MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sebagai bagian dari transformasi digital, kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah.
Salah satunya UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM, kata MenKopUKM Teten Masduki.
“Hlirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam progam 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jum’at (22/9).
Menteri Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program Pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.
“Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (MenKominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam mendukung transformasi digital pihaknya memiliki beberapa strategi. Pertama, UMKM Level Up, dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi UMKM agar dapat go online melalui digital mentoring dan business incubator.
“UMKM didampingi oleh fasilitator baik secara daring maupun luring pada fasilitas basecamp, untuk mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital termasuk PoS (Point Of Sale) system dan pemanfaatan fintech,” katanya.
Ada juga strategi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di mana Kemenkominfo terus mendukung dan mendorong promosi serta pendampingan produk-produk buatan Indonesia. Hingga Juni 2023, Kemenkominfo telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital.
Kemudian literasi digital, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara untuk adopsi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM dan untuk mendorong ekonomi digital yang dikuti 4.746.583 peserta.
Terakhir, menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) berupa fasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan atau keahlian kewirausahaan digital bagi para pelaku UMKM dengan 30 ribu pelaku usaha yang dilakukan pada 2023.
“Kunci transformasi digital adalah bagaimana membuat masyarakat lebih produktif, sehingga ruang digital lebih sehat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.
“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” katanya.
Fintech lending, kata Sunu, sudah berupaya menenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi. “Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi,” katanya.(Jef)