termasuk infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata dan biaya logistik yang cukup tinggi.

Tantangan terakhir ialah terkait isu perlindungan kekayaan intelektual pelaku UMKM. “Karena di KKI ini kami melihat banyak sekali produk UMKM yang unik dari berbagai daerah. Namun, kalau kita tidak punya kekayaan intelektual atau tidak kita patenkan, ini akan memunculkan produk tiruan sehingga akan merugikan mereka yang merupakan original founder dari produk tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Destry mengatakan pihaknya ingin mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan termasuk pemahaman kekayaan budaya dan intelektual UMKM.

Menurutnya, di masa depan digitalisasi memang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu, jika pelaku UMKM ingin memanfaatkan teknologi, meraka harus memiliki mentalitas dan pola pikir yang baik dan dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.(Jef)

KemenkopUKM Dorong UMKM Sukabumi Masuk e-Katalog LKPP dan Pasar Digital

Sukabumi:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pelaku usaha mikro di Sukabumi untuk masuk ke pasar digital dan mengakses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui laman Bela Pengadaan dan e-Katalog LKPP.

“Apalagi, Sukabumi memiliki banyak pelaku usaha mikro potensial yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan diminati pasar,” kata Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada pembukaan acara Bimbingan Teknis Usaha Mikro pada Laman Bela Pengadaan dan E-katalog LKPP di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/3).  

Di hadapan 25 pelaku usaha mikro bidang kerajinan bambu, kuliner, fashion, dan furnitur, Sutarmo mengungkapkan bahwa umumnya produk mereka masih dipasarkan secara terbatas dan melakukan penjulan secara langsung (offline).

“Digitalisasi usaha merupakan salah satu solusi bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi pandemi Covid-19,” imbuh Sutarmo.

Bahkan, Sutarmo menekankan bahwa transformasi digital dan masuk dalam rantai pasok nasional dan global, merupakan kunci bagi usaha mikro untuk bisa naik kelas. “Pemerintah menargetkan hingga tahun 2024 ada 30 juta pelaku UMKM yang  bisa menjual produknya secara online,” jelas Sutarmo.

Selain itu, pemerintah juga mentargetkan pada tahun 2022, tercapai 1 juta UMKM yang masuk ke e-katalog LKPP. “Pemerintah sangat mendukung pengembangan usaha dan perluasan pasar UMKM dengan mengeluarkan PP No. 7 tahun 2021 serta Perpres No. 12/2021  yang salah satu poinnya adalah mewajibkan semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan 40% anggarannya untuk belanja produk UMK dan Koperasi,” papar Sutarmo.

Dalam kegiatan ini, KemenkopUKM menghadirkan narasumber Wiliyanto dari Blibli.com yang menyampaikan materi tentang pemasaran produk UMKM melalui marketplace Blibli.com dan Stanley, selaku founder Paham SEO yang mengajarkan tentang digital marketing.

Juga hadir secara daring Mira Erviana dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP  yang menyampaikan materi tentang toko daring LKPP, serta Desi Kartika dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP yang menyampaikan materi tentang e-katalog LKPP.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nandang Suhendar menyambut baik adanya kegiatan Bimtek pengembangan usaha dan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sukabumi.

Nandang berharap agar usaha mikro di Kabupaten Sukabumi dapat semakin berkembang, mampu bertransformasi digital, dan dapat mengakses belanja barang/pemerintah yang ada pada laman bela pengadaan dan e-Katalog LKPP.

“Kolaborasi antara KemenKopUKM dengan Pemkab Sukabumi memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19,” pungkas Nandang.(Jef)
 

Pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM Perlu Peran Seluruh Pihak

Jakarta:(Globalnews.id)-– Kementerian Koperasi dan UKM tengah membangun pendataan lengkap koperasi dan UMKM (KUMKM) yang ditargetkan selesai pada 2024. Untuk itu, peran seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah pusat, yakni KemenKopUKM sebagai wali data hingga daerah sebagai produsen data sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dan bersinergi membangun basis data KUMKM yang benar, mutakhir dan akurat.

Pembangunan basis data tunggal KUMKM merupakan amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian ditindaklanjuti dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM.

“Strategi implementasi data tunggal dilakukan dengan dua cara, yakni perbaikan tata kelola data UMKM dan pemanfaatan data terbuka,” kata Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto pada acara Kelompok Kerja Rakornas Pendataan Lengkap KUMKM 2022, Jakarta, Selasa (29/03/2022).

Perbaikan tata kelola mencakup penataan regulasi dan lembaga, standarisasi dan sinkronisasi data, peningkatan kapasitas, interopabilitas data. Adapun pemanfaatan data terbuka, akan disajikan dalam portal satu data, format terbuka dan memperluas pemanfaatan data.

Rulli mengatakan dalam proses pembangunan Basis Data Tunggal tahapan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan Pembahasan Prelist Data, Pengiriman surat Menteri Koperasi dan UKM kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Penyusunan Variabel Data KUMKM, Pembahasan Standarisasi Variabel Data KUMKM Bersama BPS, Penyusunan Kuisioner Pendataan, Pembahasan Kuisioner Pendataan Bersama BPS dan Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Basis Data Tunggal KUMKM.

Adapun Penyusunan Data Tunggal berpedoman pada Perpres No 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia yang menjadi panduan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir dan terpadu yang dapat dibagi dipakai antar institusi.

Itu sebabnya, kata Rulli, seluruh stakeholder, yakni walidata dan produsen data wajib melakukan pengintegrasian atau berkolaborasi dalam penanganan dan pengelolaan data KUMKM. Diharapkan, ada optimalisasi para pihak untuk melakukan pengkinian data KUMKM mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Guna mengetahui langkah-langkah atau upaya yang akan dan telah dilakukan untuk mewujudkan sistem pengkinian data KUMKM, tim kami telah melakukan _pooling_ dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dinas seluruh Indonesia yang hadir saat ini,” kata Rulli.

Dari hasil pendataan sementara menunjukkan 58,3% peran walidata dan produsen data mendukung pengkinian data KUMKM. Lebih dari 45% dinas yang membidangi KUMKM telah melakukan kolaborasi antar stakeholder untuk menyusun rencana dan program kerja termasuk pengkinian data KUMKM.

Terkait variabel kewirausaahaan sesuai dengan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, mayoritas dinas (91,7%) menjawab jika variabel kewirausahaan sudah ada dalam SIDT, dinas akan melakukan optimalisasi pengisian SIDT sehingga seluruh variabel terisi dengan baik dan dapat membantu pemerintah daerah dalam pemanfaatannya.

Demikian juga, mengenai variabel hubungan bisnis yang dapat memberikan informasi ekosistem bisnis sudah ada dalam SIDT, sebanyak 91,7% dinas menyatakan akan melakukan optimalisasi pengisian SIDT sehingga seluruh variabel terisi dengan baik dan dapat membantu pemerintah daerah dalam pemanfaatannya.

Agung Indrajit, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas mengatakan percepatan integrasi data nasional merupakan salah satu Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintah. Untuk melakukan pendataan nasional pemerintah, membutuhkan tahapan mulai dari perencanaan, pengumpulan dan penyimpanan data, pemeriksaan data, berbagi pakai, dan pemanfaatan.

Indrajit mengingatkan dalam prinsip satu data, ada Standar Data, Kode Referensi, Metadata dan Interoperabilitas.

“Satu Data Indonesia sangat penting sebagai pengelolaan data pembangunan. Data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan sebaliknya pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas, Seluruh data KUMKM yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Indrajit.

Budiono Subambang, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri menyatakan komitmen mendukung penyusunan satu data nasional KUMKM. Ia mengatakan Kemendagri akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi program dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen pedoman perencanaan. Kemendagri akan melakukan koordinasi dengan KemenKopUKM dalam penyusunan rencana kerja tahunan daerah, hal-hal apa yang menjadi fokus dalam KUMKM.

“Data KUMKM sangat dibutuhkan terutama setelah terjadi pandemi Covid 19, untuk mendapatkan data terbaru KUMKM,” kata Budiono.(Jef)

Wishnutama Berbagi Strategi Transformasi Digital bagi UMKM pada Rakornas Transformasi Digital KUMKM 2022


Jakarta:((Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi & UMKM (KUMKM) Senin-Selasa 28-29 Maret 2022 di SMESCO Gatot Subroto Jakarta. Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini menghadirkan perwakilan beragam stakeholder transformasi digital UMKM dan koperasi, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perusahaan perintis berbasis teknologi digital, komunitas dan asosiasi pendamping UMKM serta lembaga pembiayaan bank dan non perbankan.

Bapak Presiden membuka kegiatan Rakornas sekaligus memberikan harapan untuk semua pihak dapat bekerjasama dalam mewujudkan target 30 juta UMKM onboard pada ekosistem digital dan tercetaknya 500 koperasi modern pada 2024. Beliau juga menyampaikan arahan untuk mewujudkan hadirnya 1 juta produk UMKM pada platform pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP di tahun 2022 ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan optimisme tercapainya target tersebut, sekaligus menyampaikan harapan agar Rakornas ini juga memunculkan beragam kolaborasi lintas stakeholder dalam menjawab tantangan transformasi digital.

*Tiga Working Group Membahas Strategi Sinergi Transformasi Digital KUMKM*

Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM 2022 dibagi kepada tiga Working Group yang memiliki fokus bahasan berbeda. Working Group 1 membahas strategi transformasi digital KUMKM, Working Group 2 terkait optimasi teknologi digital bagi KUMKM yang telah hadir pada platform digital, serta Working Group 3 yang mengulas aspek pendataan KUMKM sebagai fundamental Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM Indonesia.

Dalam Working Group 2 beberapa perkembangan teknologi digital yang saat ini tengah hangat dibicarakan seperti Web 3.0, blockchain, decentralized finance, crypto, hingga NFT. Diharapkan keluaran dari kajian pada Working Group 2 akan menghasilkan rekomendasi strategi, kebijakan, hingga aksi konkrit agar UMKM Indonesia mendapatkan manfaat langsung dari perkembangan teknologi digital, sekaligus potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp4.531 trilun pada 2030.

Komisaris Telkomsel Wishnutama Kusubandio yang hadir sebagai panel pakar pada kesempatan tersebut menggarisbawahi krusialnya mempersiapkan sumber daya manusia yang tepat agar tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Dengan perubahan lansekap tenaga kerja di depan mata akibat gelombang demi gelombang disrupsi digital, Indonesia akan kehilangan jutaan lapangan kerja. Namun demikian, potensi hingga 46 juta lapangan kerja baru ini justru akan muncul, hanya jika seluruh stakeholder bersinergi dan mempersiapkan bersama-sama SDM dan talent digital yang memberikan kesempatan daya saing tinggi bagi UMKM Indonesia.” ujar Wishnutama.

Beliau juga menambahkan ke depannya persaingan sengit antar UMKM dari seluruh dunia akan memperebutkan ruang tayang seluas layar gawai genggam kita saja, artinya UMKM Indonesia harus mampu berdaya saing secara teknologi, narasi, dan kreativitas.

Wishnutama menyebutkan, “Hanya seluas layar HP ini nih, yang jadi tempat berlaga seluruh brand di dunia. Jadi kita jangan mau kalah, kualitas brand dan produk harus kuat, sambil terus optimalkan teknologi digital. Jangan sampai potensi ekonomi digital kita yang besar sekali malah cuma jadi pasar saja, harus kita jadi tokoh utamanya.”

Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang menjadi Chairman Working Group 2 menjelaskan bagaimana pandemi mengakselerasi terjadinya transformasi digital di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

“Awal 2020 hanya 8 juta UMKM Indonesia yang hadir di ekosistem digital, cuma 13% dari total populasi UMKM. Namun angka ini tumbuh 115% dalam masa pandemi, 17.59 juta UMKM telah hadir di ekosistem lokapasar daring,” ungkapnya.

Fiki Satari memaparkan singkat perihal teknologi Web3.0 beserta elemennya seperti blockchain hingga NFT. “Meski implementasi konsepsi Web3.0 ini masih terus berproses, tapi penting bagi seluruh stakeholder, khususnya elemen pemerintah untuk memahami, sehingga dapat memastikan ketika saatnya tiba tidak terjadi kaget dan kekosongan hukum akibat regulasi yang belum siap” ujarnya.

Beliau juga menambahkan,”Siapa yang satu dekade lalu bisa membayangkan hidup kita akan terdisrupsi penuh dengan lokapasar daring, ride hailing, food delivery, gelombang pertama disrupsi digital? Atau yang mempersiapkan kita mengejar ketertinggalan di gelombang kedua? Nah ini (Rakornas) menjadi salah satu ikhtiar kita kejar ketertinggalan, karena sudah jelas ini potensi ekonominya sangat nyata.”

Beliau turut menambahkan implementasi teknologi digital juga menyesuaikan dengan skala usaha serta level adaptabilitas digital dari UMKM, sehingga tidak perlu dipaksa langsung menggunakan teknologi terbaru, yang paling penting bagi pemerintah adalah mempersiapkan ekosistem usaha yang memudahkan pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini. “Tantangan dari infrastruktur, literasi digital, kualitas dan kapasitas produksi jadi prioritas fundamental, sisanya kita pastikan ekosistem harus bersahabat bagi pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital”.

“Di saat bersamaan, pada Working Group 1 dibahas tuntas roadmap 30 juta UMKM dan 500 koperasi hijrah ke ekosistem digital, onboarding ke e-commerce, agregasi belasan ribu usaha mikro ke platform online. Ini kita kawal dua arah, onboard pada ekosistem digital bagi UMKM yang belum, dan mengoptimalkan teknologi digital untuk UMKM dan pelaku usaha yang telah hadir ke ekosistem digital.” tutupnya.(Jef)

Teknologi Generasi Ketiga Web 3.0 Bisa Jadi Peluang Pertumbuhan KUMKM Di Masa Depan

Jakarta:(Globalnews.id)-Internet Generasi Ketiga (Web 3.0) yang merupakan teknologi berbasis web dan aplikasi, diharapkan bisa dimanfaatkan para pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) untuk mengembangkan usahanya. terutama di tengah sejumlah tantangan di era disrupsi digital saat ini.

Diketahui pemanfaatan Web 3.0 ini meliputi teknologi berbasis blockchain, desentralisasi aplikasi, desentralisasi keuangan, sampai non-fungible token alias NFT.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, pemanfaatan Web 3.0 bagi KUMKM ini menjadi bahasan utama dalam Working Group 2, yang merupakan salah satu agenda di Rapat Koordinasi (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yang digelar selama tiga hari Senin-Rabu (28-30 Maret 2022) di Smesco, Jakarta.

“Dalam working group ini kami menekankan, apa saja yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait, sebagai upaya dalam menghadapi fenomena disrupsi digital ketiga atau Web 3.0 saat ini,” kata Fiki dalam Working Group 2 bertajuk KUMK Digital Next and Beyond, di gedung Smesco, Senin (28/3).

Turut hadir menjadi narasumber dalam working group tersebut, Komisaris Utama PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio, CEO PT Visualogy Teknologi Adrian Zakhary, Co-Founder Blocksphere Indonesia Gilang Bhagaskara.

Fiki membahas, dalam era Web 3.0 saat ini, pemanfaatan pada UKM bisa meliputi NFT untuk engagement bagi brand maupun fanbase. Sementara pemanfaatan blockchain untuk memproteksi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Serta dunia virtual aktivasi interaktif yang tidak terbatas oleh batasan geografis.

Meski begitu, belum ada negara yang menjadikan cryptocurency yang menjadikannya sebagai alat tuka, karena sifatnya yang masih volatile. Untuk sambung Fiki, harus ada mitigasi regulasi dari pemerintah tidak terlambat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum seperti kasus ojek daring.

“Pemerintah harus mulai memberikan perhatian khusus kepada mata uang kripto atau NFT. Karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang terlibat di dalamnya. Sehingga ke depan, perkembangan ini menjadi peluang bukan ancaman bagi perekonomian negara,” tutur Fiki.

Di kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio melihat, bagaimana blockchain harus mempunyai dampak ekonomi yang besar, tidak bisa asal ikut-ikutan. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah, bagaimana Indonesia yang merupakan kawasan luas dan tersebar dalam beberapa pulau, tidak bisa disamaratakan dalam akses teknologi dan informasi.

“Ini kenyataannya. Perlu kita akui, bahwa tidak semua masyarakat Indonesia itu melek digital dan mendapat akses internet yang sama,” ucap Wishnutama.

Hal itu juga tegasnya, menjadi tantangan bagi KemenKopUKM, bagaimana akses fasilitas teknologi bisa sampai di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu infrastruktur digital, digital society, juga policy terkait digital ekonomi, maupun digital security dan digital government juga perlu dipertimbangkan, dan harus dipersiapkan secara matang.

“Saat berbicara UMKM transformasi digital, bukan hanya sekadar masuk ke e-commerce. Tapi bagaimana produk UMKM bisa muncul di layar utama, menjadi barang-barang yang direkomendasikan untuk bisa dijual. Sehingga bersignifikan bagi penjualan,” kata Wishnutama.

Ke depan sambungnya, perlindungan data terkait penggunaan Web 3.0 bagi KUMK akan lebih ketat. Ada baiknya kata Wishnutama, teknologi blockchain itu menguasai datanya sendiri, menjadi desentralisasi.

Co-Founder Blocksphere Indonesia Gilang Bhagaskara menambahkan, digitalisasi UMKM lewat kemajuan blockchain ini bisa memudahkan UMKM yang sulit mendapatkan pendanaan, karena sulit diverifikasi dan tidak memiliki data yang kuat.

“Cara baru untuk melakukan transaksi, baik itu finansial maupun non-finansial. Tidak membutuhkan jaringan perbankan, melainkan data transaksi tersebut dicatat dan diamankan oleh publik secara aman dan transparan,” imbuhnya.

Sementara, CEO PT Visualogy Teknologi Adrian Zakhary menuturkan, dengan teknologi blockchain, maka setiap transaksi digital di atasnya dapat diverifikasi keasliannya. Beberapa jenis blockchain memiliki smart contract, atau kode yang memungkinkan eksekusi alur kerja secara otomatis.(Jef)

KemenKopUKM: Onboarding UMKM Ke Ekosistem Digital Butuh Pendekatan, Pemetaan dan Sinergi Lintas Sektoral

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM menekankan bahwa proses UMKM onboarding ke ekosistem digital membutuhkan sebuah metode pendekatan, pemetaan dan sinergi lintas sektoral. Pasalnya, pemerintah saat ini mempunyai tugas berat untuk membuat 30 juta pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital di tahun 2024.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah dalam kelompok kerja Digitalisasi Koperasi dan UMKM Menuju Ekonomi Digital dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (28/3).

Dalam kelompok kerja yang dipimpin olehnya, KemenKopUKM mengundang para pakar untuk membagikan metode dan strategi untuk percepatan digitalisasi UMKM. Selain itu, pihaknya juga mengundang pemerintah daerah yang memiliki e-commerce lokal yang berhasil untuk mengembangkan digitalisasi UMKM.

“Working group ini diharapkan menghasilkan komitmen dari semua stakeholder dari semua yang hadir untuk pemetaan, strategi lintas sektoral untuk mewujudkan target 30 juta UMKM ke platform digital,” kata Siti Azizah.

Menurutnya, saat ini diperlukan metode pendekatan untuk pelaku UMKM agar dapat go digital. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan di antaranya ialah literasi digital, kapasitas produksi, dan pola pikir dari kewirausahaan.

“Diharapkan pendekatan untuk digitalisasi UMKM ini holistik dari hulu ke hilir. Kita enggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerja sama lintas stakeholders. Kita perlu menyusun roadmap untuk mewujudkan target 30 juta UMKM digital dan 1 juta UMKM masuk ke LKPP,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi menilai bahwa digitalisasi UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau mencapai US$146 miliar di 2045.

“Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus mengajari dari hulu ke hilir. Adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas UMKM,” ucap Iwan.

Iwan menekankan bahwa upaya peningkatan digitalisasi UMKM diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM yang ujungnya dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Chairman Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem e-commerce akan menguatkan finansial dan daya saing mereka. Hal ini karena pertumbuhan e-commerce mengalami kenaikan yang signifikan, atau mencapai 52% dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

Terjadi juga kenaikan transaksi selama hari belanja nasional selama 2019 sampai 2021 sebesar 99%. Tak berhenti di situ, transaksi e-commerce juga dipredikasi masih akan meningkat sampai 2025.

“Yang perlu dilakukan sekarang ialah kolaborasi untuk mendigitalisasikan UMKM. Salah satu contoh nyata kolaborasi itu ada di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana sudah ada 9,9 juta pelaku UMKM onboarding di platform e-commerce,” tegas Bima.

Sementara itu, CEO Wahyoo, Peter Shearer menuturkan bahwa kunci untuk mempercepat digitalisasi UMKM ialah mengerti dan mendampingi para pelaku UMKM. Hal inilah yang dilakukan oleh pihaknya selama 4 tahun sehingga saat ini terdapat 18 ribu mitra UMKM kuliner yang terdaftar di Wahyoo dan dapat memanfaatkan digitalisasi.

“Kami ingin membuat para UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Memang masalah utama UMKM kuliner ini human resource atau operasional karena mereka mengerjakan semuanya sendiri. Mereka juga enggak pernah kepikiran ekspansi karena berpikir ribet untuk ekspansi,” ucap Peter.

“Kami mencoba untuk lebih mengerti UMKM kuliner kami. Jadi kita harus mengerti kesulitan mereka di mana mereka itu tidak mengerti soal teknologi. Jadi kami meminta mereka siapkan beberapa hal yang mereka mampu siapkan, sedangkan teknologi akan kami bantu. Inilah upaya kami untuk merangkul pelaku UMKM untuk mampu melakukan digital,” pungkasnya.(Jef)

Rakornas KemenKopUKM Resmi Digelar, Presiden Jokowi Minta Target Transformasi Digital Terpenuhi

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersiap memenuhi target UMKM transformasi digital, Koperasi Modern berbasis digital hingga basis data tunggal UMKM, yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mencapai 20 juta UMKM Transformasi Digital dan 250 Koperasi Modern tahun ini.

Untuk itu, KemenKopUKM menggelar Rapat Koordinasi (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yang berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu (28-30 Maret 2022) di Gedung Smesco, Jakarta.

Dalam pembukaan secara resmi Rakornas hari ini oleh Presiden Jokowi ditegaskan, sepanjang pandemi Covid-19 selama dua tahun berlangsung, sebanyak 17,5 juta UMKM sudah masuk dalam ekosistem digital. Namun jumlah ini dinilai belum cukup dan harus terus ditingkatkan.

“Momentum saat ini tepat untuk dimanfaatkan lebih banyak lagi UMKM transformasi digital, mengisi marketplace, dan menjadi bagian dari rantai pasok agar UMKM naik kelas,” ucap Presiden Jokowi dalam pengarahan dan pembukaan secara resmi dari Istana Negara secara virtual, yang juga didampingi Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Senin (28/3).

Pembukaan juga dilakukan secara hybrid di Gedung Smeco yang turut dihadiri Jajaran Deputi KemenKopUKM, Gubernur dan Wakil Gubernur dari berbagai daerah, serta Dinas Koperasi dan UKM di berbagai daerah.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tak boleh hanya jadi penonton di tengah masifnya perkembangan ekonomi digital. Ia juga menekankan sudah cukup Indonesia dibanjiri dengan produk impor, sehingga kebutuhan produk harus bisa dipenuhi produk dalam negeri.

“Saya titip dalam Rakornas jumlah UMKM dipastikan onboarding masuk marketplace atau platform digital harus mencapai target 20 juta minimal di tahun ini, dan meningkat 24 juta di tahun depan, sampai 30 juta di 2024,” pinta Jokowi.

Target tersebut bisa diwujudkan dengan adanya kerja keras semua pihak dan memiliki tujuan dan keinginan yang sama. “Dengan target yang ditentukan Insya Allah kita bisa. Jumlah koperasi berbasis digital juga harus ditingkatkan dari 250 di 2022 menjadi 400 di tahun 2023 di 500 di tahun 2024. Begitu juga 1 juta UMKM yang onboarding di e-Katalog LKPP dituntaskan tahun ini,” sebut Presiden Jokowi.

Ia juga mengingatkan kepada Pemerintah Pusat hingga daerah, para menteri maupun BUMN, bahwa anggaran BUMN semua harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri utamanya, yang diproduksi oleh UMKM Tanah Air.

Presiden Jokowi juga meminta peningkatan SDM KUMKM terus dilakukan, mulai dari pusat hingga daerah. KUMKM harus lebih kompetitif dan berkualitas. Membenahi packaging (kemasan). “Saya sudah menandatangani Perpres Nomor 2 Tahun 2022, pengembangan wirausaha nasional untuk lebih baik lagi. Lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting sambung Jokowi, agar pemerintah pusat dan daerah mempermudah perizinan dan akses produk UMKM semakin kreatif dan menarik. “Pendataan tunggal yang komprehensif dan berkualitas. Tujuannya, agar UMKM tumbuh fokus terarah dan berkelanjutan terus maju,” pungkas Presiden Jokowi.

Di kesempatan yang sama, MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan, penyelenggara Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM memiliki empat poin substansi yang menjadi latar belakang krusialnya. Pertama, disahkannya Perpres No.2 mengenai Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kedua, menghadirkan UMKM Indonesia dalam ekosistem digital serta memaksimalkan potensi ekonomi yang tercipta. Ketiga, memunculkan para Pahlawan Digital, agregator/enabler/konsolidator dalam pemanfaatan teknologi digital bagi KUMKM dan keempat, pendataan lengkap KUMKM sebagai fundamental Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM.

“Substansi tersebut dikemas dalam tiga Working Group yang kami gelar. Kami mengundang 1.200 peserta (200 luring dan 1.000 daring) yang merupakan perwakilan dari beragam pemangku kepentingan. Mulai dari Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia (BI) OJK, Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga inkubator, komunitas dan pelaku platform digital KUMKM, fintech dan e-commerce,” rinci Menteri Teten.

Ia menegaskan, di tengah tantangan pandemi Covid-19, bertransformasi digital menjadi keniscayaan, untuk bertahan, bangkit, tumbuh, sampai dengan memenangkan persaingan. Tahun 2020 lalu jumlah UMKM digital di Indonesia hanya
8 juta. Di tengah pandemi, angka ini bertumbuh signifikan, yakni 115 persen dalam rentang 2 tahun.

“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Sebanyak 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” rincinya.

Namun demikian, sambung MenKopUKM, transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja. Melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

“Dengan pendekatan digital KUMKM tersebut, kami optimis, target yang diberikan Presiden Jokowi dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” ucap Teten.

Pihaknya juga menggarisbawahi, target 1 juta UMKM onboard dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP, sesuai arahan Presiden, untuk dioptimalkan berbelanja produk dalam negeri, dari UMKM Indonesia.

“Ini adalah perjuangan kita untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” jelas MenKopUKM.(Jef)

KemenKopUKM Terus Perkuat Transformasi Digital UMKM Agar Lebih Berdaya Saing

Sampang:(Globalnews.id)- Di era disrupsi pasar dan teknologi seperti saat ini, pelaku usaha yang mampu melakukan penyesuaian adalah mereka yang berpeluang untuk terus tumbuh. Sementara bagi mereka yang tidak mau memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan permintaan pasar, akan stagnan. Bahkan, berpotensi untuk ditinggalkan.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto, dalam acara Talkshow and Business Matching dan Launching 28 Produk Binaan BPC HIPMI Sampang, Madura, Kamis (24/3/2022).

“Transformasi digital menjadi instrumen penting bagi kita untuk mengakselerasi tujuan pembangunan. Jadi, ketrampilan digital, termasuk bagi UMKM, menjadi salah satu kunci memenangkan persaingan,” ungkap Rulli.

Rulli menyatakan bahwa dengan masuk di dalam rantai pasok global melalui e-commerce, maka UMKM dapat mencetak pemasukan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan penjualan offline. “Itu salah satu hasil riset,” tandas Rulli.

Selain itu, lanjut Rulli, UMKM daring berpeluang lebih besar untuk menyasar pasar internasional. Oleh sebab itu, dukungan KemenkopUKM salah satunya adalah dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan, hingga pelatihan peningkatan SDM pelaku UMKM dan koperasi.

“Pemerintah tentu akan aktif untuk melakukan sosialisasi dan eksekusi kebijakannya dengan tepat agar UMKM dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah,” jelas Rulli.

Di lain pihak, pelaku usaha UMKM juga harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usahanya. “Kebijakan agar 40 persen belanja Kementerian/Lembaga dialokasikan untuk produk UMKM dan koperasi tentu harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Untuk itu pemerintah terus mendorong agar semakin banyak produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-catalog,” imbuh Rulli.

Rulli berharap berbagai dukungan pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia dapat membuahkan hasil yang optimal. “Diharapkan juga pelaku UMKM terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan produknya, serta mampu melihat setiap peluang usaha demi memenangkan persaingan usaha,” ucap Rulli.

Lebih dari itu, Rulli mendorong pelaku UMKM harus jeli melihat arah kebijakan pemerintah agar dapat mengambil manfaat dari kebijakan tersebut, serta dapat memberikan efek daya ungkit. “Karena sebenarnya, program pemerintah itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pemberdayaan UMKM,” tukas Rulli.

Di tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Saat ini, jumlah UMKM yang sudah on boarding ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta (Desember 2021).

Kemudian, pada tahun 2024, diharapkan jumlah UMKM yang masuk dalam rantai distribusi digital bisa mencapai 30 juta.

“Dengan demikian, go digital bagi UMKM sudah merupakan keharusan untuk tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan perkembangan usahanya. Oleh sebab itu, KemenkopUKM komitmen untuk terus membantu mereka mengoptimalkan teknologi digital demi perluasan akses pasarnya,” kata Rulli.

*Naik Kelas*

Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Sampang Jufriadi mengatakan bahwa launching sebanyak 28 produk UMKM binaan tersebut dilakukan di 100 hari kerja. “Seiring berkembangnya waktu, di era digitalisasi ini diperlukan suatu terobosan yang baru agar UMKM di Sampang naik kelas,” tegas Jufriadi.

Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung keberlangsungan dan pemulihan bisnis para pelaku usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sampang. Utamanya, para pengusaha muda.

“HIPMI Sampang berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mengentaskan beberapa persoalan. Diantaranya, kemiskinan. Sehingga, kita intens melakukan pendampingan kepada pemuda yang hendak maupun yang telah memiliki usaha untuk terus berkembang luas,” ujar Jufriadi.

Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiyawan mengakui, UMKM di Sampang perlu terus didorong agar dalam situasi pandemi ini, UMKM tetap eksis dan tidak mudah gulung tikar. “Dukungan itu bisa berupa penguatan kapasitas wawasan berbisnis lewat berbagai pelatihan, akses permodalan, saluran pemasaran, dan sebagainya,” ungkap Yuliadi.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan bahwa pemerintah harus aktif untuk melakukan sosialisasi dan eksekusi kebijakannya agar UMKM dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah.

Di lain pihak, pelaku usaha UMKM harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usahanya.

“Saya berharap sinergitas pemerintah dan pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan daya tahan UMKM dalam menghadapi disrupsi pasar dan persaingan global,” pungkas Baidowi.(Jef)