JAKARTA :(Globalnews.id)— Sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah terbangun sejumlah infrastruktur transportasi darat yang didukung oleh peningkatan layanan sehingga wilayah daratan Indonesia kian terhubung.
“Dari tahun 2015 hingga 2024, sebanyak 6 Terminal Tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah kita bangun, sementara untuk yang telah direvitalisasi/direhabilitasi sebanyak 53 Terminal Tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan. Dengan demikian sepanjang 10 tahun terdapat 157 infrastruktur transportasi darat,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin di Jakarta, Senin (7/10).
Pembangunan Terminal Tipe A dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan layanan yang disertai dengan digitalisasi.
Di samping dari sejumlah capaian infrastruktur, Dirjen Risyapudin juga memaparkan berbagai capaian layanan konektivitas seperti angkutan jalan perintis yang kini telah hadir dengan 322 trayek.
“Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek Angkutan Jalan Perintis sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah sebesar 1,48 persen. Layanan ini tentunya sangat bermanfaat karena menghubungkan wilayah terisolir atau wilayah yang belum berkembang dengan kawasan perkotaan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Terpencil, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelasnya.
Pada sektor penyeberangan, terdapat pula layanan penyeberangan perintis yang telah dilayani oleh 269 lintasan dengan 104 kapal penyeberangan perintis. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata persentase pertumbuhan lintasannya yaitu sebesar 4,77 persen dan persentase pertumbuhan kapal per tahun sebesar 4,54 persen.
Sejalan dengan itu, Ditjen Perhubungan Darat juga terus meningkatkan konektivitas pada wilayah perkotaan dengan menghadirkan layanan _Buy The Service_ yaitu pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan pemerintah dengan cara membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator.
“Dengan skema ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat. Implementasi _Buy The Service_ menjadi wujud pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Dari keberadaannya sejak tahun 2020 hingga 2024, Teman Bus telah melayani masyarakat di Kota Medan, Palembang, Bali, Solo, Yogyakarta, Banyumas, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan dengan 817 unit bus dan 54 mobil penumpang. Adapun lebih dari 71 juta orang yang merasakan manfaat dari layanan Teman Bus.
“Berdasarkan hasil survei Ditjen Perhubungan Darat pada pelanggan Teman Bus di 10 Kota, sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30-70%. Hal ini menunjukkan layanan BTS mampu berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Tak lupa, setiap tahunnya, Ditjen Perhubungan Darat juga hadir membantu masyarakat yang ingin menikmati momen Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran.
Penyediaan angkutan arus mudik dan balik gratis ini dilakukan dari dan menuju kota-kota yang menjadi favorit sebagian besar masyarakat, seperti wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian Sumatera, dan Kalimantan.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik serta mengurangi ancaman risiko fatalitas kecelakaan di jalan raya, dan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas karena berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.
Di sisi lain, hal tersebut juga menghemat biaya transportasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan pada masa libur Lebaran.
Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas APBN, Ditjen Perhubungan Darat juga menjalankan program pembiayaan kreatif dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Proving Ground Bekasi, Terminal Betan Subing Lampung dan Terminal Purabaya Jawa Timur.
*Digitalisasi Layanan dan Keselamatan Sektor Transportasi Darat*
Adapun sebagian besar layanan yang ada pada Ditjen Perhubungan Darat kini telah terintegrasi dalam suatu aplikasi Mitra Darat, sebagai bentuk digitalisasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna jasanya.
Saat ini, berbagai fitur di aplikasi Mitra Darat dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam melakukan Pengecekan Laik Jalan Angkutan Umum, Tracking Bus (informasi seputar Jaringan Bus, Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan, serta Informasi Operasional Angkutan KSPN, Angkutan Perintis, BRT Nusantara, dan Teman Bus), pendaftaran Mudik Gratis dan juga Motor Gratis.
“Perkembangan penerapan digitalisasi merupakan keharusan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tandasnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Hubdat juga berperan aktif dalam edukasi keselamatan masyarakat melalui integrasi keselamatan dalam kurikulum pendidikan sekolah, serta kampanye keselamatan publik yang menjangkau masyarakat luas melalui penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ).
“Kami juga berkomitmen
dalam upaya penurunan emisi karbon melalui berbagai inisiatif pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan dan penerapan standar emisi kendaraan yang lebih ketat. Dikeluarkannya regulasi tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan listrik yang beredar di pasar memenuhi standar internasional dan memberikan performa yang aman dan handal,” pungkasnya.(jef)