Arsip Tag: Ditjen hubla

news

Peringati Hari Pelaut Sedunia di Pelabuhan Padangbai Bali, Dirjen Hubla Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran

Tinggalkan komentar

BALI:(Globalnews.id)– Pada Peringatan Hari Pelaut Sedunia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menggelar agenda rutin tahunan yang sudah dimulai sejak tahun 2017 yakni Kampanye Keselamatan Pelayaran. Tahun ini, Kampanye Keselamatan Pelayaran dilaksanakan di Pelabuhan Padangbai Bali, Minggu (25/7).

Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan tema Kampanye Keselamatan Pelayaran tahun 2023 ini sejalan dengan kampanye IMO yakni “Oceans Worth Protecting”, yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kelestarian laut.

“Pada Kampanye Keselamatan Pelayaran tahun ini, tema yang diangkat adalah “Oceans Worth Protecting”, di mana kami mengajak masyarakat, komunitas maritim, otoritas maritim, dan semua pihak yang terkait untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lautan yang kita cintai karena laut layak dilindungi,” ujar Dirjen Arif.

Di samping itu, kata Arif, kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran inI diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan pelayaran karena keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama.

“Untuk itu, kami juga mengajak seluruh pihak mulai dari operator kapal, nelayan, pengguna jasa hingga wisatawan, untuk memprioritaskan keselamatan saat berada di laut. Misalnya dimulai dari penggunaan life jacket dan tindakan pencegahan lainnya, untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain,” tambah Dirjen Arif.

Pada kegiatan ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memberikan 200 Life Jacket gratis untuk para operator kapal dan masyarakat maritim di Pelabuhan Padangbai. Juga penyerahan Pas Kecil kepada pemilik kapal tradisional di bawah GT 7 di wilayah Desa Padangbai.

“Semoga pemberiaan bantuan life jacket ini dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan kesadaran untuk menjaga keselamatan di laut dan memastikan setiap perjalanan di laut aman dan nyaman,” ujar Dirjen Arif.

Selanjutnya, Dirjen Arif berpesan kepada seluruh jajaran Kantor KSOP Kelas IV Padangbai untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta melakukan pengawasan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan pelayaran pada kapal-kapal yang beroperasi di wilayah kerja Pelabuhan Padangbai.

Kampanye Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Padangbai ini juga diisi dengan kegiatan lomba mewarnai bagi anak-anak, dan pemberian life jacket cilik bagi pemenang lomba.

“Kegiatan hari ini juga menjadi sarana yang baik dalam memberikan edukasi keselamatan pelayaran kepada generasi muda khususnya anak-anak karena budaya keselamatan harus ditanamkan sejak dini melalui cara-cara yang disukai anak-anak misalnya dengan aktivitas menggambar dan mewarnai atau melalui dongeng yang menyenangkan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Pelabuhan Padangbai merupakan pelabuhan yang setiap hari selalu ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menjadi salah satu akses laut menuju Pulau Lombok maupun sebaliknya. Pelabuhan ini melayani 27 kapal RoRo penumpang, 2 kapal LCT dan 22 Fast Boat sehingga peningkatan aspek keselamatan menjadi sangat penting. (Jef)

news

Pemudik Tahun 2023 Diperkirakan Naik, Ditjen Hubla Turut Berperan Aktif Dalam Mempersiapkan Angleb 2023

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diminta untuk berperan aktif dalam mempersiapkan Angkutan Lebaran (Angleb) Tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2023 ini jumlah pemudik akan naik dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya perlu disiapkan perencanaan yang baik dalam mengelola traffic management, sehingga bisa dihindari terjadinya penumpukan penumpang pada saat arus mudik dan arus balik nantinya.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jendral Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka Rapat Koordinasi antar petugas, instansi terkait, penyedia jasa dan asosiasi yang terlibat langsung dalam Penyelengaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 (1444 H) di Jakarta, Selasa (28/3).

“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut berperan aktif dalam mempersiapkan angkutan mudik lebaran tahun 2023 yang akan menggunakan jasa transportasi laut dalam menjamin keselamatan dan kesehatan penumpang, awak kapal, dan petugas pelabuhan, dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan,” kata Capt. Antoni.

Capt. Antoni juga mengatakan untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh armada kapal dalam keadaan laiklaut, diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran, Kepala KSOP Khusus Batam, Kepala KSOP Kelas I s/d IV dan Kepala UPP Kelas I s/d III untuk melaksanakan uji kelaiklautan kapal terhadap seluruh kapal yang berada/beropersi di wilayah kerjanya.

“Keamanan dan keselamatan kapal adalah hal yang utama dalam moda transportasi, untuk itu hal tersebut harus selalu diperhatikan dan diprioritaskan,” ucap Capt. Antoni.

Disaat yang sama Capt. Antoni berpesan kepada para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terminal penumpang dan operator kapal agar membentuk posko pelayanan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 (1444 H) pada masing-masing wilayah kerja dengan melibatkan instansi dan stakeholder terkait di pelabuhan serta melaporkan perkembangannya setiap hari ke Posko Kantor Pusat Ditjen Hubla.

Capt. Antoni juga memerintahkan agar memastikan seluruh penumpang dan petugas baik di terminal penumpang maupun di kapal untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan dan meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, termasuk dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca dari BMKG kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk.

“Saya juga meminta agar mengoptimalkan potensi armada pada daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik sehingga dapat mengurangi terjadinya penumpukan penumpang,” pungkas Capt. Antoni.

Lebih lanjut diperintahkan juga agar perusahaan pelayaran wajib memperbaharui/meng-update informasi terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik di pelabuhan atau melalui media sosial. Menjual tiket secara online sejak jauh hari, sehingga tidak terdapat penumpang yang menumpuk di Pelabuhan dan seluruh kepala kantor agar melakukan pengawasan terhadap pengendalian kapasitas penumpang di atas kapal, dispensasi diberikan dengan memperhatikan aspek keselamatan, yang disampaikan oleh operator sebelum masa pemantauan.

“Terakhir saya meminta agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah masing-masing terkait Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 ini agar angkutan lebaran tahun 2023 sektor laut dapat berjalan lancar dan nyaman,” tutup Capt. Antoni.

Sementara itu Direktur Angkutan Laut dan Lalu Lintas Capt. Hendri Ginting mengatakan tujuan dari penyelenggaraaan Rapat Koordinasi antar petugas, instansi terkait, penyedia jasa dan asosiasi yang terlibat langsung dalam Penyelengaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 (1444 H) ini adalah Menyamakan pandangan dan persepsi instansi Kementerian/Lembaga pemerintah, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Badan Usaha Pelabuhan dan Perusahaan Angkutan Laut dalam Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 (1444 H).

“Selain ini rakor ini guna mengintegrasikan rencana operasi pemantauan dan menyiapkan langkah-langkah persiapan serta antisipasi dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian transportasi laut selama angleb tahun 2023,” ujar Capt. Hendri.(Jef)

news

Penyelenggaraan Angkutan Kapal Perintis 2023, Kemenhub Siap Perkuat Kolaborasi dan Inovasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Pada Tahun Anggaran 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menyelenggarakan 116 Trayek Angkutan Laut Perintis dengan 42 Pelabuhan Pangkal dan 562 Pelabuhan Singgah.

Adapun tahun ini, jumlah pelabuhan singgah kapal perintis bertambah sebanyak 14 pelabuhan. Dari total 116 trayek, sebanyak 42 trayek menggunakan dilaksanakan oleh PT Pelni dengan skema penugasan dan sebanyak 74 trayek dilaksanakan melalui skema pelelangan umum.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Arif Toha menjelaskan latar belakang alasan Kemenhub menyelenggarakan pelayaran perintis adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Regulasi itu menyebutkan bahwa pelayaran perintis ditetapkan untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

“Jadi angkutan perintis ini ditujukan untuk menghubungkan daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan atau 3TP, serta memperlancar mobilisasi penumpang dan barang untuk memperluas konektivitas ke wilayah 3TP itu,” ujar Dirjen Arif di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Jumlah penumpang yang dilayani oleh angkutan laut perintis sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 relatif naik, dengan jumlah penumpang terbanyak adalah tahun 2022, yakni sebanyak 1.129.734 orang.

Sementara itu, jumlah muatan barang yang dilayani angkutan perintis juga relatif naik dan jumlah barang terbanyak adalah tahun 2022 dengan total muatan barang sekitar 173.643 ton/m3.

“Selain sebagai sarana transportasi rutin, keberadaan kapal perintis juga bisa mendukung penugasan lainnya, misalnya dalam mendukung acara keagamaan masyarakat Papua, kapal perintis dikerahkan untuk mobilisasi para jemaatnya,” jelas Dirjen Arif.

Baca juga : Kolaborasi Jadi Aspek Penting Wujudkan Angkutan Sungai dan Danau Yang Berkeselamatan
Pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan perintis, lanjutnya, sehingga pemerintah pusat harus terus menjalin dan meningkatkan kolaborasi tersebut.

“Pemda yang mengusulkan jaringan trayek angkutan perintis, kemudian akan dilakukan perancangan dan pengesahan SK Dirjen sesuai usulan pemda dan Rakornas. Jika sudah tetapkan, maka pelayaran perintis akan dilaksanakan dan diawasi, serta di evaluasi yang membutuhkan sinergi antara Kemenhub, pemda dan KSOP/UPP,” tuturnya.

Dirjen Aif menuturkan, dengan dilaksanakannya angkutan perintis di daerah tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah itu.

“Tak hanya sebagai penghubung wilayah, tapi juga mampu memciptakan lapangan kerja padat karya, meningkatkan UMKM setempat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta peradaban,” ungkapnya.

Menurut Dirjen Arif, tidak hanya mengusulkan trayek perintis di daerahnya, setelah pengoperasian angkutan laut perintis, pemda memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yakni memberikan jaminan keselamatan (safety) dan keamanan (security) terhadap nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK).

Selain itu, dia menambahkan, juga memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kapal selama di pelabuhan, memastikan ketersediaan penumpang dan barang, serta melakukan sosialisasi.

Kemudian apabila di pelabuhan singgah selama satu bulan tidak tersedia penumpang dan barang, maka pemda akan memberikan usulan omisi dan deviasi trayek kapal perintis.

Apabila di pelabuhan singgah selama tiga bulan tidak terseda penumpang dan barang, maka pemda akan memberikan usulan penghapusan pelabuhan tersebut dari trayek perintis.

Baca juga : Layanan KRL Jogja-Solo Terus Dikembangkan
Dirjen Arif mengungkapkan, jika melihat dari data resume penyelenggaraan angkutan laut perintis tahun 2019-2023, jumlah trayek kapal perintis tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 117 trayek menjadi 116 trayek, sedangkan pelabuhan singgah mengalami peningkatan.

“Mengalami penurunan karena setelah dievaluasi, jika terdapat ruas pada trayek yang dianggap dapat dikomersilkan maka ditawarkan ke asosiasi atau perusahaan kapal penumpang. Jadi, jumlah trayek mengalami penurunan,” ujarnya.

Salah satu contoh trayek tersebut adalah Ruas Gorontalo-Pagimana, launching 5 September 2022, yang dilayani oleh kapal cepat MV Express Priscillia 88. Semula dilayani kapal perintis KM Sabuk Nusantara 83.

Selain itu, kapal perintis dapat dikolaborasikan dengan kapal PSO PT Pelni dalam mendukung konektivitas dan mobilitas warga.

Contohnya konektivitas antara KM Labobar dengan KM Sabuk Nusantara 92 pada Rabu, minggu kedua dan keempat di Surabaya untuk aksebilitas penumpang dan barang dari Timur tujuan Pulau Madura dan sekitarnya.

“Kami selalu berusaha menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan kapal perintis guna semakin memudahkan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan kapal perintis, salah satunya dengan penerapan Sistem Kinerja Kapal Perintis Terpadu (SIPERINTIS) yang tengah kami rencanakan saat ini,” ungkapnya.

SIPERINTIS ini akan semakin memudahkan kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub dengan pemda-pemda setempat, terutama dalam hal pemutakhiran data.(Jef)

news

PANDEMI COVID-19, KEMENHUB PASTIKAN PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT TETAP MENJADI PRIORITAS

Tinggalkan komentar


BOGOR:(GLOBALNEWS.ID)– Meskipun Pandemi Covid-19 tengah melanda Indonesia, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan bahwa pelayanan transportasi laut tetap menjadi prioritas. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjamin pelayanan transportasi laut adalah dengan memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran yang merupakan prioritas utama dalam transportasi laut, sehingga dapat melancarkan pengiriman logistik, terutama untuk komoditas kebutuhan pokok dan barang strategis di wilayah Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan ketika membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo pada hari ini (19/8) di Hotel Swiss-Bellin Bogor, Jawa Barat.

Hengki mengatakan bahwa upaya penetapan alur-pelayaran melalui kegiatan FGD ini merupakan upaya Ditjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, kami terus berupaya untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur-pelayaran sehingga kapal-kapal yang masuk maupun keluar Pelabuhan lebih terjamin keselamatan dan keamanannya sehingga dapat mendukung pula kelancaran pergerakan perekonomian dan kegiatan masyarakat, khususnya di Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo,” ujar Hengki.

Terlebih lagi, menurut Hengki, Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo merupakan dua Pelabuhan yang memiliki peranan penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Pelabuhan Namlea dibangun pada tahun 1997 pada lokasi yang terlindung sehingga menjadikan Pelabuhan ini sebagai Pelabuhan alami karena berada di Teluk Kayeli. Pelabuhan Namlea ini juga merupakan salah satu Sub Sistem Pelayaran Nasional yang secara teknis menjadikan Pelabuhan Namlea yang berlokasi di Pulau Buru ini menjadi persinggahan kapal-kapal yang berlayar di Perairan Maluku.

Sedangkan Pelabuhan Tobelo, yang selesai pembangunannya pada tahun 2015, merupakan Pelabuhan Pengumpul yang memiliki fasilias dermaga untuk peti kemas sehingga menjadi sarana penting dalam mendorong roda perekonomian bagi masyarakat Halmahera Utara khususnya di Pulau Morotai.

“Hadirnya Pelabuhan Tobelo ini memberikan dampak penurunan harga kebutuhan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau dikarenakan supply dapat dibawa langsung dari Surabaya, Makassar dan Manado ke Halmahera Utara. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tujuan dari program Tol Laut yang dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI” jelas Hengki.

Pada kesempatan tersebut, Hengki juga meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat belajar dari peristiwa kandasnya KM Tidar di wilayah dermaga Pelabuhan Namlea dan Kapal Pengangkut BBM di wilayah Pelabuhan Tobelo, yang sangat berdampak bagi lingkungan maupun perekonomian di kedua wilayah tersebut.

“Kita harus belajar dan terus mengevaluasi dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kejadian musibah terhadap 2 kapal tersebut menunjukkan kepada kita mengenai betapa pentingnya penetapan alur-pelayaran bagi keselamatan dan keamanan pelayaran” tegas Hengki.

Dalam menetapkan alur-pelayaran terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah survey hidro-oseanografi yang berfungsi untuk mengevaluasi data-data teknis perairan yang akan ditetapkan alur-pelayarannya, sehingga kapal-kapal yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan terjamin keselamatan dan keamanannya.

Oleh karena itulah, lanjut Hengki, Ditjen Perhubungan Laut menyelenggarakan kegiatan FGD ini dengan tujuan agar para narasumber dan peserta dapat bersinergi dengan baik dan memberikan saran dan masukan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan Keputusan Menteri Perhubungan dalam rangka Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo.

“Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut diharapkan keteraturan, kelancaran, serta keselamatan lalu lintas pelayaran di perairan Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo dapat terwujud, guna mendukung perekonomian di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara,” tukasnya.

Hadir sebagai salah satu narasumber pada kegiatan FGD ini, Ketua Kelompok Pengamatan Laut Distrik Navigasi Kelas I Ambon, Heintje E.J. Tatipikalawan, mengatakan bahwa Tim Surveyor Distrik Navigasi Kelas I Ambon telah melaksanakan kegiatan survey hidro-oceanografi di lokasi perairan Pelabuhan Namlea yang meliputi Alur-Pelayaran, Kolam Putar, dan Daerah Labuh Kapal.

“Berdasarkan RIP, Kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Namlea adalah Kapal Penumpang dengan ukuran 20.000 DWT, panjang maksimum kapal (LoA) 153 m, lebar 22,5 m dan draught 5,8 m, Draft Kapal maksimum yaitu 8,3 m (Kapal Petikemas ukuran 13.000 DWT),” paparnya.

Selain itu, berdasarkan hasil survey, Heintje juga menyampaikan data teknis rencana alur-pelayaran di Pelabuhan Namlea yang memiliki Panjang ± 4,57 NM (8,47 km) dan Lebar 200 m dengan kedalaman bervariasi yaitu dari -12 hingga -126 meter LWS serta kedalaman perairan di depan dermaga berkisar -11 hingga -17 meter LWS.

“Berdasarkan data ini, maka sistem Rute yang tepat untuk ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes). Selain itu, terdapat juga kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) yang perlu dibangun/dipasang sebanyak 1 unit di luar dari 11 unit SBNP yang sudah terpasang,” jelasnya.

Sedangkan kajian teknis alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tobelo, berdasarkan RIP menunjukkan bahwa Kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Tobelo adalah Kapal Penumpang dengan ukuran 20.000 DWT, panjang maksimum kapal (LoA) 153 m, lebar 22,5 m dan draught 5,8 m. Adapun draft Kapal maksimum yaitu 8,3 m (Kapal Petikemas ukuran 13.000 DWT).

Berdasarkan hasil survey tersebut, maka data teknis rencana alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tobelo memiliki Panjang± 1,44 NM (2,678 m) dan Lebar 200 m, kedalaman bervariasi dari – 6m hingga -200 meter LWS dan kedalaman perairan di depan dermaga Penumpang berkisar -7 hingga -12 meter LWS, serta kedalaman perairan di depan dermaga Petikemas berkisar -13 hingga -22 meter LWS.

“Dengan rencana penetapan alur-pelayaran dengan spesifikasi teknis tersebut, maka kapal yang memiliki draft maksimal 10 m dapat masuk ke Alur Pelayaran dan sandar di dermaga pelabuhan Tobelo. Adapun sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tobelo adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes) dan jumlah kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) sebanyak 4 unit di luar 7 unit SBNP yang sudah terpasang,” terang Heintje.

Sebagai informasi, selain Heintje, narasumber lain dalam FGD kali ini antara lain Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian Zahara Saputra, Kasubdis Publikasi Pushidrosal TNI AL Letkol Laut (P) Farid Muldiyanto, dan Kasie Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi Nugroho Budi Satriawan.

Adapun peserta FGD terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Halmahera Utara, Kantor Distrik Navigasi Kelas I, II dan III di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kantor UPP Namlea dan Tobelo, serta instansi terkait lainnya, baik yang hadir secara langsung maupun virtual.(Jef)

news

Kabar Gembira bagi Pemilik Kapal, Dokumen Bisa Jadi Agunan Kredit

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- kabar gembira bagi pemilik kapal laut atau nelayan yang membutuhkan tambahan modal guna menjalankan usahanya.

Pemilik kapal bisa menjadikan dokumen kapal sebagai agunan untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha, sehingga dapat memberikan harapan nasib dan kesejahteraan nelayan.

“Caranya, dengan mengajukan sertifikasi kapal atau Pas Kecil terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di 267 gerai di seluruh Indonesia,” demikian diungkapkan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Hermanta dalam Diskusi Online (Diskon) dengam Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub), Selasa (29/9/2020).

Menurut Capt. Hermanta, dokumen kapal yang bisa diagunkan di bank sebagai tambahan modal usaha adalah kapal 7 GT, “Sertifikat yang diperoleh, nantinya bisa menjadi agunan atau jaminan saat membutuhkan uang tambahan untuk pengembangan usaha,” ujarnya.(Jef)

Capt. Hermanta menjelaskan, bahwa pihaknya terus menjemput bola agar seluruh nelayan dapat memiliki Pas Kecil demi keselamatan, keamanan, dan urusan agunan,

“Nah, dengan mendaftarkan Pas Kecil tersebut, nelayan yang kapalnya rusak dan biasanya hanya dibiarkan tenggelam atau lenyap begitu saja, kini bisa menjadikannya aset dengan mengajukan ke bank dan menerima pinjamannya untuk perbaikan,” pungkasnya.(Jef)