Arsip Tag: Ditjen Hubdat

DITJEN HUBDAT PAPARKAN AKSI MITIGASI TERHADAP KECELAKAAN ANGKUTAN ORANG

JAKARTA:(Globalnews.id) – Mengingat pentingnya meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan orang agar tidak terjadinya kecelakaan berulang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memaparkan langkah aksi mitigasi terhadap kecelakaan angkutan orang pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Angkutan Orang Berkeselamatan di Jakarta, Selasa (29/10).

Pada kegiatan tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengatakan bahwa masih banyak angkutan pariwisata atau travel yang berplat hitam atau tidak berizin. “Pada beberapa bulan terakhir kami melakukan aksi pengawasan dan penegakkan hukum angkutan pariwisata dengan titik lokasi 24 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Balai Pengelola Transportasi Darat,” imbuhnya.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan penertiban Perusahaan Oto (PO) Bus dan perbaikan sistem pengawasan melalui konsep digitalisasi sehingga dapat mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sarana Transportasi Jalan Amirulloh juga menyampaikan berbagai upaya tengah dilakukan Ditjen Perhubungan Darat untuk menertibkan angkutan orang dari sisi kelaikan armada bus.

“Langkah yang dilakukan di antaranya optimalisasi penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor karena saat ini juga sudah tidak dipungut biaya, pengawasan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, serta pelaksanaan _rampcheck_ dalam rangka persiapan menuju periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” tegasnya.

Di samping itu, Ia berharap adanya peran seluruh pengguna jasa agar dapat terlebih dulu memeriksakan kondisi kelaikan armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat atau mitradarat.dephub.go.id untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan.

Dari sisi perizinan angkutan umum, Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Sari mengungkapkan pentingnya registrasi dan perizinan kendaraan angkutan umum sesuai amanah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Ke depan, perizinan angkutan umum serta pengembangan teknologi ETA berbasis GPS akan terintegrasi dengan aplikasi atau web based Mitra Darat sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan penyelenggaraan angkutan umum,” tandasnya.

Di sisi lain, pihaknya pun terus melakukan pembinaan perusahaan angkutan umum agar tercipta standar pelayanan minimal dengan kriteria ideal, sehat dan dinamis serta melakukan pengawasan perizinan angkutan orang yang dilakukan di terminal tipe A, ruas-ruas jalan dan juga lokasi wisata.

“Kami juga telah mencabut sebanyak 178 perusahaan dengan status Kartu Pengawasan (KPS) yang mati dengan total kendaraan lebih dari 3.000 kendaraan. Kami berharap nantinya keselamatan angkutan umum dapat lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (jef)

DUKUNG EKOSISTEM YANG TERINTEGRASI, DITJEN HUBDAT KEMBANGKAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT

DEPOK:(Globalnews.id) – Dalam satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mengembangkan berbagai infrastruktur baik fisik maupun non fisik guna menciptakan ekosistem transportasi darat yang selamat dan terintegrasi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar yang diselenggarakan Universitas Indonesia dengan tema *“Sistem Transportasi Darat Indonesia Terintegrasi, Cerdas dan Berkelanjutan”* di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/10)

Ia memaparkan selama 10 tahun ini Ditjen Perhubungan Darat telah membangun 6 Terminal Tipe A baru dan juga merehabilitasi/merevitalisasi 53 Terminal Tipe A eksisting di berbagai daerah di Indonesia.

“Selain untuk naik dan turun penumpang, diharapkan terminal memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat, menjamin kelaikan kendaraan bus, juga kesiapan para pengemudi angkutan bus dengan cara melakukan kegiatan _rampcheck_ pada setiap bus dan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi,” ujar Dirjen Risyapudin.

Selain Angkutan Orang, Ditjen Perhubungan Darat juga mengembangkan 7 Terminal Barang Internasional di beberapa perbatasan Indonesia. Hal ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam memudahkan arus ekspor impor dan meningkatkan perkonomian masyarakat di daerah Terpencil, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (3TP) dengan kemudahan logistik.

Lebih lanjut, Ia menerangkan untuk mendukung integrasi antar moda, telah dibangun fasilitas pendukung dan integrasi antar moda (FASPIM) berupa 3 Trotoar, 30 Lajur Sepeda dan 95 Halte di beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga digunakan untuk mendukung pelayananan KTT G-20 di Bali.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengembangkan simpul transportasi sungai, danau dan penyeberangan, dengan membangun 44 Pelabuhan Penyeberangan Baru, 31 Halte Sungai dan 16 Pelabuhan Danau.

“Pembangunan ini menimbulkan dampak baik yang signifikan bagi peningkatan perekonomian, pariwisata juga aksesibilitas bagi masyarakat pada daerah kepulauan maupun 3TP, juga berkat sinergitas antara Ditjen Perhubungan Darat dengan operator maupun BUMN (ASDP) dalam memberikan pelayanan penyeberangan yang optimal, khususnya pada masa mudik Lebaran dan Natal-Tahun Baru,” sambungnya.

Dalam meningkatkan mobilitas di wilayah 3TP, Ditjen Perhubungan darat menyelenggarakan program subsidi angkutan perintis, yang dialokasikan pada subsidi angkutan jalan perintis, subsidi angkutan penyeberangan perintis, juga subsidi angkutan barang perintis di berbagai pelosok Indonesia.

“Program keperintisan menjangkau wilayah 3TP sehingga meningkatkan aksesibilitas distribusi orang maupun barang, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan pokok juga sebagai penghubung Tol laut dan jembatan udara,” jelasnya.

Untuk konektivitas antar negara telah hadir program Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) dalam memberikan pelayanan bus yang melewati perbatasan antar dua negara. Terdapat dua trayek bus ALBN di Indonesia yaitu Pontianak-Kuching (Malaysia)-Brunei Darussalam dan Kupang-Dili (Timor Leste).

Untuk mengatasi masalah perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat hadir melalui modernisasi pelayanan angkutan umum perkotaan dengan skema _Buy The Service_, yang hingga kini diselenggarakan di 11 Kota.

“Skema _Buy The Service_ diberikan dengan subsidi pembelian layanan dengan kontrak 3 hingga 5 tahun sebagai stimulus dari Kementerian Perhubungan, dengan harapan setelah kontrak selesai dapat dilakukan _handover_ oleh pemerintah daerah dan sudah ada 5 pemerintah daerah yang berhasil melanjutkan program ini,” imbuhnya.

Dalam digitalisasi layanan transportasi darat, telah diciptakan Super App Mitra Darat yang akan menggabungkan semua layanan transportasi darat pada satu aplikasi dan terintegrasi pada operator bus juga kapal penyeberangan.

“Aplikasi ini juga akan digunakan sebagai aplikasi pengawasan terhadap pelanggraan administrasi kendaraan sehingga ke depan tercipta pelayanan yang berkesalamatan dan transparan,” tandasnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Bappenas Tahun 2016-2019, Bambang Brodjonegoro, serta Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro. (jef)

CAPAIAN KINERJA SATU DEKADE DITJEN HUBDAT, WILAYAH DARATAN INDONESIA KIAN TERHUBUNG

JAKARTA :(Globalnews.id)— Sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah terbangun sejumlah infrastruktur transportasi darat yang didukung oleh peningkatan layanan sehingga wilayah daratan Indonesia kian terhubung.

“Dari tahun 2015 hingga 2024, sebanyak 6 Terminal Tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah kita bangun, sementara untuk yang telah direvitalisasi/direhabilitasi sebanyak 53 Terminal Tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan. Dengan demikian sepanjang 10 tahun terdapat 157 infrastruktur transportasi darat,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin di Jakarta, Senin (7/10).

Pembangunan Terminal Tipe A dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan layanan yang disertai dengan digitalisasi.

Di samping dari sejumlah capaian infrastruktur, Dirjen Risyapudin juga memaparkan berbagai capaian layanan konektivitas seperti angkutan jalan perintis yang kini telah hadir dengan 322 trayek.

“Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek Angkutan Jalan Perintis sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah sebesar 1,48 persen. Layanan ini tentunya sangat bermanfaat karena menghubungkan wilayah terisolir atau wilayah yang belum berkembang dengan kawasan perkotaan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Terpencil, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelasnya.

Pada sektor penyeberangan, terdapat pula layanan penyeberangan perintis yang telah dilayani oleh 269 lintasan dengan 104 kapal penyeberangan perintis. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata persentase pertumbuhan lintasannya yaitu sebesar 4,77 persen dan persentase pertumbuhan kapal per tahun sebesar 4,54 persen.

Sejalan dengan itu, Ditjen Perhubungan Darat juga terus meningkatkan konektivitas pada wilayah perkotaan dengan menghadirkan layanan _Buy The Service_ yaitu pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan pemerintah dengan cara membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator.

“Dengan skema ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat. Implementasi _Buy The Service_ menjadi wujud pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Dari keberadaannya sejak tahun 2020 hingga 2024, Teman Bus telah melayani masyarakat di Kota Medan, Palembang, Bali, Solo, Yogyakarta, Banyumas, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan dengan 817 unit bus dan 54 mobil penumpang. Adapun lebih dari 71 juta orang yang merasakan manfaat dari layanan Teman Bus.

“Berdasarkan hasil survei Ditjen Perhubungan Darat pada pelanggan Teman Bus di 10 Kota, sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30-70%. Hal ini menunjukkan layanan BTS mampu berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Tak lupa, setiap tahunnya, Ditjen Perhubungan Darat juga hadir membantu masyarakat yang ingin menikmati momen Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran.

Penyediaan angkutan arus mudik dan balik gratis ini dilakukan dari dan menuju kota-kota yang menjadi favorit sebagian besar masyarakat, seperti wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian Sumatera, dan Kalimantan.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik serta mengurangi ancaman risiko fatalitas kecelakaan di jalan raya, dan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas karena berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Di sisi lain, hal tersebut juga menghemat biaya transportasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan pada masa libur Lebaran.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas APBN, Ditjen Perhubungan Darat juga menjalankan program pembiayaan kreatif dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Proving Ground Bekasi, Terminal Betan Subing Lampung dan Terminal Purabaya Jawa Timur.

*Digitalisasi Layanan dan Keselamatan Sektor Transportasi Darat*

Adapun sebagian besar layanan yang ada pada Ditjen Perhubungan Darat kini telah terintegrasi dalam suatu aplikasi Mitra Darat, sebagai bentuk digitalisasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna jasanya.

Saat ini, berbagai fitur di aplikasi Mitra Darat dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam melakukan Pengecekan Laik Jalan Angkutan Umum, Tracking Bus (informasi seputar Jaringan Bus, Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan, serta Informasi Operasional Angkutan KSPN, Angkutan Perintis, BRT Nusantara, dan Teman Bus), pendaftaran Mudik Gratis dan juga Motor Gratis.

“Perkembangan penerapan digitalisasi merupakan keharusan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tandasnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Hubdat juga berperan aktif dalam edukasi keselamatan masyarakat melalui integrasi keselamatan dalam kurikulum pendidikan sekolah, serta kampanye keselamatan publik yang menjangkau masyarakat luas melalui penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ).

“Kami juga berkomitmen
dalam upaya penurunan emisi karbon melalui berbagai inisiatif pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan dan penerapan standar emisi kendaraan yang lebih ketat. Dikeluarkannya regulasi tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan listrik yang beredar di pasar memenuhi standar internasional dan memberikan performa yang aman dan handal,” pungkasnya.(jef)

DITJEN HUBDAT AJAK MASYARAKAT HINDARI ENAM FAKTOR UTAMA KECELAKAAN

BANDUNG:(Globalnews.id) — Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat hindari faktor-faktor utama kecelakan. Hal ini disampaikan Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh saat membacakan sambutan pada kegiatan Puncak Pekan Keselamatan Jalan Tahun 2024 di Terminal Tipe A Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/9).

“Kita harus berupaya untuk menghindari faktor risiko utama kecelakaan, setidaknya ada enam faktor utama di antaranya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan orang serta berkendara dengan melawan arah,” ungkap Amirulloh.

Lebih lanjut Ia mengatakan angka kecelakaan secara nasional pada tahun 2023 masih tergolong cukup tinggi dengan jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 152.008 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 27.895 korban.

Adapun sepeda motor menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi dengan persentase 76%, disusul oleh Angkutan Barang sebesar 10% dan Angkutan Orang 8%. Sementara, Mobil Penumpang 2%, Kendaraan Tidak Bermotor 2% dan lainnya 1,8%. Dan yang menjadi korban kecelakaan paling banyak adalah masyarakat yang berada pada usia produktif yaitu usia 15-49 tahun.

Maka dalam kesempatan ini Ia menuturkan masih banyak tantangan dan upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas berkeselamatan. Untuk mewujudkannya semua pemangku kepentingan harus secara terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasinya dengan harapan mengurangi angka kecelakaan yang cukup tinggi itu.

“Saya mengingatkan baik di pemerintah pusat, daerah, BUMN maupun swasta dapat memberikan edukasi keselamatan jalan dan saya mengajak saudara-saudara sekalian agar menghindari faktor-faktor penyebab utama kecelakan,” tegasnya.

Ia berharap hal – hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan literasi terkait sikap dan perilaku berkeselamatan dijalan, maka semua orang dapat menjadi pahlawan keselamatan jalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sebagai informasi, hari ini kegiatan Puncak Pekan Keselamatan Jalan tidak hanya dilaksanakan di provinsi Jawa Barat, melainkan dilaksanakan pula di provinsi Jambi dan Kalimantan Utara.

Kegiatan yang dihadiri oleh sebanyak 100 siswa SMAN 1 dan 20 Bandung turut dihadiri oleh Plt. Direktur Angkutan Jalan, Muhammad Fahmi, Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Agus Didik, Pejabat Struktural di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat serta _stakeholder_ terkait. (jef)

OPTIMALISASI LAYANAN TERMINAL TIPE A, DITJEN HUBDAT GELAR BIMTEK PENGELOLAAN TERMINAL

JAKARTA:(Globalnews.id)-Dalam rangka Optimalisasi Pelayanan pada Terminal Tipe A di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bidang
Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan dengan tema “Growth Mindset Challenges” pada 22 s.d 23 Agustus 2024 di Jakarta.

“Terminal Tipe A sebagai salah satu ujung tombak dari Ditjen Perhubungan Darat diharapkan dapat terus berkembang dari segi fisik atau bangunan sampai dengan pelayanan kepada penumpang maupun pengguna terminal lainnya,” ujar Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan saat membacakan sambutannya, Rabu (22/8) kemarin.

Ia menekankan dalam peningkatan fisik bangunan maupun pelayanan tidak selalu menggunakan anggaran negara atau APBN akan tetapi dapat juga menggunakan sponsorship dari swasta dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Saat ini fungsi terminal bukan lagi hanya untuk fungsi transportasi sebagai tempat naik dan turun penumpang saja, akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi budaya,” jelasnya.

Kemudian, Ia menuturkan kini sudah banyak terlihat logo “Terminal WOW Jauh Lebih Keren” sebagai harapan di mana terminal harus terus melakukan _upgrade_ dan lebik baik ke depannya tentunya dengan pengelolaan dan pelayanan dari Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan.

Adapun, pada kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Motivator, Pusta Hery Kurnia, Kepala Divisi Pemasaran PT Transjakarta, Mahal Mark Rivero yang membahas mengenai Jurus Marketing dan Branding Untuk Menarik Minat Investor.

Kemudian, sebagai narasumber lainnya ialah Akademisi Kementerian Perhubungan, M. Popik Montanasyah yang membahas mengenai Manajemen SDM dan Pengelolaan Terminal serta Profesional, Samuel Bobby Hasan yang membahas tentang Teknik Marketing Untuk Meningkatkan Daya Jual Aset Bangunan dan Lahan yang Tidak Laku.

Turut hadir pada Bimbingan Teknis ini di antaranya para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, para Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, para Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Barang Internasional, serta perwakilan masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. (jef)

DITJEN HUBDAT LAKUKAN PENGAWASAN BUS PARIWISATA DI BEBERAPA POOL ILEGAL

TANGERANG:(Globalnews id) – Dalam rangka mewujudkan angkutan pariwisata yang berkeselamatan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan kegiatan pengawasan dan pendataan angkutan pariwisata di beberapa lokasi _pool_ ilegal di Kota Tangerang dengan tujuan untuk mempertegas regulasi kendaraan angkutan orang di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pada Kamis (25/7) hingga Jumat (26/7) di Kota Tangerang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin mengatakan bahwa, “Perusahaan bus pariwisata membutuhkan persyaratan untuk trayek tetap dan teratur dengan memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek. Dalam konteks PO bus pariwisata ini, salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan PO bus yakni dapat menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan,” ungkapnya.

Ia juga melanjutkan bahwa pada kasus ini, telah ditemukan data mencurigakan dan terdapat beberapa tempat penyimpanan bus yang terindikasi ilegal, maka akan dicek kelengkapannya.

Kegiatan ini merupakan langkah-langkah dari tindak lanjut evaluasi kecelakaan bus yang marak terjadi. Hal ini merupakan langkah penting untuk menghindari peningkatan angka kecelakaan di Indonesia.

Adapun kegiatan pengawasan ini dilakukan di 5 (lima) titik _pool_ ilegal Kota Tangerang yakni 3 (tiga) pool di Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari, 1 (satu) pool di Jl. Merdeka, dan 1 (satu) pool di Jl. Imam Bonjol. Dari hasil pendataan tersebut telah ditemukan 30 unit kendaraan yang diperiksa, ditemukan 20 bus tidak memenuhi aspek administrasi perizinan, 9 bus tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, serta 2 bus memiliki surat dokumen perizinan palsu.

Pada kesempatan ini, Dirjen Risyapudin juga menuturkan setiap masyarakat kini dapat mengecek kondisi bus pariwisata secara mandiri dengan mengakses aplikasi MitraDarat yang dapat diunggah/download melalui playstore/appstore. Melalui aplikasi MitraDarat tersebut masyarakat dapat mengetahui kondisi bus pariwisata yang akan digunakan apakah berizin atau tidak dan laik jalan atau tidak. Sehingga dapat membantu meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Dengan adanya _pool_ ilegal ini kami akan memanggil pemilik kendaraan PO bus untuk dilakukan klarifikasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ditjen Perhubungan Darat berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk terus berupaya dalam melakukan pengawasan, pengecekan, hingga penegakan hukum terhadap angkutan pariwisata serta sosialisasi bagi seluruh pengemudi dan penumpang guna mewujudkan angkutan pariwisata aman, nyaman, tertib, dan selamat.

Dalam kegiatan pengawasan angkutan pariwisata tersebut, Ditjen Perhubungan Darat bersama Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kepolisian RI, Polisi Militer, dan didampingi Dinas Perhubungan Kota Tangerang melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi syarat perjalanan. (jef)

DITJEN HUBDAT ADAKAN PELATIHAN SAFETY RIDING GUNA TINGKATKAN KESELAMATAN BERKENDARA

PEKANBARU:(Globalnews.ud) — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berkomitmen dalam meningkatkan aspek keselamatan berkendara sepeda motor. Salah satunya yaitu dengan kembali mengadakan acara Pelatihan Safety Riding Batch I wilayah Riau yang dilaksanakan di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Pekanbaru, Riau pada Senin (15/7).

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam teknik berkendara serta etika berkendara yang tidak benar menjadikan Ditjen Hubdat sangat mendukung adanya Pelatihan Safety Riding sebagai salah satu upaya mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor yang masih tergolong tinggi serta memberikan pelatihan yang bukan hanya teori tapi juga praktik keselamatan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

“Pelatihan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah yang bekerja sama dengan _stakeholders_ terkait dalam mendukung keselamatan berkendara. Adapun beberapa mitra yang berkerjasama yaitu PT AHM, CND, dan IRSP,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh saat membacakan sambutannya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan Program Safety Riding ini adalah program yang sangat baik, di samping untuk menekan angka kecelakaan yang cukup tinggi juga perlu upaya bagaimana kita bisa berkendara secara berkeselamatan.

“Kami memang perlu bersinergi di pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dengan para _stakeholder_ terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya berharap ilmu yang di dapat pada kegiatan ini tidak berhenti pada rekan-rekan semua namun diajarkan dan disosialisasikan lagi kepada masyarakat dan rekan-rekan yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden IRSP, Elly Sinaga menuturkan adanya pelatihan ini juga untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dan agar dapat terciptanya keselamatan berkendara sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sikap para aparatur dalam berkendara akan dicontoh oleh masyarakat kemudian akan berkembang dan semoga ini ada pengaruhnya dalam penurunan tingkat kecelakaan,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, Regional Head PT. Capella Dinamik Nusantara, Harry Sutiono mengatakan kolaborasi pemerintah dan _stakeholders_ menjadi hal yang penting dalam menciptakan keselamatan berkendara. “Kami berkomitmen untuk memberikan edukasi _safety riding_ dan tentunya akan berkolaborasi dengan _stakeholders_ terkait dan besar harapan nantinya para peserta bisa mewujudkan berkendara yang berkeselamatan,” tuturnya.

Direktur Program IRSP, Avi Mukti Amin dalam kesempatan ini juga menyatakan pelatihan yg diikuti oleh 48 peserta ini merupakan bentuk sinergitas Ditjen Hubdat dan IRSP yang didukung _stakeholders_ terkait.

“Peserta terdiri dari pegawai Ditjen Hubdat dan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau. Bukan hanya sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, sosialisasi kepada aparatur pun perlu kami lakukan,” kata Avi.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keamanan masyarakat dalam berkendara, sehingga dapat mengurangi risiko fatalitas kecelakaan. (jef)

PRESIDEN RI JOKOWI SEGERA RESMIKAN TERMINAL TIPE A SAMARINDA SEBERANG

SAMARINDA:(Globalnews.id)- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Terminal Tipe A Samarinda Seberang pada Rabu, 28 Februari 2024 dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Proyek ini dibangun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada medio 2020 lalu untuk melayani penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jalur Samarinda-Banjarmasin dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Samarinda ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Toni Tauladan telah melakukan peninjauan dan menegaskan bahwa persiapan sudah dilakukan dengan mempercantik terminal untuk menyesuaikan agenda Presiden Jokowi bersama jajaran menteri ke Kalimantan Timur.

Terminal Penumpang Tipe A di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Kalimantan Timur ini dibangun untuk mendukung transportasi darat khususnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang desainnya lebih nyaman, aman dan memenuhi standar keselamatan.

“Terminal Samarinda Seberang dibangun di atas lahan seluas 6.682 m2 dengan luas bangunan 3.600 m2 yang merupakan aset Ditjen Hubdat Kemenhub. Di mana di tahun 2020 telah melayani penumpang sekitar 3.137 unit kendaraan dengan 51.338 penumpang,” ujar Toni pada Selasa (27/2).

Lebih lanjut Ia menjelaskan pekerjaan pembangunan (revitalisasi) Terminal Samarinda Seberang pada tahun 2022 yang terdiri dari area parkir bus, area loket, tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat istirahat, _drop area_, jalan menuju area parkir kendaraan kecil dan yang lainnya.

Presiden Jokowi nantinya akan melakukan kunjungan ke sejumlah area terminal termasuk melihat tenant UMKM yang ada di dalam terminal didampingi Menteri Perhubungan dan sejumlah undangan lainnya.

“Kita harapkan dengan peresmian Terminal Samarinda Seberang ini, terminal dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan menjadi fasilitas pendukung untuk transportasi darat di mana Provinsi Kalimantan Timur sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN),” ujarnya

Terminal penumpang ini memenuhi kelengkapan kebutuhan fasilitas transportasi di sejumlah daerah, karena sebelumnya Presiden Jokowi juga meresmikan Terminal Tingkir Salatiga Jawa Tengah, Terminal Paya Ilang, Takengon, Aceh dan Terminal Anak Air, Padang Sumatera Barat, Terminal Purworejo Jawa Tengah, Terminal Leuwipanjang Jawa Barat dan beberapa terminal lainnya.

“Pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti Terminal Samarinda Seberang sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat. Terminal bus itu tak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang melainkan juga memiliki fungsi lain atau mixed use, yang dijadikan konsep terminal modern. Sehingga, di dalamnya mengakomodir pusat kegiatan UMKM, pusat kegiatan sosial dan jadi integrasi antar moda lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Kalimantan Timur, Dr Muiz Thohir menyampaikan Terminal Tipe A Samarinda Seberang dibangun untuk melengkapi terminal serupa yang ada di Kota Balikpapan yakni Terminal Batu Ampar.

Hal tersebut lantaran sejumlah Perusahaan Otobus (PO) di Terminal Samarinda Seberang sudah melayani penumpang dari Samarinda-Banjarmasin dan sebaliknya. Sehingga, terminal tersebut telah jadi jalur konektivitas transportasi antardaerah.

“Terminal Samarinda Seberang sangat membantu penumpang dari berbagai daerah yang ingin ke Banjarmasin juga melayani dari Kota Samarinda ke beberapa wilayah Kaltim seperti ke Kutai Kartanegara,” kata Muiz.

Sejalan dengan dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN), maka Terminal Samarinda Seberang menjadi pelengkap fasilitas pendukung. Karena, sekarang ini populasi penduduk di Samarinda juga sangat tinggi dan aktivitas masyarakat pun meningkat.

Terbukti kata Muiz, dari data Pemkot Samarinda yang disampaikan Walikota H Andi Harun, bahwa okupansi hotel (_occupation rate_) yang ada di Ibukota Provinsi Kaltim khususnya Samarinda sudah mencapai 90-100 persen.

“Pergerakan masyarakat dan kebutuhan bidang transporasi akan tinggi khususnya transportasi umum berupa bus. Sehingga, Terminal Samarinda Seberang diharapkan menjawab tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat,” tutupnya. (Jef)

DITJEN HUBDAT GELAR FGD STRATEGI ATASI KECELAKAAN BERULANG

JAKARTA (Globalnews.id) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus melakukan upaya dalam meningkatkan aspek keselamatan angkutan orang dan barang guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada kegiatan _Focus Group Discussion_ *”Strategi Efektif Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Berulang”* yang digelar di Jakarta, Selasa (20/2).

“Dalam mencegah kecelakaan berulang yang terjadi di jalan dalam beberapa bulan terakhir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategi yang efektif. Berdasarkan data yang dihimpun Korlantas Polri, selama semester I tahun 2023 terjadi sebanyak 68.579 kecelakaan,” ujar Amirulloh.

Dari jumlah kecelakaan tersebut terdapat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 12.661 jiwa. Kecelakaan yang melibatkan bus dan angkutan barang jumlahnya cukup tinggi, yakni 963 kendaraan bus dan 11.292 kendaraan barang.

“Penyebab terjadinya kecelakaan adalah perilaku pengemudi, seperti melampaui batas kecepatan, ceroboh saat berkendara, lalai mengecek kondisi kendaraan, melanggar aturan lalu lintas, kelelahan dan dan yang lainnya,” imbuhnya.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil guna meningkatkan keselamatan dan mencegah kecelakaan, antara lain :
1. Sosialisasi mengenai kecelakaan dan faktor-faktor penyebabnya kepada masyarakat;
2. Memperkuat program pelatihan pengemudi dan uji kelayakan pengemudi;
3. Bekerja sama dengan _stakeholders_ untuk mengembangkan & melaksanakan strategi keselamatan jalan yang holistik;
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto Tjahjono mengatakan sekitar 80% kecelakaan pada angkutan umum dan barang terjadi akibat adanya kegagalan sistem rem dan kelelahan pengemudi.

“Penting bagi setiap pengemudi untuk melakukan inspeksi harian pada kendaraan sebelum dijalankan demi mencegah adanya kebocoran sistem rem. Di samping itu, tempat wisata diharapkan ikut serta menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi untuk menjaga kondisi dan kesehatan,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menyampaikan pentingnya setiap perusahaan otobus melaksanakan Sistem Manajamen Keselamatan (SMK) sebagai bentuk manajemen risiko kecelakaan.

“Perusahaan otobus melaksanakan SMK kemudian Ditjen Hubdat yang mengecek apakah sudah sesuai persyaratannya. Dari sisi pengawasan, tidak hanya dari Uji KIR tetapi juga dilakukan di Terminal, ruas jalan dan UPPKB untuk kendaraan barang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Jianrek Ditkamsel Korlantas Polri, AKBP Sulaeman memaparkan bahwa jumlah kejadian kecelakaan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 103.645 kejadian, tahun 2022 sebanyak 137.851 kejadian, dan di tahun 2023 152.008 kejadian.

“Adapun sekitar 82% korban kecelakaan adalah laki-laki yang merupakan kepala keluarga. Sehingga bisa berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan,” katanya.

Kasubdit Manajemen Keselamatan Ditjen Hubdat, Joko Kusnanto mengungkapkan kecelakaan berulang yang terjadi pada kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024 dengan melibatkan angkutan umum penumpang dan barang perlu menjadi perhatian bersama maka diselenggarakan kegiatan FGD sehingga kita semua dapat merinci strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan berulang.

“Pada kegiatan ini dibahas topik-topik strategis seperti Kendaraan yang Berkeselamatan, Pengawasan Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan Angkutan Umum dan Barang, Penyebab Kecelakaan, Penegakkan Hukum, serta Perlindungan Dasar Terhadap Risiko Kecelakaan,” pungkasnya.

Setelah kegiatan ini berlangsung diharapkan semua _stakeholders_ dapat mengidentifikasi, menganalisis dan juga mengurangi kejadian kecelakaan berulang sehingga ke depan dapat dibuat perencanaan dan aksi mitigasi yang efektif.

Pada kesempatan ini telah hadir pula narasumber lainnya yaitu Kepala Divisi Asuransi PT. Jasa Raharja, Jahja Joel Lami dan Kasubdit Angkutan Barang Ditjen Hubdat, Handa Lesmana. Selaku penanggap yakni Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno dan Elly Sinaga. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 85 orang yang merupakan perwakilan dari perusahaan unsur transportasi maupun transporter.
(Jef)

DITJEN HUBDAT TINGKATKAN PENGAWASAN ANGKUTAN PARIWISATA

BANDUNG:(Globalnews.id)– Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkatkan pengawasan angkutan pariwisata yang beroperasi di kawasan-kawasan wisata, terutama di momen libur panjang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menciptakan angkutan pariwisata yang berkeselamatan di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berwisata.

“Sehubungan dengan Libur Isra Miraj dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hadir untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan pariwisata dan awak bus yang aktif beroperasi di lokasi-lokasi pariwisata selama libur panjang ini,” ujar Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani di Bandung, Jumat (9/2).

Ia menjelaskan Ditjen Perhubungan Darat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengawasan operasional angkutan bus pariwisata yang beroperasi di lokasi-lokasi wisata pada tanggal 7 hingga 11 Februari 2024.

Sosialisasi pendataan dan pengawasan angkutan pariwisata dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lokasi pelaksanaan sosialisasi ini diutamakan di area wisata sebagai berikut:

a. DKI Jakarta: Ancol, Monas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Ragunan;

b. Banten: Pantai Anyer dan Carita;

c. Jawa Barat: Lembang dan Bandung Timur.

Adapun tindakan pengawasan tersebut berupa pemeriksaan Buktu Lulus Uji Elektronik (BLUe), pemeriksaan Kartu Pengawasan (KPS), dan dokumentasi kendaraan.

“Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa libur panjang ini. Kami bersama dengan pemerintah daerah setempat dan tentunya para _stakeholders_ dari perusahaan otobus akan berkoordinasi untuk menciptakan angkutan pariwisata yang aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Kendaraan yang masih belum dapat melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan sosialisasi dan tindakan, sehingga bisa dilakukan proses lebih lanjut untuk memastikan kendaraan tersebut laik jalan.

“Selain harus berizin dan laik jalan, perusahaan otobus juga penting memerhatikan jam kerja pengemudi dan menyediakan pengemudi cadangan karena perjalanan di musim liburan yang relatif panjang,” pungkas Yani.

Sementara, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno memaparkan bahwa PO Bus ataupun pemilik kendaraan juga diimbau untuk memiliki Sistem Manajemen Keselamatan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dengan semakin meningkatnya antusiasme masyarakat berwisata, BPTD setempat dapat melakukan _ramp check_ angkutan pariwisata di lokasi-lokasi wisata setempat,” paparnya.

Mengingat cukup seringnya kecelakaan angkutan orang yang terjadi di awal tahun 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan terus meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata maupun bus AKAP. Selain itu, Ditjen Hubdat juga akan melakukan evaluasi dan koordinasi bersama dengan para _stakeholders_ terkait agar tetap menjaga keselamatan penumpang dan mengedepankan transportasi darat yang berkeselamatan. (Jef)